POTENSI PRODUK UNGGULAN DAERAH BERBASIS INDIKASI GEOGRAFIS

SOSIALISASI - SENTRA HKI UTM

1

OLEH : DJULAEKA FH – UNIV. TRUNOJOYO MADURA (TIM SENTRA HKI UTM)

10/10/2013

POTENSI PRODUK UNGGULAN DAERAH BERBASIS INDIKASI GEOGRAFIS

PRODUK UNGGULAN --- KOMODITAS UNGGULAN ESENSI PRODUK = HASIL OLAHAN BAHAN BAKU/KOMODITAS




10/10/2013



ESENSI KOMODITAS = SESUATU YANG LANGSUNG BERASAL DARI ALAM (SEC. ALAMIAH)

UNGGUL

2

PRODUK/KOMODITAS UNGGULAN 10/10/2013

memberikan nilai tambah; dan  sumbangan pendapatan tertinggi pada suatu perekonomian daerah. 


3

RUMUSAN LAIN : 10/10/2013 SOSIALISASI - SENTRA HKI UTM

1. Merupakan unggulan daerah yang telah dikembangkan secara turun-temurun; 2. Merupakan produk khas daerah setempat; 3. Berbasis pada sumberdaya lokal; 4. Memiliki penampilan dan kualitas produk yang sesuai dengan tuntutan pasar; 5. Memiliki peluang pasar yang luas, baik domestik maupun internasional; 6. Memiliki nilai ekonomi yang tinggi; 7. Bisa menjadi penghela bagi perekonomian daerah. (Kemkop-UKMRI, 2010)

4

10/10/2013

tiga hal menarik menyangkut komoditas unggulan , yaitu : 1. Penentuan komoditas unggulan memegang peran kunci dalam pengembangan perekonomian daerah. 2. Tidak semua daerah sukses dalam pengembangan komoditas unggulan di daerahnya. 3. Penentuan komoditas unggulan dapat dilakukan dengan metode yang berbeda-beda. 


5

10/10/2013 SOSIALISASI - SENTRA HKI UTM



dibuat road mappengembangan produk unggulan dengan memperhatikan potensi SDM dan SDA yang tersedia di daerah ini.

6

PENDEKATAN PRODUCT)




di Jepang Pada tahun 1979, Hiramatsu,Gubernur daerah Oita di Jepang memperkenalkan atau satu desa, satu produk --- daya saing suatu desa (daerah) akan dapat dibangun jika desa (daerah) yang bersangkutan memfokuskan kegiatan masyarakat untuk menghasilkan satu produk yang dipandang merupakan produk unggulan desa (daerah) tersebut (Maramis, 2013 ) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanggal 8 Juni 2007 yang mengamanatkan pengembangan sentra melalui pendekatan One Village One Product (OVOP) --diadopsi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.

10/10/2013



OVOP (ONE VILLAGEE ON

7

USULAN PRODUK UNGGULAN DAERAH JAWA TIMUR : 10/10/2013

1. Pacitan - Batik tulis  2. Malang - Kripik buah  3. Madura -Tepung cassava 


8

INDIKASI GEOGRAFIS ???




IG MERUPAKAN BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG HARUS ADA DALAM PENGATURAN HUKUM NASIONAL TIAP NEGARA SETELAH BERLAKUNYA TRIPS; Pasal 56 Ayat (1) UU No.15/2001 (MEREK) bahwa: Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

10/10/2013



9


“Tanda” sebagaimana dimaksud pada definisi indikasi geografis hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.  “Barang” sebagaimana dimaksud pada definisi indikasi geografis dapat berupa “Barang” hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya. 

10


Hak Indikasi Geografis bersifat kolektif dan ditujukan khusus untuk melindungi nama asal suatu barang dan keterkaitan reputasi serta kualitas.  Perlindungan berlaku selama ciri dan kualitas bisa dipertahankan. Hak IG dimiliki oleh setiap produsen dalam wilayah yang bisa memenuhi standar yang digunakan dalam buku persyaratan. 

