POKOK KELAUTAN DAN DAN PERIKANAN TAHUN n Buku : m x 14 cm. h Halaman : laman

I

POKOK KELAUTAN DAN DAN PERIKANAN TAHUN 2009 978 - 602 - 96060 - 1 - 0 n Buku : m x 14 cm h Halaman : laman h Data, Statistik dan Informasi ariat Jenderal ehat : a Pusat Data, Statistik dan Informasi nting : a Bidang Data dan Statistik enyunting : dang Data dan Statistik kong : erja Terkait Lingkup KKP asi : Data, Statistik dan Informasi er : nterian Kelautan dan Perikanan Pusat Statistik, Republik Indonesia Koordinasi dan Penanaman Modal nterian Dalam Negeri aga Ilmu Pengetahuan Indonesia

dikutip dengan menyebut sumbernya

II

Kata Pengantar

Buku DATA POKOK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010, merupakan upaya segenap unsur kelompok kerja data dan statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan dari seluruh Unit Kerja Eselon I, serta dukungan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan Buku DATA POKOK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Buku DATA POKOK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010 ini. Oleh karena itu, kami sangat menghargai kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaannya. Jakarta,

Juni 2010

Pusat Data, Statistik dan Informasi

III

Daftar Isi KATAPENGANTAR…………………………………………………

I

DAFTAR ISI ..............................................................................

II

DAFTAR TABEL ......................................................................... III DAFTAR LAMPIRAN ................................................................. IV A. PROFIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ................................... 1 B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL ...................... 9 C. ALOKASI ANGGARAN KELAUTAN DAN PERIKANAN……….. 19 D. INDIKATOR MAKRO KINERJA HASIL PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ……………………………….. 25 E. PENUTUP…………………………………............................. 45 LAMPIRAN………………………………………………………… 49

IV

Daftar Tabel Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9. Tabel 10. Tabel 11. Tabel 12. Tabel 13. Tabel 14. Tabel 15. Tabel 16. Tabel 17. Tabel 18. Tabel 19. Tabel 20.

Indikator Fisik Indonesia Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Indikator Makro Ekonomi Indonesia Nilai Tukar Nelayan Nasional Indeks Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Provinsi Indeks Nilai Tukar Nelayan Provinsi Volume Produksi Perikanan Nilai Produksi Perikanan Jumlah Tenaga Kerja Perikanan Penyediaan Ikan untuk Konsumsi Dalam Negeri Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor-Impor serta Neraca Perdagangan Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Menurut Sektor Jumlah Unit Pelaksana Teknis Lingkup Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daftar Nama Pulau yang telah dilaporkan ke PBB Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Laut di Indonesia Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Lingkup KKP Unit Pelaksana Teknis Satuan Pelatihan Lingkup KKP

4 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32 32 33 33 34 35 38 40 41 42

V

Daftar Lampiran Lampiran 1.

Jumlah Perahu/Kapal Perikanan Laut Menurut Kategori dan Ukuran Kapal

Lampiran 2.

Lampiran 3. Lampiran 4.

Lampiran 5. Lampiran 6.

Daftar Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan

52

Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan

77

Peta Pelabuhan Perikanan dan Pusat Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan

78

Peta Pusat Pengembangan Perikanan Budidaya

79

Peta Pusat Pengembangan Riset Kelautan dan Perikanan

VI

51

80

2009

DATA POKOK KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. PROFIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,8 juta km2, mendominasi total luas territorial Indonesia sebesar 7,7 juta km2. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. Potensi Indonesia dapat diuraikan secara rinci pada Tabel 1 berikut:

3

DATA POKOK KELAUTAN DAN PERIKANAN Tabel 1. No

2009

Indikator Fisik Indonesia URAIAN

1 Luas Wilayah Indonesia

JUMLAH 7,7 juta km

2

2

2 Luas Daratan Indonesia 1,9 juta km Persentase Luas Daratan Indonesia (%) 24,68 2 3 Luas Laut Indonesia 5,8 juta km Persentase Luas Laut Indonesia (%) 75,32 2 a. Luas Perairan Kepulauan 2,3 juta km Persentase terhadap Luas Wilayah Indonesia (%) 29,87 2 b. Luas Perairan Teritorial 0,8 juta km Persentase terhadap Luas Wilayah Indonesia (%) 10,39 2 c. Luas Perairan ZEE Indonesia 2,7 juta km Persentase terhadap Luas Wilayah Indonesia (%) 35,06 1) 4 Panjang Garis Pantai Indonesia 95. 181 km 2) 5 Jumlah Pulau 17 .504 pulau a. Pulau Sudah Bernama 8.651 pulau Persentase terhadap Jumlah Pulau (%) 49,42 b. Pulau Belum Bernama 8.853 pulau Persentase terhadap Jumlah Pulau (%) 50,58 c. Pulau Yang Telah Diverifikasi 9.842 pulau Persentase terhadap Jumlah Pulau (%) 56,23 6 Jumlah Pulau Yang Sudah Didaftarkan ke PBB 4.981 pulau Persentase terhadap Jumlah Pulau (%) 28,46

Sumber:

4

Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) 1) World Resources Institut, 1997 2) Kementerian Dalam Negeri, 2006

2009


Munculnya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh KKP diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 ditetapkan sebagai berikut : A.

Visi

Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015. B.

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut,maka misi yang diemban adalah Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. 5


C.

2009

Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 adalah: 1.

Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi.

2.

Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

3.

Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.

4.

Memperluas akses pasar domestik dan internasional.

D.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah: 1.

6

Memperkuat Terintegrasi:

Kelembagaan

dan

SDM

secara

a.

Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan daerah.

b.

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat.

c.

SDM

kelautan

dan

perikanan

memiliki

2009


kompetensi sesuai kebutuhan. 2.

3.

Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan: a.

Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

b.

Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara berkelanjutan.

c.

Pulau–pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi.

d.

Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan: a.

Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable.

b.

Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.

c.

Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara terintegrasi.

7


4.

8

2009

Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional: a.

Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan.

b.

Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di bidang kelautan dan perikanan.

2009


B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Terkait dengan penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan kelautan meliputi industri kelautan seperti perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral yang dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan 5 prioritas nasional yang dirumuskan secara umum sebagai berikut: 1.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

2.

Penanggulangan Kemiskinan

3.

Ketahanan Pangan

4.

Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

5.

Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pasca Konflik 11


2009

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan nasional dalam 5 tahun ke depan tersebut adalah: 1.

Pro poor

2.

Pro job

3.

Pro growth

4.

Pro sustainability

Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan keempat arah kebijakan di atas dilakukan melalui: 1.

Pengembangan Minapolitan

2.

