Prakata Profil Perusahaan Analisis & Pembahasan Manajemen

2 -13

Prakata Sekilas Perusahaan Visi Misi & Budaya Perusahaan Ikhtisar Keuangan Ikhtisar Operasional Sambutan Komisaris Utama Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Sambutan Direktur Utama Pernyataan Tanggung-jawab Pelaporan Keuangan

14 -27

Profil Perusahaan Informasi Umum Perusahaan Produk Perusahaan Struktur Organisasi Photo Jaringan Kerja Profil Dewan komisaris Profil Dewan Direksi Profil Pejabat Senior Perusahaan Foto Kantor Cabang Peta Jaringan Kerja Sumber Daya Manusia Peristiwa Penting Akuntan Publik & Auditor Eksternal

28 -43

Analisis & Pembahasan Manajemen Tinjauan Umum Tinjauan Keuangan Posisi Keuangan Tinjauan Usaha Tinjauan Operasional Riset & Pengembangan Usaha Teknologi Informasi Manajamen Risiko

44-55

Tata Kelola Perusahaan Pengantar Struktur Tata Kelola Perusahaan Rapat Umum Pemegang Saham Dewan Komisaris Pelaksanaan Tugas, Wewenang & Kewajiban Dewan Komisaris Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite di bawah Dewan Komisaris Direksi Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite Hubungan Kemasyarakatan Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern Pengungkapan Informasi Self Assessment Pelaksanaan GCG

56-63

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

64-67

Anak Perusahaan

68 -77

Rencana Strategis Perusahaan 2011

78 -146

Laporan Keuangan Perusahaan

Prakata Pada awal tahun 2010 masih terjadi gejolak ekonomi dan pasar modal global. Namun demikian, fundamental ekonomi nasional Indonesia sepanjang tahun 2010 dinilai masih cukup kuat. Pemerintah juga tetap berkomitmen meningkatkan pengembangan UMKMK. Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia cukup besar, dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan produk domestik bruto. Berdasarkan kontribusi ekonomi yang dapat menggerakkan sektor riil, peranan ekonomi UMKM ini masih dominan dalam memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan pemerintah agar UMKM memiliki posisi yang lebih baik dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional.

2

LAPORAN TAHUNAN 2010

PT ASKRINDO (PERSERO)

3

SEKILAS ASKRINDO

PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia atau PT Askrindo (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam asuransi, tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Gedung Askrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta 10610

Sejak pemerintah menyusun dan menetapkan REPELITA I tahun 1969, yang salah satu sasaran pokok rencana tersebut adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam bidang kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat dan sekaligus merangsang pertumbuhan lapangan kerja. Dalam rangka mencapai sasaran ini pemerintah mengambil langkah konkrit antara lain dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan cara mengatasi salah satu aspek usaha yang penting yaitu aspek pembiayaan. Berdiri tanggal 6 April 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1/1971 tanggal 11 Januari 1971, untuk mengemban misi dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peran PT Askrindo (Persero) dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai lembaga penjamin atas kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM. Sesuai dengan Visi dan Misinya, PT Askrindo (Persero) senantiasa menjalankan peran dan fungsinya sebagai Collateral Subtitution Institution, yaitu lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan antara UMKM yang layak namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga non bank (feasible tetapi tidak bankable).

4


Sejalan dengan berubahnya waktu, saat ini PT Askrindo (Persero) memiliki empat lini usaha yaitu Asuransi Kredit Bank, Asuransi Kredit Perdagangan, Surety Bond dan Customs Bond. Sejak tahun 2007 PT Askrindo menjalankan pelaksanaan program pemerintah dalam rangka Inpres 6/2007 atau yang lebih dikenal sebagai penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam pelaksanaannya bersama dengan Jamkrindo memberikan penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh enam Bank pelaksana yaitu : Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri dan 13 (tiga belas) Bank Pembangunan Daerah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan tulang punggung kekuatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Menguatnya permodalan UMKM akan memberikan multiplier effects berupa tumbuhnya kegiatan usaha yang diikuti dengan terbukanya lapangan kerja serta meningkatkan nilai usaha. Terciptanya UMKM yang tangguh pada tahap berikutnya mampu memberikan kontribusi dalam menekan angka pengangguran dari kemiskinan di Indonesia. Askrindo senantiasa mengembangkan sayap usahanya untuk memberikan layanan yang prima, dengan didukung oleh Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan berjumlah 42 Kantor yang tersebar di 20 Provinsi seluruh Indonesia.

VISI, MISI & BUDAYA PERUSAHAAN

VISI PERUSAHAAN

Menjadi perusahaan yang sehat, handal dan terpercaya yang berorientasi pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). MISI PERUSAHAAN

Mendukung pelaksanaan dan kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama dalam menciptakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tangguh. BUDAYA PERUSAHAAN Komitmen pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan mengutamakan layanan prima dan kerjasama yang baik melalui pengembangan kemampuan dan daya saing perusahaan dengan cara mengutamakan keharmonisan, sinergitas, profesionalisme, integritas dan loyalitas karyawan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan. Perusahaan telah memiliki motto yaitu : “PRIMA” (Professional, Responsible, Innovative, Motivated, Assertive) yang mengandung arti, yaitu : Professional Responsible Innovative Motivated Assertive

Memiliki kecakapan, kemampuan dan menguasai bidang pekerjaan Menjunjung tinggi tanggung-jawab, kejujuran dan kepercayaan dalam menjalankan tugas Memiliki daya pikir dan kreasi dalam mengembangkan produk dan layanan Memiliki kemauan untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan produktifitas Memiliki sikap tegas, saling menghargai, memegang teguh norma-norma dan peraturan yang berlaku.

NILAI-NILAI INTI BUDAYA PERUSAHAAN Dalam melaksanakan kegiatan bisnis perusahaan, setiap individu mulai dari karyawan hingga jajaran manajemen tunduk dan patuh pada nilai-nilai inti Budaya Perusahaan, yaitu : 1. Meyakini bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tangguh merupakan penopang utama ekonomi nasional dan dalam mewujudkannya membutuhkan dukungan dari keberadaan kami melalui penyediaan jasa asuransi dan penjaminan atas risiko keuangan (financial risk). 2. Selalu mengharapkan keberhasilan Pengguna Jasa dan oleh karena itu kami selalu berupaya menyiapkan produk yang sesuai dengan kebutuhan Pengguna Jasa dan perkembangan pasar serta memberikan layanan yang terbaik. 3. Selalu berupaya untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dengan senantiasa mengembangkan kemampuan dan daya saing perusahaan demi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. 4. Meyakini bahwa melalui kerjasama yang harmonis dan sinergis antar karyawan yang bekerja secara profesional, efektif dan efisien, kreatif, inovatif dan responsif serta berdaya juang tinggi yang dilandasi oleh integritas dan loyalitas yang tinggi, maka tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai. 5. Selalu berupaya menjalin dan memelihara hubungan baik dengan Pengguna Jasa, baik langsung maupun tidak langsung yang dilandasi dengan prinsip saling menguntungkan. 6. Meyakini bahwa karyawan yang mampu dan kompeten merupakan kekuatan penting perusahaan yang harus dipertahankan dan dikembangkan sehingga perusahaan perlu memperlakukan karyawannya secara adil, memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja serta memberikan kesejahteraan yang layak. 7. Selalu berupaya untuk memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan dengan keberadaan perusahaan.


5

IKHTISAR KEUANGAN

(RpJuta)

2010

2009

2008

2007

2006

Total Aktiva

2.918.691

2.106.982

2.314.625

2.053.003

1.155.896

Total Aktiva Lancar

2.690.096

1.862.117

2.076.742

1.775.133

937.036

228.595

244.865

237.883

277.870

218.860

Kewajiban Jangka Pendek

80.293

39.180

40.579

31.382

38.236

Kewajiban Jangka Panjang

10.456

10.964

10.065

9.082

10.382

Kewajiban Lain-lain

126.291

51.351

32.542

14.873

9.438

Cadangan Teknis

569.246

551.226

476.502

270.042

245.406

2.132.405

1.454.261

1.754.937

1.727.624

852.433

858.733

814.466

692.124

490.211

431.509

90.016

154.106

89.818

107.862

107.088

Beban Usaha

182.221

172.866

145.995

116.643

101.885

Beban Klaim

880.948

675.672

334.277

293.778

205.917

Beban Non Klaim

60.964

200.043

265.734

118.708

119.098

Pendapatan (Beban) Lain-lain

(1.257)

(32.331)

25

(14.401)

(9.835)

Laba/Rugi Sebelum Pajak

(176.641)

(112.338)

35.961

54.543

101.862

Laba/Rugi Setelah Pajak

(191.206)

(102.029)

51.394

57.984

97.863

3350,35%

4752,67%

5117,76%

5656,57%

2450,66%

Rasio Operasi

-7,11%

-5,48%

2,47%

3,27%

10,44%

Rasio Hutang

7,44%

4,82%

3,59%

2,70%

5,02%

-460,73%

-662,24%

650,42%

506,65%

210,41%

ROA

-7,03%

-5,08%

1,65%

3,40%

9,17%

ROE

-10,66%

-6,36%

2,95%

4,49%

11,87%

BOPO

19,21%

17,85%

18,67%

19,50%

18,92%

NERACA

Total Aktiva Lain-lain

Ekuitas

LAPORAN LABA/RUGI

Premi & Jasa Penjaminan Pendapatan Investasi

RASIO KEUANGAN

Rasio Lancar

Rasio Klaim

PROFITABILITAS

6


IKHTISAR KEUANGAN

KINERJA PERUSAHAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2010 1. Premi dan Jasa Penjaminan : Jumlah Pertanggungan selama tahun 2010, yang dijamin PT Asuransi Kredit Indonesia adalah Rp22.020 triliun. Sedangkan total penerimaan Premi dan Jasa Penjaminan Rp968 miliar atau 108 % dari target RKAP tahun 2010. Penerimaan Premi dan Jasa Penjaminan tersebut terdiri dari IJP kredit Non KUR (Rp226,924 miliar atau 98 % RKAP), IJP KUR (Rp130,233 miliar atau 78 % dari RKAP) dan Premi Reasuransi & Retrosesi (Rp611 miliar atau 122 % dari RKAP). 2. Tingkat NPG dan Gearing ratio : Tingkat NPG per 31 Desember 2010 adalah 5,68 % untuk KUR. Sementara itu Gearing ratio untuk KUR per 31 Desember 2010 adalah 8,01 kali. 3. Klaim dan Recoveries : Posisi per tanggal 31 Desember 2010 jumlah beban klaim sebesar Rp881 miliar atau 111 % dari RKAP tahun 2010. Sedangkan penerimaan Recoveries hingga 31 Desember 2010 sebesar Rp61 miliar atau 154 % dari RKAP. 4. Pendapatan Investasi : Realisasi pendapatan investasi untuk periode 1 Januari sd 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp85 miliar atau 49 % RKAP tahun 2010. 5. Laba (Rugi) : Laba usaha perusahaan hingga 31 Desember 2010 minus Rp175 miliar sedangkan beban diluar usaha sebesar Rp1 miliar sehingga laba sebelum pajak sebesar minus Rp176 miliar.


7

SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA Assalamulaikum wr, wb. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya laporan tahunan tahun 2010 dapat tersusun dengan baik. Laporantahunan ini merupakan salah satu bentuk informasi kepada para stakeholder mengenai kondisi dan eksistensi perusahaan selama 1tahun, dan harus disahkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sejalan dengan visi Askrindo, maka selama periode tahun 2010 segenap jajaran Askrindo telah berusaha untuk meningkatkan kinerjanya agar menjadi perusahaan yang sehat, handal, terpercaya dan berorientasi pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun demikian kinerja perusahaan selama tahun 2010 memang masih belum menggembirakan, dan juga masih belum mencerminkan pemulihan pada level yang ideal. Manajemen dan jajaran Askrindo telah mengambil langkah-langkah perbaikan, sekaligus untuk mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi. Untuk meningkatkan kembali kinerja perusahaan secara konsolidasi, diperlukan dukungan / kontribusi dari segenap jajaran termasuk masing-masing Kantor Cabang. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas upaya manajemen yang telah menerapkan tolok ukur keberhasilan kinerja cabang berdasarkan bottom line (bukan dari besarnya premi). Dengan demikian kinerja cabang dapat selalu terukur dan insentif yang diberikan pun harus berdasarkan meryt system. Demikian juga reward & punishment perlu diterapkan, sehingga memacu tiap-tiap cabang untuk senantiasa memberikan prestasi yang terbaik kepada perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui pada beberapa tahun terakhir ini Askrindo telah dipercaya Pemerintah untuk menjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tidak banyak perusahaan yang mendapatkan penugasan tersebut, dan untuk tugas tersebut Pemerintah telah memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang cukup besar. Sejak digulirkannya KUR pada akhir tahun 2007, Pemerintah telah 3 kali memberikan tambahan penyertaan modal dan yang terakhir pada bulan Desember 2010 telah dicairkan sebesar Rp900 miliar.

8


Sejalan dengan misi perusahaan, maka segenap jajaran Askrindo telah menyambut baik dan mendukung program dan kebijakan Pemerintah mengenai KUR ini, sehingga Askrindo turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, terutama dalam menciptakan UMKM yang tangguh. Penugasan penjaminan KUR merupakan amanah dari Pemerintah, dan untuk melaksanakannya diperlukan keseriusan serta integritas yang tinggi. Kuantitas dan kualitas SDM saja tidak cukup, selain itu diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai, terutama dukungan TI. Untuk itu Dewan Komisaris telah meminta perhatian manajemen agar dapat segera melengkapi sarana TI sebaik mungkin, sehingga dapat mendukung akuntabilitas dan validitas data program ini. Dalam periode-periode ke depan, tugas yang diemban Askrindo dan segenap jajarannya semakin berat. Untuk itu Askindo harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, mengembangkan seluruh potensi dan melengkapi diri dengan sarana dan prasarana yang memadai serta handal. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan rahmat dan petunjuk Nya kepada kita semua. Amin.

Wa’alaikumsalam wr, wb.

OLOAN HARAHAP Komisaris Utama

LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

PENDAHULUAN Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan tugastugas Dewan Komisaris antara lain : melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi dan memberi nasehat kepada Direksi, serta melakukan tugas, wewenang dan tanggung-jawab sesuai dengan ketentuanketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS. Berdasarkan tugas-tugas tersebut, perkenankan Dewan Komisaris Askrindo melaporkan kegiatannya selama tahun buku 2010 sebagaimana berikut ini. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Dalam rangka melakukan pengawasan dan mengikuti pelaksanaan operasional perusahaan, Dewan Komisaris telah melakukan rapatrapat baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat-rapat gabungan bersama Direksi. Dalam tahun 2010 telah dilaksanakan sebanyak 26 kali yang terdiri dari rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 10 kali, dan rapat koordinasi antara Dewan Komisaris bersama Direksi telah dilaksanakan 16 kali. Dalam rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan saran-saran/arahan kepada manajemen mengenai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Tindak lanjut setiap hasil/ keputusan rapat selalu dievaluasi oleh Dewan Komisaris, dan hasil evaluasi tersebut senantiasa dimintakan konfirmasi kepada Direksi dan pihak-pihak terkait. Dalam setiap akhir tahun Dewan Komisaris selalu menyusun himpunan risalah-risalah rapat selama 1 (satu) tahun, dan di dalamnya selalu dicatat mengenai hasil tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris dalam tabel/ matrik. Melakukan pengawasan dan mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan Selain melalui rapat-rapat tersebut di atas, proses pengawasan dan mengikuti perkembangan perusahaan juga dilakukan dengan cara mempelajari dan mengevaluasi setiap laporan bulanan yang disampaikan oleh manajemen, maupun memanggil para pelaksana operasional untuk memberikan berbagai keterangan yang diperlukan. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut, Dewan Komisaris telah melibatkan / menugaskan Komite Audit secara aktif. Komite Audit telah menyampaikan masukan-masukan maupun rekomendasi kepada Dewan Komisaris baik secara langsung maupun tertulis. Secara khusus perlu kami laporkan bahwa fokus yang menjadi pengawasan Komisaris pada tahun 2010 adalah tindak lanjut terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan, sebagaimana telah diminta oleh RUPS selama ini. Pada dasarnya Direksi telah berupaya menindak-lanjuti dan melakukan upaya penyelesaian permasalahan perusahaan yang menjadi perhatian Pemegang Saham, meskipun belum seluruhnya dapat dituntaskan. Disamping itu Dewan Komisaris juga telah memberikan berbagai arahan, antara lain sebagai berikut :

Kinerja perusahaan tahun 2010 secara umum tidak mencapai target RKAP, untuk itu Direksi telah diminta meningkatkan dan memperbaiki kinerja Underwriting mengingat kinerjanya masih belum optimal. Melakukan pembenahan atas berbagai produk perusahaan, menyempurnakan seluruh kebijakan-kebijakan bisnis dengan sasaran memperbaiki kinerja Underwriting. Membenahi sistem pelaporan, sekaligus segera menyelesaikan penyusunan pedoman akuntansi, sehingga laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar dan akurat, serta dapat meminimalisir inkonsistensi penyajian data laporan keuangan. Pembukuan dan pembebanan terhadap piutang-piutang yang belum tertagih agar dilakukan secara konservatif, dengan dasar yang jelas dan kuat, serta sesuai dengan prosedur akuntansi. Dalam rangka memperbaiki kinerja investasi ke depan, Direksi diminta untuk melanjutkan penyempurnaan SOP Investasi dengan petunjuk teknisnya, melengkapi prasarana penunjang pemantauan investasi di pasar modal, serta mempersiapkan SDM yang kompeten. Tetap melakukan penagihan piutang-piutang bermasalah, menyelesaikan melalui jalur hukum, membuat cadangan atas piutang ragu-ragu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memberikan punishment jika terdapat pihak-pihak internal yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal-hal yang menjadi pengecualian dalam acquit et decharge oleh RUPS agar segera diselesaikan. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penjaminan khususnya untuk menjamin KUR, Pemerintah telah memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Askrindo (Persero), yang direalisasikan pada bulan Desember 2007 sebesar Rp850 miliar, bulan Desember 2009 sebesar Rp250 miliar, dan akhir Desember tahun 2010 sebesar Rp900 miliar. Jumlah debitur KUR (secara akumulasi) yang kreditnya dijamin oleh Askrindo posisi sampai dengan akhir tahun 2010 tercatat mencapai 2.356.681 debitur, dengan nilai akumulasi kredit mencapai Rp16,02 Triliun. Penjaminan KUR meningkat cukup pesat, di mana sampai dengan akhir tahun 2010 Gearing ratio telah mencapai 8,01 kali. (Sebagai informasi bahwa asumsi Gearing ratio yang digunakan dalam business plan maksimal 10 kali). Peningkatan penjaminan KUR tersebut juga diiringi dengan meningkatnya NPG yang mencapai 7,07%. Akibatnya Beban Underwriting meningkat seiring dengan meningkatnya Beban Klaim secara signifikan. Tingginya realisasi NPG tersebut jauh


9

LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS melebihi asumsi dalam business plan, yang diasumsikan NPL sebesar 3% dari kredit yang dijamin. Dengan pencapaian tersebut maka realisasi Laba / Rugi penjaminan KUR tahun 2010 diperoleh Laba Bersih minus Rp209,8 miliar. Mencermati permasalahan tersebut, Dewan Komisaris telah mengusulkan langkah-langkah perbaikan antara lain melalui : a. Sejak menerima penugasan penjaminan KUR, akumulasi kerugian perusahaan sudah melebihi Rp300 miliar. Dengan demikian maka ekuitas perusahaan menurun dan kapasitas penjaminan juga menurun. Guna menjaga sustainabilitas program, maka mohon kiranya agar mekanisme penjaminan KUR dapat dievaluasi kembali, khususnya terhadap penyesuaian premi/IJP agar lebih realistis atau menjadikan penjaminan KUR sebagai penugasan Pemerintah yang sifatnya PSO. b. Direksi diminta untuk mengkaji mekanisme pembebanan biaya secara joint cost, mengingat aktifitas penjaminan KUR telah menyerap sumber daya yang cukup besar dibandingkan usaha Non KUR. c. Sebagaimana telah disampaikan dalam surat terdahulu, Dewan Komisaris telah mengusulkan untuk dilakukan penyeimbangan proporsi penjaminan di antara perusahaan penjamin (yaitu : Askrindo dan Perum Jamkrindo) sebagaimana diasumsikan dalam business plan awal. Dapat kami laporkan bahwa sejak tahun 2010, di antara perusahaan penjamin telah diimplementasikan pola co guarantee yang merupakan mekanisme penyeimbang penjaminan antara kedua perusahaan tersebut. Pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2009 dan 2010. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2009, Dewan Komisaris telah menetapkan KAP Nugroho dan Rekan sebagai auditornya. Namun demikian setelah pelaksanaan audit diselesaikan, laporan keuangan tahun buku 2009 tidak disahkan oleh RUPS / Pemegang Saham. Dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar RUPS, No:KEP-105/MBU/2010 dan 12/48/KEP. BGI/2010, antara lain dinyatakan bahwa Pemegang Saham tidak meyakini kewajaran laporan kuangan tahun buku 2009 dan tidak mengesahkannya. Kemudian Direksi diminta untuk melakukan reaudit terhadap laporan keuangan 2009 dimaksud. Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Komisaris telah meminta kepada Direksi untuk segera mengkomunikasikan hal tersebut dengan KAP Nugroho dan Rekan. Namun demikian KAP/auditor menyatakan tidak dapat dilakukan reaudit terhadap laporan keuangan yang telah dilakukan audit, kecuali jika ditemukan buktibukti baru. Kemudian Direksi mengusulkan agar audit terhadap laporan keuangan tahun 2010 nantinya sekaligus melakukan restatement terhadap laporan keuangan tahun 2009. Untuk itu dalam rangka pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2010, Dewan Komisaris telah menetapkan KAP Soejata Mulyana dan Rekan. KAP tersebut akan ditugaskan untuk melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2010 dan sekaligus merestatement terhadap laporan keuangan tahun 2010. 10


Dalam perkembangan selanjutnya berkenaan dengan penerapan PSAK 50 dan 55, Direksi telah merencanakan untuk melakukan impairment terhadap aset investasi bermasalah. Sebagai konsekwensinya dalam laporan keuangan nantinya akan terlihat adanya penurunan nilai yang signifikan terhadap aset investasi bermasalah. Dewan Komisaris mengarahkan, agar dalam implementasi PSAK 50 dan 55 ini tidak diartikan seolah-olah berusaha menghapus aset investasi bermasalah dari pembukuan semata, namun Direksi juga tetap harus berupaya melakukan penagihan semaksimal mungkin. Untuk itu Dewan Komisaris meminta agar manajemen mengkonsultasikan hal ini terlebih dahulu dengan Pemegang Saham. Hasil konsultasi dengan Pemegang Saham telah diarahkan agar dalam menentukan nilai aset yang benar-benar wajar, dapat dilakukan oleh lembaga independen. Kemudian manajemen diminta untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan BPK. Dari BPK memberikan arahan bahwa laporan keuangan tahun 2010 tidak dapat diterbitkan sebelum adanya penerbitan laporan keuangan tahun 2009 yang sudah direaudit oleh KAP sebelumnya. Dengan demikian laporan keuangan tahun 2009 harus dilakukan reaudit oleh KAP Nugroho dan Rekan, namun harus didahului dengan penilaian atas kewajaran nilai dari aset investasi oleh konsultan independen dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Setelah proses tersebut dilalui, maka audit laporan keuangan tahun 2010 dapat dilakukan dengan menggunakan angka saldo awal berdasarkan hasil reaudit laporan keuangan tahun buku 2009 dimaksud.

