KARYA ILMIAH
“MEMBANGUN SMK BERBASIS POTENSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DI ERA MEA” Disampaikan dalam Simposium GTK Tingkat Nasional dalam rangka Hari Guru Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 24-25 November 2016
Disusun Oleh :
NAMA
: SITTI NOVI NINARMAN, S.Si
NIP
: 19890420 201402 2 005
NUPTK
: 1752767679220002
JABATAN
: GURU MULTIMEDIA
ASAL
: SMKN 01 BOMBANA
EMAIL
:
[email protected]
HP
: 085241544312
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2016
MEMBANGUN SMK BERBASIS POTENSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DI ERA MEA Disampaikan dalam Simposium GTK Tingkat Nasional dalam rangka Hari Guru Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 24-25 November 2016 Oleh : Sitti Novi Ninarman, S.Si1
[email protected]
PENGANTAR Potensi daerah adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu baik dalam sumber daya alam, sosial budaya maupun sumber daya manusia yang dapat dikembangkan sehingga menghasilkan suatu nilai tambah bagi daerah itu sendiri. Pembangunan suatu daerah dikatakan berhasil apabila memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul. Sebab, sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci di dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta daya saing tinggi dalam persaingan global yang semakin terbuka. Mengingat sejak Tahun 2015 Indonesia bekerja sama dengan negaranegara
ASEAN
(Association
South
Each
Asia
Nation)
melalui
penandatanganan Asean Economic Community (AEC) atau yang di kenal MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) oleh masyarakat Indonesia. Dengan
resminya
kerjasama
tersebut,
maka
setiap
negara
memperbolehkan anggota ASEAN bebas keluar masuk ke negara-negara kawasan ASEAN termasuk Indonesia. Sehingga indonesia harus memiliki kualitas SDM yang unggul agar mampu bersaing dengan negara Asing. Berdasarkan data Kemenakertrans, rincian jumlah pekerja asing yaitu sebanyak 77.307 (pada tahun 2011), 72.427 (2012), 68.957 (2013), 68.762 (2014), 69.025 (2015), dan hingga satu semester di tahun 2016 ini (per-30 Juni) sebanyak 43.816 pekerja.2
1 2
Guru Multimedia di SMKN 01 Bombana Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Sumber : Merdeka.com
1
Angka tersebut menunjukkan supaya tenaga kerja di Indonesia perlu meningkatkan kualitas SDM agar terampil dan memiliki daya saing, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan industri tidak perlu diisi oleh tenaga Asing lagi. Untuk mendapatkan kualitas SDM yang unggul dapat ditempuh melalui pendidikan. Pendidikan yang mengarah pada kualitas dan keterampilan yang unggul dalam menyiapkan SDM yang memiliki daya saing yang handal adalah melalui jalur pendidikan kejuruan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pendidikan kejuruan adalah pendidikan pada tingkat pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk dapat melaksanakan jenis pekerjaan tertentu”. Sehingga para lulusan pendidikan kejuruan dapat melaksanakan pekerjaan sesuai bakat dan minat serta keterampilan yang dimiliki secara profesional. Hal ini ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 pada pasal 3 Ayat (2) bahwa “tujuan pendidikan menegah kejuruan yaitu mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional”. Untuk itu para siswa SMK harus dibekali dengan kompetensi kerja agar memiliki daya saing yang handal baik dalam bersaing dengan tenaga kerja indonesia maupun dengan tenaga kerja Asing. Kompetensi kerja yang dimaksud dalam hal ini yaitu kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.3 Adanya keahlian/keterampilan yang dimiliki oleh siswa SMK serta kesesuaian kompetensi yang diberikan oleh sekolah dan yang di butuhkan industri diharapkan
mampu menghasilkan lulusan yang pada akhirnya
dapat terserap dalam industri. SMK menjadi harapan Pemerintah dapat mengatasi pengangguran, sebab SMK merupakan suatu wadah yang dipersiapkan untuk melatih 3
Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 10
2
siswa agar menjadi tenaga kerja terampil sesuai bidangnya sehingga langsung diterima di industri. Tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan justru menunjukkan tidak adanya penurunan melainkan peningkatan yang sangat tajam dari tahun ketahun. Hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh
BPS
(Badan
Pusat
Statistik)
Pada
Februari
2016,
tingkat
pengangguran terbuka tertinggi pada jenjang pendidikan SMK sebesar 9,84%. Angka tersebut meningkat 0,79% dibandingkan Februari 2015.4 Tabel 1. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2012 - 2016 No.
