POTENSI LEMBAGA PERBENIHAN DALAM PENYEDIAAN BENIH PADI DI PROVINSI BENGKULU Wahyu Wibawa dan Yesmawati Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu Jl. Irian Km. 6,5. Telp. 0736 23030 E-mail
[email protected]
ABSTRAK Sistem perbenihan yang tangguh diperlukan untuk mendukung peningkatan penyediaan benih padi dan produksi beras nasional. Peran lembaga perbenihan sangat penting dalam penyediaan benih berkualitas. Tujuan dari pengkajian ini adalah: (1)Menginventarisir potensi, kinerja, dan permasalahan kelembagaan perbenihan padidi Provinsi Bengkulu, (2)Membuat peta/mapping potensi dan kinerja kelembagaan perbenihan padi di Provinsi Bengkulu, (3)Mengkaji sinergisitas kinerja perbenihan di Provinsi Bengkulu, (4). Mendapatkan alternatif strategi dalam pengembangan kelembagaan perbenihan di Provinsi Bengkulu.Pengkajian dilaksanakan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dari bulan April - Juni 2013.Dua metode digunakan dalam pengumpulan data yang di perlukan yaitu dengan survey dan FGD. Profil kelembagaan perbenihan ditabulasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan dipetakan. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa: (1). Kondisi dan kinerja lembaga perbenihan (BBI/BBU) di Provinsi Bengkulu belum optimal dan mempunyai permasalahan yang cukup komplek yang tunjukkan oleh rendah dan lemahnya produksi benih, sarana dan prasarana, SDM, infrastruktur, struktur organisasi, dan sistem pembiayaan, (2) Lembaga perbenihan (BBI/BBU) hanya mampu menyediakan 1015% benih berkualitas di Provinsi Bengkulu, (3). Belum terjalin koordinasi, sinergi dan networking yang baik antar lembaga perbenihan di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, (4) Perlu revitalisasi lembaga perbenihan dengan fokus pada penguatan status kelembagaan, tupoksi, pembiayaan, SDM, infrastruktur dan sarpras. Kata Kunci:Padi, lembaga perbenihan
PENDAHULUAN Peningkatan produksi padi tidak terlepas dari ketersediaan dan adopsi teknologi. Swasembada beras sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan varietas unggul, peningkatan sarana dan prasarana pertanian (khususnya jaringan irigasi), teknik budidaya, dan rekayasa kelembagaan (Nugraha et al., 2007). Instrumen yang digunakan dalam peningkatan produksi adalah: 1. Perluasan areal (pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan, dan peningkatan Indeks Pertanaman (IP); 2. Peningkatan produktivitas (penggunaan varietas unggul, pemupukan, pengendalian OPT: pendekatan Pengelolaan Tanaman dan sumberdaya Terpadu (PTT)); 3. Rekayasa teknologi dan sosial (Demplot, Demfarm dan SL-PTT). Penggunaan benih unggul menunjukkan kontribusi terbesar terhadap produksi dibandingkan dengan penerapan teknologi lainnya (Saryoko, 2009; Badan Litbang Pertanian, 2011).Penggunaan varietas padi unggul yang berdaya hasil tinggi, responsif terhadap pemupukan dan toleran terhadap serangan hama penyakit utama telah terbukti dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi produksi, dan kecukupan pangan (Suprihatno et al., 2010; Wahyuni, 2011). Secara umum, penggunaan benih unggul bersertifikat masih relatif rendah. Salah satu penyebab dari rendahnya pemanfaatan benih unggul bermutu adalah lemahnya peran kelembagaan perbenihan dalam pembinaan (penyediaan, informasi, dan distribusi) ke petani (Badan Litbang Pertanian, 2011). Kelembagaan perbenihan adalah unit–unit kerja yang secara terorganisir melakukan aktivitas di bidang perbenihan. Menurut Daradjat et al. (2008), lebih dari 60 persen benih padi yang digunakan oleh masyarakat berasal dari sektor informal yaitu berupa gabah yang disisihkan dari sebagian hasil panen musim sebelumnya yang dilakukan berulang-ulang. Petani padi di Bengkulu umumnya belum menggunakan benih varietas unggul yang berlabel. Menurut Wahyu et al. (2011), tingkat ketergantungan petani di Provinsi Bengkulu terhadap pembagian benih varietas unggul baru (VUB) padi masih cukup tinggi (63,75%). Kesadaran petani untuk membeli VUB di kios masih rendah, sehingga jika tidak ada bantuan VUB dari pemerintah, para petani cenderung menggunakan benih yang dihasilkan dari pertanamannya sendiri (Wahyu et al., 2011). Keunggulan suatu varietas hanya dapat dirasakan manfaatnya apabila tersedia benih dalam jumlah cukup untuk ditanam oleh petani (Daradjat et al., 2008).Sistem perbenihan yang tangguh (produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan) sangat diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan penyediaan benih padi dan peningkatan produksi beras nasional(Kementerian Pertanian, 2010). Peran Balai Benih Induk (BBI) dan Balai Benih Unggul (BBU) sangat penting dalam penyediaan benih berkualitas dengan produktifitas tinggi sesuai dengan preferensi petani.
