http://www.karyailmiah.polnes.ac.id
PENGARUH PENGELUARAN ANGGARAN RUTIN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN KUTAI BARAT Prapdopo (Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda) Abstrak
Target this research is wishing to know the influence directly realize the routine budget and development budget to PDRB, influence directly realize the routine budget and development budget to opportunity work the, influence indirectly realize the routine budget and development budget to opportunity work through total PDRB influence and (totalize the effect) routine budget realization and development budget to opportunity work through PDRB in Regency of Kutai West. Research method used is multiple regressions by using model of path analysis analyze the band. Variable trussed used is opportunity work, PDRB as variable of free intervening variable and used is routine budget (X1) And development budget (X2). Pursuant to research result known that there are influence directly between routine budget and development budget to PDRB, not there are influence directly PDRB to opportunity work the development budget own the direct influence to job opportunity, not there are influence indirectly between routine budget and development budget to opportunity work through PDRB, and there are total influence (totalize the effect) development budget to opportunity work through PDRB while routine budget not own the total influence to opportunity work through PDRB in Regency of Kutai West. Keywords: Opportunity Work, PDRB, Routine Budget, Development Budget, Regency of Kutai West.
PENDAHULUAN Dalam kerangka teori Keynes, tinggi rendahnya produksi nasional perekonomian yang belum mencapai tingkat pengerjaan penuh (below full employment level) ditentukan oleh besarnya permintaan agregat terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian tersebut. Permintaan agregat tersusun dari komponen-komponen konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor bersih. Dari keempat komponen ini hanya pengeluaran pemerintah yang merupakan variabel eksogen (autonomous), dalam arti, besar kecilnya tidak tergantung kepada variabel-variabel ekonomi yang lain, melainkan semata-mata ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Dengan sifatnya yang khusus ini,
JURNAL EKSIS Vol.6 No.2, Maret 2010: 1440 – 1605
pengeluaran pemerintah memiliki kedudukan strategis dalam kerangka pembangunan ekonomi. Kabupaten Kutai Barat sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur menghadapi fenomena yang sama dengan sebagian besar kabupaten kota di Indonesia. Pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah yang terutama berupa pajak dan retribusi daerah. Selain itu struktur anggaran Kabupaten Kutai Barat juga menghadapi fenomena yang sama dengan sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia. Dari sisi penerimaan, rata-rata proporsi
Riset / 1452
sumbangan dan bantuan pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 adalah sebesar 103 persen. Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi menuntut adanya suatu kebijakan yang tepat dari pemerintah. Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan pada kondisi dan unsur tertentu saja, karena secara umum upaya tersebut dapat meningkatkan beban yang harus ditanggung masyarakat. Salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah daerah. Kebijakan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memerlukan perhatian terutama dalam hal pendistribusian anggaran, sehingga dapat merangsang terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah dan juga tersedianya kesempatan kerja bagi masyarakat. Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan tersebut maka penelitian ini bermaksud untuk melakukan pemantauan terhadap kebijakan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2008 sebagai sebuah langkah awal terhadap perumusan kebijakan yang lebih mandiri di masa depan. Kajian Teoritik 1. Teori Pertumbuhan Neoklasik Agregat fungsi produksi merupakan kunci bagi model pertumbuhan Neoklasik. Dalam perekonomian yang tidak ada pertumbuhan teknologi, pendapatan dapat ditentukan dari besarnya modal dan tenaga kerja. Berdasarkan variabel dalam fungsi produksi ini ada dua model pertumbuhan yaitu model pertumbuhan tanpa perkembangan teknologi dan model pertumbuhan dengan perkembangan teknologi. a) Model Pertumbuhan Tanpa Perkembangan Teknologi Dalam model ini, fungsi produksi secara umum dapat dituliskan sebagai : Y = f (K, L) Di mana: Y = pendapatan riil K = stok modal L = tenaga kerja Bentuk spesifik dari hubungan ini dikenal sebagai fungsi produksi Cobb-Douglas. Dengan mengambil á dan â masing-masing adalah elastisitas pendapatan terhadap modal dan tenaga kerja maka fungsi produksi dapat dituliskan sebagai:
Riset / 1453
Yt A.K .L Pendapatan akan meningkat bila setiap tenaga kerja mendapat modal peralatan yang lebih banyak dan proses ini disebut ‘capital deepening’. Tetapi tidak dapat terus-menerus meningkat tanpa adanya pertumbuhan teknologi karena modal (seperti juga tenaga kerja) akhirnya akan meningkat dengan pertumbuhan yang semakin berkurang (diminishing return). b) Model Pertumbuhan dengan Perkembangan Teknologi Model Neoklasik tanpa perkembangan teknologi kurang relalistis untuk membuat analisis, supaya lebih realistis maka ditambahkan faktor perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan. Cara yang paling umum adalah memasukkan perkembangan teknologi sebagai elemen dalam fungsi produksi. Modal dan tenaga kerja diasumsikan dapat mengambil keuntungan dari adanya perkembangan teknologi. Fungsi produksi yang baru menjadi : Y = f (A, K, L) dengan A adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat dikatakan tidak melekat dalam model karena tidak tergantung dari masukan modal dan tenaga kerja. Jika diasumsikan perkembangan teknologi meningkat secara halus sepanjang waktu (tingkat pertumbuhan tetap), maka fungsi produksi CobbDouglas menjadi :
Y A K L dengan g adalah pertumbuhan dari perkembangan teknologi per periode waktu t. Representasi ini merupakan penyederhanaan dengan mengabaikan kemungkinan terjadi perkembangan teknologi melalui investasi. Sebagai tambahan, tenaga kerja dapat juga menjadi lebih terampil sehingga dapat menaikkan efisiensi dan dalam kasus ini (seperti juga modal) dianggap bersifat tidak homogen. Asumsi lain yang digunakan model ini adalah sistem perekonomian berdasarkan pasar berkompetisi sempurna dengan faktor harga yang fleksibel serta sumber daya pada kesempatan kerja penuh. Dengan mengambil logaritma natural (ln) Persamaan di atas dan kemudian dideferensialkan terhadap waktu maka didapat pertumbuhan pendapatan dan dinyatakan sebagai :
y g a k l dengan : y=
pertumbuhan pendapatan (misalnya dalam periode satu tahun)
JURNAL EKSIS
Vol.6 No.2, Agustus 2010: 1440 – 1605
http://www.karyailmiah.polnes.ac.id k = pertumbuhan stok modal l = pertumbuhan tenaga kerja. Huruf kecil y, k, dan l di sini menunjukkan tingkat pertumbuhan dari Y, K dan L. Konstanta á dan â menyatakan elastisitas pendapatan terhadap modal dan tenaga kerja seperti telah disebut sebelumnya. Berdasarkan model pertumbuhan Neoklasik dengan perkembangan teknologi memberi landasan yang cukup untuk menunjukkan adanya faktor yang berperan dalam menjelaskan perbedaan pertumbuhan regional. Dengan mengubah persamaan di atas ke dalam model pertumbuhan regional maka akan terlihat bahwa perbedaan dapat terjadi karena : a. Perbedaan perkembangan teknologi antar wilayah. b. Pertumbuhan stok modal yang mungkin berlainan antar wilayah. c. Pertumbuhan tenaga kerja dapat juga berlainan antar wilayah. Dengan menghilangkan subskrip waktu (t) maka persamaan pertumbuhan untuk masingmasing wilayah dapat dinyatakan sebagai :
