Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 2, Oktober 2008 PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS (GEOGRAPHICAL INDICATIONS) DI PROVINSI BANTEN Sulasno ABSTRAK Pengembangan produk-produk unggulan daerah dewasa ini makin berkembang apalagi di era otonomi daerah pemerintah daerah punya kewajiban untuk memberikan perlindungan hukumnya. Penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mengidentifikasi produk-produk unggulan daerah sehingga dapat dikembangkan menjadi indikasi geografis dan mendapatkan perlindungan hukum.2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan perlindungan indikasi geografis. Tipe penelitian yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan primer, sekunder dan tertier untuk kemudian diolah secara deduktif dan dianalisa secara kualitatif yang mampu menjawab permasalahan yang diteliti dengan bertumpu pada tipe penelitian, tujuan penelitian serta sifat bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh : 1.Identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara membangun sistem atas IG terlebih dahulu yang diwujudkan berupa : pertama, tahap perencanaan yaitu berupa legal framework (kerangka hukum) penetapan produk-produk unggulan daerah dalam Peraturan Daerah. Kedua, tahap pengorganisasian dengan pendekatan berbasiskan kolektif antara Pemerintah Daerah dan instasi terkait. Ketiga, tahap pelaksanaan dengan cara mengidentifikasi dan mendefinisikan spesifikasi dari produk-produk atas IG berdasarkan untuk kemudian IG tersebut diverifikasi dan disahkan oleh yang berwenang. Berdasarkan potensi daerah yang dipunyai Provinsi Banten seperti produk hasil pertanian/perkebunan, perikanan, pertambangan, industri dan perdagangan maupun produk-produk olahan dan barang-barang kerajinan. 2. Upaya-upaya dalam pengelolaan IG dengan melakukan peningkatan kesadaran penggunaan produk IG, penyediaan bantuan teknis, menciptakan sistem pengendalian baik internal maupun eksternal serta inisiatif kerjasama di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Kata Kunci : Produk Unggulan Derah, Indikasi Geografis, Provinsi Banten 26
Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 2, Oktober 2008 ABSTRACT The expand of best quality product region products nowadays there are more demands since Indonesia decides Law No.32 Year 2004 regarding the Local Government. State government has a duty to protect them in the field of Geographical Indications. The aim of this research want to know : 1. Identyfications process from the expand of best quality region products so that can be protected by Geographical Indications; 2. Management activities from the state government of Banten Province with Geographical Indications protection. This research use normative law research with state approach and analytical approach. Material elements toward to the rule of law basicly primary, secondary and tertier law elements according to deductive way then analyzed with qualitative approach so that can be answered problems base on the type of research, the purpose of research and its material characteristic. This research concludes that is : 1. Identifications process that be done by state government of best quality region produsts that is : firstly, planning with making local regulation of best quality region products in Province of Banten; secondly, organizing with collectively based approach between state
government and related institutions; thirdly, implementation process with identifying and definying the spesification of products based on Banten potencies like in agriculture, plantation, forestry, fishery, industry and trade and mining.2. In the frame of managing Geographical Indications protection. The state of government Banten Province can growing the consciousness of utilization Geographical Indications products, preparing or supplying granting of technical, creating the expand of internal and external system, also cooperating in national level and international level. Key words : Best quality region products, Geographical Indications, Province of Banten PENDAHULUAN Negara Indonesia dikatakan merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan jumlah 17.508 pulau yang tersebar dari Sabang sampai ke Merauke dan 34 daerah provinsi di Indonesia membuka peluang banyak bagi daerah di Indonesia untuk dapat secara terus menerus menggali terutama potensi-potensi yang ada daerah yang dapat dikembangkan, apalagi dalam era otonomi daerah seperti yang berkembang dewasa ini. Salah satu potensi daerah yang dapat dikembangkan sehingga dapat 27
Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 2, Oktober 2008 memberikan ciri daerah yang bersangkutan adalah potensi yang berkenaan dengan produk asli daerah yang bersangkutan, seperti produk-produk unggulan spesifik lokasi yang tentu saja produkproduk tersebut sangat lekat dengan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. Produk-produk unggulan spesifik lokasi dalam bidang pertanian, perikanan, dan kerajinan unggulan banyak yang telah memiliki reputasi baik, sehingga produk-produk tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum serta sekaligus sebagai sarana untuk promosi dalam pemasarannya. Produk-produk yang berpotensi tersebut antara lain kopi Toraja, pala Banda, kopi Kintamani, jeruk gelundung Nambangan, lada putih Muntok, ubi Cilembu, batik Pekalongan, jenang Kudus, dan lain sebagainya. Dalam ketentuan perundangundangan, perlindungan hukum atas produk-produk yang berpotensi sebagaimana yang diuraikan di atas dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis (Geographical Indications). Indikasi Geografis (IG) memegang peranan vital dalam memberikan kesan kepada konsumen tentang adanya nilai lebih pada produk yang ditawarkan, baik mengenai kualitas maupun sifat-sifat yang dapat meningkatkan daya saing suatu produk. Produk dengan 28
perlindungan IG telah terbukti memiliki daya saing yang cukup kuat dan akhir-akhir ini banyak dikembangkan di berbagai negara. Studi-studi mengenai bagaimana memunculkan kemudian mengembangkan dan memberdayakan produk-produk unggulan spesifik lokasi dewasa ini makin berkembang sejalan pula dengan upaya-upaya pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukumnya. Termasuk studi perbandingan baik dalam maupun luar negeri hal-hal yang membawa tujuan pada perolehan hasil yang baik yang dapat mengangkat daerah bagi segi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun produsen yang memang dapat memfasilitasi pengangkatan potensi-potensi unggulan tersebut. Provinsi Banten sendiri tentu saja memiliki potensi-potensi unggulan yang dapat dikembangkan seperti di bidang pertambangan, perkebunan, pertanian, pariwisata, kuliner dan industri.. Di Propinsi Banten khususnya di tiap Kabupaten maupun Kota baik di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang maupun di Kabupaten Lebak apabila ditelisik banyak mempunyai keanekaragaman masing-masing budaya dan daerah yang beragam.
Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 2, Oktober 2008 Pemerintah daerah dengan melihat potensi-potensi tersebut diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut mana sektor-sektor unggulan yang kiranya dapat menjadi perlindungan indikasi geografis. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pemerintah daerah mengidentifikasi produkproduk unggulan daerah sehingga dapat dikembangkan menjadi Indikasi Geografis dan mendapatkan perlindungan hukum ? 2. Upaya-upaya apa sajakah yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan perlindungan Indikasi Geografis ? METODE PENELITIAN Tipe Penelitian menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (state approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam wujud bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Menurut Soekanto dan Mamudji : Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier
merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahanbahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan diinventarisir, diklasifikasi, diuraikan, dihubungkan dan dianalisis guna menjawab permasalahan yang terah diuraikan kemudian diolah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi selanjutnya dianalisa dengan cara analisis dilakukan secara kualitatif yang mampu menjawab permasalahan yang diteliti, dengan bertumpu pada tipe penelitian, tujuan penelitian serta sifat bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Pengembangan Daerah
Daerah dalam
Berdasarkan arahan kebijakan tata ruang wilayah Banten dalam Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2002, wilayah Provinsi Banten dibagi dalam 3 (tiga) wilayah kerja Pembangunan, yaitu : 1. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I, meliputi wilayah Kota Tangerang, dan wilayah Kabupaten Tangerang, diarahkan untuk kegiatan utama industri,
29
Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 2, Oktober 2008 perdagangan, jasa dan pemukiman; 2. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II, meliputi wilayah Kota Cilegon dan Wilayah Kabupaten Serang, diarahkan untuk kegiatan utama pariwisata, pertanian, pertambangan, industri, kehutanan dan pendidikan. 3. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III, meliputi wilayah kabupaten Pandeglang dan wilayah Kabupaten Lebak, diarahkan untuk kegiatan utama pariwisata, pertanian, pertambangan, kehutanan dan pendidikan. Analisis Produk Unggulan Daerah Provinsi Banten Untuk dapat disebut sebagai daerah yang berbasis produk unggulan artinya daerah tersebut bertumpu dari hasil produk tersebut dan bersifat unggulan. Daerah tersebut tidak saja pemasok dari produk unggulan yang dihasilkan tetapi juga menghasilkan produk olahan dari produk unggulan tersebut yang siap dipasarkan dan menjadi ciri khas daerahnya. Khusus untuk Provinsi Banten sendiri, setelah diinventarisir diperoleh potensi daerah meliputi: sektor pertanian, sektor hutan dan perkebunan, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor 30
industri dan perdagangan sektor seni dan budaya.
