Presiden Jokowi: Indonesia Menjadi Motor Ekonomi Dunia

Penerbit: PT. LARAST PENA NUSA INDAH PERS

Laras Post

@Laraspost

EDISI 68

TH. IV / 30 MEI - 12 JUNI

2016

Kembali Kapolri Merotasi Perwira Tinggi

FOTO: IST

Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti.

Jakarta, Laras Post – Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti kembali melakukan rotasi sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri dan tiga Kapolda. Seperti yang tertuang dalam surat telegram (TR) Kapolri dengan Nomor ST/1314/V/2016, tanggal 27 Mei 2016, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Jodie Rooseto, diganti posisinya

oleh Irjen Pol. Bambang Waskito. Jodie akan mengisi jabatan Asisten SDM Kapolri, menggantikan Irjen Sabar Raharjo, yang memasuki masa pensiun. Sedangkan posisi jabatan Bambang Waskito akan diisi oleh Kapolda Kalimantan Barat, Brigadir Jenderal Polisi Arief Sulistyanto. Kemudian, Kapolda Kalimantan Barat akan dijabat oleh Kapolda Jambi, Brigjen Pol Musyafak. Sedangkan, posisi jabatan kapolda Jambi akan diisi oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu, Yazid Fanani. Sementara itu, Pati Polri yang terkena rotasi yakni Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar, digantikan oleh Inspektur Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakabareskrim Polri. Jabatan Anang Iskandar sebagai pati Bareskrim Polri adalah dalam rangka pensiun. Lalu, jabatan Wakabareskrim Polri akan diisi oleh Brigjen Antam Novambar yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Polisi Dharma Pongrekun akan menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggantikan Antam Novambar. (her)

Life Style Sanggar Tari Anggraeni:

Tarian Kreasi Lokatmala Lestarikan Kesenian Daerah Cianjur, Laras Post - Seni tari Sunda Bunga Lokatmala merupakan seni tari daerah Cianjur yang digagas Sanggar Tari Anggraeni dibawah asuhan Fitri Nurfaida S.sn M.pd. Lokatmala adalah bahasa Sunda yang memiliki arti bunga Edelweis atau yang dikenal dengan bunga keabadian. Bunga Edelweis tergolong langka dan hanya dapat tumbuh di dataran tinggi

Berita Bersambung Hal 7 ...

Tegakkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat Rp. 5.000 (Luar Kota +Ongkos Kirim )

Website : www.laraspostonline.com

Email : [email protected]

FOTO: IST

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pemimpin negara G-7 mengikuti pertemuan KTT G-7 Outreach Sesi I di Ise-Shima, Jepang.

Presiden Jokowi: Indonesia Menjadi Motor Ekonomi Dunia

Nagoya, Laras Post – Sejumlah negara maju menilai Indonesia sebagai emerging economies atau negara berkembang yang memiliki stabilitas politik dan memiliki pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi motor ekonomi dunia.

P

residen Joko Widodo mengatakan, kini tatanan dunia sudah berubah dan hal ini ditandai dengan munculnya emerging economies yang memiliki kestabilan politik dan mampu menjaga pertumbuhan ekonominya dengan baik.

Reforma Agraria Hentikan Konflik Pertanahan

Ciamis, Laras Post – Pelaksanaan program Reforma Agraria yang akhir-akhir ini gencar dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), diyakini dapat PHQHNDQ NRQÁLN SHUWDQDKDQ terutama antara perusahaan dan masyarakat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, program Reforma Agraria merupakan salah satu alternatif dalam menyeleVDLNDQNRQÁLNSHUWDQDKDQ “Dengan Reforma AgrarLD NRQÁLN NLWD VHOHVDLNDQµ kata Menteri ATR/BPN, usai menyerahkan sertipikat sebanyak 600 bidang kepada para petani melalui reforma agraria, pada Selasa (24/05/2016) di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. ,D PHQHJDVNDQ NRQÁLN pertanahan selama ini sering terjadi antara perusahaan dan masyarakat, saat Hak Guna Usaha (HGU) tidak diperpan-

FOTO: IST

Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan, menyerahkan ODQJVXQJVHUWL¿NDWNHSDGDPDV\DUDNDWSHWDQL

jang namun pihak perusahaan merasa berhak memperpanjang HGU tersebut. Sementara masyarakat telah menggarap tanah eks HGU tersebut. Bahkan, lanjut Ferry, pihak perusahaan yang masih menginginkan memperpan-

jang HGU sering menilai Reforma Agraria illegal. “Masa reforma agraria dinyatakan illegal, yang nyatakan ilegal dan legal itu kami, BPN. Justru kami yang bisa katakan

“Ini yang dilihat oleh negara-negara maju terhadap kita dan juga kawasan Asia yang dianggap sebagai motor ekonomi dunia sekarang ini,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan, pada Jumat

Berita Bersambung Hal 7 ...

Kanwil BPN Jabar Targetkan Sertipikat 52 Ribu Bidang Bandung, Laras Post – Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat menargetkan sebanyak 52 ribu bidang sertipikat pada pelaksanaan program Reforma Agraria. Sementara hingga kini telah diserahkan sertipikat tanah sebanyak 20.883 bidang. Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, FOTO: IST Drs. Syafriman, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi SH, MH, MHum Jawa Barat, Syafriman. mengungkapkan, pihaknya melalui program Reforma Agraria yang sejak awal tahun 2016 digalakan hingga kini, telah menyerahkan sebanyak 20.883 bidang kepada petani di wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cianjur dan Ciamis serta Pangandaraan. “Pada pekan lalu telah kita laksanakan juga penyerahan sertipikat kepada petani penggarap eks tanah HGU di Kabupaten Ciamis dan Pangandaraan, sebanyak 600 bidang,” ujar Syafriman kepada Laras Post, pada Jumat (27/5/2016) di ruang kerjanya.

Berita Bersambung Hal 7 ...

Berita Bersambung Hal 7 ...

5 Kantor Pertanahan Selenggarakan Layanan Pada CFD Jakarta, Laras Post – Lima Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ada di bawah Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, menggelar layanan pada Car Free Day (CFD), Sabtu-Minggu (2829/5/2016) di Bundaran HI dan Gelora Bung Karno (GBK). Pada kesempatan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursydan Baldan, sempat menyerahkan sertipikat tanah hasil prona di lima wilayah Kantor Pertanahan. Selain itu, juga dilaksanakan sejumlah layanan pertanahan kepada masyarakat, seperti layanan PeraliKDQ+DN&HN6HUWLÀNDW3HQLQJNDtan Hak dan Hapus Hak Tanggungan. Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat, Drs. Sumanto, S.H.,

FOTO-FOTO: IST

Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan bersama penerima sertipikat.

M.Si mengatakan, layanan ini diselenggarakan guna memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu,

pihaknya telah beberapa kali menggelar layanan pada pelaksanaan Car Free Day (CFD), di Bundaran HI dan Gelora Bung Karno (GBK).

Kepala Kantor BPN Jakarta Barat, Drs. Sumanto, S.H., M.Si.

Sumanto menyebutkan, pada pelaksanaan CFD di GBK kali ini,

Berita Bersambung Hal 7 ...

 2

MIMBAR Edisi 68 / TH IV / 30 Mei - 12 juni 2016

Pro-Kontra Soeharto Pahlawan Nasional

Tajuk Investor Butuh Peningkatan Infrastruktur, Kemudahan Perijinan dan Stabilitas Keamanan

G

una melakukan percepatan perbaikam ekonomi, pemerintah melakukan berbagai

kebijakan diantaranya dengan memacu pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu hal penting dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya, selain itu infrastruktur juga akan meningkatkan mobilitas masyarakat, sehingga akhirnya diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian. Tentunya, perbaikan infrastruktur juga perlu ditunjang faktor lainnya, seperti kemudahan perijinan usaha. Untuk hal ini pemerintah telah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang saat ini telah masuk ke tahap 12, yang salah satunya memangkas perijinan usaha. Namun kebijakan pemerintah pusat memangkas perijinan, perlu mendapat dukungan seluruh pemerintah daerah, karena sejumlah perijinan usaha kewenangannya berada pada pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah tidak memiliki motivasi sekuat pemerintah pusat dalam menarik minat investor, tentunya kebijakan pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik. Sebab, selama ini yang menghambat investasi justru tidak tidak hanya menyangkut perijinan, tapi lebih cenderung akibat rendahnya kesadaran sejumlah kepala daerah dan pejabat daerah, untuk memberikan kemudahan berusaha. Mereka kerap dengan berbagai dalih menerapkan sejumlah ketentuan yang tidak resmi kepada investor. Hal lain yang patut ditingkatkan adalah masalah keamanan, selama ini sejumlah pengusaha mengeluhkan soal keamanan di lingkungan usahanya. Dari mulai gangguan keamanan terhadap keselamatan sumber daya

Oleh : Peter A. Rohi Sah-sah saja Golkar mengusulkan Soeharto jadi Pahlawan Nasional. Debat seru terjadi antara mantan anak buah Soeharto dan keluarga serta pengikut Soekarno. Hal ini bisa menimbulkan luka sejarah kalau dipaksakan oleh sebagian rakyat, sementara sebagian lainnya menolak. Bagi saya, untuk menetapkan seseorang sebagai pahlawan nasional tidak otomatis seseorang itu jenderal bintang lima, atau mantan presiden. Ada beberapa hal yang harus dipikirkan dengan matang, agar tidak menimbulkan pro-kontra kemudian hari. Sejarah memang memiliki metodologinya sendiri yang pada akhirnya menemukan kebenarannya. Karena itu status kepahlawanan seseorang tidak bisa dinilai apalagi ditentukan serta-merta oleh generasi yang terlibat emosional dengan sosok yang bersangkutan. Perlu suatu masa pengendapan yang panjang, perenungan dan analisa sehingga terdapat suatu keadilan dalam sejarah. Dengan demikian tidak terkesan, bahwa sejarah hanyalah milik sang pemenang.

Soekarno yang berjuang sejak masa muda, bahkan tulisantulisannya sudah menarik perhatian semasa ia belajar di HBS, Surabaya. Tahun 1915 ia pada usia 14 tahun ia sudah membuat tulisan tentang nasib bangsa ini dengan nama samaran Bima pada majalah Utusan Asia milik HOS Tjokroaminoto. Tidak ada orang Indonesia mana pun yang begitu gencar dan teguh cita-citanya seperti Soekarno remaja. Ia adalah sosok pejuang yang setelah menamatkan kuliah di THS dan memperoleh gelar insinyur menolak bekerja sama dengan penjajah, walau ditawari jabatan dan gaji besar. Masuk keluar penjara dan dibuang tetapi dalam penjara dan di tempat pembuangan tetap berpikir untuk kemerdekaan Indonesia. Semua itu ditulis dan terdokumentasi dengan baik (baca Di bawah Bendera Revolusi). Tiga puluh tahun kemudian setelah ia menulis pikiran dan cita-citanya, yaitu pada tahun 1945 ia dan sahabatnya Moh. Hatta memproklamirkan kemerdekaan negeri ini. Keterlibatannya dengan Tragedi 30 September 1965 sama sekali tidak terbukti. Soekarno baru diakui sebagai Pahlawan Nasional 70 tahun setelah ia memerdekakan bangsa ini, atau 45 tahun setelah ia meninggal dunia. Berbeda dengan Soeharto, ketika Tan Malaka, Soekarno, Hatta, dan Sjahrir berjuang melawan Belanda, Soeharto justru melamar menjadi tentara KNIL. Ia diterima dan diberi pangkat Kopral. Kopral Soeharto ditempatkan di asrama KNIL Rampal, Malang. Tugas pasukan KNIL di Rampal ini adalah

Foto: dok

Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto (Presiden II Republik Indonesia) menumpas gerakan-gerakan rakyat yang melawan penjajah. Ke mana saja Kopral Soeharto ditugaskan selama bertugas sebagai tentara KNIL perlu diteliti. Fase ini tidak terdokumentasi dengan baik, bahkan cenderung dikaburkan. Apa yang terjadi pada September 1965 masih belum ada kepastian sejarah karena peradilan untuk mengetahui kebenaran sejarah tidak pernah diadakan. Dalam ketidak-pastian seperti itu, belumlah saatnya Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Perlu sedikitnya 60 tahun lagi untuk menilai sosok ini agar penetapan statusnya sebagai pahlawan memperoleh keadilan dalam sejarah. Ada yang berpendapat segala kekurangannya bisa dimaafkan, tetapi filsafat sejarah mengajarkan agar tidak melupakan kesalahan-

kesalahan masa lampaunya, karena ia adalah bagian dari sejarah. Tahun 1997 - 1998 penculikkan dan penghilangan aktivis, juga sebelumnya pembunuhan misterius tanpa pengadilan adalah catatan buruk pada masa pemerintahannya sebagai pelanggar HAM. Seorang Pahlawan Nasional adalah sosok yang komplit, yang sejak awal sudah memiliki citacita kemerdekaan bagi bangsanya. Jenderal Soedirman adalah sosok seperti itu. Ketika Bung Karno dalam pembuangan di Bengkulu, ibunda Jenderal Soedirman menyempatkan diri mengunjungi Bung Karno. Ini membuktikan b ahwa Soedirman b ukanlah jenderal yang biasa-biasa saja, tapi sosok yang muncul dari keluarga yang memiliki sikap keberpihakkan pada Tanah Air dan bangsa.***

Pilar Rumahku Saksi Revolusi 1945 Oleh : Peter A. Rohi

Hampir sepuluh tahun saya kontrak rumah ini, akhirnya terbeli juga ketik dana pensiun KKO-AL cair 1982. Tidak besar, hanya 18 x 6 manusia atau karyawan, hingga gangguan keamananRedaksi /m Tataterletak Usaha: di dalam gang 40 meter Jalan Mawar. Rumah yang dapat mengganggu produktivitas perusahaan. Jl. Raya Hankam Mabesdari TNI No.pojok 26. tua ini saya beli dari Pak Sukandar, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur Jika kemudahan perijinan dan kondisi keamanan dulu tempat berkumpulnya laskar Telp. 021 – 84311368, 021 – 84311397, Pada Revolusi November tidak dapat dipelihara dengan baik, maka pembangunan Fax: 021pemuda. – 84311373 Email : [email protected] Website: www.laraspostonline.com 1945 pilar sebelah timur tertembus infrastruktur yang saat ini digenjot oleh pemerintah, tidak peluru mortir dan pemilik rumah akan banyak berarti untuk menarik investasi. ***** bernama Misdi, seorang sopir laskar tewas di lantai pojok rumah. Saat renovasi saya b iarkan pojok itu tetap asli, tua dan selalu mengelupas. Di pojok itu ada sejarah, Tarif Harga Iklan ada semangat Indonesia. Saya senang karena walau jauh dari jalan / banyak KOMPOSISI & UKURAN HARgA teman mau datang ke sini, semasa masih muda dan sebagian masih 1. Iklan Sosialisasi Full Colour (ADV) mahasiwa. Antara lain, Agil H. Ali, Satu halaman (belakang) Rp.10.000.000,M. Djupri, Zed Abidien, Sutoyo, Hans Soetanto, Hans Louk, Toto 2. Iklan Sosialisasi BW (ADV) Sonata, Dr Aribowo MA, Slamet Satu halaman (dalam) Rp. 7.000.000,Haryanto, Wisnu Subroto, Prof. Sam 3. Iklan Display Full Colour Abede Pareno, Prof. Hotman Siahaan, Satu halaman (belakang) Rp.13.000.000,Prof. Peter Machmud, Dr Nurinwa, Prof. Henry Suprianto, Mas Willy Rp. 6.500.000,4. Setengah halaman Display FC (belakang) (WS Rendra) dan Mbak Ida, Gerson Rp. 3.500.000,5. Setengah halaman Display BW (dalam) Poyk, Aco Manafe, Bambang DH, Rp. 2.000.000,6. Iklan Banner Full Colur Budiman Sudjatmiko, LW Soepomo, Rp. 1.000.000,7. Iklan Banner BW Tjuk Kasturi Sukiadi Dahlan Iskan, Anshyari Thayib (mantan Komnas Rp. 3.250.000,8. 1/4 Halaman Full Colour Halaman Belakang HAM), Don Hasman, Rio Helmy, Rp. 1.200.000,9. 1/4 Halaman BW Dalam Hadiaman Santosa, Saif Bacham, Cak Rp. 1.625.000,10. 1/8 Halaman Full Colour Kadar, pelukis Amang Rachman, Rp. 600.000,11. 1/4 Halaman BW Dalam Rp. 1000.000 Max Margono, Wiek Herwiyarmo, Romanus Wilopo, Hardjono WS alm. Retno Surabaya, Jack Adam, Panda Nababan, Bernardus Sendow, Ronald * Harga iklan di atas bisa nego *Belum termasuk PPN 10 % M Sihombing, dan masih banyak lagi sahabat2 yang menyenangkan. Saya selalu mengenang mereka 1 Halaman jika berminat hubungi di sini, saat saya pulang ke rumah. Sebagian besar saya lupa, tapi kalau Iklan Display kebetulan bertemu pasti mereka bertanya: 320 mm x 535 mm

TARIF IKLAN PRomosI

Pojok rumah tempat berdirinya pilar yang dihantam mortir pada November 1945

“Masih di Kampung Malang?” begitu pertanyaan yang selalu diucapkan. “Tentu saja” saya masih di Kampung Malang, rumah perjuangan yang bersejarah. Mmau pulang ke Pulau Sabu, tempat asal-usul

Foto: Peter A. Rohi

leluhurku hanyalah pikiran-pikiran kecil yang sekadar melintas. Anak-anak lebih suka di sini, tempat mereka lahir dan dibesarkan, dan tentu menjadi kampung halaman anak2 secara kultural sebagai “arek suroboyo”,

sama seperti Bung Karno dan Bung Tomo. . Kini banyak sahabat muda masih sering datang, seperti Ady Setyawan, Syurqoni (Yuyun Zurqon), Lambertus Hurek, Rokim Dakas, para wartawan muda, aktivis, yang tentu berkaitan dengan Soekarno Institut, Lembaga Bantuan Buku, atau wawancara atau mahasiswa yang mau bikin skripsi atau disertasi. Ada pula yang sekadar silaturahmi dan tanya-tanya soal kesehatan. Saya diwawancarai beberapa wartawan asing juga di sini, termasuk Bung Tossy, orang Indonesia yang jadi wartawan Nederland dan kini bermukim di Belanda. Saya mengenang mereka karena sebagian menjadi pribadi yang sangat (pernah) dikenal, atau memiliki posisi publik dan selebritis. . . Rumah kampung yang cuma disinggahi sebutir sejarah pun saya jaga bilur sejarahnya, apalagi sebuah rumah seperti di Jalan Mawar No. 10 tempat Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya pada Sekutu yang tak jauh dari rumah saya. ***

081212 59 3535 1/2 Halaman

1/4 Halaman

Redaksi LARAS POST menerima aspirasi pembaca melalui SMS ke nomor 081282204440 Aspirasi boleh berupa kritikan terhadap pemberitaan, keluhan tentang pelayanan instansi pemerintah maupun swasta, (Horizontal) maupun komentar tentang masalah yang sedang berkembang di tengah masyarakat. 157 mm

x 320 mm x 265 mmDewan Pembina: Mayjend TNI (Purn) H. Hendardji Soepandji, Brigjend Pol (Purn) Drs Zainuri Lubis, HM. Jazari (Ketum PPLB); Dewan Penasehat: H. Sofyan Abdurrahman, Mayjen TNI (Purn) DR. 265 mm SH, MH, Peter Apolonius Rohi, Hornaedi, SH, Arnold Siahaan, SH, Achmad Rodji AS; Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : C. Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi: Akram SM,; H. Syamsu Djalal,

Penerbit: PT. LARAS PENA NUSA Indah PERS (PT LPNIP) SK. Kemenkumham No: AHU-50801.AH.01.01. 2013 SK. Kemenkumham Perubahan No: AHU-0002312. AH. 01.02 Tahun 2015 Siup No.: 1/8 Halaman 847/24.1.0/31.75.00.000/1.824.271/2015

158 mm Banner Banner x : 03.312.240.9-009.000 60NPWP mm x 318 mm 130 mm 100 mm x 318 mm

Catatan : # Dapatkan harga diskon hingga 30 % (Syarat dan ketentuan berlaku)

Pemimpin Perusahaan : T Susilawati; Wakil Pemimpin Perusahaan / Manager Iklan: Eko Sugiarto ; Dewan Redaksi : H. Erekson S.Sos, SH, Binsar Sihombing, Asmuni CH. Haesy, A. Puja, HM. Nursin, HR; Firman Kelana, Akram, SM, Drs. Syaiful Nazar, Ir. David Marpaung, Ma’ruf, Joko Setiono; Redaktur: Sugiarto, Rofiq, Idris; Istana Negara: C. Herry SL, Sugiarto Kejaksaan Agung, Mabes Polri & KPK : C. Herry SL, Putra Darus. Polda Metro Jaya : Iqbal Daut, H, SH, MM ; Dispenad: C. Herry SL, Akram, SM, ; Kemensos : S. Lestari. Kementerian ATR/BPN RI: Cak Herry, Sugiarto, Handri Dodiyanto, S.Pel. Bidang Pendidikan DKI Jakarta: Edy Supriyadi. Staf Redaksi: Titiek Harum, S.Pd, Djoko Ruwahono, Drs. Erwan HMZ, Liogu Mr. Lexy, Tuty Sulistyowati, H. Bardan, Maslim, S. Lestari, Suryati, Darmo LM, Wancik Basri, Harianto, Dedi Chandra , Bambang Soeroso, Bachtiar Sudjono, Heri Susanto, Asep Suhendar, SH. ; Fotografer : Aries Prabowo, Ferry N, ; Perwakilan/Biro: Jakarta Barat: Anjas, RT, A. Hidayat, Rahayu N Aliza, Suhandi DN ; Lampung Barat : Yuzaini, M Bai darus. Prov. Banten: Tubagus Uce (Kabiro) Sukirno, ; Tangerang Kota : Joseph Rumapea (Kabiro), Irwan Hermawan. Kab. Tangerang: Yudi Susanto, SH (Kabiro) Sujono Siarif, R. Ruhiyat, Zamaluddin SiP ; Tangerang Selatan: M Amsar, H. Rumsih Yahya ; Kota Bekasi: Siaga Yudha, Kikis Pramono, Bayu Rismahayu ;Advertorial Kabupaten Bekasi: Iskandar Iqbal, Haposan S, R., Pirlen Sirait, Agah Handoko, M. Abduh, Febriyanti Nur Utami ; Jawa Barat : Bogor Raya: David Malau SE (Kabiro), Ruly. K, Tumbur Tambunan, Frendi Sumadi, Suarnih, Ronny baron, Nurmansyah AK, G Alfan S, Supriadi ; Depok: David Malau (Koordinator), M.A. Hamzah, Salim S, Jonardos Matondang ; Karawang: Agus Safutra ; Indramayu: Sofyadi Abdullah Tjakradinata, Ghozali, Isa Anshori, Fitrotullah, Akshan ; Subang: Edy Mulyana; Bandung : Citrawijaya Lim ; Sukabumi: Adenan Wijaya Kusuma (Kabiro) Idris S, Iwa Kuswhara (Wakabiro) Nanang Suryana, Yudi Prangga ; Cirebon: Aries PS; Sumsel : Ogan Komering Ulu (OKU): Ariyansah; Sumut: Medan: I. Edy Suranta. S; SE, MM; Kabupaten Tapanuli Selatan: Fernando Simamora ; Jawa Tengah: RB. Waluyo, Sumono, Fery N, Pujo As, Beni Yanto; Purbalingga: Agus Pristiwanto, Samyono; Prov. Jawa Timur: Surabaya: Rudi Siswanto, Lamongan : Munawar ; GRESIK : Ahmad Mubin ; Malang Raya : Bagus Yudistira, Asral L, Gediyanto, Riski Indrayana ; Kediri: Drs Rudy Priyono, Mielza Nur Syahida, Nurayati; Nganjuk : Komarudin ; Jember : Iskak Jayadi. Kota/Kabupaten Blitar: Suprianto. Banyuwangi: Moh. Soleh, Imam Sutikno, H. Ahmad Taufik, Mustofa Eko C, Ilham Sodik; P. Madura : Sofrin Jannatun Nuraini ; Prov. Bali : Wayan S, A. Shukani Hanafi. ; Kalimantan Barat : Kabupaten Sanggau: Tino Malaiyono. SULSELBAR: Hadi Kuswanto (Ka. Perwakilan Sulsel, Koordinator Sulselbar), Makassar: M. A. Haris (Kabiro), Zamir ST (Wakabiro), Petta Karim, Mudaksir, Syahrul; Kab. Maros: Haris Saeni, Kab. Pare-Pare: M. jufry (Kabiro), Kab. Pinrang: Jabir (Kabiro Pinrang), Kabupaten Jeneponto: Iwan (Kabiro), Heru ; SULAwesi Utara: Manado: Irianny Menda, Chandra, RT. KEPRI: Linda, Budy Yanto, Ismail, Karsan, Iklas Chaniago ; Kabupaten Karimun : Iklas Chaniago ; KARIKATUR: Pujo AS; Layout: sugihlayout.blogspot.com, Idris; Sirkulasi/Promosi: Damit Sutendi (Kepala), Usup, Wirya Sunarya ; Redaksi / Tata Usaha: Jl. Raya Pagelarang No 39, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, Kode Pos : 13880. No. Tlp. 021 8497 8735, 021 8498 1439, Fax: 021 - 22107800, HP: 081282204440 (Wapemred); No. Rek. Bank Mandiri: 1290075645578 a/n PT Laras Pena Nusa Indah Pers (LPNIP) Email : [email protected], Website: www.laraspostonline.com Percetakan: PT Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group), Bekasi (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan)

Wartawan LARAS POST dalam melaksanakan tugasnya di lapangan dibekali dengan ID Card, dan namanya tercantum dalam BOX Redaksi serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Hukum

Sabtu, 16 maret 2013

Edisi 68 / TH IV / 30 Mei - 12 juni 2016

BNN Musnahkan 54 kilo Sabu dan 191 Ribu Ekstasi Jakarta, Laras Post - Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, melakukan pemusnahan barang bukti Narkotika dan prekursor Narkotika, pada Jumat (27/5/2016) di Unit Insenerator, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Barang bukti Narkotika dan prekursor Narkotika yang dimusnahkan itu, berupa 54.149,9 gram sabu kristal, 290 ml shabu cair, 191.984 butir pil ekstasi, dan 30 ml acetone, yang didapat dari pengungkapan 5 kasus tindak pidana Narkotika. Adapun kronologis pengungkapan 5 kasus tindak pidana Narkotika itu yakni, BNN berhasil membongkar adanya praktek illegal laboratorium Narkotika/clandestine lab di sebuah rumah yang berlokasi di Kel. Sukarame, Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (31/3/2016). Dari pengungkapan kasus tersebut BNN menyita 468 butir pil ekstasi, 12 paket sabu seberat 4,9 gram, 303 ml sabu cair dan 40 ml aseton. BNN memgamankan tiga orang pria berinisial BR (43), SH (41), dan SU (40). Atas perbuatannya ketiga tersangka dijerat pasal 113 Jo pasal 132 ayat (2) dan pasal 112 Jo pasal 132 ayat (2) Undang-undang (UU) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukaman mati atau penjara seumur hidup. Selanjutnya, BNN mengamankan 9 orang pria yang terlibat atas kasus penyelundupan sabu seberat 54.276,9 gram dan ekstasi sebanyak 40.894 butir dari Malaysia. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi tentang adanya upaya pengiriman narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Malaysia melalui Tembilahan lalu ke Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung dan rencananya akan dibawa ke Jakarta. BNN juga melakukan penangkapan terhadap DV (41) dan DEN (43) di atas kapal Mufida di Pelabuhan Merak, Banten, pada Minggu, (8/5/2016). Dari tangan tersangka petugas menyita sabu seberat 2.045,7 gram dan ekstasi sebanyak 40.894 butir yang diselipkan dalam ban mobil cadangan. Masih di atas kapal yang sama, petugas juga mengamankan Ro (35) yang membawa sabu seberat 41.653,3 gram. Penangkapan selanjutnya dilakukan terhadap SYAH (43, kurir) dan RIK (29) di sebuah SPBU yang berada tak jauh dari pelabuhan. Dari keduanya, BNN menyita sabu seberat 10.577,9 gram. Dalam waktu yang bersamaan, BNN mengamankan boss kurir berinisial MA (58, boss kurir) di Hotel Novotel Gajah Mada, Jakarta Pusat bersama dengan rekannya yaitu RID (36) Selanjutnya BNN mengamankan HAS (37) di terminal Bandara Soekarno-Hatta, yang bertugas memecah sabu dan membaginya ke beberapa kurir. BNN melakukan controlled delivery dan berhasil mengamankan kurir lain yang bertugas menerima salah satu paket shabu tersebut berinisial AD (34). Seluruh tersangka terancam hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup karena melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) dana tau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. BNN Amankan 150 Ribu Pil Ekstasi BNN menangkap seorang pria berinisial DSJ (47) saat membawa 150.298 butir pil ekstasi didalam mobil sedan yang dikendarainya di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis (21/4). Ekstasi tersebut dikemas kedalam 30 paket yang disimpan di koper dan tas milik tersangka. Saat diamankan, tersangka melakukan perlawanan sehingga petugas BNN melakukan penembakan dan berhasil melumpuhkan tersangka dengan luka tembak dibagian kaki sebelah kiri. Kemudian petugas melarikan tersangka ke RS. Polri, KramatjatiJakarta Timur untuk dilakukan pengobatan. Saat akan diperiksa, kondisi fisik tersangka menurun. Petugas kembali membawa DSJ ke RS untuk mendapat pertolongan. Namun, sesampainya di RS. Polri Kramatjati, dokter menyatakan bahwa DSJ telah meninggal dunia. Hingga kini BNN masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap dan menangkap tersangka lain dalam kasus tersebut. Paket Ekstasi Asal Belanda Kasus berikutnya yang berhasil diungkap adalah diamankannya 983 butir pil ekstasi dari tangan pria berinisial KS (33) di lapangan parkir Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (12/4). Berawal dari kecurigaan petugas Bea dan Cukai terhadap paket kiriman dari Belanda berupa amplop yang dicurigai berisi Narkotika yang ditujukan kepada nama sebuah perusahaan. BNN melakukan pengembangan terhadap paket tersebut dan berhasil mengamankan KS. Kepada BNN KS mengaku diperintah oleh rekannya berinisial AL (DPO) untuk mengambil peket tersebut. Atas perbuatannya KS terancam pasal 114 ayat (2), pasal 112 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Bea Cukai Temukan Paket Ekstasi Sementara itu, Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru kembali menemukan paket berisi 1 95 butir ekstasi asal Belanda. Paket tersebut ditujukan kepada pria berinisial MS di Jl. Adhiyaksa, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Jumat (22/4/2016). BNN mengembangkan kasus tersebut dengan melakukan control delivery. Kepada petugas MS mengaku paket tersebut milik sepupunya yang bersekolah di Australia berinisial MA (DPO). MS hanya dimintai alamat dan MA menginformasikan bahwa akan ada paket yang dikirim dari belanda atas nama dirinya. Pernyataan MS diperkuat dengan adanya bukti percakapan keduanya. Hingga kini MA masih dalam pengejaran dan kasus tersebut masih dalam pengembangan BNN. (sg,ram)

3

Berikan Hukuman Berat Terhadap Pedopilia

Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Perlindungan Anak Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Jakarta, Laras Post - Perppu Tentang Perlindungan Anak tersebut secara lanngsung disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Rabu (25/5/2016) sore. Hal ini merupakan Sebagai salah satu upaya dalam melindungi anak dari tindak kejahatan seksual yang semakin mengkhawatirkan.  Presiden mengatakan, terbitnya Perppu ini didasari oleh semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak secara signifikan. Lebih lanjut Presiden menambahkan, tindak kejahatan seksual diyakini dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, serta merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak di masa depan. “Kejahatan seksual terhadap anak telah saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa,” ucap Presiden. Menurut Presiden, untuk mengatasi kejahatan yang luar biasa tentu membutuhkan cara-cara penanganan yang luar biasa pula. Untuk itu, dalam ruang lingkup Perppu ini akan mengatur pemberatan hukuman pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan persyaratan tertentu. “Pemberatan pidana berupa ditambah 1/3 dari ancaman pidana, dipidana mati, seumur hidup, atau pidana