Entreprenuership

3.

Networking

4.

Technology and Innovation

5.

Empowering

6.

Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014 yang telah diuraikan tersebut, akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan tahun 2010-2014 sebagai berikut : 1.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: •

12

Pengelolaan Sumberdaya Ikan

2009

2.


•

Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan

•

Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

•

Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan

•

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

•

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: •

Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan

•

Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan

•

Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

•

Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan

•

Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan;

•

Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya; 13


•

3.

2009

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

4.

•

Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

•

Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

•

Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan

•

Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan

•

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan

•

Fasilitasi Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

•

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

Usaha

Industri

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: •

14

Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi

2009


Kawasan dan Jenis

5.

•

Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

•

Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

•

Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

•

Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat

•

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K)

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kegiatan yang dilaksanakan adalah: •

Peningkatan Operasional Sumberdaya Perikanan

Pengawasan

•

Peningkatan Operasional Sumberdaya Kelautan

Pengawasan

•

Peningkatan Operasional Kapal Pengawas

•

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan

•

Penyelesaian Perikanan

Tindak

•

Peningkatan

Dukungan

dan

Pidana

Pemeliharaan

Kelautan

Manajemen

dan dan 15


2009

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen P2SDKP) 6.

Program Penelitian dan Kelautan dan Perikanan

Pengembangan

IPTEK

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

7.

•

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap

•

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya

•

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan

•

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumberdaya Non Hayati Pesisir dan Laut

•

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan;

•

Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

•

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP)

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: •

16

Pelatihan Kelautan dan Perikanan

2009

8.


•

Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

•

Pendidikan Kelautan dan Perikanan

•

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP)

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: •

Pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) dan BPSDMKP dan pelaksana pembangunan KP

•

Pengawasan akuntabilitas aparatur pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen P2SDKP serta pelaksana pembangunan KP

•

Pengawasan akuntabilitas aparatur pada Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K serta pelaksana pembangunan KP

•

Pengawasan akuntabilitas aparatur pada Ditjen P2HP dan BRKP serta pelaksana pembangunan KP

•

Pengawasan akuntabilitas aparatur dengan tujuan tertentu pada pelaksana pembangunan KP dan pengawasan pada unit kerja Inspektorat Jenderal

•

Peningkatan

Dukungan

Manajemen

dan 17


2009

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal 9.

Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

18

•

Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi Pembangunan KP

•

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP

•

Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP

•

Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KKP

•

Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP

•

Pengembangan Data Statistik dan Informasi KP

•

Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan

•

Pengembangan dan Pembinaan Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga Bidang KP

•

Perumusan Kelautan

dan

dan

Pengembangan

Koordinasi

Kebijakan

2009


Sumber: Biro Keuangan

2009

121,286 213,428

15,135 169,125

3.106,273 3.548,805 2.533,911 2.883,944 451,076 649,725 3,386 3,462

2008

ANGGARAN (Milyar Rupiah)

2008

%

2009

REALISASI (Milyar Rupiah) %

-87,52 -20,76

43,637 35,98 67,242 31,51

6,659 43,99 128,680 76,09

14,25 2.408,782 77,55 3.205,574 90,33 13,81 2.213,314 87,35 2.656,512 92,11 44,04 151,832 33,66 542,404 83,48 2,24 2,687 79,35 2,105 60,79

2008-2009

PERUBAHAN (%)

Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2008 dan TA 2009

DIPA - Rupiah Murni - PHLN - Rupiah Murni Pendamping - Hibah - PNBP

URAIAN

Tabel 2.

Alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2008 dan 2009 tercantum secara rinci pada Tabel 2 berikut :

C. ALOKASI ANGGARAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


2009

21

22

2009

Pusat Daerah (UPT) Dekonsentrasi (Dinas) Tugas Pembantuan

URAIAN 2009

2008

1.694,406 1.748,329 1.129,258 813,200 812,041 631,679 337,898 242,254 244,327 515,770 746,180 393,609

2008

ANGGARAN (Milyar Rupiah)

71,14 87,14 83,70 81,07

%

1.539,952 766,354 219,493 679,776

2009

REALISASI (Milyar Rupiah)

Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Pelaksanaan Anggaran TA 2008 dan TA 2009


Tabel 3.

88,15 94,42 90,62 91,11

%

Dalam pelaksanaan anggaran, terbagi antara pelaksanaan kegiatan di pusat, daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang secara rinci tercantum pada Tabel 3 berikut:


DATA POKOK KELAUTAN DAN PERIKANAN 2009

2009

434,00

413,00

-4,84

2008-2009 -0,77

Perubahan(%)

Sumber: Biro Perencanaan Keterangan: Data realisasi kabupaten/kota ada pada Kementerian Keuangan.

Kabupaten/Kota

Alokasi (Miliar Rupiah)

2008 2009 1.100,360 1.091,838

Tahun

-

-

-

2008 % 2009 367,84 33,43 604,64

Realisasi

Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2008 dan TA 2009

URAIAN

Tabel 4.

-

% 55,38

Selain anggaran tersebut diatas Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mendapatkan Dana Alokasi Khusus TA 2008 dan TA 2009 yang secara rinci tercantum pada Tabel 4 berikut:


2009 DATA POKOK KELAUTAN DAN PERIKANAN

23


2009

Sedangkan target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan secara rinci tercantum pada Tabel 5 berikut: Tabel 5.

URAIAN

Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2008 dan TA 2009 REALISASI (Miliar Rupiah)

TARGET (Miliar Rupiah) 2008

%

2009

%

Sumber Daya 200,00 150,00 Alam (SDA)

2008

77,40

38,40

91,74

61,16

Non SDA

27,24 165,39

Jumlah

16,47

20,09

216,47 170,09 104,64


24

2009

33,45 166,50

48,34 125,19

73,60


26

2009

2009


D.INDIKATOR MAKRO KINERJA HASIL PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Terdapat 12 indikator makro kinerja hasil pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu: 1.

Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan sebagaimana tersebut pada Tabel 6:

Tabel 6. No

Indikator Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2009 URAIAN

1. Produk Domestik Bruto (Berdasarkan Harga Berlaku) a. Nasional (Milyar rupiah)

b.

PDB Tanpa Migas (Milyar rupiah)

c.

Perikanan (Milyar rupiah)

d.

Persentase PDB Perikanan

e.


terhadap PDB Nasional (%) terhadap PDB Tanpa Migas (%) 2. Produk Domestik Bruto (Berdasarkan Harga Konstan) a. Nasional (Milyar rupiah)

b.

PDB Tanpa Migas (Milyar rupiah)

c.

