(PKS) dengan Bank Mandiri Cabang Medan terkait penjaminan Kredit. (SOP) terkait penerbitan Sertifikat Penjaminan?

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PERUM JAMKRINDO CABANG MEDAN TERKAIT DENGAN PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT DIAJUKAN OLEH: DINDA MAURELOVA MAHASISWI FH USU MEDAN 1. Apakah Perum Jamkrindo Cabang Medan memiliki perjanjian kerjasama (PKS) dengan Bank Mandiri Cabang Medan terkait penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)? Ada, sebelum 2015

2. Apakah Jamkrindo Cabang Medan memiliki Standard Operating Prosedure (SOP) terkait penerbitan Sertifikat Penjaminan? Ada, terlampir

3. Apa saja yang diatur dan ditetapkan dalam sertifikat penjaminan yang diterbitkan oleh Jamkrindo? *Terlampir

4. Bagaimana proses penerbitan Sertifikat Penjaminan terhadap nasabah KUR yang disampaikan oleh Bank Mandiri Cabang Medan? Jamkrindo akan meng-approve permohonan yang masuk kemudian menerbitkan sertifikat penjaminan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Bank Mandiri kemudian sertifikat penjaminan akan dikirimkan ke Bank Mandiri.

Universitas Sumatera Utara

5. Apakan Bank Mandiri dalam mengajukan permohonan Penjaminan Kredit kepada Jamkrindo Cabang Medan dibagi untuk kurun waktu tertentu, misalnya bulanan, triwulanan atau semesteran? Bank Mandiri mengajukan permohonan per tanggal 15 setiap bulannya.

6. Bagaimana proses verifikasi yang dilakukan oleh Jamkrindo Cabang Medan terhadap usulan penjaminan KUR oleh Bank Mandiri Cabang Medan? 1. Komunikasi / Konfirmasi 2. Surat Menyurat

7. Apakah ada bagian tertentu yang ditunjuk oleh Jamkrindo Cabang Medan untuk memverifikasi, meneliti dan menyetujui penerbitan sertifikat penjaminan yang diajukan oleh Bank Mandiri? Tidak ada, semua dilakukan oleh Marketing berdasarkan pembagian wilayah kerja

8. Bagaimana tanggungjawab bagian dan pejabatnya terhadap sertifikat penjaminan yang diterbitkan oleh Jamkrindo Cabang Medan? Bagian dan Pejabatnya bertanggung jawab pnuh terhadap sertifikat penjaminan yang telah diproses dan diterbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Medan


9. Apakah Jamkrindo Cabang Medan memiliki kewenangan untuk untuk menilai langsung ke tempat calon debitur KUR yang diajukan oleh Bank Mandiri? Tidak. Setiap pengajuan bersifat “ FOLLOW THE BANK” dan mengikut ketentuan bank selama tidak menyalahi aturan PKS.

10. Bagimana dan apa alasan penolakan yang disampaikan oleh Jamkrindo Cabang Medan dalam menerbitkan sertifikat penjaminan? Penolakan terjadi apabila permohonan penjaminan kredit tidak sesuai dengan isi dalam perjanjian kerjasama. Jamkrindo akan membuat surat resmi kepada Bank Mandiri. DAFTAR PERTANYAAN TERKAIT PENGAJUAN IMBALAN JASA PENJAMINAN OLEH PERUM JAMKRINDO CABANG MEDAN KEPADA KEMENTRIAN KEUANGAN 1. Apakah ada Standar Operating Prosedur terkait terkait pengajuan Imbalan Jasa Penjaminan (IJP) kepada Kementrian Keuangan? Ada, melalui tata cara Endorsment/ pengesahan berkas ke bank sesuai dengan jumlah penagih IJP di sistem

2. Bagaimana kondisi KUR dari bank yang memungkinkan diajukan IJP oleh Jamkrindo Cabang Medan? Yang memungkinkan

sesuai

dengan Sertifikat

Penjaminan

yang

diterbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Medan.

3. Apakah ada pembagian periode tertentu untuk mengajukan IJP kepada Kementrian Keuangan? Ada, Setiap 6 bulan sekali.


4. Apakah

Jamkrindo

Cabang

Medan

mempunyai

mekanisme

penyempurnaan terhadap usulan IJP yang ditolak? Ada, dengan cara memverifikasi dan menyurati sesuai dengan ketentuan point-point yang diajukan oleh BPKP.

DAFTAR PERTANYAAN TERKAIT LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN PERUM JAMKRINDO CABANG MEDAN ATAS KLAIM YANG DIAJUKAN BANK MANDIRI CABANG MEDAN 1. Apakan ada bagian tertentu yang bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi atas pengajuan klaim yang diajukan oleh Bank Mandiri ? Bagian Klaim dan Subrogasi

2. Langkah-langkah apa yang dilakukan Perum Jamkrindo Cabang Medan terhadap klaim yang diajukan bank. Apakah ada SOP tertentu yang wajib dilaksanakan dalam melakukan verifikasi terhadap pengajuan klaim oleh bank ? a. Verifikasi pengajuan Klaim dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku dengan memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan klaim. b. Melakukan keabsahan antara dokumen pengajuan klaim dengan sertifikat penjamin yang telah diterbitkan oleh Jamkrindo. c. Bilamana perlu dilakukan on the spot oleh nasabah

3. Berapa bagian yang turut serta melakukan verifikasi atas pengajuan klaim oleh bank. Dan untuk menghindarkan kesalahan terhadap pembayaran


klaim berapa hirarki pejabat yang memberikan persetujuan terhadap pengajuan klaim pada Jamkrindo Cabang Medan? a. Bagian yang melakukan verifikasi atas pengajuan klaim adalah bagian klaim dan subrogasi b. Adapun hirarki pejabat yang memberikan persetujuan terhadap pengajuan klaim pada jamkrindo Cabang Medan adalah: 1. Kepala Bagian Klaim dan Subrogasi 2. Kepala bagian Penjaminan 3. Kepala Cabang

4. Apakah pembayaran klaim atas debitur KUR yang macet kreditnya dimintakan persetujuannya kepada Kantor Pusat Jamkrindo ? Persetujuan Klaim sampai dengan Rp. 500.000.000 adalah keputusan Cabang. Lebih dari itu dilakukan persetujuan oleh Kantor Pusat Jamkrindo.

5. Apakah pengajuan persetujuan pembayaran

klaim ke kantor pusat

dilakukan secara periodik (Bulanan, Triwulanan atau Semesteran)? Pengajuan Persetujuan Klaim ke kator Pusat dilakukan secara bulanan dan Bilamana ada pengajuan klaim yang membutuhkan keputusan Kantor Pusat maka langsung diajukan ke Kantor Pusat agar segera diberikan Keputusan.


DAFTAR PERTANYAAN RISET UNTUK PENULISAN SKRIPSI KEPADA BANK MANDIRI CABANG MEDAN TERKAIT PERSETUJUAN DAN PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) Disusun Oleh : Dinda Maurelova , NIM: 120200407 Mahasiswa Fakultas Hukum USU Medan 1. Pada kantor Bank Mandiri Cabang Medan, apakah ada bagian tertentu yang menangani/mengelola permohonan KUR, analisis dan persetujuan KUR ? Di Bank Mandiri terdapat bagian atau petugas Micro Banking yang khusus menangani/mengelola KUR dari permohonan sampai dengan persetujuan. Bagian/Unit Micro Banking tersebut terdapat di Bisnis Unit/Cabang- Cabang di Region I/Sumatera I. Di Unit Micro Banking tersebut terdapat Kepala Unit atau biasa disebut Micro Banking Manager (MBM), Analis yang disebut Mikro Kredit Analis (MKA) dan Mikro Kredit Sales (MKS). 2. Apakah ada pedoman yang menjadi rujukan petugas Bank Mandiri Cabang Medan dalam menilai dan memverifikasi Permohonan KUR, Analisis Permohonan KUR dan Persetujuan Pemberian KUR? Terdapat ketentuan atau pedoman yang menjadi rujukan dalam menilai dan memverifikasi permohonan KUR baik ketentuan Internal maupun Eksternal. Ketantuan Internal antara lain : Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri, Standar Prosedur Kredit, Manual Produk, Standar Operasional Prosedur. Ketentuan Eksternal antara lain : Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, yang berisi mengenai kebijakan penyaluran KUR dan Perjanjian Kerjasama antara Pihak PT Bank Mandiri (Persero).Tbk dan Pihak Asuransi Penjamin dalam hal ini ditangani oleh PT. Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) 3. Berapa petugas Bank Mandiri Cabang Medan yang ditugaskan untuk menilai kelayakan calon debitur KUR UMKMK. Apakah cukup satu orang saja atau lebih dari satu orang, sehingga yang hasil penilaian kelayakan nasabah KUR ditandatangan lebih dari satu orang ? Jumlah petugas yang menangani KUR UMKMK disesuaikan dengan kebutuhan setiap Cabang. Cabang Micro yang mempunyai portofolio lebih banyak akan dikelola oleh petugas yang lebih banyak untuk menangani KUR di cabang tersebut.


4. Apakah kepala bagian yang mengelola KUR dapat memberi keputusan KUR untuk KUR Baru untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ? Apakah ada batas plafon persetujuan pemberian KUR oleh kepala bagian atau kepala cabang ? Kepala Cabang Micro atau Micro Banking Manager mempunyai kewenangan untuk memutus KUR sesuai limit kewenangannya. Sedangkan untuk limit di atas kewenangannya diputus oleh pemegangan kewenangan yang lebih tinggi. 5. Apakah Bank Mandiri Cabang Medan mempunyai target penyaluran KUR yang ditugaskan kepada masing-masing petugas Bank Mandiri Cabang Medan? Setiap Cabang terdapat target untuk penyaluran KUR setiap tahunna. 6. Apakah realisasi KUR pada Kantor Bank Mandiri Cabang Medan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan kepada Kantor Wilayah Medan ? Jika Diizinkan, saya menginginkan untuk mendapatkan laporan realisasi KUR untuk tahun 2014, yang terlihat realisasi KUR Baru untuk setiap bulan. Laporan penyaluran KUR dilaporkan Cabang ke Regional Sumatera I setiap minggu. Realisasi KUR tahun 2014 adalah sebagai berikut (Rp milyard): Jan 77

Peb 45

Maret 6,660

April 8.254

Mei 908

Juni 20

Juli 0

Agust 6,176

Sept 166

Realisasi KUR tahun 2014 hanya sampai bulan September 2015 karena sudah memenuhi target yang ditetapkan Pemerintah ke Bak Mandiri. 7. Bagaimana pengaturan yang dilakukan Bank Mandiri Cabang Medan terkait usulan Penjaminan KUR kepada Jamkrindo Cabang Medan. Apakah ada pedoman pengusulan penjaminan KUR, dimana diatur ? Untuk tahun 2012 s/d 2014 Cabang dalam hal ini Unit Mikro, hanya bekerja sama dengan PT. Askrindo, untuk pedoman penjaminan KUR telah ada perjanjian kerjasama KUR dengan PT. Askrindo. Untuk penjaminan dengan PT Jamkrindo baru dilakukan kerjasama kembali di Kantor Wilayah Medan untuk tahun 2015. 8. Apakah usulan penjaminan KUR kepada Jamkrindo Cabang Medan disampaikan ke Jakarta atau cukup sampai di medan saja ?


