POLA KOMUNIKASI POLITISI DALAM PERILAKU KORUPSI DI LEMBAGA LEGISLATIF ( Studi Kasus Pola Komunikasi Angelina Sondakh ) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I)
Oleh: DIDIK SETIAWAN NIM: 208051000024
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014
SURAT PERNYATAAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
Didik Setiawan
NIM
20805 100024
Jurusan
Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas
Dakwah Dan Komunikasi
Alamat
Jl. Fatmawati Raya, Ds. Praguman Rt.03 Rw.05, Kec. Tuntang,
Kab. Semarang
-
Jawa Tengah.
MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA Bahwa skripsi yang berjudul Pola Komunikasi Politisi Dalam Perilaku
Korupsi Di Lembaga Legislatif
( Studi Kasus Pola Komunikasi
Angelina
Sondakh ) adalah benar hasil karya sendiri di bawah bimbingan dosen:
Nama
Pembimbing
NIP
: Rubiyanah,
MA
:197308221998032001
Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya siap menerima segala konsekuensinya apabila terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya sendiri.
Jakarta, 30 September 2014
Yang Menyatakan
Didik Setiawan
PENGES,dIIAN PANITIA UJIAI$
Skripsi yang berjudul poLA KOMLTNIKASI POLITISI DALAM PERILAKU
KORITPSI
DI
LEMBAGA LEGISLATIF (studi Kasus pola Komunikasi
Angelina sondakh) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Irmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Iakarta pada tangal 30 September 2014. Skripsi initelah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. J
akarta, 30 Septemb er 2A I 4.
Sidang Munaqasyah KetuaMerangka
NIP"
ta
61129200912
isMerangkapAnggota
I 001
1983061020a9122A01
Penguji
NIP
i. MA 97611292A0912 1 001
197108161
Pembimbing
ffin
Rubivai
NIP. 1973082 1998032001
POLA KOMUNIKASI POLITISI DALAM PERILAKU KORUPSI DI LEMBAGA LEGISLATIF ( Studi Kasus Pola Komunikasi Angelina Sondakh )
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Dalrwah dan IImu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I)
OIeh
DIDIK SETIAWAN NrM 208051000024
Di bawah bimbingano
2 001
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
F'AKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 2014
ABSTRAK
Pola Komunikasi Politisi Dalam Perilaku Korupsi Di Lembaga Legislatif ( Studi Kasus Pola Komunikasi Angelina Sondakh ) korupsi di Indonesia sekarang ini di lakukan dengan berbagai cara serta memiliki motif tersendiri dari cara bertransaksi dan berkomunikasi. Korupsi disebut sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa), Sehingga menuntut penanganan yang luar biasa. Salah satu kasus korupsi yang menggunakan berbagai strategi dan pola komunikasi di luar kebiasaan umum adalah kasus korupsi Angelina Sondakh. Pemakaian istilah-istilah tertentu yang memiliki tujuan agar orang lain tidak mengetahui dan tidak memahami maksud di balik istilah-istilah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pada kasus korupsi yang digunakan oleh Angelina Sondakh dalam melakukan tindak pidana korupsi di komisi X. Sehingga timbul pertanyaan Bagaimana pola Komunikasi yang di lakukan Angelina Sondakh dalam perilaku korupsi di lembaga Legislatif ? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan studi kasus, bermaksud meneliti serta menemukan informasi yang seluas-luasnya dari observasi, wawancara maupun pengumpulan data secara komprehensif dengan tujuan memperoleh pemahaman secara mendalam. Menguji teori Richard Fagen Pola komunikasi politik adalah suatu aktivitas komunikasi yang membawa konsekuensi-konsekuensi politik baik yang aktual maupun yang potensial di dalam suatu sistem politik yang ada. Menurut Teori konvergensi simbolik Dalam teori ini, Ernest G. Bormann (1990:106) mengartikan istilah konvergensi sebagai suatu cara dimana dunia simbolik pribadi dari dua atau lebih individu menjadi saling bertemu, saling mendekati kemudian saling berhimpitan. Sedangkan istilah simbolik sendiri terkait dengan kecenderungan manusia untuk memberikan penafsiran dan menanamkan makna kepada berbagai lambang, tanda, kejadian yang tengah dialami. Peneliti menemukan bahwa jaringan komunikasi yang di gunakan oleh Angelina sondakh adalah jaringan komunikasi roda yaitu seorang pemimpin yang menjadi fokus perhatian. Ia dapat berhubungan dengan seluruh anggota kelompok, tetapi setiap anggota kelompok hanya dapat berhubungan dengan pemimpinnya. Pemakaian bahasa simbolik yang dilakukan oleh Angelina sondakh dalam melakukan tindak pidana korupsi dilakukan dengan memberikan makna simbolik terhadap kata atau bahasa. Sebagai contoh temuan peneliti dalam percakapan adalah “Tp apel washington ya bu” “1 kilo dulu ya bu. Krn stock ku habis. Diusahakan sebelum selesai istirahat sdh ada”. Dalam hal ini terbukti Angelina sondakh menjadi pemimpin atau otak yang mengatur bagaimana pola komunikasinya terhadap Mindo Rosalina manulang yang mengarahkan bahwa maksud dari apel Washington adalah uang dollar Amerika. Sehingga peneliti menilai komunikasi yang di gunakan Angelina soundakh cukup terstruktur, sistematis dan terorganisir.
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, dengan mengucapkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dimulai dengan bacaan basmallah penulis memulai mengerjakan skripsi ini, dan diakhiri dengan bacaan hamdalah penulis mengakhiri penulisan skripsi ini. Proses penulisan skripsi ini ternyata tidak semudah yang penulis bayangkan sebelumnya. Dalam perjalanannya, begitu banyak hal yang penulis belum tahu sebelumnya, penulis ketahui saat melakukan penulisan skripsi ini. Memang ilmu Allah Maha Luas, manusia hanya mengetahui sedikit dari kemahaluasan ilmu tersebut. Rintangan dan ujian serta berkah yang ada saat penulis melakukan penulisan skripsi ini, alhamdulillah dapat penulis lalui. Begitu banyak pelajaran dan hikmah yang berharga yang penulis dapatkan. Terdapat begitu banyak pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam lembar ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada: 1. Dr. Arif Subhan, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Rachmat Baihaky, MA Kajur Komunikasi Penyiaran Islam serta Ibu Fita Fathurokhmah, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.
iv
3. Rubiyanah, MA., selaku pembimbing yang tidak pernah lelah dalam memberikan bimbingan kepada penulis. Segala kesabaran dalam menunjukkan kesalahan penulisan maupun pengetikan mungkin tidak ternilai harganya. Penulis hanya bisa berdoa, semoga apa yang Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, dan merupakan nilai ibadah di sisi-Nya.
4. Ibu Hj. Musfirah Nurlaili, MA. yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan serta membantu segala informasi administrasi. 5. Orang tua penulis, Bapak Pariman yang menjadi motivasi serta semangat. Juga Ibu Samsiah yang selalu mendo’akan serta kakak
Sri wati dan adik-adikku
Gunarti dan Titik Safila yang selalu jadi penyemangat 6. Siti Aisyah S.Kom.i yang selalu mengingatkan selalu makan, sholat, kesehatan dan istirahat, sampai mana pengerjaanya dll. Serta selalu memberi semangat. 7. Bapak Marzuki Ali serta stafnya Bang Sony yang menyempatkan diri untuk kita bisa selalu berdiskusi. 8. Pak Gun Gun Heriyanto yang, Ibu Selina Gita yang masih menyempatkan waktu untuk wawancara, serta Bapak Susno Duadji, Nanan Sukarna, Sri Rachma Candrawati, Hilaludin safari serta seluruh Tim Setara Institute for democrazy and peace yang menjadikan ispirasi. 9. Seluruh sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (KOMFAKDA) serta para MABINKOM.
v
10. Seluruh sahabat-sahabati KPI Non Reguler yang selalu menyemangati dan mengingatkan batas ahir kuliah angkatan 2008. 11. Tim Lanscape Production, Mukti Setia, Rumah Koalisi, Perempuan Indonesia Hebat yang selalu menjadi sumber jaringan dan komunikasi.
Akhirnya, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis yakin bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan literatur yang berguna bagi semua pihak serta menambah khazanah keilmuan, khususnya bidang dakwah dan komunikasi.
Jakarta, 2 September 2014
Penulis
vi
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .........................................................i ABSTRAK ................................................................................................................ii KATA PENGANTAR ..............................................................................................iii DAFTAR ISI .............................................................................................................v
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..............................................................1 B. Pembatasan dan perumusan masalah ..........................................5 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian....................................................5 D. Metodologi Penelitian .................................................................6 E. Sistematika penulisan ..................................................................9
BAB II
KERANGKA TEORI A. Komunikasi .................................................................................10 1. Pengertian Komunikasi .........................................................10 2. Unsur-unsur Komunikasi ......................................................12 3. Pola Komunikasi ...................................................................16 4. KomunikasiPolitik .................................................................29 5. Teori Konvergensi Simbolik .................................................32 B. Korupsi ........................................................................................36 1. Pengertian Korupsi ................................................................36 2. Faktor-faktor Penyebab Korupsi ...........................................38 3. Korupsi dalam Islam .............................................................41
vi
BAB III
GAMBARAN SINGKAT LEMBAGA LEGISLATIF DAN PELAKU KORUPSI A. Profil Lembaga Legislatif Komisi X (Sepuluh) ..........................49 B. Profil Pelaku Korupsi Angelina Sondakh ...................................51
BAB IV
KOMUNIKASI
POLITISI
DALAM
MELAKUKAN
TINDAKAN KORUPSI A. Pemakaian Istilah-Istilah tertentu dalam Kasus Korupsi Angelina Sondakh ......................................................................55 1. Pemakaian Istilah tertentu dalam Kasus Korupsi Proyek Universitas .............................................................................55 2. Motif Pemakaian Istilah ........................................................68 B. Analisis......................................................................................75 BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan ...............................................................................83 B. Saran-saran ................................................................................84
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................85
vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perilaku korupsi di Indonesia sekarang ini banyak di lakukan dengan berbagai macam cara serta memiliki motif tersendiri dalam menjalankanya. Korupsi disebut sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa), sehingga menuntut penanganan yang luar biasa. Mengingat para pelaku korupsi menggunakan berbagai cara, strategi, komunikasi, di luar kebiasaan masyarakat pada umumnya. Pemakaian istilah-istilah atau sandi-sandi tertentu untuk menyebut istilah tertentu, merupakan salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa dalam perilaku korupsi, terdapat beberapa perilaku yang tidak biasa. Penggunaan komunikasi yang tidak biasa ini tentu ditujukan agar orang lain yang tidak terlibat dengan tindakan korupsi tersebut tidak mengetahui dan tidak memahami maksud di balik istilah-istilah tersebut. Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti
sekarang
ini,
Dimana
ada
indikasi
yang
mencerminkan
ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan ekses dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktek korupsi inilah yang menjadi akar masalah.1
1
Adrian Sutendi. Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h.189
1
2
Basrief Arief
menyatakan bahwa meningkatnya aktivitas tindak
pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.2 Korupsi Berasal dari kata corruption dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan.3 Robert Klitgarrd, mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan seseorang yang dilakukan secara tidak halal dengan meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita, menurut sumpah akan dilayaninya, dengan ,menggunakan instrumeninstrumen kebijakan atau prosedur-prosedur sederhana, baik di sektor swasta maupun pemerintahan.4 Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.5 Berbagai kasus yang menimpa para penyelenggara negara (eksekutif) terkait korupsi, menjadi pertanda bahwa kasus korupsi sudah mulai menyebar dalam organ-organ
2
Basrief Arief, Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta), Jakarta: PT. Adika Remaja Indonesia: 2006, hal. 87 3 Elwi Danil, Korupsi: Konsep, tindak Pidana dan Pembahasannya, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2011, hal.3 4 Robert Klidgard, Membasmi Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hal. xix 5 Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal. 2.
3
pemerintahan. Tidak terkecuali juga dengan lembaga-lembaga lainnya, seperti lembaga yudikatif dan legislatif. Masyarakat pengguna bahasa korupsi tidak seperti masyarakat bahasa umumnya. Mereka tidak berada dalam satu wilayah geografis dan demografis tertentu atau berkumpul dalam komunitas. Pengguna bahasa korupsi bersifat individual, seolah-olah sulit dicari tapi ada di mana-mana. Karakteristik "bahasa korupsi" mencangkup keterlibatan aparat pemerintah, terkadang "menjual" nama pejabat, pintar bersandiwara, menggunakan aneka istilah, penuh kehati-hatian, kesantunan dalam berbahasa, menguasai aneka aturan, memanfaatkan insan media, berkaitan dengan momen tertentu.6 Menurut Gun Gun Heryanto, salah satu penyebab terpolanya tindakan korup di antara para politikus, karena memang mereka berpolitik dalam logika ekonomi. Mereka menginvestasikan uang yang luar biasa banyak, misalnya dalam Pencalegan, lantas mereka menjadikan jabatan yang mereka punya sebagai kerja pengembalian modal plus keuntungannya.7 Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh para politisi dalam tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan pengusaha atau pedagang yang selalu berhitung untung rugi dalam setiap aktivitas ekonominya. Dalam kasus korupsi yang menjerat Angelina Sondakh, pemakaian istilah „apel Washington‟ dua pikulan untuk merujuk pada uang dolar Amerika, serta penggunaan „apel malang‟ untuk merujuk uang rupiah
6
"Bahasa Korupsi" Gunakan Komunikasi Konteks Tinggi”, pikiran-rakyat.com, 23 Juli 2013, artikel diakses dari http://www.pikiran-rakyat.com/node/245032, diunduh pada tanggal 26 Juli 2013 7 Korupsi, Buah Berpolitik dengan Logika Ekonomi”, okezone.com, 23 April 2013, diakses dari http://news.okezone.com/read/2013/04/23/339/796034/redirect, diunduh pada tanggal 28 Juli 2013
4
Indonesia, kini diketahui oleh masyarakat. Sebelum kasus ini terbongkar, tentu tidak banyak yang tahu maksud dari penggunaan istilah tersebut. Pemakaian istilah-istilah yang hanya dipakai oleh kalangan tertentu sudah berlangsung sejak lama dan terjadi di berbagai strata, golongan, dan profesi masyarakat. Seperti misalnya di kalangan pekerja salon, mahasiswa, dokter, arsitek, bahkan di kalangan para pencopet atau perampok. Mereka masingmasing memiliki istilah-istilah tersendiri dalam rangka untuk menjaga eksklusivitas dan kerahasiaan informasi yang mereka miliki. Semasa orde baru korupsi dilakukan oleh orang-orang di sekitar pemegang kekuasaan. Kecenderungan sekarang melebar ke lembaga-lembaga legislatif dari tingkat daerah/kota propinsi hingga pusat, hampir semua jabatan memerlukan pengesahan dari legislatif sudah punya tarif.8 Dalam skripsi ini penulis bermaksud untuk meneliti fenomena pemakaian istilah-istilah tertentu dalam komunikasi para pelaku tindak pidana korupsi, dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang lebih mendalam. Dengan harapan, hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan pemahaman bagi penulis sendiri, serta masyarakat pada umumnya, terkait dengan pola komunikasi yang dipakai oleh para pelaku korupsi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pola Komunikasi Politisai Dalam Perilaku Korupsi Di Lembaga Legislative ( Studi Kasus Pola Komunikasi Angelina Sondakh)”.
8
Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta: Djambatan, 2001, h. 27
5
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang, maka masalah pada penelitian ini, Difokuskan hanya pada Pola Komunikasi Perilaku Korupsi Angelina Sondakh Di Lembaga Legislatif, dengan mengambil beberapa contoh unsur komunikasi simbolis di Komisi X Periode 2009-2014. Mengingat begitu luasnya cakupan dan bidang-bidang yang ditangani oleh masing-masing komisi di DPR, dalam penelitian ini penulis membatasi lembaga legislatif pada Komisi X yang meliputi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, keseniaan dan kebudayaan terkait korupsi pembangunan sarana olahraga berupa Wisma Atlet di Palembang. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana Pola Komunikasi yang di lakukan Angelina sondakh dalam perilaku korupsi di lembaga Legislatif ? C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui kasus korupsi yang memiliki pola komunikasi simbolis. b. Untuk mendapatkan gambaran, bagaimana komunikasi dilakukan di antara para pelaku korupsi di lembaga legislatif. c. Untuk mengetahui motif penggunaan komunikasi tertentu dari Angelina sondakh dalam korupsi di lembaga legislatif.