Perikanan (Milyar rupiah)

d.


e.


terhadap PDB Nasional (%) terhadap PDB Tanpa Migas (%)

2008

2009*)

4.951.356,7

5.613.441,7

4.427.193,3

5.146.512,7

137.249,5

177.773,9

2,77

3,17

3,10

3,45

2.082.315,9

2.176.975,5

1.939.482,9

2.035.125,1

45.866,2

48.253,2

2,20

2,22

2,37

2,37

Sumber : Badan Pusat Statistik *) Angka Sementara

27

DATA POKOK KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan, yang digunakan untuk mempertimbangkan penerimaan (revenue) dan seluruh pengeluaran (expenditure) keluarga nelayan maupun pembudidaya ikan. Selain itu, juga digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan dan pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan tercantum pada Tabel 7, 8 dan 9 berikut:

Tabel 7. BULAN

2 0 0 9

2 0 1 0

2009

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Pebruari Maret April Mei

Nilai Tukar Nelayan Nasional Tahun 2009-2010 NELAYAN PERUBAHAN PETANI PERUBAHAN (NTN) (%) (NTP) (%) 105,34 105,82 104,91 105,50 105,64 105,83 105,90 106,42 106,53 105,56 105,59 105,29 105,05 105.30 105.42 105.50 105.46

Sumber: Badan Pusat Statistik

28

1,37 0,46 -0,86 0,56 0,13 0,18 0,07 0,49 0,10 -0,91 0,03 -0,28 -0,23 0,23 0,12 0,08 -0,04

98,30 98,77 98,78 99,26 99,41 99,56 99,82 100,24 100,90 101,79 101,13 101,20 101,19 101.09 101.20 101.15 101.16

-0,70 0,48 0,01 0,49 0,15 0,15 0,26 0,68 0,66 -0,11 0,34 0.07 -0,01 -0,10 0,11 -0,05 0,01

2009


Tabel 8.

BULAN

2 0 0 9

2 0 1 0


Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada 7 Provinsi Tahun 2009-2010 PROVINSI Sumut 93,91 95,34 95,31 95,80 95,51 95,68 95,62 96,00 98,21 97,70 97,82 98,48 96,60 96.65 97.08 96.91 96.92

Jabar 104,87 105,30 105,32 104,02 105,05 103,15 100,08 100,92 100,52 99,52 99,70 99,69 97,24 96.78 98.28 97.69 96.75

Banten 99,38 106,63 110,72 110,74 107,57 104,39 106,90 109,80 111,54 110,27 110,32 109,92 109,22 110.47 109.95 111.37 112.07

DIY 114,46 115,87 116,53 116,51 114,29 115,00 114,69 116,20 118,23 117,06 117,96 118,83 118,56 118.61 118.69 119.78 119.45

Jateng 104,16 105,13 105,79 111,20 112,21 111,52 105,36 104,84 106,49 107,29 107,10 106,65 105,89 107.30 107.99 108.24 107.55

Jatim 104,16 105,13 105,79 111,20 112,21 111,52 105,36 104,84 106,49 107,29 107,10 106,65 105,89 98.45 97.95 97.67 97.63

Sulsel 104,11 100,17 102,23 102,04 103,76 104,69 104,63 105,94 106,93 105,09 105,97 103,98 101,99 101.05 101.27 101.62 102.25


29

DATA POKOK KELAUTAN DAN PERIKANAN Tabel 9.

BULAN

2 0 0 9

2 0 1 0


Nilai Tukar Nelayan pada 7 Provinsi Tahun 2009-2010 PROVINSI Sumut Jabar Banten 109,14 108,81 107,08 103,98 104,80 104,23 103,24 104,29 104,81 104,05 103,43 103,81 104,27 103.56 104.09 103.93 103.46

102,70 105,55 106,49 111,10 111,73 112,31 112,72 112,31 112,12 111,76 110,48 110,44 111,33 110.76 111.93 111.88 111.92


30

2009

102,97 104,58 106,09 103,32 103,65 102,53 103,22 105,51 104,96 106,00 104,44 102,53 101,35 101.60 101.37 101.66 101.52

DIY 107,20 109,34 111,12 113,22 114,49 113,49 113,76 111,94 109,36 109,44 110,01 108,98 110,45 109.37 108.35 108.53 107.83

Jateng Jatim Sulsel 111,24 111,72 109,66 110,64 109,98 111,22 111,02 112,06 113,31 111,85 110,69 110,48 111,30 111.95 111.31 110.51 110.46

109,92 111,63 104,14 104,80 107,95 109,36 109,80 110,25 108,32 108,05 107,52 107,90 108,71 107.24 107.59 106.21 107.98

109,75 108,91 109,39 109,91 109,93 111,97 111,97 110,99 111,72 109,19 109,74 112,51 112,42 113.20 112.92 112.57 112.29

2009 3.


Produksi Perikanan, peningkatan produksi perikanan selama tahun 2008-2009 tercantum pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10.

Volume Produksi Perikanan Tahun 2008-2009

URAIAN

VOLUME (Ton) 2008

Perikanan Tangkap - Perikanan Laut - Perikanan Umum Perikanan Budidaya - Budidaya Laut - Tambak - Kolam - Karamba - Jaring Apung - Sawah JUMLAH Sumber :

2009

PERUBAHAN (%) *)

2008-2009

5.196.328 5.285.020 4.701.933 4.789.410 494.395 495.610 3.855.200 4.780.100 1.966.002 2.437.100 959.509 1.180.700 479.167 593.800 75.769 93.900 263.169 336.300 111.584 138.300 9.051.528 10.065.120

1,71 1,86 0,25 23,99 23,96 23,05 23,92 23,93 27,79 23,94 11,20

Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap *) angka sementara

31

DATA POKOK KELAUTAN DAN PERIKANAN Tabel 11.

Nilai Produksi Perikanan Tahun 2008-2009 NILAI (Jutaan Rupiah)

URAIAN Perikanan Tangkap - Perikanan Laut - Perikanan Umum Perikanan Budidaya Budidaya Laut Tambak Kolam Karamba Jaring Apung Sawah JUMLAH Sumber :

4.

PERUBAHAN (%)

*)

2008

2009

51.611,69 46.598,55 5.013,13 37.842,76 9.241,94 17.304,47 6.805,93 1.620,25 1.493,77 1.376,38 89.454,45

56.077,35 50.863,53 5.213,82 46.705,70 11.678,11 19.404,91 8.736,65 2.930,91 1.996,60 1.958,49 102.783,05

2008-2009 8,65 9,15 4,00 23,42 26,36 12,14 28,37 80,89 33,66 42,29 14,90

Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap *) angka sementara

Penyerapan tenaga kerja, secara rinci penyerapan tenaga kerja perikanan tahun 2008-2009 tercantum pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12.