Untuk usulan penjaminan KUR kepada Pihak Asuransi (dalam hal ini PT. Askrindo) tersentraliasasi di Kantror Pusat Jakarta. Bank Mandiri Kantor Pusat Jakarta akan memberikan data ke PT Askrindo Pusat untuk dilakukan Penjaminan setiap bulannya. 9. Apakah usulan pengajuan penjaminan KUR Bank Mandiri Cabang Medan kepada Jamkrindo Cabang Medan dilakukan bulanan, triwulan atau semesteran ? Untuk Usulan pengajuan penjaminan KUR ke Pihak Asuransi (dalam hal ini PT. Askrindo) dilakukan setiap bulannya. 10. Bagaimana bentuk persetujuan pengajuan penjaminan KUR yang disampaikan kepada Bank Mandiri Cabang Medan oleh Jamkrindo Cabang Medan ? Pihak Asuransi (dalam hal ini PT. Askrindo) menerbitkan Sertifikat Polis Penjaminan kepada Bank Mandiri setiap bulannya. 11. Apa bentuk penjaminan KUR yang diberikan kepada Jamkrindo Cabang Medan kepada Bank Mandiri Cabang Medan, untuk memastikan bahwa KUR yang telah disalurkan kepada UMKM telah mendapatkan persetujuan penjaminan dari Jamkrindo Cabang Medan ? Pihak Asuransi (dalam hal ini PT Askrindo) memberikan Sertifikat Polis Penjaminan kepada Bank Mandiri dan disertai lampiran nama debitur KUR yang telah dijamin.

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA BANK MANDIRI CABANG MEDAN TERKAIT PENGAJUAN KLAIM PADA SAAT TERJADI KREDIT MACET KEPADA PERUM JAMKRINDO CABANG MEDAN. 1. Apakah ada pedoman pengajuan klaim KUR atas KUR yang telah masuk dalam kategori kredit macet pada Bank Mandiri Cabang Medan kepada Jamkrindo Cabang Medan ? Pedoman dalam pengajuan Klaim KUR untuk debitur yang telah memasuki kategori macet adalah Perjanjian Kerja Sama antara PIhak Asuransi (dalam Hal Ini PT. Askrindo) yang diatur dalam “Pasal 16,17,18 (Mengenai Timbulnya Hak Klaim dan Tata Cara Pengajuan Klaim”).


2. Bagian apa pada Bank Mandiri Cabang Medan yang bertugas untuk memenuhi persyaratan dokumen KUR yang akan diajukan klaim kepada Jamkrindo Cabang Medan ? Untuk pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan klaim dilakukan oleh Mikro Kredit Analis bekerjama dengan Mikro Kredit Sales pengelola debitur KUR yang berada di Unit Micro/Cabang. 3. Apakah pengajuan klaim KUR kepada Jamkrindo Cabang Medan diajukan dalam periode tertentu berupa bulanan, triwulan atau semesteran ? Pengajuan Debitur Klaim KUR tidak menunjuk pada periode tertentu, untuk proses klaim dilakukan apabila telah ada debitur yang menunggak kewajibannya kepada Bank mandiri dengan kolektibilitas 4 (Diragukan). 4. Apakah ada klaim atas debitur KUR tidak disetujui oleh Jamkrindo Cabang Medan. Kalau ada saya ingin mendapatkan data tersebut untuk tahun 2014 ? Tidak ada debitur KUR yang tidak disetujui klaimnya oleh Asuransi (pihak PT Askrindo) untuk tahun 2014 5. Apakah pengajuan klaim yang disetujui Jamkrindo Cabang Medan disertai dengan arahan untuk melengkapi persyaratan klaim yang telah diajukan dan tidak disetujui sebelumnya ? Dalam melakukan klaim KUR kami selalu merujuk pada tata cara pengajuan klaim sesuai Perjanjian Kerjasama. Pada ketentuan tersebut telah diatur jenis dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim. 6. Apakah ada laporan terkait klaim atas KUR Macet tidak disetujui Jamkrindo Cabang Medan untuk tahun 2014 ? Jika diizinkan saya ingin mendapatkannya. TIdak ada Debitur KUR Macet yang proses klaimnya tidak disetujui oleh Pihak Asuransi (PT Askrindo) untuk tahun 2014 7. Bagaimana menentukan suatu debitur KUR yang sudah memungkinkan untuk diajukan klaimnya kepada Perum Jamkrindo Cabang Medan ? Debitur KUR yang sudah memasuki hak klaim atau telah berhak untuk diajukan klaim apabila kolektibilitas telah memasuki tahap diragukan (Kolektibilitas 4)


8. Bagaimana perlakuan Bank Mandiri Cabang Medan terdahap debitur yang telah dibayar klaimnya kepada Perum Jamkrindo Cabang Medan ? Untuk debitur KUR yang telah dibayar klaimnya oleh pihak asuransi (dalam hal ini PT. Askrindo) tetap dilakukan penagihan seperti layaknya debitur menunggak lainnya dan hasil pembayaran secara otomatis akan masuk ke rekening PT. Askrindo dengan media subrogasi. 9. Apa upaya selanjutnya Bank Mandiri Cabang Medan untuk mengembalikan sisa kredit 30 % yang tidak dijamin oleh Jamkrindo Cabang Medan. (penjaminan KUR oleh Jamkrindo hanya 70 %) Upaya yang dilakukan Bank Mandiri adalah dengan melakukan collection (upaya penagihan) sampai dengan total kewajiban debitur KUR telah lunas. 10. Apakah ada upaya bersama antara Bank Mandiri Cabang Medan dengan Jamkrindo Cabang Medan untuk menyelesaikan piutang subrogasi, Bagaimana bentuknya ? Bank Mandiri tetap melakukan penagihan kpada debitur KUR yang menunggak dengan berkordinasi dengan pihak asuransi secara periodik.


;;

~"""" "F'C

'9"i"

mandlrl PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN PT. BANK MANDIRI (PERSERO)TBK TENTANG PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI Nomor

81/Jamkrindo/X/20lO DIR.PKS/O63/2010

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan bu1an Oktober tahun duaribu sepuluh (08-10-2010), di Jakarta,kami yang bertandatangandi bawah ini:

I. NAHID HUDAYA daD NANANG WASKITO, masing-masingbertindak selaku Oirektur Utama daD Direktur Penjaminan PerusahaanUmum (perum) Jaminan Kredit Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sesuai Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP190/MBU/2007 tanggal27 Agustus 2007daD Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-298/MBU/2007 tanggal28 Oesember2007, dengan demikian berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang PerusahaanUmum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang telah diumumkan dalam TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, bertindak untuk daD atas nama serta sah mewakili Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta daD beralamat di Gedung Jamkrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat,untuk selanjutnya disebut PENJAMIN. II. SUNARSO, Direktur Commercial & Business Banking Pf Bank Mandiri (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak daIam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroanyang dibuat dihadapan Sutjipto, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta dengan Akta Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998,yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 97 tanggal 4 Desember1998 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6859yang telah mengalami beberapakali perubahan,dengan perubahanterakhir Anggaran Dasarsebagaimanadimuat daIam Akta Notaris DR. Amrul Partomuan Pohan,SH. L.LM Nomor 4 tanggal 9 Januari 2009,laporan perubahan Anggaran Dasar telah diterlma daD dicatat dalam databaseSistem Administrasi Badan Hukum (SlSMINBAKUM) Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Departemen Kehakiman daD Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-


c

~~...,

c'.-",..,'

mandln 0006399.AH.Ol.09tanggal 26 Februari 2009,Keputusan Direksi Pf Bank Mandiri (Persero)Tbk Nomor KEP.DIR/075/2009tanggal25 Mei 2009tentang Tata Tertib Direksi Pf Bank Mandiri (Persero)Tbk, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atasnama Pf Bank Mandiri (Persero)Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38 Jakarta, untuk selanjutnya disebut PENERIMA JAMIN AN . PENJAMIN dan PENERIMA JAMINAN, yang secarabersama-samadisebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkanhal-hal sebagaiberikut: a. Bahwa PENJAMIN adalah Perusahaan Penjaminan Kredit yang salah satu usahanyamemberikanjasa penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada PENERIMA JAMINAN dalam rangka mengurangi fisiko kerugian yang mungkin timbul dati Kredit/ Pembiayaanyang diberikan oleh PENERIMA JAMINAN kepada UsahaMikro, Kecil, Menengahdan Koperasi(UMKMK). b. Bahwa PENERIMA JAMINAN adalah Bank Umum yang salah satu usahanya antara lain memberikanfasiIitasKredit kepadaUMKMK. c. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007, PARA PIHAK telah menandatangani NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan KepadaUsaha Mikro, Keci1,Menengahdan Koperasi (selanjutnyadisebut "Nota KesepahamanBersama/). d. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007, PARA PIHAK telah membuat dan menandatanganiPeIjanjian KerjasamaTentang Pen!iaminanKredit/Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, MenengahDan Koperasi Nomor: 30/Sarana/X/2007Nomor: Dffi.PKS/026/2007. e. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2008, PARA PIHAK telah menandatangani ADDENDUM I NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (selanjutnyadisebut " Addendum I Nota KesepahamanBersama"). f. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2010, PARA PIHAK telah menandatangani ADDENDUM n NOTA KPSEPAHAMAN BERSAMA tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (selanjutnyadisebut " Addendum II Nota KesepahamanBersama"). g. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2010, PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengahdan Koperasi Nomor: 32/Jamkrindo/ill/2010 - Nomor: DIR.PKS/009/2010. h. Bahwa pada tanggal16 September2010,PARA PIHAK telah menandatangani ADDENDUM III NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (selanjUtnyadisebut "Addendum III Nota KesepahamanBersama").