Presiden Jokowi ketika menyampaikan Perppu baru Tentang Perlindungan Anak di Istana Negara. penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun,” tegasnya. S e l a i n i t u ,  d a l a m P e r p p u diatur pidana tambahan berbentuk pengumuman identitas pelaku serta tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Dengan hadirnya Perppu ini, Presiden memberi ruang bagi para hakim di pengadilan untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Presiden berharap, dengan hadirnya Perppu ini dapat mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan membuat efek jera bagi para pelakunya. “Kita berharap dengan hadirnya Perppu ini bisa menimbulkan efek jera bagi

pelaku serta dapat menekan kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan luar biasa ini”, ucap Presiden. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara terkait Perppu yang baru diterbitkan. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, pemberlakukan pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain akan dikenakan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual apabila pelaku tersebut merupakan orang-orang yang harusnya menjadi pelindung dan memberi teladan bagi korban atau kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak

Foto: Sugih

kekerasan seksual terhadap anak. Disamping itu, pemberatan hukuman, pidana tambahan, dan tindakan lainnya ini dikenakan apabila dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, atau mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Laoly menambahkan, Perppu ini adalah tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. “Jadi ini bukan Perppu Kebiri”, ujar Menteri Laoly .(her, sg, ram)

KPK Tetapkan 5 Tersangka Dalam OTT di Bengkulu Jakarta, Laras Post - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka, yakni JP (Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Provinsi Bengkulu), T (Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), BAB (Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), ES (Mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD M Yunus Bengkulu) dan SS (Mantan Kepala Bagian Keuangan RSUD M. Yunus Bengkulu). Penetapan ke 5 tersangka itu, dilakukan setelah penyidik KPK dalam pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan penangkapan yang dilakukan, menemukan bukti permulaan yang cukup. Tersangka JP selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, T selaku Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu dan BAB selaku Panitera pada Pengadilan Tipikor Bengkulu diduga menerima hadiah atau janji dari ES dan SS, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara

Satu dari enam yang diduga terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tiba di gedung KPK Jakarta, 24 Mei 2016. Diantara enam orang yang terjaring OTT terdapat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang, Bengkulu Foto: ist

yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD M Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu dengan terdakwa ES dan SS. Tersangka JP dan T yang diduga sebagai pihak penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau pasal 6 ayat (2) atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Sedangkan, tersangka BAB disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau pasal 6 ayat (2) atau pasal 5 ayat (2) atau pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Sementara, tersangka ES dan SS sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) atau pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b dan/atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Sebelumnya, KPK mengamankan kelima orang tersebut dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (23/5) dari beberapa lokasi berbeda di Bengkulu. Sekitar pukul 15.30 WIB KPK mengamankan JP dan uang sejumlah Rp 150 juta di rumah dinas. Uang tersebut diduga pemberian SS untuk mempengaruhi putusan majelis hakim terhadap perkara tipikor dengan tersangka ES dan SS. Setelah mengamankan kedua orang tersebut, tim kemudian berturut-turut mengamankan BAB dan T di PN Bengkulu dan ES di rumahnya. (her)

Villa penginapan yang sejuk dan Asri di Puncak Bogor Kamar tidur: 124 Kamar mandi: 185

Luas tanah: 5415 m2 Luas bangunan: 4800 m2

Alamat Graha Dinar : Jl. Raya Puncak Km. 79,3 Bogor

(0251) 825 - 5047, (0251) 825 - 5062

 2

Ekonomi & Bisnis

Edisi 68 / TH IV / 30 Mei - 12 juni 2016

Berlari Dan Beramal Bersama Run For Education 2016

OJK Dukung Program Transformasi BPD Jakarta, Laras Post - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya agar implementasi program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) berjalan sesuai yang diharapkan, untuk menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan pemahaman, komitmen Pengurus BPD dan dukungan stakeholders BPD dalam implementasi Program Transformasi BPD, OJK bekerjasama dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan seminar, Transforming BPDs to Enhance Regional Economic Development di Jakarta. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon dalam sambutannya menilai, kinerja kelompok BPD hingga triwulan I 2016 bertumbuh cukup baik. Sampai akhir Maret 2016, total aset BPD sebesar Rp531,30 triliun atau tumbuh 6,48% (yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp432,44 triliun atau tumbuh 5,27%, sedangkan penyaluran kredit sebesar Rp328,19 triliun atau tumbuh 8,12% (yoy). Nelson mengungkapkan, laba BPD tumbuh positif sebesar 7,91% yoy, sedangkan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencapai 20,61%. Rasio gross NPL per Maret 2016 relatif stabil yaitu sebesar 3,89% dari sebelumnya 3,83%. Namun demikian, kontribusi BPD terhadap perekonomian daerah masih kecil tercermin dari pangsa kredit produktif yang baru sekitar 30% dari total kredit yang disalurkan. “Oleh karena itu, kinerja dan peran BPD masih harus ditingkatkan agar benar-benar sejalan dengan misinya sebagai agen pembangunan,” kata Nelson. Seminar tersebut ditujukan untuk mendukung implementasi Program Transformasi BPD yang telah diluncurkan pada tanggal 26 Mei 2016 oleh Presiden RI di Istana Negara, dengan visi untuk mewujudkan agar BPD dapat menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Visi tersebut akan diwujudkan melalui tiga tahapan yakni: (i) Fase Pembangunan Fondasi (Foundation Building), (ii) Fase Percepatan Pertumbuhan (Growth Acceleration) dan, (iii) Fase Pemimpin Pasar (Market Leadership). Program Transformasi BPD merupakan inisiatif strategis yang tidak hanya meningkatkan kinerja, ketahanan dan daya saing kelompok BPD, tetapi juga akan berdampak besar bagi pembangunan ekonomi daerah serta akan memperkuat ketahanan industri perbankan nasional. OJK dan Asbanda juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga internasional antara lain Sparkassenstiftung fur International Kooperation (Savings Banks Foundation for International Cooperation) dan World Bank dalam rangka bantuan teknis untuk Program Transformasi BPD. OJK mengharapkan dukungan dari lembaga terkait, terutama lembaga internasional seperti ADB, GIZ dan SECO untuk mensukseskan Program Transformasi BPD tersebut. Seminar ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para peserta terutama BPD untuk mentransformasikan dirinya. Selanjutnya agar dapat ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan bermanfaat, untuk mendukung implementasi Program Transformasi BPD. Untuk itu, hadir sebagai pembicara utama Prof. Neo Boon Siong, ahli dynamic governance dari Nanyang Technological University of Singapore, yang akan memaparkan kerangka dan studi kasus program transformasi lembaga publik dan privat yang berhasil di Singapura. Keberhasilan transformasi di beberapa bank nasional juga patut dijadikan pelajaran, seperti yang dilakukan BTPN, yang diundang sebagai pembicara untuk berbagi pengalaman dalam mengembangkan bisnis perbankan mikro di Indonesia. Selain itu, juga diundang PT Semen Indonesia yang berhasil dalam melakukan transformasi bisnis dan membentuk Holding Company untuk mengembangkan sinergi diantara perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalamnya. Hal ini sangat relevan untuk dikaji dan dikembangkan oleh Asbanda dan BPD ke depan sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk membentuk Holding Company bagi BUMN dan BPD. Setelah hampir satu tahun pasca peluncurannya, Program Transformasi BPD tercatat beberapa kemajuan yang telah dicapai oleh Asbanda dan BPD antara lain mencakup pembentukan Project Management Office (PMO) Program Transformasi BPD sebagai penggerak Program Transformasi. Selain itu, telah diluncurkan platform BPDNet Online dan program Laku Pandai oleh BPD Kalimantan Timur pada akhir tahun 2015 lalu, yang akan diikuti oleh beberapa BPD lainnya pada tahun 2016 ini. BPD perlu memastikan bahwa Laku Pandai yang telah diluncurkan dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya berhenti pada saat peluncurannya saja. Nelson Tampubolon mengemukakan bahwa implementasi Program Transformasi perlu diakselerasikan oleh Asbanda dan BPD dengan dukungan shareholders dan stakeholders sehingga BPD mampu menjadi pemimpin dan katalisator pembangunan di daerahnya masing2. (tim)

Foto: dok

Sebuah papan reklame bertuliskan ucapan selamat atas keberhasilan Indonesia mencapai peringkat investment grade terpasang dengan latar belakang sejumlah gedung bertingkat di kawasan Senayan,

Fitch Tetapkan Indonesia Layak Investasi Jakarta, Laras Post - Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade) pada Senin (23/5/2016). Dalam siaran persnya, Fitch memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB/stable outlook. Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut adalah beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan risiko sektor perbankan yang rendah. Fitch juga mencatat masih besarnya pengaruh sentimen pasar terhadap faktor eksternal dan masih perlunya upaya untuk perbaikan iklim investasi. Lebih lanjut, Fitch menyatakan bahwa reformasi struktural yang telah ditempuh Indonesia sejak September 2015 diyakini akan meningkatkan iklim investasi secara signifikan. Beberapa kebijakan seperti perampingan jumlah dan percepatan proses perizinan untuk melakukan kegiatan usaha, serta penetapan formula upah minimum

dipandang mampu memperbaiki iklim investasi, sementara revisi Daftar Negatif Investasi mencerminkan semakin terbukanya Indonesia terhadap investor asing. Di samping itu, Fitch menyatakan bahwa reformasi struktural mulai menunjukkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga berpengaruh positif terhadap sentimen pasar sebagaimana ditunjukkan dengan stabilnya nilai tukar Rupiah. Menanggapi hal ini, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menyatakan, keputusan Fitch untuk mempertahankan posisi Indonesia pada Investment Grade menegaskan kemampuan ekonomi Indonesia untuk tumbuh solid ditopang oleh kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi tantangan domestik maupun global. “Hal ini menunjukkan Indonesia melakukan kebijakan yang tepat untuk

menjaga stabilitas sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan struktur yang lebih sehat,” ujar Agus. Ia menyebutkan, beberapa upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia untuk meningkatkan ketahanan sektor eksternal meliputi penerbitan ketentuan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Utang Luar Negeri bagi Korporasi Non-Bank, pengelolaan nilai tukar yang fleksibel sejalan dengan nilai fundamentalnya, pengelolaan tingkat kecukupan cadangan devisa, serta tersedianya second line of defense baik dari bilateral, regional, maupun global. “Pemerintah Indonesia juga terus menunjukkan komitmennya untuk melakukan reformasi struktural melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi I - XII antara lain guna memperbaiki iklim investasi, seperti izin investasi 3 jam yang merupakan bagian dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” jelasnya. Fitch sebelumnya telah melakukan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB-/stable outlook pada tanggal 6 November 2015. (tim)

Jakarta, Laras Post - Run for Education 2016 merupakan sebuah acara lari tahunan dan ajang beramal bagi dunia pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) pada Minggu, 29 Mei 2016 pukul 06.00 WIB di Bintaro Xchange Mall. Run for Education 2016 memiki 2700 peserta lari dengan kategori jarak lari 5K dan 10K. Cukup dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000 untuk 5K dan Rp 75.000 untuk 10K, peserta sudah mendapatkan tas, baju pelari, nomor dada (BIB), medali bagi peserta yang mencapai garis finish, dan total hadiah Rp 60.000.000,- apabila keluar sebagai pemenang. Acara ini terselenggara dengan dukungan penuh dari Jaya Real Property (JRP). Run For Education 2016 mengusung tema galaxy atau luar angkasa karena luar angkasa merupakan tema yang populer, menarik minat, dan sangat digemari oleh masyarakat jaman sekarang terutama remaja. Tema ini berhubungan erat dengan kemajuan pendidikan Indonesia, ditandai dengan banyaknya penelitian baru mengenai kehidupan luar angkasa. Tema luar angkasa juga selaras dengan tema ulang tahun JRP tahun ini yaitu Smart Bintaroku, dimana galaxy menggambarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Peserta lari akan merasakan pengalaman lari yang unik dan berbeda dari tema galaxy tersebut. Acara lari ini didukung juga oleh Fajar Arifan, drummer dari group band Alexa yang sangat mencintai gaya hidup sehat. Fajar mengatakan “Saya peduli dan saya mau berlari untuk membantu ranah pendidikan di Indonesia. Mari kita beraksi dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan. Acara ini akan hadir lagi tahun depan, dan semoga semangat dan kepedulian dari masyarakat Indonesia akan lebih besar lagi dari tahun-tahun sebelumnya.” Seluruh biaya pendaftaran Run for Education yang pada tahun ini mencapai Rp 144.824.042 akan disumbangkan ke Yayasan Pemimpin Anak Bangsa (YPAB), yang memiliki lokasi di Jakarta, Banten, dan Medan. YPAB merupakan wadah pendidikan bagi masyarakat putus sekolah yang didirikan pada tahun 2012. Hingga saat ini YPAB memiliki 200 anak didik dengan 124 pengajar relawan dari berbagaimacam latar belakang pekerjaan dan pendidikan. Saga Wiratuladha selaku ketua acara Run for Education 2016 memaparkan “Dengan adanya Run for Education 2016, kami harapkan hal tersebut mampu menjadi salah satu pelopor kesetaraan pendidikan di Indonesia dan menjadi wadah untuk menyalurkan aksi kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan”, tutupnya. (Maslim)

Foto: Maslim

Wujudkan Elektronifikasi Penyaluran Bantuan Sosial Jakarta, Laras Post - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama empat kementerian lainnya, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang lebih baik, salah satunya diwujudkan melalui Elektronifikasi Penyaluran Bantuan. Keempat Kementerian dalam Koordinasi Kemenko PMK itu, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang PMK Puan Maharani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, serta Pejabat yang mewakili Kementerian Sosial, pada Kamis (26/5/2016) di Jakarta. Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pelaksanaan Elektronifikasi Pembayaran Bantuan Sosial ini,

merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam rapat terbatas, pada Selasa (26/4/2016) yang menekankan bahwa setiap pemberian bantuan dari Pemerintah harus dapat disalurkan secara non tunai. Nota Kesepahaman diperlukan sebagai dasar penguatan sinergi dalam implementasi penyaluran berbagai bantuan yang disalurkan oleh Kementerian di dalam Koordinasi Kemenko PMK, yaitu meliputi Program Simpanan Keluarga Sejahtera dan Program Subsidi Beras Sejahtera dari Kementerian Sosial; Program Indonesia Pintar dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Bantuan Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Elektronifikasi Penyaluran Bantuan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, Pemerintah, dan lembaga penyalur. Dalam kaitan ini, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa “Perubahan cara penyaluran program dari sebelumnya tunai menjadi non tunai akan dapat mewujudkan Program Bantuan yang memenuhi prinsip 6T yaitu “Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu,

Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas”. Selain itu, upaya ini juga ditujukan untuk dapat mengurangi perilaku konsumtif, membangun kebiasaan menabung dan meningkatkan pemahaman penerima bantuan terkait pentingnya merencanakan keuangan dengan baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Elektronifikasi penyaluran bantuan akan diwujudkan melalui pengembangan model bisnis yang mencakup 4 (empat) hal utama yaitu registrasi secara bulk, proses edukasi kepada penerima bantuan, proses penyaluran bantuan serta proses penarikan dana oleh penerima bantuan. Model bisnis tersebut diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masing-masing kementerian serta dibarengi dengan upaya fasilitasi melalui Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang tersebar di seluruh Indonesia yang dapat menghubungkan masyarakat di lapisan terbawah kedalam layanan keuangan formal. Hal ini sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan dapat mendukung pencapaian target keuangan inklusif nasional sebagaimana tercantum dalam Nawa Cita ke 7 yaitu mewujudkan kedaulatan keuangan melalui kebijakan Inklusi Keuangan mencapai 50% penduduk. (her, sg, ram)

Bebas Dari Ketombe Untuk Berikan Kesan Terbaik Setiap Hari

Jakarta, Laras Post - Hampir setengah juta orang Indonesia melakukan pencarian tentang masalah ketombe di internet. Tingginya pencarian tersebut membuktikan ketombe masih menjadi masalah rambut utama bagi masyarakat Indonesia. Berangkat dari hal ini, CLEAR sebagai shampo anti-ketombe pilihan no. 1 di Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk menghadirkan solusi anti-ketombe bagi seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen ini diwujudkan dengan meluncurkan aktivitas CLEAR Ice Cool Bus yang hadir di 15 kota di Indonesia dan Medan menjadi kota pertama yang dikunjungi. Johan Lie selaku Senior Brand Manager CLEAR menjelaskan, ”Ketombe adalah masalah kulit kepala no 1 bagi pria dan no 2 bagi wanita di Indonesia. Tidak mengherankan masyarakat Indonesia masih mencari solusi terbaik terhadap masalah ketombe. Padahal, ketombe dapat mengurangi kepercayaan diri serta merusak penampilan seseorang sehingga menghalangi mereka untuk memberikan kesan terbaik setiap hari. Penyebabnya pun bermacam – macam, mulai dari kulit kepala kering, stres, debu serta iklim tropis seperti di Indonesia yang memicu keringat hingga menumpuk di kulit kepala.” Bagi masyarakat umum ketombe terlihat seperti serpihan putih yang terlihat di rambut ataupun di pakaian yang berwarna gelap. Ketombe yang terlihat tentu menjadi sesuatu yang tidak menarik dan akan merusak penampilan seseorang. Kesan baik yang ingin ditampilkan bisa rusak seketika karena ketombe. Oleh karena itu CLEAR mengusung tema Bebas Ketombe #BebasPutihPutih, agar mudah dimengerti dan menarik untuk masyarakat Indonesia. Lebih jauh, masalah ketombe ternyata sudah menjadi salah satu problematika yang dihadapi oleh masyarakat di kota – kota besar di Indonesia tanpa terkecuali. ”Berdasarkan hasil riset yang kami lakukan secara nasional, sebanyak total 461,400 orang atau hampir setengah juta masyarakat Indonesia melakukan pencarian tentang ketombe di internet. Pencarian ini pun semakin meningkat dari tahun – ketahun, tidak hanya di Jakarta tetapi di kota – kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, dan Makassar. (Maslim)

Vanish Oxi Action Powder Membuktikan Keampuhan Jakarta, Laras Post - Dalam Membersihkan Noda Membandel Sejak Pertama Kali Pencucian Seragam Sekolah Terbesar Dan Menciptakan Rekor Baru Muri. Vanish, ahli pembersih noda membandel yang memberikan solusi terbaik untuk para Ibu untuk selalu dapat menyediakan pakaian yang bersih, rapi dan warna terlihat tetap cemerlang, pada hari ini meluncurkan Vanish Oxi Action Powder dengan menciptakan rekor baru MURI “Membersihkan Noda Dari Seragam Sekolah Terbesar”. Rekor MURI ini dilakukan secara langsung di hadapan penonton, disaksikan dan disertifikasi oleh petugas MURI di Halaman Kolam Renang, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK). Rekor ini sukses membuktikan keampuhan penghilang noda cemerlang sejak pertama kali cuci, Vanish Oxi Action Powder.

Dalam sebuah konferensi pers yang dilangsungkan sebelumnya, brand ambassador Vanish, Donna Agnesia berbagi cerita dengan media: “Dulu sebelum kenal Vanish, sebagai ibu dari tiga orang anak yang aktif, sehari-hari saya juga berhadapan dengan masalah noda membandel sebagaimana Ibu-ibu lain di seluruh dunia. Pada pagi hari, saya menyiapkan anak-anak ke sekolah dan memastikan seragam yang mereka kenakan bersih dan rapi. Namun, namanya juga anak-anak, ketika pulang sekolah biasanya seragam mereka sudah kotor dan terkena noda, mulai dari noda makanan seperti susu cokelat, saus tomat, alat tulis dan noda keringat di kerah. Kalau sudah seperti itu, deterjen saja tidak cukup untuk membersihkan noda membandel tersebut. Saya sampai harus mencuci berulang kali untuk menghilangkan nodanya

hingga bersih kembali. Sebagai ibu, kita perlu solusi cerdas untuk membantu meringankan tugas sehari-hari dengan cara yang lebih mudah dan praktis, termasuk membersihkan pakaian dari noda membandel.” Faraz Shamsi, Direktur Pemasaran RB Indonesia menyampaikan: “Visi dari RB adalah menjadikan dunia dengan masyarakat yang lebih sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Sudah menjadi tujuan kami untuk membuat perbedaan dengan memberikan solusi yang inovatif untuk hidup yang lebih sehat dan menciptakan lingkungan rumah yang lebih bahagia. Kami selalu berusaha untuk mendengarkan suara konsumen dan memberikan inovasi guna menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen. Setelah sukses dengan cairan penghilang noda dari Vanish, kini kami dengan bangga mempersembahkan formula terbaik

dari Vanish yaitu Vanish Oxi Action Powder yang hadir untuk membantu para ibu dalam menghilangkan noda membandel pada pakaian.” Deterjen saja tidak cukup untuk menghilangkan noda membandel. Sebagai ahli pembersih noda membandel, Vanish memberikan solusi terbaik untuk para kaum ibu agar selalu dapat menyediakan pakaian yang bersih dan rapi, dengan warna tetap tetap cemerlang. Gunakan Vanish Oxi Action Powder yang telah diformulasikan khusus untuk bekerja dengan efektif menghilangkan noda membandel yang tidak bisa dibersihkan dengan deterjen saja. Vanish Oxi Action Powder mengandung Oxi Action yang menghasilkan gelembung yang menghilangkan noda dan memberikan hasil yang menakjubkan sejak pertama kali cuci – menghasilkan kain yang bersih dan cerah tanpa perlu dikucek atau disikat secara berlebihan.

“Vanish Oxi Action Powder telah membantu saya membersihkan noda membandel dari pakaian anak-anak; ini adalah solusi mudah dan praktis bagi para ibu untuk menyediakan pakaian bersih dan bebas dari noda membandel bagi seluruh keluarga. Hasilnya luar biasa sejak pertama kali cuci dan dapat digunakan untuk kain berwarna maupun putih. Saya berharap semakin banyak Ibu yang mencoba dan menggunakan Vanish Oxi Action Powder karena membantu menghilangkan kekhawatiran para ibu akan noda membandel, serta memberikan kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu berharga dengan keluarga,” jelas Donna Agnesia. Untuk membuktikan keampuhannya dalam membersihkan noda membandel, Vanish Oxi Action Powder membuat rekor baru MURI yang dilakukan secara langsung di hadapan penonton, dengan membersihkan noda dari seragam sekolah terbesar berukutan 5m x 8m,

terbuat dari kain seberat 45kg. Sebanyak 100 liter noda membandel disemprotkan ke seragam raksasa tersebut kemudian dibersihkan dengan Vanish Oxi Action Powder. Aksi seragam sekolah terbesar bebas dari noda sejak pertama kali cuci ini disaksikan dan disertifikasi oleh petugas MURI. “Jika Vanish Oxi Action Powder cukup kuat untuk menghilangkan noda membandel sebanyak itu dari seragam sekolah terbesar, maka tentunya Vanish Oxi Action Powder juga mampu menghilangkan noda membandel dari pakaian sehari-hari Anda. Inilah alasan kami membuat rekor baru MURI – untuk membuktikan keampuhan Vanish Oxi Action Powder dalam skala besar,” tutup Faraz Shamsi. Vanish Oxi Action Powder tersedia di minimarket, supermarket dan hypermarket di Indonesia dalam 2 ukuran, 400gr (tub) dan 120gr (pouch). (Maslim)

megapolitan

Sabtu, 16 maret 2013

Edisi 68 / TH IV / 30 Mei - 12 juni 2016

3

LSM Wacana: Diduga Perusahaan Plat Merah Lakukan Penambangan Ilegal

Dinas Perhutani Bogor Tutup Mata

Foto: tb

Bogor, Laras Post - Usaha penambangan yang diduga ilegal di kawasan Gn. Bolang RPH Cigudeg sudah lama terjadi. Kegiatan penambangan ini diduga dilakukan tanpa seizin dari menteri kehutanan. Dua perusahaan plat merah, yakni PT. PPE (BUMD) dan PT. WIKA (BUMN) secara terang-terangan mengklaim membeli puluhan hektar tanah dari biong tanah tak bertanggung jawab serta mengelola kawasan lindung ini menjadi penambangan ilegal demi meraup keuntungan sebesar-besarnya.

IPDA Dahady Kanit Regident Satpas SIM Polres Tangerang Selatan sedang memberikan arahan dan penjelasan kepada Peserta Ujian Teori secara Online.

Polres Tangsel Buka Layanan SIM Secara Online Tangerang, Laras Post - Sejak peralihan Polresta Tangerang berinduk ke Polisi Daerah Polda Banten sesuai SK Kapolri NO: KEP/76/1/2016 tertanggal 26 Januari 2016 yang di keluarkan oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) juga telah beralih dari Polresta Tangerang ke Polres Metro Tangerang Selatan pada tanggal 10 Mei 2016. Satuan Lalu Lintas Polres MetroTangerang Selatan dan Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi SATPAS SIM di Jl. Cilanggang Serpong yang tidak jauh dari Kantor Kecamatan Serpong Tangerang Selatan, telah menjalankan dan melaksanakan tes ujian materi pembuatan SIM secara sistem Online yang datanya Terintergrasi dari Korps Lalu Lintas Marjas Besar Polisi Indonesia Korlantas Mabes Polri. Kepala Unit Registrasi Identifikasi Kanit Regident Satlantas Polres Metro Tangerang Selatan Insfektur Dua Ipda Pol Dahady mengatakan “ Kami dalam masa peralihan dari Polresta Tangerang ke Polres Tangsel, bekerja keras untuk masyarakat yang akan membuat SIM secara Online dan sebagian masyarakat belum memahami dalam pelaksanaan ujian teori secara Online.” Data yang mengunakan secara manual pada masa Polres Tangerang masih menumpuk belum di masukkan secara Online. “Dengan Sistem Online ini tidak ada lagi calo calo yang bebas masuk ke dalam dan akan jaga oleh Provost,” tambah Ipda Dahady yang pernah bertugas di Polda Metro Jaya ini. Harapan masyarakat dengan sistem dan pelayanan yang baru atas kerjasama Pemerintah Kota Tangerang dengan jajaran Kepolisian tidak ada lagi calo yang merugikan masyarakat yang akan membuat SIM. (TB)

Lokasi Bakal RSUD Parung Akan Segera Ditinjau

Kades Waru Jaya Parung, Udin S.SE

Bogor, Laras Post - Harapan warga yang tinggal di bagian utara Kabupaten Bogor agar di wilayahnya berdiri sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tampaknya segera bakal terealisasi. Ketua Paguyuban para Kepala Desa Parung Udin Syamsudin, SE menyatakan, tim peninjau dalam waktu dekat ini berencana akan melihat lokasi yang akan dibangun RSUD kelima di bumi tegar beriman. Lebih lanjut Udin Syamsudin mengatakan, rencana Pemkab Bogor membangun RSUD parung itu sudah masuk RJPMD. “Jadi sudah pasti akan Foto: Rumsi Kecamatan dibangun, apalagi dari lima wilayah Kabupaten Bogor hanya kawasan Bogor Utara yang belum memiliki RSUD,” terang Udin Syamsudin,

belum lama ini. Namun demikian agar proses pembebasan lahan yang diperuntukkan RSUD tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, para kades meminta tim untuk pembebasan tanah serta peninjauan lokasi menjalankan tugas mereka secara profesional dan tak terpengaruh kepentingan lain. “Pada dasarnya kami tak ingin ada persoalan hukum setelah lahan yang akan dijadikan RSUD di desa iwul di ploting untuk RSUD berdiri,” harap Udin Syamsudin, SE. Lebih lanjut ketua paguyuban tersebut mengatakan, keberadaan RSUD di wilayah utara itu menjadi kebutuhan mendesak, apalagi lokasi yang dipilih sangat strategis, tempat yang dipilih tersebut sangat dekat dengan tujuh kecamatan antara lain kecamatan Parung, Ciseeng, Kemang, Tajurhalang, Ranca Bungur Gunung Sindur, dan Bojong Gede. “Masyarakat di wilayah utara Kab. Bogor tak perlu lagi berobat ke rumah sakit yang ada di Kota Bogor, atau Kota Depok,” terangnya. Sementara itu, Kades Iwul Nasim Setiawan S.E mengatakan bahwa, lokasi untuk RSUD sudah tersedia seluas 3 hektar, lokasi yang sudah ditetapkan tinggal menunggu tim pengkajian turun ke lapangan. Tadinya tugas kecamatan hanya mempersiapkan beberapa lahan saja namun untuk lokasi di Iwul sangat strategis karena terletak antara jalan raya Jampang-Ciseeng, ditambah lagi dan luas tanah cukup untuk sebuah RSUD, sebab jalan masuk 150 meter dari pinggiran jalan raya Jampang-Ciseeng. Saat disinggung apakah pihak kecamatan telah mempersiapkan wilayah lainnya di luar desa Iwul, Nasim mengatakan, bahwa Camat Parung Daswara Sulanjana, telah menyiapkan lima lokasi yang sudah ditetapkan. Namun lahan desa Iwul yang diprioritaskan untuk tempat berdirinya RSUD hal ini sesuai harapan warga yang tinggal di bagian utara Kabupaten Bogor. (RumsiYahya)

Ketua LSM Wawasan Citra Nusantara A.Munir Djalil S.H

Perhutani Kabupaten Bogor yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan dan perlindungan hutan di wilayah kawasan Gn. Bolang RPH Cigudeg seolah tutup mata. Perhutani Bogor juga terkesan takut untuk menghadapi dua perusahaan plat merah tersebut. Sungguh sangat disayangkan Perhutani Kabupaten Bogor dinilai lemah dalam menjalankan tugasnya.