Berdasarkan hasil reaudit laporan keuangan tahun 2009 dan audit laporan keuangan tahun buku 2010, terlihat adanya penurunan nilai aset perusahaan yang cukup besar. Namun tanggapan Dewan Komisaris mengenai kinerja perusahaan tahun 2010 akan disampaikan melalui surat tersendiri kepada Pemegang Saham / RUPS. Perkembangan investasi bermasalah Dalam tahun 2009 dan 2010, permasalahan investasi masih belum terselesaikan, bahkan Pemegang Saham tidak mengesahkan dalam laporan keuangan tahun 2009. Mencermati berbagai perkembangan tersebut Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi untuk : 1) menyusun mapping investasi bermasalah, 2) melakukan pencairan dan mengalihkannya ke instrumen lain yang memberikan return lebih baik, 3) tetap melakukan penagihan, 4) menempuh jalur hukum termasuk melaporkan pihak-pihak tertentu yang terindikasi melakukan fraud, dan 5) memberikan punishment terhadap pihak internal bila terbukti ada pelanggaran SOP dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam rangka menggali dan mendalami permasalahan investasi tersebut, Dewan Komisaris secara intensif telah melakukan pembahasan bersama Direksi. Namun demikian sejauh ini informasi yang disampaikan masih kurang komprehensif, dan untuk itu Dewan Komisaris telah menugaskan kepada Komite Audit untuk melakukan pendalaman. Dari hasil pendalaman, Komite Audit telah melaporkan adanya temuan-temuan yang

memerlukan tindak lanjut. Kemudian Dewan Komisaris telah menindaklanjuti dengan meminta kepada Direksi untuk segera menyusun penjelasan secara komprehensif, sekaligus menyusun langkah-langkah penyelesaiannya. Proses tersebut disampaikan baik melalui proses rapat-rapat maupun secara formal. Di samping itu Dewan Komisaris selalu melaporkan setiap ada perkembangan investasi bermasalah kepada Pemegang Saham dan telah meminta kepada Direksi agar tetap mengupayakan penagihan, menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, serta memberikan punishment terhadap pihak-pihak internal bila terbukti melakukan pelanggaran. Sehubungan dengan adanya investasi bermasalah yang nilainya cukup besar tersebut, Biro Perasuransian Bapepam LK telah melakukan pemeriksaaan terhadap Askrindo. Penutup Dalam periode-periode ke depan Askrindo perlu melakukan langkah-langkah pembenahan, sehingga dapat memperbaiki berbagai kekurangan sekaligus meningkatkan kinerja. Sehubungan dengan adanya penugasan Pemerintah untuk menjamin program KUR, maka tugas manajemen dan segenap jajarannya akan semakin berat. Demikian juga dengan tugas-tugas yang diemban Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan juga akan makin berat.


11

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA Assalamualaikum Wr, Wb. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan, karena telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kami beserta segenap karyawanPT Askrindo (Persero), sehingga kami dapat melewati tahun 2010 dengan baik. Pada kesempatan ini kami sampaikan laporan singkat mengenai kinerja PT Askrindo (Persero) selama tahun 2010.

Pada awal tahun 2010 masih terjadi gejolak ekonomi dan pasar modal global. Namun demikian, fundamental ekonomi nasional Indonesia sepanjang tahun 2010 dinilai masih cukup kuat. Pemerintah juga tetap berkomitmen meningkatkan perkembangan UMKMK. Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia cukup besar yang dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan produk domestik bruto. Berdasarkan kontribusi ekonomi yang dapat menggerakkan sektor riil, peranan ekonomi UMKM ini masih dominan dalam memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan pemerintah agar UMKM memiliki posisi yang lebih baik dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Pelaksanaan kegiatan perusahaan pada tahun 2010 merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2009-2013. Tahapan strategis yang dicanangkan dalam tahun 2010 merupakan kelanjutan dari tahapan strategis yang dilaksanakan tahun 2009, yakni perusahaan diarahkan untuk memperoleh pertumbuhan dengan fokus pembenahan internal. Sepanjang tahun 2010 ini perusahaan tetap menyelenggarakan kegiatan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana amanat Pemerintah dengan melaksanakan penjaminan bersama (co-guarantee) dengan Perum Jamkrindo yang telah direalisasi sejak 2010. Untuk memperbesar kapasitas layanan usaha penjaminan KUR, Pemerintah telah menambahkan PMN pada akhir 2010 sebesar Rp900 miliar. Disamping menyelenggarakan usaha Penjaminan KUR, perusahaan juga tetap fokus menjalankan usaha-usaha yang sudah berlangsung selama ini dan telah direncanakan sebelumnya, yaitu usaha asuransi kredit bank dan asuransi kredit perdagangan. Dalam laporan tahunan 2010 yang kami susun ini, kinerja operasional perusahaan masih belum mampu mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Walaupun usaha Non KUR telah mampu menghasilkan laba, namun pencapaian laba dimaksud masih dibawah target yang telah ditetapkan. Tidak dicapainya

12


laba kegiatan usaha Non KUR dimaksud tidak terlepas dari tidak optimalnya perolehan hasil investasi. Pada usaha penjaminan KUR, realitas beban klaim yang harus dibayar perusahaan sedemikian tinggi sebagai akibat tingkat NPG yang jauh melebihi tarif IJP yang diterima perusahaan. Sementara itu, perolehan hasil investasi juga jauh dari harapan, meskipun realisasi beban usaha tidak melampaui anggarannya. Berdasarkan kondisi tersebut, hasil usaha penjaminan KUR tahun 2010 mengalami kerugian yang cukup signifikan. Akibat kerugian yang cukup besar pada usaha Penjaminan KUR, perolehan laba dari usaha non KUR terkikis habis sehingga pada akhirnya, hasil usaha secara gabungan tercatat mengalami kerugian sebesar Rp191 miliar. Berkenaan dengan data tersebut di atas, laporan keuangan perusahaan tahun 2010 telah diaudit oleh KAP Soejatna Mulyana & Rekan dengan opini : wajar tanpa pengecualian. Akhir kata kami menghaturkan banyak terimakasih kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, seluruh jajaran karyawan dan para pemangku kepentingan atas seluruh arahan, dukungan dan kerjasamanya sehingga perusahaan dapat mengatasi rintangan dan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing dan memberi petunjuk kepada kita dalam menjalankan usaha guna mewujudkan Askrindo sebagai perusahaan yang terus tumbuh guna mendukung serta mengembangkan UMKM yang tangguh.

Wa’alaikumsalam wr, wb.

CHAIRUL BAHRI Direktur Utama

PERNYATAAN TANGGUNG-JAWABAN PELAPORAN KEUANGAN

Laporan tahunan berikut laporan keuangan dan informasi lain yang terkait merupakan tanggung-jawab manajemen PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan dijamin kebenarannya oleh seluruh anggota Direksi yang membubuhkan tanda-tangannya masingmasing dibawah ini

Yang bertanda-tangan :

Chairul Bahri Direktur Utama

Hartono Direktur

Laporan tahunan berikut laporan keuangan dan informasi lain yang terkait merupakan tanggung-jawab manajemen PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan dijamin kebenarannya oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang membubuhkan tanda-tangannya masing-masing dibawah ini

Yang bertanda-tangan :

Oloan Harahap Komisaris Utama

Suhendro Bakri Komisaris

Imam Sukarno Komisaris

Djoko Hidayanto Komisaris


13

Profil Perusahaan

14



15

INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia atau disingkat sebagai PT Askrindo (Persero).

DASAR PENDIRIAN Berdiri Tanggal 6 April 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 1 tanggal 11 Januari 1971, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Dalam Bidang Perasuransian Kredit.

ALAMAT PERUSAHAAN Jl. Angkasa Blok B-9, Kavling No. 8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta 10610, Indonesia

BIDANG USAHA Asuransi Kerugian

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM (100%) Pemerintah Republik Indonesia

16


PRODUK PERUSAHAAN ASURANSI KREDIT BANK Merupakan produk jasa Askrindo untuk memberikan penjaminan kepada perbankan maupun non perbankan atas kredit yang diberikan kepada UMKM. Fungsi Askrindo dalam hal ini adalah memberikan jaminan/ganti rugi atas kemacetan yang disalurkan perbankan maupun non perbankan kepada UMKM. Jenis Asuransi Kredit Bank Penjaminan Kredit Menengah Penjaminan Kredit Kecil Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Manfaat Asuransi Kredit Memperbesar akses UMKM terhadap sumber pembiayaan Mengurangi risiko yang dihadapi Bank atas pemberian kredit kepada UMKM Pengguna Jasa Asuransi Kredit Bank Pemerintah/Swasta Nasional termasuk BPR Bank Pembangunan Daerah Bank Syariah Lembaga Keuangan non Bank (Pegadaian)

ASURANSI KREDIT PERDAGANGAN Produk ini diperlukan untuk melindungi pembayaran secara kredit yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan barang, misalnya antara produsen dengan distributornya, distributor dengan pengecer. Fungsi lain dari produk ini adalah memberikan akses bagi sektor riil untuk meningkatkan volume transaksi penjualan melalui kebijakan kredit (credit policy) yang fleksibel sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar. Produk ini telah dikemas dalam bentuk jasa layanan manajemen kredit dengan memberikan bentuk-bentuk layanan credit advice, credit control dan insurance protection. Manfaat Asuransi Kredit Perdagangan Mempermudah pelaksanaan kebijakan kredit perusahaan (credit policy). Mengurangi cadangan piutang ragu-ragu akibat kemacetan kredit Meningkatkan volume penjualan Memberikan akses kepada pedagang/distrbutor untuk memperoleh barang dagangannya. Pengguna Asuransi Kredit Perdagangan. Produsen/supplier dari barang-barang industri Produsen/supplier dari jenis barang yang habis dalam jangka pendek

SURETY BOND Produk ini digunakan untuk memberikan jaminan kepada Pemilik Proyek/obligee/ bouwheer terhadap kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban Pelaksana Proyek/Principal atas suatu proyek dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kontra Bank Garansi Produk ini dimaksudkan untuk membantu Principal dalam memperoleh bank garansi yang dipersyaratkan oleh Pemilik

Proyek/Obligee/Bouwheer dalam melaksanakan pekerjaannya. Manfaat Surety Bond dan Kontra Bank Garansi Bagi Obligee Memperoleh kepastian bahwa Principal akan melaksanakan kewajibannya Bagi Principal Membantu Principal untuk memperoleh kontrak Membantu Principal untuk menjaga likuiditas keuangannya Pengguna Surety Bond dan Kontra Bank Garansi Obigee Pemerintah Perbankan BUMN/BUMD Perusahaan Swasta Principal Kontraktor Konsultan Pengusaha Perdagangan Umum

CUSTOMS BOND Merupakan produk jasa Askrindo untuk memberikan jaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang impor dan pemungutan bea masuk barang import dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada Obligee (Direktorat Jendral Bea & Cukai) apabila Principal (importir/ produsen eksportir) tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Manfaat Customs Bond Bagi Obligee Memperoleh kepastian bahwa Principal (importir/produsen/ eksportir) akan melaksanakan kewajibannya. Bagi Principal (importir/produsen eksportir). Membantu Principal (importir/produsen eksportir) untuk menjaga likuiditas keuangannya. Pengguna Customs Bond. Obligee (Ditjen Bea & Cukai). Principal (Produsen/Eksportir dan Importir)

REASURANSI. PT Askrindo (Persero) juga menerima reciprocal business dari perusahaan reasuransi luar negeri maupun perusahaan asuransi dan reasuransi dalam negeri.

PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR). Merupakan kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan Invesatasi kepada UMKMK untuk bidang usaha usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable dengan plafond kredit/pembiayaan sampai dengan Rp500 juta yang dijamin oleh perusahaan penjaminan. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu mengembangkan pengusaha mejadi lebih produktif.


17

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

LAPORAN TAHUNAN 2010 PT ASKRINDO (PERSERO) 18


20

FOTO JARINGAN KERJA

Padang Medan

Semarang

Surabaya

Lampung

Balikpapan

Palangkaraya Pekanbaru

Denpasar

Makasar

Mataram

Banda Aceh PT ASKRINDO (PERSERO)

19

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Oloan Harahap, SE. Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal15 Februari 2006 dan terpilih kembali sejak 14 Februari 2011. Saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menko Perekonomian Republik Indonesia. Sebelumnya pernah menjabat beberapa jabatan manajerial antara lain Direktur PT Estika Jasatama Insurance Broker (1990-1995) dan Direktur PT Caraka Mulia (Broker Asuransi) (1998-2001). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.

Drs. Suhendro Bakri, MA. Komisaris Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 15 Februari 2006 dan terpilih kembali sejak 14 Februari 2011. Saat ini menjabat sebagai Direktur Restrukturisasi & Privatisasi Meneg BUMN Republik Indonesia. Sebelumnya pernah menjabat Kasubdit Perusahaan Perbankan Departemen Keuangan Republik Indonesia (1998-1999). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Unversitas Airlangga, Surabaya (1978), kemudian meraih gelar Master of Arts dari Boston University, USA (1988).

Drs. Imam Sukarno, MM. Komisaris Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal15 Februari 2006 dan terpilih kembali sejak 14 Februari 2011. Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit Bank Mandiri. Sebelumnya pernah menjabat beberapa jabatan manajerial antara lain Direktur Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (1998-2000) dan Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan(2000-2002). Meraih gelar Magister Manajemen dari Asian Institute of Management Manila (1985).

Dr. Djoko Hidayanto, SE, MM. Komisaris Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal15 Februari 2006 dan terpilih kembali sejak 14 Februari 2011. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Anggaran. Sebelumnya pernah menjabat jabatan Sekretaris Direktorat Jendral Anggaran dan Perimbangan Keuangan(2004-2006). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Unversitas Brawijaya, Malang (1979), kemudian meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta (1996) dan meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Manajemen dari Univeritas Negeri Jakarta (2007).

20


PROFIL DEWAN DIREKSI

Ir. Chairul Bahri, MM. Direktur Utama Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 17 Juli 2007, dimulai dari Pegawai Direktorat Jendral Perkebunan, Departemen Pertanian RI (1980-1983), memulai karir di Bank BRI sejak tahun 1983-2007 dan jabatan terakhir sebelum bergabung ke PT Askrindo (Persero) adalah menjabat Pemimpin Wilayah (BRI Bandung) sejak tahun 2005 sampai tahun 2007. Meraih gelar Sarjana Insinyur dalam bidang Pertanian dari Universitas Andalas (1975), kemudian meraih gelah Magister Manajemen dalam bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Padjadjaran (2003).

Ir. Hartono. Direktur Pemasaran & Pertanggungan Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran & Pertanggungan sejak tanggal 17 Juli 2007, memulai meniti karir di Bank BRI sejak tahun 1980 dan jabatan terakhir sebelum bergabung ke PT Askrindo (Persero) adalah menjabat segabai Kepala Divisi Bisnis Mikro (BRI Kantor Pusat) sejak tahun 2006 sampai tahun 2007. Meraih gelar Insinyur dalam bidang Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Jember (1979).

Zulfan Lubis, SE Ak, MM. Direktur Keuangan & Teknologi Informasi Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai Direktur Keuangan & Teknologi Informasi sejak tanggal 17 Juli 2007, memulai karir di PT Askrindo (Persero) sejak tahun 1987 sebagai staf di Bagian Akuntansi dan terakhir menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi (PT Askrindo Kantor Pusat) sejak tahun 2000 sampai tahun 2007. Meraih gelar Sarjana Akuntansi di Unversitas Syaih Kuala Banda Aceh program afiliasi Pendidikan Sarjana Akutansi (Akuntan) dengan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (1986) kemudian meraih gelar Magister Manajemen bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Pancasila (1999).


21

PEJABAT PT ASKRINDO (Persero)

PROFIL PEJABAT SENIOR (KEPALA DIVISI) NO

NAMA

JABATAN

1

Singgih Hardjanto

Sekretaris Perusahaan

2

Hendry Kristal Siagian

Kepala Satuan Pengawasan Intern

3

Rinarno Pramudiyanto

Kadiv. Perencanaan, Pembinaan & Pengendalian

4

Sulaeman

Kadiv. SDM & Umum

5

Abbas Basoeny

Kadiv. Klaim & Subrogasi

6

Noviar Yuana

Kadiv. Investasi

7

Mulyono

Kadiv. Penjaminan

8

T. Widya Kuntarto

Kadiv. Keuangan & Akuntansi

9

Arief Kusuma

Kadiv. Teknologi & Informasi

10

I Nyoman Sulendra

Kadiv. Askred & Surety

11

Agus Nugroho

Kacab. Jakarta Kemayoran

12

I Gusti Made Mardika

Kacab. Jakarta Cikini

PROFIL KEPALA BAGIAN KANTOR PUSAT & KANTOR CABANG NO

22

NAMA

JABATAN

1

Kurmansyah

Kabag. Underwriting Askred & Surety

2

Novie Revianti

Kabag. Hukum

3

Legawa

Kabag. Pengawasan 1

4

Huri Suksianto

Kabag. Pengawasan 2

5

Maulana A. Siddiq

Kabag. Perencanaan & Pengembangan

6

Adde Daryono

Kabag. Manajemen Resiko

7

Wahyu Wisambada

Kabag. Pengembangan SDM

8

Herry R. Agustin

Kabag. SDM & Umum

9

Ratna Salfiani

Kabag. Klaim & Subrogasi

10

Aceng Sudarma Wijaya

Kabag. Penempatan Investasi

11

Bambang Sumarsono

Kabag. Analisis Investasi

12

M. Effendi Nasution

Kabag. Akuntansi & Anggaran

13

Indaryati

Kabag. Keuangan

14

Achmad Suez

Kabag. Pengembangan Aplikasi Komputer

15

Petrus Benyamin H

Kabag. Operasi Komputer

16

Novian Prihantono

Kabag. Marketing Penjaminan Kredit

17

M. Mukhsi

Kabag. Marketing Askred & Surety

18

Puji Santoso

Kacab. Bandung

19

Chumaedi

Kabag. Reasuransi

20

I Putu Apriyanto

Kacab. Pontianak

21

Abdul Gaffar

Kacab. Makassar

22

Sulis Setyono

Kacab. Surabaya

23

I Gede Putrawijaya

Kacab. Denpasar

24

Manuasa Siregar

Kacab. Medan

25

Firman Berahima

Kacab. Semarang

26

Seno Supranoto

Kabag. Penjaminan Kredit Cabang Jakarta Kemayoran

27

Soegiharto

Kabag. Surety & Customs Bond Cabang Jakarta Kemayoran

28

Lucky Alfianto Hartawan

Kabag. Askredag Cabang Jakarta Kemayoran

29

Ade Sumadi

Kabag. Klaim & Subrogasi Cabang Jakarta Kemayoran

30

Effitawati Djurie

Kabag. Keuangan & Umum Cabang Jakarta Kemayoran

31

Hamlet Subekti

Kabag. Penjaminan Kredit Cabang Jakarta Cikini

32

Karino

Kabag. Surety & Customs Bond Cabang Jakarta Cikini

33

Antung Masyhor

Kabag. Klaim & Subrogasi Cabang Jakarta Cikini

34

A.A Gede Wira Utama

Kabag. Keuangan & Umum Cabang Jakarta Cikini

35

Purwadi

Kepala KUP Bogor


PROFIL KEPALA KANTOR CABANG & KANTOR UNIT PELAYANAN NO.

NAMA

JABATAN

1

Agus Hartana

Kacab. Banda Aceh

2

Gde Sudarta

Kacab. Pekanbaru

3

Himawan Sutanto

Kacab. Palembang

4

Syafruddin

Kacab. Lampung

5

Neil J.B Rarumangkay

Kacab. Manado

6

Priyono

Kacab. Banjarmasin

7

Mardiyantoro

Kacab. Palangkaraya

8

Afiat

Kacab. Pontianak

9

Atang Kusnadi

Kacab. Padang

10

Adjis

Kacab. Balikpapan

11

Eko Sudiantono

Kepala KUP Samarinda

12

Iwan P. Pasaribu

Kepala KUP Surakarta / Solo

13

E. Mirmo Santoso

Kepala KUP Mataram

14

Makkaarena

Kepala KUP Gorontalo

15

Sri Wisnu Kertapati

Kepala KUP Batam

16

Robinson Zebua

Kepala KUP Jambi

17

Henry Sabar PM

Kepala KUP Cirebon

18

Achmad Rizali

Kepala KUP Purwokerto

19

Debby Cahyo Wicaksono

Kepala KUP Kediri

20

Dwi Handayani

Kepala KUP Jakarta Selatan

21

Dewi Larasati

Kepala KUP Jakarta Barat

22

Nuraini

Kepala KUP Jakarta Utara

23

Ratih Triwardhani

Kepala KUP Jakarta Timur

24

Adhi Dwinantyo

Kepala KUP Serang

25

Wahyuni Hartati

Kepala KUP Yogyakarta

26

I Ketut Anom Mayun

Kepala KUP Tegal

27

Achmad Solichin

Kepala KUP Malang

28

Budiantoro

Kepala KUP Jember

29

Vonne F. Tumbelaka

Kepala KUP Bekasi

30

Eni Restiani

Kepala KUP Tangerang

31

Ryanto Martono

Kepala KUP Pangkal Pinang

32

Noviansyah

Kepala KUP Bengkulu

33

Sofyan Bonafena

Kepala KUP Madiun

34

Suhendro Pramono

Kepala KUP Madura

35

Agus Sutrisno

Kepala KUP Palu


23

24


Padang

Pontianak

Yogyakarta

Yogyakarta

Bandung

Jakarta

Samarinda

Surakarta Mataram

Denpasar

Semarang Semarang Surabaya

Banjarmasin

Balikpapan Palangkaraya

Bandar Lampung

Palembang

Jambi

Serang

Pekanbaru

Bengkulu

Medan

Banda Aceh

Makassar

Gorontalo

Manado

PETA JARINGAN KERJA

PETA JARINGAN KERJA

LAPORAN TAHUNAN 2010 PT ASKRINDO (PERSERO)

26

SUMBER DAYA MANUSIA

PENDIDIKAN NO.

URAIAN

JUMLAH

1

Strata II

51

2

Strata I

219

3

Diploma III

49

4

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

95

5

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

5

6

Sekolah Dasar

2 421

JABATAN NO.