I Hal

2 dan 25

ltg;dZ!Jt,~1


,~~, '.,...,"'".."

mandlrl i.

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mencabut PeIjanjian KerjasamaTentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan KoperasiNomor: 32/Jamkrindo/1lI/2010 - Nomor: DIR.PKS/009/2010tangal12 Januari 2010 daD selanjutnya membuat PeIjanjian KeIjasama baru tersebut dengan merujuk daD berpedoman pada Peraturan dan Ketentuan sebagai berikut, yaitu: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal24 Januari2010berikut perubahannya. 2. Sural Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan KementerianKoordinator Bidang PerekonomianSelakuKetua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Nomor: KEP-O1/D.I.M.EKON/ 01/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur PelaksanaanKredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut SOP KUR) berikut perubahannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat daD menandatangani Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah daD Koperasi (untuk selanjutnya disebut " PERJANJIAN") dengan ketentuan-ketentuan daD syarat-syarat sebagai berikut: Pasa] 1 PEN G ERTIAN 1.

PENJAMINAN KREDIT

2. COVERAGE PENJAMINAN

3.

COVERAGE PENJAMINAN SEKTOR KHUSUS

Penjaminan kredit otomatis yang diberikan oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN atas Kredit/Pembiayaan Usaha Rakyat yang diberikan PENERIMA JAMINAN kepada TERJAMIN tanpa terlebih dahulu dilakukan evaluasi kelayakanoleh PENJAMIN, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimanatertuang dalam PERJANJIAN. Besarnya prosentase risiko PENJAMINAN KREDIT yang diberikan oleh PENJAMIN yaitu maksimal sebesar70% (tujuhpuluh persen) dari plafon KUR. Besarnya prosentase fisiko penjaminan KREDff yang diberikan oleh PENJAMIN atas KUR Sektor Khusus yaitu maksimal sebesar 80% (delapanpuluh persen) dari plafon KUR, sebagaimanaditetapkan dalam PerjanjianKredit.


c.;'~'

mandlrl 4. SEKTOR KHUSUS

Bidang usaha yang dibiayai KUR yang meliputi: Sektor Pertanian, Sektor Kelautan dan Perikanan, Sektor Kehutanan, Sektor Industri Kecil dan TenagaKerja Indonesia.

5. RISIKO SENDIRI PENERIMA ]AMINAN

Bagian daTi jumlah kerugian PENERIMA ]AMINAN daTi KUR yang disaIurkan sebesar 20% (duapuluh persen) atau 30% (tigapuluh persen) daTi plafon KUR, yang tidak dijamin oleh PENJAMIN.

6. KREDIT

7

KREDIT US AHA

RAKYAT (KUR)

8.

KUR RITEL

9. KUR MIKRD

10. CALON DEBITUR KUR

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatanpinjam meminjam antara PENERIMA }AMINAN dengan TERJAMIN yang mewajibkan TERJAMIN untuk melunasi utangnya kepada PENERIMA }AMINAN, setelahjangka waktu tertentu dengan pemberianbunga. KREDITjPEMBIAYAAN yang diberikan oleh PENERIMA JAMINAN kepada TERJAMIN yang layak namun belum bankable berdasarkan pertimbangan PENERIMA JAMIN AN yang digunakan untuk modal kerja dan atau investasi yang dijamin oleh PENJAMIN. KUR dengan plafon diatas Rp20.000.000,(duapuluh juta rupiah) sid Rp500.000.000,(lima ratus juta rupiah), dengan suku bunga Kreditl marjin pembiayaan maksimal sebesar/setara14% (empat belas persen) efektif per tahun. KUR dengan plafon sampai dengan Rp20.000.000,(duapuluh juta rupiah), dengan suku bunga Kredit/ marjin pembiayaan maksimal sebesar/setara 22% (duapuluh dua persen) efektif per tahun.

Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi,Kelompok Usahadan LembagaLinkage.

I Hal

4 dan 25

~"« ~.A,11


..c",!,"'f~!"

mandlrl 11. TER}AMIN

Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha dan Lembaga Linkage

yang menerima KUR dari PENERIMA JAMIN AN atau disebut juga DEBlTUR KUR. 12. USAHA MIKRO

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahai atau b. memiliki basil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,(tiga latus juta rupiah).

13. USAHA KECIL

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleb orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukCJn cabang perusahaan yang dimiIiki, dikuasai, atau menjadi bagian bail langsung maupun tidak langsung dati Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria: a. memiliki

kekayaan

bersih

lebih

dari

RpSO.OOO.OOO,(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah daD bangunan tempat usaha; atau b. memiliki basil penjualan tahunan lebih dati Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah).

14. USAHA MENENGAH

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang peroranganatau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaanyang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau basil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak RplO.000.000. 000,-


,..~'~,

mandlrl

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah daDbangunan tempat usaha;atau b. memiliki basil penjualan tahunan lebih daTi Rp2.500.000.000,(dua milyar lima ratus juta upiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,(lima puluh milyar rupiah). 15. KOPERASI

Badan Usaha yang beranggotakanorang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasaratasasaskekeluargaan.

16. KELOMPOK USAHA/CLUSTER

KumpuIan orang perorang atau badan usaha (UMKM) yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya. "

17. LEMBAGA LINKAGE

Lembaga yang menerus-pinjamkan KUR dari PENERIMA JAMINAN kepada CALON DEBfTUR KUR, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), BaituJ Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan RakyatjSyariah (BPRjBPRS), LembagaKeuanganNon Bank, Kelompok Usaha, LembagaKeuanganMikro.

18. LEMBAGA KEUANGAN

Badan usaha keuangan yang menyediakan Iayanan jasa keuangan mikro, seperti Badan Kredit Desa (BKD) daD Lembaga Dana Kredit Pedesaan(LDKP) yang bukan bank daD bukan Koperasi.

MIKRO

19. USAHA PRODUKTIF

Usaha untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa untuk memberikan niIai tambah dan meningkatkan pendapatanbagi pelaku usaha.

20. USAHA LAY AK

Usaha dari CALON DEBlTUR KUR yang menguntungkan/ memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/ marjin daD mengembalikanseluruh hutang/kewajiban pokok KUR dalam jangka waktu yang disepakati antara PENERIMA JAMINAN dengan TERJAMIN berdasarkan analisa daD pertimbangan dari


~'~

,.,

mandln

'y'

PENERIMA JAMIN AN dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkanusahanya. 21. BELUM BANKABLE

UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditanj pembiayaan dari Bank antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditanj pembiayaansesuaidengan ketentuanBank.

22. POLA EXECUTING

KUR yang diberikan oleh PENERIMA JAMINAN kepada LEMBAGA UNKAGE untuk disalurkan kembaJi kepada end-user dari LEMBAGA UNKAGE tersebut dimana kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggungjawab dari LEMBAGA UNKAGE selaku penerima KUR.

23. POLA CHANNELING

KUR yang diberikan oleh PENERIMA JAMIN AN kepada end-usermelalui LEMBAGA LINKAGE dimana k.ewajiban pengembalian KUR menjadi tanggungjawab dari end-user tersebut selaku penerima KUR.

24. IMBAL JASA

Sejumlah uang yang diterima oleh PEN}AMIN dari Pemerintah cq Kementerian Keuangan atas PENJAMINAN KREDIT yang diberikan oleh PEN}AMIN kepada PENERIMA }AMINAN.

PENJAMINAN (lJP)

25. SERTIFIKAT PENJAMINAN KREDIT

Bukti PENJAMINAN KREDlT yang dikeluarkanf diterbitkan oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN terhadap KUR yang diberikan kepada TERJAMIN.

26. JUMLAH KERUGIAN PENERIMA JAMINAN

Kewajiban tertunggak dari TERJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN yang terdiri dari sisa hutang pokok + bunga + denda pada saat kualitas KUR dikategorikan diragukan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

27. NILAI KLAIM

Sejumlah uang yang hams dibayar oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN sebagai ganti rugi atas JUMLAH KERUGIAN PENERIMA }AMINAN dengan ni1ai klaim tidak lebih daTiCOVERAGEPENJAMINAN.

28. SURAT KLAIM

Permohonan KLAIM yang diajukan PENERIMA }AMINAN kepada PEN}AMIN.

I Hal

7 don 25

~ ~ d,/lIl.4


29. KLAIM

Tuntutan pembayaran NILAI KLAIM PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN.

30. SUBROGASI

Pengalihan hak tagih secara proporsional dati PENERIMA }AMINAN kepada PENJAMIN setelah PENERIMA }AMINAN menerima pembayaran KLAIM dati PEN} AMIN .

31. RECOVERIES

Penerimaan daTi basil penyelesaian (penagihan atau penjualanj pencairan Agunan) KUR yang diterima PENERIMA JAMINAN setelah PENERIMA JAMINAN menerima KLAIM daTi PENJAMIN yang dibagi secaraproporsional.

32. HARI KERJA

Hari Senin sampai denganJumat kecuali hari libur yang ditetapkan Pemerintah.

dari

Pasal2 RUANG LINGKUP (1)

Maksud daD tujuan dari PERJANJIAN ini adalah untuk memberikan PENJAMINAN KREDU dari PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN atas KUR yang diberikan kepadaCALON DEBUUR KUR.

(2) Ruang lingkup Perjanjian mengatur hak daD kewajiban PARA PIHAK termasuk kriteria UMKMK yang dapat menjadi TERJAMIN, obyek penjaminan, fisiko yang dijamin, mekanismepenjaminan, tata cara pengajuan sertahallailmya terkait PENJAMINAN KREDff. Pasal 3 OBYEK PENJAMINAN

(1) Obyek PENJAMINAN KREDIT adaIah KUR yang diberikan PENERIMA JAMINAN kepada DEBITUR KUR sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini. (2) Keputusan (persetujuan atau penolakan) pemberian KUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sepenuhnya menjadi kewenangan PENERIMA JAMINAN sesuaiketentuan KUR yang berlaku pada PENERIMA JAMINAN.

