jr:::::::
r:
r
n
--=r-----. Pottttx DANAPARATUR NEGARA
Pokok-pokok Pikiran Pengembangan PolitikDemokratis Sistem Bijah Subijanto*
LandasanPemikiran
bentuk proses (upaya) politik harus mengejawantahP e n g e r t i a n d e m o k r a t i s kan berjalannya otoritas rakyat; dan [3] keluaran dalarn tingkatan yang sangat (hasil-hasil) dari sistem politik harus mewujudkan s e d e r h a r t aa d a l a h p e n r e r i r r - pemenuhan kepentingan (kebuhrhan) rakyat. Mengacu pada pengertian tersebut, maka kadar (kualrtas) tahan di tangan rakyat. Dalam p e n d e k a t a n i n p u t , p r o s e s , pelaksanaandemokrasi sangat tergantung pada tingkat output;r naka makna yang kedekatan antara substansi yang tergarap di dalam terkandung adalah : [1] segala sistem politik dengan tuntlltan, otoritas, dan kepen+;-^^'. *^I--,^r rnasukan-masukan yang harus rrrrB4rr r6y4r. direkmt, diartikulasikan, dan Memahami logika pemikiran yang demikian itu, diagregasikan ke dalam sistem politik merupakan tentu saja ukuran kualitas demokrasi harus dilihat pada tuntutan-tuntutan atau aspirasirakyat; [2] berbagai tatarun input, proses, dan olltput dari sistem politik secarautuh dan simultan. Dalam gambar 1 diilustrasikan bagaimana kaitan antara aspirasi, otoritas, dan * Dr. h'. Bijah Subijanto, MSIE adalah Kepala Biro Politik, kepentingan rakyat dengan input, proses, dan output PertahananKeamanan, dan Hak Asasi Manusia, Bappenas-Analisis dalamtulisanini menggunakan kaidah-kaidakilmu sistem(yangdiadopsi dari suatu sistem politik. Melalui gambar tersebutdadari proses kegiatan manufaktur) dan tidak didasarkanpada kaidahpat ptrla dibayangkan bagaimana kualitas demokrasi kaidahilmu politik (karenaberadadi luarjangkauanpengetahuan). Kalau dari suatu sistem politik terpetakan dalam hubr-rngan mungkin ada keterlibatani)nru polrtik di dalamnya tentu saja hanya yang jelas dalam bentuk keterhimpitan antaraaspirasi, yang penggunaan sebatas istilah-istilah sernpatdiketahuinya. Sudah barang tentu telah disadali secarajujul bahwa prosesanalisismaupun otoritas dan kepentingan rakyat dengan input, proses, konklusi hasil analisisbisa sajaLidaksesuaidengankaidah-kaidahilnru dan output sistem politik. Bila inpr,rt politik mengpolitil<.Sebagaisalah satu simpatisanuntuk rnerrperhatikannlasalahakomodasikan secara maksimal berbagai aspirasi masalahpolitik berharapnrudah-mudahandapat membelikan gambalan sisi lain yang dapat menladi pertirnbangan bagi yang benar-benar rakyat, proses politik merupakan cerminan dari berprofesibidangilmu politik. impiementasi otoritas rakyat, dan output politik meL Dalamkegiatannranulaktulrryrlbiasanya berupabahanbaku, menuhi kepentingan rakyat, maka dapat dikatakan plosesmerupal
P E R E N C A N A A NP E M B A N G U N A N , N o . 1 9 , M a r e t / A p r i l2 0 0 0
JJ
Polrrrr DANAPARATUR NEGARA .::: GAMBAR1: PETADEMOKRASI DALAMSISTEMPOLITIK RAKYAT
OTORITAS
AS
l:}
<-'----.'-> PROSES
INPUT REKRUTASI, ARTIKULASI, AGREGASI ASPIRASI RAKYAT
. PEMBUATAN KEBIJAKANPOLITIK .
IMPLEMENTASI KEBIJAKANPOLITIK
. PENGAWASANTERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKANPOLITIK
{>
NGAN
OUTPUT PEMENUHAN KEPENTINGAN/ KEBUTUHAN RAKYAT
TUNTUTAN (DUKUNGANI PENOLAKAN) TERHADAPSISTEM POLITIK Bila aspirasi yang berkembang dalam masyarakat disimbolkan dengan am, aspirasi yang terserap dan terakomodasikandi dalam sistem politik disimbolkan dengan as, otoritas rakyat yang sesungguhnya diberi simbol om, otoritas rakyat yang terimplementasi dalarr pembuatan kebijakan poiitik dan implementasi kebijakan politik disimbolkan dengan as, kepentingan rakyat yang merupakan cerminan dari kebutuhanrakyat banyak disimbolkan dengan km, dan output politik yang merupakan perwujudan dari pemenuhan kebutulran rakyat disirnbolkan dengan ks ; maka kualitas demokrasi dalam sistem politik (Ko) n dapat dinyatakan dalam hubungan matematik sebagaiberikut:
ro:
[[a,
-a-J* [o,-o*,1 + [k,-k*J+ [a,-a.lx
[o.-o*]x[k.-k-fl m,.s..l
.................. 11]
Penjelasan modelpenjumlahandanperkaliandan pemahamannya,didasarkanpada suatu logika pemikiran yang akandisampaikar,padauraianberikut. 1. Padasuatukasustefientubisa sajaterjadibahwa pada tataraninput kadar pelaksanaandemokrasi sudahsangatbaik,2namun dalam tataranproses2. Kualitas demokrasi dalam tataraninput antara lain yang cukup penting adalahtercerminpadapelaksanaanPemilu yang langsung,umum,
34
proses pembuatan kebijakan politik tidak mencerminkan implementasi otoritas rakyat. Hal ini bisa terjadi pada sistem politik yang menganut metoda perwakilan, khususnya yang memberikan kemungkinan bagi wakil-wakil rakyat untr"rktidak memiliki ikatan atan tuntutan pertanggungjawaban yang kuat dan efektif dengan rakyat pemilihnya. 2. Di sisi lain, bisa saja terjadi kadar demokrasi sudah demikian kental dalam proses-prosespolitik, namun pada tataran keluarannya justru tidak menjawab ataurtidak memenuhi kepentingan rakyat. Tataran keluaran ini br"rkanhanya mencakup substansi kebijakan politiknya saja tetapi juga meliputi implementasi kebrjakan politiknya. Wilayah yang paling rentan teqangkit penyakit ini pada irnplementasi kebijakan politik terutama adalah pada birokrasi pemerintahandan birokrasi kenegaraan. 3. Keadaan kurang demokratis pada tataran input sangat dominan peranannya dalam menghambat proses demokratisasi pada tataran'proses dan bebas, rahasia sertajujur dan adil (luber sertajurdil). Di satu sisi, penyelenggaraandan hasiliasil Pemilu yang luber sertajr.rdil merupakan langkah awal yang sangatmendasardari suatu etapekegiatanpolitik, namun di sisi lain hal itu belum menjamin tetwujudkan kedaulatanmkyat padapr oses-prosespolitik tahapanberikutnya.