6
2. Manfaat penelitian Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat, yaitu : a. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat secara umum, serta bagi penulis secara khusus tentang pola komunikasi perilaku korupsi Angelina soundakh di lembaga legislatif. b. Untuk menambah wawasan tentang pola komunikasi, sehingga dapat berguna di kemudian hari.
D. Metodologi Penelitian 1. Metode Penelitian Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis, yaitu pengumpulan fakta melalui interprestasi yang tepat dan di tujukkan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan situasi tertentu. Yang fungsinya untuk memberikan gambaran umum tentang data yang diperoleh dan menitik beratkan pada observasi serta suasana alamiah (natural setting), peneliti bertindak sebagai pengamat. 2. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, di mana penelitian kualitatif menekankan bahwa setiap temuan (sementara) dilandaskan pada data,
7
sehingga temuan itu semakin tersahihkan sebelum dinobatkan sebagai teori.9 Sementara Studi Kasus merupakan metode pengumpulan data secara komprehensif yang meliputi aspek fisik dan psikologis individu dengan tujuan memperoleh pemahaman secara mendalam. 3.
Teknik Pengumpulan Data a. Observasi Sebuah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Dalam subyek penelitian dengan cara meminta hasil putusan sidang Angelina Sondakh ke pengadilan Jakarta pusat. b. Wawancara Wawancara secara langsung dengan para informan yaitu Penulis melakukan wawancara dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat komisi X Selina Gita serta ketua DPR Marzuki Ali untuk mendapatkan gambaran dan pendapat mereka tentang perilaku korupsi yang ada di lembaga parlemen. Serta dengan Gun Gun Heriyanto sebagai informan ahli komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mendapatkan data tambahan. c. Dokumentasi Dalam proses pengumpulan data penulis mengumpulkan data melalui catatan-catatan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dokumentasi ini penulis mengambil dari buku-buku, majalah-majalah, dan foto-foto yang penulis ambil saat observasi serta dokumendokumen atau arsip yang berisi data-data yang berkaitan dengan 9
A. Chaidar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif; Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2002), Cet. Ke-1, hal. 102
8
subyek penelitian yang penulis dapat dari pengadilan negeri Jakarta pusat. Semua ini penulis lakukan demi memperkuat dan mendukung proses analisis data penelitian. 4.
Tempat dan Waktu penelitian Penelitian di pada tanggal 04 Februari sampai 05 Juni 2014 bertempat di Rumah DPR RI Widya candra III/10 Jakarta saat melakukan wawancara kepada Marzuki Alie. Sedangkan pada saaat mewawancarai selina Gita di lakukan di Jl. Pondok Hijau II No. 2 RT 005 RW 013 Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada tanggal 23 April 2014. Serta Gun Gun Heriyanto 05 Mei 2014 di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
5. Tehnik analisa data Seluruh data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dan di inpterprestasikan. Adapun metode yang di gunakan dalam menganalisa data,
peneliti
menggunakan
analisis
deskriptif
yakni
berusaha
menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dimana peneliti mengungkapkan data dan fakta yang apa adanya secara ilmiah tanpa sedikitpun mempengaruhi subjek ataupun objek penelitian. 6. Tehnik pengolahan data Dalam pengolahan data, peneliti menggabungkan tiga proses pengumpulan data dengan mengolah data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi sebuah data yang bisa saling melengkapi sehingga dapat di deskriptifkan.
9
7. Teknik Penulisan Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan pedoman penulisan karya ilmiyah yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. E. Sistematika Penulisan Dalam rangka untuk membuat penelitian ini lebih sistematis, penulis akan menyajikannya dengan sistematika sebagai berikut; BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. BAB II Kerangka Teori. Dalam bab ini akan dibahas mengenai teoriteori komunikasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun teori yang dibahas adalah teori mengenai komunikasi dan teori mengenai korupsi. BAB III Gambaran Singkat Lembaga Legislatif Komisi X dan pelaku korupsi. Dalam bab ini penulis akan menguraikan Profil Lembaga Legislatif Komisi X dan Profil pelaku korupsi. BAB IV Hasil Penelitian. Dalam bab ini akan dianalisis Deskriptif Pola Komunikasi Organisasi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh; Pola Komunikasi yang terjalin antara Angelina Sondakh dengan anggota yang di bawahnya menggunakan teori-teori yang sudah diajukan. BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini penulis menyimpulkan seluruh data yang di peroleh dari penelitian dan menyampaikan saran.
BAB II KERANGKA TEORI
A. Komunikasi 1. Pengertian Komunikasi Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris 'communication' berasal dari bahasa Latin 'communicatio', dan bersumber dari kata 'communis' yang berarti 'sama'. Sama di sini maksudnya adalah 'sama makna'.1 Komunikasi dalam bahasa Latin berasal dari kata Communicare, artinya berbicara, menyampaikan pesan, informasi, pikiran, perasaan, gagasan, dan pendapat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan jawaban, tanggapan atau arus balik (feed back).2 Sedangkan menurut kata sifatnya communes, communis, berarti ihwal membagi kepentingan, keinginan, pengetahuan, dan gagasan. Jadi communicare berarti pula dua orang atau lebih atau sistem yang bertindak bersama, bertemu, berada bersama-sama baik secara langsung atau tatap muka maupun melalui media atau saluran tertentu untuk berkomunikasi antar pribadi membagi pengetahuan, pengalaman, pikiran, dan perasaan.3 Menurut istilah, pengertian komunikasi yang dipaparkan di atas sifatnya mendasar, dalam arti kata bahwa komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat. Komunikasi 1
Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek, (Bandung: Rosdakarya, 2001), Cet. Ke-14, h. 9 2 A. Muis, Komunikasi Islam, (Bandung: Rosda Karya, 2001), h.35. 3 A. Muis, Komunikasi Islam, h.37.
10
11
tidak hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga harus persuasif agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan dan lain-lain. Wilbur Schramm, seorang ahli komunikasi dalam karyanya, “Communication Research In The United States.” Menyatakan bahwa komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of reference), yakni paduan pengalaman dan pengertian (collection of experience and meanings) yang pernah diperoleh komunikan.4 Di antara para ahli sosiologi, ahli psikologi dan ahli politik di Amerika Serikat, yang menaruh minat pada perkembangan komunikasi adalah Carl I. Hovland menyatakan bahwa komunikasi adalah “Suatu proses
melalui
seseorang
(komunikator)
menyampaikan
stimulus
(biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain (khalayak).”5 Lasswell mengatakan bahwa "Cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Says What In Which channel To Whom With What Effect."6 Lalu berdasarkan paradigma Lasswell yang dikutip oleh Onong Uchjana, komunikasi adalah "Proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu".7
4
Onong Uchjana Effendi, Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek, h. 13. Sasa Djuarsa Sendjaja, dkk, Pengantar Komunikasi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1999), h. 14. 6 Sasa Djuarsa Senjaya,Ilmu Komunikasi, h. 14 7 Senjaya, Ilmu Komunikasi, h. 15 5
12
2. Unsur-Unsur Komunikasi Dalam bahasan komunikasi, terdapat unsur-unsur komunikasi sebagai berikut:
Komunikator (sumber)
Pesan
Komunikan (penerima)
Media
Efek Umpan balik/feed back
Untuk
memahami
pengertian
komunikasi
sehingga
dapat
ditransformasikan secara efektif, maka komunikasi dapat terjadi kalau didukung oleh beberapa unsur yaitu adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek(feedback).8 a. Sumber (Source) Sumber atau sering juga disebut pengirim (sender), penyandi (encoder), komunikator, pembicara (speaker) atau originator. Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, sumber sebagai dasar
yang digunakan dalam
menyampaikan pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan tersebut, sumber bisa berupa orang, lembaga, perusahaan, buku dan dokumen. 8
Hafied Canggara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2004, h. 21
13
b. Pesan (message) Pesan adalah sesuatu yang dikomunikasikan atau disampaikan oleh pengirim (sumber) kepada penerima baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan atau non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud dari pengirim. Pesan terdiri dari beberapa bentuk yaitu: 1) Informatif; pesan ini bersifat memberikan keterangan-keterangan yang kemudian dapat diambil kesimpulan dan keputusan oleh komunikan. 2) Persuasif; yaitu pesan yang bersifat bujukan yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan sikap (tanpa paksaan). 3) Instruktif/Koersif; yaitu pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sangsi-sangsi apabila tidak dilakukan9. c. Media (channel) Media atau saluran adalah alat untuk memindahkan atau menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima. Saluran boleh jadi merujuk pada bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima, apakah saluran verbal atau non verbal. Pada dasarnya saluran komunikasi manusia adalah dua saluran yakni cahaya dan suara, meskipun kita bisa juga menggunakan kelima indera kita untuk menerima pesan dari orang lain. Saluran juga merujuk pada cara
14
penyajian pesan, apakah langsung (tatap muka) atau lewat media cetak (surat kabar, majalah) atau media elektronik (radio, televisi, telegram, telepon). Pengirim pesan akan memilih saluran itu, tergantung pada situasi, tujuan yang dikehendaki atau ingin dicapai dan jumlah penerima pesan yang dihadapi komunikasi. Selain itu, media komunikasi ada yang melalui telepon, surat kabar, spanduk, billboard, telegram, dan lain lain. d. Penerima (receiver) Penerima atau sering juga disebut sasaran atau tujuan (destination), komunikate, penyandi balik (decoder) atau khalayak (audience), pendengar (listener), penafsir (interpreter), yakni pihak yang menjadi sasaran atau penerima pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa juga terdiri dari satu orang atau lebih. Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi, karena ia sebagai sasaran komunikasi. Sebagai prinsip komunikasi seorang komunikator harus terlebih dahulu mengenal komunikan (penerima pesan). Karena mengetahui dan memahami karakteristik komunikan berarti suatu peluang untuk mencapai keberhasilan berkomunikasi telah terbuka.10 e. Umpan balik (feedback) Umpan balik atau yang sering disebut efek adalah hasil akhir suatu komunikasi yakni apakah penerima pesan tersebut menjadi bertambah pengetahuan (dari tidak tahu menjadi tahu), terhibur,
15
perubahan sikap, perubahan keyakinan, dan perubahan prilaku. Efek, menurut Deddy Mulyana adalah apa yang terjadi pada penerima setelah
ia
menerima
pesan
tersebut,
misalnya
penambahan
pengetahuan (dari tidak tahu menjadi tahu), terhibur, perubahan sikap (dari tidak setuju menjadi setuju), perubahan keyakinan, perubahan perilaku (dari tidak bersedia membeli barang yang ditawarkan menjadi bersedia membelinya, atau dari tidak bersedia memilih partai politik tertentu
menjadi
bersedia
memilihnya
dalam
pemilu),
dan
sebagainya.11 Efek ini dapat dilihat dari tiga pendapat; Pertama, personal opinion, yakni sikap dan pendapat pribadi terhadap sesuatu masalah tertentu. Kedua, public opinion (pendapat umum) maksudnya adalah penelitian sosial mengenai suatu hal yang penting dan berarti atas dasar pertukaran pikiran yang dilakukan individu secara sadar dan rasional. Ketiga, mayority opinion, yaitu sebagai suatu pendapat dari publik. Jadi, dalam berkomunikasi unsur-unsur tersebut sangat berperan penting. Apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka komunikasi tidak akan terjadi. Sebab dari unsur-unsur tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Yang jelas komunikasi harus mengetahui atau menguasai keadaan, waktu, tempat dan lingkungannya.