URAIAN

JUMLAH

1

Kepala Divisi/Biro

12

2

Kepala Bagian/Staf Ahli/Kepala Cabang

37

3

Kepala Seksi/Kepala Perwakilan

85

4

Staf/Kepala Kantor Unit Pemasaran

59

5

Pegawai Pelaksana

194

6

Pegawai Dasar

34 421


25

PERISTIWA PENTING

Pembukaan Rapat Kerja Evaluasi Bertempat di Gedung Askrindo pada bulan Agustus 2010

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dengan BPD Bandar Lampung

Penutupan Rapat Kerja RKAP di Bogor bulan November 2010

Pameran PKBL Bertempat di JCC pada bulan Mei 2010

26


AKUNTAN PUBLIK & AUDITOR EKSTERNAL

Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan. Rukan Taman Meruya Blok M/78 Jakarta 11620, Indonesia Telp. : 021-5868275, 5868276 Fax.: 021-5865365 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jl. Pramuka No. 33, Jakarta Timur 13120 Telp. : 021-85910031 Fax.: 021-85910030 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210 Telp. : 021-75906688 Fax.: 021-7698777 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 13. Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta Pusat 10710 Telp. : 021-3858001 Fax.: 021-3847437


27

Analisis & Pembahasan Manajemen

28



29

TINJAUAN UMUM

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai core business penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK), PT Askrindo pada tahun 2010 kembali mendapatkan kepercayaan untuk mendukung program Pemerintah, yaitu penjaminan Kredit usaha Rakyat (KUR). Guna mendukung program tersebut, PT Askrindo mendapatkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp900 miliar. Dengan adanya penambahan PMN tersebut, maka total aset PT Askrindo menjadi sebesar Rp2,92 triliun pada tahun 2010 atau mengalami pertumbuhan sebesar 38,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit yang dijamin oleh PT Askrindo pada tahun 2010 adalah sebesar 95,38% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2010 total kredit yang dijamin adalah sebesar Rp5,4 triliun dengan total outstanding penjaminan kredit PT Askrindo sebesar Rp7,40 triliun. Berikut adalah beberapa indikator kinerja utama PT Askrindo : Total Aset Pada akhir tahun 2010 aset PT Askrindo tercatat sebesar Rp2,92 triliun, dan Rp2,11 triliun pada tahun 2009. Dengan demikian Total Aset PT Askrindo tumbuh sebesar 38,52%. Rasio Keuangan Rasio Operasional terhadap Pendapatan Operasional PT Askrindo pada tahun 2010 adalah sebesar 7.853,66 %. Pada tahun 2010 tercatat total Biaya Operasional PT Askrindo adalah sebesar Rp182 miliar dan Pendapatan Operasional sebesar 2 miliar.

30


Klaim Ratio Klaim Ratio yang menunjukkan perbandingan antara pembayaran klaim dengan penerimaan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) pada tahun 2010 adalah sebesar Rp464 miliar dan penerimaan IJP adalah sebesar Rp356 miliar . Return on Assets (ROA) ROA PT Askrindo tahun 2010 sebesar -1,76% . Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan ROA tahun sebelumnya, dimana ROA tahun 2009 tercatat -1,27%. Penurunan ROA tersebut dikarenakan adanya penambahan PMN sebesar Rp900 miliar di akhir tahun 2010. Gearing Ratio Gearing ratio merupakan pembanding antara outstanding kredit yang dijamin dengan jumlah ekuitas perusahaan. Pada tahun 2010, Gearing ratio PT Askrindo sebesar 8,01 kali. Non Performing Guarantee (NPG) Tingkat NPG penjaminan kredit yang dijamin oleh PT Askrindo pada tahun 2010 adalah sebesar 5,68%. Hal ini mengindikasikan PT Askrindo dapat mengelola risiko penjaminan kredit pada tingkat yang cukup aman.

TINJAUAN KEUANGAN

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Berdasarkan Laporan Keuangan PT Askrindo untuk tahun buku 2010 ini disusun dengan mengikuti PSAK 55 dan melakukan perubahan kebijakan akuntansi. Khusunya untuk : (1) pengakuan pendapatan IJP, dari cash basis menjadi accrual basis ; dan (2) Penyajian laporan laba/rugi.

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN PT (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA dan ANAK PERUSAHAAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2006 s.d 2010 KETERANGAN ASURANSI KREDIT DAN PENJAMINAN 1. Pendapatan Underwriting Premi & Js.Penjaminan Premi Reasuransi +/- premi & Js.Penjaminan YTM Pendpt +/- premi & Js.Penjaminan YBM Pendpt Underwriting Lain Jumlah Pendapatan Underwriting 2. Beban Underwriting Beban Klaim Klaim disetujui Recoveries Estm.klaim retensi sendiri Tahun Berjalan Estm.klaim retensi sendiri Tahun Lalu Jumlah Beban Klaim Beban Premi Reasuransi Beban Komisi Beban Underwriting Lain Jumlah Beban Underwriting Hasil Underwriting Askredag Reasuransi 3. Pendapatan Underwriting Premi Reasuransi Premi Retrosesi +/- premi & Js.Penjaminan YBM Pendpt Jumlah Pendapatan Underwriting 4. Beban Underwriting Klaim tanggungan sendiri Penurunan/(kenaikan) estimasi klaim ret. Sndiri Beban Komisi netto Beban Underwriting Lain netto Jumlah Beban Underwriting Hasil Underwriting Reasuransi Total Hasil Underwriting 5. Hasil Investasi 6. Beban Usaha Biaya Pemasaran Biaya Umum Biaya Administrasi Biaya Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Usaha 7. Laba Usaha 8. Pendapatan (Beban) Lain2 Pendapatan lain2 Beban lain2 Jumlah Pendapatan (Beban) Lain2 9. Laba Sebelum Pajak 10. Pajak & Zakat 11. Laba Ditahan Perusahaan Anak 11 Laba Bersih

(Rp Juta)

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

124,188 (6,867) 22,830 (21,129) 7,237 126,258

146,348 (15,421) 21,213 (20,968) 8,830 140,001

297,107 (23,960) 20,968 (60,304) 4,361 238,173

310,027 (17,194) 60,304 (75,664) 5,160 282,633

355,719 (14,014) 75,664 (90,902) 6,664 333,131

50,685 (36,161) 10,791 (9,142) 16,173 5,225 10,439 31,837 94,422

68,958 (25,377) 19,266 (10,791) 52,055 13,170 6,461 71,686 68,315

69,950 (19,398) 101,703 (19,266) 132,989 17,274 8,613 158,877 79,296

347,301 (42,273) 135,730 (101,703) 339,056 10,460 3,884 353,400 (70,766)

464,176 (61,313) 146,692 (135,730) 413,825 22,973 8,986 445,784 (112,653)

383,774 (71,772) (6,751) 305,251

416,092 (150,097) 84,214 350,209

564,328 (210,393) 100,016 453,951

598,384 (212,737) 146,186 531,833

611,988 62,010 (148,396) 525,602

155,231 34,491 103,062 394 293,178 12,073 106,494 107,088

224,820 521 115,081 378 340,800 9,410 77,725 107,862

264,327 38,518 136,892 1,397 441,134 12,817 92,113 89,818

328,371 23,126 170,502 315 522,315 9,518 (61,248) 154,785

336,095 (12,021) 171,451 602 496,128 29,474 (83,178) 85,499

5,501 67,136 20,727 8,521 101,885 111,697

6,215 81,043 27,383 2,002 116,643 68,944

33,888 81,078 22,764 8,265 145,995 35,936

10,470 120,325 28,093 13,977 172,866 (79,329)

10,725 131,073 32,442 7,981 182,221 (179,901)

4,589 (14,424) (9,835) 101,862 (3,998)

4,936 (19,337) (14,401) 54,543 3,441

14,350 (14,325) 25 35,961 15,434

7,093 (40,102) (33,009) (112,338) 10,310

7,982 (4,722) 3,260 (176,641) (14,565)

97,863

57,984

51,394

(102,029)

(191,206)


31

TINJAUAN KEUANGAN

Premi dan Jasa Penjaminan. Premi dan jasa Penjaminan selama tahun 2010 diakui sebesar Rp355,7 miliar atau meningkat sebesar 14,74% dari tahun sebelumnya yang diakui sebesar Rp310 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan penjaminan kredit kecil pada tahun 2010. Premi Reasuransi Premi Reasuransi selama tahun 2010 diakui sebesar Rp612 miliar atau meningkat sebesar 2,27% dari tahun sebelumnya yang diakui sebesar Rp598,4 miliar. Recoveries Hasil Recoveries yang diperoleh pada tahun 2010 meningkat sebesar 45,04% dari Rp42,2 miliar pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp61,3 miliar pada tahun 2010. Pendapatan Hasil Investasi. Selama tahun 2010 pendapatan investasi tercatat sebesar Rp85,5 miliar, mengalami penurunan 55,23% dari perolehan tahun 2009 yang tercatat sebesar Rp154.8 miliar. Beban Klaim Penjaminan. Beban Klaim Penjaminan tahun 2010 sebesar Rp464,2 miliar, mengalami kenaikan 33,65% dari tahun 2009 yang tercatat sebesar Rp347,3 miliar. Kenaikan biaya klaim sebanding dengan meningkatnya portofolio penjaminan PT Askrindo, baik penjaminan KUR maupun Non KUR. Penurunan/(Kenaikan) Estimasi Klaim Retensi Sendiri. Penurunan/(Kenaikan) Estimasi Klaim Retensi Sendiri merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun tahun mendatang, mengingat jangka waktu penjaminan yang disetujui sebagian berjangka waktu lebih dari 1(satu) tahun, bahkan ada yang 5 (lima) tahun. Mengacu pada ketentuan PSAK 50 & 55 perusahaan membentuk cadangan klaim seperti tahun 2009. Beban Usaha. Adanya peningkatan kegiatan usaha perusahaan dan meningkatnya biaya biaya yang berhubungan dengan beban pemasaran, beban umum, beban administrasi tahun 2010 meningkat 5,2% atau tercatat sebesar Rp182 miliar dari sebelumnya sebesar Rp173 miliar pada tahun 2009 Beban Pajak Penghasilan Pembayaran pajak penghasilan perusahaan merupakan salah satu bentuk kontribusi PT Askrindo kepada Negara. Pembayaran pajak penghasilan perusahaan meningkat 41,75% dari 10 miliar di tahun 2009menjadi 15 miliar di tahun 2010.

32


POSISI KEUANGAN

(RpJuta) AUDIT KETERANGAN

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

189.443

158.956

836.051

937.861

25.437

25.606

36.001

37.776

43.741

532.588

609.288

971.617

665.220

364.070

747.468

793.850

1.843.670

1.640.857

2.363.060

10.373

859.261

13.563

28.215

27.869

AKTIVA INVESTASI Deposito Biasa Deposito Wajib/Dana Jaminan Surat Berharga Jumlah Investasi Jangka Pendek KAS DAN BANK

1.955.248

PIUTANG USAHA Piutang Jasa Penjaminan

6.723

9.627

64.910

78.662

131.361

Piutang Jasa Asuransi Kredit

25.533

34.284

24.883

13.155

13.735

Piutang Retrosesi

16.000

18.189

8.424

11.175

17.943

Piutang Reasuransi

33.772

45.167

58.825

38.076

70.801

82.028

107.267

157.043

141.068

233.840

BIAYA DIBAYAR DIMUKA

1.610

4.760

2.307

2.730

4.148

PAJAK DIBAYAR DIMUKA

2.101

3.698

5.041

2.422

1.349

PIUTANG HASIL INVESTASI

27.869

25.373

26.864

20.007

11.984

PIUTANG LAIN-LAIN

65.586

37.135

28.254

26.818

47.846

966

56

18.464

28.774

14.335

4.649

4.649

2.247

2.247

2.247

Jumlah Piutang Usaha

AKTIVA PAJAK TANGGUHAN INVESTASI JANGKA PANJANG (Penyertaan Saham) AKTIVA TETAP Nilai Perolehan

199.518

204.139

215.905

223.629

230.477

Akumulasi

(61.418)

(69.158)

(75.966)

(81.665)

(84.908)

Nilai Buku

145.569

138.100

134.981

139.939

141.964

AKTIVA LAIN-LAIN

75.145

81.973

77.232

71.880

66.444

JUMLAH AKTIVA

1.155.896

2.053.003

2.314.624

2.106.982

2.918.691

10.023

17.204

1.290

11.829

19.360

38

1.651

20.493

14.363

40.998

Estm. Kalim Askred & Penjaminan Retensi sendiri

140.062

149.057

270.012

327.166

327.616

Premi & Js.Penjaminan YBM PendPT

KEWAJIBAN DAN EKUITAS Hutang Klaim Askred, Penjaminan & Reasuransi Hutang Reasuransi

105.344

120.985

206.490

224.060

241.630

Utang retrosesi Utang Komisi Hutang Pajak

18.904 3.196

8.972 1.897

9.619 1.051 7.110

9.311 485 1.416

10.415 1.107 1.836

Hutang Lain-lain

9.438

14.873

32.542

51.432

131.225

Kewajiban Pajak Tangguhan

6.073

1.655

-

-

-

-

870

1.014

1.693

1.641

Surplus Dana Peserta Berjalan Kewajiban Imbalan Kerja Jumlah Kewajiban Hak Minoritas atas aset bersih anak perusahaan

10.382

9.082

10.065

10.965

10.456

303.461

326.247

559.686

652.719

786.284

2

2

2

2

2

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

-

850.000

850.000

1.100.000

2.000.000

EKUITAS Modal Sendiri & Cadangan : Modal Disetor Penambahan Modal Negara (PMN) Keuntungan(kerugian) belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual Cadangan Umum Cadangan Tujuan Jumlah Modal Sendiri & Cadangan :

(945)

(4.067)

(8.161)

73.500

52.440

116.954

183.221

220.927

245.834

244.885

238.561

239.616

240.777

241.511

241.511

754.570

1.668.770

1.703.543

2.060.846

2.938.836 (191.206)

Laba (Rugi) Belum Dibagi Laba Tahun Berjalan

97.863

57.984

51.394

(102.029)

Laba Tahun Lalu

-

-

-

22.476

(88.193)

Koreksi Terhadap Ekuitas

-

-

-

(527.032)

(527.032)

Jumlah Laba Belum Dibagi Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

97.863

57.984

51.394

(606.585)

(806.431)

852.433

1.726.754

1.754.937

1.454.261

2.132.405

1.155.896

2.053.003

2.314.624

2.106.982

2.918.691


33

POSISI KEUANGAN

Aset Total Aset PT Askrindo per 31 Des 2010 mengalami kenaikan sebesar 38,54% dari Rp2,107 miliar pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp2.919 miliar pada Desember 2010. Kenaikan asset terutama berasal dari adanya tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Piutang Hasil Investasi Piutang Hasil Investasi per 31 Desember 2010 mengalami penurunan sebesar 40,11% dari Rp20.007 juta pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp11.984 juta pada Desember 2010. Penurunan tersebut disebabkan adanya penerimaan pembayaran surat obligasi.

Investasi Investasi terdiri dari dana jaminan, deposito berjangka, surat berharga dan penyertaan saham. Total Investasi per 31 Desember mengalami kenaikan sebesar 43, 94% dari Rp1.643 miliar pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp2.365 miliar pada Desember 2010. Kenaikan tersebut disebabkan adanya Penyertaan Modal Negara yang ditempatkan pada deposito dalam rangka penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Piutang lain-lain Piutang lain-lain per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 78,41% dari Rp26.818 juta pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp47.846 juta pada Desember 2010. Kenaikan tersebut disebabkan adanya tagihan biaya operasional KUR. Seluruh biaya operasional KUR pada tahun 2010 menggunakan dana Non KUR.

Kas Bank Saldo kas Bank termasuk saldo valuta asing yang telah dinyatakan dalam rupiah per 31 Desember mengalami penurunan sebesar 1,23% dari Rp28.215 miliar pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp27.869 miliar per 31 Desember 2010. Piutang Jasa Penjaminan Piutang Jasa Penjaminan per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar 66,99% dari Rp78.662 juta pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp131.361 juta pada Desember 2010. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Piutang Jasa Penjaminan Surety, Customs Bond dan Askredag. Piutang Jasa Penjaminan Surety, Customs Bond dan Askredag per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar 18,41% dari Rp15.577 juta pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp18.445 juta pada Desember 2010. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penjaminan Surety Bond. Piutang Reasuransi Piutang Reasuransi per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar 88,71% dari Rp36.87 juta pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp68.101 juta pada Desember 2010. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penutupan reasuransi umum, reasuransi jiwa dan reasuransi syariah. Piutang Retrosesi Piutang Retrosesi per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar 60,95% dari Rp11.540 juta pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp18.574 juta pada Desember 2010. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya penutupan retrosesi dan syariah. Biaya Dibayar di Muka Biaya Dibayar di Muka per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Rp2.730 juta pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp4.148 juta pada Desember 2010. Kenaikan tersebut disebabkan pembayaran sewa gedung kantor cabang dan rumah dinas cabang.

34


Aset Tetap Aset tetap per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar 2,54% dari Rp141.964 juta pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp145.569 juta pada Desember 2010. Kenaikan ini disebabkan adanya tambahan belanja modal pada tahun 2010. Aset lain-lain Aset lain-lain per 31 Desember 2010 mengalami penurunan sebesar 7,56% dari Rp71.880 juta pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp66.444 juta pada Desember 2010. Penurunan ini disebabkan adanya penyisihan aset lain di tahun 2010. Utang Klaim Askred dan Penjaminan Utang Klaim Askred dan Penjaminan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 63,67% dari Rp11.829 juta pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp19.360 juta pada Desember 2010. Kenaikan ini disebabkan adanya klaim penjaminan kredit kecil yang belum dilakukan pembayarannya di tahun 2010. Utang Reas Utang Reas mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 185,44% dari Rp14.363 juta pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp40.998 juta pada Desember 2010. Estimasi Klaim Retensi Sendiri (EKRS) Estimasi Klaim Retensi Sendiri mengalami kenaikan sebesar 0.14% dari Rp327.166 juta pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp327.616 juta pada Desember 2010. Premi yang Belum Merupakan Pendapatan (PYBMP) Premi yang Belum Merupakan Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 7,84% dari Rp224.060 juta pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp241.630 juta pada Desember 2010. Kenaikan ini disebabkan adanya tambahan penutupan penjaminan di tahun 2010. Utang lain-lain Utang lain-lain mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 145,94% dari Rp51.351 juta pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp126.291 juta pada Desember 2010. Kenaikan ini disebabkan adanya beban klaim KUR yang belum dibayar oleh Pemerintah.

POSISI KEUANGAN

Ekuitas Total ekuitas PT Askrindo mengalami peningkatan sebesar 46,63% dari Rp1.454 miliar pada Desember 2009 menjadi Rp2.132 miliar pada Desember 2010. Penyertaan Modal Negara Penyertaan Modal Negara mengalami kenaikan sebesar 81,82% dari Rp1.100 miliar pada Desember 2009 menjadi sebesar Rp2.000 miliar pada Desember 2010. Kenaikan ini disebabkan pada tahun 2010 Perusahaan menerima tambahan penyertaan modal sebesar Rp900 miliar dalam rangka penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Informasi Arus kas Jumlah Kas Bank PT Askrindo pada akhir tahun 2010 tercatat sebesar 27,8 miliar, turun 1,23% dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp28.2 miliar. Adapun rincian arus kas dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan

2010

2009

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

234.968.714.993

(141.898.211.886)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

665.281.794.468

(89.793.677.113)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

899.904.098.741

246.343.628.754

RASIO KEUANGAN

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan atas efek tersedia untuk dijual Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan atas efek tersedia untuk dijual mengalami penurunan sebesar 28,65% dari Rp73,5 miliarpada Desember 2009 menjadi sebesar Rp52,4 miliar pada Desember 2010.

Rasio Lancar Rasio Lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar. Rasio Lancar PT Askrindo pada tahun 2010 adalah 3.350,35%. Jika dibandingkan tahun 2009, rasio lancar mengalami penurunan, dimana pada tahun 2009 rasio lancarnya adalah 4.752,67%.

Saldo Laba Saldo laba mengalami penurunan sebesar 51% dari Rp407,8 miliarpada Desember 2009 menjadi sebesar Rp206,1 miliar pada Desember 2010.

Rasio Operasi Rasio operasi merupakan perbandingan antara biaya usaha dan pendapatan usaha. Rasio operasi PT Askrindo pada tahun 2010 adalah minus 7,11%. Jika dibandingkan tahun 2009, rasio operasi mengalami kenaikan dimana pada tahun 2009 rasio operasinya adalah sebesar minus 5,48%.

Penyesuaian Saldo Awal 2009 Berdasarkaan penelaah legal internal perusahaan serta konsultan hukum dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah ditunjuk, disimpulkan terdapat keraguan atas kolektibilitas pokok investasi dan pendapatan investasi sejak 1 Januari 2009. Sehingga dilakukan pembentukan cadangan penurunan nilai pokok investasi sebesar Rp527 miliar.

Rasio Hutang Rasio hutang merupakan perbandingan antara total aktiva dan total hutang. Rasio Hutang PT Askrindo pada tahun 2010 adalah 7,44%. Jika dibandingkan tahun 2009, rasio hutang ini mengalami kenaikan dimana pada tahun 2009 rasio hutangnya adalah 4,82%.


35

TINJAUAN USAHA

1. Kondisi Lingkungan Usaha Perkembangan perekonomian global yang semakin kondusif mendukung kinerja perekonomian domestik. Menjelang akhir tahun 2009, pemulihan ekonomi global semakin merata didukung oleh perbaikan ekonomi negara di kawasan Asia. Kondisi tersebut memberi dampak positif pada perkembangan ekonomi di dalam negeri. Penguatan ekspansi ekonomi tersebut ditopang oleh perbaikan kinerja ekspor yang terjadi sejalan dengan membaiknya perekonomian negara mitra dagang. Kegiatan konsumsi masyarakat juga diperkirakan lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebagai dampak dari membaiknya pendapatan dan tingkat keyakinan konsumen. Seiring dengan itu, pertumbuhan investasi diperkirakan membaik didukung membaiknya permintaan dan optimisme pelaku usaha. Perbaikan pertumbuhan ekspor dan investasi diperkirakan akan menahan laju perlambatan impor pada akhir tahun. Di sisi penawaran, beberapa sektor tumbuh membaik pada akhir tahun seiring dengan mulai membaiknya permintaan domestik dan eksternal.

unit usaha dalam yang terserap dalam UMKM mencapai 99,99% dari total unit usaha, dengan sumbangan 3 sektor terbesar mencapai 85%. Tiga sektor terbesar tersebut – sektor pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa - masing-masing menyumbang sebesar 26,40 juta, 14,79 juta, dan 2,18 juta unit usaha.