P E R E N C A N A A NP E M B A N G U N A N . N o . 1 9 , M a r e t / A p r i l2 0 0 0
'.
4.
PoLtlK DANAPARATUR NEGARA-=
output. Demikian juga halnya keadaan kurang demokratis dalam proses proses pembuatan kebijakan politik dan implementasinya sangat dominan kontribusinya dalam menciptakan terwujudnya keluaran sistem politik yang kurang demokratis. Dan demikian pula akan terjadi dalam arah yang berlawanan untuk hal yang sebaliknya. Karena ukuran kualitas demokrasi yang diharapkan adalah tidak adanya perbedaan antara aspirasi, otoritas, dan kepentingan rakyat dengan substansi dan impiementasi di dalam tataran input, proses, dan or:tput sistem politik ; maka nilai tertinggi dicapai pada saat Ko:0. Namun bisa saja didapatkan suatu kenyataan dimana yang terjadi didalam sistem politik justru lebih besar dari yang dikehendaki rakyal, sehingga meskipun besaran nilai Ko:O sudah cukup memadai namun nilai Kot0 biru diartikan sebagai kondisi yang lebih disukai atau lebih berkualitas.
Pokok-pokokRestorasi Pendekatanyang bisa dilakukan untuk mencegah melebamya kesenjangan antara realita politik (pada
tatarun input, proses, output) dengan aspirasi, otoritas, dan kepentingan rakyat adalah menciptakan mekanisme "check and balance" yang efektifpada ketiga tataran tersebut. Untuk dapat mewujudkan berjalannlza mekanisme tersebut secara efektif dipersyaratkan adanva oerimbansan oower (kekuasaan.kekuatau) )zang setara baik secara horisontal maupun secara vertikal. Kesetaraan secara horisontal adalah antara individu dengan individr"r, antara kelompok dengan kelompok, dan antara lernbaga dengan lembaga. Kesetaraan secara vertikal adalah kesetaraan antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan institusi, institusi dengan pemerintah, dan setemsnya; s e b a g a i m a n ad i i l u s t r a s i k a n s e c a r a d i a g r a m p a d a gambar 2. Meskipun dalam lingkup nasional telah teladi kesetaraanotoritas dan kebebasan,namun bila belum ada kesetaraandalam hubungan dengannegara lain (yang lebih kuat), maka demokrasi akan sangat sulit untuk diwujudkan secaranyata. Di samping kesetaraan atau kesederajatan tersebut, masalah mendasar lainnya yang akan menjadi tiang penyang:sademokrasi dan sekaiigus menjaga keterhimpitan antara realita politik dengar-raspirasi.
GAMBAR 2: KESETARAANHORISONTALDAN VERTIKAL INDIVIDU
INDIVIDU
INDIVIDU
KELOMPOK
INSTITUSI
INSTITUSI
PEMERINTAH
NEGARA
MASYARAKAT
2000 PEMBANGUNAN, No. 19, MareVApril PERENCANAAN
INTERNASIONAL
rurcnnA Polrlx DANAPARATUR GAMBAR3: HUBUNGANTIMBAL BALIKANTARA KESETARAANDAN KEBEBASAN DALAM SISTEMPOLITIKYANG DEMOKRATIS
otoritas. dan kepentingan rakyat adalah jaminan kebebasandalam kerangkarTrelindungisegenapbangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memalukan Limum, serta mencerdaskankehidLrpan kesejal-rteraan bangsa. Perpaduan antara kesetaraandan kebebasan tersebutakan menjamin berjaiannya kontrol sosial dan kontrol politik secaraefektif dan efisien. Kontrol sosial berasal dari masyarakat secaraluas, sedangkankontrol politik berasal dari institusi politik baik pada tingkat sub-struktur, infia-struktur, mattpun suprastruktur. Kebabasanjuga menyangkut kebebasandari tekanan luar negeri terntanta dari negara-negara yang lebih kuat, karena kalau tekar-randari luar rnasih mewamai kehidupan suatu bangsa uiscaya sebagian aspirasi, otoritas, dan kepentingan rakyat banyak akan terkorbankan. Hubungan timbal balik antara kesetaraan dengan kebebasandalam sistem politik yang bersifat demokratis adalah sebagaimanadiilustrasikan secara visual dengangambar 3 berikut. Restorasi Pancasila sebagai dasar negara. Bila paradigma nasional tetap menjadi acuan dasar dalam kehidupan bennasyarakat,berbangsa,dan bernegara, maka tata urutan perundangan yang berlaku adalah Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagailandasankonstitusional. Pancasila rnenjadi kesepakatan dasar bagi pembentukan negara
36
republik Indonesia, tercanturn pada aiinea keempat PembukaanUUD 1945 yaitu " . .....Mnku disusurtltth kemerdekaun kebangsann Indonesiu ke clctlamsuttttt n egar (r r epubI ik I n d on esi cty ctng b er kedtnrIttta n r ttlq,at dengan berdasctrkan kepada ......., kerakv(rtan yang dipimpin oleh ltikmah kebijaksttnaan dalum perlt7LtSebagai suatu kesesyawaratan/ perwakilan pakatan dasar bagi terbentuknya dan penyelenggaraan negara,maka tidak ada satu halpun yang periu dipermasalahkan, karena merupakan rangkaian dan kristalisasi nilai-nilai luhur dari budaya bangsaIndonesia. Untuk memberikanjustifilcasibahwa Pancasilasebagar dasar negara tetap relevan dilakukan verifrkasi mengg u n a k a n k r i t e r i a k e s e t a r a a nd a n k e b e b a s a np a d a masing-masingsilanya. Restorasi struktur politik. Dalam bahasanyang bersifat umLrm struktur politik secara vertikal dapat dikelompokkan merladi tiga bagian yaitu suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur. Pada setiap kelompok tersebut secara horisontal terdiri atas beberapa komponen yang mengambil bagian dalam memainkan fungsi dan perannya masing-masing. Kebebasan dan kesetaraan dalam konteks struktur politik pada hakekatnya hams dicemrinkan pada tingkat kemandirian masing-masing stnrktur untuk memaksimalkan potensi yang berada di dalam lingkup
No 19,Maret/April 2000 PEMBANGUNAN. PERENCANAAN
