POLITEKNOSAINS VOL. XI NO. 1 Maret 2012 ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA TAHUN

POLITEKNOSAINS VOL. XI NO. 1

Maret 2012

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2008-2010 Legowo Dwi Resihono Politeknik Pratama Mulia Surakarta

ABSTRACT Land and Building Tax is included in the taxes that contributed as a source of State revenues, to finance national development and the potential revenue. Tax is also the backbone of Income and Expenditure Budget (APBN). The purpose of this study is to determine and perform an analysis of the rate of increase or decrease the target and the realized revenue Land and Building Tax years 2008-2010 in the Tax Office Pratama Surakarta (KPP Pratama Surakarta). The types of data used in research is the primary data and secondary data, with data collection methods: interviews, observation, and literature study. While the method of analysis used in this research is the analysis of qualitative data and quantitative data analysis. Based on analysis performed by the writer can be seen that the PBB target and realized revenue in the year 2008-2010 in the KPP Pratama Surakarta is experiencing fluctuations, there is rising and there is a down. PBB year revenue target of 2008-2010 the lowest was in 2008 and highest in 2009. For the realized revenue from the year 2008-2010 the PBB the lowest in 2008 and highest in 2010. Determination of revenue targets PBB are based on realized revenue PBB the previous year. Reception PBB at KPP Pratama Surakarta in 2008 and 2009 can not exceed the set targets, but revenues the PBB in 2010 may exceed the target set. Although the revenues the PBB in KPP Pratama Surakarta in 2008 and 2009 can not exceed the set targets, but the rate of revenues the PBB from 2008 to 2010 has increased continuously with the base year of 2008. The increase and decrease in revenues was caused by the PBB land values, increase in the intensification of the PBB, and result of rectification of land and buildings. With the explain the increase and decrease in revenues the PBB, KPP Pratama Surakarta then made attempts through the socialization of taxation, Last week the PBB Role Model socialization, active billing and Operation Comb. It is hoped these efforts can be realized with the better and the Tax Payer has the consciousness to fulfill their obligations so as to increase the revenues the PBB in KPP Pratama Surakarta. Keywords: Land and Building Tax Analisis Penerimaan Pajak Bumi…

41


Maret 2012

PENDAHULUAN Dalam kegiatan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dan sangat berat dalam kehidupan nasional, khususnya dalam bidang perekonomian, maka sangat diperlukan adanya keikutsertaan seluruh lapisan subjek pajak dari golongan bawah sampai atas untuk bekerja keras di dalam bidang yang sesuai dengan keahlian masingmasing warga Negara, karena kunci keberhasilan pembangunan nasional yaitu kerja keras dari seluruh warga Negara. Pembangunan di Indonesia dengan mengikutsertakan semua lapisan masyarakat memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pembiayaan Analisis Penerimaan Pajak Bumi…

tersebut bukanlah hal yang sepele, karena adanya dana yang nyata akan sangat berpengaruh pada kelancaran pembangunan. Dana yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional bukanlah dana yang kecil. Penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan yang sangat penting untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan termasuk dalam pajak yang ikut berperan sebagai sumber penerimaan keuangan Negara, untuk pembiayaan pembangunan nasional dan penerimaan daerah yang cukup potensial. Pajak juga merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN). Tanpa pajak akan mustahil sekali Negara ini dapat melakukan pembangunan. Untuk lebih menjamin tersedianya dana bagi pembangunan nasional diperlukan suatu upaya untuk lebih memanfaatkan sumber-sumber penerimaan dalam negeri dan tidak menggantungkan bantuan dari luar negeri. Semakin kecil negara bergantung pada luar negeri, semakin kecil pula hutang yang dimiliki negara pada luar negeri. Dengan adanya hutang yang semakin kecil, maka akan memperkecil pengeluaran dan memperbesar penerimaan. 42


Mematuhi tata cara pemungutan pajak juga merupakan suatu upaya untuk kelancaran pembangunan nasional. Dalam tata cara pemungutan pajak disebutkan sistem pemungutan pajak yang berlaku. Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberi kesempatan untuk melaporkan, menghitung, dan melaksanakan pembayaran yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak dengan sistem pemungutan semi self assessment dimana pihak fiskus yang lebih proaktif melakukan penghitungan, penetapan pajak terutang dan mendistribusikan kepada pemerintah daerah melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak. Pemerintah daerah melalui Kelurahan/Desa bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayaran PBB. Jika dalam suatu Negara masyarakatnya sadar sebagai Wajib Pajak, dan membayar pajaknya dengan tepat waktu, maka Negara telah berhasil mewujudkan cita-cita pembangunan dan penerimaan Negara pun akan semakin meningkat terus menerus. Analisis Penerimaan Pajak Bumi…