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
1
Tidak/belum pernah sekolah
2
Tidak/belum tamat SD
3
SD
4
SLTP
5
SLTA Umum/SMU
6
SLTA Kejuruan/SMK
7
Akademi/Diploma
8
Universitas Total
2012
2013
2014
2015
2016
Februari
Februari
Februari
Februari
Februari
126.972
112.435
134.040
124.303
94.293
601.753
523.400
610.574
603.194
557.418
1.418.683
1.421.873
1.374.822
1.320.392
1.218.954
1.736.670
1.821.429
1.693.203
1.650.387
1.313.815
2.043.697
1.874.799
1.893.509
1.762.411
1.546.699
1.018.465
864.649
847.365
1.174.366
1.348.327
258.385
197.270
195.258
254.312
249.362
553.206
425.042
398.298
565.402
695.304
7.757.831
7.240.897
7.147.069
7.454.767
7.024.172
Sumber: BPS, 2016
Faktor-faktor
yang
menyebabkan
terjadinya
pengganguran
adalah
sebagai berikut: 1. Pertama, besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila angkatan kerja jumlahnya lebih besar dari pada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya dilapangan sangat jarang terjadi. 2. Kedua, struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang. 3. Ketiga, kebutuhan jumlah dan jenis para tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan
4
Data Badan Pusat Statistik (BPS)
3
kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi
karena
dibutuhkan
dan
kesesuaian yang
antara
tersedia.
tingkat
pendidikan
Ketidakseimbangan
yang
tersebut
mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia. 4. Keempat, Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia. 5. Kelima, penyediaan dan pendayagunaan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya keadaan sebaliknya dapat terjadi. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya5 Salah satu program penting dalam menyelesikan masalah pengangguran yaitu dengan menciptakan lapangan usaha yang berarti harus mencetak wirausaha. Pencetakan wirausaha harus diikuti dengan usaha menumbuh kembangakn jiwa semangat kewirausahaan dalam masyarakat Indonesia (Frinces, 2011:47). Jadi, Lulusan SMK tidak hanya dicetak sebagai tenaga yang siap bekerja melainkan mampu meciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha dengan keterampilan yang dimiliki.6 Dengan seperti itu, para Lulusan SMK tidak harus keluar daerah untuk mencari pekerjaan sesuai jurusan yang mereka miliki melainkan dapat membuka lapangan kerja dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah. Mengingat banyaknya jurusan-jurusan Kejuruan SMK yang tersedia didaerah tidak disesuaikan dengan potensi-potensi daerah yang ada sehingga menyebabkan banyaknya para lulusan SMK yang menganggur bahkan melanjutkan kuliah yang tidak relevan dengan kejuruan yang mereka miliki. 5
Muana, Nanga, 2001. Makro Ekonomi, Masalah dan Kebijakan Lindawati 2013 dalam jurnalnya pengaruh pengetahuan dan persepsi siswa tentang wirausaha terhadap minat berwirausaha hal :4 6
4
Di Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Bombana terdapat sekolah Kejuruan yang jurusannya tidak relevan dengan kondisi daerah tersebut. Membuka jurusan yang tidak sesuai potensi daerah sehingga menghasilkan lulusan yang tidak terserap dalam dunia kerja sehingga industri yang daerah tersebut diisi oleh tenaga dari luar dikarenakan tidak adanya daya saing dan ketidak relevanan keahlian yang dimiliki untuk diterima. Potensi daerah yang dimiliki Provinsi Sulawesi tenggara seperti Pertambangan, Kelautan, Pertanian, Pariwisata dan Kehutanan bisa menjadi acuan dalam membuka jurusan yang sesuai dengan potensi daerah. Sehingga nantinya para lulusan dapat memberdayakan potensi daerah tersebut agar menghasilkan nilai tambah ekonomi dan membuka peluang kerja. Adanya program Pemerintah mengenai pendidikan vokasi dan berencana menambah jumlah Sekolah Kejuruan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan daya saing bangsa. Komposisi vokasi pada umumnya memiliki kurikulum berbasis 60-70% praktek dan 30-40% teori. Kurikulum yang dirancang dan dikembangkan harus didasari dengan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan Stakeholders sehingga kualitas lulusan pendidikan kejuruan sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
MASALAH Identifikasi masalah diperlukan dalam menjelaskan aspek-aspek permasalahan yang akan timbul dan lebih lanjut diteliti, sehingga akan memperjelas arah dalam penelitian. Penulis mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut : 1. Semua Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan dapat
terserap dalam dunia
kerja. Tetapi, pada kenyataanya jumlah
pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun itu di buktikan dengan data Pusat Statistik (BPS) Pada Februari 2016, tingkat pengangguran terbuka
5
tertinggi pada jenjang pendidikan SMK sebesar 9,84%. Angka tersebut meningkat 0,79% dibandingkan Februari 2015. 2. Kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja tidak sesuai yang dimiliki
para lulusan pendidikan kejuruan, sehingga lulusan SMK tidak memiliki daya saing. 3. Bagaimana meningkatkan daya saing lulusan SMK di era MEA
(Masyarakat Ekonomi Asean) ?