Polrrrx DANAPARATUR rurcnnAE tanggungjawab dan kewenangannyaserta memakInfrastruktur politik. Padatatananinfrastruktur simalkan daya dan kapasitasnyauntuk melakukan politik, kebebasandan kesetaraanhanrs diwujudkan koreksiterhadapstruktu lain dan sebaliknyamemiliki dalamstrukturmultipartaidanharusdicegahterjadinya kepekaandanfleksibilitasyangtinggi untukmelakukan tirani minoritas dan diktaktor mayoritas.Oleh karena penyesuaianataskoreksi dari strukturlain. Kebebasan itu pintu keluar dan pintu masuk partai politik dan dan kesetaraanini harusmewamai dan menjadi dasar organisasimassadari danke dalaminfrastrukturpolitik dalam pengembanganstruktur politik baik secara dibuka secaraluas dan transparanseslraidengan vertikalmaupunsecarahorisontal.Sehubungan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembanganmasyarakat. itu, semuakomponen bangsa yang ada harus ter- Artinya undang-undangkepartaiandan organisasi epresentasikandalamstrukturpolitik. massaharus tetap menjamin eksistensimultipartai Suprastruktur politik. Dalam tatanansupra- dengantingkat kebebasandan kesetaraanyang mestrukturpolitik dikehendakipenempatanpada porsi madai; disertai denganberlangsungnyaprosespeyang bebas dan setaraantara struktur legislatif, nyederhanaan secaraalamiahmelalui mekanisme yudikatif, daneksekutif.Penempatan penyaringantingkat kompatibiliTNI dalam struktur politik nasional o a a a a a a a a a a a a a a a tasnyadengantuntutan/aspirasi rakdipersyaratkanuntuk memiliki tingyat. Berkaitan dengan itu harus Pudu tatanan kat kemadirianyangmemadaiuntuk jumlah dicermatidandiperhitungkan infr astr u kt u r p oIitik, menjaminberjalannyapolitik negara suarayang tidak memilih salahsatu kebebusandan secarakonsistendan bersinambung. partaipolitik-pundi dalampemilihan kesetaraan Itarus Oleh karenaitu, struktur organisasi umum, sebagaiindikasi adanyaasdiwujudkan dalum TNI harus dilepaskandan struktur pirasi yang belum tertampungdi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, struktur multipartui dalam infrastrukturpolitik. Dalam dan berdiri di atas semua kepenhal di mana sebagianrakyat tidak dan ltarus dicegulr tingan yartg ada mengingat politik menentukan pilihannya (mernilih) terjadinya tirsni TNI adalahpolitik negara.TNI pemilihan dalam umum hendaknya minoritas dan bukansajamerupakanassetnasional dimaknaisebagaibagiandari proses diktaktor mayoritas (modal dasar)tetapi juga memiliki demokrasidan tidak boleh diartikan a a a a aaaaaaaaaaao sumberdayadankewenanganpengsebagaipengkhianatanlDengan ambilan tindakan yang besar,termaksuduntuk tetapmemperhatikan utamadalammenghadapimasalahanc€unan terhadap proses penyederhanaanstruktur politik tetapi tetapi integrasinasionaldankedaulatannegara. Kemandirian harus menampungsecaramaksimal aspirasipolitik juga dituntut untuk mencegahbertemunyasumber rakyat,makadidalamundang-undangkepartaianharus kekuatanTNI dengansumberkekuatanlain baik di memberi peluang masuknya partai baru kedalam lembagaeksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang infrastrukturpolitik (dan juga keluamya partai lama jumlah bisa menjurus ke arah saling intervensi yang mem- dari infrastrukturpolitik) pada saatpersentase batasitingkat kebebasandan kesetaraanantar semua aspirasi rakyat yang tidak memilih atau belum terlembagayang termasukdalam struktur politik. Lem- tampung didalam infrastruktur politik mencapaibebaga MPR perlu direformasi dengan dasar acuan sarantertentu.Besarantertentutersebutharustetap bahwa negaradibangun dari elemen-elemendaerah disesuaikandengandinamikapolitik yangberkembang yang mengikatkan diri dalam satu wadah Negara dengantetap memperhitungkantujuan yang ingin KesatuanRepublikIndonesiaG\fKRI).Padakenyata- dicapai, sebagai dasar untuk memadukan upaya annyaeksistensidaerahkurangmendapatporsi/ tempat memaksimalkankapasitaspolitik dalam menampung yangmemadai,sehinggadiperlukanreformasistruktur aspirasirakyat disatu pihak dan dilain pihak dapat MPR agar lebih mengedepankan daerahdalam mem- memperkuatprosespenyederhanaankepartaian.Pebuat perumusandan keputusanpolitik yang bersifat nyederhanaankepartaiandalam infrastruktur politik vital danmenyangkutmasadepanbangsadannegara. sangatpenting sebagaisalah satu upaya mendasar Dalamreformasiini MPR merupakanrepresentasi dari dalammemaksimalkanpengelolaankonflik padaskala perwakilandaerah,sehinggahanyaadautusandaerah yangoptimal. saja yang masuk ke dalam keanggotaanMPR. SeSubstruktur politik. Disamping partai-partai mentaraanggotaDPR tidak masuk menjadi anggota politik, didalam infrastruktur politik dan substruktur harus berkembangpula organisasimassadan keMPR. No. 19, MareVApril PEMBANGUNAN, 2000 PERENCANAAN
37
NFGARA MPR tidak lagi melalo*an pentilihan Pres iden/LI/apres Iap i hanya ntengesahkan saJa
masyarakatannon partisan politik yang mampir mer.vadahiaspirasi rakyat setempat/ daerah. Organisasi massa dan kemasyarakatan ini harus tumbuh dan berkembang berdasarkan profesi yang sangat dekat dengan upaya pemeuuhankebutuhan rakyat di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu dasar pembentuickan dan pemberian fasilitas untuk pengembangan organisasimassaadalah segala aspek kehidupan yang sangat dekat dan paling mendasar untuk memenuhi kebutuhanrakyat sesuaidengan ciri, karakteristik, dan potensi daerah.Organisasimassadan kemasyarakatan inilah yang diharapkan mampu menyiapkan kaderkader pemimpin yang akan mewakili daerahnya di Majelis PermusyawaratanRakyat (MPR). Dengan demikian jalur partai politk akan menggodok kaderisasi pemimpin yang akan mewakili rakyat sesuai aspirasi politknya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan utusandaerahtidak ada affiliasi dengan salah satupartai politikpun, tetapi berasal dari organisasimassanon politik yang memaharni aspirasi dan kebutuhan daerah. Restorasi fungsi-fungsi politik. Agar struktur politik yang ada dapat beqalan sebagaimanamestinya, perlu dilakukan pembagian fungsi secara tegas dan jelas; dimana didalamnya terkandung pula aspek-aspek kewenangan dan kewajiban-kewajibannya dalam memperjuangkan dan memenuhi tlrntutan kebutuhan rakyat. Suprastruktur politik. Padatataransuprastruktur politik, harus dipisahkan secarategas dan jelas fungsi