11
Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi; Suatu Pengatar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. Ke-8, h. 71
16
Saat semua unsur komunikasi tersebut di atas dapat dipenuhi, maka komunikasi yang tercipta akan terlakasana dan dapat diterima baik oleh yang memberi informasi maupun yang menerima informasi. "Komunikasi ialah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media".12 Komunikasi dapat digolongkan dalam empat bentuk, yaitu: personal, kelompok, massa dan komunikasi massa.13 3. Pola Komunikasi Dalam hal ini penulis menfokuskan pada pola komunikasi organisasi. Pola Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi (Wiryanto, 2005).14 Komunikasi Organisasi di bagi menjadi dua pola model komunikasi yaitu : a. Komunikasi Organisasi formal Komunikasi Organisasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya: memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. 15
12
Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h.5. 13 Effendy, Ilmu Komunikasi, h. 7. 14 Miftah Thoha, Perilaku Organisasi, 1996 15 Effendy, 1989, Kamus Komunikasi, (Bandung: Manjar Maju, 1989), h. 15
17
b. Komunikasi Organisasi informal Komunikasi Organisasi Informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Komunikasi Organisasi di bagi menjadi dua pola model komunikasi yaitu : 4. Gaya komunikasi Organisasi Didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi
yang
digunakan
dalam
suatu
situasi
tertentu
Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan, bergantung pada maksud dari pengirim (sender) dan harapan dari penerima (receiver). Enam gaya komunikasi menurut Steward L.Tubbs dan Sylvia Moss.16 a. The Controlling style Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Orangorang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communications. Pihakpihak yang memakai controlling style of communication ini, lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan dibanding upaya 16
Mulyana, Teori Komunikasi, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008),h. 125
18
mereka untuk berharap pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian untuk berbagi pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik, kecuali jika umpan balik atau feedback tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Para komunikator satu arah tersebut tidak khawatir dengan pandangan negatif orang lain, tetapi justru berusaha
menggunakan
kewenangan
dan
kekuasaan
untuk
memaksa orang lain mematuhi pandangan-pandangannya.17 b. The Equalitarian style Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. The equalitarian style of communication ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai dan informal. Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. The equalitarian style ini akan memudahkan tindak komunikasi dalam organisasi, sebab gaya ini efektif dalam memelihara empati dan kerja sama, khususnya dalam situasi untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang kompleks. 18 17
Miftah Thoha, Perilaku Organisasi, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya,1996), h.121 http://terismon85blog.blogspot.com/2011/04/pentingnya-komunikasi-dalam-organisasi.html Onong Uchyana Effendi, Dimensi-Dimensi Komunikasi, 2001 18
19
c. The Structuring style Gaya komunikasi yang berstruktur ini, memanfaatkan pesanpesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengirim pesan lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut.19 d. The Dynamic style Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan (actionoriented). The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang membawa para wiraniaga (salesmen atau saleswomen). Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah mestimulasi atau merangsang pekerja/karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. Gaya komunikasi ini cukup efektif digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat kritis, namun dengan persyaratan bahwa karyawan atau bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis tersebut.20 19
Applbaum, Ronald L, Charles E. Merril, 1974, Strategies for Persuasive Communication, , (Columbus, Ohio: Publishing Company, 1974), h. 33 20 Ibid, hal. 35
20
e. The Relinguishing style Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain, daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan (sender) mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika pengirim pesan atau sender sedang bekerja sama dengan orangorang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti serta bersedia untuk bertanggung jawab atas semua tugas atau pekerjaan yang dibebankannya.21 f. The Withdrawal style Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antarpribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut.22 5. Hambatan-Hambatan Terhadap Komunikasi yang Efektif Di Dalam Organisasi. a. Hambatan Teknis Keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Dari sisi teknologi, semakin berkurang dengan adanya temuan baru 21
22
Ibid, hal. 36 Effendy, Kamus Komunikasi, (Bandung: Mandar Maju, 1989). H. 21
21
dibidang kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga saluran komunikasi dapat diandalkan dan efesien sebagai media komunikasi. Menurut Cruden dan Sherman dalam bukunya Personel Management, 1976, jenis hambatan teknis dari komunikasi. Tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, informasi atau penjelasan,
Kurangnya
Kurangnya ketrampilan membaca,
Pemilihan media (saluran) yang kurang tepat. b. Hambatan Semantik Gangguan
semantik
menjadi
hambatan
dalam
proses
penyampaian pengertian atau idea secara secara efektif. Definisi semantik sebagai studi atas pengertian, yang diungkapkan lewat bahasa. Kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian (komunikator dan komunikan), tetapi seringkali proses penafsirannya keliru. Tidak adaya hubungan antara Simbol (kata) dan apa yang disimbolkan (arti atau penafsiran), dapat mengakibatkan kata yang dipakai ditafsirkan sangat berbeda dari apa yang dimaksudkan sebenarnya. Untuk menghindari mis komunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih katakata yang tepat sesuai dengan karakteristik komunikannya, dan melihat
kemungkinan
penafsiran
terhadap
kata-kata
dipakainya.23
23
Effendy, Kamus Komunikasi, (Bandung: Mandar Maju, 1989). H. 22
yang
22
c. Hambatan Manusiawi Terjadi karena adanya faktor, emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang 6. Model Komunikasi dalam Organisasi Terdiri tiga bagian penting yaitu : 1) Pengirim 2) Pesan 3) Penerima Model ini menunjukkan 3 unsur esensi komunikasi. Bila salah satu unsur hilang, komunikasi tidak dapat berlangsung. Sebagai contoh seorang dapat mengirimkan pesan, tetapi bila tidak ada yang menerima atau yang mendengar, komunikasi tidak akan terjadi. Model komunikasi yang terperinci, dengan unsur-unsur penting dalam suatu organisasi yaitu : 1) Sumber mempunyai gagasan, pemikiran atau kesan yang diterjemahkan atau disandikan ke dalam kata-kata dan symbolsimbol. 2) Disampaikan atau dikirimkan sebagai pesan kepada penerima, penerima menangkap symbol-simbol diterjemahkan kembali atau diartikan kembali menjadi suatu gagasan. 3) Mengirimkan berbagai bentuk umpan balik kepada pengirim. Sumber (source) atau pengirim mengendalikan berbagai pesan
23
yang dikirim, susunan yang digunakan, dan saluran mana yang akan digunakan untuk mengirim pesan tersebut. Mengubah pesan ke dalam berbagai bentuk simbo-simbol verbal atau nonverbal yang
mampu
memindahkan
pengertian,
seperti
kata-kata
percakapan atau tulisan, angka, dan lain sebagainya. 24 7. Struktur jaringan komunikasi Salah satu faktor yang memengaruhi faktor situasional adalah jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi dibagi menjadi lima aitu bentuk roda, rantai, Y, lingkaran dan bintang seperti pada gambar di bawah ini :
. 1) Struktur lingkaran Struktur lingkaran tidak memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya sama. Mereka memiliki wewenang atau kekuatan yang sama untuk mempengaruhi kelompok. Setiap anggota bisa berkomunikasi dengan dua anggota lain di sisinya.25
24
Dalam Harsono Suwadi, Peranan Pers dalam Politik di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993),h.28 25 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi (Jakarta Bumi Aksara, 2007
24
2) Struktur roda Struktur roda memiliki pemimpin yang jelas, yaitu yang posisinya di pusa. Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggota. Oleh karena itu, jika seorang anggota ingin berkomunikasi dengan anggota lain, maka pesannya harus disampaikan melalui pemimpinnya. 3) Struktur Y Struktur Y relatif kurang tersentralisasi dibanding struktur roda, tetapi lebih tersentralisasi dibanding dengan pola lainnya. Pada struktur Y juga terdapat pemimpin yang jelas. Tetapi satu anggota lain berperan sebagai pemimpin kedua. Anggota ini dan mengirimkan dan menerima pesan dari dua orang lainnya. Ketiga anggota lainnya komunikasinya terbatas hanya dengan satu orang lainnya.26 4) Struktur rantai Struktur rantai sama dengan struktur lingkaran kecuali bahwa para anggota yang paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Keadaan terpusat juga terdapat disini. Orang yang berada di posisi tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada mereka yang berada di posisis lain. 5) Struktur semua saluran Struktur semua saluran atau pola bintang hampir sama dengan struktur lingkaran dalam arti semua anggota adalah sama dan
26
Harsono Suwadi, Peranan Pers dalam Politik di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993),h. 32
25
semuanya juga memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi anggota lainnya. Akan tetapi, dalam struktur semua saluran, setiap anggota bisa berkomunikasi dengan setiap anggota lainnya. Pola ini memungkinkan adanya partisipasi anggota secara optimum.27 8. Arus Komunikasi Organisasi Pembahasan mengenai komunikasi dalam organisasi dalam bentuk arah arus informasinya sangat penting. Komunikasi ke atas dan ke bawah (sering disebut vertikal) dan komunikasi lateral barangkali merupakan yang paling penting. Di samping itu, kita akan melihat pada informasi samar dan juga pada sebab dan akibat adanya kepadatan informasi. a. Komunikasi ke atas Komunikasi ke atas merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hirarki yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggimisalnya, para pelaksana ke manajernya, atau dari para dosen ke dekan fakultas. Jenis komunikasi ini biasanya mencakup (1) kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan, (2) masalah yang berkaitan dengan pekerjaan dan pertanyaan yang belum terjawab, (3) berbagai gagasan untuk perubahan dan saran-saran perbaikan; dan (4) perasaan yang berkaitan dengan pekerjaan mengenai organisasi, pekerjaan itu sendiri, pekerjaan lainnya, dan masalah lain yang serupa. Komunikasi ke atas sangat penting untuk mempertahankan dan bagi pertumbuhan organisasi. Komunikasi 27
Harsono Suwadi, Peranan Pers dalam Politik di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993),h. 32
26
itu memberikan manajemen umpan balik yang diperlukan mengenai semangat kerja para karyawannya dan berbagai ketidakpuasan yang mungkin. Komunikasi itu juga membuat bawahan memiliki rasa memiliki dan merasa sebagai bagian dari organisasi. Di samping itu juga memungkinkan manajemen memiliki kesempatan untuk memperoleh berbagai gagasan baru dari para pegawainya.28 Masalah tentang komunikasi ke atas di samping penting bagi organisasi, komunikasi atas itu sulit dikendalikan. Salah satu masalahnya adalah pesan yang mengalir ke atas seringkali merupakan pesan yang perlu di dengar oleh hirarki yang lebih tinggi lagi. Para pekerja seringkali enggan mengirim pesan yang negatif karena merasa khawatir mereka dianggap sebagai biang keladi. b. Komunikasi ke bawah Komunikasi ke bawah merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hirarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Sebagai contoh, pesan yang dikirim oleh manajer kepada karyawannya atau dari dekan fakultas kepada para dosennya adalah komunikasi ke bawah. Perintah seringkali merupakan contoh jelas untuk komunikasi ke bawah:”Ketik surat ini rangkap dua,” “Kirim barang ini sebelum tengah hari.” Tulis kopi iklan ini,” dan sebagainya.
28
Dalam Harsono Suwadi, Peranan Pers dalam Politik di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 34
27
Masalah tentang komunikasi ke bawah Manajemen dan karyawan seringkali berbicara dengan bahasa yang berbeda. Banyak manajer yang tidak mengetahui bagaimana agar pesan mereka
dapatdipahami
oleh
karyawannya.
Misalnya
saja,
kebanyakan manajer memilki pendidikan yang lebih tinggi dan banyak bahasa teknis mengenai bisnis daipada para karyawannya.29 c. Komunikasi lateral Komunikasi lateral adalah pesasn antara sesama-manajer ke manajer, karyawan ke karyawan. Pesan semacam ini bisa bergerak di bagian yang sama di dalam organisasi atau mengalir antar bagian. Komunikasi lateral merupakan komunikasi yang terjadi antara dua dosen sejarah di perguruan tinggi yang sama. Juga bisa merupakan komunikasi antara dua dosen psikologi di dua universitas yang berbeda.30 Masalah pada komunikasi lateral Salah satu masalah yang jelas pada komunikasi lateral adalah bahasa yang khusus yang dikembangkan oleh divisi tertentu di dalam organisasi. Bahasa semacam itu seringkali sulit dipahami oleh penerima pesan. Untuk bisa berkomunikasi dengan psikolog misalnya, maka perlu berbicara dengan bahasa psikologi- untuk mengetahui arti dari beberapa istilah seperti skedul, pemantapan, egoisme, katarsis, STM, dan asosiasi bebas. 29
Harsono Suwadi, Peranan Pers dalam Politik di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993),h. 35 30 Harsono Suwadi, Peranan Pers dalam Politik di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h.36
28
d. Kabar burung Menurut ahli organisasi, John Baird (1977), meskipun kabar burung merupakan bagian dari komunikasi informal dalam setiap organisasi besar, jenis komunikasi itu jangan digunakan terlalu sering seperti folklore yang sudah biasa kita ketahui. Biasanya kabar burung tidak terjadi pada iklim yang stabil. Perubahan dan ketidakjelasan mendorong timbulnya kabar burung. Bagaimanapun juga tidaklah mengherankan apabila jenis komunikasi ini menghasilkan ketepatan informasi yang tinggi.31 e. Kepadatan informasi Sekarang ini, dengan kecanggihan teknologi, kepadatan informasi merupakan salah satu masalah kita yang terbesar. Informasi dikembangkan dengan kecepatan tinggi sehingga sulit untuk diikuti semuanya dan dianggap relevan untuk satu jenis pekerjaan tertentu. Dengan kadar yang berbeda-beda setiap orang harus mampu menyeleksi informasi tertentu dan menganggap informasi lain tidak penting. Kepadatan informasi tampaknya sudah menjalar di semua organisasi. Dan sudah barang tentu, inilah penyebab mengapa begitu banyak organisasi yang mengunakan komputer untuk mengatasinya. Dengan menaruh apa saja ke dalam komputer memang relati mudah dan efisien untuk mengatasi kecepatan informasi. Tetapi cara itu tidak merupakan jawaban untuk semuanya. Beberapa kerja manusia masih diperlukan untuk 31
Harsono Suwadi, Peranan Pers dalam Politik di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993),h. 38
29
mengerjakan informasi-sekurang-kurangnya biasanya demikian. Dan dalam kondisi informasi yang terlalu padat, maka kesalahan sudah biasa terjadi, hanya karena seseorang tidak bisa menyediakan waktu yang dibutuhkan untuk segalanya. Semakin kita sibuk, semakin banyak kesalahan yang kita buat. Di samping itu masih banyak
lagi
penundaan
antara
pengiriman
pesan
dengan
pelaksanaan tindakan yang diperlukan, dan penundaan itu merupakan hal yang tidak efisien dan menelan biaya bagi organisasi.32 9. Komunikasi Politik Bertolak dari konsp komunikasi dan konsep politik yang telah diuraikan pada bagian awal, maka upaya untuk mendekati pengertian apa yang dimaksud komunikasi politik. Menurut Richard Fagen komunikasi politik adalah suatu aktivitas komunikasi yang membawa konsekuensi-konsekuensi politik baik yang aktual maupun yang potensial di dalam suatu sistem politik yang ada.33 Fugen mengatakan bahwa konsekuensi politik merupakan syarat komunikasi itu dapat dikatakan sebagai komunikasi politik. 34 Sedangkan Arangruen menyebutkan bahwa komunikasi politik tidak lain adalah suatu penyampaian pesan-pesan politik (terutama pesan-pesan
32
Harsono Suwadi, Peranan Pers dalam Politik di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 42 33 Harsono Suwadi, Peranan Pers dalam Politik di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 44 34 Michael Rush & Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, terj. (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 254
30
yang dilambangkan dengan menggunakan bahasa dalam arti yang luas) dari suatu sumber kepada sejumlah sasaran dengan tujuan yang pasti.35 Pendapat Arangruen mengenai pesan-pesan politik yang disampaikan dalam komunikasi adalah pesan-pesan politik yang berbentuk lambang atau simbol, seperti lagu, bendera, perilaku. Arangruen juga menambahkan komunikasi akan memiliki arti politik bila pesan yang disampaikan memiliki makna politik seperti negara, kekuasaan, jabatan politik. Menurut A. Muis, komunikasi politik adalah: Segala macam komunikasi yang digunakan oleh lembaga kekuasaan, lembaga legislatif, lembaga hukum, lembaga politik, lembaga masyarakat, lembaga ekonomi, atau kelompok pelaku ekonomi besar (pressure group) dan lembaga komunikasi massa untuk mengontrol, menguasai, atau mengatur masyarakat dan negara. Dalam pengertian lain, komunikasi politik kurang lebih sama implikasinya dengan artikulasi politik sebab ada pengertian tindakan atau cara melakukan politik secara bersama-sama.36 Dan Nimmo menjelaskan bahwa komunikasi politik adalah (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan frekuensi-frekuensinya
(aktual
maupun
potensial)
yang
mengatur
perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik.37 Terkait bahasa, Burke memandang setiap kata selalu bersifat emosional dan tidak pernah netral. Maksudnya, setiap sikap, putusan, dan perasaan kita selalu terdapat dalam bahasa yang kita gunakan. Untuk memahami ini, kita perlu menilik konsep Burke tentang rasa bersalah 35
Harsono Suwadi, Peranan Pers dalam Politik di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 43 36 A. Muis, Titian Jalan Demokrasi: Peranan Kebebasan Pers untuk Budaya Komunikasi Politik, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2000), h. xiv 37 Nimmo, Komunikasi Politik, h. 8
31
(guilt), yaitu perasaan dan tekanan yang terdapat pada diri seseorang akibat penggunaan simbol, misalnya kegelisahan, benci diri sendiri (selfhatred), dan kebencian. Menurut Burke, guilt diakibatkan oleh tiga hal, yaitu (1) negatif, rasa bersalah dalam hal ini dipandang sebagai akibat dari mengikuti peraturan yang bertentangan dengan aturan lain; (2) prinsip perfeksi, dalam hal ini rasa bersalah dihasilkan dari ketidaksesuaian antara yang ideal dengan kenyataan; dan (3) prinsip hierarkis, dalam hal ini rasa bersalah merupakan hasil dari persaingan dan perbedaan yang pada akhirnya membentuk sebuah hirarki. Seluruh tindakan dan komunikasi, menurut Burke, didasari oleh guilt, yaitu untuk mengusir rasa bersalah..38 Lebih jauh, dalam menjelaskan komunikasi, Burke menggunakan beberapa istilah yang bersinonim, yaitu konsubstansialitas (consubstantiality), identifikasi
(identification),
persuasi
(persuasion),
komunikasi