2. Komitmen Pemerintah Dalam Program Penjaminan KUR Pada tahun 2010, pemerintah tetap memiliki komitmen dalam meningkatkan perkembangan UMKMK dalam rangka melanjutkan program pernjaminan KUR. Hal ini ditandai dengan diberikannya kembali dana PMN sebesar Rp900 miliar kepada lembaga penjamin kredit pada akhir tahun 2010. Pemerintah juga melengkapi ketentuan-ketentuan atas lembaga penjamin kredit sebagai bagian dari kerangka besar kebijakan pemberdayaan UMKMK sebagaimana tertuang dalam Inpres No.6 Tahun 2007. Kebijakan Inpres No.6 tahun 2007 yang memudahkan UMKM memperoleh akses keuangan dari bank dan LKBB merupakan kegiatan strategis agar dana KUR yang digelontorkan untuk UMKM tepat sasaran dan dapat mengembangkan potensi ekonomi UMKM secara nasional. Namun demikian, dalam proses penjaminan KUR tersebut, NPL perbankan untuk kredit UMKM, pada tahun 2010 tercatat sebesar 5,7 % melebihi NPL perbankan nasional yang hanya pada kisaran 4,0%. Angka NPL KUR perbankan yang relatif tinggi tersebut menyebabkan klaim KUR yang sangat besar. Sebagaimana diketahui, terdapat perbedaan yang besar antara nilai Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang diterima perusahaan yaitu sebesar 2,3% dan tingkat NPL KUR tahun 2009 sebesar 5,5% yang menyebabkan terjadinya kerugian karena ketidakseimbangan antara pendapatan IJP yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan klaim yang harus dibayar Lembaga Penjamin

a. Melaksanakan Usaha-Usaha Non KUR Pada tahun 2010, perusahaan masih tetap menjalankan usaha yang sudah berjalan sejak tahun 1971 sebagaimana misi perusahaan yang telah ditetapkan pada saat pendirian, sasaran strategi utama bidang penjaminan adalah tetap mengembangkan produk Penjaminan Kredit Kecil, namun difokuskan pada segmen pasar yang berisiko rendah (berbasis agunan dan kredit konsumtif dengan debitur yang berpenghasilan tetap) serta melakukan evaluasi dan menjajaki penghentian perjanjian kredit yang berisiko tinggi juga meningkatkan mutu pelayanan.

3. Usaha Mikro, Kecil danMenengah Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia cukup besar. Dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDB (atas harga berlaku) pada tahun 2010 UMKM menyumbang >50% dari total PDB. Secara sektoral, pada tahun 2010 peran UMKM di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa cukup besar yaitu >90%. Kemudian diikuti oleh sektor keuangan dan jasa perusahaan; jasa-jasa; konstruksi; dan pengangkutan/ komunikasi. Sementara kontribusi UMKM terhadap sektor pertambangan, industri, dan listrik relatif kecil. Di samping itu, kontribusi UMKM juga terlihat dominan dari sisi banyaknya unit usaha yang terserap. Jumlah

36


Berdasarkan kontribusi ekonomi UMKM yang dapat menggerakkan sektor riil, peranan ekonomi UMKM ini masih dominan dalam kontribusi ekonominya terhadap pendapatan domestik bruto. Berbagai upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah agar UMKM memiliki posisi yang lebih baik dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional, antara lain memantapkan legalitas usaha, akses keuangan pada perbankan nasional dan membantu dalam memperluas pasar UMKM. 4. Kegiatan Strategis Perusahaan Selama tahun 2010, perusahaan melakukan beberapa kegiatan strategis, yaitu sebagai berikut:

b. Melanjutkan Pelaksanaan Penjaminan KUR Menindaklanjuti pelaksanaan Inpres No. 6/2007, maka Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, ketentuan tersebut memberikan arahan secara lebih jelas bagi UMKMK untuk meningkatkan akses pada sumber pembiayaan. Ketentuan tersebut mengatur secara jelas mengenai besaran tarif, cara penghitungan dan tatacara pembayaran Imbal Jasa Penjaminan. c. Perluasan Jejaring Kerja Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih dekat kepada pengguna jasa dan untuk peningkatan pendapatan perusahaan, maka pada tahun 2010 perusahaan telah melakukan perluasan jejaring usaha dengan membuka beberapa kantor unit pelayanan di daerah-daerah yang dinilai strategis dan potensial. Daerahdaerah yang nilai strategis dan potensial telah dibuka Kantor Unit Pelayanan (KUP) yaitu Bogor, Bekasi, Tangerang, Pangkal Pinang, Madiun dan Bengkulu. Pada saat ini, fungsi kantor unit pelayanan adalah untuk membantu memasarkan seluruh produk perusahaan dan melayani penjaminan khususnya suretyship. d. Peningkatan Status Jejaring Kerja Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mendukung pencapaian target pendapatan perusahaan, maka pada tahun 2010 hanya dilakukan peningkatan status terhadap 1 (satu) Kantor Unit Pelayanan (KUP) menjadi Kantor Cabang, yaitu KUP Padang.

TINJAUAN USAHA

Dengan ditingkatkannya kantor unit pelayanan menjadi kantor cabang, maka kantor cabang tersebut dapat melayani seluruh produk usaha perusahaan, baik usaha penjaminan kredit maupun usaha suretyship. e. Pembenahan Internal pada tahun 2009 Tahun 2010 merupakan tahun kedua dalam mengimplementasikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 20092013 untuk pembenahan internal. Pembenahan internal yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 belum dapat sepenuhnya dilaksanakan sehingga masih diagendakan kembali untuk dilaksanakan pada tahun 2011. f. Transformasi Teknologi Informasi Untuk mendukung kelancaran dan kebutuhan kegiatan operasional dan non operasional, peranan Teknologi Informasi perlu ditingkatkan dengan melakukan pembaharuan atau transformasi teknologi yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Transformasi TI ini bekerjasama dengan konsultan. g. Penyehatan Struktur Keuangan Melanjutkan upaya penyehatan struktur keuangan, antara lain dengan membentuk cadangan kerugian dalam jumlah yang memadai dan melakukan penyisihan piutang terhadap piutang yang sudah tidak bermutasi atau tidak lancar.


37

TINJAUAN OPERASIONAL

Pada tahun 2010, perusahaan melakukan penyisihan terhadap tagihan lainnya dan pembentukan cadangan klaim atas penjaminan yang bermasalah dan diperkirakan akan macet. Disamping itu sedang mengembangkan pengelolaan piutang perusahaan yang berasal dari piutang usaha dan piutang hasil investasi. Pencapaian Sasaran Perusahaan Meskipun dari usaha Non KUR perusahaan dapat memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp39,7 miliar atau 50,0% dari anggarannya, tetapi pencapaian tersebut tidak dapat menutup kerugian dari usaha penjaminan KUR yang merupakan usaha penugasan dari Pemerintah sebagai penjamin UMKMK mendapatkan kredit dari perbankan. Tahun 2010 usaha penjaminan KUR mengalami kerugian sebelum pajak sebesar Rp217,0 miliar atau -152,3% dari anggarannya, sehingga dalam tahun 2010, perusahaan tidak dapat merealisasi target laba usaha (Non KUR dan Penjaminan KUR) sebagaimana yang diharapkan dan dalam realitasnya perusahaan mencatat kerugian sebelum pajak sebesar Rp177,3 miliar. Kerugian usaha Penjaminan KUR terjadi akibat realisasi hasil investasi hanya mencapai laba Rp64,0 miliar atau 63,2% dari anggaran sebesar Rp101,3 miliar, sedangkan klaim

perusahaan yang cukup besar yaitu sebesar Rp357,9 miliar atau109,5% dari anggarannya. Sebagai akibat dari rugi tersebut, walaupun dengan adanya tambahan PMN kembali di tahun 2010 sebesar Rp900 miliar, tahun 2007 mendapat PMN sebesar Rp850 miliar dan tahun 2009 mendapat sebesar Rp250 miliar maka ROA dan ROE usaha gabungan Non KUR dan KUR juga tidak dapat mencapai sasaran, masing-masing hanya tercapai minus 7,2% dan minus 8,5%. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Tahun 2010 Jumlah pengguna jasa seluruh produk tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami peningkatan. Tahun 2010 jumlah pengguna jasa mencapai 2.785.664 meningkat dibandingkan dengan tahun 2009 yakni sebanyak 464.704 atau terbanyak dibandingkan dengan jumlah pengguna jasa tahun-tahun sebelumnya. Dalam tahun 2010, produk Penjaminan Kredit Kecil, Penjaminan KUR, Askredag Surety Bond dan Customs Bond mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Penjaminan Kredit Menengah dan Reasuransi Masuk mengalami penurunan. Selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel : Perkembangan Jumlah Pengguna Jasa/Debitur per Produk (2006–2010) No

Jenis Produk

1.

Penjaminan Kredit Kecil

2.

Penjaminan KUR

3.

Penjaminan Kredit Menengah

4.

Asuransi Kredit Perdagangan

5.

Surety Bond

6.

Customs Bond

7.

Reasuransi Masuk

Jumlah

2006

Tahun 2008

2007

2009

2010

78.907

80.698

117.622

292.347

350.962

-

177

1.130.312

1.817.698

2.193.238

447

409

661

1.282

597

2.346

1.793

5.302

293

1.278

167.656

192.452

194.887

190.717

219.487

23.787

24.437

26.925

18.603

20.102

1.346

78

70

20

17

274.489

300.044

1.475.779

2.320.960

2.785.664

Meskipun jumlah pengguna jasa tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun untuk nilai penjaminannya mengalami penurunan. Tahun 2010 perolehan nilai penjaminan sebesar Rp24,9 triliun menurun dibandingkan pencapaian tahun 2009 Rp30,5 triliun, namun masih lebih baik dibandingkan tahun 2006-2007. Nilai penjaminan tertinggi

berasal dari produk Surety Bond dan terendah dari Askredag. Produk Penjaminan Kredit Kecil meningkat dibandingkan tahuntahun sebelumnya, sedangkan Penjaminan KUR dan Customs Bond menurun dibandingkan tahun 2006-2009. Tabel di bawah ini memperlihatkan perkembangan tersebut selengkapnya.

Tabel : Perkembangan Jumlah Nilai Penjaminan per Produk (2006-2010) No.

38

Produk

(RpJuta)

Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

1.722.093

2.106.728

2.958.066

3.791.073

4.367.259

-

28.036

8.481.832

12.426.744

4.403.409

1.695.756

652.734

1.200.461

962.645

1.072.955

1.

PKK

2.

KUR

3.

PKM

4.

Askredag

2.312.261

3.326.626

6.531.507

723.957

921.166

5.

Surety Bond

6.581.994

7.626.541

10.512.044

9.991.383

11.135.251

6.

Cstm Bond

1.650.240

1.832.220

2.224.566

1.504.798

1.299.739

7.

Reasuransi-In

139.198

1.011.952

1.667.165

1.124.907

1.693.125

Jumlah

14.101.542

16.584.837

33.575.640

30.525.507

24.892.905



anggarannya dan tertinggi sepanjang tahun 2006-2010, sedangkan perolehan premi produk-produk lainnya yaitu PKM, dan Customs Bond, menurun jika dibandingkan tahun 2009. Secara keseluruhan perolehan premi/imbal jasa penjaminan tahun 2010 sebesar 83,0% dari anggarannya, namun tetap menjadi tertinggi selama tahun 2006-2010. Tabel di bawah ini memperlihatkan perkembangan tersebut selengkapnya.

Memperhatikan perolehan jumlah pengguna jasa dan nilai penjaminan, Penjaminan Kredit Kecil terus mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan misi, visi dan tugas perusahaan dalam menjalankan usaha perusahaan. Tahun 2010, produk Penjaminan Kredit Kecil, Penjaminan KUR memperoleh premi/imbal jasa penjaminan melebihi

Tabel: Perkembangan Premi/Jasa Penjaminan per Produk (2006-2010) Tahun No

Jenis Produk

1.

PKK

2. 3. 4.

2006

2007

2008

2009

1

2

3

4

29.725

37.073

KUR

-

PKM

15.411

Askredag

15.178

5.

Surety Bond

6.

Customs Bond

7.

Reasrnsi-In

Jumlah

2010 Angg.

Real.

5

6

Rasio (%)

Rasio (%)

6:4

6:5

47.932

52.978

50.997

75.901

143,2

148,8

1.103

89.059

119.547

166.405

130.234

108,9

78,3

1.130

17.603

9.642

19.973

4.166

43,2

20,8

14.140

15.449

7.708

13.125

9.948

129

75,7

44.838

71.380

105.185

103.297

133.727

116.152

112,4

86,8

10.878

11.591

14.560

10.087

12.889

8.497

84,2

65,9

8.297

9.930

8.856

7.165

0

12.260

171,1

0

124.327

146.347

298.644

310.424

397.116

357.158

115,0

89,9

Jumlah klaim yang disetujui terdapat kenaikan dibandingkan dengan jumlah klaim disetujui tahun 2009, yaitu dari sebesar Rp347,3 miliar menjadi Rp461,9 miliar. Tingginya klaim tersebut berasal dari klaim Penjaminan KUR yaitu sebesar Rp357,9 miliar.

Sedangkan klaim Penjaminan Kredit Kecil, Customs Bond, dan Askredag meningkat dari tahun sebelumnya namun Surety Bond masih lebih rendah dari tahun sebelumnya. Rincian Klaim Disetujui selengkapnya pada tabel di bawah ini.

Tabel : Klaim Disetujui per produk (2006 – 2010) (RpJuta) TAHUN No

I

Jenis Produk

2007

2008

2009

2010 Angg.

Real.

Rasio

Penjaminan Kredit 1.

PKK

2.

Penjaminan KUR

3.

PKM Jumlah (I)

II

2006

28,553

35,507

31,488

34,001

31,718

83,062

261.9%

0

0

3,339

280,629

327,000

357,945

109.5%

2,067

19,982

8,829

1,391

5,592

-

0.0%

30,620

55,489

43,656

316,021

364,310

441,007

121.1%

Askred & Surety 1.

Askredag

2.

Surety Bond

3.

Customs Bond

4.

Reasuransi Jumlah (II)

Total

809

5,284

1,118

4,768

4,000

572

14.3%

17,934

6,712

23,957

26,084

32,281

16,526

51.2%

157

1,881

5,169

10,273

4,720

6,279

133.0%

1,069

(921)

(5,034)

(9,879)

(6,862)

(2,405)

35.0%

19,969

12,956

25,209

31,246

34,139

20,972

61.4%

50,589

68,445

68,866

347,267

398,449

461,979

115.9%


39


Penerimaan Recoveries secara keseluruhan pada tahun 2010 meningkat jika dibandingkan dengan penerimaan Recoveries tahun 2009 dan tertinggi dibandingkan dengan penerimaan

Recoveries tahun 2006-2010. Semua produk mengalami kenaikan, kecuali Penjaminan Kredit Menengah. Rincian selengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel : Penerimaan Recoveries Per produk (2006 – 2010) (RpJuta) Tahun No

Jenis Produk

1

PKK

2

Penjaminan KUR

3

PKM

4

Askredag

5

Surety Bond

6

Customs Bond

7

Reasuransi Masuk Jumlah

2006

2007

2008

Real.

Rasio

15,798

12,658

23,380

12,292

28,753

234%

0

0

0

6,581

5,860

23,742

0%

33

7,070

1,087

49

2,503

0

0%

128

60

54

2,323

2,000

360

18%

6,153

1,292

3,935

6,132

9,199

4,047

44%

425

1,532

1,689

4,072

2,138

4,412

206%

63

(375)

0

0

0

0

0%

36,162

25,377

19,423

42,537

33,992

61,314

180%

Penjaminan Kredit Kecil Perusahaan menjamin kredit kecil untuk kredit UMKMK yang terdiri dari Kredit Usaha Kecil (KUK), KUM Pegadaian, KIK PIR Trans, Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD), Kredit untuk Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), PIR Sawit, dan Kredit Serba Guna. Kredit-kredit tersebut diberikan antara lain oleh Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta bank swasta nasional, yaitu Bukopin, Bank Niaga, Bank Muamalat dan BSM. Selama tahun 2010 kerjasama dengan BPD mengalami peningkatan yang cukup besar, sedangkan hubungan dengan bank swasta relatif menurun. Dari pelaksanaan operasional usaha ini, pada tahun 2010 Perusahaan menutup pertanggungan untuk 350.962 debitur dengan total plafon kredit mencapai Rp4,4 triliun. Jumlah ini merupakan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan merupakan yang tertinggi dalam periode 20062010. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas jumlah usaha dan volume bisnis UMKM yang memperoleh manfaat penutupan penjaminan dari Perusahaan. Pendapatan premi dari usaha ini, mencapai Rp75,9 miliar atau 148,8% dari anggaran tahun 2010 dan menunjukkan peningkatan sebesar 43,2% dibandingkan dengan pendapatan premi tahun 2009. Pada tahun 2010 ini, dari usaha Penjaminan Kredit Kecil, klaim masuk mencapai Rp158,9 miliar, sehingga ditambah dengan klaim masuk yang belum diselesaikan tahun sebelumnya, total


Angg.

29,360

Dibawah ini disajikan uraian pelaksanaan operasional untuk setiap produk pada tahun 2010, beserta dengan hasil Underwritingnya.

40

2010

2009

klaim yang harus diselesaikan mencapai Rp170,2 miliar. Dari jumlah tersebut sebesar Rp116,5 miliar telah selesai diproses dan hanya Rp83,6 miliar yang layak untuk dibayar (disetujui). Pada kurun waktu yang sama, penerimaan Recoveries dari Penjaminan Kredit Kecil mencapai Rp28,7 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari hasil usaha tersebut, diperoleh hasil Underwriting sebesar Rp21,0 miliar. Penjaminan KUR Nilai penjaminan yang dapat ditutup pada tahun 2010 ini menghasilkan perolehan premi sebesar Rp130,2 miliar. Menurunnya pencapaian tersebut dari tahun-tahun sebelumnya merupakan salah satu kebijakan perusahaan untuk tidak menjamin proyek-proyek yang sifatnya berkelanjutan yang sangat berpotensi klaim. Dari sisi beban, besarnya klaim yang disetujui perusahaan adalah Rp357,9 miliar. Sedangkan dari hasil penagihan piutang subrogasi telah berhasil dicapai perolehan Recoveries sebesar Rp23,7 miliar, sehingga hasil Underwriting mencapai sebesar minus Rp204,0 miliar. Penjaminan Kredit Menengah Nilai penjaminan yang dapat ditutup pada tahun 2010 ini menghasilkan perolehan premi sebesar Rp4,2 miliar. Menurunnya pencapaian tersebut dari tahun-tahun sebelumnya merupakan salah satu kebijakan perusahaan untuk tidak menjamin proyekproyek yang sifatnya berkelanjutan yang sangat berpotensi klaim. Dari sisi beban, klaim masuk dari usaha ini relatif kecil sedangkan dari hasil penagihan piutang subrogasi telah berhasil dicapai perolehan Recoveries juga relatif kecil sehingga hasil Underwriting mencapai sebesar Rp4,2 miliar.


Asuransi Kredit Perdagangan Selama tahun 2010 ini terjadi peningkatan jumlah pengguna jasa dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari sebanyak 293 pengguna jasa menjadi 1278 pengguna jasa dan merupakan pencapaian terendah dalam periode 2006 - 2010. Hal ini terutama akibat diberhentikannya produk contract cover yang dinilai berisiko tinggi, sehingga perlunya terlebih dahulu dilakukan evaluasi lebih mendalam. Realisasi nilai pertanggungan pada tahun 2010 ini mencapai Rp921,2 miliar, sedangkan jumlah klaim masuk pada tahun ini mencapai Rp1,0 miliar sehingga ditambah dengan klaim masuk yang belum diselesaikan tahun sebelumnya, total klaim yang harus diselesaikan mencapai Rp1,0 miliar dan Rp0,6 miliar telah selesai diproses untuk disetujui perusahaan. Di sisi lain, Recoveries yang diterima pada tahun 2010 mencapai Rp360 juta. Sehingga hasil Underwriting menjadi surplus sebesar Rp9,7 miliar. Surety Bond Tahun 2010, pengguna jasa produk ini mencapai sebanyak 219.487 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan perolehan nilai penjaminan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2005-2007.Perolehan jasa penjaminan tahun 2010 sebesar Rp116,1 miliar sedikit meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp103,3 miliar namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2006-2009. Perkembangan tersebut diatas merupakan hasil usaha di luar kantor pusat, baik kantor cabang, maupun kantor unit pelayanan. Hasil tersebut juga merupakan dampak positif dari dibukanya kerjasama kontra bank garansi dengan BPD setempat. Selain itu, pencapaian ini juga disebabkan oleh adanya pangsa pasar baru untuk produk ini. Total klaim masuk dari produk ini pada tahun 2010 mencapai Rp27,4 miliar sehingga klaim yang harus diproses adalah sebesar Rp29,9 miliar. Setelah selesai diproses sebesar Rp20,1 miliar, maka jumlah yang disetujui untuk pembayaran klaimnya mencapai Rp16,5 miliar. Sementara Recoveries yang diperoleh pada tahun 2010 ini sebesar Rp4,1 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar Rp6,1 miliar. Dari kondisi-kondisi tersebut, hasil Underwriting dari produk ini mencapai sebesar Rp103,7 miliar. Customs Bond Tahun 2010, jumlah pengguna jasa produk ini terendah dibandingkan tahun 2006-2008. Demikian pula dengan jumlah nilai penjaminan sebesar Rp1,3 trilyun dan jasa penjaminan sebesar Rp8,5 miliar, terendah dalam jangka waktu 4 tahun terakhir. Pada tahun 2010 ini perusahaan menerima klaim masuk dari produk Customs Bond sebesar Rp7,2 miliar dan ditambah dengan klaim masuk yang belum diselesaikan tahun sebelumnya, total klaim yang harus diselesaikan mencapai Rp7,3 miliar. Dari total klaim tersebut semuanya telah diselesaikan mencapai Rp7,0 miliar

dan hanya Rp6,3 miliar yang disetujui. Sementara itu, penerimaan Recoveries mencapai sebesar Rp4,4 miliar. Dengan hasil tersebut, hasil Underwriting bersih mencapai Rp6,6 miliar. Reasuransi Masuk Usaha Reasuransi Masuk pada dasarnya adalah untuk mengimbangi Reasuransi Keluar (outgoing), sehingga tidak menjadi usaha pokok. Dari usaha ini pada tahun 2010 diperoleh premi sebesar Rp12,3 miliar.Dari usaha ini pula perusahaan telah menyetujui klaim yang layak bayar sebesar Rp2,4 miliar. Dengan hasil tersebut, hasil Underwriting bersih mencapai Rp9,9 miliar. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dilaporkan bahwa pada tahun 2010 ini perusahaan memperoleh hasil Underwriting bersih sebesar defisit Rp111,3 miliar atau menurun dibandingkan dengan hasil Underwriting bersih yang diperoleh tahun 2010, dan masih dibawah anggarannya sebesar defisit 286,4%. Hal tersebut terjadi terutama akibat besarnya realisasi beban klaim terutama klaim usaha penjaminan KUR dan cadangan klaim terutama cadangan klaim usaha penjaminan KUR yang jauh melampaui anggarannya dan beban premi reasuransi. Walaupun di sisi lain, perolehan premi dan jasa penjaminan sebenarnya juga terus meningkat, namun persentase peningkatannya tidak sesignifikan persentase peningkatan beban Underwriting.