38
DPR dan MPR sebagailembaga legislatif, Mahkamah Agung sebagailembagayudikatif, dan Presidenbeserta kabinetnya sebagailembaga eksekutif. Disamping itu dirasakan perlu adanya perluasan fungsi BEPEKA bukan sebagai lernbaga auditif keuangan negara saja tetapi meliputi audit terhadap aspek pengelolaan kekayaan negara dalam arti luas sebagai pengeJawantahan pasal 33 UUD 1945. Mahkamah Agung perlu diperh"rasfungsinya bukan hanya sebagai eksekusi dalam operasional penghasilan (dan penghakiman), tetapi juga berfungsi melakukan hak uji material terhadap peraturan perundangan setingkat Undang-undang mallpun peraturan dibawahnya. TNI dipertegas perannya dalarn fungsi pertahanan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, negata" dan wilayah; serta mengatasi segala konflik politik yang akan menjurus mengancalnpersatuandan kesatuanbangsa. Seirubungandengan maksud tersebut, maka harus diipisahkan fungsi hankam sebagarbagian dari fungsi eksekutif dan fungsi TNI sebagai fungsi penjaga kedaulatan negara dan bangsa. Adalah suatu hal yang sangat tidak rnenguntungkan bila TNI diposisikan sebagai subordinat dari departemen Hankarn sebagaisalahsatr-ipengembangfungsi eksekutif. Infrastruktur politik. Pada tataran infrastruktur politik, partai politk merniliki fungsi untuk melakukan seleksi dan kaderisasi kepemimprnan politik; oleh karena itu harus memiliki visi dan wawasan kebangsaan yang kuat agar persatuan dan kesatuan tetap
PEMBANGUNAN, PERENCANAAN No.19,Maret/April 2000
l\
A
1-:
TOLITIKDAN APARATURNEGARA -
teqagadenganbaik. Selainitu kepemimpinanyang Prosespemilihan anggotaMPR. Prosesrekrutdihasilkannyaharus memiliki kapabilitas,kapasitas men anggotaMPR sangatberkaitandenganutusan dan legitimasiyang tinggi untuk dapatmenjalankan daerah. Utusan daerah yang akan duduk sebagai fungsidan perannyasecaraefektif. Dalam kaitanini, anggota MPR dipersyaratkanuntuk dimunculkan pendirian partai politik bukan sebagaibasis dan sebagaikandidatyang tidak berafiliasidengansalah wahanapengembangan kepemimpinanpolitik bukan satupartai politik, rnemiliki profesi dan kompetensi sa.;a harusberorientasi padaaspirasirakyattetapijuga yang sangatjelas dengandaerahyang diwakili, dan harusberorientasipadaupayamemperkuatpersatuan memiliki komitmenyang didasaripemahamanyang dan kesatuan.Kiranya sangatlahberalasanbilamana mendalamdan komprehensifatasaspirasirakyatdan pendiriansuatupartai politik harus dibebaskandari karakteristikdaerahnya.Utusandaerahperlu dipilih sifatdandasar-dasar keagamaan, kesukuan,kedaerah- r..uiu langsungoleh rakyat daerahyang akanrneman, dan etnistertentu;tetapiharuslah berdasarkan dan berikan mandat mewakili daerahnya.Hal ini juga berwawasaukebangsaan. dimaksudkanuntukmencegahmakin membengkaknya Substruktur politik. Disamping infrastruktur jumlah suarapartaipolitik yangmemiliki suara/kr,rrsi politik, maka substrukturpolitik harusmakin diper- yangbesarsenamenghilangkan redundansi perwakilan talam fungsinyauntuk identifikasi partaipolitik denganadanyautusan d a n p e n y a l u r a n a s p irruaksyi a t d a - . o . . . . . . . . . . . . . . r d a e r a hS. e l a i n i t u h ayl a n g p a l i n g lam rangka memenuhikepentingan dari adanyautusandaerah mendasar Pemililutt utnurn dan kebutuhanrakyat.,lnfrastruktur sebagui salah satu msta ld?t"huntukmeryaminterpenuhinya dansubstrukturpolitikharus dikemkebutuhandaerahdan mencegah -:l t-: dalam r,,, ,,-.proses rantai bangkankapasitas d"" k;;;";;ketikadilanantar daerahyang bisa politik harus dijumin nya untuk melakukanpengawasan menjuruskearahdisintegrasi bangsa dapat berlungsung dan koreksi terhadapwakil-wakil dan negara.Bila partaipolitik pada rakyatyangberadadi DPR maupun saatnyasudah memiliki struktur, Secqra langsuttg, unxunt, dan kapabilitas yang MPR agartetapberadatada gans kapasitas, bebas, dan rahasia (luber)' perjnangankepentingandanaspirasi ^^_.r'_ sampaitingkat marxpumenlangkau L^--^:c--r:-_:-_'--x-sertu bersifutiuiur dan iupirun masyarakat, rakyat dan ridak *".r1;;;;;;; t"iu;ffi^;;; adil Qurdil) maka diharapkan aspirasi daerah mendistorsi aspirasirakyat. sridahdapatditampungsecaramakRestorasiprosespolitik. Res- . . . . . . . . . . . . . . . . r torasi prosespolitik antaralain simal melaluijalur partaipolitik. melipr,rti restorasipemilihanumum,pemilihananggota Pada saat itu pulalah partai politik sudah mampu MPR, pembuatankeputusanpolitik, dan peningkatan berfungsidanberperansebagaiperekatpersatuan dan Bila partisipasi politik. kesatuanbangsa dan negara. hal itu sudah Pemilihanumum. Pemiiihanumumsebagaisalahtercapai,tentu saja utusandaerahtidak diperlukan. satumata rantai dalam prosespolitik harus dijamin