I Hal 8 don 25 ~ ~ ~

,tl11.,1t


." '~ '

c" c.

c,

'

ii,

mandlrl

Pasal 4 KRITERIA CALON DEBITUR KUR

CALON DEBITUR KUR yang dapat memperolehKUR daTiPENERIMA }AMINAN harns memenuhi Kriteria sebagaiberikut 1.

Kriteria clanpersyaratanCALON DEBffUR KUR: 1.1 Tidak sedang menerima KreditjPembiayaan modal kerja danjatau investasi dari perbankan danj atau yang tidak sedang menerima Kredit Program daTiPemerintah,yang dibuktikan dengan basil SistemInformasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kreditj pembiayaan diajukan; 1.2 Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit KendaraanBermotor, Kartu Kredit clankredit konsumtif lainnya); 1.3 DaJam hal UMKMK masih memiliki baki debet yang tercatat pada SistemInformasi Debitur Bank Indonesia,tetapi yang bersangkutansudah melunasi pinjamannya, maka diperlukan Surat Keterangan LunasjRoya dengan lampiran cetakanrekening dari Bank pemberi kreditj pembiayaan sebelumnya; 1.4 Untuk UMKMK yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekanSistemInformasi Debitur Bank Indonesia.

2.

3.

Kriteria clanpersyaratanLEMBAGA LINKAGE denganPOLA EXECUTING: 2.1 LembagaLinkagediperbolehkan sedangmemperolehKreditj Pembiayaan dari perbankan. 2.2 LembagaLinkage tidak sedangmemperolehKredit Program Pemerintah. 2.3 LembagaLinkagebertanggungjawab ataspengembalianKUR yang terima dari PENERIMA JAMINAN. 2.4 KUR yang dijamin oleh PENJAMIN adalah KUR yang diterima oleh Lembaga Linkage yang masih termasuk dalam Ketentuan KUR sebagaimanadimaksud dalam Pasal5 PERJANJIAN ini. Kriteria clan persyaratan LEMBAGA LINKAGE dengan POLA CHANNELING: 3.1 LembagaLinkagediperbolehkan sedangmemperolehKreditj Pembiayaan dari perbankan maupun Kredit Program Pemerintah. 3.2 Jumlah KUR yang disalurkan oleh PENERIMA JAMINAN melalui Lembaga Linkageadalah sesuai dengan daftar nominatif end-useryang diajukan oleh LembagaLinkage. 3.3 Atas penyaluran KUR tersebut, LembagaLinkageberhak memperolehfee dari PENERIMA JAMINAN yang besamya ditentukan berdasarkan kesepakatandengan PENERIMA JAMIN AN.

I Hal 9 dan 25

a 4,- 2./!;f./ti


3.4

End-userbertanggung-jawabataspengembaIianKUR kepada PENERIMA

JAMINAN. 3.5 KUR yang dijamin oleh PENJAMIN adalah KUR yang diterima oleh enduser. Pasal5 KETENTU AN KUR Plafon daD suku bunga/ marjin KUR yang dapat diberikan oleh PENERIMA JAMINAN kepada CALON DEBlTUR KUR yang akan digunakan untuk modal kerja maupun untuk investasi,ditetapkan sebagaiberikut: 1. Plafon daD suku bungafmarjin KUR Mikro adalah setinggi-tingginya sebesar Rp20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) dengan tingkat bunga/marjin maksimal sebesar/setara22%(duapuluh dua persen)efektifper tahun. 2. Plafon daD suku bungafmarjin KUR Ritel adalah di alas Rp20.000.000,(duapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,(lima latus juta rupiah) dengan tingkat bunga/ marjin maksimal sebesar14% (empatbelaspersen)efektif

per tahun.

..

3. Plafon daD suku bungafmarjin KUR kepada LEMBAGA LINKAGE dengan POLA EXECUTING adalah maksimal sebesar Rp2.000.000.000,(dua milyar rupiah) dengan tingkat bunga/marjin maksimal sebesar 14% (empat betas persen) efektif per tahun, daD plafon KUR daD suku bungafmarjin KUR dari LEMBAGA LINKAGE kepada end-userdari LembagaLinkagemaksimal sebesar Rp100.000.000,- (seratusjuta rupiah) dengan suku bunga/marjin maksimal sebesar22%(duapuluh dua persen)efektif per-tahun. 4. Plafon KUR daD suku bungafmarjin KUR kepada end-user LEMBAGA LINKAGE dengan POLA CHANNELING adalah sesuai dengan daftar NOMINATIF dari end-user KUR yang diajukan oleh LembagaLinkage,dengan tingkat bunga sesuaiketentuan KUR Ritel atau KUR Mikro. 5. Plafon KUR daD suku bungafmarjin KUR yang diberikan secaralangsung oleh PENERIMA JAMINAN kepada KELOMPOK USAHA adalah sesuai dengan ketentuan plafon KUR Mikro atau plafon KUR Ritel 6. Jangkawaktu KUR: 6.1. 6.2.

]angka waktu KUR tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk modal kerja daD5 (lima) tahun untuk kredit/ pembiayaaninvestasi Dalam hat diperlukan perpanjangan, suplesi, daD restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimanadimaksud dalam angka 6 butir 6.1 Pasal ini dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja daD 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi terhitung sejak tanggal Perjanjian Kredit awaL


,c"iC"

':;\1, ~

#'

~

"C,,;

mandlrl 6.3.

7.

Jangka waktu kreditj pembiayaan investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan secaralangsung maksimal13 (tigabeIas) tahun daDtidak dapat diperpanjang.

Agunan daDPengikatan: 7.1. 7.2. 7.3.

Agunan Pokok adalah kelayakanusahadaDobyek yang dibiayai. Agunan Tambahan adalah sesuai dengan ketentuan KUR pada PENERIMA JAMIN AN . Pengikatan Agunan adalah sesuai dengan ketentuan KUR pada PENERIMA JAMIN AN .

8. Ketentuan penjaminan KUR Sektor Khusus ditetapkan sebagaiberikut: 8.1. 8.2.

Coverage Penjaminan KUR Sektor Khusus adalah 80% (delapanpuluh persen)dari plafon kreditj pembiayaan. PengajuanPenjaminan KUR Sektor Khusus dari PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN dengan mencantumkan kodifikasi Sektor Khusus sebagaiberikut: 8.2.1. Sektor Pertanian 8.2.1.1. Tanamanpang~ daDperkebunan dengan kode Laporan Bank Umum ( LBU) mulai 011110sj d 011190; 8.2.1.2. Hortikultura sayuran daD bunga-bungaandengan kode mulai 011211sj d 011250; 8.2.1.3. Buah-buahandaD perkebunan tanaman rempah dengan kode mulai 011311sj d 0113999;daD 8.2.1.4. Petemakandengankode mulai 012110sj d 015000. 8.2.2. Sektor Kelautan daDPerikanan. 8.2.3. Sektor Kehutanan. 8.2.4. Sektor Industri Kecil. 8.2.5. Sektor TenagaKelja Indonesia(TKI).

T AMBAHAN

Pasal 6 PERPAN}ANGAN, PLAFON (SUPLESI) DAN RESTRUKTURSASI

(1)

TERJAMIN atau DEBITUR KUR atas pertimbangan PENERIMA JAMINAN dapat diberikan perpanjangan jangka waktu KUR sepanjangjangka waktu tersebut tidal melebihi jangka waktu sebagaimanadiatur dalam Pasal 5 angka 6 butir 6.2 PERJANJIAN mi.

(2)

TERJAMIN atau DEBITUR KUR yang usahanya meningkat atau memerlukan tambahan kredit/pembiayaan (plafon) dapat diberikan perpanjangan berupa tambahan plafon kredit/ pembiayaan maupun jangka waktu tanpa menunggu KUR yang bersangkutandilunasi, denganketentuan:

I Hal 11dan 25 ~

«~,jlCf,~


,!""~'

mandlrl a. Debitur yang bersangkutanmasih belum dapat dikategorikan bankable. b. Total pinjaman setelahpenambahantidak melebihi: 1. Rp20.000.000,(duapuluh juta rupiah) untuk KUR Mikro atau; 2. Rp500.000.000,(limaratus juta rupiah) untuk KUR Ritel atau; 3. Rp2.000.000.000,(duamilyar rupiah) untuk KUR yang diberikan kepada LembagaLinkagedenganporn executing. c. Ketentuan lainnya, sesuai dengan KETENTUAN KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 PERJANJIAN ini (3)

TERJAMIN atau DEBITUR KUR yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PENERIMA JAMINAN, denganketentuan: a. Tidak diperbolehkan ada penambahanplafon KUR. b. Ketentuan lainnya sesuai dengan KETENTUAN KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 PERJANJIAN ini. c. Terhadap KUR yang di restruktunsasi tidak menggugurkan HAK KLAIM dari PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN.

(4)

Dalam hal PENERIMA JAMINAN melakukan perubahan atau perpanjangan, tambahan plafon (suplesi) dan restrukturisasi KUR, maka PENERIMA JAMINAN wajib melaporkan perubahan atau perpanjangan atau restruktur KUR tersebutkepada PENJAMIN. Pasal7 SYARAT BERLAKUNYA PENJAMINAN

PENJAMINAN KREDIT yang diberikan oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN berdasarkan PERJANJIAN ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. KUR yang direalisasikantelah sesuaidengan KETENTUAN KUR yang berlaku pada PENERIMA JAMINAN. 2.