Maret 2012

Dengan adanya istilah “Roda itu pasti terus berputar”, maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun pasti berubah-ubah. Ada beberapa kemungkinan dapat mengalami kenaikan, penurunan, maupun stabil. Penulis ingin mengetahui perbandingan tingkat kenaikan atau penurunan penerimaan PBB dari tahun ke tahun. Dalam Tugas Akhir ini penulis membahas tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2008-2010. Sejalan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana tingkat kenaikan atau penurunan terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008-2010 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta? 2. Upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan? TUJUAN PENELITIAN Mengetahui dan melakukan analisis mengenai tingkat kenaikan atau penurunan target dan realisasi 43


penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008-2010 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. TINJAUAN PUSTAKA Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994, Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan. Asas Pajak Bumi dan Bangunan: a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan. b. Adanya kepastian hukum. c. Mudah dimengerti dan adil. d. Menghindari pajak berganda. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: Analisis Penerimaan Pajak Bumi…

Maret 2012

a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan. b. Jalan tol. c. Kolam renang. d. Pagar mewah. e. Tempat olah raga. f. Galangan kapal, dermaga. g. Taman mewah. h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP Wajib Pajak. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 44


Objek Pajak Bumi dan Bangunan a. Yang menjadi objek pajak adalah “Bumi dan atau Bangunan”. b. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. c. Pengecualian Objek Pajak Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang: 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain: a) Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara. b) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit. c) Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren. d) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan. e) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi. 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

Analisis Penerimaan Pajak Bumi…

Maret 2012

3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Catatan: Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diuasahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyatanyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai pasal 2 Undang-Undang No.5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

45


d. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan objek pajak adalah objek pajak yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai bumi dan atau bangunan milik perseorangan dan atau bukan yang digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perpajakan yang diadakan. e. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masingmasing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Apabila seorang Analisis Penerimaan Pajak Bumi…

Maret 2012

Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya NJOPTKP dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata: - Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau; - Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau; - Memiliki bangunan, dan atau; - Menguasai bangunan, dan atau; - Memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Cara Mendaftarkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan: a. Mengambil SPOP di KPBB / KPP Pratama atau di Kantor Kelurahan.

46


b. Mendaftarkan objek tanah dan atau bangunan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). c. Mengisi SPOP dengan benar dan jelas sesuai dengan kondisi objek pajak seperti luas tanah maupun luas bangunan serta komponen utama dan pendukung bangunan serta fasilitas lainnya. d. Menyerahkan SPOP ke KPBB (Kantor Pajak Bumi dan Bangunan) / KPP Pratama tempat di mana objek pajak berada. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Cara Menghitung Pajak Dasar Penghitungan Pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Nilai Jual Kena Pajak (assessment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Nilai jual sebenarnya merupakan Nilai Jual Objek Pajak setelah dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Besarnya Nilai Secara matematis, besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung sebagai berikut:

Maret 2012

Jual Kena Pajak ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 menetapkan bahwa, yaitu: a. Besarnya Nilai Jual Kena Pajak adalah 40% dari Nilai Jual Objek Pajak, untuk: 1) Objek Pajak perkebunan, 2) Objek Pajak kehutanan, 3) Objek Pajak lainnya, yang Nilai Jual Objek Pajaknya sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00. b. Besarnya Nilai Jual Kena Pajak adalah 20% dari Nilai Jual Objek Pajak , untuk: 1) Objek Pajak pertambangan, 2) Objek Pajak lainnya, yang Nilai Jual Objek Pajaknya kurang dari Rp 1.000.000.000,00.

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP = 0,5% x [% NJKP x (NJOP-NJOPTKP)] (Mardiasmo : 2009 ; 318)


47


Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan perkembangan realisasi penerimaan

Maret 2012

PBB dapat menggunakan perbandingan yang dirumuskan sebagai berikut : Realisasi

Rasio perbandingan =

x 100% Target

(http://www.scribd.com/faq.php?id=238)

Untuk mengetahui tingkat kenaikan dan penurunan realisasi penerimaan PBB, dapat :

menggunakan berikut

rumus

sebagai

Pt It,0 =

x 100% P0

(Sumber: J. Supranto : 2000 ; 282)

GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sampai saat ini dengan wilayah kerja meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu : Laweyan, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon dan Banjarsari. Lokasi KPP Pratama Surakarta terletak di jalan Kyai Haji Agus Salim Nomor 1 Surakarta 57147, telepon (0271) 717522/718400/720821, faximile (0271) 728436, Homepage DJP : www.pajak.go.id. Kantor Pelayanan Pajak Surakarta dilengkapi dengan:


a. Poliklinik yang dibuka setiap hari Senin dan Kamis, dilayani oleh 1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) orang tenaga paramedis. b. Lapangan tenis out-door di halaman belakang kantor sebagai sarana olahraga karywan/wati. c. Koperasi Pegawai Negeri guna membantu kesejahteraan dan kebutuhan para pegawai dengan nama KPN Direktorat Jendral Pajak Surakarta ”Berseri T.P” yang menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam dengan anggota karyawan/wati KPP Pratama Surakarta dan Kanwil DJP Jawa Tengah II. 48


d. Mushola yang teletak di belakang kantor sebagai sarana tempat ibadah bagi para pegawai. e. Kantin yang ada di belakang kantor dan tempat fotocopy yang dikelola oleh pihak luar dengan menyewa tempat di kantor.

Jabatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta: - Kepala Kantor - Kelompok Jabatan Fungsional - Sub bag Umum - Sie Waskon III - Sie Ekstensifikasi - Sie Waskon IV - Sie PDI - Sie Pemeriksaan - Sie Pelayanan - Sie Penagihan - Sie Waskon I - Sie Waskon II

Maret 2012

realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2008-2010. Pada penerimaan PBB memerlukan adanya target yang ingin dicapai atau bahkan melebihi target tersebut untuk meningkatkan penerimaan PBB. Target penerimaan PBB yang ditetapkan oleh KPP Pratama Surakarta setiap tahunnya berbeda-beda, bisa naik dan juga bisa turun. Pembuatan target tersebut berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya. Dan untuk penentuan target tersebut merupakan kebijakan dari kantor pusat, bukan kehendak dari KPP Pratama Surakarta. KPP Pratama Surakarta hanya dapat memberikan usul terhadap penentuantarget tersebut, tetapi biasanya usulan tersebut tidak disetujui 100% oleh kantor pusat. Dan kenaikan atau penurunan target tersebut itu adalah wewenang dari Kanwil.

ANALISIS DATA Dalam bab ini penulis ingin menyajikan data tentang target dan Untuk mengetahui penerimaan disajikan tabel mengenai target dan PBB di KPP Pratama Surakarta realisasi penerimaan PBB sebagai pada tahun 2008-2010, telah berikut: Tabel 1. Penerimaan PBB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2008-2010 Tahun 2008 2009 2010

Target (Rp) 38.370.279.000 39.622.667.000 39.084.619.998

Realisasi (Rp) 30.486.856.138 35.610.904.060 42.426.637.148

(Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Surakarta)


49


Maret 2012

Target dan realisasi penerimaan PBB di KPP Pratama Surakarta tahun 2008-2010 akan dianalisis sebagai berikut: a. Rasio Perbandingan Rasio perbandingan digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan realisasi penerimaan PBB atau untuk

mengetahui tingkat pencapaian target maka dapat dilihat dengan menggunakan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun tertentu, dapat dirumuskan sebagai berikut: Realisasi

Rasio perbandingan =

x 100% Target

(http://www.scribd.com/faq.php?id=238)

30.486.856.138 Tahun 2008 =

x 100% = 79,45% 38.370.279.000 35.610.904.060

Tahun 2009 =

x 100% = 89,87% 39.622.667.000 42.426.637.148

Tahun 2010 =

x 100% = 108,65% 39.084.619.998

Tabel 2. Persentase Rasio Perbandingan Penerimaan PBB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2008-2010 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

2008 2009 2010

38.370.279.000 39.622.667.000 39.084.619.998

30.486.856.138 35.610.904.060 42.426.637.148

Rasio Perbandingan 79,45% 89,87% 108,65%



50


Maret 2012

b. Angka Indeks Angka indeks merupakan suatu angka yang dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam dua waktu

yang berbeda. Dari angka indeks ini dapat diketahui naik turunnya realisasi penerimaan PBB. Angka indeks dirumuskan sebagai berikut: Pt

It,0 =

x 100% P0

Keterangan : It,0 = indeks persentase pada tahun t dengan tahun dasar 0 Pt = realisasi penerimaan tahun tertentu P0 = realisasi penerimaan tahun dasar (Sumber: J. Supranto : 2000 ; 282)

30.486.856.138 Tahun 2008 =

x 100% = 100% 30.486.856.138 35.610.904.060

Tahun 2009 =

x 100% = 116,81% 30.486.856.138 42.426.637.148

Tahun 2010 =

x 100% = 139,16% 30.486.856.138

Tabel 3. Persentase Angka Indeks Penerimaan PBB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2008-2010 Tahun