Sejalandenganupayaperluasandanpenguatanotonodapatberlangsungsecaralangsung,umum, bebasdan rni daerah,makautusandaerahuntuk sementaramasih rahasia(luber) sertabersifatjujur dan adil (jurdil). tetap diperluakan untuk berada dilembaga MPR. Oleh karenaitu Komisi PemilihanUmum (KPU) dan Jumlah suaradari semuadaerahharus sama,tidak PanitiaPemilihanIndonesia(PPI)harusmakin diting- tergantungpadajumlah pendudukdan luas wilayah, katkankualitas,kapasitas, danindependensi sertalegi- karena yang diperjuangkanadalah aspirasidaerah timasinya.Disampingitu, demi mencegahtedadinya dalam rangka mempereratpersatuandan kesatuan distorsi kedaulatanrakyat dan demi efisiensidan bangsadannegara. seyogyaProses pembuatan keputusan politik. Proses efektifitaspenyelenggaraanpemilihanumLlm, konstitusi,GBHN, dankeputusanlain yang nya pemiiihanpresidendan wakil presiden,gubemur, perumrrsan bupati, dan pemilihan utusan daerahdilaksanakan bersifatsangatstrategisdan mengikatseluruhrakyat denganpemilihan harus dirumuskanmelalui mekanismeMPR, yang secaralangsungserentakbersamaan wakil-wakil rakyat untuk DPR. Hal itu juga dimak- diwujudkan dalam bentuk KetetapanMPR. Wakilsudkanagarhal-hal yang bersifatmendasar,sulit, dan wakil rakyat yang duduk di DPR diberi mandatuntuk legislasiyang memihak personallangsungdipilih oleh rakyat sehinggatidak merumuskankebijaksanaan ada kepentinganmendasarrakyat terdistorsioleh kepentinganrakyat banyak,termasukdidalamnya program-program pembangllnan.Perumusantatatertib sistempolitik ataumekanismedemokrasiyangada. 2000 No. 19,Maret/April PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
39
-..=-: NEGARA PoLrrK DANAPARATUR persidanganbaik di DPR maupundi MPR harustetap mengacupada berjalannyaprosespengambilankeputusan atas dasar "musyawarah untuk mencapai mufakat". Sangatlahtidak mungkin dicapai mufakat bulat(100%)dengankondisikemajemukanmasyarakat Indonesia.Oleh karena itu harus ditentukanbatasan toleransiyangmasihmungkin dapatdisepakatisebagai koridor (dornain)musyawarahuntuk mufakat.Karena akan merupakanhal yang kurang wajar bila hanya 1 (satu) suaramembatalkankesepakatandari seluruh anggotaDPR dan/ atau MPR, dan hal ini dapat di intepretasikansebagaigejalatimbulnya tirani minoritas. Pada suatukeadaandimana voting merupakan pilihan yang harusditempuh,maka seyogyanyadilakukansecaraterbukaagarkonsistensiloyalitasanggota perwakilanterhadappemilihnya terukur secara transparandan pada gilirannya dapat mencegah terjadinyakonspirasipolitik. Sebagaibagian dari prosespengikatanwakil rakyat agar tetap loyal aspirasipemilihnya,maka recalling mempeqjuangkan terhadapanggota DPR/MPR hanya berdasarkan tuntutandari rakyat secaralangsungmelalui lembaga perwakilantersebut.Untuk rnenjagaagartidak terjadi dari rakyat pemilih untuk kesewenang-wenangan anggotaDPR/MPR, al ling terhadap rnelakukanr ec perlupenyelidikanoleh DewanKehormatanyangakan hasilpenyelidikandan rnemutuskan danmenyampaikan keputusannya kepadarakyat. Dalam tataranyang bersifat substansial,maka prosespengambilankeputusanpolitik harusdimulai denganpengenalankepentinganmasyarakatdalam kesadarau,pengerangka menr-rmbuh-kembangkan tahuan, dan kejelasantentang segala kebutuhan ini kemudian masyarakat.Kepentingan-kepentingan harusdiolahmenjadipilihan-pilihanbagi kebijaksaan politik. Kepentinganuntuk memenuhikebutuhanitu harusdiekspresikansecaraluas melalui pembentukan pendapatLlmuilI masyarakat,sehinggamudah untuk diserapoleh lembagalembagakemasyarakatan,lembagalembagamadani,partai politik, lembagaperwakilan, danakhirnyake berbagailembagapemerintahan yang telah dan kenegaraan.Kepentingan-kepentingan menjadi pendapatumurr dan ditampungoleh sistem politik, harus dikonversikanmenjadi kepentingan nasional.Prosespembuatan politik ataukepentingan kebijaksanaanpolitik dikatakanpartisipatif apabila aspirasimasyarakatyang disalurkan melaui saluran partisipasitersebuttelah dipartimbangkandalam kebijaksanaanyang diputuskan.Dalam tahappembuatan aturan, selain masukanyang berasaldari pranatapemerintahannegaradan dari pranatasosial,
40
harus ada masukandari pranatapolitik, yaitu dari dan organisasipolitik, organisasikemasyarakatan, media massaselamaprosespengambilankeputusan, termasukdari lembaga-lembaga lainnya.Dalam tahap penerapanaturan, yang pelaksanaannyaadalahaparaturpemerintahpusatdandaerah,yang sebagianbesar penerapanaturan adalahbersifat pelayananumum harusbersifat kepadamasyarakat,penyelenggaraannya aspiratif dalam arti memakaiprinsip "kedaulatan konstituen".Dalam tahap pengujianaturan,yang perananutamanyaadalahpenegakanhukum dan kepastianhukum, organisasipolitik, organisasimasyarakat, media massa,kelompok atau individu dalam leinnya harus masyarakatserta lembaga-lembaga memberikanresporlsterhadapatllran yang sesuaiatau tidak sesuaidenganaspirasidan kepentinganpolitik mereka. Peningkatan partisipasi politik. Peningkatan partisipasipolitik bertujuan untuk menumbuhkembangkansistemdan mekanismeyang menungkinkan peningkatankemampuanmasyarakatdalam menyampaikandan memperjuangkanaspirasi dan kepentingannyaserta memiliki kesempatanserta keterlibatanyang makin luas dan makin berkualitas dalamprosespolitik. Upayakegiatanuntukmendorong peningkatan partisipasipolitik rakyatmelaluipengembanganpartai-partaipolitik dan organisasikemasyarakatanyang mampu menampungaspirasirakyat secaraluas dalamjangkauannyadan optimal dalam kualitaspartisipasinya.Wujud pengembangannya