Berbeda dengan rakyat kecil yang ketahuan merambah, mengelola atau merusak hutan. Perhutani tidak segan menindak tegas pelaku bahkan tidak sedikit yang masuk penjara. Kegiatan ini mengingatkan kita pada peristiwa seorang nenek miskin bernama Asyani yang dituduh mencuri tujuh batang kayu Perhutani dan berakibat nenek yang renta itu terancam tuntutan hukum dan berujung menghirup udara dalam penjara. Berdasarkan Undang undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memberikan kewenangan terhadap Perhutani Kabupaten Bogor untuk melindungi, memelihara, menjaga kelestarian hutan dari pihakpihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam kasus ini, PT. PPE (BUMD) dan PT. WIKA (BUMN) perusahaan plat merah ini terus melakukan kegiatan eksploitasi atau perusakan di kawasan hutan yang dilindungi oleh negara. LSM Wawasan Citra Nusantara Yang di Ketua Munir Djalil

dalam wawancara nya kepada laras Post tgl 22/5 Itu mencurigai dan Meminta kepada Aparat Penegak Hukum Untuk menyelidiki Sebenarnya ada Negoisasi Apa Antara Pihak Perhutani Bogor dengan PT.Prayoga Pertambangan Energi(BUMD) Dengan PT.Wijaya Karya (BUMN)?Ungkap Pria Yang akrab di panggil Munir Munir Menambahkan Bisnis Pertambangan sangat menjanjikan untuk merauk keuntungan yang cukup Besar sehingga kedua perusahaan Plat Merah tersebut di duga menghalkan segala cara untuk memperlancar bisnisnya,Termasuk mengabaikan,membiarkan dan dengan sengaja melakukan aktifitas yang bertentangan atau diduga melanggar ketentuan/UndangUndang.Tambahnya” Adapun Undang Undang yang Diduga Dilanggar Ialah: 1. Undang-Undang RI Nomor 32 thn 2009 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-Undang RI Nomor 41 thn 1999 tentang kehutanan 3. Undang-Undang RI Nomor 18 thn 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 4. Undang-Undang RI Nomor 31 thn 1999 tentang pemberantasan korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001. Kami dari LSM Wacana Sudah Menyurati Surat Resmi kepada Perhutani Bogor Dengan Nomor Surat 08/Set-GB/LSM-KB/V/2016 Tgl 11 Mei yang lalu,dengan isi mempertanyakan apa saja Yang sudah dilakukan Perhutani Bogor

terhadap 2 (dua)Perusahaan Plat merah Tsb? Dijelaskannya Yang Sangat Kami diherankan Pernyataan Direktur Utama PT.Prayoga Pertambangan Energi Kabupaten Bogor dalam sambutan Acara peresmian Dan peluncuran Quary di Cibitung Kecamatan Cigudeg,dihadapan Bupati Bogor,Muspida,Tokoh Masyarakat dan alim Ulama yang hadir Dalam acara Tersebut Sang Direktur Radjab Tampubolon mengklaim telah membeli dan memiliki Puluhan Hektar lahan dalam area Tersebut,Maka Melalui Media ini Kami mendesak Aparat Penegak hukum Untuk segera Mengusut dan menulusuri Keabsahan Surat Surat Kepemilikan Lahan Yang di maksud?Perlu ada nya Keterbukaan Informasi Agar masyarakat Tau.Jelasnya” Dengan Suara Lantang ketua Lembaga Swadaya Masyarakat “Wawasan Citra Nusantara” (LSM WACANA) Munir Djalal merasa peduli terhadap kelestarian hutan di Kabupaten Bogor,maka kami mendukung dan mendesak Perhutani Bogor untuk segera melaporkan dua perusahaan plat merah tersebut kepada aparat penegak hukum, agar perusakanhutan di kawasan tersebut segera dihentikan. Tandasnya” Sementara itu ditempat Terpisah Humas (Hubungan Masyarakat) PT.Prayoga Pertambangan Energi kabupaten Bogor Rafi Tidak bisa berkomentar Banyak Ketika dimintai klarifikasi tgl 24/5 dikantornya nanti aja mas,saya Tanya Direksi dahulu terkait pertanyaan mas? Ungkap Sang humas. (Tim Bogor)

Sinergisitas 3 Pilar Wujudkan Ketentraman Masyarakat Tangerang, Laras Post - Sinergisitas 3 pilar semakin solid dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman khususnya diwilayah Panongan Kabupaten Tangerang, semua ini Nampak pada saat memperingati hari HUT Kecamatan panongan yang ke 17. Acara disambut antusias seluruh elemen masyarakat, SKPD, dan para Muspika Kecamatan Panongan, Diharapkan dalam memperingati hari jadi ini setidaknya semua masyarakat terus saling bahu membahu dalam mendukung segala program Pemkab Tangerang yang pro rakyat dan bersama sama menjaga keamanan dan ketertiban umum diwilayahnya masing masing

serta terus bekerja berfikir dalam membangun disemua sektor demi kepentingan masyarakat, hal ini diutarakan Danramil 21 Panongan Kapten Inf Robianto mokoagow saat dijumpai Laras Post dilokasi belum lama ini. Hal senada juga disampaikan kapolsek Panongan AKP Moh Said, SH yang menghimbau pada masyarakat agar selalu waspada dan tingkatkan keamanan dan ketertiban umum diwilayah masing masing. Sementara Camat Panongan Prima Saras Puspa meminta masyarakat terus bersinergi dengan Pemkab, TNI dan POLRI dalam menjaga keutuhan NKRI. ( sujono Siarif )

Foto: Sujono

Danramil 21 Panongan Kapten Inf Robianto Mokoagow, Kapolsek AKP M,Said, Camat Prima Saras Puspa dan Wakil Bupati H, Hermansyah

Desa Putatnutug Berharap Maju Ke Tingkat Provinsi Bogor, Laras Post - Desa Putatnutug Kabupatem Bogor berharap dalam lomba desa maju ke tingkat Provinsi Jawa Barat tidak boleh dipandang sebelah mata, sebab desa ini pun mempesiapkan diri dengan kerja keras semua aparat pemerintahan desa dan masyarakat. Sebab, lomba desa ditingkat provinsi akan semakin keras lagi, karena yang akan tampil dalam tingkat yang lebih tinggi tersebut adalah para juara tingkat kabupaten dan kota se Jawa Barat. Persiapan menjelang lomba desa ke tingkat lebih tinggi belum lama ini dilakukan secara marathon, sehingga aparat desa serta pengurus PKK pengurus Posyandu ketua RW, RT, Kepala Dusun dan Ketua LPM dari BPD harus bersinergi untuk lebih mematangkan hingga desa ini kelak menjadi juara. “Oleh karnanya semua diharapkan berjalan dengan baik dan persiapkan apa adanya sesuai yang diekspos,” terang Kepala Desa Putatnutug M. Asyikin, belum lama ini.

Foto: RUMSI

Pawai Kafilah peserta MTQ terbanyak desa Putatnutug (inset) M.Asyikin Kades Putatnutug Kecamatan Ciseeng

Lebih lanjut M.Asyikin berharap, dengan sesuai persiapan yang dimaksud akan menghasilkan yang terbaik sehingga pada Desa Putatnutug bisa juara tingkat Provinsi. “Itu harapan dan dambaan seluruh aparat desa dan masyarakat yang sudah berjuang menampilkan yang terbaik

hingga lolos di tingkat Kecamatan dan kabupaten Bogor,” ujarnya. Ia menegaskan, semua pihak yang telah mendukung perlombaan, lomba desa ini bisa terus berpatisipasi dimasa mendatang selangkah lagi bisa meraih kejuaraan makanya sangat diharapkan.

“Dengan dukungan dari berbagai pihak tersebut harus optimis bisa meraih juara,” papar M.Asyikin kepada Laras Post, pekan lalu, di ruang kerjanya. Secara terpisah Camat Ciseeng Kabupaten Bogor Eddy Muslihat S.Sos mengatakan, bahwa Desa Putatnutug telah mempersiapkan diri walaupun agak terkesan secara marathon. Padahal dari jauh hari pada desa tersebut telah mengadakan pembenahan. “Desa ini pun mempersiapkan diri dengan kerja keras, semua aparatur pemerintahan desa dan masyarakat karena pertarungan ditingkat lebih tinggi akan semakin ketat,” ujarnya seraya menyampaikan harapannya, Desa Putatnutug dapat meraih juara. Desa Putatnutug dalam pembukaan MTQ Kecamatan Ciseeng, pada pekan lalu, menjadi kafilah terbanyak dan menjadi juara 1. Sementara target yang akan dicapai Desa Putatnutug dalam MTQ adalah menjadi juara umum tingkat Kecamatan Ciseeng (RumsiYahya)

Desa Pengasinan Adakan Tabligh Akbar Foto: Ruhiyat

Ir, Budiman dan Ir, Frengky ( Owner PT Menara Cipta Pratama)

Griya Taman Bunga Lengkapi Kebutuhan Masyarakat

Tangerang, Laras Post - Perumahan Cluster Griya Taman Bunga yang terletak di Rawa Kalong Jl, Ciater Desa Rawa Kalong, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, siap memenuhi kebutuhan akan Papan Masyarakat semua kalangan, khususnya dalam kepemilikan Rumah Cluster. Perumahan Cluster Griya Taman Bunga menyediakan empat tipe yakni, Lavender, Dahlia, Tulip dan Ruko, dengan bunga yang ringan dan uang muka sepuluh persen, ditambah jangka waktu cicilan hingga dua puluh lima tahun masyarakat bisa dapat memiliki rumah idamanya. Demikian disampaikan Ir, Franky dan Budiman selaku Owner saat dijumpai Laras Post dikantornya belum lama ini. Ditambahkanya masyarakat yang berminat dapat mencicil DP hingga 4 kali pembayaran. “Semua ini kami hadirkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan kami memberikan keringanan dan kemudahan untuk memiliki rumah idaman,” kata Ir Budiman. Pengalaman yang dimiliki dan jam terbang dibidang perumahan tidaklah diragukan untuk itu bagi masyarakat yang mendambakanya bisa datang langsung. ( Raden Ruhiyat )

Foto: RUMSI Kades Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur, Rusli Pranata SE di ruang kerjanya

Bogor, Laras Post - Kepala Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Rusli Pranata S.E mengadakan tabligh akbar, pada Minggu, (29/5/2016) di Desa Pengasinan dalam rangka silaturahmi Majelis Taklim BKMT se Desa Pengasinan.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menyambut bulan suci Ramadhan dan pemberian santunan pada anak yatim. “Melalui tabligh akbar menyambut bulan suci Ramadhan ini supaya kita ingat akan hal kebaikan dan renungan bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW harus banyak berbuat kebaikan untuk keselamatan dan sekaligus santunan agar desa pengasinan mendapat berkah baik rezekinya, aman, makmur, dan keberkahan rahmat yang diridhoi,” tutur Rusli Pranata. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada sejumlah pihak yang mendukung sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. “Semoga bantuan Bapak dan Ibu baik dari donatur, pemuda desa, karang taruna, Linmas, Ikatan remaja mesjid, para majelis taklim, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda, kami atas nama pemerintahan desa pengasinan

sangat menghargai dan mengapresiasi kepeduliannya dan bersamaan bulan Sa’ban mari kita saling memaafkan dan mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah SWT, semoga apa yang kita harapkan bisa diijabah oleh Allah SWT,” ujar Rusli Pranata. Sementara itu, ketua panitia pelaksana pada kegiatan ini, Yuyun sebagai roda penggerak ikatan remaja masjid Desa pengasinan. Perlu diketahui juga Pada hari tersebut para RT/RW, BPD, LPM, menerima uang

triwulan. Hadir pada acara tersebut Ustadzah Shinta Tanjung, Ustad Habib Abdul Rahman, Ustad Guntur Bumi, Ustad Alfie Affandi, KH. Ahmad Ubadillah, Bang Hafiz Salam, Ustadzah Puput Melati, Camat Gunung Sindur , Yodi MS Ermaya, Kapolsek, Danramil seluruh aparatur pemerintahan desa, RT/RW, BPD , LPM, tokoh Masyarakat, tokoh pemuda, para alim ulama para anggota Majelis Taklim, dan para undangan lainnya. (RumsiYahya/Ams)

 2

Megapolitan Edisi 68 / TH IV / 30 Mei - 12 juni 2016

Ada Pungli Pada Proses Penerimaan Karyawan PT KMU? Tangerang, Laras Post – Seorang pencari kerja asal Lampung, Siti mengeluhkan sistem rekrutmen karyawan di PT Kadu Manis Utama (PT KMU) JL Raya Tangerang Serang Km 9 Banten. Siti menyebutkan, dirinya belum lama ini bermaksud melamar kerja di PT Kadu Manis Utama (PT KMU), namun diminta uang senilai Rp.1.500.000,-. “Saya dipinta uang satu juta lima ratus buat setor ke personalia kalau nggak saya nggak diterima kerja,”kata Siti. Menurut sejumlah sumber, proses penerima karyawan di perusahaan yang bergerak pada bidang usaha Processed Nut Biscuit dan Snack itu, diduga sarat Pungutan Liar (Pungli) yang diduga dilakukan oleh kepala Human Resource Development (HRD) Bustomi bekerja sama dengan para calo tenaga kerja. Sumber menyebutkan, modus yang dilakukan yakni dengan cara, para calo mengarahkan pelamar datang sendiri menyerahkan lamaran ke Pos Satpam. Kemudian nama nama pelamar yang telah menyerahkan uang, dikirim melalui pesan singkat (SMS) kepada kepala HRD tersebut oleh calo. Hingga berita ini diturunkan belum diperoleh konfirmasi dari pihak perusahaan. (Tb)

Foto: salim

Masyarakat Rt. 13, Rw. 05 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere bahu membahu bangun Jalin di Gg. Muslim

Dinas PU Kota Depok Dibantu Masyarakat Cinere Bangun Jaling

Depok, Laras Post - Dalam rangka mewujudkan pembangunan di daerah, Pemerintah Kota Depok bahu membahu beserta masyarakat mengecor Jalan Lingkungan (Jaling) di Gg. Muslim Rt. 13, Rw. 05 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere sepanjang 90 meter dan lebar 3 meter dengan ketinggian relatif.  Pembagunan Jaling untuk melengkapi sarana dan prasarana lingkungan wilayah tingkat RT/RW di Kota Depok itu, merupakam dana bantuan dari Dinas PU (Pekerjaan Umum) BMSDA Kota Depok. Adapun dana pemberdayaan sosial itu dengan syarat masyarakat harus swadaya bahu membahu menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk mengangkut material cor dari jalan raya Gandul Cinere menuju lokasi Gg. Muslim yang berjarak kurang lebih 750 m. Masyarakat di lingkungan tersebut, antusias menyambut pembagunan Jaling dengan bergotong royong meratakan beton di lokasi pengecoran tersebut. Sementara itu Ibu-ibu PKK RT 13 RW 05 juga tak mau ketinggalan ikut berpartisipasi menyediakan makan minum untuk para pekerja dan tamu yang hadir dalam acara tersebut. Tak ketinggalan terlibat dalam pengerjaan Jaing tersebut dari unsur Polri, LPM, RW dan RT beserta jajaran di lingkungan setempat juga hadir dari Dinas PU dan Satgas Pembangunan Kota Depok sebagai Koordinator Lapangan yang tak mau namanya dipublikasikan. (Salim S)

Pembangunan Merata Dibutuhkan Peran Masyarakat Tangerang, Laras Post - Pembangunan yang merata dibutuhkan peran serta masyarakat disekitarnya, sinergisitas semua komponen sangatlah diperlukan, salah satu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang harus lebih dimaksimalkan lagi demi pembangunan yang merata disemua sektor. Terlebih pada kepedulian Pimpinan dalam hal ini Camat Cisauk Bay Barokna yang terus menerus Foto: sujono Ade Payong mengajak masyarakat bersama sama dalam mengisi pembangunan agar dalam pembangunan merata diwilayahnya masing masing dapat dirasakan masyarakat, hal ini disampaikan Ade Payong saat dijumpai Laras Post belum lama ini di kantornya. ( Sujono Siarif )

PPATS Kecamatan Serpong Tingkatkan Pelayanan

Tangerang, Laras Post - PPATS Kecamatan Serpong dibawah komando Hj, Mursinah, SH, M,Si selaku Camat Serpong tak kenal lelah dalam memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakatnya. Dimana menurutnya tanpa peran serta masyarakat semua tidak bias berjalan dengan baik, untuk itu Pihak Foto: sujono P P A T S K e c a m a t a n Rohidi Ka PPATS Kecamatan Serpong Serpong meminta juga pada semua komponen masyarakat agar selalu melengkapi dokumen dalam pengurusan surat Tanah, agar semua dapat cepat dalam pemrosesanya sudah barang tentu masyarakat juga akan puas akan pelayanan yang diberikan PPATS Kecamatan Serpong, hal ini diutarakan Rohidi saat dijumpai wartawan di kantornya. (Sujono Siarif )

Publikasi Kinerja Kecamatan Ranca Bungur

Masyarakat Ranca Bungur Turut Serta Meriahkan Festival Budaya Daerah Bogor, Laras Post - Festival Budaya Daerah (Helaran) tingkat nasional digelar sudah, yang tentunya juga melibatkan peserta dari 40 kecamatan yang ada di wilayah kab bogor.

Acara yang digelar pada hari minggu tanggal 29/5, tentunya juga dimaksudkan sekaligus untuk menyambut hari jadi bogor yang ke 534. Dimana pada acara tersebut lebih menonjolkan budaya lokal ketimbang budaya nasional. diantaranya pencak silat atau gendang pencak yang lebih mendominasi pada acara tersebut. Pada acara tersebut tidak ketinggalan pula jajaran pemerintahan wilayah kecamatan rancabungur yang langsung dipimpin oleh bapak sekcam (Sekretaris Kecamatan) Supriadi ikut serta berpartisipasi pada acara helaran tersebut dengan dukungan para kepala desa (Kades) muspika

Tim kecamatan RancaBungur Kabupaten Bogor Dalam Meramaikan Helaran Budaya Daerah Tahun 2016

masyarakat bahkan dilibatkan juga siswa siswi sekolah yang tergabung disanggar seni putra sunda yang ada diwilayah kecamatan rancabungur.

Dengan ditampilkannya pencak silat atau gendang pencak, pemerintah kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor menghimbau dan berharap agar masyarakat wilayah

kecamatan rancabungur dan para generasi muda mau memlihara dan mengembangkan seni budaya sunda yang merupakan hasil karya cipta anak bangsa sebagai aset budaya atau warisan para leluhur yang harus dilestarikan.Himbaunya”. Sekcam Menambahkan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan, yang pertama pembangunan p i s i k , d i m a n a sudah dilaksanakan pembangunan jembatan jalan gedung dan impra struktur lainnya, yang kedua pembangunan non fiisik,tentunya motivasi dan pembinaan agar masyarakat lebih mencintai warisan budaya bangsanya sendiri, disamping juga pelatihan-pelatihan seperti mejahit tatarias membuat kue dan lain lain sebagainya. Hal ini disampaikan sekcam (Sekretaris kecamatan) Rancabungur ketika diwawancara Laras Post (29/5/16). (supriadi)

PGRI Cabang Gunung Sindur Adakan Konferensi

Foto: Rumsi

Pengurus PGRI cabang Gunung Sindur, Mukron Raisaz S.Pd SD terpilih menjadi Ketua

Bogor Laras Post - PGRI Cabang Gunung Sindur Kabupaten Bogor telah sukses menyelenggarakan konferensi Cabang, pada Sabtu (14/5/2016) di aula PGRI Cabang Gunung Sindur. Ketua PGRI Kab. Bogor Dadang Sutana mengatakan, konferensi cabang adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan karena merupakan amanat AD/ ART PGRI yang tertuang dalam pasal 85 Ayat 1, yang berbunyi Konferensi Cabang diselenggarakan oleh pengurus cabang setiap lima (5) tahun pada akhir masa bakti pengurus cabang. Hadir pada konferensi cabang itu, peninjau dari Ketua PGRI Parung, Arwadi S.Pd, PGRI Ciseeng, UPTK Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur Engkos Haris beserta jajarannya dan Muspika setempat. Sesuai dengan AD/ART konferensi diikuti oleh peserta dari Para pengurus cabang unsur rating pengurus kabupaten dan

para dewan penasihat pengurus cabang. Acara pokok konferensi cabang adalah laporan pertanggung jawaban pengurus cabang termasuk kebijakan keuangan dalam masa baktinya serta rencana kerja termasuk anggaran keuangan dalam masa bakti yang akan datang, kemudian pengurus cabang untuk masa bakti yang akan datang. Dalam laporan pertanggung jawaban pada intinya pengurus cabang menyampaikan selama kepengurusanya telah melaksanakan beberapa kegiatan atau kebijakan organisasi PGRI termasuk kebijakan masalah keuangan yang mana semuanya untuk kepentingan perjuangan organisasi itu. Laporan pertanggungan jawaban pengurus cabang yang lama dibawah pimpinan Nendi diterima oleh peserta. Dalam pemilihan pengurus diikuti oleh calon pengurus sebanyak 32 orang yang telah tersaring mewakili semua rating dan setelah melalui proses pemilihan yang akhirnya secara aklamasi itu terpilih pengurus Cabang GunungSindur masa bakti 2016-2021 yaitu, Ketua : Mukron Raisaz S.Pd SD, Wakil : Sarmadi S.Pd SD MM dan Sekretaris : Rahmat AR S.Pd. Saat pemilihan Wakil ketua muncul ada tiga calon ketika panitia menyuarakan itu muncul diantaranya, Maman, Cecep Makmur dan kemudian

Sarmadi. Menurut hasil perhitungan suara, Maman mendapat 2 suara kemudian Cecep Makmur 4 suara dan Sarmadi mendapat suara terbanyak yakni lebih dari 10 suara. Untuk sekretaris terjadi secara Aklamasi yang langsung

dikukuhkan Rahmat AR. Dalam kesempatan lain ketua terpilih Mukron Raisaz mengatakan, penyusunan struktural organisasi yang komplit akan segera dibentuk dalam waktu dekat ini. (RumsiYahya)

SAMBUNGAN sambungan

Sabtu, 16 maret 2013

EDISI 68 / TH. IV / 30 MEI - 12 JUNI 2016 Edisi 68 / TH IV / 30 Mei - 12 juni 2016

Presiden Jokowi: Indonesia Menjadi Motor Ekonomi Dunia ... (27/5/2016) di Bandara Internasional Chubu Centrair, Jepang. Presiden menegaskan, adanya pandangan negara maju kepada Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kestabilan politik dan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi digunakan untuk membangun sebuah kepercayaan. “Membangun sebuah trust agar investasi datang ke Indonesia sebanyakbanyaknya. Utamanya untuk bidangbidang infrastruktur yang membutuhkan pendanaan yang sangat besar,” ucap Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menjelaskan, kehadiran dirinya di KTT G-7 Outreach bukan hanya sekedar memenuhi undangan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, tapi yang lebih penting lagi adalah untuk membangun kepercayaan. “Kita dilihat dan dipuji negara-negara yang lain, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang

berkualitas dan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya. Indonesia - Jepang Sepakat Bangun Patimban Sementara itu, menyinggung pertemuan bilateral dengan PM Abe, Presiden Jokowi menyatakan, bahwa PM Abe telah sepakat melakukan kerja sama dengan Indonesia, untuk membangun Pelabuhan Patimban. Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas mengenai Rencana Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kantor Presiden, pada Senin (2/5/2016). Presiden mengatakan bahwa dibutuhkan pelabuhan yang besar di Pantai Utara XQWXN PHQLQJNDWNDQ HÀVLHQVL WUDQVportasi dan logistik. Pelabuhan besar tersebut, semula akan dibangun di Cimalaya, namun karena pembangunan di wilayah tersebut berpotesi mengganggu infrastruktur Migas dan lain sebagain-

Sambungan Dari Halaman 1

ya, maka Patimban ditetapkan sebagai lokasi baru pembangunan pelabuhan besar di pantai utara. “Kita harapkan dengan adanya pelabuhan ini jalur distribusi dan lalu lintas dapat dipangkas, tidak perlu lagi menempuh jalur darat yang terlalu jauh untuk sampai ke Jakarta, ke Semarang, atau ke Surabaya,” ucap Presiden saat itu. Tentang pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, Presiden menjelaskan bahwa hal itu disinggung oleh PM Shinzo Abe untuk pembangunan jalur kereta api lintas utara. “Tadi saya sampaikan kita akan kalkulasi terlebih dahulu, akan kita perdalam lagi kalkulasinya,” ujar Presiden.

WDNDQNRQÁLN/DXW&LQD6HODWDQEDQyak disinggung dalam pertemuan itu. “Pertumbuhan ekonomi itu akan ada kalau stabilitas dan perdamaian, keamanan di sebuah kawasan itu ada, sehingga hampir semua negara menyinggung mengenai itu,” ujar Presiden Jokowi. Indonesia, lanjut Presiden Jokowi, selalu mengikuti dan memperhatikan kawasan tersebut. “Keamanan, perdamaian dan juga stabilitas di kawasan kita, sangat kita perlukan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tegasnya. Turut mendampingi Presiden dalam memberikan keterangan pers, 0HQWHUL/XDU1HJHUL5HWQR0DUVXGL 0HQVHVQHJ 3UDWLNQR 0HQWHUL 331 Kapala Bappenas Sofyan Djalil, KetStabilitas Keamanan Kawasan ua Dewan Komisioner OJK MuliaMenjawab pertanyaan tentang man Hadad, Duta Besar Republik apakah dilakukan pembahasan ten- Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza WDQJNRQÁLN/DXW&LQD6HODWDQGDODP Mahendra, dan Staf Khusus Presiden KTT G-7 Outreach, Presiden menga- Ari Dwipayana. (Her, sg, ram)

5HIRUPD$JUDULD+HQWLNDQ.RQÁLN3HUWDQDKDQ HGU itu ilegal,” tegasnya. /HELK ODQMXW )HUU\ PHQHJDVNDQ program Reforma Agraria merupakan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat, yang hidup dengan bersawah dan berkebun dengan memanfaatkan lahan eks HGU. ´1HJDUD KDUXV KDGLU GHQJDQ PHODNsanakan reforma agraria,” ujarnya. Menurutnya, ketika perusahaan yang mendapatkan HGU tidak memanfaatkan lahan secara optimal, sementara masyarakat sekitar membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup. “Maka kita dorong

untuk dapat dimiliki masyarakat sebagai tempat hidup dan sumber perHNRQRPLDQPHUHNDµNDWD)HUU\ Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP), Agustiana menyatakan, program Reforma Agraria selama puluhan tahun menjadi terkendala, oleh watak feodal yang masih sangat kuat mencengkram rakyat melalui kekuasaan. Menurutnya, Reforma Agraria yang dilakukan pemerintah saat ini, merupakan pengukuhan secara yuridis. “Perjuangannya selama ini sangat panjang dan banyak memakan korban. Sungguh perjuangan yang

PHOHODKNDQ GDODP NRQÁLN DJUDULDQ karena itulah kenapa kita patut bersyukur atas semua perjuangan selama ini,” ujarnya. Ia menegaskan, program Reforma Agraria yang saat ini dilaksanakan DNDQ PHQJXUDQJL NRQÁLN SHUWDQDKan yang telah berlangsung puluhan tahun lalu, sehingga menyita waktu dan pikiran. Agustiana menyatakan, Reforma Agraria yang dilakukan pemerintah menjadi pertanda pemerintah mulai berpihak pada prinsip-prinsip keadilan dan hak masyarakat teruta-

ma masyarakat miskin di pedesaan, yang dijamin oleh konstitusi. Sejak awal tahun 2016 KemenWHULDQ $75%31 WHUXV PHODNXNDQ penataan lahan Reforma Agraria di sejumlah daerah di Indonesia. Berturut-turut telah diserahkan lahan seluas 75,56 hektar kepada 425 kepala keluarga petani di Desa Tumbrep, %DWDQJ -DZD 7HQJDK /DKDQ VHOXDV 383 hektar kepada 1.000 petani BaGHJD*DUXW-DZD%DUDW/DKDQ hektar kepada 5.100 Petani di Kuningan dan 415 hektar kepada 1.910 petani di Cianjur, Jawa Barat. (her)

Kanwil BPN Jabar Targetkan Sertipikat 52 Ribu Bidang ... Syafriman menjelaskan, pihaknya pada tahun 2016 ini menargetkan pelaksanaan Reforma Agraria sebanyal 52 ribu bidang se Jawa Barat. “Target kami sebanyak 52 Ribu bidang dan akan diselesaikan pada Bulan Juli 2016,” tegasnya. Dengan penyerahan sertipikat tanah tersebut, maka para petani memiliki kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sehingga diharapkan akan mendorong perekonomian petani menjadi lebih baik. “Kita berharap kesejahteraan dan kemakmuran petani akan terwujud melalui kepemilikan tanah secara legal,” ujar

Syafriman. Disebutkan, tanah eks HGU yang kini kepemilikannya telah diserahkan kepada para petani itu, agar dipertahankan sebagai lahan pertanian sehingga tidak dapat diperjual-belikan. Syafriman menegaskan, para petani tidak dapat menjual tanah yang diperoleh melalui Reforma Agraria, kecuali jika telah 10 tahun dimiliki. “Hal ini untuk menjamin kepastian bahwa tanah tetap digunakan sebagai lahan pertanian,” terangnya. Ia menyebutkan, tanah yang dibagikan kepada petani melalui program Reforma Agraria itu, meru-

pakan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang oleh perusahaan. Sebelumnya Menteri ATR/ .HSDOD %31 )HUU\ 0XUV\LGDQ %DOdan menyerahkan sertipikat hak milik sebanyak 600 bidang kepada petani penggarap di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran, melalui program Reforma Agraria. Reforma Agraria merupakan program penataan ulang kepemilikan tanah yang sesuai dengan visi nawacita pemerintahan Jokowi - JK yakni penegasan hak negara dalam pengendalian lahan pertanian.

´6HUWLÀNDW \DQJ NDPL EHULNDQ adalah bentuk pengakuan negara. Diharapkan lahan ini membawa ketentraman dan kemakmuran karenanya WLGDN EROHK GLMXDOµ NDWD )HUU\ VDDW SHQ\HUDKDQ 6HUWLÀNDW SDGD 5DEX (25/5/2016) di Ciamis, Jawa Barat. Hadir pada kesempatan itu, sejumlah pejabat Pemerintah Daerah setempat dan sejumlah lembaga masyarakat tani antara lain, Serikat Petani Pasundan, Konfederasi Pergerakan Rakyat indonesia, Konsorsium PemEDUXDQ $JUDULD :DKDQD /LQJNXQJDQ+LGXS,QGRQHVLD/%+%DQGXQJ dan Bina Desa. (her)

5 Kantor Pertanahan Selenggarakan Layanan ... layanan pertanahan yang dilaksanakan meliputi layanan Peralihan +DN&HN6HUWLÀNDW3HQLQJNDWDQ+DN dan Hapus Hak Tanggungan. “Kita terus meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pertanahan,” tegasnya kepaGD /DUDV 3RVW GL VHODVHOD NHVLEXNDQ VDDWPHQJJHODUOD\DQDQSDGD&)'GL GBK. Inovasi Layanan /HELK ODQMXW 6XPDQWR PHQ\HEXWkan, dirinya selaku bawahan berusa-

ha menjalankan program dan kebijakan atasan, dibantu oleh jajarannya di Kantah Jakarta Barat secara bahu membahu, sehingga program dan kebijakan serta sejumlah inovasi layanan dapat terlaksana dengan baik. Ia mengungkapkan, Kantah Jakarta Barat sejak beberapa waktu telah menerapkan sejumlah inovasi layanan guna mempermudah masyarakat, seperti diantaranya layanan 70-70, layanan night service, one day service, layanan pada car free day, OD\DQDQ/LQWDVGDQODLQQ\D /LQWDV PHUXSDNDQ OD\DQDQ EHU-

Sejarah Lamongan Dalam Visual Fragmen Lamongan, Laras Post - Berdasarkan estimasi, total nilai Pendapatan Domestik ReJLRQDO %UXWR $WDV 'DVDU +DUJD .RQVWDQ /DPongan pada tahun 2015 mencapai sebesar Rp. 22.377.236.004.000. Ini berarti tumbuh sebesar 6,02 persen dibanding tahun 2014. 3HUWXPEXKDQHNRQRPL.DEXSDWHQ/DPRQgan ini di atas pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur yang sebesar 5,44 persen, maupun DQJND1DVLRQDO\DQJVHEHVDUSHUVHQ Keberhasilan pembangunan itu juga ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai 69,42. Indeks ini menunjukkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kinerja urusan kesehatan juga telah memenuhi target yang ditetapkan. Indikatornya, perhatian masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak sangat tinggi. Kemudian terjadinya peningkatan status gizi masyarakat dan kecukupan ketersediaan obat serta penanganan pasien dengan sarana kesehatan yang tersedia. Sementara produksi padi di tahun 2015 yang sebesar 984 ribu ton gabah kering giling, WHODK PHQMDGLNDQ /DPRQJDQ VHEDJDL VDDODK satu penyangga pangan nasional. Kemudian dengan produksi ikan sebesar 121.915 ton, yang naik 4,23 persen dibanding tahun 2014, MXJD PHQMDGLNDQ /DPRQJDQ VHEDJDL SURGXVHQ ikan terbesar di Jawa Timur. 3HPHULQWDKDQ\DQJHIHNWLIHÀVLHQGDQWUDQVparan juga diwujudkan dengan pengaplikasian sistem elektronik dalam penyusunan peraturan daerah (e Perda). Dengan sistem ini, proses penyusunannya semakin cepat, penggunaan DQJJDUDQ VHPDNLQ HÀVLHQ GDQ SHQJJXQDDQ SDM yang semakin efektif. (Munawar)

basis android yang dapat dimafaatkan masyarakat untuk mengetahui tahapan proses layanan pertanahan, seperti pengecekan sertipikat, Roya (Penghapusan Hak Tanggungan), peningkatan hak, peralihan hak dari jual beli, hak tanggungan, pemisahan atau pemecahan, dan proses pembuatan sertipikat, serta dapat dapat menginformasikan syarat-syarat pendafataran layanan pertanahan. Dengan memanfaatkan layanan /LQWDV ODQMXW 6XPDQWR PDV\DUDNDW dapat berkomunikasi dengan petuJDV%31PHODOXLOD\DUPRQLWRUVHODLQ

itu masyarakat yang ingin menanyakan persyaratan pengurusan tidak SHUOX GDWDQJ NH NDQWRU %31 FXNXS PHQJNOLN DSOLNDVL /LQWDV PDND PD syarakat dapat memperoleh informasi persyaratan. Untuk mendapatkan aplikasi tersebut, dapat diunduh melalui website www.bpnjakbar.com/lintas. Melalui aplikasi itu masyarakat akan dapat mengakses informasi pertanahan dan berkomunikasi tatap muka melalui layar monitor gadgetnya dengan petugas pertahanan melalui RSHUDWRU/LQWDV(her)

Sanggar Tari Anggraeni: Tarian Kreasi Lokatmala Sambungan Dari Halaman 1 Lestarikan Kesenian Daerah ...