serta
1. Potensi Pertanian Komoditas pertanian di Banten masih didominasi oleh padi dan palawija seperti kacang, jagung, kedelai, cabe, bawang dan lainlain. Berdasarkan luas lahan yang ada untuk penanaman komoditas pertanian, kemudian berdasarkan produksi panen sebenarnya komoditas padi, ketela pohon, kacang tanah, dan sedap malam dapat dikembangkan melalui pola pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pada pengelolaan manajemen kopi di Indonesia baik kopi Robusta maupun kopi Arabika. Pola pengembangan juga harus melibatkan rakyat mulai dari peremajaan, rehabilitasi dan perluasan tanaman padi. 2. Potensi Hutan dan Perkebunan Potensi hutan dan perkebunan, meliputi : karet, kelapa, kopi, kakao, sawit, melinjo, aren dan cengkeh. Apabila melihat pada produktifitas penanaman komoditas perkebunan baik kapasitas maupun area yang mendominasi hanyalah kacang, minyak palm dan karet. Komoditas kopi, cacao dan lada yang merupakan tiga komoditas yang penting karena memiliki kualifikasi Indikasi Geografis
Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 2, Oktober 2008 malah tidak dapat berkembang dengan baik. Pada komoditas karet dalam upaya perlindungan IG perlu diperhatikan mengenai:1).Hubungan antara produk/komoditas dengan tempat produksi asalnya/karakteristik karet yang berhubungan dengan lingkungan geografis tanaman; serta 2). Pertimbangan membuat produk olahan karet yang dapat dilindungi IG bukan hanya sekedar bahan mentah/bahan bakunya saja, sedangkan untuk komoditas kacang maupun minyak palem, potensi ke arah perlindungan IG tetap ada. 3. Potensi Perikanan Komoditas Perikanan yang menjadi andalan daerah dan berpotensi untuk dikembangkan dalam skala besar sebagai peluang usaha yang memiliki prospek untuk investasi adalah ikan kerapu, udang, kerang hijau, lele phyton, ikan mas sinyonya, bandeng dan rumput laut. Pengembangan potensi perikanan juga dapat dijadikan IG seperti di negara Thailand untuk kerang Surratthani. Provinsi Banten pun dapat melakukan upaya-upaya sehingga nama produk perikananannya tidak secara umum saja akan tetapi dinamakan berdasarkan kekhasan
produk tersebut dan mencirikan daerah Banten Dapat juga dengan melihat potensi perikanan tersebut dikembangkan menjadi beberapa produk turunan yang dapat disinkronkan dengan industri pengolahan lain seperti dalam industri makanan contoh dalam pengolahan Bandeng menjadi sate Bandeng misalnya. 4. Potensi Pertambangan Bahan galian tambang yang menjadi andalan daerah dan berpotensi untuk dikembangkan dan diunggulkan dalam skala besar sebagai peluang usaha yang memiliki prospek untuk investasi adalah pasir kuarsa, batu sempur, bentonit, trass, zeolit, emas, batu gamping, batu apung, feldsfar, batu bara, dan kaolin. 5. Potensi Industri dan Perdagangan Secara umum sebaran industri di Provinsi Banten meliputi : industri baja dan kimia, industri sandang, industri makanan dan industri kerajinan.Dari beberapa potensi, potensi Batik dapat menjadi salah satu potensi dan produk yang dapat dikembangkan menjadi IG begitu pun dengan potensi lain dalam industri makanan dan kerajinan seperti Sate Bandeng, emping segala jenis, gipang, fillet Rajungan, Aneka olahan rumput laut, ikan asin, Madu, Rabeg, Sate 31
Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 2, Oktober 2008 Bebek, Empal, Gula aren, Kue tradisional (Kikiping, Balok, Jojorong, pasung, tas baduy, kerajinan badak, dll selama masih memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 maupun Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis dapat didaftarkan menjadi Indikasi Geografis dan mendapatkan perlindungan hukum. 6. Potensi Seni dan Budaya Konteks yang lebih tepat atas seni budaya tradisional Banten dapat dimasukan ke UUHC pasal 10 ayat (2) yaitu Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui. Seni dan budaya tradisional ini dimasukan ke dalam Folklore dan Hak Cipta atas Folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama dipegang oleh negara dan masa perlindungannya berlaku tanpa batas waktu. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Perlindungan Indikasi Geografis. Political will diwujudkan dalam peraturan daerah berupa penetapan produk unggulan daerah dalam peraturan daerah. Penetapan produk unggulan daerah ini akan memudahkan dalam melakukan the next step berupa analisa atas 32