PERENCANAAN & PENGEMBANGAN Sejalan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2010 di bidang Perencanaan dan Pengembangan, telah dilakukan kegiatan baik yang bersifat strategis jangka panjang maupun kegiatan-kegiatan jangka pendek yang hasilnya terkait dengan mendukung kepentingan seluruh bidang, khususnya yang bersifat konseptual. Beberapa kegiatan tersebut yang kiranya perlu memperoleh perhatian adalah sebagai berikut : PenyempurnaanStruktur Organisasi Perusahaan Dengan semakin berkembangnya bisnis perusahaan serta dalam rangka menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat dan untuk memenuhi kebutuhan pasar, perluasan jejaring usaha dengan adanya pembukaan kantor cabang baru, maka perusahaan dipandang perlu melakukan restrukturisasi terhadap susunan organisasi perusahaan dan telah diusulkan pembentukan unit kerja baru yaitu : Peningkatan status bagian Manajemen menjadi Divisi Manajemen Risiko Pembentukan Divisi Hukum dan Pemulihan Asset.

Pengkajian Arah Bidang Usaha Perusahaan Perkembangan regulasi di bidang asuransi dan penjaminan yang diterbitkan pemerintah akhir-akhir ini secara tidak langsung menimbulkan konsekuensi pada perusahaan untuk menentukan arah, tujuan dan misi yang relevan dengan bidang usahanya kedepan. Konsekuensi tersebut berkaitan dengan status bidang usaha perusahaan, tetap seperti saat ini sebagai perusahaan PT ASKRINDO (PERSERO)

41


asuransi sebagaimana ijin yang telah dimiliki, ataukah akan berubah menjadi perusahaan penjaminan sesuai dengan sifat dan karakteristik sebagian besar produk yang diusahakan.

kemandirian/otonomi yang lebih luas dalam mengelola usaha yang meliputi bidang keuangan dan operasional serta sebagai implementor kebijakan kantor pusat.

Diterbitkannya PMK 124/2008 tentang penyelenggara lini usaha asuransi kredit dan suretyship yang mengatur bahwa perusahaan asuransi umum boleh menjalankan usaha asuransi kredit. Sedangkan PerPres No. 2 Tahun 2008 tentang lembaga penjaminan, khususnya Bab VII Ketentuan Peralihan pasal 10 ayat b, menyatakan “bahwa badan usaha yang kegiatan usaha pokoknya adalah melakukan penjaminan namun belum memperoleh ijin Menteri Keuangan, tetap akan dapat melanjutkan kegiatannya dan dinyatakan telah mendapatkan ijin usaha dari Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.”

Pedoman Penilaian Kinerja Kantor Cabang Dalam rangka optimalisasi hasil usaha perusahaan maka diperlukan suatu alat monitoring dan evaluasi yang standard guna memberikan penilaian kinerja secara periodik sebagai indikator keberhasilan bagi setiap unit kerja dalam organisasi perusahaan. Alat monitoring dan evaluasi dimaksud adalah pedoman penilaian kinerja (PPK) atau Key Performance Indicator (KPI) unit kerja. Pedoman penilaian kinerja adalah untuk mengukur tingkat produktifitas dan efesiensi usaha kantor cabang dalam satu periode tertentu secara propotional (sesuai kelas cabang), transparan dan obyektif. Khusus untuk kinerja kantor cabang periode 2008 dan 2009 telah dilakukan penilaian per tahun, yaitu dengan memperbandingkan nilai masing-masing kantor cabang terhadap nilai rata-rata tahun yang bersangkutan disetiap kelas kantor cabang, yang selanjutnya diperoleh peringkat kinerja kantor cabang untuk dua tahun mendatang sekaligus. Sedangkan untuk penilaian kinerja kantor cabang periode tahun 2010 mendatang didasarkan atas pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP 2010 sesuai dengan pedoman penilaian kinerja kantor cabang SK Direksi No. 97/KEP/DIR/ VII/2010 tanggal 23 Juli 2010.

Agar tidak terjadi dualisme atas regulasi yang harus dipatuhi, Askrindo dipandang perlu menentukan salah satu pilihan arah bidang usaha yang tepat, apakah sebagai perusahaan yang bergerak di bidang asuransi kredit atau perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan. Perusahaan hingga saat ini masih berstatus sebagai perusahaan asuransi yang tunduk kepada regulasi dan undang-undang asuransi, namun disisi lain perusahaan juga menjalankan usaha penjaminan yang salah satunya adalah tahun penjaminan KUR dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa 96% usaha yang dijalankan merupakan bidang penjaminan, hanya 4% bidang asuransi yakni yang saat ini dijalankan oleh Bagian Reasuransi. Dalam hal ini telah disusun mekanisme penunjukan terbatas sesuai dengan Term of References (TOR) yang telah disampaikan kepada beberapa calon konsultan independen yaitu PT Bahana Securities, PT Danareksa, PT Binaman Utama/PPM Manajemen dan Prasetya Mulya Business School untuk melakukan kajian arah bidang usaha secara komprehensif yang meliputi aspek finansial. Job Description Sesuai dengan restrukturisasi organisasi yang dilakukan perusahaan. Sebagai tindak lanjut dengan adanya perubahan struktur organisasi perusahaan tersebut, maka telah dilakukan penyesuaian terhadap uraian jabatan (job description) dari masingmasing jabatan yang ada dilingkungan perusahaan. Survey Perluasan Jejaring Usaha Sesuai dengan rencana tindak lanjut pada RKAP tahun 2010, maka telah dilakukan kegiatan survey perluasan jejaring usaha dibeberapa lokasi/daerah meliputi : Batam, Cirebon dan Madura dalam rangka : Pembukaan kantor unit pelayanan Peningkatan status kantor unit pelayanan menjadi kantor cabang kelas III Sistem dan Pedoman Pembentukan SBU Penerapan konsep SBU (strategic business unit) pada kantor cabang diarahkan pada optimalisasi perolehan potensi pasar dan bisnis sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Penerapan konsep SBU pada kantor cabang ditekankan pada

42


TEKNOLOGI INFORMASI Selama tahun 2010 terdapat beberapa kegiatan strategis yang dilakukan oleh Bidang Teknologi Informasi, yakni: Optimalisasi jaringan komunikasi data dan server dengan melaksanakan uji kelayakan teknis terhadap teknologi VPN MPLS berbasiskan open source dibeberapa daerah kantor cabang seperti Manado, Padang dan KUP Malang. Melakukan pembenahan secara rutin terhadap email perusahaan agar memiliki tampilan yang baik sesuai dengan perkembangan informasi yang terjadi serta memiliki fungsi yang lebih optimal dan dikelola secara mandiri. Pemeliharaan terhadap program aplikasi secara rutin untuk mendapatkan performa yang lebih optimal termasuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari user dalam menjalankan program aplikasi sehingga dapat berfungsi dengan baik. Pembuatan program aplikasi proses pembayaran IJP Kredit Usaha Rakyat (KUR), mulai dari penagihan/ rekonsiliasi tagihan IJP ke Bank Pelaksana sampai dengan proses pelunasan IJP dari Departemen Keuangan. Pemeliharaan Program-Program Aplikasi dengan melakukan update atas program aplikasi yang telah selesai dibuat untuk standarisasi penggunaan program dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada operasi unit-unit terkait. Merancang (Sizing kebutuhan platform) server dan jaringan (LAN dan WAN) sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan bisnis Askrindo termasuk pengadaannya.


MANAJEMEN RISIKO Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu pilar pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang memperoleh perhatian dari direksi dan pemegang saham agar dapat mengendalikan risiko pada tingkat yang diterima oleh perusahaan. Salah satu manfaat dari penerapan risiko adalah agar seluruh unit kerja memiliki kesadaran risiko dan dapat memberikan rencana mitigasi risiko yang efesien dan efektif yang dapat mengoptimalkan risiko sehingga diperoleh keuntungan yang optimal. Pada tahun 2010 unit manajemen risiko yang masih bagian dari Divisi Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian telah melakukan berbagai kegiatan untuk mempersiapkan pembangunan elemen-elemen yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko korporat secara optimal. Sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun 2010 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: Melakukan kerjasama dengan konsultan untuk mempersiapkan pembangunan elemen-elemen yang d i p e r l u k a n d a l a m menerapkan manajemen risiko korporat (enterprise risk

management) yang terdiri dari pedoman manajemen risiko korporat dan program aplikasi manajemen risiko berbasiskan web. Menyusun hasil risk assesment awal dan mengidentifikasi risiko awal risk owner. Melakukan proses risk assessment dengan melibatkan risk owner dari seluruh unit kerja di kantor pusat dan cabang. Melakukan sosialisasi kesadaran risiko dengan mengundang risk owner untuk membentuk budaya risiko. Memberikan laporan analisis permasalahan risiko potensial kepada manajemen. Menyusun pedoman manajemen risiko dan pedoman penggunaan program aplikasi manajemen risiko berbasis web. Melakukan ujicoba penggunaan program aplikasi manajemen risiko berbasis web. Mensosialisasikan penerapan manajemen risiko dilingkungan perusahaan. Menyusun piagam manajemen risiko dan SOP manajemen risiko Pembentukan komite manajemen risiko.


43

Tata Kelola Perusahaan

44



45

TATA KELOLA PERUSAHAAN

PENGANTAR Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good corporate governance) yang dilakukan oleh organ perusahaan, maka dituntut untuk melakukan pengelolaan perusahaan secara profesional, independen tanpa benturan kepentingan dari pengaruh pihak manapun dan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara efektif. Berdasarkan kepada Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agusutus 2002 yang mewajibkan Perusahaan-perusahaan BUMN untuk wajib mengimplementasikan GCG. Untuk itu Direksi PT Askrindo (Persero) telah membuat surat keputusan tentang Pedoman Good corporate governance (GCG) bernomor 50/KEP/DIR/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007. Tujuan penerapan GCG adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Disamping itu juga untuk mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan disekitar perusahaan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) Organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. RUPS merupakan wadah Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar. RUPS Tahunan 2010 RUPS Tahunan 2010 diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2010 bertempat di Ruang Rapat Kantor Kementerian BUMN Lt. 7, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta. Agenda RUPS : a. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2010 b. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2010 c. Penandatanganan Kontrak Manajemen Tahun 2010 Keputusan RUPS : 1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2010 a. Proyeksi Neraca (Konsolidasi) Neraca (Konsolidasi) PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tahun 2010 dianggarkan ditutup dengan jumlah aktiva dan pasiva masing – masing sebesar Rp2.766.276 juta. 46


b. Perhitungan Laba / Rugi (Konsolidasi) PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tahun 2010 (Konsolidasi) diproyeksikan rugi sebesar Rp72.857 juta. c. Proyeksi Neraca (Induk) Neraca (Induk) PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia per 31 Desember 2010 dianggarkan ditutup dengan jumlah aktiva dan pasiva masing – masing sebesar Rp2.305.685 juta. d. Perhitungan Laba / Rugi (Induk) PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tahun 2010 (Induk) diproyeksikan rugi sebesar Rp79.381 juta. e. Proyeksi Neraca (Inpres No. 6 tahun 2007) Neraca (pelaksanaan Inpers No. 6 tahun 2007) PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia per 31 Desember 2010 dianggarkan ditutup dengan jumlah aktiva dan pasiva masing – masingsebesar Rp1.185.817 juta. f. Perhitungan Laba/Rugi (Inpers No. 6 tahun 2007) Pelaksanaan Inpers No. 6 tahun 2007 oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tahun 2010 diproyeksikan rugi sebesar Rp142.492 juta. g. Rencana Investasi dan Hasil Investasi (Induk) Jumlah dana investasi (Induk) per 31 Desember 2010 dianggarkan sebesar Rp1.888.434 juta, sedangkan hasil investasi pada tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp126.929 juta. h. Rencana Belanja Modal (Induk) Belanja modal tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp22.487 juta. i. Gaji Direksi, Dewan Komisaris dan Honorarium Sekretaris Dewan Komisaris Gaji Direksi, Dewan Komisaris dan honorarium Sekretaris Dewan Komisaris dan fasilitas tahun 2010 untuk sementara ditetapkan sama dengan tahun 2009. Gaji Direksi, Dewan Komisaris dan honorarium Sekretaris Dewan Komisaris secara final akan ditetapkan pada RUPS pengesahan laporan keuangan tahun buku 2009. 2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL)Tahun 2010. RUPS mengesahkan RKA PKBL PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tahun 2010 sebagai berikut : Laporan Posisi Keuangan Posisi Keuangan program PKBL tahun 2010 direncanakan sebesar Rp14.887,09 juta. Laporan Aktivitas Aktivitas program PKBL tahun 2010 direncanakan sebesar Rp14.386,49 juta. 3. Penandatangan Kontrak Manajemen Tahun 2010 RUPS menandatangani dan mengesahkan Indikator– indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen tahun 2010 antara Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini.

4. Penyelesaian Dana Investasi pada usaha Existing a. Pada tahun 2010, Direksi diminta untuk dapat segera menuntaskan penyelesaian pos – pos yang dikecualikan pembebasan tanggung jawab dalam RUPS pada pengesahan laporan tahunan dan perhitungan tahunan tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. b. Terus melakukan penagihan secara optimal terhadap hasil investasi dan piutang hasil investasi pada pos Kontrak Pengelolaan Dana kepada seluruh Manajer Investasi (MI) dan pos Repo Saham kepada seluruh counter party sampai dengan seluruh hasil investasi dan piutang hasil investasi pada KPD dan pada Repo Saham tersebut dilunasi dan tidak menjadi berlarut – larut. c. Mengkaji dan membahas secara komprehensif dengan pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) atas keputusan Direksi yang mengambil kebijakan yang menghapus bukukan sebagian hasil investasi dan atau piutang hasil investasi sehingga pencatatan atas hasil investasi dan atau piutang hasil investasi tersebut didasarkan pada metode dan pedoman yang jelas / baku, konsisten, dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menyalahi ketentuan / aturan PSAK. d. Dewan Komisaris diminta secara pro aktif memberikan nasihat, saran, pengarahan mengenai langkah – langkah kongkrit terhadap penyelesaian permasalahan investasi tersebut dan sekaligus melakukan pengawasan secara ketat sehingga didapatkan hasil yang optimal dalam penyelesaian permasalahan investasi tersebut. e. Progres penyelesaian atas permasalahan investasi tersebut diatas termasuk solusi yang telah, sedang dan akan dilakukan agar dibahas secara komprehensif antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang melibatkan Komite Investasi, Komite Audit dan SPI serta melaporkan secara khusus kepada Pemegang Saham. 5. Pemberian Insentif Kerja Memperhatikan perkembangan kinerja dari hasil usaha existing yang semakin menurun dan hasil usaha gabungan yang pada tahun 2010 diproyeksikan merugi, maka pemberian insentif kerja hendaknya didasarkan pada tolak ukur pencapaian RKAP dan Key Performance Indicators (KPI) yang jumlah maksimumnya sebesar 3 bulan THP. Dalam pelaksanaanya pemberian insentif kerja tersebut ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan merit system dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta memperhatikan pencapaian kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

DEWAN KOMISARIS Komisaris adalah Organ Perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Komisaris.

A. Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris 1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN dan Gubernur Bank Indonesia selaku Pemegang Saham PT Askrindo (Persero) Nomor: KEP-23/MBU/2006.8/ 16/KEP. GBI/2006 tanggal 15 Februari 2006, telah diangkat Dewan Komisaris Perusahaan dengan susunan sebagai berikut : No.

Nama

Jabatan

1

Oloan Harahap

Komisaris Utama

2

Suhendro Bakri

Komisaris

3

Imam Sukarno

Komisaris

4

Djoko Hidayanto

Komisaris

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris. a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. b. Dalam melaksanakan tugas diatas Dewan Komisaris berwenang antara lain meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan. c. Dewan Komisaris berkewajiban antara lain memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 3. Rapat Dewan Komisaris. a. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali tiaptiap bulan. Dalam rapat tersebut Komisaris dapat mengundang Direksi. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah RI yang ditetapkan oleh Komisaris. b. Dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah Anggota Komisaris atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. PT ASKRINDO (PERSERO)

47

c Dalam panggilan rapat tersebut harus menentukan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Panggilan Rapat tersebut untuk Komisaris tidak disyaratkan apabila semua Anggota Komisaris hadir dalam Rapat. d. Rapat komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Komisaris. e. Seorang Anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Komisaris lainnya, berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang Anggota Komisaris hanya dapat mewakili seorang Anggota Komisaris lainnya. f. Semua Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Komisaris dipimpin oleh seorang Anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. g. Semua Kuputusan dalam Rapat komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. h. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa. i. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan undian. j. Setiap Anggota Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk Anggota Komisaris yang diwakilinya. k. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. l. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan yang diputuskan dalam rapat Komisaris, harus dibuat suatu risalah yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Komisaris dan oleh salah seorang Anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. m. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan rapat Komisaris asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatngani oleh seluruh Anggota Komisaris. n. Agenda rapat dan bahan dari Anggota harus disediakan untuk setiap Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat untuk memberikan waktu bagi Anggota untuk melakukan review dan menanyakan informasi tambahan sebelum rapat berlangsung. o. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat tersebut setiap Anggota Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/ atau usulan perbaikannya, bila ada, atau apa yang tercantum dalam risalah Rapat komisaris kepada Ketua Rapat Komisaris tersebut. p. Jika keberatan dan/atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan

48


bahwa memang tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap risalah rapat Komisaris yang bersangkutan. q. Risalah rapat harus disetujui oleh setidaknya 2 (dua) orang Anggota Komisaris dan harus diberikan pada setiap Anggota Komisaris, terlepas apakah Anggota Komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Komisaris tersebut. r. Risalah rapat yang asli dan lengkap serta telah ditandatangani harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan ditempatkan di kantor Perusahaan untuk jangka waktu minimal 10 (sepuluh) tahun 4. Persetujuan dan Rekomendasi kepada Direksi berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris.

Umum a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. b. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS. d. Untuk melaksanakan kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan para Pemegang Saham dan bertanggungjawab kepada RUPS. e. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. f. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab kepada masing-masing Anggota Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggungjawab masing-masing Anggota Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perusahaan. g. Memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. h. Komisaris harus memiliki Tata Tertib dan Pedoman Kerja (Charter), baik untuk kepentingan Komisaris maupun yang terkait dengan Direksi. i. Tercapainya pelaksanaan Kontrak Manajemen. j. Tercapainya imbal hasil/return yang optimal bagi Pemegang Saham. k. Terlindunginya kepentingan Stakeholders secara wajar. l. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar. m. Pembagian kerja diantara para Anggota Komisaris diatur oleh mereka sendiri dan untuk kelancaran tugasnya Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Komisaris berdasarkan saran Pemegang Saham atas beban Perusahaan. n. Prosedur Penetapan Renumerasi Anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris. Selama tahun 2010 rapat telah dilaksanakan sebanyak 26 kali yang terdiri dari 10 kali rapat Internal Dewan Komisaris dengan Komite Audit dan 16 kali rapat dengan Dewan Direksi.

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris 1. KOMITE AUDIT. Tujuan Pembentukan Komite Audit : Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komsiaris menjalankan fungsi pengawasan, dalam hal : a. Meningkatkan kualitas laporan, baik Laporan Keuangan maupun Laporan Tahunan; b. Memastikan efektififitas sistem pengendalian internal dalam rangka mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; c. Mengawasi kemandirian dan kualifikasi fungsi audit internal dan eksternal dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektifitas fungsi tersebut; d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keanggotaan Komite Audit : 1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris 2. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurangkurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komiasris dan 2 (dua) orang ahli yang bukan merupakan pegawai PT Askrindo (Persero) 3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Persyaratan Anggotan Komite Audit : 1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/ pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu 2. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu membaca dan memahami laporan keuangan, sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik 3. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit atau non audit dalam masa 3 ( tiga) tahun terakhir 4. Tidak memiliki kaitan hubungan keluarga dengan Direktur atau Dewan Komisaris Perusahaan 5. Tidak mempunyai hubungan bisnis/rekanan dengan PT Askrindo (Persero) 6. Mampu berkomunikasi secara efektif, mempunyai mental dan prilaku yang baik serta mempunyai tanggungjawab profesional yang tinggi 7. Memiliki kemampuan untuk berpikir obyektif dan independen secara profesional

Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/ MBU/2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara

Dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), perusahaan telah membentuk Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisaris Nomor: KEP-01/DK/ASK/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit PT Askrindo (Persero) dengan susunan sebagai berikut:

2. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Audit Untuk memastikan bahwa Komite Audit menjalankan tugasnya secara efektif, maka Komite Audit mengadakan rapat sebagai berikut :

No.

a. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan b. Rapat Komite Audit dan keputusan yag diambil dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota c. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir d. Rapat Komite Audit tersebut pada butir 1 dapat digabung dengan rapat Dewan Komisaris e. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir

Nama

Jabatan

1

Imam Sukarno

Ketua Komite Audit

2

Ahmad Yani

Anggota Komite Audit

3

Herry Siswanto

Anggota Komite Audit

Frekuensi Rapat Komite Audit Selama tahun 2010 terdapat 5 kali rapat internal, 10 kali rapat dengan Dewan Komisaris.

DIREKSI Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.


49

Direksi bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam mengelola Perusahaan kepada RUPS, dalam rangka meningkatkan pengelolaan usaha. Direksi harus mengacu pada prosedur yang telah baku atau dapat menggunakan jasa konsultan dan/atau membentuk komite. 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi Direksi PT Askrindo (Persero) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Negara BUMN dan Bank Indonesia selaku Pemegang Saham PT Askrindo (Persero) Nomor : KEP-149/MBU/2007 dan 9/31/KEP.GBI/2007 tanggal 17 Juli 2007 dengan susunan sebagai berikut: No.