TUJUAN Tujuan dari pelaksanaan pengkajian mapping potensi BBI dan BBU dalam penyediaan benih berkualitas di Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 adalah: 1. 2.
Menginventarisir potensi, kinerja, dan permasalahan kelembagaan perbenihan padi di Provinsi Bengkulu. Membuat peta/mapping potensi dan kinerja kelembagaan perbenihan padi di Provinsi Bengkulu. METODE PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Pengkajian dilaksanakan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dari bulan April - Juni 2013. Pengkajian dilakukan pada lembaga perbenihan yang terdiri atas Dinas Pertanian Provinsi, BPSB Provinsi, BBI padi dan palawija Provinsi Bengkulu, Dinas Pertanian kabupaten/kota, petani penangkar di Kabupaten Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pengumpulan Data Dua metode digunakan dalam pengumpulan data yang di perlukan yaitu dengan survey dan FGD. Survey dilakukan untuk menghimpun data potensi dan kinerja lembaga perbenihan yang ada di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan daftar/blanko isian yang sudah disiapkan. Survey juga dilakukan terhadap petani penangkar dilakukan pada 100 orang petani penangkar di 10 Kabupaten/kota. Sampel petani penangkar ditentukan dengan metode Simple Random Sampling. Data dan informasi yang digunakan dalam pengkajian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari responden mengenai kinerja kelembagaan perbenihan dengan melakukan wawancara menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui FGD dan wawancara secara mendalam (depth interview) dengan responden dalam hal ini adalah kelembagaan perbenihan (BBI, BBU, BBP, Petani Penangkar dan Swasta). Data sekunder diperoleh dari data-data yang sudah tersedia antara lain profil kelembagaan perbenihan (BBI, BBU, BBP, Petani Penangkar dan Swasta) dan pihak instansi yang terkait dengan pengkajian ini. Analisis Data Data profil kelembagaan perbenihan yang diperoleh ditabulasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan dipetakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran para petani dalam penggunaan benih unggul berkualitas perlu ditingkatkan. Rendahnya kesadaran petani dalam penggunaan benih unggul baru yang berkualitas berhubungan erat dengan kondisi kelembagaan perbenihan di Provinsi Bengkulu. Kenyataan ini menggambarkan bahwa sistem kelembagaan perbenihan di Provinsi Bengkulu belum tangguh (produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan). Kondisi dan kinerja lembaga perbenihan pemerintah (BBI/BBU) belum optimal yang ditunjukkan oleh rendah dan lemahnya produksi benih, sarana prasarana, SDM, infrastruktur, struktur organisasi, dan sistem pembiayaan. Kondisi lembaga perbenihan di Provinsi Bengkulu di tampilkan pada Tabel 1 dan lampiran 1.