y g a k l dengan r menyatakan wilayah tertentu. Sehingga g r dapat dibaca sebagai tingkat perkembangan teknologi di wilayah r yang harganya untuk tiap wilayah dapat berlainan (paling tidak untuk jangka pendek). 2. Kebijakan Pengeluaran Pemerintah Terdapat berbagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian, salah satu di antaranya adalah pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah. Dalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto , 1999) bahwa pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar. Hal ini disebabkan oleh karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar. Namun demikian menurut Hyman (1999,397) ada hal yang menjadi permasalahan utama dalam keuangan negara, yaitu dalam hal distribusi ongkos yang digunakan dalam pembiayaan untuk penyediaan barang-barang publik di antara masyarakat. Tidak ada cara terbaik yang dapat memberikan kepuasan kepada semua
JURNAL EKSIS Vol.6 No.2, Maret 2010: 1440 – 1605
lapisan masyarakat. Perpajakan sebagai komponen utama pembiayaan salah satu dampaknya adalah dampak politis serta efisiensi dalam mekanisme pasar. Dalam konteks perekonomian negara sedang berkembang, peranan kebijakan fiskal adalah untuk memacu laju pembentukan modal. Kebijakan fiskal juga memainkan peranan penting di dalam rencana pembangunan negara terbelakang. Di dalam perencanaan, suatu keseimbangan harus dicapai baik dalam arti riil maupun dalam arti uang. Dengan kata lain, rencana fisik harus disesuaikan dengan rencana keuangan. Penerapan rencana keuangan dan pencapaian perimbangan dalam arti riil dan keuangan jelas banyak tergantung pada tindakantindakan fiskal (Jhingan,473). Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: Y= C + G + I+ ( X - M ) Di mana: Y = pendapatan C = konsumsi rumah tangga G = pengeluaran pemerintah I = investasi (X — M) = ekspor bersih (ekspor — impor) Formula di atas dikenal sebagal identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (Govemment expenditures). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan itu dapat dianalisa seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional (Dumairy, 1996). Pengeluaran pemerintah dapat digolongkan kepada dua golongan yang utama yaitu pengeluaran penggunaan pemerintah konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Yang termasuk dalam golongan pertama adalah pembelian atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji guru sekolah, membeli alat-alat kantor untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi (Sukirno, 2002).
Riset / 1454
3. Teori Ketenagakerjaan
serta untuk investasi pemerintah pembangunan/barang-barang modal).
Permintaan tenaga kerja merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang diminta. Permintaan tenaga kerja dapat dianalisis secara mikro maupun makro. Pada analisis mikro, unit analisisnya adalah sebuah perusahaan atau institusi tertentu, sedang dalam analisis makro unit analisisnya adalah industri secara agregat (keseluruhan).
Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi. Namun hal ini sering menyimpang dari apa yang telah diprogramkan mengingat banyaknya usulan program yang tidak merupakan kebutuhan dari daerah namun merupakan keinginan dari pemerintah atasan sehingga kadang-kadang memberikan keengganan daerah dalam mengajukan usulan program yang memang betul-betul mendesak.
Dalam Hubungan industrial ini membahas permintaan tenaga kerja dari sudut pandang makro. Analisis permintaan tenaga kerja secara makro didasarkan atas asumsi bahwa permintaan tenaga kerja diturunkan / diderivasi dari permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan. Semakin besar permintaan barang dan jasa dari masyarakat semakin besar pula permintaan tenaga kerja perusahaan ke masyarakat. Perusahaan meminta tenaga kerja karena kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian pembahasan permintaan tenaga kerja didasarkan pada teori produktivitas tenaga kerja. Disini akan dibahas variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja dan kesempatan kerja.
Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan. Nilai output akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin pembayaran gaji pegawai dan perkiraan penyusutan barang modal pemerintah.