Nama

Jabatan

1

Chairul Bahri

Direktur Utama

2

Hartono

Direktur Pemasaran dan Pertanggungan

3

Zulfan Lubis

Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Umum a. Menyusun visi, misi dan nilai-nilai budaya Perusahaan serta Program Jangka Pendek dan Jangka Panjang Perusahaan. b. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan. c. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan. d. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perusahaan. e. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan. g. Memiliki Tata Tertib dan Pedoman Kerja, baik untuk kepentingan Direksi maupun yang terkait dengan Komisaris. Khusus a. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perusahaan. b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan keputusan RUPS. c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk

50


mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain. e. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengirisan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan oleh RUOPS berdasarkan perundangundangan yang berlaku. f. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan dan menyampaikannya kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan pengesahan. g. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berhak bagi suatu Perusahaan. h. Menyususn sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. i. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa Laporan Tahunan (Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan GCG), termasuk perhitungan tahunan kepada RUPS. j. Menyusun Laporan Tahunan dan menyampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. k. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing Anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perusahaan. l. Memberikan laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu sesuai ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham. m. Melaksanakan Kontrak Manajemen. n. Mengupayakan tercapainya imbal hasil/return yang optimal bagi Pemegang Saham. o. Melindungi kepentingan Stakeholders secara wajar. p. Melaksanakan suksesi kepemimpinan yang wajar. q. Menyiapkan susunan Organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya. r. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite di Bawah Dewan Direksi Komite Investasi Komite Kebijakan Penjaminan

Frekuensi Rapat Direksi Selama tahun 2010 rapat telah dilaksanakan sebanyak 36 kali yang terdiri dari 16 kali rapat dengan Dewan Komisaris dan 20 kali rapat dengan Kepala Divisi dan lainnya

SEKRETARIS PERUSAHAAN Pemegang Saham/Pemilik dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan terhadap perusahaan perlu mendapat perhatian dan penanganan tersendiri. Pemegang Saham sangat membutuhkan informasi yang tepat waktu, objektif dan akurat dari perusahaan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Informasi yang meragukan dan tidak berasal dari sumber yang resmi dapat menyesatkan dalam mengambil keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan institusi internal yaitu Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dengan Pemegang Saham/Pemilik dan pihakpihak yang berkepentingan lainnya dengan perusahaan. Uraian Fungsi dan Peranan Sekretaris Perusahaan. Ada 5 (lima) fungsi utama Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan tugasnya, yaitu : 1. Fungsi Kesekretariatan Melakukan administrasi dan tata kelola persuratan serta dokumentasi / kearsipan. Disamping itu mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan rapat-rapat baik intern maupun ekstern dan mendistribusikan materi rapat sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan. 2. Fungsi Kehumasan Memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang korporasi baik kepada Pemegang Saham, investor dan stakeholders. Informasi yang disajikan adalah informasi yang obyektif khususnya mengenai kebijakan/ keputusan manajemen korporasi sehingga membantu Pemegang Saham dan stakeholders untuk menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan.

5. Fungsi Community Social Responsibility (CSR) Mengelola Program CSR atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam rangka mendorong program Pemerintah untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Program Bina Lingkungan. Aturan dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan 1. Pelaksanaan Rapat. Sekretaris Perusahaan menyusun jadual dan mengatur pelaksanaan pertemuan/rapat Direksi baik dengan pihak internal, eksternal perusahaan dan pertemuan penting lainnya, antara lain : Rapat Direksi yang diadakan minimal seminggu sekali Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi setiap 1 (satu) bulan sekali RUPS Pengesahan RKAP dan Pengesahan Laporan Keuangan yang diadakan masing-masing setiap tahun sekali Rapat Kerja yang diadakan minimal 3 (tiga) kali setahun yaitu Rapat Konsolidasi awal tahun, Rapat Kerja Evaluasi Semester I dan Rapat Kerja Penyusunan Anggaran/RKAP tahun berikutnya. Disamping hal tersebut juga menyiapkan dan memastikan agenda Rapat Direksi, Komisaris dan RUPS tahunan. Memastikan bahwa agenda rapat sudah termasuk masalah-masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan/atau keputusan serta masalah non rutin yang signifikan. Materi rapat harus telah terdistribusikan sesuai jadual yang berlaku. Risalah Rapat dibuat sesegera mungkin setelah rapat dan sudah harus ditandatangani oleh yang berwenang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat.

3. Fungsi Ketaatan Hukum Kepatuhan pada aturan sangat penting untuk meningkatkan keyakinan semua pihak. Tugas tersebut untuk memastikan Perusahaan mematuhi berbagai peraturan yang berlaku dan mengikat Perusahaan. Tugas-tugas tersebut antara lain membantu Direksi dan Komisaris dalam memastikan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan.

2. Penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan Laporan Tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan komunikasi perusahaan terhadap publik. Melalui Laporan Tahunan, perusahaan menyampaikan kinerja perusahaan, kondisi keuangan dan risiko-risiko yang dihadapi, yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan memastikan Laporan Tahunan perusahaan disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan diserahkan kepada pihak-pihak yang terkait. Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa persetujuan Laporan Tahunan harus tercantum di dalam agenda RUPS tahunan.

4. Fungsi Promosi dan Pemasaran Produk Melakukan promosi, pameran produk dan kegiatan perusahaan agar perusahaan lebih dikenal oleh masyarakat luas terutama yang menyangkut visi dan misi perusahaan.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Sekretaris Perusahaan mengatur dan memastikan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri RUPS. PT ASKRINDO (PERSERO)

51

4. Efektifitas Hubungan Perusahaan Dengan Pihak Luar Sekretaris Perusahaan membangun koordinasi dan upayaupaya komunikasi dengan pihak luar perusahaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan bahasa yang sama. Penjelasan, jawaban dan informasi-informasi yang diberikan kepada pihak-pihak terkait harus relevan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan ataupun kebingungan yang dapat mempengaruhi citra perusahaan. Penyimpanan Berbagai Dokumen Penting Perusahaan Agar mudah diakses dan terkait dengan strategi satu pintu, maka berbagai dokumen penting perusahaan, antara lain Akte Pendirian Perusahaan, daftar surat berharga, berbagai risalah rapat, SK Direksi dan laporan-laporan perusahaan harus diadministrasikan dan ditempatkan di bawah pengawasan dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab atas Sistem Kearsipan, Tata Persuratan dan Pelaporan Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab atas tertib hukum, perizinan, timbulnya produk-produk hukum lainnya, antara lain SK Direksi dan ketentuan lainnya. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab pada fungsi kehumasan, promosi, publikasi, hubungan relasi dan pameran produk perusahaan. Pengenalan Perusahaan Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa setiap anggota Direksi dan Komisaris menerima program pengenalan perusahaan pada saat pertama kali menjabat. Tujuan dari program tersebut adalah untuk menginformasikan anggota baru mengenai perusahaan sehingga anggota baru tersebut dapat memberikan kontribusinya secepat mungkin kepada perusahaan. Materi pengenalan tersebut harus disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan, yang meliputi antara lain : 1. Informasi atau Pengetahuan Internal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan; Latar belakang dan sejarah perusahaan; Misi dan visi perusahaan serta maksud dan tujuan perusahaan; Struktur organisasi perusahaan; Tugas, tanggung jawab dan hak/kewenangan serta fasilitas yang diperuntukkan bagi Direksi dan Komisaris; Rencana Jangka Panjang Perusahaan; Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Perusahaan setiap tahun; Perkembangan Kinerja Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir; Proses bisnis dan jenis produk perusahaan; Keberadaan bangunan kantor, jejaring usaha, organisasi/ asosiasi, SDM. 2. Informasi atau Pengetahuan Eksternal Posisi perusahaan dibandingkan dengan mitra usaha, kompetitor dan stakeholder lain; Undang-undang dan peraturan yang terkait; Hubungan dan kewajiban dengan regulator dan lembaga terkait Iainnya.

52


3. Dokumen Perusahaan yang harus disampaikan selama program pengenalan perusahaan Anggaran Dasar; Pedoman Direksi dan Komisaris; Laporan Tahunan terakhir; Rencana Jangka Panjang Perusahaan; Struktur Organisasi dan uraian kerja; Laporan Audit Internal dan Eksternal; Risalah Rapat; Undang-Undang dan peraturan lainnya. Menyiapkan panduan kerja (charter) untuk Direksi dan Komisaris. Program pengenalan Iingkungan perusahaan termasuk jejaring usaha. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengedalian intern dan pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal. Sistem Pengendalian Internal 1. Perusahaan menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan asset Perusahaan dengan mendayagunakan informasi-informasi yang ada, antara lain : Laporan Manajemen; Laporan Auditor Internal; Opini dan Laporan Auditor Eksternal; Laporan dan pendapat Unit Manajemen Risiko (UMR) mengenai tingkat risiko; Pengawasan Melekat di masing-masing unit kerja. 2. Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan : Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Perusahaan; Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko; Melakukan evaluasi kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan Perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundangundangan; Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal. 3. Satuan kerja atau pemegang fungsi pengawasan internal bertanggungjawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan kerja pengawasan internal mempunyai hubungan fungsional dengan Komisaris melalui Komite Audit. Pengungkapan Informasi Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada Pemegang Saham dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

Selain informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, Perusahaan mengungkapkan informasi penting lain dalam Laporan Tahunan, antara lain : 1. Komposisi Pemegang Saham yaitu nama dan persentase kepemilikan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim usaha. 3. Kasus yang sedang dihadapi yaitu pengungkapan kasus yang dihadapi dan kronologis kasus tersebut serta tuntutan hukum yang material terhadap Perusahaan dan Anak Perusahaan yang belum terselesaikan. 4. Etika berusaha yaitu pernyataan tentang pedoman perilaku, sosialisasi kepada Pegawai dan upaya penegakannya.

b. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND. c. Surat Direksi PT Askrindo (Persero) Nomor: 176/DIR tanggal 23 Februari 2011 perihal Assessment GCG. d. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor: S-213/D5/03/2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal Assessment GCG PT Askrindo (Persero). e. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta II Nomor: ST1151/PW30/4 /2011 tanggal 15 Maret 2011 dan Surat Tugas Nomor: ST- 1873/PW30/4/2011 tanggal 2 Mei 2011 untuk melakukan assessment penerapan GCG pada PT Askrindo (Persero) tahun 2010.

Kerahasiaan Informasi Informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan, kecuali diharuskan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi yang bersifat rahasia tersebut diantaranya adalah : Informasi yang menyangkut kerahasiaan Pemegang Polis. 2.12.2. Informasi yang dapat mempengaruhi daya saing Perusahaan. Informasi yang dapat mempengaruhi citra Perusahaan.

TUJUAN ASSESSEMENT Tujuan assessment penerapan GCG adalah untuk: a. Melakukan pengukuran dan pengujian atas penerapan GCG berupa gambaran kondisi secara umum di PT Askrindo (Persero) sebagai informasi/masukan bagi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam pengambilan keputusan penting menyangkut penerapan GCG di masa yang akan datang.

Self Assessment Pelaksanaan GCG Pelaksanaan Self Assessment penerapan GCG pada PT Askrindo (Persero) tahun 2010, dilakukan oleh BPKP berdasarkan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Memberikan gambaran tentang pengelolaan GCG di PT Askrindo (Persero) mencakup aspek yang diuji dengan hasil mendekati atau mencapai praktik terbaik (best practices) dan penerapan yang memerlukan peningkatan atau areas of improvement berikut rekomendasi perbaikannya.


53

RUANG LINGKUP DAN PERIODE ASSESSEMENT Ruang lingkup pelaksanaan assessment atas penerapan GCG pada PT Askrindo (Persero) meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan GCG yang terbagi dalam 5 (lima) hal pokok, yaitu: a. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS. b. Kebijakan GCG. c. Penerapan GCG. d. Pengungkapan Informasi (Disclosure). e. Komitmen. Periode Assessment GCG Dalam pelaksanaan assessment, periode yang dinilai adalah tahun 2010 serta periode sebelum maupun sesudahnya sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian. Assessment dilaksanakan sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 6 Mei 2011. BATASAN TANGGUNGJAWAB Perancangan dan penerapan GCG serta kebenaran atas data yang berkaitan dengan penerapan GCG adalah tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab Tim Assessment GCG BPKP terletak pada simpulan hasil assessment berdasarkan penilaian yang dilakukan, dengan batasan sebagai berikut: a. Tidak melakukan penilaian atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi eksternal perusahaan, kecuali dalam kaitan untuk melihat dampaknya terhadap penerapan GCG pada perusahaan. b. Tidak melakukan penilaian atas beban kerja (work load) masing-masing organ perusahaan yang diperlukan untuk memastikan keseimbangan alokasi tugas, wewenang dan tanggung jawab pada PT Askrindo (Persero). c. Penilaian dilakukan sebatas data yang diperoleh Tim Assessment GCG BPKP selama proses penilaian dan rekomendasi didasarkan pada simpulan hasil analisis terhadap data yang diperoleh. d. Penilaian tidak dimaksudkan untuk memperbandingkan capaian penerapan GCG diantara organ utama maupun organ pendukung perusahaan, atau dengan capaian GCG perusahaan lain. e. Tidak melakukan penilaian terhadap dampak penerapan GCG pada kinerja perusahaan. KESIMPULAN. Berdasarkan assessment terhadap penerapan GCG pada PT Askrindo (Persero) yang dilakukan sejak 18 Maret 2011 sampai dengan 6 Mei 2011 untuk periode tahun 2010, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Askrindo (Persero) berpredikat “cukup”dengan skor aktual 64,24 dari skor maksimal 100 atau 64,24%.

Jika dijabarkan per aspek governance, secara garis besar capaian skor tersebut adalah sebagai berikut: ASPEK GOVERNANCE

Bobot Maksimal

Capaian Aktual

%

I. Hak Dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS

9,00

6,16

68,44

II. Kebijakan GCG

8,00

6,32

79,00

27,00

20,04

74,22

III. Penerapan GCG A. Komisaris B. Komite Komisaris C. Direksi D. S P I E. Sekretaris Perusahaan Sub Total III IV. Pengungkapan Informasi (Disclosure) V. Komitmen Total

54


6,00

4,40

73,33

27,00

17,01

63,00

3,00

1,76

58,67

3,00

2,48

82,67

66,00

45,69

69,23

7,00

1,20

17,14

10,00

4,87

48,70

100,00

64,24

64,24

Halaman ini sengaja dikosongkan


55

Tanggung Jawab Sosial

56



57

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2010 telah dilaksanakan sebagaimana Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-5/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Bina Lingkungan tahun 2010 adalah 5 (lima) atau memperoleh predikat “Baik”

Berdasarkan perhitungan SK Menteri Negara BUMN No. 100/ MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, untuk tingkat efektivitas penyaluran dana diperoleh nilai bobot 2 (dua) dan untuk tingkat pengembalian piutang diperoleh nilai bobot 3 (tiga). Dengan demikian, secara keseluruhan nilai bobot Program Kemitraan dan

1. SUMBER & PENGGUNAAN DANA PKBL

Adapun penjelasan selengkapnya atas kegiatan penyaluran dana PKBL tersebut adalah sebagai berikut :

A. Sumber dan penggunaan Dana Program Kemitraan Sampai dengan 31 Desember 2010 posisi dana Program Kemitraan dapat disajikan seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel : Posisi Dana Program Kemitraan s.d Tahun 2010

58

No.

KETERANGAN

s.d Thn.2009

1.

Sumber Dana

- Alokasi Penyisihan Laba

32.801.341.894

95.901.259

32.897.243.153

- Angsuran Pinjaman

50.349.050.232

6.561.780.092

57.000.830.324

- Bunga Pinjaman

14.539.303.035

1.021.465.064

15.560.768.099

- Jasa Giro & Deposito

2.706.668.482

162.978.329

2.869.646.811

- Hutang ke Askrindo

654.258.386

434.257.594

1.088.515.980

- Bayar ke Askrindo

(654.258.386)

(434.257.594)

(1.088.515.980)

- So awal buka rek bank

5.000.000

7.300.000

12.300.000.000

- Lain-lain

-

159.646.651

159.646.651

Jumlah Sumber Dana

100.491.363.643

8.009.071.395

108.500.435.038

2.

Penggunaan Dana

- Penyaluran Pinjaman

Thn. 2010

s.d.th. 2010

90.307.348.122

6.511.000.000

96.818.348.122

- Hibah

1.372.507.341

121.325.000

1.493.832.341

- Beban Operasional

5.644.363.020

546.349.561

6.190.712.581

- Beban Administrasi Bank

85.933.833

16.913.824

102.847.657

- Pengadaan Aktiva

281.897.500

-

281.897.500

- Beban Pegawai Kontrak

928.135.707

322.512.164

1.250.647.871

- Penempatan di Mandiri

1.136.000.000

-

1.136.000.000

- Lain-lain

4.000.000.000

112.238.955

116.238.955

Jml Penggunaan Dana

92.656.020.760

7.630.339.504

107.390.525.027

3.

So Dana Pembinaan

731.178.120

378.731.891

1.109.910.011



B. Sumber dan Penggunaan Dana Bina Lingkungan Sampai dengan 31 Desember 2010 posisi dana Bina Lingkungan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel : Sumber dan Penggunaan Dana Bina Lingkungan Tahun 2010 (Rp) No.

KETERANGAN

1.

Sumber Dana

- Saldo Awal

- Alokasi Penyisihan Laba

- Jasa Giro

RKAP Tahun 2010

Realisasi Tahun 2010

Realisasi Tahun 2009

53.181.998

53.416.394

34.779.426

981.390.000

-

71.135.613

1.500.000

484.792

350.936

- Hutang ke Askrindo

-

126.000.000

198.000.000

- Bayar hutang Askrindo

-

-

(40.000.000)

- Lain-lain

-

-

4.000.000

1.036.071.998

179.901.186

268.265.975

Jumlah Sumber Dana

2.

Penggunaan Dana

- Bantuan Pendidikan & Pelatihan

65.000.000

51.000.000

61.000.000

- Bantuan Sarana Ibadah

70.000.000

11.728.000

27.000.000

- Bantuan Sarana Sosial

70.000.000

24.000.000

41.000.000

- Bencana Alam

70.000.000

66.350.000

85.000.000

- Bantuan Kesehatan

40.000.000

-

-

- Alokasi BUMN Peduli

294.417.000

-

-

-Alokasi BL Kantor Cabang

40.000.000

-

-

- Biaya Bank

5.000.000

1.125.043

849.581

- Biaya Operasional

5.000.000

-

-

Jml Penggunaan Dana

1.020.817.000

154.203.043

214.849.581

Saldo per 31 Des 2010

15.254.998

25.698.143

53.416.394

Sampai dengan 31 Desember 2010 saldo Bina Lingkungan adalah sebesar Rp25.698.143,00 lebih besar dari saldo akhir tahun 2009. Sisa dana tersebut akan menjadi saldo awal untuk program kerja penyaluran dana Bina Lingkungan pada tahun 2011.

2. PENYALURAN ALOKASI & PEMANTAUAN DANA PKBL 1. Kegiatan Penyaluran dana PKBL Tahun 2010 Dalam tahun 2010 telah disalurkan dana Program Kemitraan sebesar Rp6.511.000.000,00 untuk 626 Mitra Binaan yang tersebar di 20 propinsi, atau 93% dari RKAP tahun 2010 sebesar Rp7.000.000.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini :


59


Tabel : Realisasi Penyaluran Dana Kemitraan dan Hibah 2010 per Sektor Usaha No.

1

Uraian

Mitra Binaan

Jumlah (Rp)

78

850.500.000,00

Penyaluran Pinjaman Sektor Industri Sektor Perdagangan

382

3.766.500.000,00

Sekktor Pertanian

21

297.000.000,00

Sektor Perikanan

21

218.000.000,00

Sektor Peternakan

6

65.000.000,00

115

1.279.000.000,00

3

35.000.000,00

626

6.511.000.000,00

- Promosi dan Pameran

4

111.325.000,00

- Pendidikan

1

10.000.000,00

Sektor Jasa Sektor Perkebunan Sub. Jumlah 2

Penyaluran Hibah

Sub. Jumlah Jumlah

5

121.325.000,00

631

6.632.325.000,00

Adapun kegiatan penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2010 adalah sebesar Rp6.511.000.000,00 yang disalurkan untuk 20 Propinsi/wilayah dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel : Realisasi dan Anggaran Penyaluran Dana Kemitraan Tahun 2010 per Wilayah No

60

Wilayah

(Rp)

RKAP 2010

Realisasi 2010

Realisasi 2009

1

Nangroe Aceh Darusalam

250.000.000

185.000.000

200.000.000

2

Sumatera Utara

400.000.000

369.000.000

338.500.000

3

Riau

250.000.000

250.000.000

131.500.000

4

Sumatera Barat

250.000.000

192.000.000

255.000.000

5

Sumatera Selatan

300.000.000

230.000.000

230.000.000

6

Jambi

250.000.000

238.000.000

205.000.000

7

Lampung

300.000.000

402.500.000

285.000.000

8

Banten

400.000.000

278.000.000

325.000.000

9

DKI Jakarta & Botabek

850.000.000

1.086.500.000

932.500.000

10

Jawa Barat

400.000.000

385.000.000

300.000.000

11

Jawa Tengah

400.000.000

365.000.000

315.000.000

12

Yogyakarta

300.000.000

150.000.000

235.000.000

13

Jawa Timur

400.000.000

400.000.000

300.000.000

14

Bali

400.000.000

400.000.000

300.000.000

15

Nusa Tenggara Barat

-

-

200.000.000

16

Sulawesi Utara

250.000.000

250.000.000

225.000.000

17

Sulawesi Selatan

400.000.000

400.000.000

300.000.000

18

Gorontalo

-

-

207.500.000

18

Kalimantan Barat

300.000.000

95.000.000

200.000.000

19

Kalimantan Timur

300.000.000

300.000.000

300.000.000

20

Kalimantan Selatan

300.000.000

220.000.000

255.000.000

21

Kalimantan Tengah

300.000.000

315.000.000

292.500.000

Jumlah

7.000.000.000

6.511.000.000

6.332.500.000



2. Alokasi Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2010 Adapun alokasi dana untuk program Bina Lingkungan yang dilakukan Perusahaan selama tahun 2010 sebesar Rp153.078.000,00 untuk 34 (tiga puluh empat) penerima bantuan, dengan rincian sebagaimana dalam tabel sebagai berikut : Tabel : Program Bina Lingkungan per Wilayah Tahun 2010

No

Propinsi

1

DKI Jakarta

2

PB

Sarana Ibadah

Rp

PB

Sarana Umum

Rp

PB

Bencana Alam

Rp

PB

Jumlah

Rp

PB

Rp

15

51.000.000

6

9.728.000

6

19.000.000

-

-

27

79.728.000

Sumut

-

-

-

-

-

-

1

20.000.000

1

20.000.000

3

Sumbar

-

-

-

-

-

-

2

16.350.000

2

16.350.000

4

Jateng

-

-

1

2.000.000

-

-

-

-

1

2.000.000

5

Yogyakarta

-

-

-

-

-

-

1

15.000.000

1

15.000.000

6

Irian Jaya

-

-

-

-

-

-

1

15.000.000

1

15.000.000

7

Kaltim

-

-

-

-

1

5.000.000

-

-

1

5.000.000

15

51.000.000

7

11.728.000

7

24.000.000

Jumlah

Bea Siswa

5 66.350.000

34 153.078.000

PB = Penerima Bantuan

3. Pemantauan Dana PKBL Yang Telah Disalurkan. Dari kegiatan pemantauan pengembalian pinjaman terlihat bahwa dari keseluruhan dana yang telah disalurkan sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp95.554.848.122,00 dengan rincian tunggakan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel : Rincian Jumlah Tunggakan Berdasarkan Kolektibilitas Tahun 2010 Kolektibilitas

Plafond

Baki Debet

Tunggakan

57.544.175.622,00

11.291.988.412,00

194.299.247,00

Kurang Lancar

4.453.000.000,00

3.393.418.646,00

596.042.770,00

Diragukan

3.001.500.000,00

2.436.973.305,00

634.047.809,00

23.159.064.500,00

16.768.377.216,00

14.553.770.683,00

Lancar

Macet Bermasalah Jumlah

7.397.108.000,00

6.178.913.323,00

6.093.491.735,00

95.554.848.122,00

40.069.670.902,00

22.071.652.244,00

Berdasarkan kolektibilitas tersebut, tunggakan yang macet adalah sebesar 15,2% atau sebesar Rp14.553.770.683,dari jumlah penyaluran pinjaman. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tingkat kemacetan adalah : a. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan penagihan kepada mitra binaan baik di wilayah kantor pusat dan wilayah kantor cabang. b. Memberikan teguran melalui surat, telepon maupun lisan terhadap mitra binaan yang pinjamannya diragukan atau macet untuk mengingatkan/menyadarkan agar segera menyelesaikan kewajibannya. c. Meningkatkan intensifikasi kunjungan kepada Mitra Binaan untuk mencari upaya pemecahan masalah yang dihadapi serta berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya BUMN Koordinator dan Dinas Koperindag setempat. d. Melakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman yang kurang lancar, diragukan dan macet dengan cara penjadwalan kembali (reschedulling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :


61


untuk pembinaan, penyaluran/penyerahan dan biaya tenaga kontrak sebesar Rp885.775.549,- atau 74,78% dari pendapatan bunga atas pinjaman dan jasa giro serta penempatan deposito di Bank yang jumlahnya mencapai sebesar Rp1.184.443.393,- biaya tersebut dibebankan dari perolehan hasil bunga pinjaman /penyaluran dana PKBL, deposito dan jasa giro dan bukan merupakan beban perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007.