PEMBAHASAN DAN SOLUSI Membuka Jurusan SMK Berbasis Potensi daerah Potensi daerah merupakan kemampuan dalam memanfaatkan dan mengembangkan suatu daerah untuk menghasilkan nilai ekonomi dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Potensi yang ada pada suatu daerah dapat berupa potensi sumber daya alam, potensi sosial budaya, potensi sumber daya manusia yang apabila dimanfaatkan dan dikembangkan akan memberikan manfaat bagi manusia. Potensi daerah dapat menghasilkan suatu nilai ekonomi bagi manusia dalam berbagai bidang seperti : Bidang Perikanan, Bidang Pertanian, Bidang Perdagangan, Bidang Peternakan, Bidang Perkebunan, Bidang Perindustrian, Bidang Pertambangan, Dan Bidang Pariwisata. Untuk menghasilkan suatu nilai ekonomi pada potensi dibidang tersebut harus dibarengi dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang terampil dan memiliki kemampuan dalam mengelolanya. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan
merupakan
faktor
yang
sangat
penting
dalam
membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga pengisi pembangunan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kualitas sumber daya manusianya sedini mungkin agar secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya produktif dan kreatif oleh seluruh komponen bangsa, agar generasi
6
muda dapat maju secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lingkungan sekitar sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jalur pendidikan kejuruan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan SDM yang dapat terserap oleh dunia kerja, sebab materi teori dan praktek telah diberikan sejak pertama masuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan harapan kompetensi yang dimiliki lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Data yang diperoleh bahwa pengangguran SMK dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data pada Februari 2016, tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada tingkat pendidikan SMK sebesar 9,84%. Angka tersebut meningkat 0,79% dibandingkan Februari 2015. Hal itu dikaitkan dengan tidak adanya kesesuaian kompetensi siswa SMK dengan kebutuhan industri yang disebabkan oleh penggunaan kurikulum yang tidak disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan DU/DI. Kurikulum yang di gunakan di SMK diharapkan dapat membekali lulusannya dengan keterampilan tertentu untuk dapat mengisi lapangan kerja atau membuka lapangan usaha sendiri dalam hal ini kewirausahaan. Dengan adanya jiwa kewirausahaan SMK dapat mengembangkan potensi daerah sebagai modal daya saing bangsa. Untuk itu adanya harapan dalam mengembangkan Kurikulum SMK Berbasis Potensi Daerah guna memanfaatkan dan menambah nilai ekonomi serta daya saing pada daerah tersebut dan kesempatan membuka lapangan pekerjaan. Hal itu sejalan
dengan
pendapat
Oemar
Hamalik
(2007:90)
bahwa
pengembangan kurikulum merupakan suatu yang dapat terjadi kapan saja sesuai kebutuhan. Dengan adanya kurikulum berbasis kompetensi daerah diharapkan adanya pengembangan SMK melalui program keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri dan potensi daerah sehingga mampu menciptakan link and match SMK dengan dunia kerja baik dalam hal kualitas dan kuantitas SMK itu sendiri.
