Pokok‐Pokok Sambutan Kepala BKKBN pada acara Penyerahan DIPA BKKBN Pusat Jakarta, 6 Januari 2010 Assalamu’alaikum Wr.Wb. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Oom Swasti Astu Para Pejabat Eselon I dan II BKKBN Pusat yang kami hormati Para Pengelola Anggaran dan para hadirin yang berbahagia. Pertama‐tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Illahi Robbi, hanya karena ridho dan karunia Nya lah pada hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Penyerahan DIPA BKKBN tahun anggaran 2010. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya menyampaikan Ucapan Selamat Natal kepada yang memperingati dan Selamat Tahun Baru 2010, semoga 1
tahun ini yang merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010 ‐2014 kita tetap dalam kondisi prima dengan semangat yang prima pula untuk bersama‐sama mengarungi lautan perjuangan menyukseskan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kita yakin tantangan ke depan ini sungguh tidak seringan tantangan yang telah kita hadapi di tahun‐tahun yang lalu, oleh karena itu tiada bosan‐bosannya saya mengajak Saudara untuk tidak terlena dengan hasil saat ini. Para hadirin sekalian yang berbahagia, Sebagaimana kita maklumi, tahun 2009 sudah kita lalui dengan baik, karena Perkiraan Permintaan Masyarakat akan KB telah dapat kita raih dengan baik, yang didukung dengan anggaran yang cukup yaitu sebesar 1,07 trilyun rupiah atau sekitar 89,94 % dari anggaran yang disediakan dalam APBN. Dengan anggaran tersebut PPM Peserta KB baru yang dapat dicapai sampai dengan bulan Nopember 2009 sebesar 107% kecuali provinsi DKI Jakarta, DIY, Sumbar, Kalsel dan Kalteng masih sekitar 95%. Meskipun beberapa program dan kegiatan seperti BKB, BKR dan BKL belum dapat kita capai dengan maksimal, namun rata‐ rata sudah diatas 70 persen. Untuk itu kepada seluruh jajaran program KB dari pusat sampai desa saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi‐ tingginya. Di tahun 2009 tersebut, pelaksanaan program KB telah ditandai dengan beberapa peristiwa penting antara lain telah disyahkannya Undang‐Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai pengganti Undang‐Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Meskipun Undang‐Undang Nomor 52 tahun 2009 tersebut tidak sempurna sebagaimana yang kita harapkan, namun harus kita syukuri bahwa landasan keberadaan institusi BKKBN telah dipayungi oleh Undang‐Undang. Untuk itu, tindak lanjut amanat Undang‐Undang tersebut baik berupa Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran Undang‐Undang, pengesahan struktur organisasi BKKBN ke depan maupun penyesuaian Peraturan Pemerintah yang ada agar seiring dengan yang diamanatkan Undang‐Undang harus segera kita rampungkan. 2
Peristiwa penting lain, kita juga telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014, yang di dalamnya telah pula dimasukkan upaya pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana melalui Revitalisasi Program KB, Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. Untuk hal ini, kita juga harus segera menyelesaikan penjabaran RPJM tersebut ke dalam Rencana Strategis Program Kependudukan dan Keluarga berencana tahun 2010 – 2014. Saya minta kepada seluruh jajaran BKKBN di bawah koordinasi eselon I segera menyelesaikan kegiatan‐kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tersebut guna tercapainya TFR 2,1 . Kegiatan tersebut, harus pula mencakup kebutuhan anggaran sesuai dengan pagu yang telah kita terima. Para hadirin yang kami hormati, Pada kurun waktu lima tahun ke depan ini, BKKBN mendapatkan alokasi anggaran sebesar sekitar 9,3 triyun rupiah dan dalam trilateral antara BKKBN, Bappenas dan Departemen Keuangan disetujui untuk diusulkan menjadi 11,3 triyun. Tahun 2010 merupakan tahun transisi dalam Reformasi Penganggaran sehingga satuan kerja yang ada masih sama dengan tahun‐tahun sebelumnya. Namun di tahun 2011 nanti telah diberlakukan Sistim Penganggaran yang baru yang lebih disederhanakan. Pada Lembaga non Kementerian termasuk di dalamnya BKKBN, hanya diperkenankan untuk mengelola satu program teknis yaitu program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang terdiri dari 18 kegiatan strategis didukung dengan program generik yaitu program Peningkatan Pelatihan, Penelitian Pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, program Dukungan Manajemen, Program Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. Di samping itu, pada tahun 2011 juga telah diberlakukan Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) dimana dalam penganggaran tidak terbatas pada satu tahun ke depan, namun harus sudah direncanakan kegiatan dan penganggarannya untuk tiga tahun sekaligus. Perubahan ini harus kita sikapi 3