Jumlah Tenaga Kerja Perikanan Tahun 2008-2009

URAIAN Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Jasa Penunjang Jumlah

2,74 2,76 0,65

PERUBAHAN (%) 2008-2009 2,75 0,36 2,83 2,54 0,79 21,54

0,06 6,21

0,06 6,43

2008 (Juta Orang)

2009 *) (Juta Orang)

Sumber : BPSDMKP Ket. : - *) : angka sementara - Jasa penunjang : tenaga kerja yang terlibat pada program-program pemberdayaan: SPDN, kedai pesisir, COREMAP, penyuluh, dll.

32

2009

0,00 3,54

2009 5.


Penyediaan Ikan untuk Konsumsi Dalam Negeri, peningkatan konsumsi ikan tersebut menggambarkan bahwa ketersediaan produk perikanan yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan (capture) maupun budidaya (aquaculture) tersedia dengan baik, secara rinci penyediaan ikan untuk konsumsi dalam negeri tahun 2008-2009 tercantum pada Tabel 13 berikut:

Tabel 13.

Penyediaan Ikan untuk Konsumsi Dalam Negeri *)

URAIAN

2008

2009

Total (1000 ton) Per Kapita (Kg/Kap/Th)

7.085 28,28

8.484 31,00

PERUBAHAN (%) 2008-2009 19,75 18,29

Sumber : Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap Keterangan : *) angka sementara

6.

Ekspor Hasil Perikanan, perkembangan volume dan nilai ekspor impor serta neraca perdagangan tahun 2008-2009 terdapat pada Tabel 14 berikut:

Tabel 14.

Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor-Impor serta Neraca Perdagangan Tahun 2008-2009

URAIAN

2008

2009

*)

Volume ekspor (ton) 911.674 796.700 Volume impor (ton) 280.179 218.622 Nilai ekspor (US$ 1000) 2.699.683 2.371.000 Nilai impor (US$ 1000) 259.967 195.486 Neraca Perdagangan (US$ 1000) 2.439.707 2.175.514

PERUBAHAN (%) 2008-2009 -12,61 -21,97 -12,17 -24,81 -10,83

Sumber : Ditjen P2HP Keterangan : *) angka sementara

33

DATA POKOK KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.

2009

Investasi Bidang Kelautan dan Perikanan, secara keseluruhan investasi di sektor perikanan baik PMDN maupun PMA masih sangat kecil jika dibanding nilai investasi secara nasional. Perkembangan investasi sektor perikanan tahun 2008-2009 terdapat pada Tabel 15 berikut:

Tabel 15.

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Menurut Sektor Tahun 2008-2009 Tahun

No

2008

Tipe P

2009 I

P

I

1.

Realisasi Investasi 2 24,7 0 0,0 PMDN Sektor Perikanan 2. Realisasi Investasi PMA 3 5,1 3 2,4 Sektor Perikanan PMDN Total 239 20.363,4 248 37.799,8 PMA Total 1.138 14.871,4 1.221 10.815,0 Persentase Terhadap PMDN Total 0,0 0,0 0,8 0,1 Persentase Terhadap PMA Total 0,3 0,0 0,2 0,0 Sumber P I (PMDN) I (PMA)

8.

: Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) : Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan : Nilai Realisasi Investasi dalam Rp.miliar : Nilai Realisasi Investasi dalam US$

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pada tahun 2009 jumlah kapal ikan asing yang ditenggelamkan mencapai 32 kapal dan 17 kapal lainnya dipulangkan ke negara asalnya. Pada tahun 2005-2009 telah dilakukan penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana perikanan

34

2009


sebanyak 616 kasus yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Hasil penanganan tindak pidana perikanan tersebut telah berhasil dirampas/dilelang sebanyak 145 kapal. Sejalan dengan hal tersebut, kerugian negara yang bisa diselamatkan selama 2005-2009 mencapai Rp1,9 triliun.Untuk mendukung hal tersebut, terdapat Unit Pelaksana Teknis lingkup Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan seperti tercantum pada Tabel 16 berikut: Tabel 16.

Jumlah Unit Pelaksana Teknis Lingkup Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

URAIAN Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan a. Koordinator Jakarta 1. Muara Angke 2. Lempasing 3. Karangantu 4. Pelabuhan Ratu 5. Kejawanan 6. Pekalongan 7. Tegal Sari 8. Cilacap 9. Juwana 10. Batang 11. Banyuwangi 12. Surabaya

JUMLAH (unit) 2008

2009

*)

31

21

21

35

DATA POKOK KELAUTAN DAN PERIKANAN Prigi Brondong Probolinggo Bawean Benoa Pengambengan Kupang Larantuka Labuan Lombok b. Koordinator Bitung 1. Dagho 2. Melanguane 3. Makassar 4. Gorontalo 5. Kwandang 6. Kendari 7. Ternate 8. Bacaan 9. Tarakan 10. Banjarmasin Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan a. Koordinator Pontianak 1. Pemangkat 2. Ketapang 3. Tanjung Balai Karimun 4. Tanjung Pinang 5. Batam 6. Tarempa 7. Natuna/Ranai 8. Pulau Kijang 9. Moro 10. Sungai Liat

2009

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

36

10

10

27

27

10

10

2009

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sumber:

DATA POKOK KELAUTAN DAN PERIKANAN b. Koordinator Belawan Sabang Tanjung Balai Asahan Sibolga Bungus Kuala Tungkal Tanjung Pandan Pulau Baii Bengkulu c. Koordinator Tual Ambon Merauke Sorong Biak Jayapura Wimro Kimaan Kaimana Avonah Fak-fak

7

7

10

10

Ditjen P2SDKP *) data sampai dengan September 2009

37


9.