7
Banyaknya contoh yang terjadi dimana lulusan SMK tidak diterima bekerja disebabkan tidak adanya kesesuaian keahlian dan keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan DU/DI. Dengan membuka jurusan SMK berbasis potensi daerah akan memberikan kesempatan kepada lulusan SMK untuk mengembangkan keterampilan dibidangnya sesuai potensi yang ada di daerah itu. Sebagai contoh, SMKN 01 Bombana membuka jurusan Multimedia yang dimana di daerah tersebut potensinya lebih mengarah ke bidang Pertanian. Sehingga yang terjadi para lulusan SMK jurusan Multimedia pada akhirnya harus keluar daerah Bombana ke Kota Kendari atau sekitarnya untuk bekerja. Itupun pekerjaan yang didapatkan para lulusan SMKN 01 Bombana tidak sesuai dengan keahlian yang mereka pelajari selama menempuh pendidikan di SMKN 01 Bombana. Hal ini dikarenakan tidak adanya daya saing yang mereka miliki untuk dapat diterima bekerja di Industri. Disisi lain, para lulusan SMKN 01 Bombana jurusan Multimedia terpaksa harus melanjutkan pendidikan yang tidak relevan dengan kompetensi keahlian yang mereka peroleh. Hal ini sudah menjadi fenomena yang terjadi dari tahun ketahun. Berbicara kurikulum SMK berbasis potensi daerah yang mengarah dan relevan dengan jurusan yang ada di SMKN 01 Bombana di bidang pertanian yaitu jurusan ATPH (Agrobisnis Tanaman pangan dan Holtikutura). Tetapi hal itu belum mengimbangi tingginya
Angka
pengangguran dan peluang kerja bagi para lulusan SMK jurusan ATPH di SMKN 01 Bombana. Hal tersebut disebabkan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dalam membekali para siswa SMKN 01 Bombana jurusan ATPH untuk mengembangkan keahlian mereka dibidang itu. Sehingga kualitas SDM yang diharapkan pada lulusan SMKN 01 Bombana untuk mengelola potensi daerah tidak dapat berjalan sesuai harapan. Penggunaan kurikulum SMK berbasis potensi daerah sebenarnya akan
lebih
memberikan
manfaat
ekonomi
bagi
daerah
dalam
8
meningkatkan daya saing apabila dibarengi dengan fasilitas sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran baik dari segi materi teori dan praktek, laboratorium, bahan dan alat praktek, buku referensi serta tenaga pendidik yang terlatih dan profesional dibidangnya yang mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi. Sehingga guru sebagai tenaga pendidik dapat mengembangkan kompetensi profesionalnya sesuai dengan kemajuan teknologi dan kemajuan industri yang nantinya dapat untuk diimplementasikan pada kompetensi kejuruan yang sebagai bekal kesiapan yang matang bagi para siswa di SMK yang ada. Berbicara kurikulum berarti keterkaitan atau segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan segala bentuk aktivitas atau kegiatan yang ada dalam dunia pendidikan yang dapat dimana dapat mempengaruhi para peserta didik serta dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Kurikulum yang diterapkan harus sejalan dengan perhatian Pemerintah terhadap dunia pendidikan Kejuruan dengan penyediaan fasilitas yang lengkap dan proses atau kegiatan pembelajaran baik teori maupun praktek, alat dan bahan praktek yang disesuaikan dengan kemajuan industri, adanya pelatihan buat guru kejuruan dalam mengembangkan kompetensi profesionalnya sesuai perkembangan teknologi. Sehingga apa yang menjadi tujuan SMK dalam meningkatkan kualitas SDM dan mencetak tenaga kerja terampil dan ahli di bidangnya dapat tercapai dan memliki daya saing yang handal. Kalau Pemerintah hanya membuat kurikulum saja tidak dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh SMK dan kesesuain perkembangan industri, hal yang mustahil bagi SMK untuk mencetak tenaga terampil yang memiliki daya saing yang diharapkan akan kualitas dan kuantitas SDM. Sehingga apa yang diharapkan pada SMK akan tenaga terampil yang dihasilkan tidak akan pernah tercapai. Adanya Program Pemerintah tentang pendidikan vokasi dengan menambah jumlah SMK untuk menambah daya saing bangsa sepertinya menjadi tanda tanya besar akan kesiapan Pemerintah dalam mengatasi
9
pengangguran. Hal itu disebabkan SMK yang ada sekarang masih memberikan sumbangsi yang cukup besar bagi bangsa dalam mencetak pengangguran dengan predikat penganggguran terdidik. SMK yang notabene
di
persiapkan
menjadi
tenaga
terampil
tetapi
pada
kenyataannya lebih banyak mencetak pengangguran. Sehingga menjadi PR bersama bagi semua yang terlibat di dalamnya untuk membenahi bukan kurikulumnya tetapi kesiapan kita dalam mengembangkan dan meningkatkan
pendidikan
kejuruan
tersebut.