(communication), dan retorika (rethoric). Konsubstansialitas menyatakan makna substansi yang dibagi bersama antarindividu dalam masyarakat, sedangkan identifikasi, lawan dari pembedaan (division), menyatakan peningkatan pemahaman yang bermaksud persuasi dan atau komunikasi yang efektif. Burke selanjutnya membedakan tiga macam identifikasi, yaitu (1) identifikasi material, merupakan hasil dari abstraksi yang meliputi, misalnya, benda, kebutuhan, dan kepemilikan yang terwujud dalam hal, 38
Littlejohn, Stephen W,. 2002. Theories of Human Communication (edisi ketujuh). Belmont: Thomson Learning, terj. (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 254
32
seperti memiliki mobil yang sama; (2) identifikasi idealistik, merupakan hasil dari abstraksi yang meliputi, misalnya, nilai, sikap, perasaan, dan ide yang terwujud dalam hal, seperti menjadi anggota organisasi yang sama; dan (3) identifikasi formal, merupakan hasil dari abstraksi yang berasal dari pemaknaan peristiwa yang menempatkan kelompok-kelompok tertentu dalam pihak tertentu. Lebih singkat, menurut Burke komunikasi lebih sukses jika identifikasi lebih besar dari divisi. Komunikasi yang sukses dapat dilakukan dengan strategi, dalam hal ini berarti retorika, yang memiliki jumlah hampir tak terbatas.39 10. Konvergensi Simbolik Dalam Teori Konvergensi Simbolik menyatakan bahwa
teori konvergensi simbolik
Ernest G. Bormann adalah teori umum
(general theory) yang mengupas tentang fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang beimplikasi pada
hadirnya
makna, motif dan perasaan bersama (Hirokawa dan Poole, 1986; 219). Penjelasan Ernest G. Bormann
di atas tampaknya masih agak sukar
dicerna, tapi maksudnya sederhana saja yakni teori ini berusaha menerangkan bagaimana orang-orang secara kolektif membangun kesadaran simbolik bersama melalui suatu proses pertukaran pesan. Kesadaran simbolik yang terbangun dalam proses tersebut kemudian menyediakan semacam makna, emosi, dan motif untuk bertindak bagi orang-orang atau kumpulan orang yang terlibat didalamnya. Sekumpulan individu ini dapat berasal dari kelompok orang yang 39
telah saling
Littlejohn, Stephen W,. 2002. Theories of Human Communication (edisi ketujuh). Belmont: Thomson Learning, terj. (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 144-162
33
mengenal dan berinteraksi dalam waktu yang relatif lama atau orang-orang yang tidak saling mengenal dan memiliki cara berbeda dalam menafsirkan lambang yang digunakan tapi mereka kemudian saling berkomunikasi sehingga terjadi konvergensi yang pada gilirannya
menciptakan realitas
simbolik bersama. Dengan demikian proses konvergensi dapat muncul bukan hanya dalam kelompok kecil yang relatif saling mengenal, tapi juga dapat terjadi dalam rapat akbar, atau saat seseorang mendengarkan ceramah atau ketika kita menikmati film dan iklan politik ditelevisi. Dalam teori ini, Ernest G. Bormann (1990:106) mengartikan istilah konvergensi (convergence) sebagai suatu cara dimana dunia simbolik pribadi dari dua atau lebih individu menjadi saling bertemu, saling mendekati satu sama lain atau kemudian saling berhimpitan (the way in which the private symbolic worlds of two or more people begin come together or overlap). Sedangkan istilah simbolik sendiri terkait dengan kecenderungan manusia untuk memberikan penafsiran dan menanamkan makna
kepada berbagai lambang, tanda, kejadian yang
tengah dialami, atau bahkan tindakan yang dilakukan manusia (Bormann, 1986: 221). Dalam kaitan ini Ernest G. Bormann juga menyatakan bahwa manusia adalah symbol-users dalam arti bahwa manusia menggunakan symbol dalam komunikasi secara umum dan dalam storytelling (bercerita). Lewat simbol-simbol inilah manusia saling mempertemukan pikiran mereka.40
40
Littlejohn, Stephen W,. 2002. Theories of Human Communication (edisi ketujuh). Belmont: Thomson Learning, terj. (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.163-166
34
Ketika kelompok berbagi simbol bersama , komunikasi menjadi lebih mudah dan efisien. Disini Para ahli Teori Konvergensi Simbolik mengasumsikan hadirnya semacam “a meeting of mind‟ atau perjumpaan pikiran (Infante.et.al., 1993:130). Ketika pikiran saling bertemu maka orang mulai bergerak kearah penggunaan sistem simbol yang sama dan ini akan meningkatkan saling pengertian diantara orang-orang yang terlibat. Saling pengertian inilah yang kemudian
menjadi dasar terciptanya
kesadaran bersama serta kesamaan pikiran dan perasaan tentang hal-hal yang diperbincangkan. Dalam artikelnya berjudul
“Symbolic Convergence Theory: A
Communication Formulation” (1985) Ernest G. Bormann menyebutkan tiga aspek atau struktur penting yang membentuk bangunan teori ini yakni; (1) Penemuan dan penataan bentuk dan pola komunikasi yang berulang yang mengindikasikan hadirnya kesadaran bersama dalam kelompok secara evolutif. (2) deskripsi tentang kecenderungan dinamis dalam sistem komunikasi yang menerangkan mengapa kesadaran kelompok muncul, berlanjut, menurun dan akhirnya menghilang, dan (3) faktor-faktor yang menerangkan mengapa orang-orang terlibat dalam tindakan berbagi fantasi. Disamping ketiga struktur pokok teori di atas, Ernest G. Bormann juga menyebutkan dua asumsi pokok yang mendasari teori Konvergensi simbolik. Pertama, realitas diciptakan melalui komunikasi. Dalam hal ini komunikasi menciptakan realitas melalui pengaitan antara kata-kata yang
35
digunakan dengan pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh. Sedangkan asumsi kedua menyatakan bahwa Makna individual terhadap simbol dapat mengalami konvergensi (penyatuan) sehingga menjadi realitas bersama. Realitas dalam teori ini dipandang sebagai susunan narasi atau cerita-cerita
yang menerangkan bagaimana sesuatu harus
dipercayai oleh orang-orang yang terlibat didalamnya. Cerita tersebut semula dibincangkan dalam kelompok dan kemudian disebarkan kelingkungan masyarakat yang lebih luas. Menyertai kedua asumsi pokok diatas Bormann (1986) juga menyebutkan enam asumsi epistemologis teori ini yakni (1) Makna, emosi dan motif bertindak ada pada isi pesan yang ternyatakan dengan jelas, (2) Realitas diciptakan secara simbolik, (3) Rantai
fantasi
menciptakan
konvergensi
simbolik
dalam
bentuk
dramatistik, (4), analisis tema fantasi adalah metode pokok dalam menangkap relitas simbolik, (5) tema fantasi dapat terjadi dalam berbagai wacana yang dikembangkan dan terakhir (6) terdapat tiga Visi analog Master yakni ; Righteous, social dan pragmatic.41 Teori Konvegensi simbolik dibangun dengan melandaskan pada gagasan bahwa anggota-anggota kelompok harus bertukar fantasi untuk dapat membentuk kelompok yang kohesif. Dalam teori ini
fantasi
diartikan sebagai interpretasi yang kreatif dan imajinatif terhadap berbagai peristiwa yang memenuhi kebutuhan psikologis dan retoris (The creative and imaginative of narratives explaining how things are believed to be) 41
Littlejohn, Stephen W,. 2002. Theories of Human Communication (edisi ketujuh). Belmont: Thomson Learning, terj. (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 167
36
(Bormann, 1990). Jadi istilah fantasi tersebut bukan merujuk pada cerita fiksi, hal-hal yang tidak nyata seprti dalam film kartun, atau kisah kisah tentang peri,
atau juga hasrat-hasrat yang bersifat erotik. Fantasi lebih
diartikan sebagai cerita, satire, perumpamaan, kenangan masa lalu, pengalaman, atau lelucon yang memiliki muatan emosi. Fantasi mencakup persitiwa-peristiwa masa lalu anggota kelompok, atau kejadian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. 42
B. Korupsi 1. Pengertian Korupsi Kata korupsi sebagaimana yang dipahami oleh banyak pihak, berasal dari bahasa Inggris corrupt, corruption, yang berarti jahat, buruk, rusak, curang, suap.43 Istilah korupsi secara sederhana dapat dipahami sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk keuntungan pribadi, serta berakibat merugikan kepentingan umum dan negara. Bentuk nyata dari korupsi bisa berupa penggelapan, penyuapan, penyogokan, manipulasi data administrasi keuangan dan perbuatan sejenis lainnya.44 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata “korup” yang berarti busuk, palsu, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Korup juga berarti dapat disogok, menyelewengkan 42
Littlejohn, Stephen W,. 2002. Theories of Human Communication (edisi ketujuh). Belmont: Thomson Learning, terj. (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 168 43 John M. Echol dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 149. 44 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), h. 15-17.
37
uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.45 Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa korupsi merupakan “Tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Menurut Sudarto, istilah korupsi berasal dari kata corruptio yang berarti kerusakan, di samping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan busuk.46 Menurut Fockema Andreae, sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Selanjutkan disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari kata corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua.47 Dari bahasa Latin itulah turun ke bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt, Prancis yaitu corruption, dan Belanda yaitu corruptie. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, peyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary:48 “White collar crime: an illegal act or services of illegal acts committed by nonphysical means and by concealment of guile, to 45
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 527 46 Sidarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni Bandung, 1979), h. 122. 47 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 4-5 48 Hamzah, Pemberantasan Korupsi...., h. 5
38
obtain or property, to avoid the payment or loss of money or property, to obtain business or personal advantage”. (Kejahatan kerah putih: suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/ pengeluaran uang atau kekayaan untuk mendapatkan bisnis/ keuntungan pribadi). Dalam hal ini ada beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (penggelapan), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, serta fasilitas negara.49 2. Faktor-faktor Penyebab Korupsi Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Soejono, salah satu faktor tersebut adalah adanya perkembangan dan perbuatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan, sering menjadi sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.50
49
Sumiarti, “Pendidikan Anti Korupsi”, dalam Insania Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan, vol. 12, No. 2, 2007, h. 3 50 Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 17
39
Sedangkan menurut Alatas, korupsi bisa terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut:51 a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika. c. Kolonialisme d. Kurangnya pendidikan e. Kemiskinan f. Tiadanya hukuman yang keras g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi h. Struktur pemerintahan i. Peruahan radikal. j. Keadaan masyarakat. Dengan memperhatikan berbagai faktor penyebab munculnya korupsi tersebut di atas, terlihat bahwa korupsi lahir dari banyak faktor. Dengan kata lain, korupsi adalah sebuah permasalahan yang kompleks sehingga usaha untuk menanggulanginya pun menjadi kompleks juga.52 Untuk konteks Indonesia, ada beberapa hal yang menyebabkan korupsi begitu subur dan berkembang di masyarakat. Penyebab tersebut adalah:53
51 Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 46-47. 52 Terdapat penjelasan yang menarik mengenai strategi pemberantasan korupsi yang ditulis oleh Jeremy Pope, yang berjudul Strategi Pemberantasan Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, trek. Masri Maris, (Jakarta: Transparancy International Indonesia, 2008). 53 Sumiarti, “Pendidikan Anti Korpusi”, dalam Insania, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan, Vol. 12, No. 2, 2007, h. 4
40
a. Pemerintah telah berubah menjadi lembaga transaksi kekuasaan. Pemerintah yang seharusnya menjadi lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur negara demi kepentingan publik, telah menjelma menjadi lembaga yang melakukan transaksi kekuasaan. Karena pemerintah memegang hak regulasi dan otorisasi, pengumpul pajak, penentu belanja negara, hak menjual barang dan jasa di bawah harga pasar, wewenang dalam penetapan insentif pajak perdagangan, pemberian hak pengelolaan hutan, pemberian monopoli terhadap barang dan jasa tertentu, penjualan aset di sektor publik, penjualan BUMN, dan sebagainya. b. Adanya hyper consumerism. Akibat adanya hyper globalization yang merupakan anak kandung dari hyper consumerism, menyebabkan masyarakat memiliki tradisi baru dengan perilaku konsumerisme. Masyarakat berlomba-lomba mengumpulkan barang dan harta demi memuaskan hawa nafsunya. Hal ini diperburuk dengan gencarnya tayangan iklan melalui berbagai media massa dan elektronik yang meracuni masyarakat sehingga masyarakat terpengaruh untuk membeli hal-hal yang tidak mereka butuhkan. c. Kekuasaan dan gaji yang tidak memadai. Minimnya gaji sering dijadikan alasan untuk melakukan korupsi. d. Korupsi dipersepsikan sebagai tuntutan perubahan sehingga korupsi tidak lagi dipermasalahkan sebagai tindakan tercela. e. Perilaku pembiaran. Akar korupsi adalah pembiaran oleh masyarakat terhadap koruptor sehingga seakan-akan korupsi adalah perbuatan
41
yang wajar dan biasa. Lebih parahnya lagi, beberapa koruptor tetap menduduki posisi dan jabatan publik, bahkan tidak tersentuh. f. Atasan mendapat bagian. Atasan tidak mempunyai kepentingan menindak bawahan karena dia mendapatkan keuntungan dari tindakan korup bawahannya. 3. Korupsi dalam Islam Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi aspek keadilan dan menentang perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Menurut Makhrus Munajat, perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan karena merugikan tatanan kemasyarakatan, kepercayaan-kepercayaan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya menurut hukum syara‟ harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi.54 Meskipun dalam hukum Islam55 tidak terdapat istilah korupsi secara definitif, namun Islam secara tegas mengharamkan tindakan mencuri, suap dan berbagai kejahatan lainnya yang termasuk dalam kategori korupsi.56 Yusuf Qardhawi misalnya, menyatakan bahwa Islam mengharamkan seorang muslim menyuap penguasa dan pembantu-pembantunya. Selain itu juga kepada pihak ketiga diperingatkan untuk tidak menjadi perantara di antara pihak penerima dan pemberi, karena perbuatan suap termasuk
54
Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pusaka, 2004), h. 5. 55 Hukum Islam dipahami sebagai sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Josept Schacht, Pengantar Hukum Islam, trek. Joko Supomo, (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 1. 56 Irdamisraini, “Korupsi Perspektif Pidana Islam”, Jurnal Hukum Islam, Vol. VIII, No. 2, Desember 2008, h. 123-124.
42
memakan harta orang lain dengan cara yang batil.57 Hal ini dikuatkan dengan firman Allah SWT:
Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah/2: 188) Dalam fikih Islam tidak ditemukan istilah khusus mengenai korupsi. Akan tetapi dalam terminologi fikih Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap amanah. Korupsi identik dengan risywah (suap) dan menyalahgunakan wewenang. Jika dilakukan secara sembunyisembunyi disebut pencurian dan jika dilakukan secara terang-terangan disebut sebagai perampokan. Korupsi termasuk kejahatan terhadap harta benda manusia dan secara esensial mirip dengan ghulul, yaitu pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang (ganimah). Ghulul jelas-jelas diharamkan dalam al-Qur‟an dengan ancaman bahwa pelakunya akan membawa serta barang yang dikorupsinya sebagai pertanggungjawaban di akhirat.58 Prinsip
dasar
Islam
dalam
mengatur
kehidupan
publik
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (siyasah ad-dunya) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat secara umum (almaslahah al-„ammah) yang berkeadilan berdasarkan hukum etika sosial. 57
Yusuf Qardhawi, Al-Halal Kwa al-Haram fi al-Islam, (t.tp: Dar Ihya al-Kitab al„Arabiyah, t.th), h. 240 58 Irdamisraini, “Korupsi…, hlm. 121-124.
43
Islam secara eksplisit mengajarkan manusia untuk menegakkan keadilan, kebebasan, toleransi, persamaan hak dan kewajiban serta bermusyawarah dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, disyari‟atkannya hukumhukum agama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat.59 Kemaslahatan itu utamanya untuk menjamin hak-hak dasar manusia yang meliput; menjaga agama (hifz ad-din), kemaslahatan jiwa raga (hifz an-nafs), kemaslahatan harta atau hak milik pribadi (hifz al-mal), kemaslahatan keturunan (hifz an-nasl), dan kemaslahatan akal atau kebebasan berpikir (hifz al-‟aql)60 yang kemudian juga dapat dipakai dalam kerangka tujuan pembentukan negara. Menurut M. Cholil Nafis, dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat tiga kejahatan, yaitu: Pertama, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, dan menghilangkan keadilan. Kedua, korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. Negara yang korup akan menyebabkan lahirnya kemiskinan dan kebodohan. Ketiga,
kejahatan
korupsi
menggerogoti
kehormatan
dan
keselamatan generasi penerus. Berdasarkan hal tersebut, maka korupsi telah bertentangan dengan tujuan syariah (maqasid asy-syari‟ah), yaitu 59
Abdul al-Wahab Khalaf, Ilmu Usul al-Fiqh, cet. ke-2, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), h.
197 60
Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, (t.p: Dar al Rasy>ad al-H{adisah, t.t.), II: 4
44
melindungi jiwa (hifz an-nafs), melindungi harta (hifz al-mal) dan melindungi
keturunan
(hifz
an-nasl).
Korupsi
juga
melanggar
perlindungan terhadap akal (hifz al-„aql) dan penodaan terhadap agama (hifz al-din).61 Tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dimasukkan dalam klasifikasi jarimah. Secara sederhana jarimah merupakan laranganlarangan syara‟ yang diancam Allah dengan hukuman h}ad atau ta‟zir. Dalam hal ini, suatu perbuatan dianggap delik jarimah bila memenuhi unsur-unsur umum jarimah, yaitu:62 a. Unsur formil, yakni adanya undang-undang atau nas. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak
dapat
dikenai
sanksi
sebelum
adanya
peraturan
yang
mengundangkannya. Dalam syari‟ah Islam hal ini lebih dikenal dengan istilah ar-rukn asy-syar‟i. kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”. b. Unsur materiil yakni sifat melawan hukum. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut ar-rukn al-madi. 61 62
Sumiarti, “Pendidikan Anti…, h. 3 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 10-11.
45
c. Unsur moril yakni pelakunya mukalaf. Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syari‟ah Islam, unsur moril disebut dengan ar-rukn al-adabi Adapun jarimah dalam Islam dilihat dari kadar hukumannya diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:63 a. Jarimah
hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan
ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batasan terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan ataupun masyarakat yang mewakili. b. Jarimah qisas diyat yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas dan diyat. Hukuman qisas maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batasan terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (korban atau walinya), yang dengan demikian berbeda dengan hukuman had yang menjadi milik Allah semata. c. Jarimah ta‟zir yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta‟zir yaitu hukuman selain had dan qisas ta‟zir. Dalam hal ini, pelaksanaan hukuman ta‟zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Korupsi dalam hal ini merupakan jarimah yang dikategorisasikan 63
Munajat, Hukum Pidana..., h. 12-14.