1DPSDN GDUL NLUL NH NDQDQ 'H¿UD 'ZL 5DKD\X 0RMDQJ$\X$VPDUD )DWKLD$QJJUDHQL 3XWUL 3XWHUL 1DELOD GDQ <XVUL\DK 5DKPDK +DUDKDS DQJJRWD6DQJJDU7DUL$QJJUDHQL Para penari.

FOTO-FOTO: SG

pada ketinggian 1000 mdpl. Saat ini bunga Edelweis masih banyak ditemukan di sekitar puncak Gunung Gede dan Halimun. Karena tergolong bunga langka pihak pengelola melarang untuk memetik bunga tersebut apalagi dengan jumlah banyak. Menurut salah satu penari dari Sanggar Tari Anggraeni, 'HÀUD 'ZL 5DKD\X WDULDQ /Rkatmala merupakan gambaran Lima Penari Sanggar Tari Anggraeni juga Siswi SMPN 1 Cianjur mendapat kehormatan untuk tampil 3DUDSHQDUL6DQJJDU7DUL$QJJUDHQLVLVZL6031&LDQMXUVDDWPHQDULGLKDGDSDQ agar bunga Edelweis harus tetap menarikan tarian Bunga Lokatmala di hadapan Menteri ATR/BPN RI serta pejabat lainnya pada acara PHQWHULGDQSDUDSHMDEDW dijaga dan dilestarikan agar ke- Reforma Agraria di Pacet, Cianjur, Jabar. beradaan bunga tersebut tetap meski keberadaannya hampir 'HÀUDEHUVDPD)DWKLD$QJJUDHQL dapat hidup dan bertahan. punah hanya terdapat di Pulau Putri. 7DULDQ/RNDWPDODLQLPHUXSD- Jawa yaitu Gunung Gede dan 'HÀUD 'ZL 5DKD\X EHUVDPD kan kreasi pelaku seni Sanggar Pangrango, Jawa Barat, namun empat temannya yakni, Mojang Tari Anggraeni dengan tujuan bunga itu tetap abadi. $\X $VPDUD )DWKLD $QJJUDHQL untuk menghidupkan kesenian “Untuk itu kita sebagai gen- 3XWUL 3XWHUL 1DELOD GDQ <XVULdan budaya daerah agar terus erasi penerus, mari kita lestari- yah Rahmah Harahap akan terus dapat bertahan bahkan dapat kan seni dan budaya daerah khu- berkiprah bersama Sanggar Tari bertumbuh kembang. Seperti susnya seni tari sunda agar terus Anggraeni demi menghidupkan bunga Edelweis di Indonesia, tumbuh dan berkembang,” ucap budaya Sunda. (sg)

3 7

PPNI Kerahkan 1600 Perawat Untuk Sosialisasikan GAM Kebumen, Laras Post - Dewan Pengurus Daerah 3HUVDWXDQ 3HUDZDW 1DVLRQDO ,QGRQHVLD '3' 331,  Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah berencana akan mengerahkan seluruh anggotanya yang berkisar 1600 perawat untuk mensosialisasikan program Gerakan Anti Merokok (GAM). Rencana tersebut merupakan ZXMXGNRPLWPHQ331,.HEXPHQGDODPPHQGXNXQJ program Bupati serta wakil Bupati Kebumen. 0HQXUXW.HWXD'3'331,.HEXPHQ7UL7XQJJDO Eko Sapto SKM MPH, sebagai pekerja profesi tentunya sudah sepantasnya perawat mendukung program kerja Pemerintah Daerah. Terlebih keberadaan para perawat cukup strategis, yakni bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam melayani kesehatan. Selain itu program yang dicanangkan juga berkaitan dengan dunia kesehatan, dimana hal itu menjadi tugas utama seorang perawat. Maka dari itu pihaknya berharap semua anggoWD 331, .HEXPHQ MXJD PHQGXNXQJ SHQXK SURJUDP kerja Bupati dan wakil Bupati, khususnya dibidang kesehatan. Terkait dukungan terhadap program kerja Bupati GDQ:DNLO%XSDWL331,.HEXPHQMXJDVXGDKPHPbuat konsep tersendiri. Konsep itu diantaranya mengadakan penyuluhan gerakan anti merokok kepada masyarakat mulai dari tingkat kesamatan, desa bahkan sekolah. Kegiatan penyuluhan nantinya juga akan menggandeng sejumlah Puskesmas di Kebumen, Pemerintah Desa dan sekolah-sekolah. ´.DUHQDSHQJXUXVGDQDQJJRWD331,VHQGLULWHUVHbar hampir di semua desa di Kebumen, maka diyakini sosialisasi program gerakan anti merokok ini akan lebih maksimal,”tutur pria yang juga kepala Puskesmas Kebumen III tersebut, Jumat (27/5/2016). Selain sosialisasi gerakan anti merokok, kita juga akan mendukung program kerja Bupati lainya yakni ambulan gratis dan gerakan saying ibu. Untuk proJUDPDPEXODQJUDWLV331,DNDQPHQJNRRUGLQDVLNDQ para perawat untuk memback up pasien yang ingin melaksanakan rujukan ke rumah sakit. Sedangkan XQWXN JHUDNDQ VD\DQJ LEX 331, DNDQ PHPEDQWX menginformasikan jika ada ibu yang hamil sekaligus membantu memasangkan gelang ibu hamil. SementaUDLWXXQWXNSURJUDPNHUMDLQWHUQNHSHQJXUXVDQ331, Kebumen sendir, dalam waktu dekat ini akan membentuk kepengurusan ditingkat komisariat. Pasalnya untuk kepengurusan ditingkat komisariat, diwilayah .HEXPHQEDUXWHUEHQWXNOLPDNRPLVDULDW331, “Dalam waktu dekat ini, kita juga akan mulai menata administrasi keanggotaan dengan pembuatan .DUWX7DQGD$QJJRWD.7$ EDJLDQJJRWD331,\DQJ belum memiliki KTA,”kata Eko selaku ketua DPD 331,.HEXPHQSULRGH\DQJWHUSLOLKGDODP 0XVGD 331, NH ,; GL +RWHO &DQGLVDUL .DUDQJDQ\DU lalu. (Beniyanto)

Jelang Ramadhan Konveksi Kebumen Kebanjiran Order Ekspor Kebumen, Laras Post - Jelang ramadhan sejumlah konveksi rumahan di Kabupaten Kebumen, khususnya di Kecamatan Karangsambung, Kebumen sudah mulai kebanjiran order untuk ekspor. Seiring dengan itu, sejumlah konveksi rumahan sudah mulai menerapkan sistim lembur bagi pekerjanya yang merupakan masyarakat sekitar. Pesanan produksi pakaian yang datang jelang ramadhan kali ini justru untuk dikirim ke negara Afrika. Menurut pengelola Kelompok Usaha Bersama (KUB) Konveksi Karangsambung, Hartono SAg berujar menjelang bulan ramadhan kali ini pesanan produksi pakaian cukup lumayan. Jika dirata-rata, kenaikan pesanan disejumlah konveksi rumahan Kecamatan Karangsambung mencapai lima kali lipat dari hari-hari biasanya. Di Krangsambung sendiri ada sekitar 30-an kelompok konveksi rumahan yang tersebar dibeberapa desa. Setiap konveksi rumahan memiliki kapasitas produksi sekitar 100 dusin pakaian per hari. “Untuk pengiriman pakaian kesejumlah pemesan, NLWD NLULP VHWLDS WLJD KDUL VHNDOL 1DLNQ\D SHVDQDQ produksi pakaian ini biasanya akan terjadi hingga raPDGKDQEHUDNKLUµWHUDQJQ\DVDDWGLWHPXL/DUDV3RVW GLUXPDKSURGXNVL\DQJGLDNHORODGL'HVD/DQJVH.Hcamatan Karangsambung. /HELK ODQMXW LD PHQJDWDNDQ VHMDN GLIDVLOLWDVLQ\D peralatan konveksi melalui program Master Plan Percepatan dan Perluasan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) beberapa tahun silam. Saat ini dunia konveksi diwilayah Karangsambung sudah berkembang pesat. Bahkan masyarakat sekitar yang awalnya hanya hidup dari hasil pertanian saja, kini bisa merasakan penghasilan dari biang lainya yakni dunia konveksi. Sehingga bisa dikatakan, keberadaan usaha konveksi rumahan yang ada memang meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Jika dirata-rata, satu kelompok konveksi rumahan dapat mempekerjakan 50 sampai 100 pekerja dengan bagian yang berbeda-beda. Waktu kerjanya juga dianggap lebih nyaman, karena untuk bagian tertentu bias dikerjakan dirumah masing-masing dengan sistim borongan.Khusus untuk pekerjaan menjahit, obras dan beberapa pekerjaan yang menggunakan mesin, para pekerja disediakan rumah produksi. “Sebagian besar masyarakat yang bekerja di konveksi rumahan, mereka lebih memilih dibayar dengan sisitim borongan. Karena untuk sisitim borongan ini, pada hari-hari biasa saja sebulan mereka bisa mendapatkan sekitar Rp 2 juta bahkan lebih,”ungkap Hartono Sementara itu salah seorang pekerja konveksi, Budi (25) mengaku sangat senang dengan sudah mulai banyaknya konveksi di Karangsambung. Pasalnya dirinya menjadi tidak perlu bersusah-susah lagi mencari pekerjaan, termasuk harus merantau. Terlebih dengan pendapatan yang cukup lumayan dan tidak kalah dengan gaji diperantauan, dia merasa lebih betah tinggal dikampung halaman. (Beniyanto)

 2

Wisata & Budaya

Edisi 68 / TH IV / 30 Mei - 12 juni 2016

Sejumlah Promo Sambut Bulan Suci Ramadhan 1437 H

Raih Kemenangan Bersama Hotel Santika Premiere KHI - Bekasi

PTPN XII Adakan Edukasi Pendidikan Kopi Robusta Jember, Laras Post - Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur terkenal dengan pesona Pantai. Padahal, selain obyek wisata pantai, masih terdapat obyek wisata lain yang menarik untuk dikunjungi, seperti Kebun Gunung Gumitir PTPN XII  yang mengadakan louncing perdana Wisata Edukasi kopi robusta kepada siswa siswi TK dan siswa siswi SDN 2 Sidomulyo di rest Area cafe gumitir jumaat (13/5) lalu.  Sebelumnya para siswa dibekali pengetahuan bagaimana tentang  produksi  kopi robusta, para siswa juga  diperkenalkan langsung dengan pembibitan kopi unggulan milik Perkebunan Gunung Gumitir yakni KOPI ROBUSTA, selain pengenalan dan pembelajaran tersebut, para siswa juga di bekali tentang sejarah tanaman kopi masuk ke Indonesia, jenis kopi robusta terbaik, serta proses singkat pengolahan Kopi Robusta dari pemilahan biji biji hingga siap saji.  Juga bagaimana manfaat dan efek samping apabila minum kopi, yang tak kalah pentingnya dan menarik dari pendidikan non formal terhadap anak usia dini tersebut adalah perkenalan tentang sejarah terowongan peninggalan belanda. Menanggapi tentang  lonching perdana Wisata Edukasi Kopi Robusta oleh Perkebunan Gunung Gumitir PTPN XII, salah satu guru TK Indria Mrawan (ASIH)  kepada Laras Post mengatakan, edukasi terhadap siswa siswi terutama pada anak usia dini sangatlah penting. Anak anak bisa melihat langsung lingkungan yang ada dan siswa bisa praktek langsung bagaimana budidaya Kopi Robusta yang sebenarnya. “Selain perkenalan terhadap tanaman yang ada di kebun gunung gumitir PTPN XII, Siswa juga diperkenalkan tentang jenis Kopi Robusta dan Kopi Arabica, yang tak kalah menarik siswa tahu tentang sejarah kopi yang di bawa oleh Bangsa Etiopia sekitar 300 tahun yang lampau,” ujar Asih. Sementara meneger Kebun Gunung Gumitir PTPN XII Ari Restiyanto, usai memandu dan memberi pendidikan kepada siswa siswi mengatakan, tujuan dari lounching perdana Edukasi Wisata Kopi Robusta, adalah untuk mendidik anak dan menambah pengetahuan kepada siswa di semua tingkatan. “Potensi yang ada ini tentunya kita kembangkan untuk menambah pengetahuan, terutama terhadap siswa, harapan kami kedepan Edukasi  ini bisa menjadi Kurikulum di semua pendidikan, Edukasi yang kita kembangkan ini, ada dua paket yaitu paket komplit dan paket wisata edukasi,” ujar ari. Tidak hanya itu saja siswa juga dikenalkan bermacam tanaman kebun di antarnya, kakau, cengkeh, jeruk, karet. (IJ/MS)

Bekasi, Laras Post - Menyambut bulan suci Ramadhan 1437 Hijriah yang jatuh pada awal bulan Juni, Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah – Bekasi menghadirkan promo – promo menarik untuk meramaikan bulan penuh berkah tersebut. Rangkaian promo yang diberinama Kemenangan Package tersebut akan hadir mulai awal bulan Ramadhan sampai hari raya Idul Fitri. “Kami berharap kami dapat menjadi bagian berharga dimanaseluruhtamu kami merasakan kemenangan ramadhan bersama kami,” ujar Tyas Pangestu Pradana, Asst. Public Relations Manager Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah. General Manager Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah Bekasi, L. Sudarsana mengatakan sejumlah program promosi akan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Salah satunya akan ada acara ‘ngabuburit’ dengan mengadakan Cooking On the Road sajian buka puasa untuk 2000 orang secara gratis. Ramadhan Room Package Datangnya bulan Ramadhan yang penuh rezeki dan keberkahan membuat sebagian perusahaan swasta maupun pemerintahan

sebagai perlambang agar kedua putri Bupati Wirosobo ini untuk menjadi muslimah dulu. Karena air dalam genuk sebagai analogi air untuk wudhu dan sajadah sebagai alas sholat. Dalam prosesi pasamuan agung itu, Bupati Fadeli bersama Wabup Kartika Hidayati dan Sekkab Yuhronur Efendi serta semua anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lamongan kompak mengenakan kostum ala era Tumenggung Surajaya. Prosesi pasamuan agung itu sendiri dimulai dengan pemasangan oncer sesanti lambang daerah oleh Ketua DPRD Kaharudin di Gedung DPRD Lamongan. Lambang daerah selanjutnya dikirab keliling Kota Lamongan bersama iring-iringan mobil hias. Bupati Fadeli menyebutkan pesatnya perkembangan Lamongan saat ini tidak bisa dilepaskan dari pendahulunya. “Rasa hormat dan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pendahulu-pendahulu Saya yang telah

singkat. B a g i perusahaan – perusahaan ataupun badan pemerintahan yang harus melakukan meeting selama berhari – hari pada saat bulan ramadhan kini tak perlu susah dan ribet karena Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah – Bekasi memberikan solusi bagi perusahaan atau badan pemerintahan yang harus melakukan meeting disaat bulan ramadhan, dengan menghadirkan Ramadhan Room Package dimana Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah dengan sempurna dan profesional mengakomodir segala kebutuhan peserta meeting selama bulan Ramadhan. Ramadhan Room Package ini

juga sangat membantu bagi Anda yang ingin fokus beribadah tanpa bingung memikirkan menu sahur dan berbuka puasa karena dipaket menginap ini sudah termasuk makan sahur untuk 2 orang dan makan malam buka puasa untuk 2 orang. Dan tentunya bagi anda yang tengah bingung memikirkan dan membayangkan bagaimana repotnya mengurus seisi rumah karena ditinggal mudik oleh asisten rumah tangga tentu ini merupakan solusi cerdas yang sangat efektif, efisien dan juga menyenangkan tak hanya anda yang akan terbebas tugas rumahan tetapi anak anak dan keluarga yang tak kalah happy dengan segudang fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah. Dengan harga Rp. 950.000,nett/room Anda sudah bisa menginap dan menikmati makan sahur (bisa digantikan dengan sarapan), tajil, dan juga Buka Puasa (dapat digantikan dengan makan malam). Breakfasting Package Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah – Bekasi mengadakan paket buka puasa bersama. Paket ini sangat cocok untuk perusahaan – perusahaan yang ingin mengadakan buka puasa bersama atau untuk Anda yang ingin mengadakan buka puasa bersama anak yatim piatu atau kaum duafa agar ramadhan terasa sangat lengkap. Paket buka puasa bersama yang ditawarkan oleh Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah – Bekasi akan di adakan di Gendis Restaurant, harga paket buka puasa ini adalah Rp. 175.000,-nett/pax.

Dengan harga tersebut Anda sudah mendapatkan ta’jil dan makan malam buka puasa yang istimewa ala Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah – Bekasi. Halal Bihalal Package Setelah melewati sebulan penuh berkah, datanglah hari kemanangan Hari Raya Idul Fitri. Hari besar masyarakat muslim ini identik dengan silaturahmi bersama kerabat – kerabat jauh, teman – teman lama ataupun keluarga besar. Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah – Bekasi menghadirkan Halal Bihalal Package yang akan berlangsung mulai dari Hari Raya Idul Fitri tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan 10 Juli 2016. Paket Halal Bihalal ini termasuk makan siang atau makan malam, marawis, dan kultum hanya dengan harga Rp. 200.000,-nett/ pax. Dengan adanya paket ini Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah – Bekasi berharap dapat menjadi bagian spesial dalam moment berharga seperti mempererat tali sillaturahmi antara Anda dan seluruh keluarga dan kolega terkasih. Dengan adanya promo – promo tersebut selama bulan Ramadhan berlangsung, Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah – Bekasi berharap kehadiran promo – promo ini dapat menjadi bagian penting dalam moment penuh berkah dan kebahagiaan bagi semua yang merayakan bulan suci Ramadhan. Tak lupa Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah – Bekasi mengucapkan “Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, semoga bulan suci ini membawa banyak kemenangan batin bagi kita semua.” Marhaban Ya Ramadhan. (SG)

Bertemakan Discovery Ramadhan Feast, Meriahkan Ramadhan Penuh Berkah Jakarta, Laras Post - Penawaran menarik Discovery Hotel & Convention Ancol selama bulan puasa bertemakan Discovery Ramadhan Feast. Terletak di lobby level, Kembang Goyang Restaurant menawarkan buffet buka puasa dengan menyajikan beberapa jenis makanan dengan menu special Lamb Briyani dan Special Giant Fish Carving. Makanan ala Timur Tengah juga tersedia di Middle East corner sebagai pilihan berbuka puasa yang nikmat bagi Anda. Selain itu, terdapat juga dekorasi dan juga alunan musik untuk menciptakan suasana Ramadhan yang

Sejarah Lamongan Dalam Visual Fragmen Lamongan, Laras Post - Pasamuan Agung Hari Jadi Lamongan (HJL) ke447, pada Rabu (25/5/2016) di Alunalun Kota Lamongan, menampilkan sejarah Lamongan dalam bentuk fragmen. Fragmen pertama menampilkan bagaimana babak hari lahir Lamongan dimulai sejak era Rangga Hadi dilantik menjadi Tumenggung Surajaya oleh Sunan Giri IV pada 10 Dzulhijjah 976 H atau 26 Mei 1596 M. Penggalan lakon sejarah Lamongan itu menceritakan babak sejak Hadi, nama kecil Rangga Hadi yang berasal dari Dusun Cancing Desa Sendangrejo di Ngimbang menuntut ilmu agama kepada Sunan Giri III. Fragmen kemudian ditutup dilantiknya Rangga Hadi menjadi adipati di Lamongan dengan gelar Tumenggung Surajaya pada Hari Kamis Pahing 10 Dzulhijjah 976 H. Hari yang bertepatan dengan 26 Mei 1596 M inilah yang kemudian ditetapkan sebagai lahirnya Lamongan. Sementara fragmen kedua menuturkan cerita yang melegenda di Lamongan, kisah Raden Panji Laras dan Panji Liris, putra kembar Adipati Lamongan ke-3. Penggalan sejarah lain di Lamongan ini masih mewakili lekatnya Lamongan dengan sejarah dakwah Islam. Mengisahkan bagaimana Raden Panji Laras dan Panji Liris mensyaratkan kepada putri Bupati Wirosobo, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi, agar membawa genuk berisi air penuh dan sajadah yang terbuat dari batu. Kedua syarat ini banyak dipercayai

tetap mengadakan meeting dan berbagai seminar, karena banyak pendapat saat puasa apabila sambil bekerja, tak hanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda tetapi juga waktu menjadi terasa lebih

ikut menancapkan pondasi yang kuat untuk membangun Lamongan yang berkelanjutan, “ kata Fadeli saat di Alunalun Kota Lamongan. Dia juga kembali menegaskan perlunya untuk terus melakukan kerja nyata dengan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Untuk meninggalkan cara lama yang tidak produktif, dengan melanjutkan kerja nyata yang produktif dan penuh inisiatif. “Segala proses pelayanan yang berbelit harus dipotong. Semua proses pelayanan harus transparan dan tepat waktu sesuai yang dijanjikan, “ pesan dia. Stop Kebiasaan Lama, Lanjutkan Kerja Nyata Bupati Fadeli di periode kedua memimpin Lamongan bersama Wakil Bupati Kartika Hidayati menandaskan semua aparatur Pemkab Lamongan, mulai dari staf hingga pejabatnya sekalipun, harus bekerja untuk melayani

menyenangkan bersama keluarga dan teman-teman mulai dari 6 Juni sampai 5 Juli 2016.  Awali puasa Anda dengan menu sahur dari layanan room service kami dan mengakhirinya dengan buffet buka puasa di Kembang Goyang Restaurant dan selama bulan puasa, kami juga memberikan penawaran special seperti: discount 40% dari tanggal 6 Juni hingga tanggal 17 Juni 2016, diskon 30% dari tanggal 18 Juni hingga 27 Juni 2016, diskon 20% dari tanggal 28 Juni hingga tanggal 5 Juli 2016.  Selain promosi buffet dari Kembang Goyang Restaurant, kami

memiliki paket kamar selama bulan Ramadhan “Ramadhan with DIHO” yang akan memberikan pengalaman tinggal yang tidak terlupakan bagi Anda dengan berbagai pilihan kamar dan suite untuk satu malam, harga mulai dari IDR 710,000 net dan berlaku mulai tanggal 6 Juni sampai tanggal 1 Juli 2016. Paket ini sudah termasuk sarapan sahur dan Tajil untuk dua orang, lalu discount voucher wahanawahana di Ancol untuk mengisi hari libur Anda selama bulan puasa. Kami juga menawarkan paket “Lebaran

masyarakat, harus bekerja yang nyata demi sejahteranya Lamongan. Pola kerja yang melayani dan bekerja nyata ini bahkan sudah mulai dirintis olehnya sejak periode pertama putra asli Lamongan ini memimpin. Itu ditunjukkan dengan diterimanya Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha atas kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Presiden RI Joko Widodo pada April 2015 lalu. Penghargaan ini menjadi tonggak dimulainya orde aparatur Pemkab Lamongan sebagai pelayan masyarakat dengan terus bekerja nyata. Berbeda dengan penghargaan lain dari pemerintah pusat yang hanya menilai satu bidang kerja saja, penghargaan ini diberikan atas dasar penilaian pada semua bidang yang harus diurus pemerintah daerah. Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini hanya diberikan kepada kepala daerah karena memiliki prestasi kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan di dinilai mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah dalam mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing. Sementara yang dinilai adalah prestasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui capaian kinerja dalam peningkatan pada pelayanan urusan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, lingkungan hidup, pariwisata, pertanian baik fisik maupun non fisik dan urusan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Komitmen untuk memulai

orde aparatur Pemkab Lamongan sebagai pelayan masyarakat dengan terus bekerja nyata ini ditunjukkan dengan kembali ditetapkannya Pemkab Lamongan sebagai salah satu dari hanya 10 kabupaten di Indonesia dengan kinerja terbaik pada 25 April 2016. Penetapan Lamongan sebagai Pemkab dengan kinerja terbaik  tersebut menggambarkan kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. “Reformasi birokrasi dengan merubah pola dan kebiasaan lama sudah tidak bisa ditawar lagi. Pola-pola lama yang ngantor telat, ngantuk, dan pulang awal dari kantor sudah bukan eranya lagi. PNS kini harus menjadi pelayan bagi masyarakat. Mulai staf sampai pejabatnya harus menjadi pelayan bagi masyarakat, “ kata Fadeli memberi ketegasan. Fadeli juga sudah memberi fondasi yang kuat untuk mewujudkan

Fun” mulai dari IDR 3,150,000 net per kamar untuk dua malam, berlaku selama tanggal 5-10 Juli 2016. (Sugih) orde aparatur Pemkab Lamongan sebagai pelayan masyarakat dengan terus bekerja nyata tersebut di periode keduanya memimpin Lamongan. Sejumlah urusan yang dikelola Pemkab Lamongan selama tahun 2015 bisa melampaui target yang ditetapkan. Diantaranya adalah pada urusan pekerjaan umum melalui pembangunan infrastruktur yang diarahkan pada percepatan penguatan konektivitas antar wilayah sehingga dapat mendukung tumbuhnya perekonomian daerah. Itu ditunjukkan dengan panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik yang mencapai 97,2 persen. Kemudian panjang Jalan Poros Desa Strategis dalam kondisi baik tercapai sebesar 97,23 persen, dan infrastruktur jembatan yang berkondisi baik mencapai 75 persen. Tingginya capaian pada urusan pekerjaan umum itu berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan di tahun 2015 yang melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, bahkan Nasional sekalipun. Bersambung ke hal 7...

Pengelola Cuci Mobil Ravanza, Andre

Pertanahan

Sabtu, 16 maret 2013

Edisi 68 / TH IV / 30 Mei - 12 juni 2016

3

Konsultasi Teknis Harus Hasilkan Solusi dan Energi Baru

Ketua Network for Corruption Watch (NCW) C Herry SL

foto : Ist

Reforma Agraria Belum Sentuh Petani Blitar

Jakarta, Laras Post – Perjuangan panjang petani penggarap tanah eks PTPN XII Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, untuk mendapat pengakuan negara atas tanah yang mereka garap, hingga kini belum membuahkan hasil. Pasalnya, upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memacu redistribusi tanah melalui program reforma agraria, hingga kini belum menyentuh petani penggarap tanah eks PTPN XII itu. Menanggapi hal ini, pemerhati Agraria yang juga Ketua Network for Corruption Watch (NCW) C Herry SL mendesak Kementerian ATR/BPN segera melaksanakan reforma agraria pada petani penggarap tanah eks PTPN XII Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. “Segera laksanakan reforma agraria guna memberikan kepastian hukum pada para petani penggarap tanah di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok,” ujarnya kepada Laras Post, pada Jumat (27/5/2016) di Jakarta. Ia menyebutkan, para petani penggarap tanah eks PTPN XII Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, sejak lama berjuang untuk mendapat kepastian kepemilikan tanah yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka. “Namun hingga kini negara belum hadir ditengah mereka dengan memberikan pengesahan kepemilikan tanah kepada para petani itu,” ujar C Herry. Pemerhati Agraria ini menyatakan, akibat lambannya pemerintah melaksanakan Reforma Agraria sehingga sering terjadi konflik yang melibatkan petani penggarap tanah eks PTPN XII dengan pihak perusahaan perkebunan. Lebih lanjut ia menyatakan, pihaknya berharap Kementerian ATR/BPN dapat segera melakukan redistribusi tanah melalui program Reforma Agraria pada petani penggarap tanah eks PTPN XII Desa Penataran, sehingga petani memiliki kepastian dan konflik pertanahan dapat dituntaskan. “Jika di daerah Jawa Barat hingga kini telah lima kali melakukan reforma agraria, kenapa tidak untuk daerah Jawa Timur,” ungkapnya. Sementara itu, juru bicara petani penggarap tanah di Desa Panataran, Hadi mengatakan, sekitar 1.000 petani sejak puluhan tahun lalu telah menggarap kurang lebih seluas 70 ribu hektar, terdiri dari tanah negara bebas dan bekas Hak Guna Usaha (HGU) No 8/Penataran yang telah berakhir pada 31 Desember 2001. Tanah garapan petani itu, kata Hadi, sesungguhnya telah menjadi objek landreform, namun hingga kini pelaksanaannya terkatung-katung, sehingga para petani yang telah memanfaatkan tanah hingga kini belum memiliki kepastian hukum. Menurut Hadi, para penggarap sempat menaruh harapan besar dengan program reforma agraria yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, menurut pemantaun Laras Post di Kabupaten Blitar, konflik pertanahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan relatif sering terjadi, dalam kurun waktu yang panjang, seperti diantaranya di Desa Gandungan dan Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Setidaknya tercatat 321 KK di Desa Sumbersari yang menggarap tanah eks HGU seluas 125 Ha. HGU Perkebunan Rotorejo Kruwuk sendiri berakhir pada 31 Desember 2009 lalu, dan sejak itu, para petani mengarap tanah tersebut sebagai sumber mata pencaharian mereka. (her, sg, ram)

Rapat konsultasi harus menghasilkan solusi dan energi baru dalam menerapkan kewenangan yang ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Jakarta, Laras Post – Demikian disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan, saat membuka Konsultasi Teknis Direktur Jenderal Penataan Agraria Tahun 2016, pada Rabu (25/05/2016) di Hotel Alila Jakarta. Lebih lanjut Ferry mengatakan, bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen secara khusus mengenai Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda yang mulai melakukan penataan. “Ibarat memulai menggores sebuah kertas putih, menata Kalimantan Utara keluar dari tradisi dan kebiasaankebiasaan bagaimana kemudian para pemerintah daerah itu membangun daerahnya,” ujarnya. Penataan, kata Ferry, tidak hanya sekedar membangun kawasan untuk ibukota akan tetapi sedang membangun titik tumbuh. Mau tidak mau bahwa, sebuah pemerintahan baru memerlukan sebuah titik tumbuh. “Itu tergambarkan bagaimana Pemerintah

foto : Ist

Makassar, Laras Post – Tata ruang dan pertanahan sangat penting untuk diintegrasikan karena penataan ruang membutuhkan tanah, hal itu juga untuk menghindari konflik Direktur Jenderal Tata Ruang, Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP mengatakan, penataan ruang dengan pertanahan harus terintegrasi, sehingga tidak terjadi konflik antara hak kepemilikan tanah dengan kebutuhan pembangunan yang tepat. “Penataan ruang dengan pertanahan harus terintegrasi, sehingga tidak terjadi konflik

antara property right dengan development right,” ujarnya saat mengisi acara Sosialisasi Integrasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan Yang diselenggarakan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, pada Rabu (25/05/2016) di Makassar. Ia menyatakan, dalam dua tahun ke depan ini rencana umum pada Rencana Tata Ruang akan dikesampingkan terlebih dahulu, karena rencana rinci menjadi prioritas utama yang harus difokuskan. Budi menyebutkan, ada himbauan kepada kepala daerah

Daerah Provinsi Kalimantan Utara mendesain ibukota,” jelasnya. Menteri ATR/BPN menegaskan, Tata Ruang itu merupakan sebuah navigator dan pengendali yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jika selama ini tata ruang digunakan sekedar dalam konteks pembangunan, pemanfaatan tanah dan alih fungsi lahan. “Bisakah kita memulai dengan menetapkan tata ruang yang baru maka Kalimantan Utara sebagai Provinsi baru bersama dengan pemerintah pusat memegang, itulah pengendali, navigasi yang akan mengarahkan kearah mana dan tidak akan ada permasalahan yang muncul

kecuali force major,” tuturnya. Menurut Ferry Kementerian ATR/ BPN hendaknya menetapkan suatu pola dalam substansi Rakerda untuk menegaskan bahwa pemanfaatan lahan bisa dikerjasamakan dalam bentuk sewa. “Dalam Kementerian ATR/BPN kita mengenalkan pemberian atau penetapan hak untuk HGU atau HGB misalnya, ini juga untuk membangun basis ketahanan sosial ekonomi masyarakat sehingga masyarakat tidak kehilangan akses dan aset tanahnya untuk jangka waktu kedepan,” saran Ferry. Acara konsultasi teknis tersebut

dilaksanakan selama 5 hari dimulai pada tanggal 24-28 Mei 2016 dengan tema “Melalui Redistribusi Dan Konsolidasi Tanah Kita Tingkatkan Reforma Agraria Untuk Penyediaan Tanah Dan Ruang Hidup Yang Memakmurkan Dan Menentramkan Petani.” Hadir dalam acara tersebut Gubernur Kalimantan Utara, Eselon I, II, III dilingkungan Kementerian ATR/BPN, peserta yang berasal dari Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN maupun pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. (her)