4. Kerangka Konseptual Penelitian Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut beberapa hal dapat dijadikan sebagai pengkajian mengenai kebijakan pemerintah khususnya pengeluaran pemerintah dengan konteks pemerintah daerah. Bahwa sebagaimana dalam konteks negara, peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam kerangka mengatasi masalahmasalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pasar yaitu dalam hal penyediaan barang-barang publik. Pemerintah daerah dituntut dapat berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan pada upaya peningkatan pertumbuhan bukanlah semata-mata menentukan pertumbuhan sebagai satu-satunya tujuan pembangunan daerah, namun pertumbuhan merupakan salah satu ciri pokok terjadinya proses pembangunan. Peran pemerintah dapat dijalankan melalui salah instrumen kebijakan yaitu pembelanjaan. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah dapat dibedakan yaitu pertama pembelian faktor-faktor produksi (input ) dan pembelian produk (output ), kedua, untuk pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja rutin)
Riset / 1455
(belanja
Perhitungan pengeluaran konsumsi pemerintah dilakukan dengan menggunakan data keuangan pemerintah kabupaten yang meliputi pengeluaran rutin untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja rutin lain-lain seperti belanja pensiun dan subsidi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat di buat bagan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut: Realisasi Anggaran Rutin (Independend Variable)
Realisasi Anggaran Pembangunan (Independend Variable) PDRB (Intervening Variable)
Kesempatan Kerja (Dependend Variable)
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian
A. Metodologi Penelitian 1. Definisi Operasional Variabel yang dianalisis meliputi variabelvariabel yang dipilih dengan pengertian dasar atau konsep operasional sebagai berikut.
JURNAL EKSIS
Vol.6 No.2, Agustus 2010: 1440 – 1605
http://www.karyailmiah.polnes.ac.id a) Kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk bekerja, yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian maka kesempatan kerja adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan masih lowong. Dari yang masih lowong tersebut (yang mengandung arti adanya kesempatan) timbul kemudian kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara riil diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi dan syarat kerja tertentu, yang diinformasikan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat. b) PDRB, yang dimaksud adalah jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam daerah tahun 2000-2008. Dalam penelitian ini PDRB yang digunakan adalah PDRB Kutai Barat berdasarkan harga konstan tahun 2000 sehingga dalam perhitungan tidak terdapat pengaruh inflasi. c) Realisasi anggaran rutin adalah anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, dinyatakan dalam satuan nilai rupiah. d) Realisasi anggaran pembangunan adalah anggaran digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dinyatakan dalam satuan nilai rupiah.
hubungan antara variable independent dan variable dependen. Untuk menguji pengaruh variable intervening digunakan metode analisis jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variable yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Yang dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel. Diagram jalur memberikan secara eksplisit hubungan kausalitas antar variabel berdasarkan teori. Anak panah menunjukkan hubungan antar variabel. Model bergerak dari kiri ke kanan dengan implikasi prioritas hubungan kausalitas variabel yang dekat ke sebelah kiri. Setiap nilai p menggambarkan jalur dan koefisien jalur. (Ghozali; 2005). Adapun model dasar yang di estimasi adalah sebagai berikut:
Y 0 1 X 1 2 X 2 e1 di mana Y X1
2. Jangkauan Penelitian
X2
Penelitian dilakukan di Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 20002008. Sebuah Kabupaten yang secara administratif terdiri dari 21 Kecamatan dan 223 Kampung dengan luas wilayah 31.628,70 Km² dan kepadatan penduduk rata-rata 5,30 jiwa/km².
0
3. Model dan Alat Analisis Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang kesempatan kerja, PDRB dan anggaran rutin serta anggaran pembangunan di Kabupaten Kutai Barat tahun 2000-2008. Untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square) dengan bantuan paket program SPSS 12. Pada penelitian ini variabel independen adalah realisasi anggaran sektor publik, variable dependen adalah kesempatan kerja dan PDRB merupakan variable intervening. Variabel intervening merupakan variable antara atau mediasi, fungsinya memediasi
JURNAL EKSIS Vol.6 No.2, Maret 2010: 1440 – 1605
= PDRB (variabel intervening) = Anggaran Rutin (variabel independen) = Anggaran Pembangunan (variabel independen) = Konstanta/ Intersep (titik potong
1 , 2 , e1
kurva terhadap sumbu Y) = Koefisien = Variable gangguan
selanjutnya,
Y1 0 1 X 1 2 X 2 3Y e2 di mana Y1 Y X1 X2
0
1 , 2 , 3 e2
= Kesempatan kerja (variabel dependen) = PDRB (variabel intervening) = Anggaran Rutin (variabel independen) = Anggaran Pembangunan (variabel independen) = Konstanta/ Intersep (titik potong kurva terhadap sumbu Y) =koefisien = variable gangguan
Riset / 1456
selektif dalam memilih tenaga kerja. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2004-2007 rata-rata sebesar 70, dari 13 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur berada pada posisi ke 12 (BPS: 2008). Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Barat masih terbatas, sehingga sulit untuk terserap di perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini juga terjadi pada sektor-sektor konstruksi dan pertanian.
