PINJAMAN DALAM NEGERI
A. Latar Belakang Skim
pinjaman
dibandingkan
dengan
dalam skim
negeri
memang
pinjaman
luar
belum
negeri.
terlalu
Padahal
dikenal
keduanya
merupakan sumber pembiayaan yang diakui sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 38 ayat (4) UU Perbendaharaan Negara diamanatkan adanya pengaturan mengenai pengadaan utang negara baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri melalui Peraturan Pemerintah. Pemerintah kemudian mengatur pengadaan utang dalam negeri dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata
Cara
Pengadaan
dan
Penerusan
Pinjaman
Dalam
Negeri
Oleh
Pemerintah. Alasan pembuatan PP ini dikarenakan Pemerintah melihat potensi sumber pendanaan dari dalam negeri yang masih dapat dioptimalkan dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri serta untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah terhadap sumber pembiayaan pembangunan. Walaupun telah lama diterbitkan namun implementasi dari Peraturan Pemerintah ini baru terjadi pada hari Senin, 24 Mei 2010 lalu, dimana TNI AL menandatangani perjanjian pinjaman dalam negeri dengan salah satu Bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pembelian alat utama sistem senjata (alutsista). Hal ini dikarenakan baru pada tahun 2010 diterbitkan peraturan teknis pelaksana yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor
90/PMK.08/2010
Pinjaman
Dalam
Negeri
tentang dan
Tata
Cara
Peraturan
Pemilihan Menteri
Calon
Pemberi
Keuangan
Nomor
91/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
1
B. PERMASALAHAN Apakah pinjaman dalam negeri itu ? C. PEMBAHASAN Pinjaman Dalam Negeri (PDN) adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya (Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah). Berdasarkan bentuknya, PDN merupakan pinjaman kegiatan, sehingga PDN digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada Kementerian Negara/Lembaga, kegiatan tertentu Pemda melalui penerusan pinjaman, kegiatan tertentu BUMN melalui penerusan pinjaman dan kegiatan tertentu Perusahaan Daerah melalui penerusan pinjaman ke Pemda. Lantas apakah yang dimaksud dengan kegiatan tertentu ? Pasal 5 PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah menyebutkan : (1) kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga meliputi kegiatan dalam rangka
pemberdayaan
industri
dalam
negeri
dan
pembangunan
infrastruktur. (2) kegiatan tertentu Pemda melalui penerusan pinjaman meliputi kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum dan kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. (3) kegiatan tertentu BUMN melalui penerusan pinjaman meliputi kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum diluar kerangka pelaksanaan penugasan khusus pemerintah dan kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. (4) kegiatan tertentu Perusahaan Daerah melalui penerusan pinjaman ke Pemda terdiri atas pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum dan kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Jadi tidak semua kegiatan dapat dibiayai dengan pinjaman dalam negeri. Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah atau BUMN menyusun rencana kegiatan yang dapat dibiayai dari PDN dengan menggunakan prioritas
RJPM
untuk
disampaikan
kepada
Menteri
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Rencana kegiatan ini kemudian akan dinilai dengan memperhatikan batas maksimum PDN. Jika disetujui, maka rencana kegiatan tersebut akan dimasukkan dalam daftar kegiatan Sie Infokum – Ditama Binbangkum
2
prioritas
untuk
pertimbangan
diserahkan
dalam
kepada
pengadaan
Menteri
pembiayaan.