Tabel 1. Profil lembaga perbenihan padi di Provinsi Bengkulu tahun 2013. BBI/BBU Balai Benih Induk (Dinas Pertanian Provinsi)
Alamat/Telp/ KABUPATEN SAWAH PRODUKSI/ Faxsimile DAN ORDINAT (HA) TAHUN (TON) Jln. Raya Kepahiang 2,00 4,00 KepahiangS.03.37.284 Curup Km 3,5 E.102.33.395 Kepahiang, Elevasi 574 m Kode Pos : 39172
SDM
KELEMBAGAAN
13
Eselon III
Balai Benih Induk
Jln. Isnpeksi BBI Desa Pondok Panjang Kec. V Koto Kab. Mukomuko
Mukomuko S.02.27.044 E.101.10.639 Elevation 41 m
2,00
4,00
1
Masih di bawah Kabid. Pertanian
Balai Benih Padi dan Palawija
Ds. Suka Bumi Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong
Lebong S. 03.08.280 E. 102.14.578 Elevation 360 m
5,54
5,00
7
Eselon IV
Balai Benih Padi dan Palawija
Ds. Lubuk Kembang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dan Ds Durian Mas Kec. Kota Padang Kab. Rejang Lebong Jln Irian Kel. Semarang Kec. Sungai Serut
Rejang Lebong S.03.27.112 E.102.29.803 Elevation 628 m
3,00
3,00
6&1
Eselon IV
Kota Bengkulu S.03.27.111 E.102.29.804 Elevation 42 m
8,00
0,00
9
Masih di bawah Kabid. Pertanian
Balai Benih Pembantu
Jln. Gerak Alam Manna Kab. Bengkulu Selatan
Bengkulu Selatan S.03.09.593 E.102.10.131 Elevation 36 m
5,00
5,00
3
Eselon IV
Balai Benih Utama Padi
Ds. Suku Tiga Kec. Nasal Kab. Kaur
Kaur S.04. 26.734 E 102.54.305 Elevation 14 m
1,5
1,50
3
Masih di bawah Kabid. Pertanian
Balai Benih Pembantu
PERMASALAHAN - Bangunan banyak yang sudah rusak - Peralatan prosesing terbatas - Saluran air irigasi rusak sehingga pemanfaatan lahan tidak optimal - SDM sangat terbatas - Peralatan prosesing dan laboratorium minim - Sistem pengganggaran belum jelas - Kelembagaan masih di bawah Kabid. Produksi - SDM sangat terbatas - Perlu peningkatan kompetensi SDM, pelatihan sangat terbatas - Peralatan prosesing dan laboratorium minim - Anggaran terbatas - Peralatan prosesing terbatas - Saluran air irigasi rusak sehingga pemanfaatan lahan tidak optimal - Anggaran dan SDM terbatas
- Peralatan prosesing dan laboratorium minim - Sistem pengganggaran belum jelas - Kelembagaan masih di bawah Kabid. Produksi - Anggaran tidak tersedia - Peralatan prosesing terbatas - Perlu peningkatan kompetensi SDM, pelatihan sangat terbatas - Saluran air irigasi rusak sehingga pemanfaatan lahan tidak optimal - Anggaran dan SDM terbatas - SDM Terb - Peralatan prosesing terbatas - Saluran air irigasi rusak sehingga pemanfaatan lahan tidak optimal - Anggaran dan SDM terbatas
Tabel 1 menunjukkan bahwa lembaga perbenihan di Provinsi Bengkulu masih belum tangguh dan sehat. Hal ini dikaitkan dengankemampuan produksi, efisiensi, daya saing, dan keberkelanjutan organisasi belum tergambar secara jelas. Kondisi ini juga memberikan gambaran bahwa lembaga perbenihan belum mendapatkan perhatian yang cukup serius. Jika dicermati dari segi agroekosistemnya, terutama ketinggian tempatnya, lembaga perbenihan posisinya berada pada kategori dataran rendah hingga dataran menengah (14 -628 m di atas permukaan laut, dpl). Varietas spesifik lokasi yang adaptif juga perlu diketahui oleh pengelola lembaga perbenihan agar dapat memilih varietas yang adaptif, tepat dan sesuai dengan preferensi petaninya. Ke depan lembaga perbenihan daerah hendaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia benih, tetapi juga bersinergi dengan para penyuluh untuk mendiseminasikan varietas-varietas yang dihasilkan agar ada akselerasi adopsi dan difusi antar petani. Dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu ternyata baru ada 6 kabupaten/kota yang memiliki lembaga perbenihan. Empat kabupaten yang tidak memiliki lembaga perbenihan adalah Kabupaten