Usaha Ditjen Tata Ruang Dalam Percepatan Penyusunan RDTR Denpasar, Laras Post - Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus jadi champion di Direktorat Jenderal Tata Ruang. Alih-alih membicarakan totalitas dan kualitas dari RDTR yang ada, Indonesia saat ini masih focus pada jumlah karena RDTR masih minim dari segi kuantitas. “Dengan kegiatan kali ini, kita semua harus bisa mempelajari RDTR Jakarta, RDTR Medan, dan RDTR Bandung. Kita harus mempelajari secara konsep dan harus bisa memahami secara garis besar mengenai RDTR. Jadi jika diberi unjuk RDTR Jakarta misalnya, temanteman harus bisa membaca dan menjelaskan RDTR tersebut dengan jelas,” kata Direktur Jenderal Tata Ruang, Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP, pada Senin (16/5/2016) kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Dalam Penyusunan RDTR. Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM dalam Penyusunan RDTR dimaksudkan sebagai sarana penyegaran

Tata Ruang Dan Tanah Harus Terintegrasi

Foto bersama seusai Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan Yang diselenggarakan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan,

footo : Ist

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan, membuka acara Konsultasi Teknis Direktur Jenderal Penataan Agraria Tahun 2016.

dalam penyusunan RDTR untuk melihat hak atas tanahnya. “Untuk penyusunan Rencana Tata Ruang bisa mendapatkan informasi pertanahan dengan biaya Rp 0,” ujarnya. Rencana tata ruang, lanjut Budi, harus ditandatangani oleh Kepala Kanwil dan Kantor Pertanahan sebagai bukti tata ruang tersebut sudah memiliki informasi pertanahan yang sah. Hal ini diupayakan agar dalam penggunaan ruang tidak ada sektor yang saling tumpangtindih dan menghambat investor yang mau datang karena tidak ada kepastian dari pemerintah daerah. Sebagai informasi, BKPRN akan di-liquidasi dan akan diintegrasikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN karena fungsi BKPRN sudah ada dalam fungsifungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Sosialisasi ini berlangsung dari tanggal 24–26 Mei 2016, dihadiri oleh narasumber dari Guru Besar Perencanaan Tata Ruan Universitas Hasanudin, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Walikota Parepare, Bupati Barru dan Badan Informasi Geospasial. (her)

foto : Ist

Direktur Jenderal Tata Ruang, Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP, saat memberikan Keterangan

bagi aparatur pemerintah terkait penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi yang sesuai prinsip-prinsip dan kaidah perencanaan yang baik, dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang. “Semua kota metropolitan, semua ibukota Provinsi harus selesai RDTRnya. Ibukota provinsi wajib ada RDTRnya. Jika belum bisa terpenuhi semua, paling tidak, secara keseluruhan beberapa kota metropolitan harus ada RDTRnya

karena dinamika ekonomi berada disana. Karena sering kita hadapi adanya anggapan bahwa tata ruang menghambat datangnya investor.”Ujar Dirjen Tata Ruang pada sesi pembukaan. Acara ini terselenggara mulai dari tanggal 16-20 Mei 2016 di Bali. Materi Pengembangan Kapasitas SDM Dalam Penyusunan RDTR meliputi: Arahan dan Diskusi dengan Direktur Jenderal Tata Ruang, Overview Peraturan Bidang Tata Ruang, Review RDTR

dan PZ (Permen PU 20/2011) dengan Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP dan Dr.Petrus Natalivan, ST. MT,Guru besar Planologi ITB sebagai narasumber. Lalu pada dua hari berikutnya, secara berturut-turut peserta dibagi menjadi dua kelas dengan materi pengembangan Proses Teknis Penyusunan RDTR dan Proses Teknis Penyusunan PZ. “Sejak tahun 2011 tidak ada lagi pelatihan mengenai PZ. Kebanyakan saat ini hanya meng-copy paste dari yang sudah ada. Kami secara akademik memberikan arahan, dan memperbaiki kekeliruan yang ada. Ini merupakan kesempatan emas bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk memperbaiki Peraturan yang didalamnya terdapat kekeliruan atau ketidaklengkapan dan mengganti pedoman menjadi Pedoman ATR bukan lagi Pedoman Kemen PU,” ujar Denny Zulkaidi di sela materi pengembangan SDM. Habib Subagio dari BIG juga memberikan materi Sistem

Percepatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bali, Laras Post - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong percepatan proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, menyangkut pengadaan tanah untuk kepentingan umum, selain Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012, sekurangnya telah dikeluarkan 11 peraturan untuk mendukung pelaksanaan Undang - Undang tersebut. “Berbagai Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dikeluarkan untuk mempermudah proses pengadaan tanah,” ujarnya saat membuka Lokakarya Pengadaan Tanah Regional II, pada Rabu (25/5/2016) di Grand Inna Kuta, Bali. Kegiatan Pengadaan tanah, kata Ferry, harus dapat mewujudkan keadilan bagi pihak yang berhak serta menegakkan kedaulatan pemerintah dalam pembangunan untuk kepentingan umum. “Kita harus bisa melihat dimensi kebutuhan. Apa yang dibangun sekarang belum tentu dibutuhkan sekarang, tapi kita harus bisa melihat pembangunan ini untuk 15-20

foto : Ist

Pembuka Lokakarya Pengadaan Tanah Regional II, pada Rabu (25/5/2016) di Grand Inna Kuta, Bali.

tahun mendatang,” jelasnya. Ia menegaskan, pengadaan tanah merupakan kewajiban pemerintah untuk berbagai pembangunan bagi kepentingan umum. “Berbagai prinsip dasar yang harus dilaksanakan antara lain demokratis, adil, transparan, menjunjung hak asasi musyawarah, serta memberi manfaat dan mengedepankan asas musyawarah,” jelasnya. Fakta di lapangan, kata Ferry, memperlihatkan bahwa sebagian besar tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan telah dikuasai atau dimiliki oleh badan hukum baik privat maupun

publik. “Karena itu pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan guna menghindari penolakan dari masyarakat sehingga terhambatnya pembangunan,” ungkapnya. Lokakarya ini berlangsung selama 25-27 Mei, dihadiri oleh jajaran ATR/BPN terkait dengan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dari kawasan Regional II yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. (her)

2

Regional

10

Edisi 68 / TH IV / 30 Mei - 12 juni 2016

Bupati Tasdi Akan Bangun Purbalingga Dari Desa Foto:sam Bupati,Kejari,ketua DPRD dan Ketua KOPAJAR Purbalingga saat melaunching Taksi

Bupati Launching Pengoperasian Taksi Purbalingga Purbalingga, Laras Post – Keberadaan moda transportasi Taksi yang selama ini didambakan oleh sejumlah pihak di Purbalingga Jawa Tengah, akhirnya bisa terwujud. Bupati Purbalingga Tasdi akhirnya melaunching pengoperasian taksi kota Perwira, pada Rabu (25/5/2016), sebagai program perintis, untuk sementara baru beroperasi 15 kendaraan jenis sedan. “Keberadaan taxi tidak masalah asalkan nantinya dapat bersinergi dengan moda angkutan yang lain. Intinya keberadaan taxi harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Termasuk mendukung program pemerintah seperti pariwisata dan lainnya,” kata Bupati Tasdi usai melaunching pengoperasian taksi Purbalingga di Pendapa Dipokusumo. Sebagai tanda beroperasinya taksi secara resmi, Bupati bersama sejumlah pejabat Forkompinda diajak berkeliling kota menggunakan mobil keluaran Malaysia, diiringi oleh seluruh taksi yang siap mengaspal di Purbalingga. Menurut Bupati, wacana penambahan moda transportasi jenis taksi telah bergulir sejak  dirinya menjadi Ketua DPRD. Wacana itu terus berkembang hingga akhirnya saat kepemimpinan Bupati Heru Sudjatmoko dan diteruskan oleh Bupati Sukento Ridho Marhaendrianto, wacana beroperasinya taksi di Purbalingga mendapat kepastian. “Saya tinggal melaunching saja. Prosesnya dari A sampai Z telah dilakukan sebelumnya. Saya berharap kehadiran armada taksi dapat meningkatkan pelayanan transportasi bagi rakyat Purbalingga. Itu yang terpenting,” katanya. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Yonathan Eko Nugroho menuturkan. Operasionalisasi taksi di Purbalingga sementara ini di kelola oleh dua koperasi yakni Koperasi Angkutan Jalan Raya (Kopajar) sebanyak 15 unit kendaraan dan 7 unit oleh KUD Margo Mulyo Mrebet masih dalam proses pengajuan ijin di Provinsi Jawa Jengah. “Karena ini perintis, jadi sementara ini kita menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Kita operasikan secara terbatas dan nantinya akan dilakukan penambahan secara bertahap,” jelasnya. 15 taksi yang sudah ada, lanjutnya, akan dioperasikan 24 jam dan stand by di sejumlah lokasi strategis. “Diantaranya di alun-alun, kawasan Taman Kota, Rumah Sakit, kawasan terminal Purbalingga, terminal Bobotsari dan Terminal Bukateja,” ungkapnya. Menurut Yonathan, adanya taksi diharapkan mampu menjadi pengungkit bagi perkembangan perekonomian di Purbalingga. Dia juga berharap beroperasinya taksi dapat meningkatkan investasi dan mendukung pariwisata Purbalingga yang terus bergeliat. (Sam)

Foto: ms

Foto bersama Bupati Jember dan Komandan Lantamal V seusai peresmian Pos TNI AL Puger

Bupati Jember Dan Komandan Lantamal V Resmikan Pos TNI AL Puger

Jember, Laras Post - P‎ angkalan Utama TNI AL V (Danlantamal V) Surabaya, Brigjen TNI (Mar) Rudy Andi Hamzah, S.AP. meresmikan operasional Pos Angkatan Laut (Posal) Puger, pada Kamis (19/5/2016) lalu, di pantai Pancer, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger atau terletak di koordinat 08⁰38’32’’ LS -113⁰47’45’’ BT berjarak kurang lebih 45 KM dari pusat kota Jember. Peresmian Posal Puger ini sesuai Peraturan Kasal No 1 tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang pembentukan Pos Pengamatan TNI AL kelas B Puger, dilanjutkan dengan telegram Pangarmatim nomor 501/Arti/0316 tentang persemian Pos Pengamatan TNI AL kelas B Puger. Peresmian Posal tersebut ditandai dengan pengukuhan Letnan Dua (E) Effendi sebagai Komandan Posal Puger yang pertama dilanjutkan dengan penandatangan batu prasasti oleh Danlantamal V didampingi Bupati Jember dan Komandan Lanal Banyuwangi serta pengguntingan pita peresmian gedung Posal Puger. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR, Forkompimda Kabupaten Jember, Asrena Danlantamal V Kolonel Laut (S) Nanang Permadi, Asintel Danlantamal V Kolonel Laut (E) Bambang Suseno Indro P, Aspers Danlantamal V Kolonel Laut (KH) Drs. Agus Suharsono, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Wahyu Endriawan, para Kepala Dinas dijajaran Lantamal V, dan para tamu undangan lainnya. Menurut Danlantamal V kepada laraspost, Posal Puger yang berada di pantai Pancer, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger ini merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Jember yang memiliki luas wilayah 3.293,34 Km persegi. Kabupaten Jember sendiri memiliki 31 kecamatan dengan total panjang garis pantai sejauh 170 Km. Secara organisasi, Posal Puger berada di bawah wilayah kerja Pangkalan TNI AL (Lanal) Banyuwangi. Lanal Banyuwangi sendiri merupakan salah satu pangkalan dari delapan pangkalan yang berada dijajaran Lantamal V Surabaya, sehingga secara fungsi, Posal Puger merupakan kepanjangan tangan dan mata dan telinganya Lanal Banyuwangi. Menurut Rudy –sapaan akrab Danlantamal V- pada hakekat keberadaan Posal merupakan implementasikan dari tugas pokok peran dan fungsi sebagai elemen terkecil dalam strata gelar Pangkalan TNI Angkatan Laut. Posal ini mempunyai tugas pokok mengumpulkan informasi dan selanjutnya disampaikan ke satuan atas untuk dikaji dan dievaluasi sebagai data masukan untuk pengambilan keputusan, baik dalam tingkat taktis operasi dan strategis. Keberadaan Posal ini lanjut Rudy, merupakan ujung tombak dari Lanal. Pos ini mewakili keberadaan TNI AL di daerah yang akan mewarnai persepsi masyarakat kepada TNI AL. oleh karena itu Posal harus mampu memainkan peranan kontribusi kepada masyarakat yang berarti harus benar-benar secara nyata memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Posal juga harus mampu mendukung dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dalam konteks pembinaan potensi nasional kekuatan maritim, teritorial masalah laut serta pembinaan lainnya. Posal juga harus melaksanakan tugas pokok dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tupoksinya. Sesaat setelah acara peresmian Posal Puger, dalam rangka mendukung pelestarian satwa langka, Danlantamal V dengan didampingi oleh Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR melepas ratusan anak penyu hijau (Tukik) ke habitatnya. Munurut orang nomor satu di jajaran Lantamal ini, tujuan pelesapan anak penyu hijau ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap pelestarian satwa langka yang dilindungi dan merupakan salah satu upaya membantu memperbesar peluang hidup penyu hijau di habitat alaminya. Selain itu juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kecintaan warga masyarakat terhadap satwa yang harus dilestarikan keberadaannya agar tidak punah. Sementara itu Faida, sapaan akrab Bupati Jember- menyambut baik kehadiran Posal di wilayahnya. Menurutnya kehadiran Posal ini hadir pada saat dan waktu yang tepat. (IJ/MS)

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke 13 dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK) ke 44 diadakan di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja pada Senin siang (16/5/2016). Purbalingga, Laras Post – Didampingi istri, Ny. Erni Ratnawati Tasdi dan segenap unsur Forkompimda, Bupati Purbalingga Tasdi membuka pelaksanaa kegiatan ditandai dengan pemukulan gong. Dalam sambutannya Bupati Tasdi mengatakan bahwa penopang kemajuan Kabupaten Purbalingga adalah dari majunya 224 Desa dan 15 kelurahan yang ada di Purbalingga. Hal ini sesuai komitmen Dana Desa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Untuk itu maka Bupati Tasdi

mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya pemerintahan desa mengelola dana desa yang ada untuk membangun desanya. “Apabila presiden Jokowi membangun dari pinggiran, maka saya akan bangun Purbalingga dari desa-desa,” ujarnya. Bupati Tasdi berharap pada pelaksanaan BBGRM tahun 2017 nanti desa dan Kelurahan di Purbalingga telah mampu memajukan daerahnya dengan meningkatkan lagi gotong royong. Karena dengan menggiatkan gotong royong masyarakat, maka persoalan kemiskinan, persoalan papan, pangan dan sebagainya yang ada di masyarakat bersamasama dapat dikurangi. “Ambil contoh pembangunan rumah tidak layak huni, apabila seluruhnya mengandalkan dari Pemerintah Daerah maka tidak akan selesai, butuh kebersamaan dan kegotongroyongan,” ungkapnya. Bupati Tasdi juga mengajak seluruh elemen birokrasi untuk mempelopori gotong royong

Foto: agus p

Bupati Tasdi saat membuka Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke 13 dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK) ke 44 diadakan di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja pada Senin siang (16/5/2016).

sehingga roh gotong royong membumi di segenap lapisan masyarakat Purbalingga. Dimulai gotong royong dari birokrat di tingkat pemerintahan daerah, SKPD, sampai dengan pemerintahan desa dan akhirnya bermuara pada seluruh masyarakat Purbalingga.

Dalam kegiatan tersebut Bupati Purbalingga berkenan melaksanakan penanaman pohon massal, peletakan batu pertama pembangunan TPQ dan berjanji merenovasi Pasar Kutabawa yang menjadi sentra distribusi sayur mayur terbesar di Purbalingga. (Agus.P)

Sidang Wanbangopstik-LXVIII TA 2016 Resmi Dibuka Pangarmatim Surabaya, Laras Post - Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda (Laksda) TNI Darwanto S.H., M.A.P, membuka Sidang Dewan Pengembangan Operasi dan Taktik (Wanbangopstik) LXVIII TA.2016, pada Kamis (25/5/2016) di Pusat Latihan Kapal Perang (Puslat Kaprang) Kolatarmatim, Ujung Surabaya. Dalam sambutanya Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksamana Muda (Laksda) TNI I.N.G.N. Ary Atmaja,S.E. yang dibacakan oleh Pangarmatim menyampaikan, seiring dengan dinamika perkembangan teknologi yang tidak hanya berdampak pada aspek teknis dan taktis akan tetapi juga pada tataran operasi maka, Dewan pengembangan taktis dikembangkan menjadi Dewan Pengembangan Operasi dan Taktik direvisi khususnya pada tataran piranti lunak dan penyelenggaraan, yang tertuang pada Keputusan Kasal. Forum Wanbangopstik

Foto:rs

Suasana Sidang Dewan Pengembangan Operasi dan Taktik (Wanbangopstik) LXVIII TA.2016,

merupakan forum yang srategis, khususnya bagi Perwira perwira pengawak organisasi baik dalam tataran teknis, taktis, operasi dan strategis untuk terlibat secara aktif dalam diskusi akademis, yang akan mewarnai kemajuan dan pencapaian kinerja Angkatan Laut dalam tataran teknis, taktis operasi dan strategis. Dengan tema ”Melalui Sidang Wanbangopstik-LXVIII TA 2016 kita sempurnakan piranti lunak TNI AL

guna meningkatkan kesiapsiagaan operasional atau kesatuan dan profesionalisme prajurit dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AL”. Maka harapan besar bahwa dalam Forum Wanbangopstik akan terlaksana pemutakhiran produk piranti lunak yang mampu menjawab tuntutan dan tantangan tugas TNI AL kedepan, demi terwujudnya Word Class Navy. Lebih lanjut, jadikanlah sidang

Wanbangopstik yang ada menjadi ruang akademis bagi para perwira sebagai ajang Brain Storming, dan penciptaan gagasan baru. Sehingga dapat berperan aktif memberikan tanggapan saran dan kritik melalui pemikiran-pemikiran dan mendalam terhadap makalah yang disajikan yang didukung oleh dasar dan argumentasi yang kuat, serta dapat dipertanggung jawabkan dengan demikian forum diskusi ini dapat diberdayakan secara optimal. Acara dihadiri Kasarmatim Laksma TNI Mintoro Yulianto S.Sos.,M.Si., Wadan Kobangdikal Brigjen TNI (Mar) Gunung Heru,S. H., Wagub AAL Laksma TNI R.Edi Surjanto,S.E.,M.M., Wadan Seskoal Laksma TNI Sulistiyanto, Danpasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Lukman Hasyim, S.T.,M.Si., Danguspurlatim Laksma TNI I.N.G Ariawan,S.E.,M.M., Dankodikopsla Laksma TNI Semi Djoni Putra, Komandan STTAL Laksma TNI Siswo, HS, S.T.,MMT., Kadispsial Laksma TNI Drs. Mithra, M.Com., dan undangan lainnya. (Rs)

Kapolres Baru Diminta Amankan Pilkades dan Tekan Pelanggaran Lalin Purbalingga, Laras Post – AKBP Agus Setyawan Heru Purnomo, resmi menjadi Kapolres Purbalingga yang baru menggantikan pejabat lama AKBP Anom Setyadji, menyusul dilaksanakanya serah terima jabatan dari keduanya di Mapolres Purbalingga, pada Kamis (19/5/2016). Usai rangkaian acara di Mapolres, dilanjutkan dengan pisah sambut di Pendapa Dipokusumo. Kapolres baru AKBP Agus Setyawan Heru Purnomo, langsung mendapat tugas untuk mengamankan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dihelat pada Oktober mendatang. “Tugas yang ada di depan mata adalah pelaksanaan Pilkades serentak. Kami berharap Pilkades yang akan dilaksanakan di 30 desa bisa berlangsung aman, seperti pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015,” ujar Bupati Tasdi saat memberikan sambutan pada acara lepas sambut di Pendapa Dipokusumo. Dalam kesempatan itu Tasdi juga

menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian Anom Setyadji selama 19 bulan di Purbalingga. Yang bersangkutan telah menciptakan kondisi aman dan kondusif. “Termasuk sampai hari ini, Purbalingga aman dan kondusif,” ungkapnya. Sebelumnya, saat penyambutan pejabat baru dengan upacara tradisi pedang pora di Mapolres, AKBP Agus Seyawan juga mendapat tugas lanjutan dari pejabat lama AKBP Anom Setyadji. Dikatakan Anom, meski jumlah kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas (lakalantas) menurun, namun jumlah pelanggaran masih memprihatinkan. “Saya berharap pejabat baru bisa memberikan formula khusus untuk mengurangi jumlah pelangaran lalu lintas,” katanya. Anom juga berterima kasih atas dukungan berbagai pihak, sehingga bisa menjalankan tugas dengan lancar. “Banyak kesan yang saya dapatkan. Terima kasih atas dukungannya,’

FOTO:agus.P

Kapolres Purbalingga, Agus Setyawan salam komando dengan Bupati Tasdi ujarnya. Sebagai pejabat baru, Agus Setyawan meminta dukungan dari berbagai pihak agar bisa melaksanakan tugas di jabatan yang baru secara optimal. Dia menegaskan siap melanjutkan kinerja positif yang sudah dilakukan pendahulunya. Termasuk tugas untuk mengamankan Pilkades serentak.

“Saya siap melaksanakan tentunya dengan dukungan semua komponen,” ungkapnya. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Purbalingga, Agus Setyawan menjalankan tugas di Polda Jateng. Sedangkan Anom Setyadji selanjutnya dipromosikan menjadi Wadir Intelkam Polda Sumutera Utara. (Sam , Agus.P)

Bangun Tiga Pilar Melalui Istigosah Purbalingga, Laras Post - Programp r o g r a m y a n g d i l a k s a n a k a n  pemerintah kabupaten (Pemkab) Purbalingga dalam bidang keagamaan, khususnya Istigosah yang diadakan rutin di pendapa kabupaten tidak hanya sekedar untuk membangun silaturahmi antara ulama (tokoh agama) dengan umaro (pemerintah) dan umat (rakyat). Akan tetapi, selain untuk meningkatkan hubungan habluminallah (hubungan antara manusia dengan TuhanNya) dan Habluminanas (hubungan antara sesama manusia) melalui kegiatan tersebut juga dapat membangun tiga pilar. “Ketiga pilar tersebut adalah, memupuk spiritual umat, memupuk silaturahmi serta membangun kultur (budaya),”terang Bupati Purbalingga Tasdi saat menyampaikan sambutan pada acara Istigosah di Pendapa

Dipokusmo Jum’at malam (20/5/2016) yang diikuti seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat Se-Kabupaten Purbalingga beserta alim ulama dan masyarakat. Sedangkan tujuan utamanya, sambung bupati, adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang keagamaan agar meningkatkan habluminanas, antara alim ulama dan umaro agar tidak terputus, sehingga akan terbangun ukhuwah (persatuan) semakin baik. Sehingga kegiatan keagamaan akan ditingkatkan. “Kegiatan tersebut juga akan terus ditingkatkan, sehingga gema istigosah tidak hanya terpusat di pendapa saja, akan tetapi sampai ke pelosok wilayah di Purbalingga,”tuturnya Sedangkan ketiga pilar yang terbangun dari kegiatan istigosah, jelas bupati, diantaranya, yang pertama

adalah untuk membangun spiritual dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan pengabdian kepada sang maha pencipta. Pilar kedua untuk memupuk tali silaturahmi antara pemerintah, alim ulama dan umat agar jangan sampai terputus, sehingga bersinergi dalam rangka membangun umat serta membangun bangsa dan untuk mebangun Kabupaten Purbalingga. Dengan kegiatan tersebut akan terbangun Ukhuwah Islamiyah (persatuan Islam), Ukhuwah Basariyah (persatuan berdasarkan persaudaraan) dan Ukhuwah Wathoniyah (persatuan persaudaraan bangsa) yang semakin hari akan semakin kuat. Untuk pilar ketiga adalah membangun kultur budaya manusia yang beriman, karena biasanya manusia yang beriman serta bertaqwa ibadahya juga semakin

rajin, sehingga di sektor-sektor lainnya juga semakin rajin. “ Orang beriman dipastikan akan tekun dan tidak malas-malasan, karena sudah terbiasa dengan bangun pagi dan menjalankan ibadah sholat secara teratur, kerjanya juga pasti teratur dan disiplin. Hal tersebut merupakan efek dari ibadah, karena ibadah tidak semata-mata membentuk iman dan taqwa, bukan pula semata-mata membangun silaturahmi, akan tetapi untuk membentuk mental berkarakter yang disiplin. Sehingga akhirnya membentuk manusia-manusia yang berkualitas,”ujarnya. Menurut bupati, dengan terbentuknya manusia yang berkualitas, maka dengan hal tersebut akan dapat memanfaatkan hidupnya, sejauh mana berkontribusi terhadap umat-umat yang lain, ujarnya (Agus.P)

Megapolitan

Sabtu, 16 maret 2013

Edisi 68 / TH IV / 30 Mei - 12 juni 2016

3

11

Publikasi Kinerja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2016

Kegiatan Pengukuran Lapangan (Stake Out) Dan Pematokan Terhadap Site Plan Untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Tanah Latar Belakang Kota sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, industri, dan pendidikan menjadi magnet yang membuat orangtertarik untuk tinggal dan melakukan berbagai aktifitas di Kota. Penduduk Kota semakin bertambah padat dengan berbagai masalah sosial yang menyertainya seperti masalah pemukiman liar, alih fungsi lahan pertanian sehubungan dengan kebijakan konversi lahan, sampah yang tidak tertangani,pencemaran bantaran kali dan air bawah tanah oleh aktivitas rumah tangga dan industri, pencemaran udara dan kebisingan oleh kendaraan bermotor, dan sejumlah masalah sosial lainnya. Semakin kompleksnya permasalahan Kota, membutuhkan penanganan dan perhatian yang serius dari para stakeholder. Pendekatan hukum sebagai instrument untuk merencanakan pembangunan (planning law) memegang peranan penting bagi Pemerintah Kota dalam menata pembangunan wilayahnya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Melalui pendekatan hukum perencanaan, aktivitas penduduk dan kegiatan pembangunan harus dapat dikendalikan agar pemanfaatan ruang wilayah Kota sesuai dengan peruntukkannya dan ramah lingkungan. Penataan ruang secara umum adalah proses perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dengan tujuan terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasanbudidaya dan kawasan lindung yang berazaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu,berdaya guna dan berhasil guna, tertib, serasi,

Foto: david

Kepala Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Bogor Ir. JOKO PITOYO, CES

seimbang, lestari dan berkelanjutan sehingga tercapaipemanfaatan ruang yang berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang

kurang memperhatikan aspek pelaksanaan atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang dilakukan agar pemanfaatan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 26 tahun 2007 adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pasal 35 UU No. 26 tahun 2007 menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penggunaan sanksi. Hasil pengawasan pemanfaatan ruang pada perumahan terjadi perubahan fungsi Ruang terbuka Hijau dan Sarana. Untuk mengimplementasikan pelekasnaan pengendalian ruang, maka Dinas tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor mendukung perlunya sebuah kegiatan pengukuran lapangan (Stake Out) dan pematokan terhadap site plen untuk pengendalian pemanfataan ruang dan tanah. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan pengukuran lapangan (stake out) terhadap site plan untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah adalah meliputi hal-hal sebagai berikut : Tahap Persiapan, Melakukan pengumpulan data, Melakukan Pengukuran (Stake Out) dan pematokan, Melakukan Sosialisasi kepada warga

penghuni perumahan, Membuat Berita Acara Kesepakatan, Dokumentasi. Maksud dan Tujuan Maksud dari kegiatan pengukuran lapangan (stake out) terhadap site plan untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah dengan melakukan pengukuran dan pemasangan patok pada Prasarana, Sarana di Perumahan. Tujuan dari lapangan (stake out) terhadap site plan ini adalah Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak terjadi perubahan fungsi pada parasaran dan sarana di perumahan Sasaran Kegiatan pengukuran lapangan (stake out) dan pematokan terhadap site plan untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah dilaksanakan di 25 Perumahan yang berlokasi di Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Citeureup. Pengukuran lapangan dan pematokan dilaksanakan pada lahan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas), dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Objek/sarana yang dipatok adalah sarana yang tertuang dalam Site Planmyang telah disyahkan oleh Pemerintah Daerah 2. O b j e k / s a r a n a y a n g t e l a h dipatok,pemanfaatannya tidak boleh beralih fungsi 3. Fungsi patok adalah sebagai penanda, penunjuk untuk mengendalikan sarana-sarana 4. D i l a r a n g m e n c a b u t d a n

memindahkan patok yang telah terpasang

pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah. 5. R u a n g T e r b u k a H i j a u y a n g selanjutnya disingkat RTH adalah sebidang tanah yang hanya diperuntukan sebagai ruang terbatas untuk fisik bangunan, yang menunjang bangunan lainnya, juga dapat berfungsi sebagai penyeimbang sirkulasi udara, penetrasi udara, dan pembatas antar kawasan fungsional atau wilayah administrasi tertentu. 6. P r a s a r a n a p e r u m a h a n d a n permukiman meliputi : Jaringan jalan, Jaringan saluran pembuangan air limbah, Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) Tempat pembuangan sampah 7. Sarana perumahan dan permukiman meliputi : Sarana perniagaan/perbelanjaan, Sarana pelayanan umum dan pemerintahan, Sarana pendidikan, Sarana kesehatan, Sarana peribadatan, Sarana rekreasi dan olah raga, Sarana pemakaman, Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau, Sarana parkir 8. Utilitas Perumahan dan Permukiman meliputi : Jaringan air bersih, Jaringan listrik, Jaringan telepon, Jaringan Gas, Jaringan transportasi, Pemadam kebakaran, Penerangan Jalan Umum (adv/David)

Definisi Stake Out adalah suatu model pengukuran yang digunakan untuk menentukan lokasi koordinat suatu titik di lapangan . Prinsipnya adalah terbalik dengan konsep pengambilan data lapangan, kalau pengambilan data lapangan kita mencari/mengukur koordinat titik dari lapangan, sedangka stake out adalah mengembalikan koordinat ke lapangan dari desain. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman : 1. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 2. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 3. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan 4. Penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas dalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab

Publikasi Kinerja Pemberdayaan Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bogor

Foto: david

Pelepasan peserta langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Drs. Yusuf Sadeli, MM, pada tanggal 16 Mei 2016, sebagian peserta telah berangkat terlebih dahulu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Bogor,Laras Post - Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor sesuai dengan Rencana Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018, yaitu sesuai dengan Visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor mempunyai tujuan dan sasaran terkait dengan Keolahragaan adalah : 1. Tujuannya, yaitu : Meningkatkan kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga Kabupaten Bogor; 2. Sedangkan Sasarannya, yaitu : Meningkatnya pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga; Meningkatnya kebugaran jasmani

masyarakat; Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga. Hal ini sesuai dengan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor : Terwujudnya Pemuda Mandiri dan Meningkatnya Prestasi Olahraga, Sedangkan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor mengenai Keolahragaan : Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, serta Mottonya : Berdaya, Berkembang, Bersaing dan Berprestasi. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasioanal, dijelaskan bahwa Setiap warga negara mempunyai