46
sebagai jarimah
ta‟zir. Dengan demikian konstruksi hukuman yang
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sepenuhnya diberikan kepada penguasa. Hal ini secara otomatis memberi kuasa kepada pihak penguasa untuk merumuskan kadar hukuman kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa korupsi merupakan kejahatan yang bertentangan dengan tujuan syariah (maqasid asysyari‟ah), yaitu melindungi jiwa (hifz al-nafs), melindungi harta (hifz almal) dan melindungi keturunan (hifz al-nasl). Korupsi juga melanggar perlindungan terhadap akal (hifz al-„aql) dan penodaan terhadap agama (hifz al-din). Dengan demikian korupsi bisa dikategorikan sebagai kejahatan besar karena mempunyai imbas kepada besar pada kelangsungan maqasid syari‟ah. Hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi tentunya juga harus seimbang dengan imbas besar yang ditimbulkannya, oleh karena itu wacana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi layak dipertimbangkan dalam prospek usaha pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang luar biasa, baik terhadap negara maupun warga negara. Karena dampaknya yang luar biasa tersebut, dalam pembukaan (preambul) United Nations Convention Againts Corruption, yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 disebutkan: “Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law”. (prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengancam pembangunan berkelanjutan
47
dan supremasi hukum) Menurut Muladi, dampak luas korupsi terhadap Indonesia berupa:64 a.
Merendahkan martabat bangsa di forum internasional.
b.
Menurunkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing;
c.
Bersifat meluas (widespread) di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), baik di sektor pusat maupun daerah;
d.
Bersifat transnasional dan bukan lagi masa per negara;
e.
Cenderung merugikan
keuangan negara dalam jumlah
yang
signifikan; f.
Merusak moral bangsa;
g.
Mengkhianati agenda reformasi;
h.
Mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
i.
Mencederai keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan;
j.
Menodai supremasi hukum;
k.
Semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain, seperti pencucian uang;
l.
Bersifat terorganisir yang cenderung transnasional;
m. Melanggar HAM. Senada dengan Muladi, Evi Hartati melihat bahwa korupsi adalah tindakan yang berbahaya. Menurutnya, tindak pidana korupsi memberikan dampak yang negatif, karena dampak yang ditimbulkan dapat merusak 64
Muladi, “Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Politik Hukum”, (Makalah disampaikan pada forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka intensifikasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta, 8 November 2006), h. 1-3
48
berbagai bidang kehidupan. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Pemberantasan itu lambat laun menjadi budaya. Oleh karena itu, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.65 Dari beberapa dampak yang ditimbulkan oleh korupsi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan, baik terhadap negara maupun warga negara. Selama tindak pidana korupsi masih terus ada, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur akan sulit tercapai. Hal ini karena sebagian besar keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat dan rakyat banyak, ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang dan segelintir golongan.
65
Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 1
BAB III GAMBARAN SINGKAT LEMBAGA LEGISLATIF KOMISI X DAN PELAKU KORUPSI ANGELINA SOUNDAKH
A. Profil Lembaga Legislatif Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan: (1) DPR mempunyai fungsi: a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 71 berkaitan dengan tugas dan wewenang. Adapun tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut: DPR mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang; c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; d. membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden; e. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
49
50
f.
g.
h. i.
j.
k. l.
m. n. o. p. q.
r. s.
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden; memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undangundang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN; membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang; memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi; memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain; memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD; membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial; memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden; memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
51
t. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang. Ruang lingkup Komisi X meliputi: pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi X adalah sebagai berikut: a. Departemen Pendidikan Nasional b. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata c. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga d. Perpustakaan Nasional
B. Profil Pelaku Korupsi Angelina Sondakh Angelina Patricia Pingkan Sondakh lahir di Australia, pada tanggal 28 Desember 1977. Dia dikenal sebagai Puteri Indonesia 2001 asal Sulawesi Utara. Pada Pemilu 2004, dia berhasil terpilih sebagai Anggota DPR Republik Indonesia dari Partai Demokrat.1 Sejak remaja, Angelina sudah menerima berbagai penghargaan. Sejumlah penghargaan yang dia terima, mulai dari Juara I lomba pidato Bahasa Inggris se-Sulut tahun 1997, Juara I lomba Debat Ilmiah se-Sulut 1998, Noni Sulut (1996), Sertifikat of Merit Achievement in Chemistry dan menjadi Duta Wisata Miss Novotel tahun 1999. Gadis yang sangat fasih berbahasa Inggris dan Jerman, ini lulus dari sekolah berasrama Presbiterian Ladies School Sydney, Australia. Kemudian melanjutkan di Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Jakarta. 1
“Profil Angelina Sondakh”, artikel diakses dari http://profil.merdeka.com/indonesia/a/ angelina-sondakh/, diunduh pada tanggal 7 Januari 2014.
52
Setelah itu, ia pulang ke Manado dan bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Ia anak bungsu dari 5 bersaudara, puteri pasangan Prof. Dr. Ir. Lucky Sondakh,MEc (dosen Universitas Sam Ratulangi, Menado) dan Ir Saul Kartini Dotulong. Ia gadis yang ramah, tenang, cerdas dan tampak dewasa. Tutur katanya halus. Puteri yang hobi membaca ini juga mampu memainkan keyboard dan organ. Melalui Partai Demokrat, Angie mengawali karir politiknya dan pada pemilu 2004, dirinya berhasil masuk menjadi anggota legislatif lewat partai yang memboyong Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI. Bersamaan dengan dirinya, bintang sinetron Adjie Massaid juga berhasil menjadi anggota DPR-RI lewat Partai Demokrat yang sama. Adji, akhirnya menjalani jalinan asmara dengan Angie hingga jenjang pernikahan dan melahirkan seorang putra. Di samping politik, Angie juga pernah menulis sebuah buku. Penulis buku Kecantikan, Bukan Modal Utama Saya di Komisi X DPR-RI semakin membuktikan bahwa perempuan keturunan Menado ini tidak hanya bermodal tampang. Selain itu Angie juga dinobatkan sebagai Duta Orang Utang, Duta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan juga Duta Batik. Hubungan yang dijalin Angie bersama Adjie akhirnya diresmikan dalam ikatan pernikahan. Angie yang telah masuk Islam ini, pada akhir 2008 telah menikah dengan Adjie secara Islami dan pada 29 April 2009 mereka resmi menjadi suami istri di hadapan negara. Penangkapan Wafid Muharam (Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga), Mindo Rosalina Manulang (Direktur Marketing PT Anak Negeri),
53
dan M El Idris (Manajer Marketing PT Duta Graha Indah) oleh KPK turut menyeret namanya bersama Muhammad Nazaruddin yang menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat. Atas kasus tersebut, Partai Demokrat membentuk dua tim untuk menelisik keterlibatan dua kader partainya. Pada September 2011, dia dipanggil KPK dan menjalani pemeriksaan selama sedikitnya 8 jam. Dalam kurun waktu 2003-2010, kekayaan janda mendiang Adjie Massaid ini naik secara drastis. Jika jumlah hartanya dalam LHKPN pada 23 Desember 2003 berjumlah Rp. 618.263.000 (Rp 600 juta) dan US$ 7.500, kemudian, jumlah kekayaannya mencapai Rp 6,15 miliar. Artinya, terjadi kenaikan sekitar 10 kali lipat. Berdasarkan LHKPN per 28 Juli 2010 yang dilansir KPK, dia memiliki kekayaan Rp 6.155.441 dan US$ 9.628. Itu terdiri dari harta bergerak, tak bergerak, batu mulia, surat berharga serta giro dan setara kas. Harta bergerak meliputi tanah seluas 1000 meter persegi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang dibeli setelah tahun 2003. Ia juga memiliki tanah dan bangunan 316 meter persegi dan 1760 meter persegi di Jakarta Timur. Ia juga menjual tanah dan bangunan seluas 144 meter persegi dan 85 meter persegi di Kabupaten Tangerang, Banten. Besaran harta kekayaan tak bergerak pada 23 Desember 2003 hanya Rp 151.663.000. Harta tak bergeraknya melonjak tajam nilainya hingga Juli 2010. Terhitung 21 Juli 2010, harta tak bergerak Angie mencapai Rp 2.825.824.000,-. Sedang harta bergerak meliputi mobil BMW X5, Honda CRV, Kijang Innova, motor BMW, dan alat transportasi lain bermerek Bombardier. Semua harta bergerak yang disebutkan itu baru dimiliki Angie
54
selepas tahun 2003. Sementara harta bergerak yang dimiliki hingga 2003 adalah mobil Hyundai Trajet dan Toyoto Vios. Keduanya sudah dijual selepas 2003. Harta bergerak yang milik Angie juga melonjak tajam. Jika hingga 23 Desember 2003 hanya Rp 377.900.000,-, maka per 21 Juli 2010 menjadi Rp 1.184.000.000,-. Sedangkan batu mulia, barang seni, dan antik yang dimiliki hingga 21 Juli 2010 nilainya mencapai Rp 165.000.000,-. Harta berupa surat berharga mencapai Rp 1.210.000.000. Untuk giro dan setara kas mencapai Rp 770.617.388 dan US$ 9.479 hingga 21 Juli 2010. Besaran ini meningkat tajam dari jumlah giro dan setara kas hingga 23 Desember 2003 yang hanya Rp 50 juta dan US$ 7.500. Menurut pengakuannya, semuanya diperoleh dari warisan mendiang suami yang juga politisi separtai. Sebagian besar orang tentu bertanya-tanya, dengan penghasilan yang terbilang besar, mengapa anggota DPR RI masih melakukan tindak pidana korupsi. Apakah gaji yang diterima masih tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, atau memang ada kebutuhan lain yang tidak bisa dicukupi dengan hanya mengandalkan gaji mereka sebagai wakil rakyat? Pertanyaan ini tentu membutuhkan penelitian dan penelusuran yang lebih mendalam terkait motif yang melatarbelakangi para anggota dewan melakukan tindak pidana korupsi.
BAB IV KOMUNIKASI POLITISI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KORUPSI
A. Pemakaian Istilah-Istilah tertentu dalam percakapan Angelina Sondakh dengan Mindo Rosalina Manulang terkait Kasus Korupsi dana DIPA Kemendiknas Memahami konteks komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satu cara untuk mengetahui komunikasi lebih jauh. Dengan memahami konteks komunikasi, berarati kita telah paham membedakan macam-macam bentuk komunikasi, mulai dari komunikasi diri sendiri (intrapersonal) sampai dengan komunikasi yang secara luas. Dalam hal ini Berdasarkan
bukti-bukti
dalam
putusan
pengadilan
Nomor
54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, semenjak angelina sondakh di angkat sebagai anggota banggar DPR RI, angelina sondakh diajak untuk di kenalkan dengan Mindo rosalina manulang serta beberapa orang lainya dari permai group. Dan menurut keterangan Nazaruddin pertemuan itu di perintahkan oleh kanda Anas Urbaningrum, setelah bertemu beberapa kali Angelina Sondakh melakukan pembicaraan dengan Mindo Rosalina Manulang. 1 Pada bulan Maret 2010, Angelina Sondakh mengadakan pertemuan dengan Mindo Rosalina Manulang di Plaza FX Senayan dan menyanggupi penggiringan anggaran yang diinginkan Permai Group dengan meminta imbalan uang (fee) sebesar 7% dari nilai proyek dan fee tersebut sudah harus diberikan kepada
1
Putusan sidang Jakarta pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, h. 1.
55
56
Angelina Sondakh sebesar 50% pda saat pembahasan dilakukan dan sisanya 50% setelah DIPA turun atau disetujui. Esoknya, Mindo Rosalina Manulang melaporkan kepada Muhammad Nazaruddin selaku pemilik Permai Group dan Nazaruddin memerintahkan Mindo untuk menawar 5% dan uangnya diberikan setelah DIPA turun atau disetujui.2 Beberapa hari kemudian Mindo menemui Angelina Sondakh di kantor DPR RI untuk menawar imbalan (fee) sebesar 5% dan diberikan setelah DIPA turun atau disetujui. Angelina Sondakh menjawab: “gini aja deh bu Rosa, karena ibu diperkenalkan oleh pak Nazar teman dmeokrat dan teman DPR, ya udah disamain aja deh 5%, tetapi kalau ditanya orang berapa persen, bilang 7%” Namun Angelina Sondakh tetap meminta imbalan uang (fee) tersebut sudah harus diberikan terlebih dahulu sebesar 50% pada saat pembahasan anggaran, dengan mengatakan: “tidak bisa bu, karena yang penting itu justru pada saat proses pembahasan agar mereka mempertahankan penuh anggaran yang akan kita giring ini, karena perlu ibu ketahui bahwa pengusaha yang lain di depan 100%, kitam minta 50% ke ibu supaya kita amankan di tingkat pimpinan” Esoknya Mindo Rosalina Manulang menghubungi Muhammad Nazaruddin melaporkan hasil pertemuannya dengan Angelina Sondakh dan setelah Muhammad Nazaruddin menyetujui permintaan Angelina Sondakh tersebut maka Mindo Rosalina Manulang kembali menghubngi Angelina Sondakh melalui telepon:
2
Putusan sidang Jakarta pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, h. 58.
57
“Ok bu, yang tadi malam setuju” Angelina Sondakh menjawab: “Sip” Pada tanggal 19 April 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran suppport (dukungan) kepada Angelina Sondakh dalam rangka pengurusan proyek universitas pada tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi pesan BBM Angelina Sondakh kepada Mino Rosalina Manulang pada tanggal 10 April 2010: “So far yg punya lalu aman, yg baru sdg fight, makanya perlu pelumas”.3 Esoknya, pada tanggal 20 April 2010 Mindo Rosalina Manulang menghubungi Angelina Sondakh melalui BBM menayakan perkembangan rapat pembahasan anggaran di DPR RI sekaligus konfirmasi penyerahan uang tersebut dan Angelina Sondakh mengirim pesan melalui Blackberry Messenger (BBM): “Aman, terima kasih ya itu”. Pada tanggal 5 Mei 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebanyak dua kali, yakni pagi harinya sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar rupiah) dan sorenya sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Pengeluaran uang dari kas Permai Group tersebut untuk pembayaran support 3
Putusan sidang Jakarta pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, h. 73.
58
(dukungan) kepada Angelina Sondakh dalam rangka pengurusan proyek Kemenpora tahun 2010 yang berawal dari pesan yang disampaikan Wafid Muharam melalui Paul Nelwan kepada Mindo Rosa Manulang yang intinya bahwa pihak DPR RI, yaitu Angelina Sondakh yang menjabat Ketua Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (Sepuluh) dan Wayan Koster yang menjawab selaku Wakil Koordinator Pokja Anggaran Komisi X (Sepuluh) meminta uang sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) untuk pengurusan anggaran Wisma Atlet Kemenpora. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Angelina Sondakh melalui BBM: “Sedang sy cari yg bisa memenuhi apple amerika”.4 Padal 19 Juni 2010 dikeluarkan uang dari Kas Permai Group sebanyak dua kali, yakni masing-masing sebesar US$ 100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) sehingga totalnya US$ 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk pembiayaan komitmen kepada Angelina Sondakh terkait pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Angelina Sondakh dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan bahwa proyek yang diminta oleh Permai Group adalah total sebesar Rp 600.000.000.000 (enam ratus milyar rupiah), namun Angelina Sondakh mengatakan bahwa bisa mengusahakan maksimal sebesar Rp 400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) karena harus dibagi-bagi dengan yang lainnya dan untuk itu Angelina Sondakh meminta Mindo Rosalina
4
Putusan sidang Jakarta pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, h. 74.