11


Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama.yang terdiri atas:  nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;  nama barang yang dilindungi oleh Indikasigeografis; 

12






uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan; uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan; uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis;

10/10/2013



13


uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;  uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasigeografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasigeografis tersebut;  uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait; 

14

SYARAT SUBSTANTIF :


geografis suatu daerah/wilayah tertentu dari suatu negara merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu dari suatu barang yang akan memperoleh perlindungan indikasi geografis.

10/10/2013

 Faktor

15

PERBEDAAN IG DAN HKI YANG LAIN





PENGARUH FAKTOR LINGKUNGAN GEOGRAFIS KEPEMILIKAN KOLEKTIF-KOMUNAL HAK EKSKLUSIF PADA MASYARAKAT DAERAH LINGKUP COMMON PROPERTY

KEPEMILIKAN PRIVAT  HAK EKSKLUSIF PADA PEMEGANG HAK  LINGKUP PRIVAT PROPERTY 




HKI YANG LAIN

10/10/2013

INDIKASI GEOGRAFIS

16


Indikasi geografis tidak mengenal adanya unsur kebaruan atau originalitas, namun keberadaan perlindungan indikasi geografis lebih didominasi karena pengaruh, sehingga faktor lingkungan geografis mempengaruhi karakteristik barang/produk yang dihasilkan suatu daerah/wilayah tertentu.

17

Pasal 56 Ayat (2) UU No.15/2001 bahwa : “indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh :  Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas : 1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; 2. Produsen barang hasil pertanian; 3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau 4. Pedagang yang menjual barang tersebut; 5. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau Kelompok konsumen barang tersebut. 18 

International Indonesian law Society Conference

PERBANDINGAN :

INDONESIA  UNI EROPA  NEGARA TUNISIA  NEGARA MAURITIUS 


NEGARA SINGAPURA  NEGARA LATVIA  NEGARA SOSIALIS VIETNAM  NEGARA INDIA 

POSITIF PROTECTION SYSTEM

10/10/2013

NEGATIVE PROTECTION SYSTEM

19

NEGARA SINGAPURA 10/10/2013 SOSIALISASI - SENTRA HKI UTM

Geographical Indication s Act 44 of 1998, revisi 30 Desember 1999 ( Chapter 117B), yang disebutkan dalam Section 3, bahwa  (1) “an interested party of goods identified by a geographical indication may bring an action against a person for carrying out an act to which this section applies in relation to the geographical indication”.  (2) This section shall apply to the following acts: (a) the use of a geographical indication in relation to any goods which did not originate in the place indicated by the geographical indication, in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the goods; (b) any use of a geographical indication which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention. 

20

NEGARA LATVIA 






Law on Trademarks and Indications of Geographical Origin on February 8, 2007 dalam Chapter IX Section 40, bahwa : (1) Geographical indications, pursuant to the provisions of this Chapter, shall be protected without their registration. (garis bawah dari penulis) (2) Pursuant to the provisions of international agreements binding on Latvia, special protective measures pertaining to specific types of geographical indications or a list of specific geographical indications may be prescribed. (3) Geographic names and signs or indications of a geographical nature that are not perceived by consumers and trade circles to be in connection with the specific origin of the goods or services, shall not be considered to be geographical indications within the meaning of this Law, and shall not be protected; including designations, that although they comply with the definition of geographical indications, have lost their original meaning in the territory of Latvia and have become generic names for types of goods or services.

10/10/2013



21

NEGARA REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM




Article 121 (4) Undang-undang HKI Negara Vietnam ( Law on Intellectual Property / (No. 50/2005/QH11) menyebutkan bahwa “The owner of Vietnam’s geographical indications is the State” The State shall grant the right to use geographical indications to organizations or individuals that turn out products bearing such geographical indications in relevant localities and put such products on the market. The State shall directly exercise the right to manage geographical indications or grant that right to organizations representing the interests of all organizations or individuals granted with the right to use geographical indications.

