POTENSI MOBILISASI PENDANAAN DALAM NEGERI UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM SEKTOR KEHUTANAN Oleh: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (A P H I) Disampaikan dalam : Workshop Financing Options Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan, Kementerian Kehutanan, 20 September 2011 1
POTENSI PEMBIAYAAN CC
RAN GRK + 15%
26%
BUMN/D/S (Domestik) Perbankan, Non Perbankan, CSR
RM
= 41%
PINJAMAN LN
HIBAH
APBN Trust Fund ICCTF
REDD+
BUMN/S LN
PIP
National Budget: Regional Transfer + Insentif
Indonesian REDD+ Parnership Fund
Fiscal Transfers: DAK, DR, BH, etc
Local Gov’t (Prov/District)
Invesment + Donation (Public and Private)
REDD Outcome/Result GHG Payment
3
REDD Projract Finance
REDD Program
1
2
Local REDD Agency Project Developer 1
Communities
Right Holders
2
Transfer fiscal dari APBN Ke Pemda (APBD) dalam bentuk bagi hasil, DAU, DAK = insentif dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan
APBN dapat menyumbang atau mendanai Dana Kemitraan REDD+
3
Dana Kemitraan REDD+ dapat reward dan/atau policy/program based fiancing bagi pendukung pelaksanaan REDD+
Skema penerimaan dana dan pembayaran REDD Plus (Sumber: Kementerian Kehutanan, 2011)
Potensi Pendanaan DN Untuk Mitigasi Perubahan Iklim Kelompok Besar Sumber Dana: Penghasil emisi dan polusi Menghilangkan ekosistem hutan Proses produksi menghasilkan emisi dan polusi Komoditas impor yang dalam proses dan penggunaannya meghasilkan emisi dan polusi Praktik bisnis yang prosesnya menghasilkan emisi dan polusi Perdagangan barang yang menghasilkan emisi dan polusi Dana Reboisasi, CSR, penalti pelanggaran lingkungan dan dana filantropi/yayasan yang dibangun kelompok usaha besar
Potensi Pendanaan DN… (lanjutan ) Mekanisme Pemungutan Dana: Common but differentiated responsibility Polluters/emitters Kepastian hukum Berkeadilan Sederhana Sukarela Instrumen: Pajak Lingkungan dan/atau Pajak Tambahan dan/atau PNBP Tambahan Denda Willingness to pay
Potensi Pendanaan DN… (lanjutan)
Meknisme Penggunaan Dana: Investasi Pemerintah di Sektor Kehutanan Pembayaran Jasa Lingkungan Hutan Insentif Finansial dan Subsidi Pinjaman Lunak/Dana Bergulir
Pembiayaan pemerintah Adopsi
Potensi Pendanaan DN… (lanjutan ) Kelembagaan:
Seluruh dana dikelola oleh lembaga khusus semacam Trust Fund dan/atau LKA yang telah ada (BLU); dengan penambahan tugas khusus dari Presiden; Dana disimpan di bank-bank Pemerintah; Ada lembaga wali amanah (Policy Advisory Committee) dalam pengarahan penggunaan dana; Ada lembaga pengawasan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pakar dan masyarakat; Ada Kemitraan dengan pelaksana kegiatan di lapangan.
Contoh Negara Lain
Negara Costa Rica
Merupakan dis-insentif kepada para pengguna fosil fuel dalam bentuk pajak 5%; Insentif dalam bentuk pembebasan pungutan di depan terhadap bisnis ramah lingkungan (kehutanan) dan hanya memungut pajak final (di Indonesia PPh Badan Ps.21) Disimpan di bank Pemerintah, dikelola oleh LKA; Mekanisme penggunaan melalui Pembayaran Jasa Lingkungan (PES).
Contoh … (lanjutan) Negara Jerman Dis-insentif
kepada para pembeli BBM fosil dengan menambah harga melalui Pajak Lingkungan 5%; Disimpan pada bank-bank Pemerintah, dan dikelola oleh LKA; Mekanisme penggunaan melalui Pembayaran Jasa Lingkungan (PES).
Sumber Pendanaan dari Perusahaan untuk Pembiyaan Mitigasi Perubahan Iklim sebagai
Corporate Social Responsibility (CSR)
10
CSR : POTENSI PEMBIAYAAN CC Undang-Undang RI No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
CSR : POTENSI PEMBIAYAAN CC Undang-Undang RI No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
CSR : POTENSI PEMBIAYAAN CC Draft PP Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan Direksi berdasarkan RK Tahunan setelah mendapat persetujuan Komisaris atau RUPS RK Tahunan memuat rencana kerja dan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan RK Tahunan dianggarkan dan diperhitungkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran 13
CSR : POTENSI PEMBIAYAAN MITIGASI CC Draft PP Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Realisasi anggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial & lingkungan diperhitungkan sebagai Biaya Perseroan; Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaporkan dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. 14
STIMULASI CSR Tax Deductable
Kebijakan Fiskal • Perpajakan/Fees • Royalti • Subsidi • Insentif Kebijakan Pendanaan/Investasi • Iklim Investasi & Usaha • Perbankan • Asuransi • Pasar Modal
(Permenkeu 76/2011)
Peningkatan Kinerja UM
Peningkatan Alokasi CSR
15
FAKTOR KUNCI OPTIMALISASI CSR Upaya mendorong peningkatan alokasi dana CSR untuk Mitigasi CC:
a. Dana dikelola langsung oleh Perusahaan b. Mekanisme penggunaan dana untuk program yang jelas dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan c. Insentif fiskal yang memadai ( masuk dalam tax deductable) 16
Upaya Untuk Cegah Emisi dan Serap Karbon Praktik Produksi Hutan Lestari (SFM) Pengelolaan Kws Lindung & Konservasi Pembatasan Konversi Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Pemberantasan Illegal Logging Penanggulangan Kebakaran Hutan Rehabilitasi Lahan & Hutan Terdegradasi Pembangunan HT & Perkebunan di Lahan yang terdegradasi.
TERIMA KASIH
18