Data clan keterangan tentang TERJAMIN clan atau usaha TERJAMIN yang disampaikan kepada PENJAMIN telah lengkap clan benar sesuaiformat pada lampiran I, Lampiran 2.a.clanLampiran 2 .b. Pasal8 RISIKO KERUGIAN YANG DIJAMIN

PENJAMIN wajib memberikan penggantian JUMLAH KERUGIAN PENERIMA JAMINAN (KLAIM) kepada PENERIMA JAMINAN, bilamana fisiko kerugian

I Hal 12dari25 ~ <';;:/~./4~


'i".< ""~""'.

mandlrl yang diderita oleh PENERIMA JAMINAN disebabkanoleh salah satu dati hal-hal berikut: 1. TERJAMIN tidak dapat melunasi kewajiban KUR pada saatjangka waktu KUR yang bersangkutan jatuh tempo atau KUR TERJAMIN telah ditetapkan oleh PENERIMA JAMINAN memenuhi persyaratan kolektibilitas 4 (diragukan) sesuaidenganketentuan Bank Indonesia,mana yang terlebih dahulu terjadi. 2.

DaIam hat TERJAMIN telah masuk daIam kolektibilitas 4 (diragukan), kemudian karena adanya perbaikan kolektibilitas maka Risiko Kerugian Yang Dijamin ditetapkan sejak kolektibilitas 4 (diragukan) yang terakhir sepanjang masih daIam jangka waktu Penjaminan Kredit sebagaimanaditetapkan oleh PENERIMA JAMIN AN .

3. TERJAMIN dinyatakan dalam keadaanInsolvent(tidak mampu melaksanakan kewajiban) sebelum atau setelah KUR yang bersangkutan memenuhi persyaratan kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Syarat-syaratuntuk dinyatakan dalam keadaan insolvent itu harus memenuhi salahsatu dati hal berikut : 3.1. TERJAMIN dinyatakan pailit ole~.Pengadilanyang berwenang. 3.2. TERJAMIN dikenakan Iikuidasi berdasarkankeputusan tetap Pengadilan yang berwenang. 3.3. TERJAMIN sepanjang bukan Badan Hukum, berada dibawah pengampuan. Pasal 9 RISIKO KERUGIAN YANG TIDAK DIJAMIN

(1) PENJAMIN tidal menanggung risiko kerugian, dalam hal kerugian tersebut disebabkanoleh salah satu dan hal-hal berikut yang secaralangsung berakibat pada usaha TERJAMIN, sehinggaTERJAMIN tidal dapat melunasi kewajiban KUR yaitu: a. Bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusiajhewan berkukujunggas) yang ditetapkan PemerintahPusat. b. ReaksiNukIir, sentuhanradioaktif, radiasi clanreaksi inti atom. c. Peperangan atau dalam keadaan bahaya ataU dalam keadaan darurat perang di seluruh atau di sebagianwilayah Indonesiayang dinyatakan oleh PemerintahPusat. d. Huru-hara atau kerusuhan politik skalanasional. e. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap TERJAMIN yang mengakibatkanTERJAMIN wanprestasi Kecuali ditetapkan lain oleh Komite Kebijakan KUR.


",,1i!';,"",;111,~,

mandlrl

(2) Apabila hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi, maka PENJAMIN daD PENERIMA JAMINAN setuju untuk membawa perihal tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro daD Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan KUR. Pasall0 MASA BERLAKUNYA PENJAMINAN

KREDIT

PENJAMINAN KREDIT berdasarkan PERJANJIAN ini berlaku sejak penandatangananpengikatanj akad KUR antara PENERIMA JAMINAN dengan TERJAMIN sampai dengan KUR dilunasi sebelumjatuh tempo atau sampai dengan jangka waktu KUR jatuh tempo daDTERJAMIN membayarlunas kewajiban KUR.

Pasalll TAT A CARA PELAKSANAAN PENJAMINAN ..

PENJAMINAN KREDfT yang diberikan oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN terhadap KUR sebagaimanadinlaksud dalam PERJANJIAN ini adalah bersifat otomatis denganmemperhatikanhal-hal sebagaiberikut 1.

2.

3.

PENERIMA JAMINAN harus mengajukan permintaan PENJAMINAN KREDfT kepada PENJAMIN terhadap KUR yang telah diberikan kepada TERJAMIN, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikumya, dengan menggunakanformat terlampir sebagaiberikumya : 1.1. Lampiran 1 untuk KUR Baru. 1.2. Lampiran 2.a.untuk KUR perpanjanganjtambahanplafon (suplesi). 1.3. Lampiran 2.b. untuk KUR restrukturisasi Berdasarkanpengajuanpermintaan Penjaminansebagaimanadimaksud dalam angka 1 Pasal ini, maka PENJAMIN akan menerbitkan daD menyampaikan SERTIFIKAT PENJAMINAN KREDfT tersebut selambat-lambamya15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya permintaan Penjaminan dari PENERIMA JAMINAN. PENERIMA JAMINAN dalam waktu selambat-lambamya10 (sepuluh) Hari Kerja sejaktanggal diterimanya surat penyerahanSERnFIKAT PENJAMINAN KREDfT dari PENJAMIN: 3.1. Melakukan verifikasi daD memastikan bahwa data yang tercantum dalam SERnFIKAT PENJAMINAN KREDfT telah sesuai dengan data KUR yang diberikan daD data yang tercantum dalam Surat Pengajuan permintaan Penjaminan Kredit. Dalam hal terdapat perbedaan maka PENERIMA JAMINAN meminta perbaikan kepada PENJAMIN atas perbedaandata tersebut.


..di'~. "',..,..'y

mandlrl Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya surat permintaan perbaikan PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN, dimana PENJAMIN tidak memberikan jawaban tertulis atas perbaikan yang diajukan oleh PENERIMA JAMINAN, maka PENJAMIN dianggap atau dinilai telah menberikan persetujuan tersebut. 3.3. MenandatanganidaD mengirimkan kembali fotocopy atau tindasan dari SERTIFIKATPENJAMINAN KREDIT tersebut kepada PENJAMIN yang akan digunakan oleh PENJAMIN untuk melakukan penagihan Imbal JasaPenjaminankepada Pemerintahcq KementerianKeuangan.

4.

Untuk penyaluran KreditjPembiayaan dengan total penyaluran di atas Rp2.000.000.000,(dua milyar rupiah) kepada kelompokjcluster TERJAMIN, baik melalui LembagaLingkageatau secaralangsung kepadaTERJAMIN, maka PENJAMIN diikutsertakan dalam pembahasanrencana penyaluran bersamasarnadenganPENERIMA JAMINAN.

5. PENERIMA JAMINAN menyimpan seluruh kelengkapanberkas administrasi KUR TERJAMIN yang meliputi: 4.1.

6.

"

Identitas daD atau legalitas TERJAMIN.

4.2. SPPKj OfferingLetter. 4.3. PeIjanjian Kreditj akad KUR atau daftar nominatif end user(Untuk KUR LinkagedenganPola Olanneling). 4.4. Hasil SID Bank Indonesia untuk KUR Ritel daD khusus untuk KUR Mikro tidak diwajibkan ada hasil SID Bank Indonesia. 4.5. Analisaj proposal Kredit. Berkas administrasi KUR TERJAMIN sebagaimanadimaksud dalam angka 5 Pasal ini harus disampaikan secaralengkap kepada PENJAMIN pada saat pengajuanKLAIM Pasall2 IMBAL JASA PENJAMINAN

(1) Imbal Jasa Penjaminan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN) Pemerintahcq KementerianKeuangan. (2) Perhitungan dan besarnyatarif Imbal JasaPenjaminansebagaimanadimaksud

dalam ayat (1) Pasal ini juga berlaku untuk KUR perpanjangan, tambahan pinjaman (suplesi),dan Restrukrisasi. (3) Tata cara penagihan dan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMKO5/2008 tanggal24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimanatelah diubah tercikhir dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 22/PMK.O5/2010

I Hal

15 dan 25

~~ A-L.fIl.A,/J


,

'c'

'" ~

~

"

c

mandln

tanggal 28 Januari 2010,termasuk dengan segalaperubahannyadan Perjanjian Kerjasama Penjaminan (PKP) antara Kementerian Keuangan RI dengan PENJAMIN. Pasal13 TIMBULNY A HAK KLAIM (1) Hak KLAIM daTi PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN timbul/terbit seketika apabila terjadi RISIKO KERUGIAN YANG DIJAMIN sebagaimana dimaksud daIam Pasal8 PERJANJIAN ini. (2) Hak KLAIM daTi PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN alan menjadi

daluwarsa apabila pengajuan SURAT KLAIM daTi PENERIMA JAMINAN kepada PENJAMIN melewati 180 (seratusdelapan puluh) hari kalender sejak jangka waktu KUR yang bersangkutanjatuh tempo. (3) Dalam hat TERJAMIN telah masuk daIam kolektibilitas 4 (diragukan),

kemudian karena adanya perbaikan kolektibilitas mala perhitungan daluwarsa ditetapkan sejak kolektibilitas 4 (diragukan) yang terakhir sepanjang masih dalam jangka waktu PenjaminanKrePit. (4) Dalam hat TERJAMIN telah masuk daIam kolektibilitas 4 (diragukan), dan

sudah diajukan Klaim, namun terjadi perbaikan kolektibiltas sebelum PENJAMIN melakukan pembayaran, mala PENERIMA JAMINAN dapat membatalkan permohonan Klaim secara tertulis kepada PENJAMIN tanpa membatalkanhak Klaim daTiPENERIMA JAMINAN. (5) Dalam hat terdapat kejadian/ peristiwa sebagaimanadimaksud daIam Pasal 8

PERJANJIAN ini maka PENERIMA JAMINAN berhak mengajukan KLAIM kepada PENJAMIN dan PENJAMIN wajib melakukan pembayaran KLAIM sesuai jumlah kerugian yang diajukan oleh PENERIMA JAMINAN dengan tetap memperhatikanketentuan lain daIam Pasalini. Pasal14 TAT A CARA PENGAJUAN KLAIM

Tata cara pengajuanKLAIM diatur sebagaiberikut : 1. Sebelum mengajukan SURAT KLAIM, PENERIMA JAMINAN berkewajiban melakukan upaya penyelamatan atau penagihan kepada TERJAMIN sesuai denganketentuan KUR yang berlaku pada PENERIMA JAMINAN. 2.

PENERIMA JAMINAN berhak mengajukan SURAT KLAIM dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak jangka waktu KUR yang bersangkutanjatuh tempo.

3.

PengajuanSURAT KLAIM dapat dilaksanakan setelah terbit/timbulnya hak KLAIM, yang pengajuan dapat diIakukan secara individual maupun secara kolektif, sesuaidenganformat pada Lampiran 3.a.dan Lampiran 3.b..