Mitra binaan diduga beritikad baik/kooperatif terhadap rencana usaha penyelamatan Usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha. Mitra usaha diperkirakan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran. e. Untuk melakukan tindakan penjadwalan kembali (reschedulling) tunggakan bunga pinjaman dapat dikapitalisasikan menjadi pokok pinjaman. f. Sedangkan untuk melakukan tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning) tunggakan bunga pinjaman dapat dikapitalisasikan menjadi pokok pinjaman atau dihapuskan tunggakan beban bunganya dan bunga selanjutnya. g. Pelaksanaan penyesuaian persyaratan (reconditioning) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (reschedulling) h. Terhadap pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan ke dalam pos pinjaman bermasalah.

3. BIAYA PROGRAM KEMITRAAN

4. KINERJA PROGRAM KEMITRAAN Berdasarkan SK Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP 100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002, untuk Tingkat Kinerja Program Kemitraan diperoleh nilai bobot 5 (lima) dan untuk efektifitas penyaluran dana diperoleh nilai bobot 2 (dua), sedangkan untuk tingkat kolektibilitas Program Kemitraan diperoleh nilai bobot 3 (tiga). Dengan pencapaian nilai bobot tersebut, kinerja pengelolaan Program Kemitraan dinilai telah optimal dan cukup baik.

5. PERKEMBANGAN KEGIATAN PKBL 5 TAHUN TERAKHIR Perkembangan kegiatan PKBL selama 5 (lima) tahun terakhir seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penyaluran dana PKBL selama tahun 2010 dikeluarkan biaya operasional

Tabel : Perkembangan Kegiatan PKBL Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir (2006 - 2010) Tahun

Pinjam. Kemitraan Mitra Binaan Bina Lingkungan Tunggakan macet

2006

2007

2008

2009

2010

6.015.000.000

5.425.000.000

5.086.500.000

6.332.500.000

6.511.000.000

313

268

350

540

625

560.458.800

398.468.300

247.165.000

214.000.000

153.078.000

10.153.825.176

11.474.565.158

13.474.869.755

12.563.495.315

15.010.741.896

Dari perkembangan kegiatan PKBL selama 5 (lima) tahun terakhir tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum mengalami pertumbuhan fluktuatif. Secara garis besar indikator perkembangan kegiatan PKBL dapat diuraikan sebagai berikut : a. Kegiatan penyaluran pinjaman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selama 5 tahun terakhir (tahun 2006 s.d 2010) mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh pembagian laba perusahaan serta besarnya pengembalian dana yang disalurkan tahun-tahun sebelumnya. b. Namun demikian jumlah Mitra Binaan yang memperoleh pinjaman dana Kemitraan selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2006 s.d 2010) terus diupayakan untuk meningkat. c. Program Bina Lingkungan untuk 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2006 s.d 2010) secara umum terus mengalami perkembangan baik untuk penerima bantuan maupun wilayah penyalurannya.

62


Halaman ini sengaja dikosongkan


63

Anak Perusahaan

64



65

ANAK PERUSAHAAN

Pembentukan perusahaan ini diawali dengan beroperasinya sebagai bagian unit usaha reasuransi pada salah satu unit kerja di PT Asuransi Kredit Indonesia, dan selanjutnya menjadi suatu entitas usaha tersendiri yang dikenal sebagai PT Reasuransi Nasional Indonesia atau biasa disingkat NASIONAL RE sejak tanggal 22 Agustus 1994. Selanjutnya, pada tanggal 10 Agustus 2005 PT Reasuransi Nasional Indonesia menambah bidang usaha Perseroan dengan usaha Syariah. Pemilik modal yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia yaitu sebesar Rp84.999.000.000,- (99,99%) dan Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA) sebesar Rp1.000.000,(0,01%). Sesuai dengan misinya untuk “berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas reasuransi nasional” dan visi perusahaan untuk “menjadi perusahaan yang tangguh, terpercaya dan terus tumbuh”, PT Reasuransi Nasional Indonesia memiliki maksud dan tujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha reasuransi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, dengan memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi baik berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Adapun produk-produk yang ditawarkan perseroan adalah di bidang reasuransi umum, reasuransi jiwa dan reasuransi syariah. Reasuransi Umum (General Reinsurance) : Harta Benda (Proprerty) Kendaraan Bermotor (Motor)

66


Pengangkutan (Marine Cargo) Rangka Kapal (Marine Hull) Rangka Pesawat (Aviation) Satelit (satelite) Energi (energy) Tanggunggugat (Liabilities) Kecelakaan Diri & Kesehatan ( Personal Accident & Health) Kredit & Suretyship (Credit & Suretyship) Aneka (Miscellaneous) Reasuransi Jiwa (Life Reinsurance) : Asuransi Jiwa (Life Insurance) Asuransi Kesehatan (Health Insurance) Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) Reasuransi Syariah (Sharia Reinsurance) : Reasuransi Umum & Jiwa (General & Life Reinsurance) Sebagai salah satu dari 4 perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia, maka untuk mendukung usahanya, perseroan bekerjasama dengan perusahaan asuransi dan reasuransi nasional maupun internasional yang bereputasi baik. Laporan keuangan PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2010 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dengan pendapat akuntan “Wajar Tanpa Pengecualian” dan tingkat Risk Based Capital yang berhasil dicapai sebesar 133%. Di tahun 2010, perusahaan telah melakukan beberapa perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja di seluruh bidang termasuk diantaranya melakukan perbaikan di bidang Underwriting baik treaty, facultative, jiwa, retrosesi dan syariah maupun di bidang lainnya seperti SDM dan investasi.

POKOK-POKOK LAPORAN KEUANGAN PERKEMBANGAN USAHA PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA 2006-2010 (RpJuta) KETERANGAN

2006

2007

2008

2009

2010

Pendapatan Premi Bruto

385,235

415,305

566,454

606,246

613,738

Beban Klaim Bruto

181,530

260,345

300,465

366,432

416,771

Hasil Underwriting

13,974

8,955

15,057

14,377

31,492

Hasil Investasi

38,294

44,655

26,579

33,228

16,758

Beban Usaha

24,998

27,858

35,640

10,127

40,809

Laba Sblm Pajak dan Zakat

24,837

24,125

14,691

9,128

10,347

Investasi

287,045

307,474

390,689

508,637

509,925

Aset

360,818

381,829

472,216

641,888

659,449

Ekuitas

111,384

119,976

118,412

193,223

191,381

50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000

Hasil Unde rwri ng

5.000

Hasil In vestasi Laba Sblm Pajak dan Zakat

0 2006

2007

2008

2009

2010


67

Rencana Strategis Perusahaan 2011

68



69

RENCANA STRATEGIS PERUSAHAAN 2011

Sejak tahun 2009 yang lalu perusahaan telah menyusun kembali pedoman arah pengembangan perusahaan untuk lima tahun berikutnya yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2009-2013. Sebagai bentuk pelaksanaan program kerja dari RJPP tersebut, maka pada setiap Tahun perusahaan menyusun rencana strategis yang juga berfungsi sebagai pedoman arah dan sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan program kerja tahunan. Dalam proses penyusunan rencana strategis tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan tahun ke-3 dari RJPP ini, telah diupayakan semaksimal mungkin untuk tetap mengacu pada butir-butir pokok yang tertuang dalam pedoman arah pengembangan perusahaan. Namun demikian, tak dapat dihindari bahwa dalam proses penyusunannya masih diperlukan beberapa asumsi dan justifikasi dalam rangka sinkronisasi serta penyelarasan terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

1. POLA PENYUSUNAN Penyusunan rencana strategis perusahaan tahun 2011, dikondisikan tidak terdapat perubahan mendasar pada kegiatan perusahaan dan masih menjalankan kegiatan usaha sebagaimana sebelumnya (bussiness as it is). Mengingat saat ini sedang dilakukan kajian terhadap bentuk usaha Perusahaan menindak lanjuti arahan Pemegang Saham, apabila ternyata dari hasil kajian tersebut ditetapkan kegiatan usaha perusahaan yang berbeda dengan kondisi tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian atas rencana strategis perusahaan tahun 2011. Penyusunan rencana strategis perusahaan tahun 2011 diawali dengan evaluasi terhadap roadmap RJPP 2009-2013 guna melakukan penilaian atas pencapaian dalam pelaksanaannya serta mengidentifikasi program kerja yang belum terlaksana sesuai perencanaan dan target pada rencana strategis 2010. Selanjutnya dilakukan pengukuran untuk mengetahui posisi perusahaan saat ini (positioning), termasuk analisis mikro terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan (SWOT). Langkah selanjutnya adalah merumuskan tema rencana strategis yang sesuai dengan arah dan target yang akan dicapai pada tahun 2011. Berdasarkan tema rencana strategis tersebut, maka ditetapkan sasaran dan kebijakan strategis secara korporat yang diterjemahkan dalam kebijakan divisional sebagai pedoman pelaksanaan program kerja yang akan dituangkan dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut (RTL). Dengan mempertimbangkan potensi pasar berdasarkan data APBN/APBD yang ditetapkan Pemerintah, data mengenai proyek Swasta dan bantuan Luar Negeri, data tentang perkembangan sektor riil serta data pertumbuhan portofolio kredit yang ditetapkan Bank Indonesia serta dengan didukung oleh tenaga pemasaran yang ada pada 18 Kantor Cabang dan 23 KUP, selanjutnya dilakukan penyusunan rencana strategs tahun 2011.

70


Adapun temanya ini adalah : Pertumbuhan perusahaan yang berfokus pada pengembangan pasar dengan tetap menuntaskan program pembenahan internal.

2. SASARAN KERJA Pada saat ini perusahaan berada dalam tahun ke-3 RJPP 2009-2013 dengan parameter pertumbuhan pendapatan, laba dan asset yang relatif tinggi, sedangkan pertumbuhan biaya melambat. Namun demikian, dengan pertimbangan bahwa beberapa program kerja 2010 belum dapat sepenuhnya terlaksana, maka perlu diagendakan kembali untuk diselesaikan pada tahun berikutnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sasaran program kerja yang ditetapkan dalam rencana strategis 2011 adalah : A. Penyehatan struktur keuangan Agar kontribusi dari kegiatan investasi terhadap pendapatan perusahaan dapat kembali dioptimalkan, maka harus dilakukan upaya optimal untuk penyelesaian atas investasi bermasalah. Di samping itu, perlu dilakukan pembentukan cadangan kerugian atas asset dengan kolektibilitas rendah agar penyajian laporan keuangan lebih konservatif.

B. Pertumbuhan Hasil Underwriting Untuk memperoleh pertumbuhan Hasil Underwriting secara optimal, maka diupayakan peningkatan Pendapatan Underwriting dengan tetap mengendalikan Beban Underwriting agar tidak melampaui ratio maksimum yang ditetapkan. Peningkatan pendapatan underwriting akan diperoleh dari perluasan pemasaran penjaminan kredit kecil sektor konsumtif/multi guna, perluasan penjaminan kredit project financing untuk sektor konstruksi dan non konstruksi (pengadaan barang dan jasa), penerbitan skema penjaminan kredit dengan agunan invoice/piutang, penerbitan produk asuransi kerugian lainnya seperti: asuransi oil & gas, asuransi marine, asuransi aneka dsb serta peningkatan portfolio incoming reasuransi. Pengendalian Beban Underwriting dilakukan dengan melaksanakan prinsip prudent underwriting, pengawasan melekat dan berperannya unit Satuan Pengawasan Internal secara lebih memadai dan diberlakukannya prinsip reward & punishment secara lebih tegas. C. Pengendalian Biaya Laba Sebelum Pajak diupayakan pertumbuhannya pada tingkat yang maksimal. Untuk mencapainya perlu dilakukan pengendalian terhadap Beban Usaha agar posisinya selalu berada pada tingkat yang optimal (cost efficiency), sehingga pertumbuhan Beban Usaha harus lebih rendah dari pertumbuhan Hasil Underwriting.

D. Penuntasan Program Pembenahan Internal Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa program kerja strategis tahun 2010 pada beberapa bidang kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun yang bersangkutan. Untuk itu, telah diagendakan dalam program kerja rencana strategis tahun 2011, yaitu tetap dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun 2011.

3. KEBIJAKAN Agar sasaran kerja tersebut diatas dapat dilaksanakan dan dicapai oleh setiap unit kerja perusahaan dengan suatu dasar arahan, perlu dukungan Kebijakan Korporasi dan Kebijakan Divisional yang terkait dengan, yakni :

I. KEBIJAKAN KORPORASI A. Penyehatan struktur keuangan Pembentukan unit kerja khusus yang berfungsi menangani dan menyelesaikan asset bermasalah. Penyempurnaan pedoman sistem dan prosedur akuntansi yang mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan terkini dan ketentuan/peraturan yang berlaku dan sekaligus mendukung penetapan kantor cabang sebagai strategic business unit (SBU). B. Pertumbuhan Hasil Underwriting Portofolio bisnis Non KUR yang berorientasi komersial dari sisi pendapatan underwriting akan ditingkatkan minimal 2 kali dari bisnis KUR yang berorientasi Public Service Obligation (PSO). Portofolio bisnis penjaminan kredit dibandingkan dengan bisnis Asuransi diupayakan pada perbandingan 40 : 60 dengan memperbesar portofolio penjaminan kredit kecil sector konsumtif/multi guna, penjaminan kredit project financing sector konstruksi dan non konstruksi (pengadaan barang dan jasa), dan penjaminan kredit dengan agunan invoice/piutang. Portofolio bisnis asuransi akan diperluas dengan mengintrudusir produk-produk asuransi kerugian lain yang memberikan underwriting result positif seperti: asuransi oil & gas, asuransi marine, asuransi aneka dsb diiringi dengan peningkatan portofolio incoming reasuransi melalui penambahan treaty dalam rangka optimalisasi kapasitas dan tenaga ahli yang dimiliki. Portofolio bisnis KUR akan terus dilanjutkan sebagaimana kebijakan Pemerintah dengan tetap memperhatikan besaran gearing ratio (maksimum 10x), ketersediaan PMN, pelayanan dengan service level agreement (SLA) yang memadai, proses penagihan IJP secara optimal sehingga tidak membebani bisnis Non KUR. C. Pengendalian Biaya Standardisasi kebutuhan sumber daya pada setiap unit kerja dan penerapan SDM berbasis kompetensi. Optimalisasi peran pengendalian, pengawasan dan manajemen risiko dalam identifikasi masalah dan terjadinya inefisiensi

dan inefektifitas yang berpotensi menimbulkan risiko serta merekomendiasikan tindakan mitigasinya. D. Penuntasan Program Pembenahan Internal Meningkatkan kemampuan sistem informasi agar semakin akuntabel dan proses governance bisa berjalan dengan baik. Meninjau kembali (review), mengevaluasi dan melakukan kajian ulang terhadap sistem manajemen SDM

II. KEBIJAKAN DIVISIONAL : Berdasarkan sasaran dan kebijakan korporasi yang ditetapkan, setiap fungsi/unit kerja menetapkan sasaran dan kebijakan yang lebih spesifik sesuai pembidangan. A. Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Penyusunan perencanaan korporasi, standardisasi kantor cabang sebagai strategic bussiness unit (SBU), penyusunan bussiness continuity plan (BCP) dan pengembangan jejaring usaha yang potensial. B. Usaha Penjaminan Kredit Non KUR Usaha penjaminan kredit Non KUR akan dikelola secara lebih prudent sehingga tingkat loss ratio tidak lebih dari 50%. Untuk mencapai kondisi tersebut bisnis penjaminan kredit kecil produktif yang saat ini memiliki tingkat loss ratio >50% secara bertahap akan dikurangi dengan memperbesar penjaminan kredit project financing untuk sektor konstruksi dan non konstruksi (pengadaan barang dan jasa) dengan jaminan kontrak/SPK, penjaminan kredit dengan jaminan invoice/piutang, dan penjaminan kredit kecil sektor konsumtif/multi guna. C. Usaha Askred & Surety Usaha Asuransi Kredit & Surety akan terus dikembangkan dengan mengintrudusir produk-produk asuransi kerugian lain yang memberikan underwriting result positif seperti: asuransi oil & gas, asuransi marine, asuransi aneka dsb serta meningkatkan portofolio incoming reasuransi dalam rangka optimalisasi kapasitas dan tenaga ahli yang dimiliki. Penambahan unit kerja baru baik berbentuk kantor cabang atau KUP akan terus diupayakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penambahan jumlah produksi premi serta memperkuat eksistensi perusahaan di pasar. Portofolio incoming reasuransi akan ditingkatkan melalui keikutsertaan Askrindo pada panel-panel treaty yang lebih banyak sehingga kapasitas yang ada dapat dioptimalkan lebih memadai. D. Klaim & Subrogasi Penetapan standar pelayanan (service level agreement) dalam proses penyelesaian Klaim secara komprehensif yang didukung dalam perjanjian kerjasama dan pelaksanaan penyelesaian Klaim secara professional.


71

E. Reasuransi Optimalisasi penutupan reasuransi incoming dengan penambahan beberapa ceding untuk treaty maupun fakultatif dengan prioritas sektor oil & gas dan kelistrikan serta membuka peluang penutupan incoming produk asuransi umum khususnya asuransi sektor oil & gas, marine, asuransi aneka & property. Optimalisasi kinerja reasuransi outgoing dalam rangka spreading risk atas risiko yang telah diaksep. F. Investasi Pemanfaatan kelebihan dana perusahaan agar produktif dengan tetap menjaga likuiditas perusahaan serta penempatan dana investasi pada portofolio yang memiliki likuiditas baik dan aman. Upaya penarikan kembali investasi yang bermasalah tetap dilakukan secara optimal. G. SDM & Umum Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas yang berbasis kompetensi serta menyempurnakan manajemen SDM. H. Keuangan & Akuntansi Penyajian informasi keuangan secara desentralisasi berdasarkan standar pelaporan keuangan dan penyediaan likuiditas perusahaan secara memadai serta dapat terselenggaranya kantor cabang sebagai Strategic Business Unit. I. Sekretariat & Hukum Penerapan sistem administrasi yang disempurnakan serta penerapan GCG dan pengupayaan penyelesaian masalah hukum dengan melibatkan konsultan hukum. J. Teknologi Informasi Pembangunan sistem informasi terintegrasi dengan menggunakan pola joint development serta pembangunan sistem informasi manajemen berbasis web, pemutakhiran infrastruktur TI, penerapan SDM berbasis kompetensi dan penerapan kebijakan data governance (pembenahan data). K. Pengawasan Melakukan audit berbasiskan risiko (risk based audit) dan berbasiskan TI serta memastikan pencapaian target unit kerja telah sesuai dengan ketetapan dan didukung dengan akurasi data.

4. PROGRAM KERJA Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada setiap unit kerja/ divisi disusun program kerja berdasarkan kebijakan divisional yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan oleh seluruh kantor cabang perusahaan untuk menyusun program kerja yang lebih terperinci dan taktis.

72


5. PROYEKSI KINERJA KEUANGAN 2010 DAN ANGGARAN 2011 Seperti halnya pada tahun sebelumnya, penyajian laporan keuangan dipisahkan antara kegiatan usaha Non KUR yang bersifat komersial dan kegiatan usaha KUR yang bersifat penugasan. Perbandingan antara target 2010, proyeksi realisasi 2010 dan target 2011 sebagai berikut : A. Usaha Non Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (Non KUR) Pada tahun 2010 ditargetkan perolehan Pendapatan Underwriting sebesar Rp233.675 juta. Beban Underwriting ditargetkan Rp89.785 juta sehingga ditargetkan Hasil Underwriting Rp143.890 juta. Hasil Investasi ditargetkan Rp34.188 juta dan Beban Usaha Rp97.070 juta. Laba Sebelum Pajak ditargetkan Rp79.378 juta. Berdasarkan kondisi riil kegiatan tahun 2010, diproyeksikan realisasi perolehan Pendapatan Underwriting sebesar Rp224.654 juta (96% target). Beban Underwriting diproyeksikan terealisasi Rp110.113 juta (123% target) sehingga realisasi Hasil Underwriting diproyeksikan Rp114.541 juta (80% target). Realisasi Hasil Investasi diproyeksikan Rp6.690 juta (20% target) dan Beban Usaha Rp88.688 juta (91%). Realisasi Laba Sebelum Pajak diproyeksikan Rp30.019 juta (38% target). Berdasarkan perhitungan proyeksi realisasi 2010 ratio Hasil Underwriting terhadap Pendapatan Underwriting 51%, ratio Beban Klaim terhadap Premi bruto 50%, ratio Beban Usaha terhadap Pendapatan Underwriting 39%, ratio Laba Sebelum Pajak terhadap Pendapatan Underwriting 13%. Ketidak tercapaian Hasil Underwriting disebabkan karena tingginya Klaim yang harus ditanggung sehubungan dengan penjaminan kredit kecil dengan Pegadaian. Disamping itu Hasil Investasi juga belum dapat memberikan kontribusi memadai karena upaya pencairan investasi pada portofolio investasi bermasalah belum dapat terealisasi sehingga proyeksi realisasi Laba Sebelum Pajak masih dibawah target.