yang antaralain rleliputi: (1) pernberiankesempatan luas kepadaseluruh rakyat untuk berkumpul, berpendapatmelaluiberbagai serikat,danmenyampaikan bentuk organisasipolitik dan organisasikemasyarakatan;(2) pemberianfasilitas yang cukup memadai bagi seluruh rakyat untuk dapatmemahami,menilai, danmenentukanpilihannyabergabungke dalamsalah satuorganisasipolitik dan organisasikemasyarakatan; dan (3) penyediaanfasilitasperaturanperundangan yangmampumengakomodasikan ke luar danmasuknya anggotamasyarakatdan PNS ke dalam organisasi politik dan organisasikemasyarakatandalam sistem politik nasionaldalam rangka memaksimalkanpartisipasipolitik rakyat. Restorasibudaya politik. Restorasibudaya politik antaralain meliputi restorasipada pendidikan politik dankomunikasipolitik. Pendidikan politik. Agar dapatikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsadan bernegara,maka kesadaranakanhak dan diperlukanadanyapeningkatan kewajibanpolitik rakyatsebagaipemegangkedaulatan 2000 PERENCANMN PEMBANGUNAN, No.19.MareVApril
rakyat tertinggi sehinggamampu untuk menjalankan fungsi sebagaipengawasatasjalannya pemerintahan negaradan penyelenggaraan pembangunannasional. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui pendidikan politik rakyat, sebabprasyaratlain bagi terselenggaranyapartisipasimasyarakatyang aktif dan efektif selainpeningkatankemampuanekonomi masyarakat adalahpeningkatankemampuanmasyarakatuntuk berorganisasi.Ini berarti bahwa selain diperlukannya peningkatankesejahteraanekonomi pada umumnya, juga diperlukanadanyapendidikanpolitik masyarakat sehinggamampu untuk melakukanpartisipasipolitik secaraaktif.3 Pendidikanpolitik rakyat, yang oleh banyakahli disebutsebagaisosialisasi politik,aadalah proses yang suatu diperlukanuntuk mengembangkan budayapolitik yangdemokratis. Pendidikanpolitik rakyat atau sosialisasipolitik adalahkegiatanuntuk meningkatkankesadaranrakyat dalam ikut terlibat dalam kehidupanberbangsadan bernegara.Kemampuan ini dimaksudkan sebagai inisiatif rakyat untuk beduang dan membelakepentingan dan nilai yang dikehendakinyadalam arena politik. Untuk itu maka rakyat perlu mendapatpembekalanmengenai: (a) pengetahuan tentangkehidupan politik dan kaitan-kaitannya;(b) pemahamandan penghayatanakan hak politik; (c) risiko keterlibatan dalamprosespolitik; (d) pilihan posisidanperanpolitik yang dikehendakidalamsistempolitik yangada; dan (e) keterampilanuntuk menganalisis,menyusltsun strategi,berorganisasi, melakukanmanuverpolitik, dan membuatperstujuan.Pembekalandilakukanmelalui berbagaicara. Pertama,dilakukannya pengajaran mengenaihak dan kewajibanmasyarakatsebagai warganegara di sekolah-sekolah, yang umumnyakita kenaldenganjudulajarankewarganegaraan ataucivic. Kedua, keteriibatanrakyat tingkat bawah dalam kegiatan seperti kampanye,rapat umum, dengar pendapat,pengajuanpetisi,keanggotaan dalampartai politik dansebagainya. Komunikasi politik. Komunikasipolitik baik secaravertikalmaupunhorisontalharusbe4'alansecara yangperluterefleksipadakemerdekaan transparan pers untuk dapatberperansecaraefektif sebagaisarana pendidikansosial rakyat, saranakontrol sosial,dan saranademokratisasidalamkehidupanpolitik nasional. publik harusdapat Berkaitandenganitu, kebrjaksanaan dikomunikasikandan dipal-rami sertadisetuiuisecara
langsungolehrakyat.Perumusankebijaksanaan publik harusbersifattransparandanterukur.Ukuranuntuk itu antaralain terpenuhinyaaspeketika,moral,danhukum yangbersifatadil danmemihakkepentinganrakyat. Restorasiinfrastruktur demokrasi. Salahsatu aspek yang merupakanprasyaratbagi berjalannya prosesdemokrasidalamarti yangsesungguhnya adalah bilamanarakyat danmasyarakatsudahmencapaipada tingkatan masyarakatmadani. Afan Gaffar5mendefinisikanmasyarakatmadani sebagaisuaturuang yang terletak afltaranegaradi satu pihak dan masyarakat di pihak lain, dan dalam ruang tersebutterdapat asosiasiatau kelompok warga masyarakatyang bersifatsukareladan terbangunsebuahjaringan diantarakelompok-kelompok tersebut.Masyarakat madani mempunyaiempatkomponen.Pertama, kemandirian dari kelompok-kelompokmasyarakatdari pengaruh negara atau pemerintah;kedua, akses masyarakat kepada lembaga negara,dalam arti bahwa warga masyarakatdapatmelakukanpartisipasidalam berbagaibentuk sepertimenghubungipejabatpemerintah untukmenyampaikan aspirasimaupunkeluhanmereka, pikiran merekadi mediamassa,unjuk mengemukakan rasa, atau secaralangsungterlibat dalam kegiatan politik, dan di lain pihak lembagapemerintahharus memberikankomitmennyauntuk mendengar,menerima,dan menampungaspirasiwarga masyarakat tersebutsertamenindak-lanjutinyadenganlangkahlangkahkonkrit; ketiga, arenapublik yang otonom, dimanaberbagaiorganisasi sosialdanpolitik mengatur dirinya sendiri, tempat di mana w'argamasyarakat dapatmengembangkan dirinya secaramaksimaldalam segalabidangkehidupan;keempat,arenapublik yang terbukabagi seluruhlapisanmasyarakat,tidak diseienggarakan secararahasia,eksklusif,dan lingkungan yangtidak bersifatkorporatif. Untuk memungkinkanlembaga-lembaga dalam masyarakatmadani berperandalam meningkatkan partisipasipolitik masyarakatdalam berbangsadan bemegara,maka diperlukan upaya-upayauntuk meningkatkankemandiriandan kemampuanlembagalemabaga tersebut,antaralain:6 1. Membanguninfrastrukturbagipengembanganhak dan kewajiban azasi manusia.Pembangunan ekonomimerupakansalahsatuinfrastrukturuntuk membangkitkan tergapainya demokrasirakyat.