secara positip, dengan demikian saya minta kepada seluruh eselon II bersama para Kepala BKKBN Provinsi dengan didampingi para eselon I pada saat Rakernas nanti harus sudah dapat merumuskan kegiatan teknis operasional tiga tahun ke depan dengan mengacu pada ke delapan belas kegiatan strategis yang ada dalam RPJM. Rumusan kegiatan tersebut harus pula berorientasi pada pencapaian target tahunan yang telah ditetapkan baik pada RPJM maupun pada Renstra yang telah disiapkan dan disesuaikan pula dengan pagu anggaran tahunan yang telah ditetapkan. Perencanaan kegiatan tersebut harus betul‐betul merupakan kegiatan pilihan yang memberikan dampak langsung terhadap sasaran RPJM. Saudara‐Saudara yang berbahagia, Penyerahan DIPA tahun 2010 ini sengaja saya laksanakan sesegera mungkin setelah penyerahan DIPA oleh Presiden kepada Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan hari Selasa, 5 Januari 2010 di Istana Negara. Hal tersebut agar kita bisa langsung operasional mempersiapkan administrasi keuangan dengan rapih dari pencairan anggaran, pelaksanaannya sampai pada laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk mendukung operasionalisasi program KB. Sebagai pengelola anggaran tanggung jawab Saudara‐Saudara sekalian sangat besar tidak hanya terbatas pada pelaksanaan anggaran saja namun bagaimana anggaran tersebut digunakan secara tepat guna untuk sebesar‐besarnya mendukung keberhasilan program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Guna tertib administrasi pengelolaan keuangan, beberapa hal yang perlu Saudara sekalian perhatikan antara lain adalah: pertama, dalam melaksanakan tugas harus selalu berpedoman pada aturan yang ada, Keppres Nomor 80 tahun 2003 beserta aturan perubahannya harus dikuasai dan ditaati dengan baik, di samping peraturan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Saudara; kedua, memiliki Integritas yang tinggi, prasyarat bagi terlaksananya reformasi birokrasi yang baik antara lain adalah perilaku dengan integritas yang tinggi bagi setiap pengelola dan pelaksana birokrasi. Ciri perilaku dengan integritas tinggi adalah dapat dipercaya, segala tindak yang dilakukan berdasarkan pada pikiran dan kehendak nurani sehingga yang terucap dari mulut akan sama dengan tindakan yang dilakukan, dengan demikian informasi yang dimiliki dan disebarkan 4
juga dapat dipercaya kebenarannya. Ciri lain adalah konsisten dalam menerapkan norma atau aturan yang ada bahkan juga secara kontinyu memiliki kemampuan untuk membangun norma baru yang dapat menunjang pencapaian visi misi organisasi. Yang ketiga, efisien atau tidak boros, perilaku efisien adalah perilaku yang didukung dengan perilaku professional, dimana hasilnya sesuai dengan yang direncanakan baik secara kualitas maupun kuantitas dan sebesar‐besarnya untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Perilaku ini sangat penting bagi kita semua dan saya yakin apabila efisiensi ini benar‐benar diterapkan, maka anggaran yang kita terima meskipun kecil namun tetap dapat mendukung tujuan yang telah kita tetapkan, karena praktek manipulatif seperti menggelembungkan volume barang atau mark up terhadap harga barang tidak akan terjadi, dan pada akhirnya kita akan terselamatkan dari praktek KKN. Ke empat, Untuk proses pengadaan karena telah mulai diumumkan sejak bulan Desember 2009, saya minta untuk segera ditindak lanjuti dan sebagaimana yang telah saya sampaikan beberapa kali agar proses pelelangan dilaksanakan melalui e procuremen. Ini sangat penting untuk dilaksanakan guna mendukung terselenggaranya tata kelola pengadaan yang transparans dan akuntabel. Saya minta agar seluruh pengadaan sudah dapat diselesaikan pada bulan Mei‐Juli 2010, sehingga hasil pengadaan tersebut sudah dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan operasional program Ke lima, Mengingat sampai saat ini revisi Keppres No 80 Tahun 2003 belum disahkan, maka untuk para Pejabat Pembuat Komitmen harus yang bersertifikat, demikian juga untuk para panitia pengadaan barang. Untuk hal ini saya minta kepada seluruh staf BKKBN terutama yang masih muda agar diikutkan dalam setiap penyelenggaraan latihan dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang, baik yang dilaksanakan dilingkungan internal maupun eksternal BKKBN. Saya minta kepada para panitia pengadaan barang untuk bertindak secara professional dan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Saya yakin dengan menjunjung tinggi profesionalitas maka Saudara sekalian akan terbebas dari segala ketebelece yang biasanya mewarnai proses pengadaan . 5