Camat Pagedangan Gelar Apel Rutin Dan Jumsih Tangerang, Laras Post - Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang secara rutinitas menggelar apel, setiap Senin – Kamis, mulai pukul 07.00 sampai 08.00 waktu setempat. Selain itu, pada Jumat juga secara rutin melakukan Jumat Bersih (Bersih) di halaman kantor kecamatan. Kasi Pembangunan Kecamatan Pagedangan, Undang Junaedi mengungkapak, hal itu dilakukan demi Foto: wry Undang Junaedi memaksimalkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Pagedangan. “Terlebih Camat Pagedangan H, Supriyadinata tak kenal lelah menyampaikan dan terjun langsung di masyarakat dalam mensukseskan segala program Pemkab Tangerang,” ujarnya, belum lama ini di ruang kerjanya. (Sujono Siarif)

hak yang sama untuk melakukan kegiatan olahraga, memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga, memilih dan mengikuti jenis dan cabor yang sesuai bakat dan minatnya, memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan, menjadi pelaku olahraga dan mengembangkan industri olahraga. Dengan tujuan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional,

serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa. Maka dengan undang-undang tersebut diatas, dengan ini Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sesuai (pasal 15), yakni Pelayanan Keolahragaan yang meliputi Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi/Tradisional dan Olahraga Prestasi. Pada tahun 2016 Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, yaitu Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Program Pengembangan Kebijakan

dan Manajemen Olahraga terdapat 18 16 s.d 19 Mei 2016 di Kota Bandung kegiatan, kegiatan yang dilaksanakan dengan Cabang Olahraga(Cabor) yang pada Triwulan II diantaranya : diikuti : (Advetorial/David) 1. Pengiriman Kontingen Cabang Olahraga Jumlah Atlit Olimpiade Olahraga No 2 orang Siswa Nasional (O2SN) 1 Silat 2 orang Tk. Jawa Barat, kegiatan 2 Bulu Tangkis 2 orang ini sudah dilaksanakan 3 Senam 2 orang pada tanggal 16 Mei 4 Renang 5 Catur 2 orang s.d 04 Juni 2016 terdiri 2 orang dari (O2SN) Tk SMA, 6 Tenis Lapang 7 Karate 2 orang (O2SN) Tk SMP dan 4 orang (O2SN) Tk SD dengan 8 Atletik 9 Tenis Meja 2 orang pelaksanaan, yaitu : 10 Takraw 4 orang a) (O2SN) Tk SMA Pa. 6 orang, Pi. 6 orang dilaksanakan pada tanggal 11 Bola Volley Lokasi Veneu POPDA 2016, sebagai berikut :

b) (O2SN) Tk SMP dilaksanakan pada tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 2016 di Cirebon dengan cabang olahraga yang diikuti No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cabang Olahraga Basket Bulu Tangkis Senam Silat Catur Tenis Lapang Karate Atletik Tenis Meja Bola Volley

Jumlah Atlit Pa 7 orang , Pi orang 6 orang 2 orang 1 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang Pa. 7 orang, Pi. 7 orang

c) (O2SN) Tk SD dilaksanakan pada tanggal 01-06 Juni 2016 di Cirebon. dengan cabang olahraga yang diikuti : No 1 2 3 4 5 6

Cabang Olahraga Silat Bulu Tangkis Catur Karate Atletik Tenis Meja

Jumlah Atlit 6 orang 2 orang 2 orang 6 orang 6 orang 2 orang

No

2. Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah Penyelenggara POPDA XI Jawa Barat 2016 dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 27 Mei 2016, diikuti sebanyak 27 Kabupaten/Kota, yang diikuti 21 Cabor, antara lain : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CABANG OLAHRAGA Volley Indor Volley Pasir Bulu Tangkis Dayung Gulat Judo Karate Panahan Pencak Silat Renang

NO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CABANG OLAHRAGA Senam Sepak Bola Takraw Taekwondo Tenis Lapang Tenis Meja Bola Basket Angkat Besi Tinju Atletik Tarung Derajat

CABOR

VENUES

TANGGAL PELAKSANAAN

1

ATLETIK

STADION PAKANSARI

24-26 MEI 2016

2

DAYUNG

SITU CIKARET-CIBINONG

24-26 MEI 2016

3

GULAT

LOLA SPORT HALL-POMAD KARADENAN

24-26 MEI 2016

4

RENANG

KOLAM RENANG PARAHYANGAN-BOGOR

24-26 MEI 2016

5

SEPAK BOLA

STADION PAKANSARI dan STADION ANGGRAENI

23-27 MEI 2016

6

SEPAK TAKRAW

GOR FARISH ZARFAN 88 C IKARET

23-26 MEI 2016

7

TENIS MEJA

SPORT HALL PANAUNGAN-BOJONGGEDE

23-26 MEI 2016

8

TINJU

GOR KARADENAN

23-26 MEI 2016

9

TARUNG DERAJAT

GEDUNG KESENIAN

23-26 MEI 2016

10

BULU TANGKIS

GOR FARISH ZARFAN 88 C IKARET

23-26 MEI 2016

11

TAEKWONDO

SPORTHALL MADANIA – TELAGA KAHURIPAN

23-26 MEI 2016

12

PANAHAN

STADION PERSIKABO

23-25 MEI 2016

13

PENCAK SILAT

SPORT HALL INDOCEMENT

23-27 MEI 2016

14

VOLI INDOR

PADEPOKAN VOLI-SENTUL

23-27 MEI 2016

15

VOLI PASIR

PADEPOKAN VOLI-SENTUL

23-27 MEI 2016

16

JUDO

RUANG SERBAGUNA 1 –SETDA KAB.BOGOR

24-26 MEI 2016

17

BOLA BASKET

23-27 MEI 2016

18

TENIS LAPANGAN

19

ANGKAT BESI

20

KARATE

GOR RAJAWALI CIPARIGI LAP.TENIS SETDA KAB.BOGOR dan LAP.RESIMEN II BRIMOB KEDUNG HALANG GEDUNG BALAI PRAJURIT MEGANTARA-ATS SEMPLAK GOR PARUNG

21

SENAM

GOR SENAM TERA BANDUNG

24-26 MEI 2016

23-26 MEI 2016 24-26 MEI 2016 24-26 MEI 2016

Komisi C Dukung Dispenda Untuk Capai Target PAD Bekasi, Laras Post – Upaya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016, medapat apresiasi dari Komisi C DPRD Kota Bekasi. Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bekasi, Enie Widhiastuti menyatakan, terobasan Dispenda sebagai tombak keuangan Pemerintah Kota Bekasi sudah cukup baik dalam melakukan pencapaian target PAD. Namun ia mengatakan, untuk mencapai target itu, Dispenda juga harus adanya sinkronisasi dengan SKPD terkait. “Kalau memang optimis untuk mengejar target, bagus. Memang harus kerja ekstra untuk memperoleh itu,” kata Enie kepada wartawan, Jumat (27/5/2016) di ruang kerjanya. Enie menyarankan agar Dispenda bisa menyerap PAD dari pajak Bumi Air dan Tanah. Sebab selama ini meski target pajak Bumi Air dan Tanah itu tercapai, tetapi sinkronisasi antara BPPT dan BPLH tidak sejalan. “Dispenda harus perkuat koordinasi dengan SKPD terkait, contoh pajak bumi

Sekretaris Komisi C Enie Widhiastuti

air tanah, reklame, pajak hotel, retribusi parkir, yang berbeda SKPD, selama 2016 hingga pertengahan bulan Mei ini,” ujarnya. Ia mengakui, Komisi C baru-baru ini mendapat laporan dari Dispenda atas pencapai target PAD yakni kurang lebih sebesar 29,9 persen. “Pencapain itu memang harus di tingkatkan jika keinginan Dispenda untuk serius kejar

Foto:bayu

target PAD Kota Bekasi tahun 2016,” pungkasnya. Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi, Neneng Junarsih menyatakan, optimis target PAD tahun 2016 sebesar Rp1,6 triliun dapat tercapai, jika melihat capain pada kuartal pertama telah mencapai 50%. “Tahun kemarin saja 105%, sekarang mungkin tinggal

mengembangkan potensi PAD,” ujarnya, saat melakukan sosialisasi PKB, BBNKB dan PPH 21, pada Rabu (25/5/2016) di RM Wulansari Bekasi. Neneng menyebutkan, realisasi PAD Kota Bekasi, hingga akhir Mei ini, telah mencapai 50%, dengan rincian pajak hotel Rp 9,2 miliar dari target Rp 18,1 miliar dan restoran Rp 69 miliar dari target Rp 167,7 miliar. Untuk sektor hiburan, realisasi PAD telah mencapai Rp 13,3 miliar dari target Rp 33,6 miliar, sedangkan realisasi dari parkir mencapai Rp 9,5 miliar dari target Rp 23,7 miliar. Lebih lanjut ia mengungkapkan, untuk mencapai target PAD, pihaknya juga telah melakukan kerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Jabar Banten (BJB) dan PT Pos Indonesia (Persero), untuk memperluas jaringan pembayaran pajak. Disebutkan, kerja sama dengan BTN dan BJB telah terealisasi untuk seluruh jenis pembayaran. Sementara dengan BRI dan PT Pos Indonesia baru dilaksanakan penandatangan kesepakatan kerja sama. (bayu)

2

Laras Jabar

12

Edisi 68 / TH IV / 30 Mei - 12 juni 2016

Pembangunan Mangkrak, Pedagang Pasar Pelita Demo Foto: agus.s

Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari, S.Ag, saat berfoto bersama dalam Kunjungan Kerja ke PT. Dean Shoes

Kunjungan Kerja Wakil Bupati Karawang Ke PT. Dean Shoes Karaswang, Laras - Post Sebagai upaya dalam mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2011, yang menyangkut kebijakan Pemerintah dalam upaya pengurangan pengangguran dan penanganan limbah pabrik, Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari, S.Ag. melakukan sidak ke beberapa pabrik di Karawang salah satunya ialah PT. Dean Shoes, pada Kamis (19/5/2016) didampingi oleh Kepala Disnakertrans Karawang dan rombongan. Dalam kunjungan kerja tersebut Wakil Bupati menyoroti beberapa hal yang memang menjadi inti dalam Perbub Nomor 8 Tahun 2016 yakni mengenai persentasi penerimaan karyawan asli putra daerah, penanganan limbah pabrik dan kegiatan CSR yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dalam dialognya Wakil Bupati menekankan kepada pihak perusahaan agar dapat memprioritaskan perekrutan putra daerah Karawang dengan persentasi 60%, agar putra daerah Karawang tidak hanya menjadi penonton dari hingar bingarnya pembangunan yang ada di Kabupaten Karawang. “Turunnya Perbub ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah agar memiliki tempat dirumahnya sendiri yaitu Kabupaten Karawang, oleh karena itu saya menghimbau kepada jajaran direksi untuk terus meningkatkan persentasi penerimaan karyawan yang berasal dari Kabupaten Karawang. Mengenai proses perekrutan karyawan dan kualifikasi tenaga kerja hendaknya pihak Direksi berdiskusi dengan Disnakertrans agar Tenaga Kerja Asli Karawang dapat di bina dengan baik” ujar Wakil Bupati dihadapan Direksi PT. Dean Shoes. Wakil Bupati menghimbau agar pihak perusahaan dan pemerintah saling bersinergi dalam meningkatkan kualifikasi masyarakat Karawang dengan pembekalaan keahlian yang dapat dilakukan dalam kegiatan CSR, seperti pembinaan. “Sebagai upaya meningkatkan kualifikasi masyarakat Karawang agar sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, cobalah pihak perusahaan melakukan CSR dibidang pendidikan dengan melakukan kemitraan kepada sekolah-sekolah tertentu dalam pendampingan dan juga pembekalan kepada siswa-siswa tersebut agar memiliki kualifikasi yang cukup di bidang tertentu” tambahnya. Selanjutnya Wakil Bupati menyampaikan kepada perusahaan tersebut agar tak lalai dalam penanganan limbah pabrik sehingga tak mencemari lingkungan. “Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa, limbah pabrik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Saya tak ingin ada perusahaan yang sembarangan dalam menangani limbah, karena hal tersebut berpengaruh besar dalam keadaan lingkungan di kemudian hari” tegasnya. (Agus. S)

Sukabumi, Laras Post – Pembangunan Pasar Pelita Sukabumi mangkrak, para pedagang unjuk rasa menuntut Walikota dan pihak kontraktor untuk bertanggung-jawab. Kekesalan para pedagang cukup beralasan, pasalnya setelah mereka membayar uang muka atau booking fee sebesar Rp 2 juta hingga puluhan juta rupiah, sejak 1,5 tahun lalu, pembangunan pasar tak kunjung rampung. Merasa tertipu, para pedagang didukung oleh sejumlah elemen masyarakat tergabung dalam Aliansi Peduli Pasar Pelita Sukabumi (APPATIS) yang merupakan gabungan dari berbagai Ormas, seperti Gerakan Reformis Islam (Garis), Barisan Anti Aliran Sesat (Brantas), Laskar Merah Putih (LMP), Forum Rakyat Miskin Bersatu (FRMB), Fraksi Rakyat Sukabumi, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Pengurus Anak Cabang Pemuda Pancasila (PAC PP) Gunung Puyuh, kembali melakukan unjuk rasa, pada Senin (23/05/2016) lalu di Balai kota Sukabumi. Sebelumnya pada Kamis (19/05/2016), mereka juga pernah melakukan unjuk rasa di Balai Kota Sukabumi, menuntut

Aksi demo para Pedagang pasar Pelita

pertanggungjawaban dari Wali kota Sukabumi H. Mohamad Muraz untuk mengembalikan uang pedagang yang telah masuk sebagai tanda jadi (booking fee). Beberapa pedagang mengaku telah membayar untuk booking fee sebesar Rp. 2juta, bahkan pedagang lainnya mengaku telah membayar hingga puluhan juta rupiah, karena awalnya ada informasi ketika membayar booking fee maka pasar akan segera dibangun. Namun pada kenyataannya hingga satu tahun lebih proses pembangunan

Para Aksi demo Pedagang pasar Pelita Sukabumi

Foto:iwa

pasar yang di laksanakan oleh PT. Anugrah Kencana Abadi tidak terlaksana. Hal ini jelas merugikan para pedagang pasar Pelita Sukabumi. Terlebih pasar penampungan sementara yang disediakan tidak strategis sehingga menurunkan omset para pedang hingga 50 persen. “Proses pembangunan Pasar Pelita ini telah merugikan kami para pedagang bahkan tidak sedikit yang sampai gulung tikar alias bangkrut karena omset menurun sangat drastis di pasar penampungan,” ujar salah seorang pedang di sela-sela unjuk rasa. Koordinator aksi KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pengawal Konstitusi) Idod Juhandi menyatakan, pihaknya meminta Pemkot Sukabumi bertanggungjawab atas gagalnya pembangunan Pasar Pelita karena sangat merugikan pedagang. “Kami minta, segera kembalikan uang kami,” tegasnya. Proses Secara Hukum Pengunjuk rasa menuntut agar pengembalian uang tersebut dilaksanakan sebelum bulan puasa mendatang, jika tidak maka masa dan pedagang akan menempuh jalur hukum dan melakukan aksi lebih besar dengan

melibatkan ribuan orang. Sementara itu perwakilan dari Fraksi Rakyat Sukabumi kepada wartawan menjelaskan, bahwa aksi tersebut dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Pemkot Sukabumi, dan pihak berwajib untuk memproses secara hukum adanya indikasi tindak pidana dalam proses pembangunan Pasar Pelita. Di lain sisi, terkait kasus ini DPP Gerakan Ormas Islam Bersatu yang diwakili oleh Jabbarudin Wukuf sebagai Korlap melayangkan Surat pernyataan sikap kepada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, yang berisi tiga tuntutan yaitu, agar Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi tidak tebang pilih dalam melaksanakan tugasnya termasuk mengusut kebijakan dan perbuatan hukum yang dilakukan pejabat di lingkungan Pemkot Sukabumi yang tidak sesuai dengan undang-undang. Segera menuntaskan kasus-kasus yang sudah lama mengendap yang ditangani oleh pihak kejaksaan dan tidak melibatkan diri ataupun institusi dalam menentukan arah kebijakan yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemkot Sukabumi. (Yd/Wa)

Peringatan Harkitnas Dan HUT Kodam III Siliwangi TK Kabupaten Karawang Peresmian Technologi In Our Livesm

Foto: agus. p

Ame-Indonesia. org Adakan Pameran Teknologi

Karawang, Laras Post - Dalam rangka meningkatkan minat dan motivasi ke masyarakat tentang teknologi, Ame-Indonesia.org mengadakan pameran teknologi, dengan mengusung tema Technologi In Our Livesm, pada Jumat-Minggu (27-29/5/2016) di Techno Mart Galuh Mas Karawang. Asda II Kabupaten Karawang Hadis Herdiana, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. “Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasiinovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir inim,” tutunya. Namun demikian, lanjut Hadis, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Hadis menegaskan, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dasar dari setiap aspek kehidupan manusia. bangsa indonesia merupakan salah satu bangsa yang hidup dalam lingkungan global, maka mau tidak mau juga harus terlibat dalam maju mundurnya penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ia mengharapkan, pameran teknologi akan memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan dan inovasi teknologi. (Agus Safutra)

KPA Dan Disnakertrans Kota Sukabumi Sosialisasi HIV/AIDS Sukabumi, Laras Post – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Sukabumi bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat, mengadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dasar penularan dan penanganan HIV/AIDS di kalangan perusahaan. Sosialisasi itu dilakukan, berangkat dari Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor 68 tahun 2004 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di lokasi kerja dan Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang upaya penanggulangan HIV/AIDS di seluruh perusahaan yang berada di kota Sukabumi, Dengan sosialisasi ini diharapkan selain dapat mencegah dan menaggulangi penularan HIV/AIDS, juga menghilangkan diskriminasi perusahaan terhadap penderita AIDS atau ODHA (orang dengan HIV/AIDS). Sekretaris KPA Kota Sukabumi Fifi Kusumawijaya mengungkapkan, tidak sedikit perusahaan yang selalu mendiskriminasi penderita HIV/AIDS yaitu dengan tidak menerima karyawan yang terjangkit atau bahkan melakukan pemecatan karyawan yang positif HIV/AIDS, padahal seorang yang terjangkit virus ini masih mampu bekerja secara produktif. “Memang belum pernah terjadi kasus seperti itu di Kota Sukabumi, namun perusahaan-perusahaan kerap kali melakukan medical chek up saat perekrutan karyawaan yang tentunya dapat mengetahui karyawan tersebut terjangkit HIV/AIDS atau tidak, hal ini tentu membuat ODHA merasa minder,” ujarnya. (yd)

Karawang, Laras Post - Mengukir makna Kebangkitan Nasional dengan mewujudkan Indones ia yang bekerja nyata, mandiri dan berkarakter. Hal itulah yang diangkat menjadi tema pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 108 dan dipadukan dengan HUT Kodam III Siliwangi tingkat Kabupaten Karawang tahun 2016, pada Jum’at (20/5/2016). “Dengan tema ini kita ingin menunjukan bahwa tantangan apapun yang kita hadapi saat ini harus kita jawab dengan memfokuskan diri pada kerja nyata secara mandiri dan berkarakter,” ujar Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana saat menjadi Inspektur Upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Pada peringatan Harkitnas kali ini, komitmen terhadap NKRI sangat penting menegaskan bahwa sekian lama berdiri sebagai sebuah bangsa, ancaman dan tantangan akan keutuhan NKRI tidak selangkah pun surut.

Foto: agus.s

Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana saat menjadi Inspektur Upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI.

“Tantangan baru yang muncul di depan kita memiliki dua dimensi terpenting, yaitu kecepatan dan cakupan”, lanjut Cellica. Tentunya hal ini harus di jaga jangan sampai terlambat mengantisipasi kecepatan dan meluasnya ancaman, sehingga dapat dengan cepat mengambil sikap. Sejalan dengan semangat

peringatan Harkitnas, pada peringatan HUT Kodam III Siliwangi ini pun Bupati Karawang mengajak kepada seluruh prajurit guna mempertahankan kedaulatan NKRI serta secara bergotong royong melakasanakan berbagai program pembangunan guna mensejahterkan masyarakat melalui TNI Manunggal Membangun Desa.

“Semoga semakin memantapkan tekad kita untuk lebih menjadikan kemanunggalan antara tni dengan masyarakat sebagai salah satu faktor pendukung dominan bagi kelancaran dan keberhasilan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”, pungkas Cellica. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak guna menjaga keutuhan NKRI, karena sejak diproklamirkannya kemerdekaan, sebagai bangsa Indonesia telah berjanji dan berketetapan hati bahwa NKRI adalah harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam kondisi dan keadaan apapun. Pada kesempatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari, Sekda Kabupaten Karawang, Ketua DPRD Karawang, Kapolres Karawang, Dandim 0604 Karawang, Dansubdenpom Karawang, Kajari Karawang, para asisten dan staf ahli, seluruh kepala OPD, para camat dan Kepala Desa. (Agus.S)

Rapat Kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Karawang Tahun 2016 Karawang, Laras Post - Sebagai bentuk realisasi dari program kerja PKK Kabupaten Karawang, PKK Kabupaten Karawang menggelar rapat kerja bersama seluruh tim penggerak PKK di Ballroom Hotel Swiss-Belinn Karawang pada Kamis (26/5). Pada kesempatan tersebut hadir ketua BPKPP mewakili Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana untuk membuka rapat kerja tersebut. Dalam rapat kerja yang membahas beberapa agenda yang akan dijalankan oleh tim penggerak PKK kedepan tersebut m e n g a m b i l   t e m a “ D e n g a n Rapat Kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Karawang Kita Bangun Semangat Kinerja Sinergi  dan Harmonisasi”. Ida Suhida Zamakhsary selaku Ketua Tim Penggerak PKK dalam sambutannya menyampaikan

bahwa, rapat kerja tersebut merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai salah satu sarana evaluasi dan penyampaian program kerja untuk menyamakan persepsi serta sinergi antara program kerja PKK kabupaten dengan OPD terkait. “Untuk keberhasilan program PKK, mari kita sama-sama berbuat yang terbaik untuk kemajuan Karawang. Rakerda PKK ini, hendaknya dijadikan momentum bagi kita semua untuk bekerja secara sungguh-sungguh dalam upaya mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri” ujar Ida Suhida Zamakhsary.  “Dalam pelaksanaan program kerja , Tim penggerak PKK kami berharap di semua pokja harus memiliki target capaian yang jelas

Foto: isa

Foto bersama Rapat Kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Karawang Tahun 2016

dan rasional serta kedepannya keberadaan tim penggerak PKK dapat di rasakan oleh masyarakat” lanjut Ida. Terakhir, Ida berpesan kepada seluruh pengurus tim penggerak PKK untuk terus memonitor

pelaksanaan program kerja agar permasalahan dan kendala dilapangan dapat diketahui dengan jelas dan permasalahan yang ada pada wilayah masingmasing dapat dibenahi. (Agus Safutra)

Laras jabar

Sabtu, 16 maret 2013

Edisi 68 / TH IV / 30 Mei - 12 juni 2016

3

13

Di PHK Tanpa Pesangon Buruh Demo PT Essen Apparel

Foto:iwa

Bupati Sukabumi Drs. H. Marwan Hamami, MM, (Inset) Dirut PT. Sukabumi Sukses Sejahtera, Diki Suhendar

Bupati Resmikan PT Sukabumi Sukses Sejahtera Sukabumi, Laras Post - Bupati Sukabumi Drs. H. Marwan Hamami, MM meresmikan PT. Sukabumi Sukses Sejahtera pada Rabu (25/05/2016) lalu. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan outsorcing pertama di Kabupaten Sukabumi yang dikelola oleh Putra Daerah dan para calon tenaga kerja yang akan direkrut juga diutamakan dari warga setempat. Dengan membekali para calon-calon pekerjanya yang akan ditempatkan diperusahaan-perusahaan dengan keahlian-keahlian dibidangnya masing-masing, PT. Sukabumi Sukses Sejahtera meyakini akan mengikis sedikit demi sedikit terkait paradigma outsorcing yang terkesan miring bagi kaum Buruh selama ini. “Kita ketahui bahwa outsorcing dianggap tidak manusiawi, outsorcing dipandang tidak cukup baik terutama bagi kaum Buruh,” kata Direktur utama PT. Sukabumi Sukses Sejahtera, Diki Suhendar dalam sambutan peresmian PT. Sukabumi Sukses Sejahtera. Namun, lanjut Diding, keberadaan PT. Sukabumi Sukses Sejahtera justru untuk memutus matarantai atau mempersempit ruang gerak dari outsorcing yang sebetulnya keberadaannya yang tidak diinginkan. “Jadi kami ingin menepis anggapan bahwa outsorcing itu tidak layak ada, serta kami beranggapan bahwa outsorcing itu tidak harus dan tidak diperbolehkan untuk mengambil hak Karyawan,” lanjutnya. Ia menjelaskan, PT. Sukabumi Sukses Sejahtera memiliki orientasi mengangkat atau mempertemukan antara pihak pemberi kerja dan pihak pencari kerja’ “Sebab, seperti kita ketahui pula tentang penyerapan tenaga kerja sekarang sangat kurang, terutama di sektorsektor yang tingkat penyerapannya cukup tinggi,” ujar Diki. Diki menyatakan, kedepan di Sukabumi akan banyak investasi yang masuk dengan cukup tinggi. “Tentunya akan dibutuhkan pula management lokal yang bisa mengangkat orang-orang lokal,” terangnya. Lebih lanjut Diki berharap kepada para HRD yang hadir pada Foto: Agus. p kesempatan itu dan kepada pemerintah setempat untuk dapat membantu eksistensi PT. Sukabumi Sukses Sejahtera sehingga dapat mengangkat warga Sukabumi yang belum mendapat pekerjaan. Sementara itu Bupati Sukabumi, Drs. H. Marwan Hamami, MM menyatakan, dirinya melihat adanya peluang bagi putra-putra daerah untuk berkiprah, bermitra, ataupun bekerja-sama dengan investor yang masuk ke Sukabumi. Peluang ini tentunya harus dijawab dan diisi oleh sumber daya manusia yang siap memenuhi prospek harapan kedepan. “Saya berharap agar PT. Sukabumi Sukses Sejahtera sebagai perusahan outsorcing, mampu menyediakan tenaga kerja yang dapat meningkatkan dan mempercepat kinerjanya agar perusahaanperusahaan sebagai mitranya merasa puas,” ujarnya. Bupati menyatakan, tantangan pada era globalisasi ekonomi Asean sekarang ini, dimungkinkan adanya para pekerja asing yang akan masuk ke Indonesia. “Oleh karena itu kita semua harus sudah siap dengan SDM yang mampu menjawab semua tantangan tersebut,” tegasnya. Kepada para awak media selepas peresmian kantor yang ia pimpin, Diki menambahkan, perusahaan-perusahaan sebagai pencari tenaga kerja nantinya akan menyiapkan level serta standar kulifikasi yang mereka minta. “Kami akan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan klasifikasi dan permintaan perusahaan, dengan menyediakan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu terhadap para calon pekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing, sehingga nantinya para calon Pekerja tersebut sudah siap ditempatkan pada posisinya, dan perusahaan akan puas dengan kinerja karyawannya,” tuturnya. Ia juga menyatakan, pihaknya menyediakan tenaga kerja yang siap bekerja pada beberapa bagian, seperti antara lain, petugas keamanan, petugas kebersihan, serta maitenant. “Di internal kami juga menyediakan tiga team, antara lain team recruitment, team pelatihan, dan team penempatan kerja untuk wilayah Sukabumi,” terangnya. Menurut Diki, di Sukabumi banyak perusahaan outsorcing, namun keberadaan mereka hanyalah sebagai cabang saja, lain halnya dengan perusahaan yang dikelolanya. “Target kami dalam penyerapan tenaga kerja yakni 50 orang pekerja setiap bulannya, dan perusahaan sebagai Mitra kami saat ini baru mencapai 4 perusahaan, mengingat kami masih baru,” ujarnya. Peresmian PT. Sukabumi Sukses Sejahtera ini, dihadiri oleh beberapa HRD maupun pemilik Perusahaan dari seluruh perusahaan yang ada di Sukabumi. ( Iwa/Wijaya )

Sukabumi, Laras Post - Sekitar 195 mantan karyawan bagian produksi PT Essen Apparel, pada Senin (23/05/2016) lalu, menggeruduk PT Essen Apparel tempat mereka bekerja sebelum terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kedatangan para mantan karyawan pabrik tersebut, bukan untuk melakukan rutinitasnya seperti biasa sebagai buruh pada perusahaan tersebut, melainkan untuk menuntut hak mereka sebagai buruh yang di PHK. Para Karyawan korban PHK yang sebagian besar merupakan buruh wanita tersebut, sebelumnya telah meminta bantuan penyelesaian masalahnya kepada pihak serikat pekerja dari Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) DPC Sukabumi. Gayung bersambut, pihak pengurus DPC GSBI Kabupaten Sukabumi menerima permohonan bantuan dari para korban PHK yang juga merupakan masyarakat Sukabumi tersebut serta akan mengadukannya kepada Bupati Sukabumi dan DPRD Kabupaten Sukabumi. Adapun permasalahan yang

Karyawan bagian produksi PT Essen Apparel berunjuk rasa.

pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja melanggarnya. Selanjutnya PT. Essen Apparel juga tidak mengikutsertakan seluruh pekerjanya kedalam program Jaminan Sosial maupun jaminan ketenegakerjaan yang dikelola oleh BPJS. Berdasarkan pada dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut itulah akhirnya para mantan Karyawan PT. Essen Apparel yang didampingi oleh GSBI memutuskan untuk berdemo menuntut hak-hak Mereka yang telah dirampas oleh pihak Pengusaha Garment asal Negara India tersebut. Kepada Laras Post, sebelum

FOTO:iwa

melaksanakan aksinya, Hasan Nur Arif selaku sekretaris GSBI mengatakan, pihaknya melihat adanya indikasi dari pihak perusaahaan untuk menghindari kewajibannya membayar THR kepada para Karyawannya dengan cara melakukan PHK sepihak, bahkan hanya dengan secara lisan. “Bukan hanya pihak buruh saja yang akan melakukan demo kali ini, masyarakat sekitar pun akan mendukung aksi yang akan kami lakukan sekarang sebagai bukti kepedulian terhadap sesama masyarakat Sukabumi,” ujar Hasan. (Iwa/Wijaya)

Sertijab Kepala Desa Batu Nunggal Berlangsung Lancar Sukabumi, Laras Post - Serah terima jabatan Kepala Desa Batu Nunggal dari pejabat Kades Helman Sukmana, Sip kepada Kades terpilih Dudung Iskandar, berlangsung pada Kamis (26/05/2016) di aula kantor Desa Batu Nunggal. Sertijab yang dihadiri oleh jajaran Muspika, perangkat kerja Desa dan warga Desa Batu Nunggal itu, berlangsung aman, lancar, dan terkendali serta mendapat apresiasi dari warga yang hadir pada saat itu. Hal ini terbukti dari banyaknya warga yang hadir baik dari kubu pendukung Kepala Desa terpilih maupun dari kedua kubu lainnya yang sebelumnya ikut dalam kompetisi pencalonan Kepala Desa Batu Nunggal. Pejabat Kepala Desa Batu Nunggal Helman Sukmana, Sip yang sebelumnya telah mengemban tugas selama kurang lebih satu setengah tahun, dalam pidato sambutannya mengatakan, pemilihan kepala Desa telah selesai. “Kita tidak usah meributkannya lagi dan kita sudah tahu siapa pemenangnya, karena dalam pertandingan pasti hanya ada satu pemenang. Namun saya berpesan kepada yang menang jangan terlalu berlebihan dalam beruporia, serta kepada yang kalah diharapkan untuk berbesar hati menerima kekalahan,” ujarnya. Ia juga menyampaikan, para calon yang tidak terpilih hendaknya bersedia mendukung program dan kebijakan Kepala desa yang baru, dalam hal yang positif demi terciptanya kesejahteraan dan kemajuan Desa Batu Nunggal seperti yang diharapkan. Sementara itu Kepala Desa Batu Nunggal yang baru, Dudung Iskandar

foto: iwa

Sertijab Kepala Desa Batu Nunggal dari pejabat Kades Helman Sukmana, Sip kepada Kades terpilih Dudung Iskandar.