5. Afan Gaffar, Op.Cit.,halaman | 00
333 3. Arbi Sanit,halaman 6. Emil Salim, MembangunMasyarakatMadani,makalahdalam : TransisiMenujuDemokrasi Lokakarya PerumusanRPP tentang Pengelolaandan Pemerintahan 4. Afan Gaffar,Politik Indonesia (Yogyakafta : Pustaka Pelajar,I 999),halamanI 02-6. Perkotaan,Jakarta,2-3Juni 1999,halaman2-3.
2000 PERENCANAAN PEMBANGUNAN, No. 19,MareVApril
41
ruecnnA ForrrrxonxAPARATUR langkahbagi pencapaianlaju pertumbuhanyangtinggi danpemerataandi Indonesia,yaitu : ( I ) dasarekonomi makro yang baik termasukpenyesuaianyang cepat ekonomi;(2) tingkat investasi terhadapkegoncangan yang tinggi; (3) pengembangan dan tabungan domestik 3. SDM yangyangmengarahke tingkatupahyangtinggi. laju pertumbuhanpendudukyang rendah,dan perbaikan statusperempuan;(4) memberikanperhatian yanglebih besarterhadapdayasainginternasionaldan penguranganintervensipasar; dan (5) perbaikan institusi, termasukpemerintahan.Kennedytjuga menggariskanbahwarregarayang siapuntuk bersaing 4. secaraglobal dalam abad ke 2l adalahyang mempunyai tingkat tabunganyang tinggi, tingkat investasi dalam pabrik dan peralatanbaru, sistem pendidikan yang baik terutama untuk yang tidak ke perguruan 5. tinggi, angkatankeda terlatih, sistem manufakturing denganlebih banyak insinyur daripadaahli hukum, komitmen terhadapproduksi barang bermutu, dan Selainitu, pembangunanekonosurplusperdagangan. sistempasaryangadil, Pembangunan ekonomi. Salah satu prasyarat mi harusdilakukanberdasarkan penting bagi dapat berlangsungnyapartisipasi masya- denganmenerapkanprinsip kesetaraanmedan usaha rukat yang aktif dan efektif adalah pengembangan (egual level playing freld), dimana pemerintahmemperlakukansemuaaktor ekonomisecarasamarata. sumberdaya ekonomi masyarakat. Hal ini memerlukan Pengembanganpranata hukum. Sejaktahun pembangunan ekonomi, terutanta ekonomi rakyat. 1960-an,partisipasi masyarakatyang murni telah Dalam masyarakat yang berpendapatan sangat rendah, oleh pemerintahan,dan mengalamipeurbelengguan maka fokus perhatian masyarakat yang paling utama yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, oleh karenanyapranatahukumyang selamaini dibuat yaitu untuk mencari nafl
Mengembangkan pendidikan yang memberdayakan masyarakat madani, karena hanya dengan tingkat pendekatanyang memadailah, maka rakyat bisa ikut berpartisipasidalam prosespolitik. Menumbuhkan demokrasi yang menumbuhkan hak rakyat untuk berdaulat di bidang: (a) politik dengan rnenjamin kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat; (b) ekonomi dengan sistem ekonomi pasar yang adil; dan (c) sosial dengan sistem sosial yang menjamin kesejahteraan serta keadilan sosial. Menegakkan hukum dan keadilan dengan memberikan jaminan keamanan, keselamatan, bebas dari ketakutan, dan perlakuan yang tidak adil dan samabagi semuawarga negara. Menjunjung tinggi kepastianhukum, menerapkan prinsip egalitarian, menegakkan martabat kemanusiaan,menghargai kemajemukan budaya, dan kebebasanmenganut agama.
7. Country Deparmentlll, EastAsia and Pacific Region,Indonesia: SustalningHigh Growth with Equity, Documentof the Word Bank R e p o r lN o . 1 6 4 3 3 - l N D ,19 9 7 .