59
Manulang harus segera menyiapkan uang sebagai imbalan (fee) pengurusan anggaran karena Angelina Sondakh beralasan apabila tidak ada uang imbalan (fee) maka proyeknya dianggap tidak bertuan dan tidak semangat dalam pembahasannya. Sebelum dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubngi Angelina Sondakh melalui BBM:: “Nanti ibu ditel sama org kita ya?” “Tp apel washington ya bu” “1 kilo dulu ya bu. Krn stock ku habis. Diusahakan sebelum selesai istirahat sdh ada”.5
Pesan itu dibalas oleh Angelina Sondakh dengan mengatakan: “Ok...brp kilo?” “Oke deh, tapi jangan lupa kekurangannya apel malang aja ya?” “nanti dengan Jerry ya” Selanjutnya Mindo Rosalina Manulang meminta agar Jefri, yakni kurir penerima uang sebagaimana permintaan Angelina Sondakh, untuk datang ke restoran Paparon’s Pizza Warung Buncit, Jakarta Selatan yang letaknya di seberang kantor Permai Group sebagaimana pesan BBM Angelina Sondakh: “Bisa ke paparons warung buncit jefrynya? Orang saya akan ke sana”
5
Putusan sidang Jakarta pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, h. 75.
60
Kemudian uang diantarkan oleh kurir Permai Group bernama Arif ke restoran Paparon’s Pizza untuk diserahkan ke Jefri. Pada tanggal 2 September 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebesar US$ 150.000 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Angelina Sondakh terkait pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Angelina Sondakh dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan pengurusan anggaran proyek Kemendiknas yang sedang dibahas untuk tahun anggaran 2011 yang melibatkan Wayan Koster selaku Anggota Badan Anggaran dari fraksi PDIP, sehingga Mindo Rosalina Manulang meminta supaya Angelina Sondakh menyarankan kepada Mindo Rosalina Manulang agar bagian Wayan Koster segera diberikan saja sebagaimana pesan BBM Angelina Sondakh kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 1 September 2010 Angelina Sondakh mengirim pesan BBM ke Mindo Rosalina Manulang: “Bener...kasih aja dulu ke bali krn banyak yg mau dia selesaikan, dan kan urusannya sama big boss”. Pada tanggal 14 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Group sebanyak dua kali, yaitu sebesar Rp US$ 300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan US$ 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Pengeluaran uang ini diperuntukkan untuk support (dukungan) kepada Angelina Sondakh dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 yang sebelumnya diawali eprtemuan antara Angelina Sondakh dan Mindo Rosalina Manulang di Apartemen Bellezza sekitar awal bulan Oktober 2010, yang intinya Angelina Sondakh mengingatkan Mindo Rosalina Manulang
61
akan komitmen pemberian imbalan uang (fee) dalam pengurusan anggaran Kemendiknas tahun anggaran 2010 serta permintaan bagian fee untuk Wayan Koster. Sebelum dilakukan penyerahan, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Angelina Sondakh melalui pesan BBM pada tanggal 13 Oktober 2010 Mindo Rosalina Manulang mengirim pesan: “Yg sy kasih punya bali dulu ya bu:). Punya ibu belakangan tp pasti. Saya sdg ngumpulin apel washingtonnya”.6 “Nmr hp orang ib tld dikasih ya” Dibalas oleh Angelina Sondakh: Alex 087875372358. Tolong hub pak alex, hari ini ya” Namun karena uang yang tersedia saat itu adalah bentuk rupiah, maka uang tersebut harus ditukarkan ke Money Changer dalam bentuk dolar Amerika Serikat sehingga uang tidak jadi diserahkan hari itu, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2010 Angelina Sondakh kembali menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan BBM: “Bu, orgnya ibu belum hub alex hari ini?”.7 Dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang: “Sedang dimoney changer bu :)” Lalu Angelina Sondakh menegaskan kembali: Ok2, yg di lantai 6 kemarin belum pas hitungannya” Dijawab oleh Mindo Rosalina Manulang: “Ini sdg digenapi saya juga baru cek dan kurang. Segera terdeliver” 6 7
Putusan sidang Jakarta pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, h. 76. Putusan sidang Jakarta pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, h. 76.
62
Dijawab oleh Angelina Sondakh: “Sip.” Pada tanggal 17 Oktober 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grp sebesar US$ 400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Angelina Sondakh dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas. Selanjutnya uang tersebut dibungkus kertas kado dan diantarkan oleh Dewi Utari (staf bagian keuangan Permai Grup) ditemani 2 (dua) orang security Permai Grup ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana permintaan Angelina Sondakh. Setelah sampai di ruangan tersebut lalu Dewi Utari memberikan uang tersebut kepada seorang staf Wayan Koster yang berada di ruangan seraya mengatakan: “Mas ini ada titipan dari Bu Rosa” Yang kemudian diterima oleh staf dari Wayan Koster tersebut Pada tanggal 26 Oktober dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US$ 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Angelina Sondakh dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi BBM antara Angelina Sondakh dengan Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 26 Oktober 2010, di mana Angelina Sondakh mengatakan: “Ini byk perubahan krn tdk tepat waktu” Kemudian dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang: “Please dong bu. Jgn dirubah :( Besok lunas sisanya”
63
Pada tanggal 3 November 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar US$ 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk support (dukungan) kepada Angelina Sondakh dan Wayan Koster terkait proyek universitas tahun 2011 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Mindo Rosalina Manulang, Angelina Sondakh dan Wayan Koster di ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2010. Kemudian pada tanggal 4 November 2010, Angelina Sondakh menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan BBM yang mengatakan: “Yg kemarin sudah, tinggal selisihnya” Kemudian dibalas Mindo Rosalina Manulang: “Ya, kita konfersi ke rupiah ya bu :)” pada tanggal 22 November 2010 dikeluarkan uang dari kas Permai Grup sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk Angelina Sondakh terkait proyek universitas tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Angelina Sondakh dengan Mindo Rosalina Manulang yang intinya meminta Mindo Rosalina Manulang memberikan sumbangan terhadap korban letusan gunung Merapi, Jawa Tengah, karena Angelina Sondakh berasal dari daerah pemilihan tersebut, sebagaimana pesan BBM tanggal 12 November 2010, dengan mengatakan: “Nanti listnya hari senin saya kasih, krn saya ke magelang siang ini, bantu dong bu rosa untuk korban merapi”
64
“Iya, bantu susu kek, atau cash aja nanti saya belanjakan di sana. Ibu bantu 10 juta aja, saya talangin dulu” Kemudian pesan tersebut dibalas oleh Mindo Rosalina Manulang: “Ok siap” Angelina Sondakh kemudian memberikan nomor rekening stafnya yakni M. Lindina Wulandari di Bank Mandiri melalui pesan BBM tanggal 15 November 2010 kepada Mindo Rosalina Manulang: “Bu, ini no rek utk sumbangan merapi 136 00 610859 8, an. M. Lindina wulandari” “Mandiri” Selanjutnya uang tersebut dikirim oleh kurir Permai Grup yang bernama Harsono melalui transfer bank ke rekening an. M. Lindina Wulandari tersebut. Selain percakapan antara Angelina Sondakh dan Mindo Rosalina Manulang, terdapat penyebutan yang menarik untuk dicermati lebih jauh. Penyebutan ini berasal Yulianis, yang sering menyebut Angelina Sondkah dengan sebutan “artis”, yang berasal dari Partai Demokrat. Berikutnya adalah percakapan dari perspektif Mindo Rosalina Manulang, saksi terhadap terdakwa Angelina Sondakh. Angelina Sondakh diperkenalkan oleh Muhammad Nazaruddin sebagai teman sesama anggota DPR dan sesama Partai Demokrat. Dalam perkenalan tersebut Muhammad Nazaruddin menyampaikan kepada Angelina Sondakh: “Bu Rosa ini yang akan berkomunikasi dengan ibu”
65
Yang dimaksud dengan komunikasi di sini adalah “tentang proyek”. Mindo Rosalina Manulang suatu waktu bertanya kepada Angelina Sondakh apakah ada anggaran yang akan dibahas untuk di Kemendiknas Tahun Anggaran 2010 dan mendapat jawaban: “akan ada pembahasan akan tetapi harus sudah ada pengajuan ke Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kalau belum ada pengajuan dari Biro Perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, maka tidak bisa dilakukan pembahasan di DPR RI” Setelah mendapat data universitas yang mengajukan usulan, Mindo Rosalina Manulang kemudian menghubungi Angelina Sondakh dan memberikan informasi bahwa sudah ada beberapa usulan dari universitasuniversitas.8 Menanggapi hal tersebut Angelina Sondakh berkata kepada saksi: “Ya, sudah kita lihat saja pada saat rapat apakah usulan yang dimaksud masuk tidak di dalam daftar pembahasan” Mindo
Rosalina
Manulang
pernah
mendapat
petunjuk
dari
Muhammad Nazaruddin terkait fee proyek yang pada intinya mengatakan:
8
Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam putusan pengadilan, universitas yang disetujui dengan total anggaran Rp 610.000.000.000 (enam ratus sepuluh milyar) adalah: 1. Universitas Sumatera Utara: Rp 30 milyar; 2. Universitas Negeri Malang: Rp 40 milyar; 3. Universitas Brawijaya: Rp 30 milyar; 4. Universitas Udayana: Rp 30 milyar; 5. Universitas Negeri Jambi: Rp 30 milyar; 6. Universitas Negeri Jakarta: Rp 45 milyar; 7. ITS Surabaya Robotika: Rp 40 milyar, Forensik Rp 15 milyar; 8. Universitas Sudirman: Rp 30 milyar; 9. Universitas Sriwijaya: Rp 75 milyar; 10. Universitas Tadulako: Rp 30 milyar; 11. Universitas Cendana: Rp 20 milyar; 12. Universitas Pattimura: Rp 35 milyar; 13. Universitas Papua: Rp 30 milyar; 14. Universitas 11 Maret: Rp 40 milyar; 15. Universitas Tirtayasa: Rp 50 milyar; 16. IPB Bogor: Rp 40 milyar.
66
“Ros, sampaikan pada ibu itu (Angelina Sondakh) fee-nya seperti biasa, maksudnya samakan saja dengan Pak Nazar”.9 Mindo Rosalina Manulang menerangkan mengukur persentase fee itu berdasarkan list/dokumen yang sudah diberikan pada Angelina Sondakh, sebagai bahan acuan nilai anggaran yang “digiring”. Selanjutnya Angelina Sondakh menyanggupi “penggiringan” dana anggaran dengan imbalan 5% sebagaimana telah disepakati, dengan alasan: “ya, tidak apa-apa 5% pak Nazar ini” Pada tanggal 16 Aperil 2010 ada komunikasi antara Mindo Rosalina Manulang dan Angelina Sondakh via BBM (pukul 20:18:42) yang berbunyi: “Kapan bisa bu?” “Besok Ya bu pasti td ga sempat nukar “Ok” Lalu pada tanggal 2 Mei 2012 Mindo Rosalina Manulang dan Angelina Sondakh bertemu, membicarakan tentang fee/dana support terdakwa meminta langsung pada saat pertemuan. Sebelum pertemuan, terjadi komunikasi sebagai berikut: “Stress banget aku, berantemnya dasyat soalnya” “Oke sy meluncur skrg” “Bu dmn? Sy di grand lucky” “Ok, saksi bayar dan kita ketemu di foudcourtnya” Terkait kunjungan Angelina Sondakh ke pondok bambu pada saat Mindo Rosalina Manulang menjadi terdakwa dalam perkara lain, ada perbincangan dengan Angelina Sondakh: 9
Putusan sidang Jakarta pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, h. .77.
67
“aduh saksi lagi stres banget ni mbak seolah-olah ini semua saksi, tolonglah mbak bantu saksi, mudah-mudahan setelah mbak bebas kita cari kerjaan yang bener saja, tapi tolong ya mbak bantu saksi” Lalu Mindo Rosalina Manulang menjawab: “gimana mbak cara saksi membantu HP saksi semua disita dan bukti percakapan semua ada disitu”.10 Lalu Angelina Sondakh mengatakan: “ini saksi juga bau dari rumah mas Anas, saksi nggak mau dikorbankan sendiri” Mindo Rosalina Manulang mengatakan: “tapi mbak diamankan kan?” Angelina Sondakh menjawab: “iya kalau tidak nanti saksi bisa marah besar, senayan bisa saksi bikin tsunami lebih dahsyat dari Nasar” Mindo Rosalina Manulang mengatakan: “saksi si siap menanggung ini, taip kalau disuruh bantu mbak saksi tidak tahu cara bantunya, karena kan bukan Cuma saksi yang dipanggil tetapi orang kantor juga banyak” Angelina Sondakh mengatakan: “ya paling tidak mbak rosa bantu saksi kita sama-sama sebagai seorang ibu”’
10
Putusan sidang Jakarta pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, h. 78.
68
B. Motif Pemakaian Istilah Pemakaian istilah-istilah dalam pembicaraan terkait dengan kasus korupsi yang di lakukan Angelina sondakh memiliki beberapa motif di antaranya sebagaimana keterangan beberapa saksi : a.
Keterangan saksi yulianis Menurut keterangan saksi mengatakan bahwa “Permai Group” bukan merupakan perusahaan ijin lega akan tetapi hanya penyebutan untuk mempermudah saja terhadap perusahaan-perusahaan yang di kendalikan nazaruddin, selain itu bahwa keterkaitan antara Permai Group dengan terdakwa yang saksi ketahui berdasarkan catatan keuangan terdapat pengajuan usulan terkait “support” untuk terdakwa dan pengertian “support” di dalam bahasa Permai Group adalah berkaitan dengan “penggiringan suatu proyek” yaitu terkait dengan tender-tender yang sudah di tentukan oleh panitia proyek atau PPK kemudian bisa di kerjakan oleh Permai Group dengan melakukan koordinasi. Dalam managemen Permai Group mengenal juga “Brangkas X” di mana Brangkas X merupakan sumber uang yang diberikan kepada terdakwa berasal dari uang operasional Permai Group.11
b.
Keterangan saksi mindo Rosalina manulang Dalam BAP menerangkan Bahwa istilah semangka merupakan uang support untuk menggiring proyek dan “apel malang” digunakan untuk menyebut rupiah, “apel washingthon” penyebutan untuk dollar
11
Putusan sidang Jakarta pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, h. 77.
69
US, penggunaan istilah tersebut untuk menyamarkan makna sebenarnya dan telah disepakati oleh saksi dan terdakwa dalam melakukan komunikasi. Bahwa maksud “giring-menggiring” di DPR adalah bertujuan agarang - anggaran yang tadinya baru berupa usulan dapat diusahakan “goal” dan cair dalam DIPA, dalam hal komunikasi mindo Rosalina manulang menggunakan Hand Phone “Horor” yang di maksud Hp Horor adalah Hp khusus di gunakan untuk orang-orang tertentu saja (hanya bisa di hubungi oleh Sdr Yulianis, Sdr Neneng, Sdr Nazar, Sdr Clara Maureen) dalam kasus ini mindo Rosalina manulang juga menyebut terdakwa Angelina sondakh dengan sebutan “Artis”. Dalam perkenalan Rosa dengan terdakwa mendapatkan arahan dari Nazaruddin bahwa Bu rosa ini yang akan “berkomunikasi” dengan terdakwa dan yang di maksud dengan “komunikasi” di sini adalah “tentang Proyek” dalam komunikasi wafid muharam dengan saksi mindo Rosalina manulang bahwa penganggaran wisma atlit sudah “Clean and Clear” dalam hal ini maksud dari clean and clear adalah “DPR sudah menyetujui usulan APBN-P TA 2010 dan tidak ada masalah. Selain itu di gunakan juga nama-nama palsu yang sekiranya untuk melancarkan transaksinya seperti “ketua besar” yang menurut keterangan saksi menunjuk kepada saudara Anas Urbaningrum sementara “Boss Besar” merujuk kepada Nazaruddin serta “Bali” menunjuk kepada I wayan koster serta nama kurir dengan nama Alex dan Jefry tidak ada yang
70
mengenalnya, dalam percakapan istilah “kuning” itu mengarah kepada parta “Golkar”.12 c. Keterangan Harris Iskandar Bahwa saksi bertukar dengan nomor PIN dengan Angelina sondakh ada dua yaitu PIN 20E342D9 dan 290106FF. saksi kadang-kadang berkomunikasi
dengan
Angelina sondakh
dengan menggunakan
Blackberry yang isinya kadang masalah pekerjaan dan kadang urusan bercanda saja. Saksi menerangkan juga bahwa kadang dalam RDP ada banyak proposal yang “keluar dari kantong” maksudnya adalah “Muncul tiba-tiba” dari anggota DPR RI Komisi X. menurut keterangan saksi bahwa seharusnya pembangunan yang dimiliki oleh Negara ini adalah “Bottom-up” maksudnya adalah “dari bawah ke atas” setelah ada musrembang dulu, jadi tidak asal “nyelonong” ke DPR dan tidak di ajukan oleh dikti dan menyalahi prosedur. Menurut keterangan saksi selanjutnya dia membenarkan pernah di ajak sekitar tanggal 17 Maret 2010 di undang makan siang oleh Angelina sondakh meminta saksi “untuk memperhatikan usulan dari beberapa Perguruan Tinggi” istilahnya menurut saksi “titipan untuk diperhatikan” . Keterangan saksi dalam berkomunikasi dengan Mindo Rosalina manulang membenarkan pernah mendapatkan perintah dengan bahasa
12
Putusan sidang Jakarta pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, h. 97.