produk-produk dari bidang/sektor pertanian, hutan dan perkebunan, perikanan, pertambangan, industri dan perdagangan serta seni dan budaya yang memenuhi kualifikasi dari syarat pemberian perlindungan IG. Kesadaran pemahaman dari semua pengguna pun diperlukan dengan berfikiran bahwa dengan menggunakan produk yang sudah diberikan perlindungan atas Indikasi Geografis berarti tidak saja memberikan nilai tambah secara ekonomis maupun kesejahteraan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat akan tetapi melestarikan produk tradisional hasil dari pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Untuk dapat diberikan perlindungan hukum Indikasi Geografis (IG) atas produk unggulan yang dimiliki oleh daerah maka pemerintah daerah dapat mengidentifikasi dengan cara membangun sistem atas IG terlebih dahulu yang diwujudkan berupa : pertama, tahap perencanaan yaitu berupa legal framework (kerangka hukum) penetapan produk-produk unggulan daerah dalam
Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 2, Oktober 2008 Peraturan Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi daerah. Kedua, tahap pengorganisasian dengan pendekatan berbasiskan kolektif (collectively-based approach), dengan melibatkan Pemerintah Daerah, instansi lain seperti Ditjen HKI, Deperindag, Ristek, KLH, Badan POM, serta sektor profesional seperti produser dan pedagang yang masing-masing telah dibagi job descriptionnya. Ketiga, tahap pelaksanaan. Dengan melakukan identifikasi dan mendefinisikan spesifikasi dari produk-produk wajib (yang ada dalam buku persyaratan) atas IG untuk kemudian IG tersebut diverifikasi dan disahkan oleh yang berwenang. Berdasarkan potensi unggulan daerah, produk tersebut adalah produk hasil pertanian/perkebunan, perikanan, pertambangan, industri dan perdagangan maupun produk-produk olahan dan barang-barang kerajinan. 2. Merupakan tugas Pemerintah Daerah setelah mengidentifikasi, mengenali produk unggulan daerah yang dapat diupayakan perlindungannya sesuai Pasal 56 ayat (2) UUM dan Pasal 5 ayat (1 s/d 3) PP IG kepada Ditjen HKI kemudian melakukan pengelolaan dengan makin
ditingkatkan kesadaran akan penggunaan produk-produk IG dan menyediakan bantuan teknis serta menciptakan sistem pengendalian baik internal maupun eksternal (yang mandiri) antara pihak-pihak yang menjalin kemitraan atas produk IG yaitu Pemerintah Daerah , produser IG yang potensial, para pedagang, masyarakat maupun inisiatif kerjasama antara departemen di tingkat nasional dan di tingkat internasional dengan nergaranegara lain untuk mendukung pengakuan global yang lebih cepat untuk IG yang terlindungi. Saran 1. Perlu segera dibangun atas upaya perlindungan IG : pertama, kesadaran atas pemahaman yang lebih baik tentang IG dan memperjelas konsep-konsep serta penyediaan informasi IG kepada pejabat administrasi non HKI dan masyarakat umum dengan memperhatikan peraturanperaturan IG di tingkat nasional dan internasional. Kedua, penting adanya strategi baik lokal maupun nasional dalam pembangunan pedesaan, perlindungan produk tradisional dan pengetahuan tradisional, promosi ekspor, pariwisata dan lain sebagainya. 33
Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 1 No. 2, Oktober 2008 2. Adanya keberlangsungan produk-produk IG adalah tergantung dari komitmen serta penghargaan yang tinggi (highly appreciate GIs) dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun semua pihak atas produk IG yang telah diberikan perlindungannya.
DAFTAR PUSTAKA Badan Koordinasi Penanaman Modal , (2002), Prosedur Perijinan Investasi di Provinsi Banten. ____________, Profil Potensi Investasi Banten.
34
Ibrahim, Jhonny, (2005), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang. Soekanto, Soerjono, (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta. _____________ dan Mamudji, Sri, (2000), Penelitian Hukum Normatif, Penerbit PT. Rajawali Press, Jakarta.