Penamaan Pulau (Toponimi), sejak tahun 2005, KKP sesuai dengan fungsinya ditugaskan melakukan pekerjaan lapangan (field work), untuk inventarisasi dan penamaan pulau (toponimi) di seluruh wilayah NKRI dengan melibatkan instansi terkait. Inventarisasi dan penamaan pulau tercantum pada Tabel 17 berikut: Tabel 17.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Daftar Nama Pulau yang telah dilaporkan ke PBB Tahun 2007

PROVINSI Kepulauan Riau Maluku Utara Sulawesi Tenggara Kep. Bangka Belitung Jawa Timur Sulawesi Utara Maluku Lampung Gorontalo JawaTengah Daerah Istimewa Yogyakarta Sumatera Selatan Bengkulu Jawa Barat TOTAL

Sumber: Ditjen KP3K, 2009

38

2009

JUMLAH PULAU 1.794 805 530 470 445 286 284 130 123 33 28 23 10 10 4.981

2009


10. Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam(BMKT), sampai dengan tahun 2009, langkah yang telah ditempuh antara lain: (1) pendistribusian BMKT ke Museum Negeri Adityawarman, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Batusangkar, dan Badan Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Sumatera Barat untuk mendukung pengkayaan koleksi museum, pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup pemanfaatan nonekonomis. Disamping itu telah dilakukan pemilihan terhadap BMKT tertentu yang langka untuk kepentingan sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan sebagai koleksi negara; (2) penjualan BMKT untuk mengoptimalkan nilai ekonomisnya dilaksanakan dengan cara lelang oleh Kantor Lelang Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta berdasarkan rekomendasi penjualan/lelang BMKT dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 21 November 2008; (3) penerbitan rekomendasi survei sebanyak 11 buah dan rekomendasi pengangkatan sebanyak 2 buah. 11. Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan, upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan Kawasan Konservasi Perairan baik perairan laut, pesisir maupun perairan tawar dan payau. Secara rinci terdapat pada Tabel 18 berikut:

39

40

2009

A.

Sumber: Ditjen KP3K

B.

Kawasan Konservasi

Inisiasi Kementerian Kehutanan - Taman Nasional Laut - Taman Wisata Alam Laut - Suaka Margasatwa - Cagar Alam Laut Inisiasi KKP dan Pemda - Kawasan konservasi perairan nasional - (Taman Nasional Perairan Laut Sawu) - Kawasan Konservasi Laut Daerah - Calon Kawasan Konservasi Laut Daerah - Daerah Perlindungan Laut/Mangrove (DPL/DPM) - Suaka Perikanan Jumlah Total

No.

5.426.092 4.045.049 767.610 339.218 274.215 20.270.547 3.521.130 3.155.572 13.591.406 2.086 453 25.696.639

24 19 2 3 90

Luas (Ha)

41 7 18 7 9 49 1

Jumlah Kawasan

Tabel 18. Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Laut di Indonesia Tahun 2009


DATA POKOK KELAUTAN DAN PERIKANAN 2009

2009


12. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan Pengembangan SDM di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dan dilaksanakan melalui bidang pendidikan,pelatihan dan penyuluhan. Pengembangan SDM di bidang pendidikan didukung dengan adanya beberapa Unit Pelaksana Teknis seperti tercantum pada Tabel 19 berikut: Tabel 19.

Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Lingkup KKP URAIAN

Sekolah Tinggi Perikanan (STP)

LOKASI Jakarta

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Akademi Perikanan (AP)

Sidoarjo, Jawa Timur Bitung, Sulawesi Utara Sorong, Papua Barat Tegal, Jawa Tengah Pariaman, Padang Kota Agung, Lampung Sorong, Papua Barat Waiheru, Ambon Ladong, NAD Pontianak, Kalimantan Barat Bone, Sulawesi Selatan

Sumber: BPSDMKP

41


2009

Sedangkan pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui bidang pelatihan diselenggarakan dalam bentuk pelatihan bagi masyarakat (non aparatur) dan aparatur (pusat dan daerah). Pelatihan bagi masyarakat ditujukan untuk nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, pedagang ikan dan masyarakat perikanan yang meliputi teknik penangkapan ikan, pelatihan pengolahan dan mutu, serta pemasaran dan manajemen usaha. Sedangkan pelatihan bagi aparatur antara lain pelatihan teknis aparatur, pelatihan struktural aparatur, dan pelatihan prajabatan.Pengembangan SDM di bidang pelatihan didukung dengan adanya beberapa Unit Pelaksana Teknis seperti tercantum pada Tabel 20 berikut: Tabel 20.

Unit Pelaksana Teknis Satuan Pelatihan Lingkup KKP

URAIAN

Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan

Sumber: BPSDMKP

42

LOKASI -

Belawan, Sumatera Utara Tegal, Jawa Tengah Banyuwangi, Jawa Timur Aertembaga, Sulawesi Utara Ambon Sukamandi, Jawa Barat Karangantu, Serang

2009


Pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui bidang penyuluhan diarahkan pengembangan keahlian dan keberpihakan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan, serta meningkatkan citra penyuluhan. Jumlah penyuluh perikanan sebanyak 4.534 orang tersebar di 33 Provinsi, sampai dengan tahun 2009 KKP telah memberikan biaya operasional penyuluh (BOP) perikanan bagi 2.342 penyuluh.

43

44

2009


E. PENUTUP

Data pokok kelautan dan perikanan berisi rangkuman indikator kinerja pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2009-2010.Data pokok ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kebersamaan dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dapat terwujud.

47

48

2009


Lampiran 1

Jumlah Perahu/Kapal Perikanan Laut Menurut Kategori dan Ukuran Kapal Tahun 2008-2009

KATEGORI DAN UKURAN KAPAL/PERAHU

TAHUN 2008

JUMLAH Perahu Tanpa Motor (PTM) Perahu Motor Tempel (PMT) Kapal Motor (KM) <5 GT 5-10 GT 10-20 GT Ukuran Kapal Motor 20-30 GT 30-50 GT 50-100 GT 100-200 GT >200 GT

596.184 212.003 229.335 154.846 107.934 29.936 7.728 5.200 747 1.665 1.230 406

2009

*)

596.230 205.460 233.530 157.240 109.590 30.400 7.910 5.280 750 1.670 1.230 410

Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap *) 2009 : angka sementara

51


Lampiran 2

2009

Daftar Peraturan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2009

1. UNDANG-UNDANG 1)

Telah disahkan pada tanggal 18 Juni 2009 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement For The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention On The Law of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stock (Persetujuan Pelaksanaan KetentuanKetentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh).

2)

Perubahan UU No.31/2004, UU No.45/2009, tentang Perikanan.

2. Daftar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 1)

KEP.01/MEN/2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengeloaan Ikan Hias Banggai Cardinal Fish.

2)

KEP.02/MEN/2009 tentang pembentukan tim penilai dan pelepasan jenis dan atau varietas ikan.

3)

KEP.03/MEN/2009 tentang Penugasan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2009.

52

2009


4)

KEP.04/MEN/2009 tentang Penugasan Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2009.

5)

KEP.05/MEN/2009 tentang Penugasan Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2009.

6)

KEP.06/MEN/2009 tentang Tim Kerja Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.

7)

KEP.07/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

8)

KEP.08/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.

9)

KEP.09/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

10) KEP.10/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu. 11) KEP.11/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. 12) KEP.12/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat. 13) KEP.13/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu.