,~:~ ".~"

'

mandln 4.

5.

6. 7.

8.

9.

SURAT KLAIM yang diajukan PENERIMA JAMINAN hams dilampiri dengan: 4.1. Copy SERTlFIKATPENJAMINAN KREDff, dalam hal pengajuanKLAIM bagi TERJAMIN individu maka apabila KLAIM disetujui, PENJAMIN akan meminta asli SERTIFIKAT PENJAMINAN KREDff tersebut. 4.2. Berita Acara KLAIM yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kewajiban KUR TERJAMIN yang ditandatangani oleh PENERIMA JAMINAN. dalam hal TERJAMIN tidak dapat menandatangani Berita Acara tersebut, maka Berita Acara tersebut cukup ditandatangani oleh PENERIMA JAMINAN denganmenyampaikanalasannya,sesuaidengan format pada Lampiran 3.c. 4.3. Foto copy rekening koran TERJAMIN selama 3 (tiga) bulan terakhir sebelumtimbulnya hak KLAIM. 4.4. Foto copy Surat Peringatanatau Surat PenagihanI, 2, 3 dari PENERIMA JAMINAN kepadaTERJAMIN. 4.5. Seluruh foto copy kelengkapan berkas administrasi KUR TERJAMIN sebagaimanadimaksud dalam Pasalll angka 5 PERJANJIAN ini. PENJAMIN berkewajiban menginformasikan kepada PENERIMA JAMINAN apabila lampiran-lampiran SURAT~'KLAIM sebagaimana dimaksud pada angka 4 Pasal ini, belum diterima secaralengkap paling lambat 10 (sepuluh) HARI KERJAsejaktanggal surat pengajuanKLAIM diterima. PENERIMA JAMINAN hams memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuandari PENJAMIN. Dalam hal jangka waktu sebagaimanadimaksud dalam angka 6 Pasal ini, terlampaui daD PENERIMA JAMINAN belurn memenuhi kekurangan lampiran sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 Pasal ini, maka PENJAMIN mengingatkan kembali secara tertulis kepada PENERIMA JAMINAN ataskekuranganberkaspengajuanK1aimtersebut Dalam hal PENJAMIN secaratertulis telah mengingatkankembali kekurangan berkas lampiran kepada PENERIMA JAMINAN daD PENERIMA JAMINAN belum melengkapi kekurangan berkas lampiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka PENJAMIN tidak berkewajiban membayarKLAIM. Dalam hal tetjadi KLAIM dari PENERIMA JAMINAN daD persyaratan KLAIM telah dipenuhi untuk dibayar, sedangkan PENJAMIN belurn menerima IMBAL JASA PENJAMINAN (lJP) dari Pemerintah, maka PENJAMIN harus melakukan pembayaranatastuntutan KLAIM tersebut Pasal15 KEPUTUSAN KLAIM

(1) PEN}AMIN

memberitahukan keputusan alas KLAIM yang diajukan PENERIMA }AMINAN paling lambat dalam jangka waktu 15 Qima belas)


::~,;~,

mandlrl HARI KERJA terhihmg sejak berkas pengajuan SURAT KLAIM sebagaimana dimaksud dalam angka 4 Pasal14 PERJANJIAN ini diterima secaralengkap oleh PENJAMIN. (2)

Bila dipandang perlu, PENJAMIN danjatau PENERIMA JAMINAN secara sendiri-sendiri atau bersama-samadan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat melakukan penelitian lapangan sebeIummemberikan keputusan atasKLAIM dari PENERIMA JAMINAN.

(3) Dalam hal KLAIM diputuskan disetujui oleh PENJAMIN, maka PENJAMIN

menyampaikan surat persetujuan KLAIM kepada PENERIMA JAMINAN yang memuat a. Jumlah KLAIM yang diajukan PENERIMA JAMINAN. b. Jumlah KLAIM yang akan dibayar oleh PENJAMIN. c. Jumlah Kewajibanjrisiko yang ditanggung oIeh PENERIMA JAMINAN. (4) Bila pengajuan KLAIM diputuskan ditolak, mala PENJAMIN menyampaikan surat penolakan KLAIM kepada PENERIMA JAMINAN dalam waktu sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dengan menyebutkan alasan

penolakan.

..

(5) PENERIMA JAMINAN berhak melakukan bantahan atas penolakan KLAIM

atau besamyajumlah KLAIM yang akan dibayar sebagaimanadimaksud ayat (3) daD ayat (4) Pasal ini paling lambat 15 (lima belas) HARI KERJA sejak diterimanya surat penolakanKLAIM atau persetujuanKLAIM. (6) Apabila jangka waktu sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) Pasal ini telah

berakhir, sedangkanPENJAMIN belum memberikan Keputusan atas KLAIM, maka permohonan KLAIM dinyatakan telah disetujui oleh PENJAMIN daD PENJAMIN harus segera menerbitkan surat persetujuan KLAIM kepada PENERIMA JAMINAN. (7) PENJAMIN

wajib melakukan pembayaran jumlah KLAIM yang disetujui dalam surat persetujuanKLAIM kepada PENERIMA JAMINAN paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima betas) HARI KERJA sejak tanggal surat persetujuanKLAIM Pasa116 BESARNY A KLAIM

(1) Besamya NILAI KLAIM untuk KUR yang harns dibayar oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN adalah sebesar:


..#';~'

mandlrl BesarnyaNILAI KLAIM untuk KUR Sektor Khusus yang hams dibayar oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN adalah sebesar:

Bagian dati jumlah kerugian yang tidak digantikan oleh PENJAMIN merupakan fisiko sendiri PENERIMA JAMINAN.

BATALNYA

Pasal17 HAK PENERIMA }AMINAN

AT AS KLAIM

Hak PENERIMA JAMINAN untuk mengajukan KLAIM kepada PENJAMIN menjadi batal apabila terjadi salahsatu daTihal-hal berikut : 1.

KUR yang direalisasikan tidak sesuai dengan KETENTUAN KUR yang berlaku pada PENERIMA JAMINAN ..

2.

PENERIMA JAMINAN tidak melaporkan perubahan atau perpanjangan, penambahan plafon (suplesi) dan restruturisasi KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (3) dan ayat (4) PERJANJIAN ini.

3.

Pengajuan KLAIM sudah daluarsa sebagaimana ditetapkan pada Pasal13 ayat (2) dan Pasal14 angka 2 PERJANJIAN ini. Pasal 18 KEWAJIBAN PENERIMA JAMINAN

(1) Melaksanakan pemberian KUR sesuai dengan Pasal3 ayat (1) PERJANJIAN

ini. (2) Mengajukan PEN]AMINAN KREDIT sebagaimanadimaksud Pasal11 angka 1

PERJANJIAN ini. (3) Memberikan semua data sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 angka 4

PERJANJIAN ini kepada PENJAMIN. (4) Memberikan tembusan kepada PENJAMIN, paling lambat tanggal 20 bulan

berikumya atas Laporan Kolektibilitas KUR, sebagaimanayang disampaikan kepada Komite KebijakanKUR. (5)

PENERIMA JAMINAN diperbolehkan melakukan Agunan TERJAMIN denganketentuan:

penjualanjpencairan

a. Dalam hat penjualanj pencairan Agunan tersebut dilakukan sebelum adanya pembayaran KLAIM dari PENJAMIN, maka hasil penjualan

I Hal 19don 25 d ~

~

/pf;J/A


Agunan tersebut digunakan untuk menurunkan hutang pokok kredit dari Debitur KUR yang bersangkutan. b. Dalam hal penjualanj pencairan Agunan tersebut dilakukan sebelum adanya pembayaran KLAIM dari PENJAMIN dan ni1ai penjualan Agunan dapat menyelesaikan kewajiban KUR TERJAMIN, maka basil penjualan agunan tersebut digunakan untuk menurunkan hutang pokok kredit dan kewajiban bunga danj atau denda dari TERJAMIN yang bersangkutan. c. PENERIMA JAMINAN melaporkan kepada PENJAMIN atas penjualan j pencairanagunan tersebut di atas. Pasal19 KEWAJIBAN PENJAMIN (1) Menerbitkan dan menyampaikan SERTIFIKAT PENJAMINAN

KREDll' kepada PENERIMA JAMIN AN dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasalll angka 2 PERJANJIAN ini.

(2) Melaksanakan pembayaran KLAIM

kepada PENERIMA sebagaimanadimaksud pada Pasa114 angka 9 PERJANJIAN ini.

(3)

JAMINAN

Menembuskankepada PENERIMA JAMINAN paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya atasLaporan PengajuanPenjaminankreditj pembiayaan;Pengajuan klaim kreditj pembiayaan; Realisasi pembayaran Klaim, persentase Non Performing Guarantee (NPG); Klaim yang masih dalam proses; Klaim yang ditolak, sebagaimanayang disampaikankepada Komite KebijakanKUR. Pasal20 SUBROGASI

(1) KLAIM yang telah dibayar oleh PENJAMIN kepada PENERIMA JAMIN AN,

tidak membebaskanTERJAMIN dari kewajibannya untuk melunasi kewajiban KUR dan PENERIMA JAMINAN tetap melakukan penagihan kepada TERJAMIN. (2) Dalam hal PENJAMIN telah melaksanakan pembayaran KLAIM kepada PENERIMA JAMINAN atas KUR yang diberikan menurut ketentuan sebagaimanaditetapkan dalam PERJANJIAN ini, maka PENJAMIN secara otomatis memiliki hak SUBROGASIatau RECOVERIESbaik yang berasaldari basil penagihan maupun yang berasaldari basil penjualanj pencairan Agunan TERJAMIN tanpa dibuat akta subrogasi. (3) Dalam hal terdapat Agunan likuid (berupa deposito/ cashcolateral),maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan pembayaran KLAIM, Agunan likuid tersebut agar dicairkan sesuai ketentuan dan persyaratan PENERIMA JAMINAN dan menjadi SUBROGASI atau RECOVER/ES.


a:" ,...'~'-'

mandlrl (4) PENERIMA JAMIN AN membantu penyelesaianRECOVERIESsampai dengan

jumlah yang sarna dengan jumJah pembayaran KLAIM daTi PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN. (5)

RECOVERIESatasSUBROGASI sebagaimanadimaksud pada ayat (2) Pasalini akan dibagi untuk PENERIMA JAMINAN dan PENJAMIN secara proporsional menurut perbandingan kerugian PARA PIHAK. Untuk laporan subrogasimenggunakanformat pada Lampiran 3.d.