Ke enam, Meskipun target pemerintah untuk Laporan Keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) baru tahun 2011, namun kita harus dapat mencapainya pada tahun 2010 ini lebih awal dari target pemerintah. Beberapa provinsi telah menyelesaikan laporan keuangan dengan baik dan mendapat penghargaan dari Kanwil maupun KPPN setempat seperti Jawa Tengah ada di peringkat tiga, Aceh ada di peringkat satu untuk laporan Barang Milik Negara (BMN), demikian juga untuk Sulawesi Tengah. Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih atas upaya tersebut harapan kami provinsi lain juga dapat menempatkan dirinya pada peringkat yang baik tersebut, dengan demikian akan memberikan kontribusi terhadap cita‐cita kita untuk mencapai laporan keuangan yang WTP. Untuk dapat mencapai WTP di samping pembuatan neraca dalam laporan keuangan yang benar namun juga ditentukan oleh bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti bahwa masalah‐ masalah yang menjadi temuan BPK harus ditiadakan dan menyelesaikan temuan‐ temuan yang telah lalu. Untuk hal tersebut para pengelola anggaran baik Pejabat Pembuat Komitmen maupun para bendahara harus melakukan komunikasi terbuka dengan koordinasi yang baik dengan para pejabat Akuntansi. Di samping itu, pengelolaan BMN dirapikan dengan baik, sertiap transaksi harus diadministrasikan secara rapi, termasuk pemanfaatan BMN harus mendapatkan persetujuan dari menteri keuangan. Ke tujuh, Dalam proses pengelolaan anggaran, meskipun telah diatur dengan segala macam aturan dan prosedur, tetap saja membuka celah yang dapat digunakan untuk melakukan praktek KKN, untuk itu hal yang sangat penting adalah bagaimana membangun Sistim pengawasan dan pengendalian yang handal. Saya harapkan kepada jajaran pengawasan untuk bisa menjadi mitra yang baik bagi para pengelola anggaran. Para auditor harus dapat mengawal pelaksanaan anggaran ini dengan baik, dengan demikian kekurangan atau kesalahan dalam pengelolaan harus dapat terdeteksi secara dini sehingga saat tibanya unsur pengawasan eksternal baik BPKP maupun BPK sudah tidak akan lagi ditemukan kesalahan yang berarti, karena tolok ukur berjalannya fungsi pengawasan antara lain adalah tidak ditemukannya masalah berarti oleh Pengawasan eksternal dan ini harus menjadi KPI Pengawasan. Ciptakan citra 6
yang baik sebagai konsultan bagi pelaksanaan anggaran, untuk itu para auditor harus selalu meningkatkan pengetahuannya dan selalu mengikuti perkembangan baik dalam penetapan harga satuan, pengadaan barang, maupun dalam laporan keuangan, disamping juga harus selalu mengikuti perkembangan program yang terjadi. Ke delapan, saya minta kepada seluruh eselon I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran harus pula melakukan pembinaan dan bimbingan secara berkesinambungan, karena baik buruknya pengelolaan anggaran pada masing‐ masing Satuan Kerja sangat tergantung pada bimbingan Saudara sekalian. Di samping itu berikanlah pengertian kepada para pengelola anggaran dan seluruh jajaran di lingkungan Saudara bahwa anggaran yang ada di lingkungannya bukan semata untuk kepentingan di lingkungannya, di bironya ataupun di masing‐ masing bagiannya namun sebesar‐besarnya untuk kepentingan Program KB. Dengan demikian, apabila ada bidang atau biro lain yang sangat memerlukan dukungan untuk kepentingan yang lebih besar janganlah kita hanya berpangku tangan namun ulurkan tangan untuk bekerja sama sepanjang masih dalam koridor aturan yang berlaku bahkan kalau diperlukan korbankan kegiatan yang kontribusinya kecil dalam pencapaian sasaran. Untuk itu saya minta para Kuasa Pengguna Anggaran segera melakukan konsolidasi untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang ada dalam DIPA dan segera lakukan revisi apabila kegiatan tersebut sudah tidak cocok dengan situasi dan kondisi saat ini. Demikian, pokok‐pokok sambutan saya, Selamat bekerja. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepala BKKBN
ttd
DR.Dr. Sugiri Syarief, MPA
7