Seluma, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah dan Kepahiang. Bengkulu Utara dan Seluma merupakan sentra produksi padi di Provinsi Bengkulu tetapi tidak memiliki lembaga perbenihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga perbenihan belum mendapatkan perhatian, walaupun telah disadari bahwa benih merupakan salah satu komponen teknologi yang mampu mengungkit produktivitas dan produksi beras. Kondisi ini mungkin juga berkaitan dengan kebijakan ataupun regulasi pemerintah pusat, terutama dalam pengadaan benih unggul berbantuan seperti BLBU maupun benih bersubsidi. Regulasi penyaluran BLBU dan benih bersubsidi membuat penangkar maupun lembaga perbenihan di daerah tidak bergairah, dikaitkan dengan harga dan sasaran pasar. Sebagai gambaran, pada tahun 2013, sekitar 60-70% dari luas areal tanam sudah mendapatkan program SL-PTT, dengan benih bersubsidi. Dilihat dari aspek kelembagaannya, penamaan lembaga perbenihan di tiap kabupaten berbeda-beda. Tujuh lembaga perbenihan yang diidentifikasi yaitu Balai Benih Induk Padi dan Palawija (Provinsi Bengkulu), Balai Benih Padi dan Palawija (Kabupaten Rejang Lebong), Balai Benih Padi dan Palawija (Kabupaten Lebong), Balai Benih Induk (Kabupaten Mukomuko), Balai Benih Utama Padi (Kabupaten Kaur), Balai Benih Pembantu (Kabupaten Bengkulu Selatan), dan Balai Benih Pembantu Padi (Kota Bengkulu). Masing-masing lembaga perbenihan di kabupaten dan provinsi masih terkesan menjalankan tupoksi lembaga secara parsial dan belum terjalin networking yang baik. Hal ini ditunjukkan dari asal benih sumber dan promosinya yang belum berjalan dengan baik. Tiap lembaga melaksanakan tupoksinya masing-masing tanpa atau dengan kadar koordinasi dan integrasi yang minim. Dilihat dari aspek luas lahan sawah yang dimiliki oleh lembaga perbenihan juga beragam mulai dari 1 sampai dengan 8 ha, padahal ada ketentuan luas minimal yang dipersyaratkan untuk dapat mencapai output dan kinerja lembaga perbenihan. Dengan luas lahan yang hanya 1 ha, mungkin tidak akan efisien jika dibandingkan dengan jumlah ataupun infestasi infrastruktur, bangunan dan SDM. Sementara lembaga perbenihan dengan lahan yang cukup luas, 8 ha misalnya, tidak mempunyai anggaran yang memadai untuk operasional dalam rangka penyediaan benih berkualitas. Peran lembaga perbenihan sebagai penyediaan benih padi dan pengungkit peningkatan produksi beras secara regional maupun nasional perlu dibangun dengan komitmen yang baik dari berbagai pihak. Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan di 4 lokasi, (Kota Bengkulu untuk tingkat provinsi, Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, dan Mukomuko untuk tingkat Kabupaten) disepakati bahwa: (1) Benih berkualitas diakui menjadi syarat utama dalam peningkatan produktivitas dan produksi padi, (2) Lembaga perbenihan di daerah perlu direvitalisasi, (3) Dinas Pertanian kabupaten akan berinisiatif untuk meningkatkan peran lembaga perbenihan melalui dana APBD, (4) Perlu disampaikan ke pusat untuk meninjau regulasi bantuan benih, (5) Tindakan antisipatif daerah diperlukan dalam penyediaan benih berkualitas.
Berkaitan dengan kompotensi dari personalia pelaksana pada lembaga perbenihan di Bengkulu dapat dinyatakan bahwa kompetensinya masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan pendidikannya personalia lembaga perbenihan masih didominasi oleh tamatan SLTA (43,58%), SMP (10,25%) dan SD (5,12%). Komposisi pengelola lembaga perbenihan berdasarkan tingkat
pendidikan disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah dan tingkat pendidikan SDM pelaksana BBI/BBU/BBP Provinsi Bengkulu tahun 2013. NO
PENDIDIKAN
1. 2. 3. 4. 5.