(6) Dalam barns waktu paling lambat 7 (tujuh) HARI KERJA sejak tanggal

diterimanya setoran yang berasal daTi RECOVERIESTERJAMIN, maka PENERIMA JAMINAN wajib melimpahkan setoran yang menjadi hak PENJAMIN kedalam rekening PENJAMIN yang ditunjuk. (7) Terhadap kerugian yang diderita TERJAMIN yang disebabkan oleh risiko-

fisiko yang tercakup dalam polis asuransi kerugian dengan Banker'sClause PENERIMA JAMINAN, maka setelah diperhitungkan dengan nilai ganti rugi berdasarkanPolis Asuransi Kerugian tersebut, sisa kerugian menjadi kerugian yang dijamin oleh PENJAMIN . Pasal21 KERAHAS lAAN (1) PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasij data termasuk namun tidak terbatas pada identitas, status keuangan atau informasi lain dati TERJAMIN yang berkaitan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini sebagai Informasi Rahasia yang tidal boleh diberitahukan kepada pilial ketiga atau badanj orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama berlaku maupun sesudah berakhirnya PERJANJIAN ini. (2) PARA PIHAK clan pegawai PARA PIHAK serta pihak lain yang terkait dengan PARA PIHAK tidak diperbolehkan menceritakan atau membocorkan kepada orang atau perusahaan lain perlhal rahasia bank atau informasi rahasia lain yang dipercayakan kepada mereka dalam rangka pelaksanaan PERJANJIAN ini. (3) PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan data PARA PIHAK sebagaimana pihak tersebut melindungi kerahasiaan miliknya. Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini. (4) Dengan tidak mengurangi berlakunya ayat (1), ayat (2) clan ayat (3) Pasal ini, PARA PIHAK dapat mengungkapkan Informasi Rahasia dengan ketentuan sebagai berlkut: a. Disyaratkan oleh hukum clan peraturan yang berlaku atau berdasarkan suatu perintah dati suatu yurisdiksi yang kompeten; b. PARA PIHAK berhak untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini apabila diharuskan berdasarkan suatu peraturan

I Hal21don25 ~ 6fti,/l> ~


perundang-undangan dan/ atau atas dasar keputusan atau penetapan pengadilan yang berwenang. c. Apabila salah satu Pihak telah memberikan persetujuan tertuIis terlebih dahulu ataspengungkapantersebut Pasal22 EVALUASI PARA PIHAK akan mengadakan evaluasi secara periodik atas pelaksanaan PERJANJIAN ini. Pasal 23 MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA

PERJANJIAN

(1) PERJANJIAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diperpanjang secara otomatis, untuk jangka waktu dan ketentuan yang sarna sebagaimana dimaksud dengan PERJANJIAN ini. ..

(2) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasa11266Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK dapat mengakhiri masa berlakunya PERJANJIAN ini. (3) Dalam hal PERJANJIAN ini akan diakhiri oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang menghendaki berakhirnya PERJANJIAN ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Iainnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya PERJANJIAN yang diusulkan untuk disetujui Pihak Iainnya. (4) Dalam hal PERJANJIAN ini berakhir dikarenakan sebab-sebab apapun, maka PARA PIHAK tetap diwajibkan untuk memenuhi semua hak dan kewajiban yang timbul sebelum terjadinya pengakhiran atau pemutusan PERJANJIAN ini dan untuk selanjutnya PARA PIHAK setuju untuk tidak akan mengadakan PENJAMINAN KREDIT yang barn berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini Pasal 24 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) PERJANJIAN mi daD segalaakibamya tunduk pada hukum daD perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. (2) Dalam hal tetjadi perselisihan dalam menafsirkan daD melaksanakan

PERJANJIAN mi, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.


"

,f"" ,,~,'J)"

~~

c,

"..

"', ..

mandlrl (3) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka

PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut melalui PengadilanNegeri JakartaSelatan. (4) Untuk PERJANJIAN ini daD segalaakibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap daD umum di Kantor Kepaniteraan PengadilanNegeri JakartaSelatan. Pasal 25 LAIN LAIN

(1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur daIam PERJANJIAN ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur kemudian berdasarkan permufakatan bersamaoleh PARA PIHAK yang akan dituangkan daIam suatu Addendum atau daIam surat menyurat yang disetujui oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini. (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara klausula yang tercantum daIam PERJANJIAN ini dengan klausula yang tercantum daIam SERnFlKAT PENJAMINAN KREDrr, maka yang berlaku adaIah kIausuIa yang tercantum daIam PERJANJIAN ini (3) PERJANJIAN ini dan seluruh hak dan kewajiban yang terdapat daIam PERJANJIAN ini tidak dapat dialihkan oleh PARA PIHAK tanpa persetujuan tertulis sebelumnyadari Pihak lainnya. (4) Semuasurat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuanyang hams dikirim oleh salahsatu pihak kepadapihak lainnya dalam PERJANJIAN ini, dilakukan dengan pos tercatat, faksimili atau melalui perusahaanekspedisi (kurir)/kurir interen dari masing-masingpihak ke alamat yang tersebutdi bawah ini : PENJAMIN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA Gedung Jamkrindo, JI.Angkasa Blok B-9Kav. No.8 Kota Barn Bandar Kemayoran- Jakarta10610. Telp: 021- 6546471,6546472

PENERIMA JAMINAN PT. BANK MANDIRI (Persero)Tbk Small BusinessGroup, PlazaBumi Daya Lantai 3 Jl.Imam Bonjol No.61,Jakarta10310 Telp.: 021-39832099 Fax.: 021-39834118/39834049


.., '

"0'.'

"

,

;'c ~

}

~

mandln (5) Surat menyurat clan pemberitahuan-pemberitahuandan/ atau komunikasi ke alarnattersebutdianggap telah diterima denganketentuan sebagaiberikut: a.

Pada hari yang sarna, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.

b.

Pada Hari Kalender ketujuh, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan denganresi pengirim pos tercatat.

c.

Padahari yang sarna,apabiIa pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili denganbasil baik.

(6) Dalam hal terjadi perubahan alamat daTi alamat tersebut di alas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing piliak, mala perubahan tersebut harns diberitahukan secaratertuIis kepada pihak lain dalam PERJANJIAN ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) HARI KERJA sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidal diberitahukan, maka sural menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan PERJANJIAN ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman sural atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)jkurir interen yarig ditujukan ke alamat di alas atau alamat terakhir yang diketahuij tercatatpada masing-masingpiliak. Pasal 26 KETENTU AN PERALIHAN (1)

Terhitung sejak tanggal enambelasbulan Septembertahun duaribu sepuluh (16-09-2010), maka penyaluran KUR kepada TERJAMIN termasuk perpanjangan,penambahanplafond (suplesi)daD RestrukturisasiKUR berlaku ketentuan-ketentuan daD persyaratan KUR sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini.

(2)

Terhitung sejak tanggal enambelasbulan Septembertahun duaribu sepuluh (16-09-2010),maka Perjanjian Kerjasama Nomor: 32/Jamkrindo/IlI/2010 Nomor: DIR.PKSj009/2010 tanggal 11 Maret 2003 yang dibuat antara PENJAMIN daD PENERIMA JAMINAN Tentang Penjaminan KreditjPembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi, dinyatakan menjadi tidak berlaku lagi, kecuali untuk KUR TERJAMIN yang sedang berjalan sampai dengan KUR TERJAMIN yang bersangkutandilunasi atau diselesaikanmelalui penyelesaianKLAIM. Pasal27 PENUTUP

(1)

Surat-surat, dokumen-dokumen clan Iampiran-lampiran yang berkaitan dengan PERJANJlAN ini mempakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan daTi PERJANJIAN ini, sehingga PERJANJIAN ini tidak akan


".,;~ mandlrl '"

dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen clan Iampiran-lampiran dimaksud. (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa Pihak-Pihak yang menandatangani PERJANJIAN ini clan atau surat-surat lainnyaj1ampiran adalah merupakan Pihak-Pihak yang berhak clan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK. SegaIa biaya yang menyangkut PERJANJIAN ini seperti biaya materai menjadi (3) bebanmasing-masingPihak. Demikian PERJANJIAN ini dibuat daD ditandatangani pada han, tanggal, bulan daD tahun sebagaimana tersebut di alas dengan itikad baik, dalam rangkap 2 (dua) di alas kertas yang bermeterai cukup, masing-masing isinya sarna daD mempunyai kekuatan hukum yang sarna, masing-masing untuk PENERIMA JAMINAN daD PENJAMIN.

-

PENERIMA JAMINAN

~PT BANK MANDIRI

(Persero) Tbk

PENJAMIN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA

,.. ~.-tt...'\.~~..S7I?'<~"k!I

(;~:::?---) SUNARSO Direktur Commercial & BusinessBanking

NAHIDHUDAYA Direktur Utama

I Hal

NANANG W ASKITO Direktur Penjaminan

25 dan 25

n4

~JI,11


~

"U

~

'<

"(1) ~"" .,0:~

0.0: --:J" .. ~

()

~--.,

." ..-

,.3..m ..

ii-

m ii- 0) '"

-

~~.,oo

--

~O~33

'"

'"

~

--

m
~

'" UJ

~-o"'-~~ 0

'"

o~

.,

3[

-0..

:J"., m-o

£o.mg~

m-j

"'s..,mO) 3 m.,.a "'~

".,,<:J"-

'"

"

m;'; ., 0: - " UJ..-u

""~00 "-CT~m

"~~

00

-u'" ..

~~Q~~ ,,~~~~""",;.;

..~"

~I ,,-., 3.. "-j

AI'"m3 _ 3 '"

.",

"'o.!!. .,., "':J" ucoo:o.

-

0: -0: ,,- '" ~ ,,-

~.,o.UJ~ .""m.,m

..~"o'" ~

=~.,"~ !"m",-g-u

-..

.,~..