B. Hasil Dan Pembahasan Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa realisasi anggaran pembangunan berpengaruh secara langsung terhadap PDRB, namun realisasi anggaran rutin tidak berpengaruh langsung terhadap PDRB. Realisasi anggaran pembangunan dan realisasi anggaran rutin tidak berpengaruh secara langsung terhadap kesempatan kerja. Adanya pengaruh langsung antara realisasi anggaran pembangunan terhadap PDRB menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan nilai tambah produksi sektorsektor perekonomian. Meski pada sampai saat ini sektor pertambangan dan penggalian masih merupakan sektor yang paling besar kontribusinya kemudian sektor konstruksi dan sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui realisasi anggaran pembangunan berusaha untuk membangun infrastruktur dan membangun sektor unggulan dengan memanfaatkan sumber daya alam berupa luas lahan yang dimiliki Kabupaten Kutai Barat. Pertumbuhan ekonomi bersangkutpaut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Todaro,1998). Dari hasil analisis tidak terdapat pengaruh langsung antara realisasi anggaran pembangunan dan realisasi anggaran rutin terhadap kesempatan kerja, hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran pembangunan dan realisasi anggaran rutin belum dapat menarik pihak investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kutai Barat, bentuk investasi di Kabupaten Kutai Barat terfokus pada eksplorasi sumber daya alam. Investasi yang ditanamkan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan output bersumber dari tiga faktor: kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) serta penyempurnaan teknologi. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi bersumber dari hal-hal yang bersifat eksogen atau proses-proses kemajuan teknologi yang bersifat independen (Todaro,1998). Dalam hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB sebagai variabel mediasi/ intervening tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Kutai Barat periode 2000-2008. Meski PDRB Kabupaten Kutai Barat terus meningkat dan kontribusi terbesar diperoleh dari pada sektor pertambangan dan penggalian, selanjutnya adalah sektor konstruksi dan sektor pertanian. Pada sektor pertambangan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki spesialisasi tertentu dan perusahaanperusahaan pada sektor ini sebagian besar merupakan perusahaan multi nasional yang sangat
Riset / 1457
C. Kesimpulan Dan Saran 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: a) Pengaruh secara langsung realisasi anggaran rutin dan realisasi anggaran pembangunan terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan uji t (parsial) nilai standardized beta menunjukkan realisasi anggaran rutin sebesar 0,560 dengan tingkat signifikansi pada 0,022 atau 2,2 persen lebih kecil dari 5 persen berarti terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara realisasi anggaran rutin terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Barat. Realisasi anggaran pembangunan sebesar 0,564 dengan tingkat signifikansi pada 0,021 atau 2,1 persen lebih kecil dari 5 persen berarti terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara realisasi anggaran pembangunan terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Barat. b) Pengaruh secara langsung PDRB, realisasi anggaran rutin, dan realisasi anggaran pembangunan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan uji t (parsial) nilai standardized beta menunjukkan PDRB sebesar 0,146 dengan tingkat signifikansi pada 0,826 atau 82,6 persen lebih besar dari 5 persen berarti tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara PDRB terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Kutai Barat, realisasi anggaran rutin sebesar 0,048 dengan tingkat signifikansi pada 0,920 atau 92 persen lebih besar dari 5 persen berarti tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara realisasi anggaran rutin terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Kutai Barat. Realisasi anggaran pembangunan sebesar 0,666 dengan tingkat signifikansi pada 0,203 atau 20,3 persen lebih besar dari 5 persen berarti tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara realisasi anggaran pembangunan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Kutai Barat. c) Pengaruh secara tidak langsung realisasi anggaran rutin dan realisasi anggaran