Menginggat
adanya
perubahan-perubahan kurikulum, dari kurikulum KTSP sampai Kurikulum 2013
yang
dalam
penerapannya
pun
tidak
merata
dan
belum
menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mencetak tenaga terampil dari SMK. Seharusnya
kurikulum
yang
dibuat
diharapkan
dapat
diimplementasikan bagi lulusan SMK didunia kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah sekitar. Sehingga para lulusan SMK dapat berwirausaha dan membuka lapangan kerja dengan memberdayakan potensi daerah yang ada. Kalaupun masih ada lulusan SMK yang tidak siap untuk berwirausaha mereka dapat dipersiapkan untuk bekerja diluar negeri dengan keterampilan dan daya saing yang telah dibekali kepada mereka. Sehingga itu perlunya penerapan yang sejalan antara kurikulum berbasis potensi daerah dengan kompetensi kewirausahaan dan kompetensi bahasa. Dengan adanya kompetensi kewirausahaan dan kompetensi bahasa yang diajarkan maka penerapan kurikulum berbasis potensi daerah diharapkan dapat membantu bangsa dalam mengatasi pengangguran sebab sudah ada solusi yang ditawarkan. Pertama Kurikulum berbasis potensi daerah memberikan peluang kepada lulusan SMK untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah yang ada. Kedua kompetensi kewirausahaan memberikan rasa semangat bagi para lulusan SMK dalam menciptakan sesuatu hal yang baru secara kreatif dan inovatif dalam mewujudkan nilai tambah ekonomi bagi daerah sehingga lulusan SMK dapat menciptakan peluang kerja
10
dengan kualitas dan kuantitas SDM yang mereka miliki. Ketiga kompetensi Bahasa dapat memberikan kesempatan kepada para Lulusan SMK yang tidak terserap di industri tanah Air untuk bisa bersaing diluar negeri dengan tenaga kerja Asing. Karena dengan kemampuan dalam menguasai bahasa untuk berkomunikasi menjadi hal yang utama sebagai modal besar bagi lulusan SMK dapat bersaing di Era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Kompetensi Bahasa yang diberikan kepada SMK selain bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris seharusnya Bahasa ASEAN pun wajib dipelajari guna mempermudah dalam berkomunikasi di era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). SMK berbasis potensi daerah adalah SMK yang di dalamnya memuat kolaborasi antara kurikulum berbasis potensi daerah dengan kompetensi kewirausahaan dan kompetensi bahasa. Yang dimana kolaborasi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan tetapi saling mengisi dan melengkapi. Sebagai contoh di SMKN 01 Bombana menerapkan kurikulum berbasis potensi daerah bidang pertanian, jurusan yang relevan dengan bidang itu adalah ATPH (Agrobisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura). Dengan kompetensi yang telah dipelajari di SMK maka para lulusan tersebut dapat mengelola Pertanian yang ada di Bombana yang dapat menghasilkan nilai ekonomi Sehingga kompetensi kewirausahaan yang dimiliki lulusan SMK dapat menjadikan peluang besar bagi lulusan SMK dalam meciptakan lapangan kerja bagi lulusan SMKN 01 Bombana maupun masyarakat sekitar. Hal demikian akan berhasil apabila didukung oleh Pemerintah dalam menerapkan kurikulum berbasis potensi daerah dengan kolaborasi antara kompetensi kewirausahaan dan kompetensi Bahasa. Bentuk dukungan
Pemerintah
dalam
mewujudkan
keberhasilan
kurikulum
berbasis potensi daerah tersebut yaitu dengan menyediakan fasilitas sarana prasarana pembelajaran seperti gedung sekolah yang layak; laboratorium sesuai standar industri pertanian; materi teori dan praktek disesuaikan dengan perkembangan teknologi industri pertanian; alat dan
11
bahan praktik yang digunakan sesuai kebutuhan industri pertanian; perpustakaan yang lengkap sesuai referensi tentang industri pertanian; tenaga terampil dalam mendidik dalam ini yaitu guru yang harus dilatih kompetensi profesionalnya berdasarkan perkembangan teknologi industri pertanian; dan Pimpinan yang memiliki daya dukung dalam penerapannya disekolah; serta unsur-unsur masyarakat yang terlibat. Membangun
SMK
berbasis
potensi
daerah
yaitu
dengan
menyiapkan para siswa SMK untuk mengembangkan potensi daerah dengan cara memberikan materi baik pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja terkait potensi daerah dengan kemajuan dan perkembangan teknologi serta kesesuaian kebutuhan industri. Selain itu, mengajarkan siswa SMK tentang tatacara berkomunikasi yang baik sehingga dalam mengembangkan potensi daerah tersebut tidak mengalami kendala dalam hal ini siswa SMK diajak terjun langsung dalam dunia usaha seperti bagaimana membuka usaha, mengelola, mengembangkan, memelihara, memasarkan dan menghasilkan nilai ekonomi bagi para siswa SMK dan masyarakat sekitar dengan kerja sama antara Pemerintah dan Industri. Sehingga dengan adanya ilmu yang dimiliki dan pengalaman yang diajarkan dalam berwirausaha akan sangat membantu lulusan SMK dapat terserap didunia kerja. Dalam
membangun
SMK
berbasis
potensi
daerah
dapat
menggunakan prinsip pengembangan seperti : 1. Prinsip relevansi : SMK yang dibangun, jurusannya harus menyesuaikan dengan potensi daerah; materi atau mata pelajaran yang diajarkan pada jurusan harus sesuai dengan potensi daerah dan kemajuan teknologi serta kebutuhan industri; program yang dibuat harus berdasarkan pada pengembangan potensi daerah, kebutuhan masyarakat sekitar, serta kemampuan siswa SMK itu sendiri; serta dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah dan Industri dalam menyiapkan para siswa untuk dapat magang sesuai jurusannya.