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

2008 2009 2010

38.370.279.000 39.622.667.000 39.084.619.998

30.486.856.138 35.610.904.060 42.426.637.148


Angka Indeks 100% 116,81% 139,16% 51


Maret 2012


Kenaikan maupun penurunan penerimaan PBB disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Nilai Tanah 2. Kenaikan Intensifikasi PBB 3. Akibat Pembetulan Luas Tanah dan Bangunan Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam meningkatkan penerimaan PBB adalah sebagai berikut: 1. Mengadakan Sosialisasi Perpajakan 2. Melalui Sosialisasi Pekan Panutan PBB 3. Penagihan Aktif 4. Operasi Sisir PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan analisis data dari Bab IV mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2008-2010, maka dapat disimpulkan bahwa: Target dan realisasi penerimaan PBB pada tahun 2008-2010 di KPP Pratama Surakarta ini mengalami fluktuasi, ada yang turun dan ada yang naik. Target penerimaan PBB dari tahun Analisis Penerimaan Pajak Bumi…

2008-2010 yang paling rendah adalah pada tahun 2008 dan paling tinggi pada tahun 2009. Sedangkan untuk realisasi penerimaan PBB dari tahun 2008-2010 yang paling rendah pada tahun 2008 dan paling tinggi pada tahun 2010. Penentuan target penerimaan PBB tersebut berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya. Kenaikan dan penurunan penerimaan PBB tersebut disebabkan oleh nilai tanah, kenaikan intensifikasi PBB, dan akibat pembetulan luas tanah dan bangunan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta dalam meningkatkan penerimaan PBB yaitu melalui sosialisasi perpajakan dengan datang ke sekolah-sekolah, kampus, maupun datang ke kantor-kantor. Sosialisasi perpajakan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pajak bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat agar dapat memahami dan sadar akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa dan negara. Adapun sosialisasi Pekan Panutan PBB mengundang Wajib Pajak yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan 52


panutan melakukan pelaporan SPPT PBB dan pembayaran PBB kepada masyarakat umum. Selain itu melalui penagihan aktif dan Operasi Sisir, para petugas KPP Pratama dapat menemukan para Wajib Pajak yang belum terdaftar dan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran tidak tepat waktu sehingga para Wajib Pajak tersebut dapat diarahkan pada kewajiban yang harus dilaksanakannya. 2. Saran a. Sosialisasi perpajakan harus selalu dilaksanakan karena dengan sosialisasi ini pelajar diharapkan mulai sejak dini dapat mengetahui mengenai pajak dan bagi masyarakat awam maupun Wajib Pajak agar mengetahui arti pentingnya pajak sehingga menjadi sadar diri dan tidak menghindar dari kewajibannya. b. Petugas dari pihak KPP Pratama diharapkan benarbenar melakukan terjun ke lapangan untuk meneliti Objek Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebelum KPP Pratama mengajukan SPPT. Wajib Pajak pun juga diharapkan untuk mengisi SPOP sesuai dengan keadaan Objek Pajak yang Analisis Penerimaan Pajak Bumi…

Maret 2012

sebenarnya. Dengan adanya kelayakan SPOP maka SPPT pun juga dapat segera diterbitkan sehingga Wajib Pajak yang bersangkutan dapat segera membayar sesuai jumlah nominal dan waktu yang ditentukan. Jika pembayaran lancar, penerimaan PBB pun juga dapat meningkat dengan maksimal. DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Peraturan Perundangan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. www.pajakonline.com www.google.com http://organisasi.org/pengertian-artidefinisi-pajak-bumi-danbangunan-pbb-infopendaftaran-tarif-pembayarankeberatan-sanksi-media-sppt

53


http://www.pajakonline.com/engine /learning/view.php?id=573 http://www.melonproperty.com/link s_menu.php?op=pbb&link=de f1-3 http://www.layananpajak.com/faq.p hp?id=238 http://organisasi.org/pengertian-artidefinisi-pajak-bumi-danbangunan-pbb-infopendaftaran-tarif-pembayarankeberatan-sanksi-media-sppt Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2008


Maret 2012

Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2009 Resmi Siti, Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 2, Yogyakarta : Salemba Empat, 2003 Resmi Siti, Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 4, Yogyakarta : Salemba Empat, 2008 Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi 6, Jakarta : Salemba Empat, 2006 Erly Suandy, Perpajakan Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2006 J. Supranto, Statistik Edisi 6 Jilid 1, Erlangga, Jakarta, 2000

54

POLITEKNOSAINS VOL. XI NO. 1 Maret 2012 ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA TAHUN

Recommend Documents