53


2009

14) KEP.14/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang. 15) KEP.15/MEN/2009 tentang Penetapan Pengelola Anggaran Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang Tahun Anggaran 2009. 16) KEP.16/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/ MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Dep. Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 17) KEP.17/MEN/2009 tentang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 18) KEP.18/MEN/2009 tentang Sentra hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 19) KEP.19/MEN/2009 tentang Pembentukan Komite Pengarah, Komite Teknis, dan Pengelola Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II (Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II/Coremap II). 20) KEP.20/MEN/2009 tentang Program Legislasi Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009.

54

2009


21) KEP.21/MEN/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan. 22) KEP.22/MEN/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Dep. Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 23) KEP.23/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. 24) KEP.24/MEN/2009 tentang Pembentukan Pengelola Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction). 25) KEP.25/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. 26) KEP.26/MEN/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 55


2009

27) KEP.27/MEN/2009 tentang Pembentukan Tim Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Departemen Kelautan dan Perikanan. 28) KEP.28/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karng Daerah di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 29) KEP.29/MEN/2009 tentang Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan. 30) KEP.30/MEN/2009 tentang Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009. 31) KEP.31/MEN/2009 tentang Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentng Panitia Antardepartemen Penyusunan Tindak Lanjut UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 32) KEP.32/MEN/2009 tentang Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sekretariat Nasional Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries and 56

2009


Food Security (CTI-CFF). 33) KEP.33/MEN/2009 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Prasarana Pembudidaya Ikan Tahun 2009. 34) KEP.34/MEN/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2009 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang Daerah di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 35) KEP.35/MEN/2009 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/2009 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 36) KEP.36/MEN/2009 tentang Keanggotaan Delegasi Republik Indonesia Pada Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Confrence) Tahun 2009. 37) KEP.37/MEN/2009 tentang Penetapan Keanggotaan Delegasi Republik Indonesia Pada Joint Commission Meeting National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) USA dan Developing Eight (D-8) Meeting Tahun 2009.

57


2009

38) KEP.38/MEN/2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 39) KEP.39/MEN/2009 tentang Sekretariat Interim Coral Triangle Initiative.

Regional

40) KEP.40/MEN/2009 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Penyelenggara Sail Bunaken Tahun 2009. 41) KEP.41/MEN/2009 Minapolitan.

tentang

Penetapan

Lokasi

42) KEP.42/MEN/2009 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.78/MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/Atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 43) KEP.43/MEN/2009 tentang Tim Reformasi Birokrasi Departemen Kelautan dan Perikanan. 44) KEP.44/MEN/2009 tentang Organisasi Pengelola Proyek Fisheries Training Development In Indonesia. 45) KEP.45/MEN/2009 tentang Panitia Antar Departemen Penerimaan (Acceptance) Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessel on The

58

2009


High Seas (Persetujuan untuk Memajukan Penataan Tindakan Pengelolaan dan Konservasi Secara Internasional oleh Kapal Perikanan di Laut Lepas) 1993. 46) KEP.46/MEN/2009 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 47) KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 48) KEP.48/MEN/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.19/MEN/2006 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. 49) KEP.49/MEN/2009 tentang Tim Pemeriksa Fisik Kapal Penangkap Ikan, Alat Penangkapan Ikan, dan/atau Kapal Pengangkut Ikan. 50) KEP.50/MEN/2009 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 59


2009

51) KEP.51/MEN/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang Daerah di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 52) KEP.52/MEN/2009 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 53) KEP.53/MEN/2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembangunan Infra Struktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 54) KEP.54/MEN/2009 tentang Tim Penyiapan Pembentukan Atase Kelautan dan Perikanan. 55) KEP.55/MEN/2009 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang Daerah di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 60

2009


56) KEP.56/MEN/2009 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 57) KEP.57/MEN/2009 tentang Sekretariat Interim Coral Triangle Initiative.

Regional

58) KEP.58/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Bunaken Tahun 2009 Nomor KEP.40/MEN/2009 Tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Penyelenggaran Sail Bunaken Tahun 2009. 59) KEP.59/MEN/2009 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Adi Bakti Mina Bahari Tahun 2009. 60) KEP.60/MEN/2009 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 61) KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan.

61


2009

62) KEP.62/MEN/2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 63) KEP.63/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Maluku. 64) KEP.64/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. 65) KEP.65/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. 66) KEP.66/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan. 67) KEP.67/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 68) KEP.68/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua.

62

2009


69) KEP.69/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Laut Banda di Provinsi Maluku. 70) KEP.70/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Sumater Barat. 71) KEP.71/MEN/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2009 Tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 72) KEP.72/MEN/2009 tentang Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 73) KEP.73/MEN/2009 tentang Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengelola Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W). 74) KEP.74/MEN/2009 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Kelautan 63


2009

dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 75) KEP.75/MEN/2009 tentang Tim Pengingkatan Kualitas Laporan Keuangan Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 76) KEP.76/MEN/2009 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 77) KEP.77/MEN/2009 tentang Pelepasan Varietas Ikan Nila BEST Sebagai Benih Unggul Nila. 78) KEP.78/MEN/2009 tentang Pelepasan Varietas Udang Vaname Unggul Nusantara. 79) KEP.79/MEN/2009 tentang Pelepasan Varietas Ikan Nila Larasati Sebagai Benih Bermutu. 80) KEP.80/MEN/2009 tentang Penugasan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 81) KEP.81/MEN/2009 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja di Ling kungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 82) KEP.82/MEN/2009 64

tentang

Peningkatan

Status

2009


Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sungai Rengas menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sungai Rengas. 83) KEP.83/MEN/2009 tentang Penugasan Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 84) KEP.84/MEN/2009 tentang Tim Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 85) KEP.85/MEN/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.53/MEN/2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembangunan Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 86) KEP.86/MEN/2009 tentang Penugasan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2010. 87) KEP.87/MEN/2009 tentang Penugasan Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2010. 88) KEP.88/MEN/2009 tentang Perubahan Keenambelas atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009.

65


2009

89) KEP.89/MEN/2009 tentang Perubahan Ketujuhbelas atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 90) KEP.90/MEN/2009 tentang Penunjukkan KPA, PPK, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan SPM dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satker Pusat dan UPT di Lingkungan DKP Tahun Anggaran 2010. 91) KEP.91/MEN/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Administrasi Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 92) KEP.92/MEN/2009 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Daftar Keputusan Menteri Ditandatangani Sekretaris Jenderal 1)

KEP.01/MEN/SJ/2009 tentang Pembentukan Tim Pembantu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DKP.

2)

KEP.02/MEN/SJ/2009 tentang Penunjukan Pelaksana Protokoler di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009.