Keuangan Mengapa
sebagai harus
bahan Menteri
Keuangan ? Karena Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang diberikan kewenangan untuk mengadakan pinjaman dalam negeri (Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) dan menyusun rencana batas maksimum PDN selama setahun anggaran (Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah). Setelahnya, oleh Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah atau BUMD, kegiatan prioritas akan dicantumkan dalam rencana kerja dan Menteri Keuangan akan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan yang akan dibiayai PDN. Selain itu, Menteri Keuangan (dhi. Dirjen Pengelolaan Utang) juga memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi calon pemberi PDN. Memang pada prinsipnya, pemberi PDN adalah BUMN, Pemerintah daerah dan Perusahaan Daerah, namun tetap harus dilakukan pemilihan pemberi PDN dengan mekanisme pelelangan terbatas atau dengan penunjukan langsung bilamana hanya terdapat 1(satu) calon pemberi PDN. Bagi BUMN atau Perusahaan Daerah yang ingin menjadi calon pemberi PDN harus memenuhi kualifikasi memiliki laba bersih selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut, mendapat persetujuan dari pihak berwenang sesuai AD/ART BUMN/Perusahaan Daerah dan memiliki modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit satu triliun rupiah. Sedangkan untuk calon pemberi PDN yang berasal dari Pemda harus memenuhi kriteria telah melakukan pemenuhan urusan wajib sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, tidak mempunyai tunggakan pembayaran bunga, cicilan pokok dan kewajiban lain terkait dengan pinjaman kepada pihak lain, mendapat persetujuan dari DPRD dan mendapat pertimbangan dari Mendagri. Calon pemberi PDN yang telah memenuhi kriteria diatas dapat mengajukan proposal penawaran kepada Panitia Lelang dengan syarat ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang berwenang, bertanggal dan bermaterai cukup serta jangka waktu penawaran tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Kemudian panitia lelang melakukan evaluasi administratif dan evaluasi pendanaan terhadap proposal penawaran yang diajukan, dan menyusun peringkat hasil evaluasi untuk dilaporkan kepada Dirjen Pengelolaan Utang.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
3
Dalam hal terdapat nilai evaluasi yang sama, panitia lelang melakukan beauty contest dengan mengonfirmasi syarat-syarat dan ketentuan dan kesiapan operasional calon pemberi PDN atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Atas usulan panitia lelang, Dirjen Pengelolaan Utang kemudian menetapkan pemenang dan panitia lelang menyampaikan pengumuman tersebut kepada para peserta paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat penetapan pemenang. Setelahnya Menkeu dan Direktur Utama BUMN/Perusahaan Daerah atau Kepala Daerah pemenang lelang, menandatangani Naskah Perjanjian PDN yang memuat minimal jumlah pinjaman, peruntukan pinjaman dan ketentuan serta persyaratan PDN. Sebagai konsekuensi dari adanya Naskah Perjanjian PDN, PDN dapat ditarik sesuai dengan alokasi anggaran (DIPA) dengan mekanisme APBN, melalui pembayaran langsung (PL)1, rekening khusus (Reksus)2, Letter of Credit (L/C)3, atau pembiayaan pendahuluan (PP)4. Disisi lain terdapat kewajiban untuk membayar cicilan pokok, bunga dan kewajiban lainnya hingga berakhirnya masa pinjaman oleh Menteri Keuangan dan kewajiban untuk melaporkan realisasi penyerapan PDN serta kemajuan fisik kegiatan bagi Kementerian Negara/Lembaga, Pemda, BUMN, atau Perusahaan Daerah. D. KESIMPULAN 1. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya (Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah). 2. PDN merupakan pinjaman kegiatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada : a. Kementerian Negara/Lembaga, b. Pemerintah Daerah, 1
Pembayaran Langsung adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana kepada pemberi PDN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak lain. 2 Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menkeu pada BI atau Bank, yang menampung sementara dana pinjaman dalam negeri tertentu berupa initial deposit untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu dan setelah digunakan diisi kembali dengan mengajukan penggantian kepada pemberi PDN. 3 L/C adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) untuk membayar kepada eksportir (beneficiary) sepanjang memenuhi persyaratan L/C. 4 Pembiayaan Pendahuluan adalah pembayaran yang dilakukan oleh Pemberi PDN untuk penggantian dana yang dilakukan terlebih dahulu melalui Rekening Kas Umum Negara. Sie Infokum – Ditama Binbangkum
4
c. BUMN, d. Perusahaan Daerah, sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri. 3. Pemberi PDN dipilih melalui mekanisme pelelangan terbatas atau dengan penunjukan langsung apabila hanya ada 1(satu) calon, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.08/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri . 4. Setelah pemberi PDN terpilih dan ditetapkan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian PDN. 5. Penandatanganan Perjanjian PDN menimbulkan konsekuensi PDN dapat ditarik sesuai DIPA dalam mekanisme APBN, dan disisi lain terdapat kewajiban untuk membayar pinjaman serta kewajiban untuk melaporkan realisasi penyerapan APBN dan kemajuan fisik kegiatan.
Referensi : -
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
-
PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah.
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.08/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.
-
economy.okezone.com.
-
Investor Daily Indonesia.
-
Tempo Interaktif.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
5