dalam sambutannya mengatakan, sehebat-hebatnya seorang Kepala Desa baik dari segi pendidikan formal maupun dari segi pengalaman, jika tidak mendapat dukungan dari warganya niscaya akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam memajukan desa yang dipimpinnya. “Oleh karena itu saya berharap agar warga Desa Batu Nunggal baik masyarakatnya dari mulai RT, RW, hingga perangkat Desa seperti BUMDES dan BPD, saling bahu membahu dalam mensukseskan program-program yang terkait dengan kesejahteraan dan

pembangunan desa dan warganya. Saya juga berharap kepada dua lawan saya pada pemilihan kemarin, mari kita satukan kembali kotak suara kita, yang tadinya ada tiga kotak suara, kita jadikan kembali satu kotak suara,” tuturnya. Dudung juga mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengadakan konsolidasi terlebih dahulu di dalam. “Setelah itu saya akan melangkah kepada hal-hal yang sifatnya pembangunan, baik itu pembangunan di bidang Pemerintahan maupun kemasyarakatan, dan Kami akan melaksanakan serta melanjutkan program-program dari PJS

sebelumnya,” ujanya. Lebih lanjut Dudung menyatakan, ia akan melakukan konsolidasi keluar sehingga yang tadinya terbagi menjadi tiga kelompok pendukung calon Kepala Desa menjadi satu kelompok. “Akan kami satukan kembali menjadi satu kesatuan yang utuh melalui pengajian-pengajian maupun acara-acara lainnya,” terangnya. Mengenai jajaran atau sturktur aparat desa, untuk sementara dirinya akan mempertahankan yang sudah ada sebelumnya. “Sekali lagi saya berharap kepada masyarakat untuk mendukung program-program baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang akan kami laksanakan kemudian,” terangnya. Ketika dimintai tanggapannya terkait acara sertijab yang baru saja berlangsung, Tedy Iskandar selaku Ketua BPD Desa Batu Nunggal mengatakan, dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru, ini merupakan sebuah ekpektasi masyarakat yang begitu besar. “Kita ketahui bersama hasilnya sangat jauh berbeda dengan calon-calon lainnya. Ini membuktikan bahwa Kepala Desa terpilih saat ini merupan sosok Pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat Desa Batu Nunggal untuk perubahan-perubahan kearah yang lebih baik,” ungkapnya. Ia juga menyatakan, pihaknya patut mensyukuri pula bahwa tahapan demi tahapan proses pemilihan berjalan dengan aman dan lancar. “Kami juga sangat berharap dukungan dan bantuannya kepada para insan media untuk ikut memblowup kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa kami ini,” pungkasnya. (Iwa/Wijaya)

Kades Sundawenang Prioritaskan Aspek Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Dalam Rencana Kerjanya Setahun Kedepan

MUI Tentang Pencabutan Perda Miras Sukabumi, Laras Post – Rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mencabut salah satu peraturan daerah (perda) tentang minuman keras (miras) ditentang keras oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebab apabila perda tersebut jadi dicabut, bisa menambah daftar panjang tindak kekerasan dan kriminalitas akan meningkat. Ketua MUI Kabupaten Sukabumi KH A. Komarudin, menilai perda miras yang diberlakukan di Kabupaten Sukabumi selama ini belum efektif menghentikan peredaran miras. Apalagi kalau perda tersebut benar-benar dihapus akan semakin tak terbendung lagi peredarannya. Sehingga yang akan menjadi korban adalah mereka generasi anak bangsa untuk masa datang. “Kami menolak pencabutan itu. Saat ini saja peredaran miras masih belum bisa diantisipasi, apalagi nanti kalau jadi dihapus,” ujarnya kepada Laras Post , Rabu (25/5/2016). Komarudin menegaskan, MUI Kabupaten Sukabumi tidak setuju jika perda miras benar-benar dihapus. Hal sama juga pasti akan dilakukan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dengan begitu, kata dia, pemerintah diharapkan membatalkan rencana pencabutan perda tersebut. Pasalnya miras berdampak buruk dan sering menjadi pemicu tindak kejahatan. “Tentu MUI sangat tidak setuju. Termasuk masyarakat juga pasti menolak pencabutan perda miras. Mudah-mudahan rencana itu tidak akan dilaksanan,” ungkapnya.. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Agus Mulyadi, mengatakan sejauh ini DPRD Kabupaten Sukabumi mengikuti perkembangan dari pemerintah pusat. Apabila sudah ada keputusan dari pemerintah, legislator di daerah akan menyesuaikannya. “Ini kan masalahnya sangat krusial. Kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa? Kita belum bisa mengandai-andai kalau belum ada keputusannya,” pungkasnya. (Wijaya, Yudi)

diduga telah melanggar hukum ketenagakerjaan oleh pihak Pengusaha tersebut, menurut GSBI diantaranya, pihak perusahaan telah melakukan PHK sepihak untuk menghindari kewajibannya terhadap pemberian THR, yang mana PHK tersebut dilakukan menjelang bulan suci Ramadhan. Ini jelas telah melanggar amanat UU No. 13 Th. 2003 pasal 151 tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Upah lembur yang juga dinilai tidak sesuai dengan mekanisme ( dihitung plat/jam ), hal ini tentu sudah melanggar Kepmenakertrans RI No. 102 Th. 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah lembur. Selanjutnya skorsing waktu kerja 1 jam/hari yang berarti tidak dibayar selama 1 jam setiap harinya tentu juga telah melanggar UU ketenagakerjaan pasal 77 dan pasal 187 UU No. 13 th. 2003 dengan ancaman sanksi pidana kurungan dan denda. Hak cuti yang juga merupakan hak bagi setiap Buruh kerap kali di langgar oleh pihak PT. Essen Apparel dengan tetap memotong upah kerja selama cuti. Tidak mempunyai peraturan Perusahaan dan praktek sitem PKWT/kontrak yang tidak sesuai juga merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap UU dan dapat dikenai sanksi

Kepala Desa terpilih Wahid, S.IP.

foto: iwa

Sukabumi, Laras Post - Pasca pelantikannya sebagai Kepala Desa pada 18/05/2016 hasil Pilkades serentak pada 08/05/2016 lalu, yang dilanjutkan dengan serah terima Jabatan dari PJ Kepala Desa Sundawenang, S.IP kepada Kepala Desa terpilih Wahid, S.IP di aula kantor Kepala Desa Sundawenang Kec. Parungkuda

pada Jumat 27/05/08 kemarin, Wahid resmi menjabat sebagai Kepala Desa Sundawenang periode masa bakti 2016 - 2022. Target prioritas kerja dalam setahun kedepan, Kades Wahid memfokuskannya pada tiga aspek antara lain aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan, mengingat prinsip penyelenggaraan Desa harus mengedepankan aspek pembangunan yang berkelanjutan. Acara serah terima Jabatan PJ Kepala Desa kepada Kepala Desa terpilih pada kesempatan kali ini dihadiri oleh Jajaran Muspika serta para Pejabat perangkat Desa dan Warga Masyarakat Desa Sundawenang yang terlihat begitu antusias dalam menyaksikan acara tersebut. Kepada para Awak media seusai acara serah terima jabatan, Kades Wahid mengatakan, “sebelumnya Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur atau seluruh elemen yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ini khususnya

kepada Badan Permusyawaratan Desa, serta panitia penyelenggara yang sudah bekerja semaksimal mungkin dalam melakukan kinerja terbaiknya dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa secara demokratis. Tidak lupa Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Teman-teman yang pada kesempatan yang sama mencalonkan diri sebagai kepala Desa namun semua Kita kembalikan kepada takdir Allah SWT, bahwa yang menang itu pasti satu dalam segi berkompetisi. Harapan Saya dari penyelenggaraan kepala Desa ini dapat menjadi sebuah titik tolak bagi kebangkitan suatu Desa, apalagi secara subsideritas dan rekognisi Pemerintah pusat sudah memberikan perhatian yang cukup besar yang dibuktikan dengan alokasi anggaran baik itu APBN maupun APBD”. Ditempat yang sama Kapolsek Parungkuda melalui para Awak media juga menyampaikan tanggapan dan harapannya

terkait hal ini, Kompol H. Dede Siharja, SH. MH mengatakan “Alhamdulillah pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Kecamatan Parungkuda diantaranya Desa Sundawenang, Desa Pondokkaso Landeuh, serta Desa Langeunsari dari mulai tahap penjaringan, penerapan bakal calon kemudian juga kampanye sampai tahap pemilihan hingga terpilihnya kepala Desa yang baru, berjalan cukup aman dan kondusif. Semua itu tentu tidak terlepas dari peran serta semua lapisan serta Tokoh Masyarakat juga para pemuka Agama dan Alim ulama juga para Pemuda dan para Aparat yang bertugas. Pesan Saya dengan adanya keadaan yang kondusif seperti sekarang ini, agar kedepannya bisa dipertahankan, sehingga Masyarakat Desa Sundawenang khususnya dan Masyarakat Kecamatan Parungkuda umumnya dapat merasa tenang, aman, dan nyaman. (Iwa/Wijaya )

Ribka Sosialisasikan Program KKBPK KIE Kreatif Dua Anak Cukup Sukabumi, Laras Post – Pengendalian jumlah penduduk Indonesia berbanding lurus dengan pemahaman warga tentang arti penting keluarga berencana. Oleh karena itu, sosialisasi tentang hal itu mesti dilakukan secara berkelanjutan. Untuk memberikan pemahaman dimaksud, Anggota DPR RI Komisi IX Ribka Tjiptaning menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan sosialisasi di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan bertajuk Komunikasi Informasi Edukatif (KIE) Kreatif ini di

antaranya penayangan informasi dan sosialisasi program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kegiatan itu bagian dari Advokasi dan KIE KKBPK, yang harus diintensifkan serta di perluas jangkauannya melalui berbagai media. “Melalui langkah sosialisasi itu dapat meningkatnya pengetahuan dan sikap positif masyarakat, keluarga dan remaja tentang program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga,” ujar Ribka, saat menggelar sosialisasi program BKKBN KIE Kreatif, di gedung Aula Kampus BSI Kota Sukabumi, pada Jumat (27/5/2016).

Sosialisasi program ini, untuk melaksanakan advokasi dan edukasi bidang pengendalian penduduk serta penyelenggaraan keluarga berencana, yakni dua anak cukup. Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya dari kader posyandu, mahasiswa dan masyarakat Kota Sukabumi. Politisi PDI Perjuangan ini, berharap seluruh lapisan masyarakat agar dapat berperan serta menjalankan program pemerintah. Mengingat sosialisasi ini sangat penting untuk mencerdaskan masyarakat mengenai program KB. “Laju perbandingan ekonomi itu harus

berjalan lurus. Jadi kalau mau sejahtera kita harus mengurangi keturunan penduduk yang ada di Indonesia. Kita harus mengikuti program KB yang mengusung dua anak cukup,” ucapnya. Dengan begitu, tambah dia, semua harus diselaraskan dengan laju perekonomian dan penduduk serta tingginya angka pengangguran di Indonesia. “Apabila tingginya angka TKI kalau tidak kita perhatikan, maka akan terjadinya angka pengangguran berjamaah karena kurangnya kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (Wijaya, Iwa)

2

Laras Regional

14

Edisi 68 / TH IV / 30 Mei - 12 juni 2016

Koramil Kalibaru 0825/05   Selenggarakan Komunikasi Sosial Banyuwangi Laras Post - Koramil 0825/ 05 Kalibaru Banyuwangi telah dilaksanakan Penyelenggaraan Komonikasi Sosial dengan Komponen Masyarakat Triwulan II TA 2016 yang di hadiri kurang lebih 125 ketua RT/ RW. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Muspika Kec.Kalibaru, Danramil 0825 Kalibaru Kapten inf I Wayan Sudana, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Kalibaru serta komponen masyarakat lainnya. Pada kesempatan itu, Kapten inf I Wayan Sudana mengucapkan banyak terimakasih kepada para tamu undangan yang telah hadir dalam rangka kegiatan komunikasi soasial dengan komponen masyarakat. Ia mengatakan, bahwa kegiatan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat ini sangat besar maknanya karena merupakan momentum untuk mempererat jalinan silaturahmi, meningkatkan koordinasi dan membangun komunikasi antara Prajurit TNI yang bertugas diwilayah dengan masyarakat. Dia juga menekankan kepada masyarakat untuk lebih menumbuh kembangkan aktifitas perikonomian. “Bagaimana kondisi perekonomian di Banyuwangi khususnya kecamatan kalibaru yang sudah pertumbuhan econominya setnifikan,” ujar Kapten Inf I Wayan Sujana. Pertemuan ini juga merupakan sarana yang efektif untuk memelihara dan meningkatkan kebersamaan guna membangun komunikasi, sehingga dapat diperoleh kesamaan pandang dalam memahami setiap permasalahan yang terjadi, sehingga akan terpelihara keharmonisan dan sinergitas. I Wayan Sujana menegaskan, ikatan kebersamaan seperti ini, perlu ditumbuh suburkan untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan yang sangat diperlukan guna menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Mari kita sama-sama memperhatikan baik melalui media massa ataupun media sosial, budaya dll. kondisi sosial untuk saat sekarang ini sudah sangat memperihatikan. Banyak sekali kepentingan kepentingan negara asing untuk memecah belah NKRI yang kita cintai ini. Untuk itu janganlah kita mudah dipecah belah,” tutur I Wayan Sujana. Pada kesempatan itu pula Tim Koramil 0825/05 Serka Harsono mengatakan, kegiatan komunikasi sosial ini memiliki arti penting, sebagai salah satu upaya TNI untuk meningkatkan jalinan komunikasi sosial yang lebih harmonis dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah Kec. Kalibaru. Sementara salah satu ketua RT, Mab mengucapkan banyak terimakasih kepada Koramil 0825/05 Kalibaru, yang telah menyelenggarakan kegiatan komonikasi sosial dengan komponen masyarakat sebagai mana untuk menjalin komonikasi antara aparat terkait dan masyarakat. Menurut salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Peduli Indonesia (GEMPA) yang sangat peduli terhadap keutuhan NKRI juga terhadap pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat, sangat mendukung apa yang telah dilakukan TNI khususnya koramil 0825/05 Kalibaru, diantaranya mengawal keamanan teroterial juga pertanian dan pembangunan yang diprogramkan pemerintah.(MS/TIk)

Bupati Banyuwangi Harus Segera Mencopot Jabatan Kepala Desa Kalibaru Wetan Seorang pelapor Wahid Hadi S.Pdi meminta Bupati Banyuwangi, untuk mencopot Kades Kalibaru Wetan Siti Su’adah, sehubungan telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan perkara korupsi.

Banyuwangi, Laras Post – Wahid Hadi yang juga Guru Madrasah Ibitidaiyah Nurul Fatah mengungkapkan, pihaknya selaku pelapor dugaan perkara korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2013 dan Tahun anggaran 2014 Desa Kalibaru Wetan, telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Unit Tipikor Polres Banyuwangi, yang telah menetapkan Kades Kalibaru Wetan Siti Su’adah sebagai tersangka. Menurutnya, Penyidik Tipikor Polres Banyuwangi juga telah mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Wahid Hadi menyebutkan Bupati Banyuwangi harus segera mencopot Kade Kalibaru Wetan. Menurutnya hal tersebut harus dilakukan Bupati Banyuwangi karena mengacu pada undangundang No. 6 Tahun 2014 Pasal 42

Wahid Hadi S.Pdi Guru MI Nurul SILVA) terkait pemberhentian kepala desa yang isinya menyebutkan Kepala Desa diberhentikan sementara oleh bupati/Wali Kota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, Terorisme, Makar, dan/atau tindak pidana Keamanan Negara. Wahid Hadi juga menyatakan, apabila Bupati Banyuwangi tidak segera memberhentikan sementara Kades Kalibaru Wetan maka dengan terpaksa terpaksa dirinya akan menurunkan secara paksa Kades Kalibaru Wetan dengan gerakan massa. Selain itu, dia menyatakan

Foto:dok

Fatah dan Kabag Pemerintahan Kabupaten banyuwangi (ANACLETO DA Tipikor Polres Banyuwangi harus segera menahan Kades Kalibaru Wetan, karena ketika Kades Kalibaru Wetan masih menjabat dan belum ditahan, kemudian dana ADD dicairkan dikwatirkan akan mengulangi perbuatannya menyalagunakan dana ADD lagi. Sementra Kabag Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi Anacleto Da Silva menjelaskan, terkait dengan SP2HP yang diberikan kepada pelapor dana ADD Desa Kalibaru Wetan Prosedur semacam itu dia belum tahu. Menurutnya laporannya mesti kepada Bupati bukan kepada pelapor

harusnya mekanismenya seperti itu, bahkan terkait dengan penetapan tersangka Kepala Desa Kalibaru Wetan pihak Pemda Banyuwangi belum terima surat dari Tipikor Polres Banyuwangi. Ia mengakui Bupati memberikan ijin tertulis kepada penyidik untuk melakukan penyidikan kepada Kepala Desa yang statusnya tersangka. Kemudian menurutnya terkait pemberhentian sementara Kepala Desa yang statusnya tersangka sudah ada prosedurnya tidak perlu ada pengajuan dari bawah karena semuanya sudah diatur. (Mtf/ Ilham)

MCW Sesalkan Kebiasaan Copas Anggaran

Juara Volly Plastik, WDS. B Sang juara Berfoto bersama

FOTO: Al

WDS.B Rajai Tournament Gondanglegi CUP Malang, Laras Post - Pertandingan bola Volly Plastik Gondanglegi CUP, yang diselenggarakan oleh Pemuda Murcoyo RT 18 di Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kab Malang, kini sudah memasuki babak final. Pada babak Final, Kamis (19/5/2016) malam, yang mempertandingkan WDS. A dari Kecamatan Wajak dan WDS. B juga dari Kecamatan Wajak berlangsung cukup seru dan WDS. B keluar sebagai juara. Sebelumnya dilaksanakan pertandingan perebutan juara ke-3 antara Tim Arkambur dari Kec Turen dan Tim Combat  dari Kec Pagak, yang dimenangkan oleh Combat dengan skor telak 3-0. Salah seorang pemain terbaik dari WDS. B, Triaji menyatakan, bahwa timnya selama ini melaukan latihan secara rutin sehingga mampu menampilkan permainan terbaik. “Kami berlatih voli setiap sore. Walaupun kami sering terpisah karena sebagian besar tim kami punya aktivitas di luar Kota, namun kekompakan kamilah yang membuahkan kemenangan,” ujar Lulu yang juga pemain handal dari WDS. B menambahkan. H.Gunawan, SH. M.hum, salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, didampingi Kepala Desa Gondanglegi Wetan, H. Masrudi Firmansyah, juga sempat hadir dan sekaligus menyerahkan hadiah bagi para pemenang serta turut mendukung atas terselenggaranya tournamen kali ini. Selain piala kepada juara juga diberikan bonus dari panitia. “Bonus tersebut diberikan guna memberikan apresiasi atas kerja keras para pemain, sehingga dari seluruh tim bola voli khususnya para pemenang agar lebih meningkatkan lagi peforma dan terus berlatih dan bila perlu ajang ini bisa terus di selenggarakan pada tahun berikutnya,” ungkap putra daerah Gondanglegi tersebut. H. Masrudi menambahkan, dirinya selaku kepada desa setempat sangat berterima kasih atas partisipasi masyrakat Gondanglegi. Dia berharap agar kegiatan kali ini bisa menjadikan awal untuk kepedulian masyarakat terhadap olahraga. Ketua panitia pelaksana kegiatan Saipul mengatakan, bahwa bonus tersebut merupakan suatu penghargaan yang diberikan oleh panitia dan sumbangsih serta partisipasi masyarakat Gondanglegi khususnya warga RT 18, kepada para pemain yang telah keluar sebagai juara. “Ketika mereka punya prestasi maka akan diberikan penghargaan,” ujarnya. Saiful menjelaskan, untuk juara 1, panitia memberikan hadiah trofi dan bonus sebesar Rp 6 juta. Juara II trofi serta bonus Rp. 3 juta, sedangkan juara ke III mendapat trofi  dan bonus Rp.2 juta, serta juara ke 1V, trofi dan bonus sebesar Rp.1juta. (al)

Malang, Laras Post - Malang Corruption Watch Malang (MCW) dalam pers rilisnya mengkritisi perihal fenomena copy paste program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang. MCW menyebutkan adanya “kebiasaan copy paste” anggaran (20102016) terkesan tidak memenuhi kebutuhan riil masyarakat dan menjadikan birokrat malas berfikir, tidak inofatif serta minimnya intervensi pemerintah. Ada tiga sektor yang dicermati MCW dari sejumlah sektor, diantaranya, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga. Hasil riset MCW yang menggunakan Location Quotient (LQ), semisal, sektor pertanian yang menjadi produk unggulan kabupaten. Program pembangunan sesuai misi RPJMD dinilai tidak sesuai dengan hasil PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) per tahun. Padahal misi RPJMD yakni “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Ketua staf Divisi Penelitian MCW Malang, Ulumuddin menguraikan, pada tahun 2010, sektor pertanian masih menguasai 27,47%, tahun 2014 turun menjadi 24,74%. “Anggarannya hampir selalu diulang baik program dan kegiatannya. Jadi terkesan, ekonomi tumbuh karena masyarakat itu sendiri dan minim intervensi pemerintah,” urainya. Menurutnya, pihaknya juga menemukan sejumlah program yang sama dari tiap tahun, hal ini mencerminkan karena kurangnya perhatian Pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat secara optimal serta kurang mengakomodir hasil dari Musrenbang. “Dari PDRB, dinilai ada indikasi bahwasanya, Pemerintah tidak mendukung sepenuhnya pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian. Tidak inovatif, dan hanya memakai teknokrasi birokrat atau usulan birokrat, ” ungkap Ulumuddin. Maka tak heran bila Kabupaten Malang masih di bawah Banyuwangi dan Kota Malang. yang lebih ironisnya lagi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Bupati terpilih dapat secara bijak mencermati dan menggerakkan seluruh birokrasi-birokrasi yang membidangi Hal tersebut. Kepada kepala pemerintahan yang baru periode 2016-2021,Ulumuddin menyarankan bahwa ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Pertama, merubah mental birokrat dan bisa membaca kebutuhan masyarakat. Kedua, perlu perbaikan mekanisme pembuatan anggaran dan yang ketiga, sinkronisasi perencanaan dengan pembangunan. dia juga menambahkan“Soal fenomena copy paste itu menunjukkan para birokrat malas berpikir, yang sebenarnya para birokrat tersebut harus inovatif,”tambahnya. “Ada support ke daerah, cermati musrenbang, dan perlu libatkan anggota dewan tentang pembacaan kebutuhan masyarakat,” papar Ulumuddin, kepada awak pers. Dalam rilis persnya, MCW Malang juga menyampaikan dan berharap kepada, H Rendra-Sanusi sebagai kepala daerah Kabupaten Malang, agar kinerja 5 tahun mendatang benar-benar dapat dijalankan sesuai amanah dan kehendak publik.(al)

Warga Penggarap EKS Perkebunan Gandusari Mengadu Ke Dewan Blitar, Laras Post - Tak terima temannya ditahan oleh Polres Blitar, sekitar 500 warga penggarap lahan eks perkebunan asal Dusun Sukomulyo, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengadu ke DPRD setempat, pada Rabu (18/5/2016) siang. Mereka menyesalkan atas penahanan itu, apalagi dengan tuduhan mencuri hasil panen di lahan eks Perkebunan Retorejo Kruwuk, yang ada di lokasi desa tersebut. Satu orang yang ditahan itu adalah Sulistianto (46), warga dusun setempat. Sedang, satu orang lagi, Hari Widodo (42), juga warga dusun setempat, baru dijadikan tersangka, bersamaan dirinya dibawa ke Polres Blitar pada 22 April 2016. Namun, Hari lebih beruntung karena tak ditahan. Petugas hanya menahan mobil pik up-nya karena dituduh dipakai

Warga Pengarap EKS Perkebunan Gandusari Melakukan Unjuk rasa

kejahatan, yakni, mengangkut hasil panen dari lahan eks perkebunan tersebut. Usai berorasi sebentar, 10 perwakilan pendemo diterima anggota Komisi 1. Di depan anggota dewan,

Siswa SMP Budi Utama Ikuti UN Dengan Sangat Percaya Diri

FOTO:ASH

kepala sekolah SMP BUDI UTAMA bersama Ketua Yayasan dan Pengawas Yayasan

Badung Bali, Laras Post - Ujian Nasional (UN) tingkat SMP dan Sederajat di selenggarakan mulai tanggal 9 Mei sampai tanggal 12 Mei, termasuk di sekolah SMP Budi Utama Kuta Utara Kabupaten Badung Bali,yang mana siswa yang mengikuti UN sebanyak 123 peserta, putra 58 dan putri 65, para semua peserta itu di tempatkan pada tempat yang sudah di siapkan oleh panitia. Yang di bagi menjadi 7 ruang, 5 ruang besar dan 2 ruang kecil dan setiap ada 2 pengawas.

Daerah (LAKIP) Kabupaten Malang, tiap tahun mendapat nilai C. “Dibanding Banyuwangi dan Kota Malang, kabupaten Malang masih dibawah mereka, ” sebut Ulumuddin sembari menyebutkan sejumlah poin solusi atau saran. Hal lain juga di katakan MCW, terkait wisata yang ada di Kab Malang,masih belum terkemas dengan baik,dan akhirnya belum mempunyai nilai jual yang cukup,jadi wisata yang ada di Kab Malang sangat susah untuk di kenal secara nasional apalagi Internasional dibanding dengan wisata yang ada di daerah lain, seperti Banyuwangi. Menurutnya, wisata pantai di kab Malang masih belum terkemas dan belum memiliki fasilitas yang memadai sebagai tempat wisata atau berlibur. Padahal jika dikemas secara baik (total dalam pembangunan dan pengelolaan), mulai penataan tempat wisata itu sendiri, fasilitas pendukung sampai dengan akses jalan dan promosi maka tidak dipungkiri wisatawan dari berbagai daerah atau mancanegara akan melirik. Sebaiknya,

Pantauan Laras Post di SMP Budi Utama Kuta Utara, Badung Bali pelaksanaan UN SMP 2016 berjalan dengan lancar bahkan Kepala sekolah SMP Budi Utama I Gede Mahardika mengatakan, sekolahnya aman dari isu kebocoran soal, dan kunci jawaban. “Sejak kemarin UN berjalan lancar, soal UN juga tidak kurang apalagi kebocoran jawaban UN juga tidak ada” tegasnya, saat di temui wartawan Laras

Post di ruang kerjanya. Menurut Gede Mahardika, pihak sekolah optimis dengan pelaksanaan UN tahun ini yang, yang penuh kejujuran, sebab sejak awal sekolah juga sudah memberikan bimbingan kepada siswa melalui pengayaan. “Kami panggil orang tua dan siswa untuk di berikan motivasi supaya mereka percaya diri dalam mengerjakan soalsoal UN,” ucapnya. I Gede Mahardika sebagai kepala sekolah juga menghimbau kepada siswa- siswinya yang mengikuti UN, yang sudah di nyatakan lulus supaya tidak melakukan corat- coret baju, tidak berkonvoi dan tidak berbuat hal- hal yang bias mengganggu orang lain. Mahardika menyarankan agar pada saat pengumuman kelulusan memakai pakaian adat Bali, untuk antisipasi terjadinya coratcoret baju dan konvoi. Harapan Kepala sekolah Budi Utama Drs. I Gede Mahardika SPd. MPd berharap kepada pemerintah agar nantinya, pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) yang akan datang supaya setiap sekolah menghormati dan mematuhi aturan yang sudah di tentukan oleh pemerintah, tidak melebihi kuota. ( ASH )

FOTO:sp

Pitoyo menuturkan, kedatangannya itu untuk mengadukan nasib temannya yang ditangkap. Sebab, bukan kali ini saja, warga dilaporkan oleh bekas penguasa eks

perkebunan itu, Sebelumnya, dua warga juga divonis bersalah oleh pengadilan karena dituduh menyerobot lahan di eks perkebunan. “Kami ini petani, nggak paham hukum. Tolong pak dewan, nasib kami ini diperhatikan karena kami khawatir, satu per satu para petani dijadikan tersangka,” ungkapnya. Ketua komisi 1 Endar Suparno, SH, MH, saat ini DPRD bersama instansi terkait sedang menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan provinsi. Untuk menyelesaikan semua masalah pertambangan yang ada di Kabupaten Blitar. “DPRD sudah pro aktif untuk jemput bola memperjuangkan nasib tanah eks perkebunan. Bukan hanya di Dusun Sukomulyo, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar nantinya di seluruh wilayah Kabupaten Blitar,” pungkasya. (sp)

UN 2016 SMPN 4 Abian Semal Berbeda Badung Bali, Laras Post- Pelaksanaan Ujian Nasional 2016 hari pertama tanggal 9 mei 2016, di SMPN 4 Abian Semal Badung berbeda dengan hari- hari pertama pada tahun- tahun sebelumnya. Ujian Nasional SMPN 4 Abian Semal Badung Bali di ikuti oleh 342 siswa, yang terdiri dari 178 Putra dan 164 Putri juga, dimana peserta UN di bagi menjadi 18 ruangan, dalam setiap ruangan di awasi oleh 2 pengawas. Para peserta UN kali ini sangat dari tahuntahun lalu, semua siswa UN dalam mengerjakan soal- soal Ujian terlihat sangat percaya diri, sebab jauh- jauh sebelumnya sudah di adakan pengayaan dan bimbingan agar nantiny para peserta UN dapat mengikuti Ujian dengan percaya diri. Ujian Nasionl 2016 SMPN 4 Abian Semal Badung masih menggunakan Paper Base Test (PBT) karena sekolah ini masih belum siap untuk menyelenggarakan Ujian dengan Sistem UNBK ( Ujian Nasional Berbasis Komputer). Dalam pantauan wartawan Laras Post, Ujian Nasional SMPN 4 Abain Semal berjalan lancar, tenang dan tertib. Menurut Kepala sekolah SMPN 4 Abian Semal I Wayan Sukertha mengatakan “ UN kali ini sangat berbeda sekali dengan UN tahun Kemarin, peserta sangat rileks dan penuh percaya diri”

FOTO:ASH

Kepala sekolah SMPN 4 Abian Semal Drs I Wayan Sukertha M.Pd.H

I Wayan Sukertha mengatakan “ kami panggil orang tua siswa, untuk bersama- sama memberikan motivasi pada Putra- Putrinya, supaya anak- anak mereka dapat mengerjakan soal Ujian dengan rasa percaya diri”. Iwayan Sukertha Menambahkan himbauan kepada semua pengawas agar bersikap netral, jujur dan tegas, begitu juga kepada semua peserta UN tidak boleh membawa tas, buku maupun Handpone kedalam ruang Ujian. Terkait pasca pengumuman kelulusan Kepala Sekolah SMPN 4 Abian Semal menghimbau agar siswanya tidak melakukan corat- coret dan konvoi demi keamanan dan keselamatan siswa sendiri dan juga orang lain. (ASH)

