Sekretariat Negara Republik Indonesia
PRESENTASI DARI MENTERI PERTAHANAN RI DI GEDUNG DEPARTEMEN PERTAHANAN Senin, 04 Pebruari 2008
KETERANGAN PERS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PRESENTASI DARI MENTERI PERTAHANAN RI DI GEDUNG DEPARTEMEN PERTAHANAN, JAKARTA TANGGAL 4 FEBRUARI 2008
Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Saudara-saudara,
Hari ini saya bersama Wakil Presiden dan sejumlah Menteri berkunjung ke Departemen Pertahanan untuk pertama mendengarkan laporan dari Menteri Pertahanan tentang evaluasi program kerja tahun 2007 dan kedua, prioritas serta agenda kegiatan Departemen Pertahanan pada tahun 2008. Meskipun saya sudah berkunjung ke Markas Besar TNI beberapa waktu yang lalu, tentu saja masalah-masalah pertahanan negara yang tadi dilaporkan oleh Menteri Pertahanan juga terkait erat dengan apa yang dilakukan oleh jajaran TNI, termasuk TNI Angatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Masalah penting yang perlu saya sampaikan kepada Saudara, pertama Departemen Pertahanan terus mengaktualisasikan, melakukan pemutakhiran kebijakan dan strategi pertahanan negara, merespon perkembangan lingkungan strategis dan persepsi ancaman, yang kemudian dari kebijakan itu dituangkan dalam kebijakan pembangunan dan modernisasi kekuatan pertahanan, yang akhirnya muara atau konsekuensi dari situ adalah anggaran yang diperlukan untuk pembangunan kekuatan dan modernisasi sistem persenjataan yang dilakukan oleh jajaran Departemen Pertahanan dan TNI.
Saudara-Saudara,
Dari situ Menteri Pertahanan melaporkan kebijakan, rencana dan program untuk pengadaan alutsista, alat utama sistem persenjataan, yang tentunya sesuai dengan yang diperlukan oleh TNI saat ini untuk kepentingan penangkalan, kepentingan tugas-tugas nyata di waktu damai, dan tentunya apabila ada contingency dan TNI harus bertugas mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara, apa yang dibangun ini bisa dikembangkan secara cepat untuk betulbetul bisa mengemban tugas mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi orientasi dan sasaran adalah membangun, yang kita sebut dengan minimum essential force, kekuatan minimal yang bisa mengemban tugas-tugas tadi. Dengan situasi ekonomi, dengan keadaan anggaran negara yang dimiliki dewasa ini, maka tentu saja ada skala prioritas di dalam membangun kekuatan, memodernisasi persenjataan, termasuk pengadaan alat peralatan yang diperlukan. http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 10 February, 2017, 10:58
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Dalam kaitan ini, maka penggunaan anggaran lebih diprioritaskan pada, untuk kepentingan tugas-tugas nyata, operasi nyata. Dewasa ini, baik operasi militer untuk pertahanan maupun operasi militer selain perang, yang kita kenal dalam undang-undang kita. Kedua untuk kepentingan pendidikan dan latihan, yang ketiga untuk kepentingan kesiagaan, readiness, yang keempat untuk kepentingan pemeliharaan secara menyeluruh, dan yang kelima untuk memberikan kesejahteraan yang layak kepada prajurit kita. Dari semuanya itu tentunya masih diperlukan sejumlah anggaran untuk memodernisasi sistem persenjataan yang kita perlukan. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki, khususnya alokasi anggaran untuk sektor pertahanan.
Saudara-Saudara,
Dalam rapat kabinet terbatas hari ini juga, saya berikan arahan untuk melanjutkan, mendayagunakan industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaan alutsista. Oleh karena itu, kita putuskan sekaligus bahwa kebijakan kredit ekspor yang menjadi sandaran utama pembiayaan pengadaan alutsista di waktu yang lalu akan kita geser menjadi lebih menggunakan komponen dalam negeri, rupiah murni utamanya, agar lebih dicapai efisiensi dan kecepatan di dalam pembiayaan alutsista tersebut. Ini tentu memerlukan pengaturan khusus yang tengah dimatangkan untuk bisa masuk scheme pembiayaan di dalam negeri. Kemudian mendengarkan presentasi dari Direktur Utama PT. Pindad, Direktur Utama PT. DI, Direktur Utama PT. PAL, maka ke depan akan lebih ditingkatkan sinkronisasi, koordinasi dan sinergi antara apa yang dilakukan oleh industri pertahanan tersebut, dengan yang diperlukan oleh jajaran TNI kita, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, agar di satu sisi kebutuhan militer kita bisa dipenuhi oleh industri kita. Di sisi lain, industri kita juga tumbuh berkembang sebagai layaknya sebuah perusahaan yang tentunya memerlukan pendapatan yang makin baik.