71
“Intip-intip Poltek” dengan maksud adalah “APBNP kegiatan Rumah sakit Pendidikan.13 d. Keterangan Gerhana sianipar Saksi merupakan pekerja dari PT> Ersatek Teknologi Utama sebuah perusahaan konsorsium dari Gedung Tower Permai, saksi menerangkan mengenal Ardiansyah.
kurir-kurir Menurut
mindo
Rosalina
keteranganya
manulang, Lutfi
seperti
Ardiansya
Lutfi pernah
mendatanginya dan mengatakan “Bu, paketnya mau di kasih ke ibu, di masukkan ke mobil atau kemana” dan Lutfi mengatakan lagi dengan mendekatkan mobilnya dan berkata “ini ada support mau di masukkan ke mobil atau gimana” dan gerhana sianipar menjawab karena Faham maksud dari “Paket” atau “Support” adalah uang untuk mnggolkan proyek dan saksi merasa itu salah kirim, kemudian saksi kirim pesan “uang untuk siapa dan kenapa di kirim kesaya” dan kemudian di jawab oleh mindo Rosalina manulang “kok di antar ke kamu sih, ya sudah lutfi saya telfon” dan kemudian di suruhlah lutfi pergi karena saksi tidak tau uang itu untuk siapa.14 Saksi juga membenarkan bahwa maksud BAP No 31 bahwa mengenai konten BBM tanggal 19 Nopember dari PIN BB 256FF48D kepada PIN BB 220B3F22 “Uang yang merapi ya, Punya Artis, Bu ini nomer rekening sumbangan merapi 1360… atas nama M. Lindina
13 14
Putusan sidang Jakarta pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, h. 135. Putusan sidang Jakarta pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, h. 133.
72
Wulandari Bank Mandiri Pakai uang kasmu dulu” dan yang di maksud “Artis” adalah Angelina sondakh. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR RI Angelina Sondakh serta Permai Group, motif pemakaian istilah-istilah tertentu tersebut dilakukan dalam rangka agar pembicaraan yang ia lakukan tidak dimengerti oleh orang lain. Dengan penggunaan istilahistilah tertentu, diharapkan, jika suatu saat ada pemeriksaan dari pihak berwajib, tidak akan dicurigai. Begitu juga ketika ada orang lain yang tidak tahu-menahu dengan urusan yang sedang dikerjakan, orang tersebut tidak akan mengerti sepenuhnya, Bahkan dalam komunikasi yang di lakukan Anas Urbaningrum dengan Nazaruddin menggunakan Handphon anti sadap menurut keterangan Nazaruddin dalam BAP. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, beliau mengatakan bahwa motif seorang anggota DPR RI menggunakan istilah-istilah tertentu dalam berkomunikasi adalah kemungkinan dalam rangka agar tidak ada orang yang mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Dengan demikian, pembicaraan mereka, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui telepon seluler dan pesan instan, tidak akan dipahami oleh orang lain. Hal ini bisa dianalogikan dengan sandi-sandi yang sering digunakan oleh pihak militer dalam berkomunikasi. Sandi-sandi tersebut biasanya digunakan untuk menyebut suatu operasi, sehingga ketika orang mendengar kata atau istilah tersebut,
73
orang tidak akan mengerti.15 Hanya pihak militer saja yang mengerti. Seperti yang disampaikan kepada penulis: “Saya kira kalau ada anggota dewan yang menggunakan bahasabahasa tertentu dalam berkomunikasi, terutama untuk tujuan yang tidak baik, hal tersebut dilakukan dalam rangka agar apa yang mereka bicarakan tidak diketahui oleh orang lain. Semacam bahasa rahasia atau sandi lah. Ini kan kita kenal misalnya yang sering digunakan oleh militer dalam melakukan suatu operasi atau saat berkomunikasi melalui HT (handy talky). Entah itu kijang, rusa, atau semacamnya. Karena dengan penggunaan bahasa-bahasa tertentu tersebut, maka orang yang tidak paham tentu tidak akan mengerti. Tapi kalau sudah paham, ya bisa berkomunikasi dan menangkap pesan yang ingin disampaikan. Begitu juga dengan anggota dewan, mereka main rahasia-rahasiaan, biar tidak ada yang ngerti dengan urusan yang sedang mereka lakukan.”16 Demikian juga pendapat yang disampaikan oleh Selina Gita, SH. Anggota Komisi X DPR-RI saat di wawancara Menurutnya, motif orang menggunakan bahasa tertentu adalah agar apa yang hendak disampaikan dapat terjaga, tidak diketahui oleh orang banyak. Apalagi sekarang zaman yang sudah sangat canggih, di mana percakapan baik melalui telepon atau pesan singkat, dengan mudah dapat dilacak. Tentu saja kalau ada niat baik,
15
Wawancara pribadi dengan ketua DPR bapak Marzuki Alie Jalan Widya Chandra III, Jakarta pada tanggal 20 maret 2014. 16 Wawancara pribadi dengan ketua DPR bapak Marzuki Alie Jalan Widya Chandra III, Jakarta pada tanggal 20 maret 2014.
74
seseorang tidak akan menggunakan bahasa biasa yang dimengerti oleh orang banyak. Seperti yang disampaikan kepada penulis: “ya
pada
intinya,
mereka
melakukan
komunikasi
dengan
penggunaan simbol-simbol atau istilah tertentu agar tidak diketahui saja. Sekarang ini kan zaman sudah canggih ya, kalau Cuma rekaman telepon atau jejak yang ada di BBM maupun SMS sangat mudah ditelusuri. Makanya saya kira itu tergantung individunya, kalau memang dia tidak ada niat untuk berbuat jahat, kenapa harus pakai istilah-istilah tertentu. Bicara seperti apa adanya saja.”17 Mengenai motif penggunaan istilah tertentu ini, Gungun Heriyanto menganggap bahwa hal tersebut bisa dilihat dari motif orang melakukan tindak pidana korupsi. Empat motif tersebut adalah untuk kepentingan pragmatis, penyesuaian diri, eksternalisasi diri, dan pertahanan diri. seperti yang disampaikan kepada penulis: Saya melihat motifnya itu paling tidak ada empat: satu, motif untuk kepentingan pragmatis orang atau kelompok. Artinya, misalnya untuk kebutuhan pemilu. Karena dibutuhkan dana besar, High Coast deomcracy, secara pragmatis dia kemudian melakukan atau turut berpartisipasi dalam tindakan korup. Contohnya seperti kasus Century, mungkin di situ nanti. Atau kasus Hambalang. Kedua, penyesuaian diri. Ada beberapa anggota DPR yang sebelumnya tidak niat, tapi karena lingkungan di situ sangat kuat perilaku korupsinya, kemudian dia menyesuaian diri dengan 17
Wawancara dengan Selina Gita dilakukan di Jl. Pondok Hijau II No. 2 RT 005 RW 013 Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada tanggal 23 April 2014
75
mainstream. Karena tidak mau dianggap sebagai deviant. Misalnya semua menerima amplop tapi dia tidak menerima, kemudian dianggap menyimpang. Ketiga, motif eksternalisasi diri. Misalnya dia berada di fase yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya dia masyarakat biasa, masuk ke sistem, pola hidup dia berubah. Ini bukan untuk membiayai partai, tapi untuk semacam eksis. Eksis kan butuh dana, dan dana itu kerap kali lahir dari dana-dana rakyat yang dia korup. Ada juga mekanisme pertahanan diri. Dia korup karena sebetulnya semacam dengan tindakan korupsi itu mempertahankan diri. Misalnya sistem di situ memang sudah korup, kemudian dia kalau tidak ikut justru dia menjadi bagian yang dikorbankan. Dia menjadi bagian dari mekanisme pertahnaan diri. Termasuk untuk menutup korupsi lain, dia melakukan tindakan krosup lain. Untuk menutup aparat hukum, dia punya modal dari korupsi lain. Saya melihat seperti itu. Kasus Angelina Sondakh adalah eksternalisasi diri dan penyesuaian diri. Jadi empat motif ya.18
C. Analisis Dari hasil penyajian data pada sub bab sebelumnya, selanjutnya penulis akan melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Analisa dilakukan dengan menggunakan teori-teori dan Struktur Jaringan Komunikasi yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Analisa ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengnai komunikasi yang 18
Wawancara dengan Gungun Heriyanto dilakukan di Kampus UIN Jakarta pada tanggal 5 Juni 2014.
76
dilakukan oleh anggota dewan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, kasus yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh serta peran Angelina Sondakh dalam mengatur kinerja antara Mindo Rosalina Manulang, Alex sebagai Kurir, Serta I Wayan Koster selaku penerima Uang. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa unsurunsur komunikasi terdiri dari sumber, pesan, media, penerima, dan efek (feedback). Haris Iskandar (Kemendi kbud)
I Wayan Koster ( Banggar DPR RI)
Angelina Sondakh
Mindo Rosalina Manulang (Permai Group)
Alex (Kurir)
Berdasarka Gambar di atas dan data yang diperoleh, maka sumber dari komunikasi dalam penelitian ini adalah Angelina Sondakh. Untuk kasus korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh, Angelina Sondakh berperan sebagai sumber komunikasi dan Mindo Rosalina Manulang sebagai pihak penerima pesan, Mindo Rosalina bisa berkomunikasi kepada Angelina
77
Sondakh mengenai dana-dana yang harus di siapkan oleh Permai Group. Tapi tidak bisa berkomunikasi dengan I Wayan Koster untuk membicarakan mengenai kapan dan di mana uang bisa di antar, Angelina berkomunikasi dengan kurir untuk mengantarkan Uang tapi kurir tidak berkomunikasi dengan I Wayan Koster, Hanya mengantar di ruangan ataupun Alex Hanya menerima Uang sesuai Perintah, Haris Iskandar hanya berkomunikasi dengan Angelina Sondakh mengenai Informasi-Informasi yang ada di Kemendikbud. Maka penulis menyimpulkan Bahwa Stuktur Jaringan yang di gunakan oleh Angelina Sondakh masuk dalam Struktur Roda. Temuan lain dalam kasus Angelina Sondakh antara lain pemakaian istilah apel Washington, apel Malang satu kilo, Artis, support, si kuning, ketua besar, boss besar, menggiring, fight dan lain sebagainya Dalam kasus Angelina Sondakh, pembicaraan lebih sering menggunakan bahasa tulisan dengan
menggunakan
perantara
Blackberry
Messenger
(BBM
PIN
20E342D9) sedangkan PIN BB mindo rosalina manulang (256FF48D) Keduanya jarang melakukan komunikasi langsung. Komunikasi yang mereka lakukan sangat sesuai dengan rujukan dengan menguji Teori Bormann menyatakan bahwa Teori Konvergensi Simbolik adalah teori umum (general theory) yang
mengupas tentang fenomena
pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang beimplikasi pada hadirnya makna, motif dan perasaan bersama (Hirokawa dan Poole, 1986; 219). Yakni teori ini berusaha menerangkan bagaimana orang-orang secara kolektif membangun kesadaran simbolik bersama melalui suatu proses pertukaran pesan. Kesadaran simbolik yang terbangun dalam proses tersebut
78
kemudian menyediakan semacam makna, emosi, dan motif untuk bertindak bagi orang-orang atau kumpulan orang yang terlibat didalamnya. Sekumpulan individu ini dapat berasal dari kelompok orang yang telah saling mengenal dan berinteraksi dalam waktu yang relatif lama atau orang-orang yang tidak saling mengenal dan memiliki cara berbeda dalam menafsirkan lambang yang digunakan tapi mereka kemudian saling berkomunikasi sehingga terjadi konvergensi yang pada gilirannya
menciptakan realitas simbolik bersama .
Dengan demikian proses konvergensi dapat muncul bukan hanya dalam kelompok kecil yang relatif saling mengenal, tapi juga dapat terjadi dalam rapat akbar, atau saat seseorang mendengarkan ceramah atau ketika kita menikmati film dan iklan politik ditelevisi. Dalam teori ini, Bormann (1990:106) mengartikan istilah konvergensi (convergence) sebagai suatu cara dimana dunia simbolik pribadi dari dua atau lebih individu menjadi saling bertemu, saling mendekati satu sama lain atau kemudian saling berhimpitan ( the way in which the private symbolic worlds of two or more people begin come together or overlap). Sedangkan istilah simbolik sendiri terkait dengan kecenderungan manusia untuk memberikan penafsiran dan
menanamkan makna
kepada berbagai lambang, tanda,
kejadian yang tengah dialami, atau bahkan tindakan yang dilakukan manusia (Bormann, 1986: 221). Dalam kaitan ini Bormann juga menyatakan bahwa manusia adalah symbol-users dalam
arti bahwa manusia menggunakan
symbol dalam komunikasi secara umum dan dalam storytelling (bercerita). Lewat simbol-simbol inilah manusia saling mempertemukan pikiran mereka.
79
Ketika kelompok berbagi simbol bersama , komunikasi menjadi lebih mudah
dan
efisien.
Disini
Para
ahli
Teori
konvergensi
simbolis
mengasumsikan hadirnya semacam “a meeting of mind’ atau perjumpaan pikiran (Infante.et.al., 1993:130). Ketika pikiran saling bertemu maka orang mulai bergerak kearah penggunaan sistem simbol yang sama dan ini akan meningkatkan saling pengertian diantara orang-orang yang terlibat. Saling pengertian inilah yang kemudian
menjadi dasar terciptanya kesadaran
bersama serta kesamaan pikiran dan perasaan tentang hal-hal yang diperbincangkan. Maka pemakaian istilah apel Washington Yang di maknai seharusnya Buah-Buahan akan tetapi di ubah menjadi Makna Uang Dollar Amerika , apel Malang Yang di ubah menjadi Mata Uang Rupiah, Artis, support, si kuning, ketua besar, boss besar, menggiring, fight dan lain sebagainya Dalam kasus Angelina Sondakh tepat di kaitkan dengan teori Konvergensi Simbolik oleh Bormann. Untuk efek (feedback) yang ditimbulkan dari komunikasi dalam kasus koruspi Angelina Sondakh dengan sengaja menggunakan istilah tertentu agar percakapan mereka tidak dipahami oleh orang lain dan tidak begitu fulgar. Hanya orang-orang yang memiliki hubungan atau kedekatan saja yang bisa memahami makna yang terkandung dalam ungkapan percakapan mereka. Dengan demikian, mereka berharap bahwa apa yang sedang mereka perbincangkan tidak akan diketahui oleh khalayak ramai, yaitu korupsi politik dimana korupsi yang dilakukan oleh sejumlah orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Hal ini menjadikan orang yang tidak memiliki kekuasaan akan sulit untuk melakukan tindak korupsi politik. Dalam korupsi politik
80
terdapat dua jenis: yaitu korupsi yang dilakukan secara langsung dan korupsi melalui kebijakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gungun Heriyanto kepada penulis: “Kalau saya melihat begini, korupsi politik artinya korupsi yang dilakukan oleh sejumlah orang yang punya akses kekuasaan. itu memang jauh lebih berbahaya daripada korupsi yang hanya mengambil uang yang secara langsung. jadi ada dua kategori: pertama, dia menjadi pelaku korupsi langsung pada sejumlah uang. yang kedua korupsi melalui kebijakan. ini juga korupsi, namanya korupsi politik. dia membuat kebijakan yang menguntungkan pihak lain.19 Korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan memang lebih berbahaya, karena mereka tidak hanya melakukan korupsi uang, melainkan sudah melakukan korupsi dalam tataran kebijakan atau regulasi. Modus anggota dewan melakukan korupsi adalah dengan mengharapkan fee (imbalan) dari sejumlah proyek yang memang sudah dipesan oleh seseorang atau kelompok. Hal inilah yang menjadikan wajah DPR RI dari periode sebelumnya tidak banyak berubah atau sama saja. Seperti yang diutarakan oleh Gungun Heriyanto: “Seperti mafia yang bermain di wilayah aturan. Itu yang dominan dilakukan oleh para anggota DPR. Jadi dia tidak langsung menerima uang. Tapi dia memfasilitasi pihak lain misalnya lewat regulasi atau tekanan pada pihak lain supaya kemudian dia mendapatkan fee dari sejumlah proyek yang menguntungkan dia atau kelompoknya. Kalau saya disuruh menilai, wajah anggota DPR periode ini belum berubah dari periode sebelumnya. Artinya, perilaku-perilaku korup yang dilakukan secara berjamaah itu masih menjadi wajah yang kental. Misalnya dalam kasus Hambalang. Kemudian di kasus Al-Qur’an, di banyak kasus kesehatan, termasuk juga di beberapa proyek yang sebetulnya melibatkan politisi lintas partai. Kalau saya bilang, ini yang disebut dengan korupsi yang sudah sampai di tahapan
19
Wawancara dengan Gungun Heriyanto dilakukan di Kampus UIN Jakarta pada tanggal 5 Juni 2014.