10/10/2013



22

LANJUTAN …


Article 88 Law on Intellectual Property / (No. 50/2005/QH1), tentang“Right to register geographical indications”, bahwa: The right to register Vietnamese geographical indications belongs to the State. The State allows organizations and individuals producing products bearing geographical indications, collective organizations representing such organizations or individuals or administrative management agencies of localities to which such geographical indications pertain to exercise the right to register such geographical indications. Persons who exercise the right to register geographical indications shall not become owners of such geographical indications.(garis bawah dari Penulis)

10/10/2013



23

Sistem Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia

pertanian, bahan pangan

Bahan mentah, hasil tambang

Hasil kerajinan tangan

Legal Basis

Administrasi

UU MEREK/PP

Ditjen HKI - Dephukham

UU Merek/PP

Ditjen HKI

UU Merek/PP

Ditjen HKI

International Indonesian law Society Conference

Produk Hasil

24


‘alam’ PP No.51/2007 dalam Penjelasan ketentuan Pasal 6 Ayat 3 Huruf (d) bahwa lingkungan geografis dapat meliputi, uraian mengenai lingkungan geografis setempat yang mencakup antara lain uraian tentang: suhu tertinggi, terendah, dan rata-rata; tingkat curah hujan; kelembaban udara; intensitas sinar matahari; ketinggian; dan/atau jenis/kondisi tanah.

10/10/2013

 unsur

25


manusia, dapat dicermati dalam Ketentuan Pasal 6 Ayat 3 Huruf (f) PP No.51/2007 yang menyebutkan bahwa “uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi-geografis tersebut

10/10/2013

 unsur

26


konsep terroir harus terpenuhi adanya 3 (tiga) katagori utama, antara lain : natural factors (tie to the local environment or ecological niche), human factors (savoir faire, or particular techniques and know-how confined to that area), and history (public knowledge of product as originating in that area, recognition of the association between product and place that is consistent and widespread

10/10/2013



27



UU No. 18 Th 2004 tentang Perkebunan



Pasal 24 disebutkan bahwa : “wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis”.

SOSIALISASI HKI 2013

28

IG DI INDONESIA

 






Kopi Arabika Kintamani dengan pengajuan permohonan pendaftaran oleh Masyarakat Perlindungan Kopi Kintamani Provinsi Bali, Kopi Arabika Gayo dengan pengajuan permohonan oleh Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo Provinsi Aceh, Ukiran Jepara pengajukan permohonan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara,; Lada Putih Muntok pengajukan permohonan oleh Badan pengelola, Pengembangan, dan Pemasaran Lada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , Beras Adan Krayan, pengajuan permohonan diajukan oleh Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Beras Adan Krayan

10/10/2013



29


Hutan Sumbawa, pengajuan permohonan oleh jaringan Madu Hutan Sumbawa - Nusa Tenggara Barat  Purwaceng Dieng serta Carica Dieng yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo;  Ukiran Jepara pengajukan permohonan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara  UBI CILEMBU ---- DILINDUNGI IG SEMENJAK JUNI 2013

10/10/2013

 Madu

30

COLLECTIVE APPROACH ( PRACTICAL MANUAL ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS FOR ACP 31 COUNTRIES/AFRICAN,CARIBBEAN,PASIFIC GROUP OF STATE )


10/10/2013

PERLINDUNGAN IG MASIH KURANG ??? 10/10/2013 SOSIALISASI - SENTRA HKI UTM

Lemahnya Koordinasi antara Stakeholder (lintas pelaku)  Kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi ekonomi yang ada di daerahnya.  Kurang memadainya dukungan dana Pemerintah Pusat maupun Daerah 

32

MATORSAKALANGKONG


33

POTENSI PRODUK UNGGULAN DAERAH BERBASIS INDIKASI GEOGRAFIS

Recommend Documents