~ -0. .,

"~ ",

..-0 "0.

~~g3

-"'r" ;';0.0)0 c ,,-

o:~m

-:0 G

. :

5:0

o-~: m .. :J :J ~a.:

;a.': 0 as: , m . ():J m ~:

~"U: m -I:

~..'" ,,- ,. 0. ,. ~ ~-

m~A "'---'" -umo. ,.",0

~'CO).,. m-om~ '"

:J"'C-j

m.,. ~.. .""

'"

-5~ "", "2;;: 0. .. -.. "0: ..m .,'"

-0"...~ ,. '" ;a COo: 0: co -

;.;~ 03 -gm ~

",m

~ :0m

m '"

~0: .,

-'" ;';0. ,." 3 '"

",0.

., ~'" m-O -- .. ,.0;;am ,,-0: ., '"

~ ;.; c ;IJ ~o - " Qo-O cm ;.;~ ~3

~

3;A ;.;'< c~ ;lJm -

~

0X"

. G 2-I

(/)0

Z

~

m "0 ...,

-

Z -f

» » z

"0 m

C Z

AAZ ~» mz Q~ -I ~ (D m :t>c ~C-f C cn

: c~

: Zt:-1»

.0

0 ~

~

~ 0 ~ :

:

Z

c: ~

UJ

b> . ~ >'~ Zz

QQ"U

»~

QQm

rrO

..oo~

. : : : : : : : : : o. '--'

»

:J: » ~ » ~ ~

-f

r D! 3 "2. nI :I ~ "U CD 2 3 CD! 3 -q 3" a. 0 . [J) D! :I ~

~ D!

~


~

..

c CD S-iE

$o~og:o

"-~3m"

.

:.

..

o.§;

JJJJ. ."'1»"."

.-"~~S'~ o~" 3"0

o.~.o~o

,,~

8. ~m"

~~~iiif

o~

~o;;,..m~

."

i~

,,-

°'j

~

m

~

~

:

~

if: .:

0

ifi

i

I i~i Ii

..

--

Ii i

ill 2?

0

~~~~

i~g'

I"'~O"UZ .."zm

..

c-~

.

i f~~c

i

~ I" i~i

"Ii

~..~

~

C

Z

"U

;u

m

z-~

m

z ~-I» ~ -v» mZ ~ "U ~

~~ Z» ~ ~

z-

~~ ~ Z x~ A

z)oo;Um

-v 0

-(/)

» »

~c

>"11-1

~

fI)

-»

~ ~

~ ;U

!ijI

~

t

I;;

f

~

~

,~j I i

-i"'

II

i"' :,,1

if !I ~

~tc1li I;;~ Ifi

cO) 3 :]

~.

"C

;.., "' "U

.. 2 3

00)

3

~ ~

~ ;:!. :] co

~~ aiD "G o~ G"' u~ .. 6~

i

~~

s.~~=~~

i~qi

.2...~3.

~~

;;,m ~i " "

I

@o.. . ~ 'j O'ja ~.

~.

3. . -II

".~i~1»

~~ n"~~"~ !!~~6ir~ o"o.c.

Ci63~~

-3

,,~ ..,,~g~s. e.c~i.s: -~".~=-~~

~3'

~ ~ffi°;;, ~" ,,0 i~

~~8

i"i'

~o" m~~ "c-

5" 30. i~ ~'j 3~ "~m I

cm2

lit

i~o. ~08 ~~!D.9~~C-l

:~ ~~

i! ~~ .

~o i. ~ "

3~ ~~

"

~" ~i ~c "" ~m °3 im

80. ,,~

~" ~[ c

;~ C!! :um ~ " ;~ "i c," ~~

~

:3 3' ~ 0 ~ 'i ~ i 8.. ~

ID 0) :] ~

~ 0) :] ~


~


(") BI 0BI " ..,

3" .., S"

"U ~ 3

,..

~2 -:J" .. -

c

., -.

:J A C ~

c~ ~~ . .,

3~ A'<

.,~ :J., ,..:J -0;-0 -. e

"'" -e -0(De :J3UJ .,., -.:J c

.,

..

-0.. me ~.. m c

:J~ ~., --0 .. ID~ 3 ~, -0 IDo-e S:J :J ~

:J!'; e,.. ::! ., 3.. ., -i '-e .,.::! 3ID 3 :J ID:J :J~!!. "ID :J:J" ., ,..e ., :J

eo-

~i -u:J

3!!. -Oe ID :J :JUJ 0'" -ID

c

"cn ee ;4.,

"

-

.",

.,

..

"1)

m

.. "

~o - .. go"O C., A~ ;s:3

-l

CO

0~

:;: -:u 0 . 0 S-I

~"U &-1 a.om ~& 0" .,~ O"~ "" " " «)0.

c.~~ :; ~ ~ ~ _c: ~IO OJ,," -" Ac. .." 3~ .." ,,-" ::!.c: ., " A" 0" ~i

".," "..'" ~c:5" "1)0!c. ..,,0 ~.."

""0"'"

_c:

".c:5.

-"r" Ac.ma ..c ~

.,-

-

.,c.c.~ "

.,

"

. ~'"'~~;::: ""

~

,..ID -" 0 n

~~~g5. c:~c:,..=;

"~r53~ ~c.""'" ~.,g.r5;S: -"

..C:ID.,m

~A~~"1) ID~-..,-I "ID'<"'.

~~CO~"

-., -

.", c.IDC:"~

~~~~i

~0~33

~ gg O "O~.."'"

.,~"OO

!..m"

:. ~~~!t

r5~~~:~..

'< .,-100

0 ., "

!t

~:

'c 3

I

""

., ="" "" m

-i

9

Z

roc

~,",fh

00» -i

;u m

~

~ 0

»

» ~ Z

tO) " .0

"'\

~

..,

,

"

0;m Q. ~

A ~ ~m : OJ . " -to m

.. ,,'-"'.. ,.,2 ., 0 0;-

"U

"1J " " '" ~ 0) 0; "

'" C " 0) "

~~i

-~~~

~ ~ C

, ~ :a.~ ijicn "t;

","'C :!.!!:

-":0-

~"..

~£~

~I

~

~ 0. -.

~~t~~"

-

~I

ffi

-00 ;-.3

~I

(;

»

0 )- -i ii m 3 ;u ~.. t-

z .. 3 ..

0

r-~ r-

~

: 1 :: :

c: Z : : ,.

. : -I > :I:

~ m c: ~ Z : :

5

Z» G)Z "Q G)G) m »@

.;U -1»-1

(/)

OC ~z 0-1 ;xJC .. A .;xJ :

~ ~

3

r m

~ D! ~ C5:

D! 3 ~ -'. S Co , ro D! ~ ~

"'U CD 2 3 !C-

-0 @. ~ I\) c-

~ Z "'0 m z (.. . m » : (/) : -i . ;xJ ~ .: C z : A » :-i z : C . ~ :;XJ : 00 ~ m .:» (/) 0 :- A ~ .;xJ c -m (/) 0 » =i :I: » ~ »

z

"'0 m ;0 ~ z

Lampiran.3.a PerumJamkrindo- Bank Mandiri FORM: SuratPengajuanKlaim Perihal

Nomor Lampiran

:

: PemlohonanPengajuan

, Tanggal

:

200...

Kepada Y tho : }(1~

PERUM JAMKRINDO

a/n.

Di

n. Kanca

untuk

Sehubungan

berdasarkanPerjanjiankredit No~or: dengan

penyaluran

kredit

aln.

yang

dijamin Perurn Jamkrindo dengan Sertifikat Penjaminan (SP) Nomor : tanggal denganini kami sampaikanbahwa kredit tersebutdinyatakanDiragukan yang dibuktikan denganadanyatunggakan Berkenaandenganitu kami mengajukanpermohonanklaim sebesar: sebesar

Rp

70 %/80%x Jumlah Tunggakan= Rp

*)

Bersama ini pula kami lampirkan dokumen pengajuan klaim sebagaiberikut : 1. Foto copy Sertifikat Penjaminan. 2. Foto copy Identitas/LegalitasTerjamin sesuaipersyaratankredit. 3. Foto copy rekening 6 (enam) bulan terakhir pada saat timbulnya hak klaim. 4. Berita Acara Klaim dan Surat kesanggupanTerjamin untuk melunasi kewajibannya (sepanjang Terjamin menandatanganiBerita Acara Klaim). 5. Foto copy PerjanjianKredit 6. Foto copy Analisa PemberianKredit. Demikian kami sampaikandan atas kerjasamayang baik kami ucapkanterima kasih. PT. Bank Mandiri (persero)Tbk Kantor

Cabang

Pemimpin Cabang ( *) Apabila pengajuanklaim secarakolektifmakajumlah tunggakansebagaimana form (terlampir)


-0 ~ 3 ~ ,

f-

=: sc'i;~ ~i ~n ~8 ~! Ii o~ ~~ ~.

~~ ~i: ~!o! !n !8 3t "~ °0 !~

~ c: ~

~t

II f"Ii-~ !I ~i

.;.;...1 j"~¥i ~!!i~ i8~"~ ~ .!! 3"n..

i~!~~

ii-iII

~

51~fi ~! I

S~i~f ~~~~! ~!~~~ ~r ;; i i~ ~

I I~ I! .!

'1 31~ I!~ !if i3~ . .

i~ i .

..; c~ ~3

i~ of II : I i'

~ c

.!

n ~ i ~ ~

i i I i. ~ I i i

§ 'V m ~

i ! ~

~ "

~

i ~ . i

t " i

~ ~

n

» ~

I 1 1

i

i i

~ 'Z

f iiI

I

3 ~

I ~ ~ i.. ~ ~ ~ Z

I

~ I i

,

z 0 ~ 0 '"

~

.

co c: ~ ... "tJ m z

~

c:

~ ~

~ ~ "tJ m z

~ z

~ ~ z ~ " m c :; c: ~ ~ ~ ~ < ~ ...

r!II

~. :J

3 0

W c-

3

2

""C CD

t!II 3 ~ :J. :J 00

I:D !II :J ~

~ !II :J 0s:










(PKS) dengan Bank Mandiri Cabang Medan terkait penjaminan Kredit. (SOP) terkait penerbitan Sertifikat Penjaminan?

Recommend Documents