Laras Regional Komitmen Memberikan Kualitas Terbaik Membangun Kabupaten Malang Malang, Laras Post - Dinas Bina Marga Kabupaten Malang sukses melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan karena Bupati Malang, H.Rendra Kresna, sudah banyak meresmikan proyek infrastruktur jalan maupun jembatan, baik di daerah perbatasan kabupaten Malang  maupun di daerah wisata. Disamping itu, saat ini pemerintah Kabupaten Malang mulai memacu sekaligus memrioritaskan pembangunan infrastruktur. Tujuannya sebagai ujung tombak atau titian penggerak untuk memercepat pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sektor pariwisata. Dinas Bina Marga pada 2015 lalu mendapat mandat dari Bupati Malang Dr H Rendra Kresna, Mandat itu, Bina Marga agar berperan sebagai motor penggerak implementasi program perluasan pembangunan ekonomi masyarakat dan pariwisata yang sesuai dengan visi misi Kabupaten Malang. Di sepanjang tahun 2015 lalu, kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Malang berhasil menorehkan capaian kinerja yang terbilang cukup membanggakan dan akan diterapkan lagi pada tahun ini. Di antaranya, kondisi infrastruktur fisik Kabupaten Malang dinilai telah mengalami peningkatan perbaikan. Terbukti, dengan berkurangnya desa-desa tertinggal di Kab Malang. “Secara pribadi saya siap memberikan komitmen tinggi terkait  pelaksanaan yang sudah diberikan Dinas Bina Marga Kab Malang.saya siap mempertanggungjawabkan agar pekerjaan pekerjaan yang ada bisa cepat selesai dan hasilnya bisa maksimal, karena ini menyangkut pembangunan Kabupaten Malang juga,” ungkap Ir Agus Prajitno.MT, Sekretaris Bina Marga Kab Malang, Jumat (27/5/2016) saat ditemui Laras Post di ruang kerjanya. Dalam kontek hitungan pekerjaan memang dianggap berat, akan tetapi selama ini bisa dikerjakan dengan baik. Bahkan, kinerja Bina Marga Kab Malang kini jadi barometer, dan di anggap cukup maksimal terutama pada pekerjaan pemeliharaan dan peningkatan jalan. Agus menjelaskan, “Kami berkomitmen tinggi agar dapat mengerjakan pekerjaan  dengan baik sesuai ketentuan yang di tetapkan. Kami  menerima amanah ini, meski pekerjaan terasa cukup berat, karena banyak kendala baik teknis maupun non teknis, tetapi jika sudah diperintah maka akan dikerjakan dengan baik,” jelasnya.  Tidak dipungkiri memang kinerja Bina Marga Kab Malang selalu mendapat apresiasi, terlihat  di beberapa lokasi pekerjaan secara maraton terus dikerjakan utamanya pengerjaan sapu lobang (SALOB) dalam kurun waktu satu tahun anggaran di stiap tahunnya, dan hal tersebut sudah menjadi salah satu program Bina Marga Kab Malang. Pengerjaan sapu lobang (SALOB) ini akan terus mengacu pada tahun tahun  sebelumnya yang bisa dikerjakan selalu cepat, juga seperti peningkatan jalan,pembangunan jembatan serta pembangunan drainase selalu dikerjakan dengan cepat dan tepat waktu. Menanggapi hal tersebut Agus menambahkan dan menyatakan, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang sama dengan kabupaten lain, harus ada regulasi yang sama hampir di semua daerah. Jadi, pekerjaan itu dilaksanakan setelah anggaran disahkan, yaitu di kisaran bulan ketiga. Masih kata Agus pada sisi objektif, beberapa jalan rusak bukan semua tanggungjawab Pemda Kabupaten  Malang, akan tetapi ada juga  kewenangan pemerintah provinsi dan pusat, justru jika dikerjakan Pemda maka akan menyalahi aturan dan hukum serta Pemda Kab Malang juga tidak mau ketika beritikad baik, tetapi terjebak hukum yang ada, pungkasnya. (al/ed)

Kadindik Himbau, Pihak Sekolah Patuhi Undang-Undang Malang, Laras Post - Program Pendidikan nasional atau yang lebih dikenal dengan program Pendidikan wajib belajar 9 tahun dan program Pendidikan gratis, hingga saat ini masih Jadi polemik pada kalangan masyarakat di negeri ini khususnya di kabupaten Malang. Pasalnya, dengan adanya program pemerintah tersebut dan juga banyaknya di temui spanduk yang bergantungan, baik di pusat FOTO:al keramaian maupun di pinggir Kepala Dinas Pendidikan Kab Malang, Ir pinggir jalan yang bertuliskan Budi Iswoyo,MM “Pendidikan Gratis” namun kenyataannya belum juga di rasakan sepenuhnya oleh masyarakat pada umumnya, khususnya di Kab Malang. Kepala Dinas Pendidikan Kab Malang, Ir Budi Iswoyo,MM menjelaskan, bahwa program pemerintah melalui program wajib belajar 9 tahun, kini sudah dirubah menjadi program wajib belajar 12 tahun. Jadi, jelas Budi, bagi masyarakat tidak ada lagi alasan untuk tidak menyekolahkan anak- anaknya, cuma karena kendala tidak mampu untuk membiayai sehingga tidak bisa mengenyam Pendidikan. karena program wajib belajar 12 tahun sudah di biayai sepenuhnya oleh pemerintah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas dan sederajat. “Tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak menyekolahkan anaknya,karena sekarang semua biaya Pendidikan sudah di tanggung sepenuhnya oleh pemerintah”, jelas Budi, Kamis (26/5/2016) lalu, kepada Laras Post di ruang kerjanya. Ketika disinggung mengenai adanya keluhan dari salah satu orang tua siswa, bahwasanya anaknya tidak di perbolehkan mengikuti Ujian Sekolah di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Malang Selatan, dengan alasan karena belum melunasi iuran bulanan, Budi mengatakan, hal ini jangan sampai terjadi karena sangat jelas bahwa lembaga tersebut sudah melnggar aturan yang sudah di tetapkan dalam UU Pendidikan Nasional, dan tidak ada alasan untuk para siswa tidak mengukuti ujian Nasional apalagi ujian Sekolah,karena ujian sekolah sifatnya wajib. “Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti ujian nasional apalagi ujian sekolah karena ujian sekolah sifatnya wajib,dan kesimpulannya dalam program Pendidikan nasional wajib belajar 12 tahun ini,tidak ada pungutan biaya Pendidikan, mulai dari pendaftaran hingga iuran apapun, kecuali itu bentuknya sukarela” pungkas Budi Iswoyo. (al)

3

15

Sabtu, 16 maret 2013

Edisi 68 / TH IV / 30 Mei - 12 juni 2016

Ratusan Warga Tuntut Tambang Kapur Tutup Ratusan warga desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan Blitar, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD setempat, pada Rabo (25/5/2016). Blitar, Laras Post – Warga  menuntut pemerintah tegas kepada pemilik tambang kapur milik CV. Mojoagung yang kembali beroperasi. Padahal sebelumnya Polres Blitar sudah melakukan penutupan sementara tambang kapur tersebut.  Pasalnya tambang kapur atau gamping itu dianggap sangat meresahkan warga, selain suara bising juga merusak lingkungan, seperti limbahnya yang mencemari sumur sumber air warga. Permasalahan mendasar lainnya juga terjadi dalam proses memperoleh ijin usaha pertambangan (IUP). Dimana ijin usaha pertambangan sudah diterima sejak 23 november 2011. Namun rekomendasi dan dokumen Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup

(UKL dan UPL) pengelolaan tambang batu kapur terdebut baru selesai pada 30 desember 2011. “Ini seperti ada kejar tayang pembuatan rekomendasi,” ungkap Triyanto, koordinator aksi Blitar Selatan Menggugat (BSM). Selain itu mereka juga menuntut agar tambang kapur tersebut berhenti beroperasi sampai ada titik temu yang jelas. Mengingat saat ini Polres Blitar juga masih melakukan penyidikan kepada pemilik tambang Nur Kholis. “Sebaiknya jika saat ini kepolisian sedang melakukan penyidikan pihak tambang juga harus berhenti beroperasi sementara untuk menghormati proses hukum”, lanjutnya. Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbagpol) Kabupaten Blitar, Mujianto usai menemui pendemo menyatakan, jika pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menutup tambang. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) telah mencabut kewenangan Pemda dalam mengeluarkan perizinan, termasuk izin tambang. Sehingga secara otomatis Pemkab juga tidak memiliki

FOTO:sp

Ratusan warga desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan Blitar, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD

kewenangan untuk menutup tambang. “Pemkab hanya memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi saja,” kata Mujianto. Sejauh ini Pemkab sudah melakukan koordinasi provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan semua permasalahan tambang yang di Kabupaten Blitar. Termasuk tambang batu kapur desa Plumpungrejo. Menanggapi hal itu anggota komisi tiga Andi Widodo menyatakan, jika dalam waktu dekat akan segera

memanggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Termasuk beberapa dinas yang diduga memberikan rekomendasi “kejar tayang” kepada tambang kapur Plumpungrejo. “Yang jelas kami akan segera melakukan rapat khusus, dan memanggil dinas-dinas terkait seperti Badan Lingkungan Hidup, dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang, serta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” ungkapnya. (sp)

Sembilan Binaan LPKA Blitar Ikut UN Bersama Siswa SMP Lainnya Blitar, Laras Post - Sebanyak sembilan anak dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar, diantarkan untuk mengikuti Ujian Nasional (UN) setingkat SMP/MTs bersama siswa lainnya, pada Senin (9/5/2016) lalu. Dalam pengawalan ketat petugas, mereka mengenakan seragam biru putih diantarkan dengan satu mobil menuju tempat pelaksaaan UN di SMPN 1 Garum Kabupaten Blitar, sekitar pukul 06.30 WIB. Kasi Binadik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kls 1 Blitar, Andik Ariawan mengatakan, untuk pelaksanaan UN tahun ini biar kelihatan sama, pihaknya memang menyuruh mereka memakai seragam biru putih. Jika pada tahun sebelumnya seragam hitam putih dinilai membedakan dengan peserta Unas yang lain. Ia mengatakan, para pelajar itu di dalam lapas tetap mendapatkan pendidikan seperti anak pada umumnya. Mereka setiap hari juga ada jadwal untuk bersekolah termasuk berbagai kegiatan ekstra sekolah. Bahkan, mereka juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk bacaan, dengan adanya perpustakaan di dalam lapas. Dengan itu, mereka juga bisa semakin memperdalam keilmuan mereka. Para pelajar yang mengikuti UN

FOTO:ASH

Sembilan anak dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar mengikuti Ujian Nasional (UN) setingkat SMP/MTs bersama siswa lainnya.

itu, kata Andik, terlibat berbagai kasus, seperti tindak asusila, narkotika, serta berbagai kenakalan remaja lainnya. Mereka juga sudah menjalani masa hukuman di dalam lapas, antara dua pertiga ataupun setengah dari total masa tahanan. Sebelum menjalani ujian, mereka berangkat bersama-sama. Mereka juga diantar ujian dengan naik mobil dan mendapatkan kawalan yang ketat dari petugas lapas. Bukan hanya di dalam kendaraan, mereka juga dijaga ketat saat ujian berlangsung.

Kelima anak itu menjalani ujian dengan para siswa lainnya dari SMPN I Garum, Kabupaten Blitar. Mereka mengikuti ujian di ruang 26 sekolah yang berada di Desa Slorok, Kecamatan Garum tersebut. UN tingkat SMP/MTs di Kabupaten Blitar diikuti oleh 10.588 siswa tingkat SMP dan 4.602 siswa tingkat MTs. Mereka mengikuti UN hari pertama dengan pelajaran Bahasa Indonesia, hari kedua Matematikan, hari ketiga Bahasa Inggris, dan hari terakhor Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Sementera itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Blitar Bambang Setiadji mengatakan UN di hari pertama ini berjalan dengan cukup lancar. Hal itu terlihat dari berbagai kunjungan ke sejumlah sekolah serta laporan dari petugas. Kunjungan itu dilakukan oleh muspida Kabupaten Blitar. “UN berjalan cukup lancar, dan kami harapkan tidak ada masalah berarti ke depannya,” kata Bambang. Dari sembilan anak tersebut, yang satu sudah bebas dari masa pembinaan, hanya saja waktu mendaftar sebagai peserta UN SMP, dia tercatat sebagai warga binaan di lapas anak tersebut. Untuk delapan lainnya, tambah Andik, rata-rata merupakan anak binaan yang melanggar UndangUndang Perlindungan Anak. Mereka yang mengikuti UN SMP tahun ini berasal dari berbagai wilayah di Jawa Timur, diantaranya dari Ponorogo, Kediri, Trenggalek, Sumenep dan dalam Kota Blitar sendiri. Selama menjalani pembinaan, mereka setiap hari menerima pelajaran dari guru yang didatangkan LPKA selama 3 jam per harinya. Sementara, ke delapan anak ini harus menjalani masa pembinaan antara satu sampai paling lama lima tahun. (adv sp)

Mayoritas Keluhan Pelayanan Kesehatan Datang Dari Pasien BPJS Kebumen, Laras Post - Sebagian besar keluhan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah(RSUD) Jendral Soedirman Kebumen maupun di RS swasta di Kebumen berasal dari pasien BPJS. Hal itu diungkapkan dalam diskusi tematik pelayanan publik RSUD Jendral Soedirman Kebumen bersama sahabat Ombudsman Kebumen di Vitenan Resto, belum lama ini. Hadir pada kesempatan tersebut direktur RSUD Kebumen, Dinas Kesehatan Kebumen, direktur BPJS Kebumen, LSM, Ormas dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pantauan Muhlisin, kebanyakan pasien yang mengeluhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit Kebumen merupakan pasien BPJS. Keluhanya juga beragam, mulai harus melengkapi foto copy kartu BPJS saat melakukan administrasi pasien. Apabila foto copy BPJS belum ada, pasien belum bisa dilayani. Kemudian terkait dengan masa perawatan bagi pasien BPJS, tak sedikit dokter yang menganjurkan pulang pasienya meski belum sembuh total. Misalnya saja pasien sudah dianjuran pulang setelah dirawat selama tiga hari, alasannya karena sesuai aturan BPJS perawatan pasien hanya tiga hari. Selain itu ada pula keluhan terkait terbatasnya dokter di RSUD Kebumen, akibatnya pasien menumpuk dan harus menunggu

lama. Dilain sisi tak sedikit pula ruangan dibangunan RSUD Kebumen yang lembab atau bahkan rembes ketika hujan. Banyaknya bangunan RSUD yang bocor dikhawatirkan justru menjadi sarang bakteri, sehingga tidak steril bagi pasien. “Terkait berbagai keluhan pelayanan di rumah sakit tersebut hendaknya bisa segera diberikan solusi. Bahkan tidak hanya untuk RSUD Jendral Soedirman Kebumen, namun juga untuk sejumlah rumah sakit swasta yang ada di Kebumen,” harap pengurus sahabat Ombudman Kebumen tersebut. Direktur RSUD Jendral Soedirman Kebumen, dr Bambang Suryanto mengungkapkan bahwa terkait berbagai keluhan yang di RSUD Kebumen pihaknya terus berupaya memperbaikinya. Terkait dengan foto copy kartu BPJS yang diminta diawal pendaftaran, itu karena terkadang pihak keluarga pasien lupa jika tidak diminta diawal saat melakukan administrasi. Mengingat jika kelengkapan administrasi tidak segera dipenuhi, pihak rumah sakit juga akan kesulitan untuk mengklaim biaya perawatan ke BPJS. Untuk banyaknya bangunan gedung RSUD yang bocor, sebenarnya pihak RSUD hanya menempati. Karena pembangunan RSUD dibangun oleh Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Kebumen. Meski demikian pihak RSUD Kebumen akan selalu berupaya memperbaiki pelayanan

FOTO:Beniyanto

diskusi tematik pelayanan publik RSUD Jendral Soedirman Kebumen bersama sahabat Ombudsman Kebumen di Vitenan Resto, belum lama ini

dan perbaikan gedung yang bocor. “Sebagai bentuk pelayanan kepada publik, kita juga sudah menyediakan berbagai sarana informasi maupun pengaduan bagi masyarakat maupun pasien. Misalnya melalui kotak pengaduan di RSUD Kebumen, facebook, website, nomor kontak bahkan pin BBM,”ungkap dr Bambang. Direktur BPJS Kebumen, I Gusti Ayu Mira S mengungkapkan sebenarnya untuk pelayanan perawatan BPJS tidak ada batasan. Mungkin jika ada dokter yang menyampaikan bahwa untuk pasien BPJS ada batasan hari untuk pelayanan kesehatanya, itu karena ada kesalahpahaman atau miskomunikasi. Perwakilan Ombudsman RI wilayah Yogyakarta, Dahlena mengatakan

bahwa fasilitas informasi maupun pengaduan terhadap pelayanan public merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintahan maupun swasta. Bahkan hal itu wajib disosialisasikan agar masyarakat luas mengetahuinya sebagai wujud ketransparasian penggunaan anggaran Pemerintah. Terlebih untuk anggaran untuk kesehatan dari Pemkab Kebumen tahun 2016 ini sebesar 96 miliar. “Berdasarkan aturan, anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk kesehatan disetiap kabupaten/kota minimal 10 persen diluar gaji dari APBD. Jika alokasi anggaranya kurang dari 10 persen, tentunya pemerintah kabupaten perlu melakukan evaluasi,”jelas Dahlena.(beniyanto/Walyo)

Acara Pelepasan 328 Siswa-Siswi SMK PGRI 1 Badung Badung Bali, Laras PostKepala SMK PGRI 1 Badung Dr. Drs I Made Gede Putra Wijaya SH, M.Si Melepas 328 siswa-siswi, yang terdiri dari 3 jurusan, jurusan Akomodasi Perhotelan, Jasa Boga, dan Teknologi Informatika, pada Kamis (19/5/2016) di Ballroom Hotel NIKKI Denpasar. Pada kesempatan itu, Putra Wijaya mengatakan, lulusan tahun ini merupakan angkatan yang ke-23. “Sekolah kami khusus di bidang pariwisata, makanya sudah banyak yang ikut andil

dalam dunia pariwisata di Bali,” ujarnya. Kepala SMK PGRI 1 Badung menegaskan, bahwa semua siswanya sudah dipersiapkan dengan matang, agar para lulusan dari SMK PGRI 1 Badung siap bekerja di bidang kepariwisataan, selain di bekali ilmu dari sekolah pihaknya juga membawa anak didiknya ke beberapa Hotel yang merupakan mitra kerja sekolah yang terletak di Desa Latu, Gerih, Abian Semal, Badung Bali. Selanjutnya Putra Wijaya me-

nyampaikan demi meningkatkan kompetensi dan kwalifikasi para lulusannya, pihak sekolah bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Widya Mandiri, guna mendapatkan sertifikasi setara dengan DI dan DII sebagaimana yang di persyaratkan bagi lulusan SMK sebelum masuk ke bursa kerja. Di pihak lain Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (KADISDIKPORA) Kabupaten Badung Drs.I Ketut Widya Astika MM mengatakan “ kami menyam-

but baik, Yayasan Wahan Widya Mandiri akan dibuka, LPK Widya Mandiri yang akan beroperasi pada tahun ajaran 2016 – 2017. “Kami sangat berterimakasih atas gagasan yang didirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK ) Widya Mandiri yang didirikan oleh Dr. Drs. I Made Gede Putra Wijaya SH.M.Si selaku pemilik dan ketua yayasannya, Kami harapkan nantinya bagi lulusan SMK akan lebih berkwalitas di bidang usaha kepariwisataan,” pungkasnya. (ASH)

Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Badung Bali beserta para Guru

FOTO:ASH

2

RAGAM ragam

16 16

EDISI / TH. - 12 JUNI 2016 Edisi 6868 / TH IV /IV30/ 30 MeiMEI - 12 juni 2016

PERINGATI HARI LAHIR PANCASILA

Kapendam Jaya Raih 3HQJKDUJDDQPeace Of Mind

Presiden Napak Tilas

Selama tujuh puluh satu tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mampu melampaui berbagai dimensi perubahan sosial, bahkan multidimensi persoalan bangsa, dan tetap kokoh menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jakarta, Laras Post - Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 di Bandung, Jawa Barat, pada tahun ini, akan digelar secara berbeda de­ ngan peringatan pada tahun sebel­ umnya. Kali ini Presiden Joko Wido­ do (Jokowi) bersama­sama dengan .HWXD 0355, =XONLÁL +DVDQ SDUD pimpinan MPR­RI, dan seluruh tamu undangan direncanakan akan mengikuti acara Napak Tilas, dengan berjalan kaki dari Gedung Merdeka ke Penjara Banceuy, Bandung. Penjara Banceuy dibangun Be­ landa tahun 1877, dan pada tang­ gal 29 Desember 1929, Bung Karno, Maskoen, Soepriadinata dan Gatot Mangkoepraja ditangkap Belanda di Yogyakarta dan dijebloskan ke Penjara Banceuy, Bandung selama 8 bulan.

Presiden Joko Widodo.

Di penjara inilah, Bung Karno kemudian menyusun pledoi yang sangat terkenal dengan judul, Indo­ nesia Menggugat. Humas Sekretariat Jenderal (Setjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR­ RI) dalam siaran persnya pada Jumat (27/5/2016) mengemukakan, selain Napak Tilas ke Penjara Banceuy, rangkaian kegiatan digelar dalam Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Pada 30 Mei pukul 13.00 mis­ alnya, di Gedung Merdeka, digelar acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat bertema Peringatan Pidato

FOTO: SG

Bung Karno Menggali Pancasila. Selanjutnya, pada 30 Mei 2016 pukul 20.00, di Jalan. Dr. Ir. Sukarno, Bandung, juga akan digelar pagelar­ an seni budaya Wayang Golek de­ ngan lakon Semar Tandang. Kemudian pada 31 Mei 2016 pukul 09.30, di Universitas Padjad­ jaran, akan digelar acara Seminar Nasional Kebangsaan dengan tema “Pancasila Ideologi Bangsaku, Got­ ong Royong Semangat Negeriku”. Narasumber yang akan tampil da­ lam acara ini adalah Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universi­ tas Padjadjaran Dr. Bagir Manan, SH,

MCL, dan Guru Besar Sosiologi Per­ tanian Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA. Mengenai pemilihan tema Pan­ casila Ideologi Bangsaku, Gotong Royong Semangat Negeriku itu, Humas Setjen MPR­RI dalam siaran persnya mengatakan, tema itu men­ jadi penting dikupas sebab, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah tercatat bahwa para pendiri bangsa telah membuat pilihan cer­ das dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar berdirinya negara In­ donesia merdeka. “Pilihan menjadikan Pancasi­ la sebagai dasar negara Indonesia merdeka dapat diterima oleh seluruh komponen bangsa, karena nilai­nilai Pancasila pada dasarnya bukan hal yang baru tetapi sudah lama hidup, tumbuh dan berkembang sebagai akar budaya bangsa Indonesia,” bunyi siaran pers itu. Sejarah mencatat pula, selama tujuh puluh satu tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah pula mampu melampaui berbagai dimensi peru­ bahan sosial, bahkan multidimensi persoalan bangsa, dan tetap kokoh menjadi landasan dalam penyeleng­ garaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kedudu­ kan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, seperangkat nilai yang menjadi sumber dari segala VXPEHU KXNXP DGDODK EHUVLIDW À­ nal dan tidak ada lagi ruang untuk mempersoalkannya. (her, sg, ram)

3HQJDPDQDQ2OHK3DVSDPSUHV+DUXV7HWDS6HVXDL623 Jakarta, Laras Post – Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) harus menyesuaikan diri dengan karakter obyek yang diamankan. Na­ mun tetap harus sesuai dengan Stan­ dard Operating Procedure (SOP). Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, Paspam­ pres bertugas melakukan pengaman VVIP kepada Presiden maupun Wakil Presiden dan kemudian dan mantan Kepala Negara. Juga mengamankan tamu nega­ ra sekelas Kepala Negara, sebab itu Paspampres harus menyesuaikan dengan obyek yang jadi sasaran pengamanan. “Bukan obyek yang diamankan yang menyesuaikan diri dengan Paspampres,” ujarnya saat serah­terima jabatan Komandan Paspampres, dari Mayjen TNI Andi­ ka Prakasa kepada Brigjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, pada Rabu (25/5/2016) di Markas Komando Paspampres, Jalan Tanah Abang II, Jakarta Pusat. Namun, Gatot juga berpesan, pengamanan tetap harus dilakukan sesuai dengan standard operating procedure (SOP). “Paspampres me­ ngamankan obyek simbol negara. Siapapun yang diamankan, harus selalu mempelajari SOP­nya dan menyesuaikan,” kata Gatot. Lebih lanjut Gatot berpesan, Paspampres tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apa pun. Sebab itu, Paspampres terus meningkatkan profesionalitas, kewaspadaan, dan naluri intelijen. Selain itu menurut­ nya, Paspampres juga dalam melak­ sanakan tugas tak boleh sendiri namun harus bekerjasama dengan semua pihak. Panglima TNI menegaskan, tugas yang diemban Paspampres memiliki kekhususan dan kekhasan tersendi­ ri. Disamping bernilai strategis, juga penuh dinamika dan tantangan, yang setiap saat datang mengha­ dang. Hal ini disebabkan posisi dan obyek yang menjadi sasaran utama pengamanan Paspampres, bersifat personal dan merupakan salah satu simbol kenegaraan. Hal tersebut disampaikan Pang­ lima TNI Jenderal TNI Gatot Nur­ mantyo saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Koman­ dan Pasukan Pengamanan Presi­ den (Danpaspampres) dari Mayjen TNI Andika Prakasa kepada Brigjen TNI (Mar) Bambang Suswantono di Mako Paspampres, Jl. Tanah Abang II, Jakarta Pusat, Rabu (25/5/2016). Sebagai simbol kenegaraan, mutlak diperlukan perlindungan, pengawalan dan pengamanan yang bersifat khusus. Sebab, sebagai sim­ bol kenegaraan tentu mencerminkan bangsa dan negara. Artinya, terja­ minnya keamanan simbol negara, berarti mencerminkan keamanan negara kita. “Ingat, kalian adalah prajurit­prajurit terpilih yang memi­ liki dedikasi dan militansi sangat tinggi dalam menjamin keamanan simbol negara,” kata Panglima TNI.

Serah-terima jabatan Komandan Paspampres.

FOTO-FOTO: DOK

Komandan Upacara Sertijab Komandan Paspampres, Kolonel (Mar) Hendro Sawito (Dan Grup C Paspampres) salam komando bersama Pemred Laras Post ,C Herry SL, usai upacara Sertijab Danpaspampres di Mako Paspampres, Jakarta, Rabu (26/05/16).

Mengakhiri sambutannya Pangli­ ma TNI menyampaikan penekanan khusus guna dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan simbol negara, baik seka­ rang maupun di masa mendatang. “Senantiasa meningkatkan keiman­ an dan ketaqwaan dengan dilandasi disiplin dan kewaspadaan tinggi, se­ lalu menjaga soliditas dan solidaritas serta jangan pernah berhenti un­ tuk meningkatkan profesionalisme keprajuritan,” ujarnya. Selaku pribadi dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo men­ gucapkan terima kasih dan penghar­

Jakarta, Laras Post - Kapendam Jaya bersama 11 orang lainnya dari berbagai macam profesi mendapatkan apresiasi Peace Of Mind dari Astra, pada Rabu (25/5/2016) di Wisma Nusantara. Kapendam Jaya mendapatkan penghargaan ini, karena dinilai mampu membangkitkan sema­ ngat, penggali motivasi kerja dan menjadi sumber inspirasi bagi segenap insan penerangan, khusus­ nya penerangan jajaran Kodam Jaya. Menjadi seorang Prajurit TNI AD tidak hanya semata bangga dengan menggunakan baju lo­ reng, melainkan banyak konsekuensi yang harus diterima diantaranya mendahulukan tugas diatas kepentingan pribadi dan keluarga. Selalu berinovasi dan berkreasi berpacu de­ ngan perkembangan informasi serta menggali se­ tiap potensi yang ada dari setiap Prajurit Pendam Jaya itulah yang selalu diaplikasikan oleh Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Inf Heri Prakosa. Atas dasar hal tersebut dan melalui Proses pengabdian tugas sejak lulus dari Akademi Militer pada tahun 1994, Kolonel Inf Heri Prakosa telah cukup memakan asam garam penugasan dari sa­ tuan tempur, staf teritorial, lembaga pendidikan, intelijen hingga saat ini beliau menjabat Kapen­ dam Jaya. Menjadi Kepala Penerangan Kodam Jaya bu­ kanlah suatu hal yang mudah, melainkan harus dapat selalu mengupdate informasi, memper­ siapkan dengan matang pasukan tempur insan penerangan yang selalu siap sedia bergerak demi mendukung tugas Kodam Jaya. Kemauan serta usaha dan kerja keras Kolonel Inf Heri Prakosa saat ini membuahkan hasil yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya mutu produk penerangan Kodam Jaya hingga dapat dija­ dikan tolak ukur bagi satuan TNI AD lainnya. Letkol Inf Heri Prakoso Ponco Wibowo me­ nekankan, agar personel Pendam Jaya dapat beker­ ja lebih dari yang diharapkan serta selalu bekerja GHQJDQKDWLGDQÀNLUDQ\DQJWHQDQJ´,QWLQ\DND­ lau bekerja harus tulus, ikhlas, bertanggung jawab dan jangan pernah mengeluh. Berikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas serta jadikan bekerja sebagai Ibadah,” tegas Kapendam Jaya. (Sugih)

Itjen Kemenag RI Mandul Dalam Menindak Dugaan 0DÀD&316'L.DQWRU .HPHQDJ.RWD0DNDVVDU

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (tengah).

Salam Komando antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (tengah), Mayjen TNI Andika Prakasa (kiri) dan Brigjen TNI (Mar) Bambang Suswantono.

“Untuk melaksanakan tugas se­ perti itu, hanya satu jawaban yang harus diberikan oleh seluruh prajurit Paspampres, yaitu melipatgandakan profesionalitas dan kesiapsiagaan, kewaspadaan, ketulusan, sekaligus keberanian dalam mengemban tugas pokoknya,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Sementara menyikapi perkem­ bangan lingkungan strategis, Pangli­ ma TNI mengingatkan hanya tersedia satu jawaban dan satu tuntutan seka­ ligus satu kiat yang harus dipenuhi oleh seluruh Prajurit Paspampres, yaitu senantiasa meningkatkan pro­ fesionalitas, militansi, kesiapsiagaan dan kewaspadaan. “Semua itu, harus dilaksanakan dengan rendah hati, santun namun tegas, penuh kebanggaan namun tidak berlebihan dan keterpaduan komitmen dalam melaksanakan se­ tiap tugas yang diembankan negara kepada Paspampres,” tegas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Panglima TNI juga mengingatkan, karakter serta sikap dalam melak­ sanakan tugas yang dilakukan oleh Paspampres akan selalu disorot oleh publik. “Semua perilaku, gaya, per­ formance yang ditampilkan oleh para Prajurit Paspampres akan dinilai oleh publik sebagai representasi seluruh prajurit TNI, karena bersinggungan langsung dengan simbol negara dan didalamnya melekat pula simbol TNI,” tuturnya.

FOTO: IST

Kapten Inf. James Abunawar Bastian mewakili Kapendam Jaya Kolonel Inf Heri Prakosa menerima penghargaan Peace Of Mind.

gaan, atas segala pelaksanaan tugas, dedikasi serta loyalitas Mayjen TNI Andhika Perkasa dan kepada pejabat baru Danpaspampres Brigjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, segera integrasikan diri dengan lingkungan tugas yang baru, di jajaran Paspam­ pres, agar tidak terjadi masa transisi apalagi stagnasi, sehingga dinamika dan kinerja satuan kerja dapat terus dipelihara dan ditingkatkan. Hadir dalam upacara tersebut antara lain: Kasad, Kasau, Wakasal, para Asisten Panglima TNI dan Ang­ katan, Kabalakpus TNI serta Dan­ korp Brimob. (Her, Sg, ram)

Makassar, Laras Post - Dugaan manipulasi data penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Makassar terus berkembang. Sementara Ins­ pektorat Jenderal Kementerian RI di Jakarta masih belum dapat mengambil langkah ataupun tinda­ kan hingga sampai saat ini. Seperti diberitakan ditemukan sejumlah ke­ janggalan pada pemberkasan penerimaan CPNS di Kantor Kemenag Kota Makassar, sehingga memicu dugaan pemalsuan berkas yang terlam­ pir dalam Surat Keputusan (SK) tenaga Honorer penyuluh pada beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Makassar. “Dugaan pemalsuan berkas itu diduga me­ libatkan beberapa oknum pimpinan di jajaran Kanwil Sulawesi Selatan serta oknum pimpinan di jajaran Kantor Kemenag Kota Makassar antara lain nama­nama tersebut adalah Kakanwil Propin­ si Sulsel Drs.Wahid Thahir M.Ag, mantan Kepala Kemenag Kota Makassar Abdul wahid SH. MH, mantan Kabag kepegawaian M. Yunus dan Staf Kepegawaian Kemenag Kota Makassar Dra Andi Tenri. Salah seorang sumber mengatakan, nama­na­ ma tersebut sudah dilaporkan kepada Itjen Ke­ menterian Agama RI di Jakarta dan berkas lapo­ ran diterima secara langsung oleh Kabag PHP Drs Khotibul Umam yang disaksikan langsung oleh pimpinan Itjen M Jasin. Namun hingga saat ini be­ lum juga ada langkah­langkah yang diambil. Menurut narasumber lain yang namanya eng­ gan disebutkan, kemungkinan Itjen Kemenag RI enggan menindak lanjuti laporan dugaan adanya PDÀD &316 GL .RWD 0DNDVVDU karena adanya dugaan keterli­ batan adik dari salah seorang Sekretaris Itjen kemenag RI, Dr. H. Hilmi Muhammadi­ ya. Hal ini menjadi catatan dan PR bagi Kementerian Agama RI yang dipimpin oleh Lukman Hakim untuk dapat membenahi segala kekura­ ngan di tubuh Itjen Keme­ nag RI. (Hadi)