Saudara-Saudara,
Kita juga menggarisbawahi meskipun ini masa damai bukan masa perang, tapi tugas-tugas keamanan dalam negeri harus dilaksanakan dengan baik, termasuk tugas-tugas TNI untuk melaksanakan bantuan bagi penanggulangan bencana yang selama ini berjalan baik akan tetap dipertahankan. Dengan demikian kita bisa mengelola keadaan apabila bencana terjadi, terutama pada masa-masa tanggap darurat. Kita juga akan terus mempertahankan partisipasi kita dalam peace keeping missions, misalnya ada sejumlah pelibatan TNI dan Kepolisian di berbagai medan konflik di dunia, kita masih mempertahankan pelibatan kita di Lebanon, dan dalam waktu dekat Kepolisian kita akan ikut melaksanakan tugas di Darfur, di Afrika. Ini menunjukkan bahwa kita, Indonesia, akan terus mempertahankan partisipasi dan kontribusi kita dalam berbagai tugas pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia.
Saudara-Saudara,
Kita juga membahas tadi langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI, terutama saya garisbawahi, gerakan penghematan yang sungguh-sungguh untuk pemakaian listrik, pemakaian bahan bakar minyak dan termasuk pemakaian air. Karena semua itu bergantung atau berkoneksi langsung dengan anggaran yang kita keluarkan, dengan subsidi listrik dan BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah, saya ingin jajaran TNI memberi contoh, sebuah institusi dan instansi yang betul-betul hemat dalam penggunaan listrik, dalam penggunaan BBM, dan penggunaan air.
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 10 February, 2017, 10:58
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Dan kemudian hal terakhir yang kami bahas tadi adalah menyangkut bisnis TNI. Ada amanah Undang-Undang agar pada akhir tahun 2009 dilakukan penyelesaian yang disebut dengan Bisnis TNI. Tentu saja, harus dirumuskan dengan tajam, mana yang dikategorikan bisnis yang tidak tepat dilakukan di lingkungan TNI, dan mana yang sebetulnya tidak berkategori itu. Sebagai contoh koperasi untuk anggota, untuk kebutuhan sehari-hari, yang juga itu ada di instansi mana pun, sesuai dengan Undang-Undang Koperasi, sesuai juga dengan Undang-Undang Dasar 1945, tentunya hal seperti itu tidak berkategori dengan yang disebut dengan bisnis TNI. Yang jelas TNI sendiri, Dephan sudah siap untuk menata kembali semuanya itu sesuai dengan amanah Undang-Undang dan akhirnya yang dilakukan TNI ke depan tentunya sesuatu yang tidak akan mengganggu tugas pokok, namun membantu prajurit dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seterusnya akan dilanjutkan dengan tim yang akan bekerja penuh untuk merumuskan bagaimana penyelesaian dari bisnis di lingkungan TNI.
Itulah hal-hal yang kita bicarakan pada hari ini, Saudara-Saudara. Apakah ada pertanyaan?
(dilanjutkan dengan tanya jawab dengan para wartawan)
Wartawan:
Siang Pak. Wisnu Dewabrata dari Kompas, Pak. Mau menanyakan mungkin yang terakhir, Pak SBY. Soal bisnis TNI, selama ini juga masih dipertanyakan soal kelanjutan PP Penertiban Bisnis TNI yang masih belum tuntas. Kemarin dari TSTB juga Pak Saidi juga mempertanyakan deadline sudah dekat tapi Timnas belum bisa dibentuk karena PP-nya sendiri belum selesai dari Presiden. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak.
Presiden : Sebenarnya bukan pada PP atau Perpres-nya tetapi konsep, desain dan arah dari penyelesaian bisnis TNI itu seperti apa. Tahapan sekarang ini sudah cukup gamblang sebenarnya bagaimana arah dan konsep penyelesaian bisnis TNI ini. Oleh karena itu dari kerangka waktu yang masih ada dan saya pandang masih cukup tersedia waktu untuk menuntaskan ini, dan dalam waktu dekat tim akan bekerja sekali lagi penuh, akan bekerja intensif untuk memenuhi target waktu sesuai dengan amanah Undang-Undang untuk menyelesaikan permasalahan bisnis TNI ini.
Wartawan:
Saya Luhur dari Detik.com. Mungkin saya tujukan kepada Pak Juwono, Pak Menhan. Begini Pak, terkait dengan yang disampaikan Pak Presiden mengenai penghematan di dalam anggaran pembelanjaan alutsista tadi Pak, apakah untuk tahun 2008 ini ada rescheduling terhadap pengadaan alutsista?
Presiden: Nanti Pak Juwono akan saya persilakan untuk menjawab. Kalau tidak ada yang ditujukan kepada saya, masih ada? Silakan.