12
2. Prinsip fleksibilitas : dalam pelaksanaannya SMK yang dibangun harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi potensi daerah baik dari segi tempat dan waktu pelaksanaannya yang mengikuti perkembangan teknologi dan kemajuan industri maupun latar belakang para siswa SMK yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda baik segi material maupun non material . 3. Prinsip kontinuitas; SMK yang dibangun harus memerhatikan adanya kesinambungan antara lulusan SMK baik masa sekarang maupun masa nanti. Sehingga dalam penerapannya harus disesuaikan dengan tingkatan kelasnya, materinya, prakteknya yang berdasarkan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan industri serta kebutuhan lapangan kerja itu sendiri. 4. Prinsip efisiensi; SMK dyang dibangun dalam pelaksanaannya harus terkait dengan efisiensi waktu, tenaga, dan peralatan yang akan menghasilkan efisiensi biaya. 5. Prinsip efektivitas; terkait dengan efektifitas mengajar guru dan efektifitas belajar siswa sehingga tujuan akan tercapai dengan baik. Dengan adanya kerja sama antara Pemerintah dan Industri menyiapkan kebutuhan itu maka dalam rangka membangun SMK berbasis potensi daerah dalam meningkatkan daya saing era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) akan berhasil diterapkan disetiap daerah dan menjadi solusi dalam mengatasi pengangguran dan menjadi modal bangsa dalam mempersiapkan tenaga kerja yang handal.
13
KESIMPULAN DAN HARAPAN PENULIS a. Kesimpulan Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Dalam meningkatkan daya saing lulusan SMK di era Masyarakat Ekonomi Asean, kurikulum SMK harus fokus pada kurikulum berbasis potensi
daerah
yang
didukung
dengan
kompetensi
berbasis
kewirausahaan, dan kompetensi berbasis bahasa serta peran Pemerintah dan industri dalam bekerja sama memfasilitas program tersebut baik dari segi material maupun non material. b. Harapan Penulis Penulis mengharapkan adanya kerjasama Pemerintah
dan
industri untuk memberikan perhatian agar dapat membantu program tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik.
14
DAFTAR PUSTAKA
Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta : Rineke Cipta Winarno, Budi, 2008, Globalisasi: Peluang atau Tantangan Bagi Indonesia, Jakarta: Erlangga. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Muana, Nanga, 2001. Makro Ekonomi, Masalah dan Kebijakan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Frinces, Z. Heflin. (2011). Be An Entrepreneur (Jadilah Seorang Wirausaha) Kajian Strategis Pengembangan Kewirausahaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Nasution, S. 2008. Kurikulum dan Pengajaran. Bandung: Bumi Aksara.
Oemar
Hamalik, (2007). Dasar-dasar
Pengembangan
Kurikulum.
Bandung : PT Remaja Rosda Karya Tarigan, Henry Guntur. 2009. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran bahasa. Bandung : Angkasa Sugono, Dendy, dkk. 2008. Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Merdeka.com. (2016). “Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia per tahun cuma 70 ribu orang”. [online]: https://www.merdeka.com/peristiwa /jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-per-tahun-cuma-70-ribuorang.html. diakses tanggal 7 November 2016
Badan Pusat Statistik. (2016) . ”Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan 1986-2016”. [online] https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/ view/id/972 . diakses tanggal 8 November 2016