Pasca sarjana (S2) Sarjana (S1) SLTA SLTP SD Total
JUMLAH
%
2 14 17 4 2 39
5,12 35,89 43,58 10,25 5,12 100
Berdasarkan komposisi tingkat pendidikannya sudah cukup baik, tetapi dilihat dari segi jumlah dan bidang keahliannya perlu ditingkatkan. SDM suatu lembaga juga menjadi salah satu indikator kinerja lembaga. Semakin baik komposisi dan kompetensi SDM sudah dapat diprediksi kinerjanya akan semakin baik. Kebutuhan benih padi di Provinsi Bengkulu cukup tinggi yaitu 3.442,93 ton per tahun. Seharusnya jumlah tersebut dapat terpenuhi dari hasil penangkaran yang dilakukan oleh petani di Provinsi Bengkulu. Kelompok petani penangkar di Provinsi Bengkulu cukup banyak yaitu 41 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 1.168 orang (Tabel 3). Dari hasil survey menunjukkan bahwa petani penangkar hanya melakukan penangkaran apabila ada program dari pemerintah dan maupun pihak swasta (PT. Pertani) melalui program kemitraan.Kondisi ini menunjukkan bahwa penangkaran mandiri belum berjalan. Harga, pemasaran, keterbatasan sarana dan prasarana serta modal menjadi alasan utama bagi petani penangkar. Tabel 3. Jumlah Kelompok Petani Penangkar di Provinsi Bengkulu. No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kabupaten Kaur Bengkulu Selatan Seluma Kota Bengkulu Bengkulu Tengah Kepahiang Rejang Lebong Lebong Bengkulu Utara Mukomuko Total
Jumlah Kelompok 2 6 6 4 3 3 3 6 6 2 41
Jumlah Anggota (orang) 50 148 150 150 100 100 110 150 160 50 1168
KESIMPULAN 1.
2. 3. 4.
Kondisi dan kinerja lembaga perbenihan (BBI/BBU) di Provinsi Bengkulu belum optimal dan mempunyai permasalahan yang cukup komplek yang tunjukkan oleh rendah dan lemahnya produksi benih, sarana dan prasarana, SDM, infrastruktur, struktur organisasi, dan sistem pembiayaan. Lembaga perbenihan (BBI/BBU) hanya mampu menyediakan 10-15% benih berkualitas di Provinsi Bengkulu. Belum terjalin koordinasi, sinergi dan networking yang baik antar lembaga perbenihan di tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Perlu revitalisasi lembaga perbenihan dengan fokus pada penguatan status kelembagaan, tupoksi, pembiayaan, SDM, infrastruktur dan sarpras.
DAFTAR PUSTAKA Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2011. Pedoman Umum UPBS. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. Daradjat, A.A., Agus S., A.K. Makarim, A. Hasanuddin. 2008. Padi – Inovasi Teknologi Produksi. Buku 2. LIPI Press. Jakarta. Kementerian Pertanian. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. Jakarta: Kementerian Pertanian. Saryoko, A. 2009. Kajian Pendekatan Penanda Padi (Rice Check) di Provinsi Banten. Widyariset 12(2):43-52. Suprihatno, B., A.A. Daradjat, Satoto, Baehaki SE, Suprihanto, A. Setyono, S.D. Indrasari, IP Wardana, dan H. Sembiring. 2010. Deskripsi Varietas Padi. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Subang – Jawa Barat. Wahyuni, S. 2011. Teknik Produksi Benih Sumber Padi. Makalah disampaikan dalam Workshop Evaluasi Kegiatan Pendampingan SL-PTT 2001 dan Koordinasi UPBS 2012 tanggal 28-29 November 2011. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Wahyu, W., Yesmawati, 2011. Kajian pola dan faktor penentu distribusi penerapan inovasi pertanian spesifik lokasi di Provinsi Bengkulu. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Bengkulu.