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 10 February, 2017, 10:58
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Wartawan: Saya Marcus Junianto dari Media Indonesia Pak. Kemarin baru saja ada berita duka, enam prajurit marinir kita tewas dalam latihan Pak, karena kendaraan amphibi mereka terhempas ombak. Selama ini dan sudah berkali-kali sebenarnya masalah alutsista menjadi satu permasalahan bagi TNI kita. Masalahnya, kalau kita perhatikan sampai sejauh ini belum ada arah dari pemerintah yang kelihatan jelas, apakah akan terus mempertahankan pola lama, pola peremajaan, karena misalnya kendaraan amphibi yang kemarin itu sebenarnya kan sudah tua, sejak tahun 60-an, Pak. Apakah dalam pertemuan tadi tidak ada sama sekali, misalnya jangka waktu tertentu bahwa semua kendaraan-kendaraan tua tidak boleh dipakai lagi. Apakah tidak akan ada kebijakan semacam itu, karena kalau tidak akan ada banyak lagi prajuritprajurit kita yang berkemampuan handal akan tewas hanya karena peralatan yang seharusnya sudah tidak dipakai lagi. Terima kasih Pak.
Presiden:
Baik. Arah pemerintah jelas ada, dan sebetulnya beberapa waktu yang lalu sudah kita keluarkan kebijakan kita kepada pimpinan TNI dengan jajarannya, agar alat utama sistem persenjataan, kapal laut, pesawat, yang sudah sangat tua untuk di-grounded, untuk di-base out, termasuk misalkan C-130 Hercules tahun 60-an, termasuk tank amphibi yang umurnya kurang lebih sama. Dan tadi kita bahas, kita putuskan, dan saya perintahkan sekali-lagi untuk betul-betul menghentikan, bahkan saya akan memberikan sanksi bagi pimpinan-pimpinan jajaran TNI yang tidak mengindahkan perintah ini. Karena itu berkaitan dengan safety, dengan nyawa prajurit, yang tentu harus kita letakkan dalam letaknya yang tinggi.
Oleh karena itulah kita tata semuanya, mana yang harus masih kita pertahankan, mana yang harus kita adakan baru dengan mengutamakan pengadaan dalam negeri, kita hitung anggarannya. Saudara tahu bahwa ekonomi dunia, ekonomi Indonesia sekarang ini tidak terlalu cukup tersedia banyak ruang untuk mengeluarkan anggaran yang besar bagi memodernisasi sistem persenjataan TNI. Namun bagaimanapun, policy kita sangat jelas yang sudah sangat tua, yang derajat keselamatan dan keamanannya rendah atau rendah sekali kita hentikan, dan kita masuk pada scheme yang baru untuk peremajaan atau pun pengadaan peralatan yang baru. Demikian. Terima kasih Pak Juwono saya persilakan.
(Menhan:Â
Kami membahas masalah anggaran berkaitan dengan alokasi untuk Dephan maupun Mabes TNI terkait dengan keadaan ekonomi seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Kita menerima apapun yang kita peroleh dari Menteri Keuangan karena kita paham bahwa kalau keadaan sekarang, perhatian utama pemerintah adalah pada masalah pembangunan ekonomi dan masalah kesra. Oleh karena itu, kami di jajaran Polkam, termasuk Dephan, Menteri, apapun yang kita terima dari pemerintah, dalam hal ini, Departemen Keuangan, untuk melakukan penajaman prioritas tentang penggunaan alutsista, termasuk pengadaan yang baru, sejauh kemampuan anggaran.)
Baik Saudara, sebelum saya tutup, terima kasih Pak Juwono, untuk Saudara ketahui, Pemerintah bersama DPR-RI sedang menghitung, sedang menyelaraskan bagaimana langkah-langkah penyelamatan APBN kita dari beban yang berat dari perkembangan ekonomi dunia, utamanya harga minyak, utamanya lagi subsidi yang besar pada listrik dan BBM, termasuk kepentingan untuk memberikan bantuan kepada rakyat akibat kenaikan harga pangan.
Konsekuensi dari ini semua tentu harus ada penghematan, bukan hanya unsur pemerintah, tapi unsur negara. Oleh karena itulah sedang kita hitung penghematan seperti apa dan yang jelas belanja-belanja barang yang sungguh tidak produktif yang bisa ditunda sekian tahun belakangan mesti kita hentikan, kita tunda. Kita fokus untuk menyelamatkan APBN kita dan mengarah terutama untuk mengatasi kesulitan rakyat akibat kenaikan pangan ini dan BBM ini, dan juga http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 10 February, 2017, 10:58
Sekretariat Negara Republik Indonesia
untuk melanjutkan tugas-tugas peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, usaha kecil menengah dan lain-lain. Ini sekaligus saya kaitkan dengan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan tadi, ini policy nasonal, kebijakan kita untuk mengatasi keadaan, APBN-nya selamat, pembangunan terus berjalan, dengan penghematan atau efisiensi yang harus kita lakukan. Terima kasih.
Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Â
Biro Naskah dan Penerjemahan, Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan, Sekretariat Negara RI
http://www.setneg.go.id
www.setneg.go.id
DiHasilkan: 10 February, 2017, 10:58