66

2009


3)

KEP.03/MEN/SJ/2009 tentang Tim Pengamanan Internal Pimpinan dan Tamu VIP di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009.

4)

KEP.04/MEN/SJ/2009 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Yang Dikelola Oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu.

5)

KEP.05/MEN/SJ/2009 tentang Pembentukan Tim Penanganan Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Lingkup DKP Tahun Anggaran 2009.

6)

KEP.06/MEN/SJ/2009 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009.

7)

KEP.07/MEN/SJ/2009 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009.

8)

KEP.08/MEN/SJ/2009 tentang Penunjukkan Petugas Operasional dan Ajudan Menteri Kelautan dan Perikanan.

9)

KEP.09/MEN/SJ/2009 tentang Tim Pembina Etika Pegawai Negeri Sipil Departemen Kelautan dan Perikanan.

10) KEP.10/MEN/SJ/2009 tentang Tim Seleksi Tanda-tanda Kehormatan Departemen Kelautan dan Perikanan. 11) KEP.11/MEN/SJ/2009 tentang Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Instansi Departemen 67


2009

Kelautan dan Perikanan. 12) KEP.12/MEN/SJ/2009 tentang Tim Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Departemen Kelautan dan Perikanan. 13) KEP.13/MEN/SJ/2009 tentang Tim Seleksi Tugas Belajar dan Ijin Belajar Departemen Kelautan dan Perikanan. 14) KEP.14/MEN/SJ/2009 tentang Tim Kerugian Negara di Lingkungan Kelautan dan Perikanan Tahun 2009.

Penyelesaian Departemen

15) KEP.15/MEN/SJ/2009 tentang Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Statistisi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 16) KEP.16/MEN/SJ/2009 tentang Tim Koordinasi Tim Koordinasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 17) KEP.17/MEN/SJ/2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2008. 18) KEP.18/MEN/SJ/2009 tentang Kelompok Kerja Pengumpulan Data dan Statistik Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 19) KEP.19/MEN/SJ/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68

2009


KEP.06/MEN/SJ/2009 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 20) KEP.20/MEN/SJ/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/SJ/2009 tentang tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 21) KEP.21/MEN/SJ/2009 tentang Pembentukan Tim Pengelola Administrasi dan Teknis Pembangunan Tahap II (Partisi Interior) Gedung Kantor Mina Bahari III Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 22) KEP.22/MEN/SJ/2009 tentang Tim Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Tahun 2009. 23) KEP.23/MEN/SJ/2009 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.54/MEN/ SJ/2008 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. 24) KEP.24/MEN/SJ/2009 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/ SJ/2009 tentang Penunjukan Pelaksana Protokoler di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 25) KEP.25/MEN/SJ/2009 tentang Panitia Antar Departemen Penyusun Tindak Lanjut UndangUndang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 69


2009

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 26) KEP.26/MEN/SJ/2009 tentang Pembentukan Panitia Inter Departemen Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Jaminan Ketersediaan Bahan Baku. 27) KEP.27/MEN/SJ/2009 tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Peneliti Instansi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 28) KEP.28/MEN/SJ/2009 tentang Tim PNBP. 29) KEP.29/MEN/SJ/2009 tentang Unit Layanan. 30) KEP.30/MEN/SJ/2009 tentang Tim Persiapan Pengalihan Kepemilikan Barang Milik Negara yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta pada Jurusan Penyuluhan Perikanan dari Departemen Pertanian kepada Departemen Kelautan dan Perikanan. 31) KEP.31/MEN/SJ/2009 tentang Tim Hibah United Nation Agency for International Development (USAID). 32) KEP.32/MEN/SJ/2009 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.54/MEN/ SJ/2009 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. 33) KEP.33/MEN/SJ/2009 tentang Tim Administrasi dan Teknis Rehabilitasi 70

Pengelola Bangunan

2009


Wisma Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 34) KEP.34/MEN/SJ/2009 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Yang Dikelola Oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan-Medan. 35) KEP.35MEN/SJ/2009 tentang Tim Penilai Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 36) KEP.36/MEN/SJ/2009 tentang Pedoman Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. 37) KEP.37/MEN/SJ/2009 tentang Tim Teknis Pendataan Potensi Desa Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 38) KEP.38/MEN/SJ/2009 tentang Tim Penyiapan Pembentukan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 39) KEP.39/MEN/SJ/2009 tentang Tim Renovasi Wisma Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 40) KEP.40/MEN/SJ/2009 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2014.

71


2009

41) KEP.41/MEN/SJ/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/SJ/2009 tentang Pembentukan Tim Penanganan Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 42) KEP.42/MEN/SJ/2009 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/SJ/2009 tentang Penunjukan Pelaksana Protokoler di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 43) KEP.43/MEN/SJ/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/SJ/2009 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 44) KEP.44/MEN/SJ/2009 tentang Tim Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2005-2009. 45) KEP.45/MEN/SJ/2009 tentang Panitia Penyelenggara Penyerahan Penghargaan Adi Bakti Mina Bahari Tahun 2009. 46) KEP.46/MEN/SJ/2009 tentang Tim Penyiapan Penerapan Sertifikasi Ikan Hasil Tangkapan. 47) KEP.47/MEN/SJ/2009

72

tentang

Perubahan

Ketiga

2009


Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/SJ/2009 tentang Penunjukan Pelaksana Protokuler di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 48) KEP.48/MEN/SJ/2009 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Neagar Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan Yang Dikelola Oleh Sekretariat Jenderal Pada Balai Karantina Ikan Polonia - Medan. 49) KEP.49/MEN/SJ/2009 tentang Tim Evaluasi Kepegawaian Departemen Kelautan dan Perikanan. 50) KEP.50/MEN/SJ/2009 tentang Tim Pengadaan CPNS Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 51) KEP.51/MEN/SJ/2009 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang Dikelola Oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Balai Besar Pengembangan Budi Daya Air Tawar Sukabumi. 52) KEP.52/MEN/SJ/2009 tentang Petunjuk Operasional Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Litkayasa) dan Angka Kreditnya di Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan. 53) KEP.53/MEN/SJ/2009 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang Dikelola Oleh Sekretariat Jenderal pada Balai Besar Karantina Ikan Hasanuddin- Makassar. 73


2009

54) KEP.54/MEN/SJ/2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pasca Bencana Alam Tahun 2009. 55) KEP.55/MEN/SJ/2009 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang Dikelola Oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Balai Budi Daya Air Tawar Mandiangin. 56) KEP.56/MEN/SJ/2009 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 57) KEP.57/MEN/SJ/2009 tentang Tim Penyusunan Operasional Standar (POS) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 58) KEP.58/MEN/SJ/2009 tentang Tim Pangarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 59) KEP.59/MEN/SJ/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.36/MEN/SJ/2009 tentang Program Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. 60) KEP.61/MEN/SJ/2009 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang Dikelola Oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pada Pelabuhan Perikanan Kejawanan Cirebon.

