POIN KESEPAKATAN BILATERAL MEETING PEMERINTAH PROPINSI - KEMENTERIAN / LEMBAGA BIDANG SARANA DAN PRASARANA Rakorbangpus II , 4 Mei 2010 DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA BAPPENAS
Kementerian Pekerjaan Umum 1.
Pada prinsipnya Pemerintah propinsi sepakat dengan usulan kegiatan dari K/L yang didasarkan pada hasil konsultasi regional Wilayah Barat dan Wilayah y Timur.
2.
Kegiatan yang diusulkan K/L berdasarkan pada Pagu Indikatif.
3.
Kegiatan-kegiatan tambahan akan dipertimbangkan untuk ditampung bila terdapat tambahan dana, sepanjang masih merupakan kewenangan pusat.
4.
Kegiatan yang bukan merupakan kewenangan pusat agar disampaikan secara formal oleh Gubernur kepada Menteri terkait untuk persetujuan.
5.
Rincian kegiatan dapat dilihat pada hasil kesepakatan Musrenbangnas.
Kementerian Perhubungan 1. Hampir sebagian besar propinsi menyepakati kegiatan utama yang sudah
masuk dalam Renja Kementerian Perhubungan, karena merupakan usulan kegiatan daerah sebagaimana dibahas dalam Raker antara Dinas – Dinas Perhubungan dengan Kementerian Perhubungan. 2. Alokasi untuk Kementerian Perhubungan sangat terbatas sesuai dengan
kemampuan p pendanaan Pemerintah Pusat ((Pagu p g Indikatif). ) Hal ini membuat semua usulan daerah tidak bisa masuk dalam Renja. Oleh karena itu banyak pemerintah propinsi mengajukan tambahan alokasi agar usulan yang belum ditampung p g dapat p dimasukkan dalam Renja. j Misalnya y Pembangunan g Apron p di Gorontalo sebesar Rp 31,5 Milyar; Pengembangan Pelabuhan Belawan sebesar Rp 526 Milyar; dan Pembangunan bandara Fatmawati (Bengkulu) sebesar Rp 29,8 Milyar. 3. Beberapa usulan kegiatan yang tidak terakomodir dalam Rencana Kerja K/L
2011, akan ditampung untuk diprioritaskan apabila terdapat penambahan alokasi. 4. Rincian usulan kegiatan Pemerintah Propinsi sebagaimana kesepakatan yang
ditandatangani masing-masing Pemerintah Propinsi dengan Kementerian Perhubungan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika
1.
Pada dasarnya terjadi kesepakatan antara Kemen. Kominfo dengan Bappeda karena kegiatan yang tercantum dalam F4 merupakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementrian Kominfo.
2.
Kemen. Kominfo mempunyai beberapa kegiatan yang dilaksanakan di seluruh propinsi, i i diantaranya di t adalah d l h Desa D B d i dan Berdering d Internet I t t Kecamatan K t (seperti ( ti yang disampaikan ketika Musrenbangnas).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 1.
Pada prinsipnya, Provinsi menyepakati kegiatan utama yang sudah masuk dalam Renja K/L Kementerian ESDM dengan perubahan minor seperti lokasi dan target
2 2.
Pihak Provinsi telah menyepakati F F-4 4 yang telah diperbaharui oleh KESDM sehingga seluruh kegiatan dengan indikatornya tampak di setiap provinsi
3 3.
Pihak Pih k Provinsi P i i banyak b k yang menanyakan k pelaksanaan l k DAK Listrik Li t ik Perdesaan. P d Hal ini dapat dijelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan Trilateral Meeting DAK pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010, maka : DAK Lisdes Li d merupakan k usulan l bidang bid b baru DAK sehingga hi di diperoleh l h alokasi l k i sebesar 150 milyar rupiah. Untuk itu akan digunakan sebagai pilot project DAK Lisdes sehingga pada tahun berikutnya bisa dijadikan acuan bagi daerah lain sejalan dengan peningkatan alokasi anggaran dan jumlah j mlah cakupan daerah KESDM diusulkan tetap akan mengalokasikan dalam mata anggarannya untuk t k kegiatan k i t Li d Lisdes P b Pembangkit kit EBT dengan d mengurangii pagu Lisdes Li d Jaringan sesuai dengan rencana yang telah ada
Kementerian Perumahan Rakyat
1.
Seluruh propinsi yang memperoleh kegiatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa, Fasilitasi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan dan Permukiman, dan fasilitasi pembangunan rumah khusus telah sepakat terhadap alokasi Renja Kementerian Perumahan Rakyat.
2.
Beberapa B b P i i mengusulkan Propinsi lk perubahan/penambahan b h / b h lokasi l k i kegiatan k i t tanpa t mengubah alokasi. Perubahan/penambahan lokasi kegiatan ini ada dalam dokumen yang ditandatangani pihak masing-masing pemerintah propinsi dan Kementerian Perumahan Per mahan Rakyat. Rak at
3.
DAK Perumahan dialokasikan sebesar Rp 150 Milyar.