JURNAL EKSIS
Vol.6 No.2, Agustus 2010: 1440 – 1605
http://www.karyailmiah.polnes.ac.id pembangunan terhadap kesempatan kerja melalui PDRB di Kabupaten Kutai Barat, dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Pengaruh secara tidak langsung realisasi anggaran rutin terhadap kesempatan kerja melalui PDRB = 0,146 x 0,560 = 0,0817 2) Pengaruh secara tidak langsung realisasi anggaran pembangunan terhadap kesempatan kerja melalui PDRB = 0,146 x 0,564 = 0,0823 Tidak terdapat pengaruh langsung PDRB terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Kutai Barat dengan demikian tidak terdapat pengaruh tidak langsung realisasi anggaran rutin dan realisasi anggaran pembangunan terhadap kesempatan kerja melalui PDRB. d) Pengaruh total (total effect) realisasi anggaran rutin dan realisasi anggaran pembangunan terhadap kesempatan kerja melalui PDRB di Kabupaten Kutai Barat, dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Pengaruh total realisasi anggaran rutin terhadap kesempatan kerja melalui PDRB = 0,048 + (0,146 x 0,560) = 0,129 2) Pengaruh total realisasi anggaran pembangunan terhadap kesempatan kerja melalui PDRB = 0,666 + (0,146 x 0,564) = 0,748 Tidak terdapat pengaruh langsung PDRB terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Kutai Barat dengan demikian tidak terdapat pengaruh total realisasi anggaran rutin dan realisasi anggaran pembangunan terhadap kesempatan kerja melalui PDRB. 2. Saran Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan maka dapat disampaikan saran sebagai berikut: a) Sektor pertambangan dan penggalian dalam jangka waktu tertentu akan habis dan tidak dapat dijadikan fondasi secara terus menerus sehingga dari hasil sektor tersebut berusaha untuk membangun sektor unggulan. Sektor konstruksi dan pertanian dianggap sebagai sektor-sektor yang dapat diharapkan pada masa yang akan datang, sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu mengembangkan sektor ini bahkan pemerintah dapat membuat perusahaan sehingga menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. b) Pemerintah bersama seluruh unsur masyarakat Kabupaten Kutai Barat harus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terspesialisasi pada lapangan usaha yang akan dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah sehingga dapat terserap di pasar kerja.
JURNAL EKSIS Vol.6 No.2, Maret 2010: 1440 – 1605
c) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dapat meneliti pengaruh sektor unggulan di Kabupaten Kutai Barat terhadap kesempatan kerja DAFTAR PUSTAKA Bagian Keuangan Setda Kubar, Perhitungan APBD Kabupaten Kutai Barat ( berbagai tahun penerbitan), Barong Tongkok Badan Pusat Statistik ,2000-2008. Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kutai Barat, BPS, Barong Tongkok. Djojohadikusumo,S. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES, Jakarta. Gujarati,D.1999. Essential of Econometrics., McGraw-Hill.Inc. Second Edition, London. Hyman,
David N. 1999. Public Finance, A Cotemporary Application of Theory to Policy, The Dryden Press, Sixth Edition, United State Of America.
Ida Bagus Raka Surya Atmaja. 2001. Peranan Investasi Swasta,Investasi Sektor Publik Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Bali Dari Tahun 19952000. Tesis MEP (tidak dipublikasikan). Jones, Bernard.1996. Financial Management In The Public Sector , Mc-Graw Hill Companies, England. Jhingan,ML.1992. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (terjemahan), CV Rajawali, Jakarta. Mangkoesoebroto,Guritno,1998. Ekonomi Publik, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta. Musgrave Richard A, Musgrave Peggy B, 1993. Public Finance In The Theory And Practice, McGraw-Hill,Inc, Fifth Edition, London. Rosyadi, Imron, 2000. Hubungan Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi, Tesis MEP (tidak dipublikasikan) Todaro,
MP. 2000. Economic Development seventh edition, Longman Inc, England.
Riset / 1458