81
kleptokrasi. Kleptokrasi itu kan konsepnya Andreski, bahwa satu birokrasi yang dikuasai oleh kaum pencuri.” 20 Lebih lanjut Gungun Heriyanto menyatakan bahwa penggunaan simbol-simbol tertentu, itu merupakan inisial simbolik yang mirip dengan penggunaan kode-kode atau sandi-sandi tertentu untuk menghindari semacam perhatian publik. Seperti yang disampaikan kepada penulis: “Penggunaan simbol, apel malang, apel Washington, pustun. Kalimat atau kata dalam tindakan korupsi itu menjadi sandi, menjadi semacam inisial simbolik bagi makna yang mereka ketahui secara bersama. Menunjukkan suatu pemberian, ini disebut inisial simbolik, menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menjadi inisial bagi dia, bagi yang diajak, kelompok mereka, yang diajak melakukan tindakan korupsi bersama. Ini hal yang biasa sih. Seperti misalnya dia menggunakan kode-kode, tentu awalnya sebetulnya menghindari semacam perhatian publik. Karena dia tahu, suatu saat dia pasti akan disadap. Mungkin harapan dia, inisial-inisial itu bisa mengaburkan paling tidak transaksi di antara mereka. Tapi pasti rekam jejak itu akan bisa diketahui kalau kemudian dia menggunakan inisial-inisial itu dalam satu proses yang kita bisa identifikasi, koheren. Misalnya ketika dia menerima uang, dengan istilah apapun orang pasti akan mengidentikkan dengan transaksi.”21 Lebih lanjut, modus yang digunakan oleh para anggota dewan dalam melakukan tindak pidana korupsi bisa dilihat dari modelnya. Yang umum digunakan adalah model transaksional, siapa mendapat apa, kapan, bagaimana, dan di mana. Seperti yang diutarakan kepada penulis: “Pertama modelnya dulu. Model pelaku korupsi itu banyaknya menggunakan model transaksional, bukan model linear, bukan model sirkuler. Artinya mereka menggunakan komunikasi di antara sesama mereka untuk mendapatkan apa. Jadi prosesnya who get Wat, when, Howe, itu menjadi relevan bagi mereka. Kemudian caranya bagaimana. Sering kali yang tadi itu disebut, menggunakan inisial simbolik. Simbol-simbol tertentu itu menjadi kepentingan tersembunyi masing-masing di antara mereka. Kemudian ketiga, dari 20
Wawancara dengan Gungun Heriyanto dilakukan di Kampus UIN Jakarta pada tanggal 5 Juni 2014. 21 Wawancara dengan Gungun Heriyanto dilakukan di Kampus UIN Jakarta pada tanggal 5 Juni 2014.
82
sudut prosesnya, banyaknya kalau tidak persuasif itu Perbasi. Persuasif itu membujuk, pervasif itu merembet, perlahan-lahan. Duaduanya digunakan, taruhlah pemda, universitas, badan negara atau badan pemerintah yang didanai dari APBN. Kan penetratif mereka, tapi secara halus. Entah itu melalui afiliasi mereka dengan organisasi dia: partai atau misalnya memanfaatkan orang. Memanfaatkan orang yang bisa membujuk. Jadi persuasif dan pervasif. Tujuan mereka untuk mengeruk uang APBN di instansi atau badan itu bisa tercapai. “22
22
Wawancara dengan Gungun Heriyanto dilakukan di Kampus UIN Jakarta pada tanggal 5 Juni 2014.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Memahami konteks komunikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satu dari cara untuk mengetahui komunikasi lebih jauh. Dengan memahami konteks komunikasi, berarti kita telah paham membedakan macam-macam bentuk komunikasi. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi simbolik yang di gunakan oleh Angelina sondakh dalam melakukan tindakan korupsinya di lakukan dengan cara menggunakan bahasa-bahasa atau istilahistilah tertentu dilakukan dalam rangka agar pemakaian istilah tersebut hanya mampu di pahami oleh kelompoknya, dengan bahasa lain pemakaian bahasa simbolik yang di lakukan sengaja untuk di gunakan di kelompoknya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam kasus korupsi yang di gunakan politisi Angelina sondakh yang di gunakan kepada beberapa partnernya adalah Struktur Jaringan Komunikasi dengan Pola Roda yaitu seorang pemimpin yang menjadi fokus perhatian. Ia dapat berhubungan dengan seluruh anggota kelompok, tetapi setiap anggota kelompok hanya dapat berhubungan dengan pemimpinnya. Jadi, pemimpin sebagai komunikator dan anggota kelompok sebagai komunikan yang dapat melakukan feedback pada pemimpinnya namun tidak dapat berinteraksi dengan sesama anggota kelompoknya karena yang menjadi fokus hanya pemimpin tersebut atau komunikatornya yaitu Angelina sondakh.
83
84
B. Saran-saran Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan di antaranya adalah: 1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pola komunikasi dalam melakukan tindak pidana korupsi. Tindak lanjut penelitian bisa dilakukan dengan cara memperdalam dan memperluas tema penelitian. 2. Bagi para politisi muda, hendaknya memegang teguh amanat yang telah diberikan oleh rakyat. Karena anggota dewan, bak tingkat kabupaten/kota, provinsi atau pusat adalah mereka yang memiliki otoritas dan harus memegang teguh etika, regulasi dibandingkan dengan pragmatisme sesaat. 3. Akibat lambatnya serta sulitnya mendapatkan keterangan dari narasumber langsung di lingkungan kerja pelaku serta proses penegakan hukum di Indonesia soal kasus korupsi terkadang mengakibatkan lamanya proses persidangan sehingga saranya adalah sebaiknya di perbanyak petugas penegak hukum dan keberanian para narasumber dalam mendukung pemberantasan korupsi.
DAFTAR PUSTAKA
Alatas, Syed Hussein, Usman, Al-Ghozei, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, Jakarta: LP3ES, 1981. Alwasilah, A. Chaidar, Pokoknya Kualitatif; Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2002), Cet. Ke-1 Arief, Basrief, Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta), Jakarta: PT. Adika Remaja Indonesia: 2006. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005. Blake, Barry J., Secret Language: Codes, Tricks, Spies, Thieves, and Symbols, New York: Oxford University Press, 2010 Budiardjo, Mirriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia,1982, Cet. Ke-7 Canggara, Hafied, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2004. Danil, Elwi, Korupsi: Konsep, tindak Pidana dan Pembahasannya, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2011. Effendy, Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek, Bandung: Rosdakarya, 2001, Cet. Ke-14 -----------------, Dinamika Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002. Hamzah, Andi, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Held, David, Democracy and the Global Order, From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Polity Press, 1995. Kamil, Sukron, Islam & Politik di Indonesia Terkini: Islam dan Negara, Dakwah dan Politik, HMI, Anti-Korupsi, Demokrasi, NII, MMI, dan Perda Syariah, Ciputat PSIA, 2013. Klitgaard, Robert, Membasmi Korupsi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005. Littlejohn, Stephen W., Theories of Human Communication, Belmont: Thomson Learning, 2002.
85
86
Lubis, Mochtar, Bunga Rampai Korupsi, Jakarta: LP3ES, 1976. Moleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999, Cet. Ke-10 Muis, A., Komunikasi Islam, Bandung: Rosda Karya, 2001. -----------, Titian Jalan Demokrasi: Peranan Kebebasan Pers untuk Budaya Komunikasi Politik, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2000 Mulyana, Dedy, Nuansa-nuansa Komunikasi: Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999. Nimmo, Dan, Komunikasi Politik, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000. Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007. Cet. Ke-3 Rahmat, Jalaludin, Psikologi Komunikasi, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1999. Rumanti, Maria Assumpte, Dasar-dasar Public Relation: Teori dan Praktis, Jakarta: Grasindo, 2002, cet. Ke-1 Rush, Michael & Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, terj. Jakarta: Rajawali Press, 2003 Sendjaja, Sasa Djuarsa, dkk, Pengantar Komunikasi, .Jakarta: Universitas Terbuka, 1999 Susanto, Phil Astrid S., Komunikasi dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Bina Cipta, 1974), cet. Ke-1, Jilid 1 Suwadi, Harsono, Peranan Pers dalam Politik di Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993 Suyatno, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005. Vredenberg, J., Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, Terj. Jakarta: Gramedia, 1984. Wittgenstein, Ludwig, Philosophical Investigation, Terj. (Jakarta, Rajawali press, 2009)
87
Wawancara: Wawancara dengan Marzuki Ali, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) periode 2009-2014. Wawancara dilakukan di Rumah Dinas Ketua DPR RI Widya Candra III/10 Jakarta, pada tanggal 19 Maret 2014. Wawancara dengan Selina Gita, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) periode 2009-2014. Wawancara dilakukan Jl. Pondok Hijau II No. 2 RT 005 RW 013 Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada tanggal 23 April 2014 Wawancara dengan Gungun Heriyanto, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta: wawancara dilakukan di Kampus, pada tanggal 5 Juni 2014
Website: "Bahasa Korupsi" Gunakan Komunikasi Konteks Tinggi”, pikiran-rakyat.com, 23 Juli 2013, artikel diakses dari http://www.pikiran-rakyat.com/node/245032, diunduh pada tanggal 26 Juli 2013 “Kode Korupsi Al-Qur’an: Santri, Pengajian, Murtad”, 22 Februari 2013, artikel tersedia di http://www.tempo.co/read/news/2013/02/22/063462896/KodeKorupsi-Al-Quran-Santri-Pengajian-Murtad “Korupsi, Buah Berpolitik dengan Logika Ekonomi”, okezone.com, 23 April 2013, diakses dari http://news.okezone.com/read/2013/04/23/339/796034/redirect, diunduh pada tanggal 28 Juli 2013
DOKUMENTASI WAWANCARA
Gambar (1)
Dokumentasi Peneliti dengan Selina Gita, SE yang dilakukan Di Jl. Pondok Hijau II No. 2 RT 005 RW 013 Pondok Indah, Jakarta Selatan, Pada Tanggal 23 April 2014
Gambar (2)
Wawancara Dilakukan Pada Hari Kamis, 20 Maret 2014 Jalan Widya Chandra III, Jakarta
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Dengan ini menerangkan Bahwa
Nama : Fakultas : Jurusan : Universitas : NIM ' :
:
Didik Setiawan Dakwah dan Komunikasi
Komunikasi penyiaran Islam
UIN Syarief Hidayatullah Jakarta 208051000024
Telah Melalcukan Penelitian dengan Judul "Study Kasus Pola Komunikasi politisi Angelina Sondakh Dolam Perilaku Korupsi di Lembaga Legislarif, Dengan melakukan wawancarakepada Anggota Dewan Legislatif
Nama
:
NomorAnggota
t ltgg
Komisi
: { , Taret,t
Fraksi
Selina
Gita
:
SE
?olrcor^
'/ v /<-
( Selina Gita, SE)
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI Telepon/Fax : (021) 7432728 I 74703580
Jl. Ir. H. JuandaNo.95 Ciputat 15412 Indonesia
Nomor Lampiran Hal
Website: rw.fdkuiniakarta.ac.id, E-mail :
[email protected]
6f/
:
Un.or/F5/PP.o0.e/
:
Izin Penelitian (Skripsi)
Iakarta,l
not+
Februari 2014
Kepada Yth, ''f hno^J,l.,n in'o, --w -------- *- -,
-:
'-Ltttht-r--^goh-er-l;-_-_eri_l di Tempat As
salamu' alaikum Wr. Wb.
Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerangkan bahwa : Nama
Didik Setiawan
Nomor Pokok
20805 1 000024
Semarang, 4 Juni 1986
Tempat/Tanggal Lahir Semester Jurusan Alamat Telp.
XII (Dua Balas) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPD Ciputat. 085697873162
adalah benar mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan melaksanakan penelitian/mencari data dalam rangka penulisan skripsi berjudul Pola Komunikasi Politisi Dalam Prilaku Korupsi di Lembaga Legislatif.
itu, dimohon kiranya
Bapak/Ibu/Sdr. dapat pelaksanaan kegiatan dalam tersebut kami menerima./mengizinkan mahasiswa Sehubungan dengan
dimaksud.
Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami rnengucapkan terima kasih.
l( s s al amu' al ai kum I(r. L'/b
.
Dekan,
rief Subhan, MAt 96601 l0 199303 l'004 Tembusan : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Ka/Sekprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
-r-::: &" TelePon/Fax : (021) 743lrl8 u ': uus":e : dakwah?rdt Website: ww.fdkuinjakarta.ac.id, E-mail
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia
Nomor Lampiran Hal
Un.o1/F5/PP.oo.e/A
I nov
Jakarta,
{ frU*-i zOt+
Izin Penelitian (Skripsi)
Kepada Yth, Bapak Marzuki Alie, S.E, Ph.D ( Ketua DPR RI ) di Tempat As
s
alamu' alaikum W. Wb.
Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerangkan bahwa: Nama
Didik Setiawan
Nomor Pokok
20805 1 000024
Tempat/Tanggal Lahir Semester Jurusan Alamat Telp.
Semarang,4 Juni 1986 XII (Dua Balas) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPD Ciputat. 08s697873r62
UIN adalah benar mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi dalarrt Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan melaksanakan penelitian/mencari data Kortrpsi Prilaku Dalam rangka penulisan skripsi berjudul Pola Komunikasi Politisi di Lembaga Legislatif.
Sehubungan dengan itu, dimohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr' dapat menerima./-.ngirinkan mahasiswa kami tersebut dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih' Ws
salamu' alaikum Wr. Wb. Dekan,
fef Subhan, I\{A 1
9660110199301 1'o[']
Tembusan
L Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Ka/Sekprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI Telepon/Tax : (021)
Jl. Ir. H. JuandaNo. 95 Ciputat 15412 Indonesia
Nomor Lampiran Hal
un.01/F5/PP.00.9/
7
432728 /
7
4703580
Website: ww.fdkuinjakarta,ac.id, E-mail
6l{
nOU
Jakarta,
y' f.U**i2014
Izin Penelitian (Skripsi)
Kepada Yth, Ibu Selina Gita, SE ( Anggota Komisi X DPR RI ) di Tempat Ass
alamu' alaikum Wr. Wb.
Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerangkan bahwa : Nama
Didik Setiawan
Nomor Pokok
20805 1 000024
Tempat/Tanggal Lahir Semester Jurusan Alamat Telp.
Semarang, 4 Juni 1986
XII (Dua Balas) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Ciputat. 085697873162
adalah benar mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan melaksanakan penelitian/mencari data dalam rangka penulisan skripsi berjudul Pola Komunikasi Politisi Dalam Prilaku Korupsi di Lembaga Legislatif.
Sehubungan dengan
itu, dimohon kiranya
Bapak/Ibu/Sdr. dapat menerima./mengizinkan mahasiswa kami tersebut dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih. 14/s s
al amu' al ai kum Wr.'tVb.
Dekan,
Subhan,
MAtl
196601 10 199303 I 004
Tembusan : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Ka/Sekprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