ASKRINDO KINERJA KEUANGAN 2010 & USULAN RKAP 2011 (Non KUR)

(RpJuta)

2010

URAIAN

1 Pendapatan Underwriting Beban Underwriting Hasil Underwriting Hasil Investasi

RKAP

Proyeksi Ri

2

3

2011

%

Usulan RKAP

3:2

4

233.675

224.654

96

251.752

89.785

110.113

123

120.308

143.890

114.541

80

131.444

34.188

6.690

20

13.031

Beban Usaha

97.070

88.688

91

99.947

Pendapatan (Beban) Lainnya

(1.630)

(2.524)

155

(9.493)

Laba Sebelum Pajak

79.378

30.019

38

35.035

Pada tahun 2011 ditargetkan perolehan Pendapatan Underwriting sebesar Rp251.752 juta (112% proyeksi realisasi). Beban Underwriting ditargetkan Rp120.308 juta (109% proyeksi realisasi) sehingga Hasil Underwriting ditargetkan Rp131.444 juta (115% proyeksi realisasi). Hasil Investasi ditargetkan Rp13.031 juta (195% proyeksi realisasi) dan Beban Usaha Rp99.947 juta (113% proyeksi realisasi). Laba Sebelum Pajak ditargetkan Rp35.035 juta (117% proyeksi realisasi).Berdasarkan anggaran 2011 tersebut ratio Hasil Underwriting terhadap Pendapatan Underwriting 52%, membaik 1% dibanding proyeksi realisasi.

realisasi perolehan Pendapatan Underwriting sebesar Rp108.602 juta (69% target). Beban Underwriting diproyeksikan terealisasi Rp317.928 juta (94% target) sehingga realisasi Hasil Underwriting diproyeksikan defisit Rp209.326 juta (-115% target). Realisasi Hasil Investasi diproyeksikan Rp66.232 juta (65% target) dan Beban Usaha Rp66.198 juta (102%). Realisasi Rugi Usaha Sebelum Pajak diproyeksikan Rp208.706 juta (-146% target).

Ratio Beban Klaim terhadap Premi Bruto 46%, membaik 4% dibanding proyeksi realisasi. Ratio Beban Usaha terhadap Pendapatan Underwriting 40%, membesar 1% dibanding proyeksi realisasi. Ratio Laba Sebelum Pajak terhadap Pendapatan Underwriting 14%, membaik 1% dibanding proyeksi realisasi.

Berdasarkan perhitungan proyeksi realisasi 2010 ratio Hasil Underwriting terhadap Pendapatan Underwriting -193%, ratio Beban Klaim terhadap Imbal Jasa Penjaminan bruto 326%, ratio Beban Usaha terhadap Pendapatan Underwriting 61%, ratio Rugi Sebelum Pajak terhadap Pendapatan Underwriting -192%.

B. Usaha Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada tahun 2010 perusahaan menargetkan perolehan Pendapatan Underwriting sebesar Rp156.577 juta. Beban Underwriting ditargetkan Rp339.312 juta sehingga Hasil Underwriting ditargetkan defisit Rp182.735 juta.

Ketidaktercapaian Pendapatan Underwriting disebabkan karena rendahnya pertumbuhan penyaluran KUR dari bank pelaksana yang berimbas pada rendahnya perolehan Imbal Jasa Penjaminan perusahaan.

Hasil Investasi ditargetkan Rp101.309 juta dan Beban Usaha Rp64.872 juta, sehingga Rugi Usaha Sebelum Pajak diperkirakan akan mencapai sebesar Rp142.492 juta. Berdasarkan kondisi riil kegiatan tahun 2010, diproyeksikan

Disamping itu perolehan Hasil Investasi juga dibawah target karena perkiraan tambahan penyertaan modal negara yang semula diperkirakan pada Oktober 2010, namun kemungkinan baru dapat terealisasi pada Desember 2010 sehingga proyeksi realisasi Rugi Sebelum Pajak menjadi lebih besar dibanding target semula.


73

ASKRINDO KINERJA KEUANGAN 2010 & USULAN RKAP 2011 (KUR) (RpJuta) 2010

URAIAN

1

2011

RKAP

Proyeksi Ri

%

Usulan RKAP

%

2

3

3:2

4

4:3

Pendapatan Underwriting

156,577

Beban Underwriting

108,602

69

108,293

100

339,312

317,928

94

399,947

126

(182,735)

(209,326)

115

(291,654)

139

Hasil Investasi

101,309

66,232

65

98,398

149

Beban Usaha

64,872

66,198

102

74,602

113

3,806

585

15

(7)

(1)

(142,492)

(208,707)

146

(267,865)

128

Hasil Underwriting

Pendapatan (Beban Lainnya) Laba Sebelum Pajak

Pada tahun 2011 perusahaan menargetkan perolehan Pendapatan Underwriting sebesar Rp108.293 juta (100% proyeksi realisasi). Beban Underwriting ditargetkan Rp399.947 juta (126% proyeksi realisasi) sehingga Hasil Underwriting defisit Rp291.654 juta (-139% proyeksi realisasi). Hasil Investasi ditargetkan Rp98.398 juta (149% proyeksi realisasi) dan Beban Usaha Rp74.602 juta (113% proyeksi realisasi). Rugi Usaha Sebelum Pajak ditargetkan Rp267.865 juta (-128% proyeksi realisasi). Berdasarkan anggaran 2011 tersebut ratio Hasil Underwriting terhadap Pendapatan Underwriting -269%, memburuk 76% dibanding proyeksi realisasi. Ratio Beban Klaim terhadap Imbal Jasa Penjaminan bruto 381%, memburuk 55% dibanding proyeksi realisasi. Ratio Beban Usaha terhadap

Pendapatan Underwriting 69%, memburuk 8% dibanding proyeksi realisasi. Ratio Rugi Sebelum Pajak terhadap Pendapatan Underwriting -247%, membaik 55% dibanding proyeksi realisasi. C. Usaha Gabungan (Non KUR dan KUR) Pada tahun 2010 ditargetkan perolehan Pendapatan Underwriting sebesar Rp390.252 juta. Beban Underwriting ditargetkan Rp429.097 juta sehingga, Hasil Underwriting ditargetkan defisit Rp38.845 juta. Hasil Investasi ditargetkan Rp135.497 juta dan Beban Usaha Rp161.942 juta. Rugi Usaha Sebelum Pajak ditargetkan Rp63.114 juta. Berdasarkan kondisi riil kegiatan tahun 2010, diproyeksikan

ASKRINDO KINERJA KEUANGAN 2010 & USULAN RKAP 2011 (GABUNGAN) (RpJuta) 2010

URAIAN

1

Proyeksi Ri

%

Usulan RKAP

%

2

3

3:2

4

4:3

Pendapatan Underwriting

390,252

333,257

85

360,044

108

Beban Underwriting

429,097

428,041

100

520,255

122

Hasil Underwriting

(38,845)

(94,784)

244

(160,211)

169

Hasil Investasi

135,497

72,922

54

111,429

153

Beban Usaha

161,942

154,886

96

174,549

113

2,176

(1,939)

(89)

(9,500)

490

(63,114)

(178,687)

283

(232,831)

130

Pendapatan (Beban Lainnya) Laba Sebelum Pajak

74

2011

RKAP


realisasi perolehan Pendapatan Underwriting sebesar Rp333.257 juta (85% target). Beban Underwriting diproyeksikan terealisasi Rp428.041 juta (99% target) sehingga realisasi Hasil Underwriting diproyeksikan defisit Rp94.784 juta (-244% target). Realisasi Hasil Investasi diproyeksikan Rp72.922 juta (54% target) dan Beban Usaha Rp154.886 juta (96%). Realisasi Rugi Usaha Sebelum Pajak diproyeksikan Rp178.687 juta (-283% target). Pada tahun 2011 ditargetkan perolehan Pendapatan Underwriting sebesar Rp360.044 juta (108% proyeksi realisasi). Beban Underwriting ditargetkan Rp520.255 juta (122% proyeksi realisasi)

sehingga Hasil Underwriting defisit Rp160.211 juta (-169% proyeksi realisasi). Hasil Investasi ditargetkan Rp111.429 juta (153% proyeksi realisasi) dan Beban Usaha Rp174.549 juta (113% proyeksi realisasi). Rugi Usaha Sebelum Pajak ditargetkan Rp232.831 juta (-130% proyeksi realisasi). Apabila dilakukan perbandingan pengukuran dengan indikator risk based capital, return on asset dan return on equity dapat digambarkan sbb :

KINERJA KEUANGAN 2010 & USULAN TARGET 2011 (%) 2010

URAIAN

2011

RKAP

Proyeksi Ri

Usulan RKAP

2

3

4

490.6

452.2

372.2

Return on Asset

7.1

3.3

3.8

Return on Equity

6.4

2.9

3.3

Risk Based Capital

587.4

1,283.7

906.3

Return on Asset

(12.0)

(13.6)

(8.9)

Return on Equity

(0.1)

(15.3)

(9.8)

Risk Based Capital

550.1

768.7

646.2

Return on Asset

(2.8)

(6.1)

(8.3)

Return on Equity

(4.1)

(6.8)

(9.3)

1 Non KUR Risk Based Capital

KUR

GABUNGAN

6. BEBERAPA HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN a. Penyusunan rencana strategis tahun 2011 didasarkan pada kondisi tidak terdapat perubahan pada kegiatan perusahaan dan masih menjalankan kegiatan usaha sebagaimana sebelumnya (bussiness as it is). Saat ini sedang dilakukan kajian terhadap bentuk usaha Perusahaan menindak lanjuti arahan Pemegang Saham. Apabila ternyata dari hasil kajian tersebut ditetapkan kegiatan usaha perusahaan yang berbeda dengan kondisi tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian atas rencana strategis perusahaan tahun 2011.

b. Sasaran kinerja keuangan pada tahun 2010 tidak dapat tercapai disebabkan karena tingginya Klaim yang harus ditanggung dan Hasil Investasi juga belum dapat memberikan kontribusi memadai karena upaya pencairan investasi bermasalah belum dapat terealisasi secara optimal. Kinerja Hasil Investasi dimaksud masih belum dapat memberikan kontribusi memadai pada tahun 2011.


75

c. Proyeksi kinerja perusahaan sampai dengan akhir 2010 diperhitungkan dengan mempertimbangkan realitas kondisi dan kemampuan riil perusahaan, dengan tetap mengedepankan upaya peningkatan kinerja. Pengukuran sesuai realitas tersebut sangat diperlukan untuk dapat memberikan gambaran riil perusahaan saat ini dan selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan anggaran target usaha tahun 2011. d. Dengan pertimbangan bahwa beberapa program kerja 2010 yang menyangkut tahapan strategi: pembenahan internal sebagaimana RJPP 2009-2013 belum dapat sepenuhnya terlaksana, sehingga harus diagendakan kembali untuk dilaksanakan pada tahun 2011, maka pertumbuhan perusahaan pada tahun 2011 belum dapat optimal sebagaimana RJPP 2009-2013 tersebut . e. Pada tahun 2011 Perusahaan memiliki 4 sasaran kerja, yakni : Penyehatan struktur keuangan Pertumbuhan hasil underwriting Pengendalian biaya Penuntasan program pembenahan internal f. Terkait dengan sasaran penyehatan struktur keuangan, pada tahun 2011 akan diupayakan pembentukan cadangan atas beberapa asset perusahaan yang memiliki kolektibilitas rendah. Hal tersebut tercermin dari anggaran Beban Lainnya yang dialokasikan lebih besar dibanding periode sebelumnya. Pembentukan cadangan tersebut bertujuan agar data asset dengan kondisi dimaksud, dapat tersaji lebih konservatif dalam laporan keuangan. g. Agar kegiatan investasi yang sedang berjalan dapat lebih optimal dan fokus, maka perlu dipisahkan dengan kegiatan investasi yang mengupayakan pencairan kembali atas portofolio investasi bermasalah. Untuk itu dibentuk unit kerja yang berfungsi khusus menangani dan menyelesaikan asset perusahaan yang memerlukan penanganan komprehensif agar eksistensinya dapat kembali pulih dan dapat kembali memberikan kontribusi memadai. Unit kerja dimaksud akan melaksanakan program-program kerja yang ditetapkan secara khusus.

76


DATA ALAMAT KANTOR

KANTOR PUSAT Jl. Angkasa Blok B-9 Kavling No.8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta 10610 Telp. : 021-6546471, 021- 6546472 Fax. : 021-6546483, 021-6546484 Website : www. Askrindo.co.id E-Mail : [email protected]

KANTOR CABANG Jakarta Kemayoran Jl. Angkasa Blok B-9 Kavling No.8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta 10610 Telp. : 021-6546471, 021- 6546472 Fax. : 021-6546541. Jakarta Cikini Jl. Cikini Raya No. 101 Jakarta 10330 Telp. : 021-2305683 Fax. : 021-3900550. Medan Jl. Sultan Iskandar Muda No. 2, Medan 20153 Telp. : 061-4152366, 4522926, 4565671, 4159650. Fax. : 0251-4153283, 4539165 Makassar Jl. Kakatua No. 25, Makassar 90121 Telp. : 0411-872788 Hunting 3 lines. Fax. : 0411-851383, 878367 Surabaya Jl. Biliton No. 30, Surabaya 60281 Telp. : 031-5016666, 5012605, 5012607. Fax. : 031-5012608, 5046433 Denpasar Jl. Raya Puputan No. 9 Niti Mandala Renon, Denpasar 80235 Telp. : 0361-231766, 231767, 231768. Fax. : 0361-231779, 261564. Bandung Jl. Lapangan Supratman No. 8, Bandung 40114 Telp. : 022-7201839, 7234628, 7234629 Fax. : 022-7208331, 7211810

Semarang Jl. Pamularsih No. 105, Semarang 50149 Telp. : 024-7614727, 7614728. Fax. : 024-7614725, 7613028. Balikpapan Jl. Jend. Sudirman No. 7, Balikpapan 76114 Telp. : 0542-418428, 418568 Fax. : 0542-418777 Palangkaraya Jl. Imam Bonjol No. 19 Blok D, Palangkaraya 73111. Telp. : 0536-3242633, 3225400. Fax. : 0536-3228200, 3242622. Banjarmasin Jl. A. Yani Km 6 No. 472 C, Banjarmasin 70249 Telp. : 0511-3254566. Fax. : 0511-3254562. Pontianak Jl. A. Yani No. 34 B, Pontianak 78122 Telp. : 0561-767140. Fax. : 0561-763462. Banda Aceh Perkantoran Aceh Square Jl. T Imun Lueng Bata, Banda Aceh Telp. : 0651-29465, 7400884. Fax. : 0651-28465 Padang Jl. Veteran No. 32 B, Kel. Bandar Purus, Padang 25116 Telp. : 0751-891288. Fax. : 0751-891388.


Pekanbaru Kompleks SJ Graha Building No. 18 N Jl. T Tambusai, Pekanbaru 28282 Telp. : 0761-7079969, 571697. Fax. : 0761-572359. Palembang Jl. Basuki Rahmat No. 897 B, Palembang Telp. : 0711-317497. Fax. : 0711-367280.

Manado Jl. 17 Agustus No. 34, Manado 95111 Telp. : 0431-851056. Fax. : 0431-875938. Samarinda Jl. P. Antasari No. 40B Samarinda Telp. : 0541-764206 Fax. : 0541-767894

Bandar Lampung Jl. Jend. Sudirman No. 42 A, Bandar Lampung 35118 Telp. : 0721-268667. Fax. : 0721-268690.

KANTOR UNIT PELAYANAN Bekasi Ruko Suncity Square Blok A No. 38 Jl. M. Hasibuan, Bekasi Barat 17141 Telp. : 021-88863671 Fax. : 021-88964761 Tangerang Ruko BSD Sektor 7 RK No. 7 Jl. Pahlawan Seribu Serpong, Tangerang Telp. : 021-53153037 Fax. : 021-88964761 Bogor Jl. Raya Pajajaran Ruko No. 28i, Bogor Telp. : 0251-8312101 Fax. : 0251-8315463 Serang-Banten Jl. A Yani No. 166, Serang Banten 42118 Telp. : 0254-223372. Fax. : 0254-223379. Jakarta Utara Ruko Sentra Bisnis Artha Gading Blok A6B No. 19 Jl. Gading Kirana, Jakarta Utara 17141 Telp. : 021-45878851 Fax. : 021-45873981


Jakarta Timur Rukan Mitra Matraman Jl. Matraman Raya Blok A 1 No. 21 Jakarta Timur 13150 Telp. : 021-85918128 Fax. : 021-85918129 Jakarta Barat Business Park-Kebon Jeruk Jl. Meruya Ilir Utara No. 88 Blok A-15, Jakarta Barat 11620 Telp. : 021-58908136 Fax. : 021-58908137 Jakarta Selatan Grand Pasar Minggu Jl. Raya Pasar Minggu Blok W No. 88 Jakarta Selatan Telp. : 021-7807940 Fax. : 021-78835188 Palu Jl. Basuki Rahmat No. 18 A Palu Telp. : (0451) 487006 Fax. : (0451) 486781

Kediri Hayam Wuruk Trade Center Blok B 2 Jl. Hayam Wuruk, Kediri 64121 Telp. : 0354-694666. Fax. : 0354-672666. Jember Gajah Mada Square A 15, Jl. Gajah Mada, Jember. Telp. : 0331-488111. Fax. : 0331-488111. Malang Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 64 Kav. 2, Telp. : 0341-348222. Fax. : 0341-348222. Madiun Jl. Setia Budi No. 45 C, Madiun 63139. Telp. : 0351-452984. Fax. : 0351-452084.

Tegal Ruko No. 5 Nirwana Square Jl. Yos Sudarso No. 33, Tegal. Telp. : 0283-324077. Fax. : 0283-321377. Yogyakarta Jl. Letjend. Suprapto No. 111 Yogyakarta Telp. : 0274-581756 Fax. : 0274-581756

Malang.

Madura Ruko Kulpajung Jl. Ronggo Sukawati No. 1 B Pamekasan – Madura Telp : (0324) 330444 Fax. : (0324) 334724

Mataram Jl. Sriwijaya No. 318, Mataram. Telp. : 0370-647090. Fax. : 0370-647090. Cirebon Ruko Prima Jl. Sisingamangaraja Blok A-2 No. 58, Cirebon 45112. Telp. : 0231-248789. Fax. : 0231-248789. Purwokerto Jl. Gatot Subroto No. 16 C, Puwokerto. Telp. : 0281-632328,7622535. Fax. : 0281-632328. Surakarta Gedung Pegadaian Jl. Slamet Riyadi No. 357, Surakarta 57142. Telp. : 0271-710959. Fax. : 0271-710959.

Batam Komplek Graha Kadin Blok F No. 1 Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam 29432 Telp. : 0778-477508. Fax. : 0778-477507. Jambi Jl. Slamet Riyadi No. 1, Broni, Jambi. Telp. : 0741-61648. Fax. : 0741-616648. Pangkal Pinang Jl. Sukarno Hatta No. 228, Pangkal Pinang, Bangka Belitung 33146. Telp. : 0717-432399, 439079. Fax. : 0717-437243. Bengkulu Jl. Fatmawati No. 22 Blok D RT. 12/04, Kel Penurunan Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu 38223. Telp. : 0736-25712. Fax. : 0736-25712. Gorontalo Jl. D I Panjaitan No. 104/105, Kel. Limba U-1, Kota Selatan Kota Gorontalo 96115. Telp. : 0435-826275. Fax. : 0435-826273.


REASURADUR Produk-produk yang dipasarkan PT Askrindo sepenuhnya telah mendapatkan back up reasuransi dari Perusahaan Reasuransi Luar Negeri seperti : Partner Re, Munich Re, Atradius Re, dan Perusahaan Reasuransi Dalam Negeri. OVERSEAS PROFESSIONAL REINSURANCE COMPANIES PARTNER REINSURANCE COMPANY Zurich Branch Bellerivestrasse 36 8034 Zurich Switzerland Telp : + 41 1 385 35 89 Fax : + 41 1 385 37 06

ATRADIUS REINSURANCE S.A 2nd Floor, La Touche House International Financial Service Centre, Dublin 1 Telp : + 353 (0) 1 6702466 Fax : + 353 (0) 1 6702471

MUNICH REINSURANCE COMPANY 107 Koniginstrasse 80802 Munchen, Jerman Telp : (089) 389 12 043 Fax : (089) 389 17 0243 PERUSAHAAN REASURANSI DALAM NEGERI PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA Jl. Cikini Raya No. 99-101, Jakarta Pusat 10330 Telp : (021) 3140009, 3149373 (Hunting) Fax : (021) 3143716, 3900430, 3904944 PT REASURANSI INTERNASIONAL INDONESIA Jl. Salemba Raya No.30, Jakarta 10430 Telp : (021) 3103836, 334208, 3920101 Fax : (021)3143828, 3103837 PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Plaza Marein, 16th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 Telp : (021) 57936588; 57936575-79 Fax : (021) 57936580-83 Website : www.marein-re.com PT TUGU REASURANSI INDONESIA Wisma Tugu Re Jl. Raden Saleh No. 50 Jakarta 10330 Telp : (021) 3103952, 3140267 Fax : (021) 3923974 Website : www.tugu-re.com PT ASURANSI BERINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR DP BRI Building 4th floor Jl. Veteran 11 No. 15 Jakarta Pusat 10110 Telp : (021) 384 0001 (hunting) Fax : (021) 354 7037- 344 2482 PT ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967 Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180 Telp : (021) 7222685, 7222721 Fax : (021) 7222723


PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA Graha Adira Lt. 8 Jl. Menteng Raya No. 21 Jakarta Pusat 10340 Telp : (021) 39832000 Fax : (021) 39831957 PT ASURANSI BUANA INDEPENDENT Jl. Pintubesar Selatan No. 74 D, 76 & 78 Jakarta 11110 Telp : (021) 626 6286, 690 4331, 691 2061 Fax : (021) 626 3005, 625 8819 PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA Graha Menara Kadin Indonesia Lt. 22 Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 kav. 2-3 Jakarta 12950 Telp : (021) 57903535 Fax : (021) 57904031-32 PT BERDIKARI INSURANCE COMPANY Jl. Medan Merdeka Barat No. 1 Jakarta 10002 Telp : (021)3841339, 3440266 Fax : (021) 3440586 PT ASURANSI JASA TANIA Jl. Teuku Cik Ditiro No. 14 Jakarta Pusat 10350 Telp : (021) 3101850 Fax : (021) 31923089 PT ASURANSI JASA INDONESIA Jl. MT. Haryono Kav. 61 Jakarta Selatan 12041 Telp : (021) 7994508, 7987908 Fax : (021) 7971015, 7982488, 7995364 PT ASURANSI PAROLAMAS Komplek Golden Plaza Blok G. 39-42 Jl. RS. Fatmawati No. 15 Jakarta Selatan 12420 Telp : (021) 7508983 Fax : (021) 750 6339

Prakata Profil Perusahaan Analisis & Pembahasan Manajemen

Recommend Documents