42
8. Paul Kennedy, Preparingfor the Twenty First Century (New York: RandomHouse,I 993).
P E R E N C A N A A NP E M B A N G U N A N , N o . 1 9 , M a r e t / A p r i l2 0 0 0
jajag pendapat(public hearing), serta penyampaian perkara pidana dengan negara negara sahabat,melalui keluhandansaranoleh anggotamasyarakat.Demikian perluasan perjanjian ekstradisi; dan (5) peningkatan pula perlu diadakandasarhukum yang mengharuskan keqjasama ekonomi internaional, melalui kegiatan para aparatpenyelenggarapemerintahannegaradan promosi investasi dan peningkatan hubungan dagang wakil-wakil rakyat di lembagaperwakilan untuk dengannegarasahabat. mendengarkan,menampung,dan menindak lanjuti aspirasidengankebijaksanaankebrjaksanaanyang Rekomendasi sesuaidenganaspirasitersebut.Akhirnya, pemerintah Revitalisasi pelaksana darilembaga triaspolitika melalui aparatpenegakhukum harus melakukan dalam bernegarautamanya dan pengembangansistem penegakandan ketaatanhukum terhadapsemuaper- politik yanmg demokratis akan sangat terbantu bilaaturan perundangantanpa memandangindividu, mana dilakukan beberapapembenahansebagaiberikut: kelompok,ataugolongan,untuk mewujudkanpeme- 1. Ditinjau dari struktur politik, diperlukan penemrintahanyangbersihdanberwibawa. patan DPR, Presiden, MA dan BEPEKA, pada Pengembanganhubungan luar negeri. Sebaposisi yang setara sehingga memungkinkan tergaimanatelah dijelaskanpadaLrraianpada gambar2, jaminya kemandirian masing-masing komponen dimana kendatipundalam lingkup nasionaltelah tersebutuntuk dapat saling mendukung dan saling tercapaikesetaraandalam hal otoritasdan kebebasan; mengontrol efektif. Sementara itu TNI harus pula namun bila belum ada kesetaraandalam hubungan ditempatkan pada posisi yang independendan tetap dengannegaralain (yang lebih kuat), makademokrasi berada pada koridor politik negara. MPR sebagai akan sangatsulit diwujudkan secaranyata. Dalam lembaga yang paling berkuasahams mencennrnkondisi sepertiitu berlangsungnya prosesdemokrasi kan representasi daerah-daerahdi seluruh Inadalahdibawahtekanandan bayang-banyang interdonesia,sebagaiwujud pengakuandan pengharganasional,yang berarti hanya ada "pseudodemoan terhadapeksistensidaerahsebagaielemendasar cratics". Oleh karenaitu, pengembangan hubungan terbentuknya NKRI. Anggota MPR hanya berluar negeri merupakansalah satu aspekyang tidak isikan utusan daerah yang dipilih langsung oleh kalah pentingnya bahkan bersifat mutlak dalam rakyat daerah. Anggota DPR berisikan anggota pengembangan statuspolitik yangbersifatdemokratis. partai politik yang jr"rgadipilih secara langsung, Program ini diarairkanuntuk peningkatanperan dan tetapi tidak menjadi anggotaMPR. partisipasiIndonesia dalam hubungandanl atau 2, Partai Politik, organisasi massa, dan organisasi pergaulaninternasional,melalui kegiatanmembina kemasyarakatan harus diperkuat kualitas dan persahabatan dan kerjasamabaik bersifat bilateral, kapasitasnyaagar mampLl ikut mengawasi wakilregional,maupunmultilateralyangdidedikasikan pada wakilnya baik di DPR maupun di MPR agar kepentingannasionaldan peningkatankesejahteraan loyalitasnya terhadap aspirasi rakyat dapat tetap rakyat. terjaga dan tidak terdistorsi. Dalam kaitan ini hak Upaya yang dapatdilakukan antaralain adaiah recalling anggotaDPR / MPR harus lebih didasaruntuk : (1) pemulihancitra Indonesiadi dunia interkan pada aspirasirakyat yang memilihnya. Di lain nasional,melalui kegiatanpenyebarluasan informasi pihak agar tidak tumbuh kecenderunganyang tidak pembangunankepadamasyarakatasing,pemberian wajar dari penguatan partai politik, organisasi bantuan-bantuan kemanusiaanke negarayangterkena masa, dan kemasyarakatan itu yang akan membencana,sertapengirimanmisi-misikebudayaan dan perlemah kemandirian DPR/MPR, maka r eca I lin g pameran-parrreran internasional;(2) peningkatan anggota DPRA4PR harus pula melewati penilaian kemampuanaparaturluar negeri khususnyadan yang obyektif dari dewan kehormatan anggota aparaturpemerintahan padaumumnya,melaluipendiDPR/MPR. dikan, penataran-penataran, dan giliran penugasan 3. Ditinjau dari fungsi - fungsi poiitik, diperh,rkan secarasistematik,untuk dapatmelaksanakan kegiatan pemisahan fungsi DPR dan MPR di mana DPR diplomasisecaraefektif;(3) peningkatan perlindungan mempresentasikanpartai politik sedangkanMPR dan pembelaanterhadapwarga negara,melalui pemerupakan representasi dari daerah-daerahdi nyempurnaanperundang-undangan kekonsuleranserta seluruh Indonesia. MPR berwenang menetapkan perjanjian-pe4anjianlain baik yang bersifat multiUUD, GBHN, dan pengesahanpresidendan wakil lateralmaupunyang bersifatbilateral dengannegarapresiden. Disamping itu MPR juga berfungsi negarasahabat;(4) peningkatanpenyelesaianperkaramenetapkan ketua dan anggota MA dan BEPEKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 2000 No 19,Maret/April
43
7 Polrrx DANAPARATUR atasusuldari DPR. MA diperluasfungsinyabukan hanya sebagaieksekusipengadilan(kehakiman) tetapi berfungsi pula melakukanuji material terhadapperaturanperundangansetingkatUU dan peraturandi bawahnya.Fungsi BEPEKA juga perlu diperluasbukan hanya lembagaaudit keuangantetapimeliputi pula audit kekayaannegara secaraluas. 4. Pemilihanpresiden,wakil presiden,gubernur,dan bupati dilakukan secaralangsungmelalui pemilihan umum. Demikianjugahalnya pemilihan anggotaMPR dan anggotaDPR dilakukansecara langsungmelaluipemilihanumum. Dengandemikian, MPR tidak lagi melakukanseleksi/pemilihan presidendan wakil presidentetapihanyamengesahkannyasaja.PemunculananggotaMPR bukan berasaldari partaipolitik tetapidari utusandaerah yang tidak ada affiliasi dengan partai politik tertentu.
Daftar Pustaka Afan Gaffar,Politik Indonesia:Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakafta: PustakaPelajar, 1999). David Held, Models of Democracy, (Stanford, CA: StanfordUniversity Press,1987).
44
Emil Salim, Membangun Masyarakat Madani, makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Pengelolaan dan Pemerintahan Perkotaan, Iakarta, 2-3 Juni 1999. Hamsih McRae, The World in 2020: Power, Culture, and Prosperity, a Vision of the Future, (Glasgow: HarperCollin, 1995). J. Roland Pennock, Democratic Political Theory, (Princeton,N.J: PrincetonUniversity Press,1997). Lucian W. Pye,Aspectsof Political Development,(Boston: Little, Brown & Co., 1966: dalam Sussongko, PeningkatanPartisipasiPolitik MasyarakatMaj emuk Dalam RangkaStabilitasPolitik Nasional,Lembaga Ketahan Nasional, Iakarta, 1999. Myron Weiner and SamuelP. Huntington, generaleditor, Understanding Political Development, (Boston dan Toronto: Liftle, Brown and Company, 1987). Paul Kennedy, Preparing for the Twenty First Century, (New York: RandomHouse, 1993). Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, No Choice: Political Participation in Developing Countries, diterjemahkandalam Partisipasi Politik di Negara Berkembang (Jakarta:Rineka Cipta, 1990). Subijanto Bijah, Berbagai Permasalahan Penting dalam Reformasi Pembangunan Politik, (Majalah Triwulanan Perencanaan Pembangunan, 15 Maret 1999).
No. 19, MareVApril 2000 PEMBANGUNAN, PERENCANAAN