74

2009


61) KEP.62/MEN/SJ/2009 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang Dikelola Oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pada Pelabuhan Perikanan Samudra kendari. 62) KEP.63/MEN/SJ/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/SJ/2009 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 63) KEP.64/MEN/SJ/2009 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang Dikelola Oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. 64) KEP.65/MEN/SJ/2009 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 65) KEP.66/MEN/SJ/2009 tentang Kelompok Kerja Kelautan Departemen Kelautan dan Perikanan Pada Dewan Nasional Perubahan Iklim. 66) KEP.67/MEN/SJ/2009 tentang Tim Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan. 67) KEP.68/MEN/SJ/2009 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/SJ/2009 tentang Pembentukan Tim 75


2009

Penanganan Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009. 68) KEP.69/MEN/SJ/2009 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang Dikelola oleh Sekretariat Jenderal pada Stasiun Karantina Ikan Kelas II Cirebon. 69) KEP.70/MEN/SJ/2009 tentang Tim Pengalihan Pelabuhan Perikanan Pantai Kwandang dari Pemerintah Provinsi Gorontalo Kepada Departemen Kelautan dan Perikanan. 70) KEP.71/MEN/SJ/2009 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program 100 hari Pembangunan Kelautan dan Perikanan. 71) KEP.72/MEN/SJ/2009 tentang Tim Penyelarasan Data Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 72) KEP.73/MEN/SJ/2009 tentang Panitia Perayaan Natal di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. 73) KEP.74/MEN/SJ/2009 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang Dikelola oleh BPSDMKP pasa SUPMN Tegal. 74) KEP.75/MEN/SJ/2009 tentang Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 76

2009


4. PERATURAN BERSAMA Peraturan Bersama antara Menteri KP dan Menteri Perdagangan melalui PB.02/MEN/2009 dan 27/M-DAG/ PER/6/2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke dalam Wilayah Republik Indonesia. Lampiran 3

Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan

1

50N

9 S

U

M

2

A

TE

4 R

10

8

KALIMANTAN

A

SULAWESI PAPUA

5

N

JAWA

50S

7

6

11 TIMOR LESTE

100S

3

0

500

kolometer 0 95 E

0 100 E

0 105 E

0 110 E

0 115 E

0 120 E

0 125 E

0 130 E

0 135 E

0 140 E

Keterangan : 1. Selat Malaka dan Laut Andaman 2. Samudera Hindia bagian barat Sumatera Barat dan Selat Sunda 3. Samudera Hindia bagian selatan Jawa sampai bagian selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian barat 4. Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan 5. Laut Jawa 6. Laut Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali 7. Teluk Tolo dan Laut Banda 8. Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau 9. Laut Sulawesi dan Pulau Halmahera bagian Utara 10. Teluk Cendrawasih dan Laut Pasifik 11. Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timor bagian Timur Sumber:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.01/MEN/2009, 21 Januari 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

77


Lampiran 4

2009

Peta Pelabuhan Perikanan dan Pusat Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan N

Lampulo

50N

Belawan

Pemangkat

Sibolga Bungus

SUMATERA

Sungailiat

Nizam Zachman Karangantu

Palabuhanratu

950E

Bitung

Teluk Batang

1000E

Ternate KALIMANTAN

Tanjung Pandan

SULAWESI

Kejawanan FTDC Semarang Banjarmasin Pekalongan

JAWA

Cilacap

Kendari

Bajomulyo Brondong Mayangan

NUSA TENGGARA

AMBON PAPUA

Ambon

50S

Tual

T TIIM MO OR RL LE ES ST TE E

Prigi Sibolga Labuhan Lombok Tegalsari Pondok Dadap Pengambengan 0 0 0 0 105 E 110 E 115 E 120 E 1250E

100S 1300E

1350E

Keterangan : : Pelabuhan Perikanan Samudera : Pelabuhan Perikanan Nusantara : Pelabuhan Perikanan Pantai : Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang

78

1400E

2009


Lampiran 5

Peta Pusat Pengembangan Perikanan Budidaya

BBAP Ujung Bate

N

BBAT Jambi

50N

BBL Batam BBAT Tatelu MALUKU UTARA

SUMATERA KALIMANTAN

SULAWESI AMBON

BBPBAP Jepara

BBPBL Lampung

PAPUA

50S

BBL Ambon

BBAT Mandiangin

JAWA BBAP Takalar

JAWA B BA AL LII

BBPAT Sukabumi

NUSA TENGGARA

TIMOR LESTE

100S

BBAP Situbondo BBL Lombok

950E

1000E

1050E

1100E

1150E

1200E

1250E

1300E

1350E

Keterangan

:

BBPBL

: Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut

1400E

BBPBAP

: Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau

BBPBAT

: Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar

BBAP

: Balai Budidaya Air Payau

BBL

: Balai Budidaya laut

BBAT

: Balai Budidaya Air Tawar

79


Lampiran 6

2009

Peta Pusat Pengembangan Riset Kelautan dan Perikanan N 50N

RCIF Palembang

MALUKU UTARA

SUMATERA KALIMANTAN

SULAWESI AMBON

RCBA Maros

JAWA BALI

RCFF Bogor 0 100 E

0 105 E

NUSA TENGGARA TENGGARA NUSA

TIMOR TIMOR LESTE LESTE

100S

RCFSI Jatiluhur

0 110 E

RMOC Perancak

0 115 E

0 120 E

0 125 E

0

130 E

0 135 E

Keterangan RCPBB

: Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan

RCMFSE

: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan

RCFF

: Balai Riset Perikanan Air Tawar

RCFSI

: Loka Riset Pemacuan Stok Ikan

Bioteknologi Perikanan

GRIM

: Balai Besar Riset Budidaya Laut Gondol

RCBA

: Balai Riset Budidaya Air Payau

RCIF

: Balai Riset Perairan Umum

RCFOFA

: Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar

RMOC

: Balai Riset dan Observasi Kelautan

80

50S

BBAT Gondol

RCFOFA Depok

0 95 E

PAPUA

RCFBFAT Sukamandi

Jakarta : RCPPB, RCMFSE, RCMF

0 140 E

POKOK KELAUTAN DAN DAN PERIKANAN TAHUN n Buku : m x 14 cm. h Halaman : laman

Recommend Documents