BAB II KAJIAN TEORITIS 2.1 Hakekat Peran Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) 2.1.1 Pengertian Peran
Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekamto, sebagai berikut: “Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.” Peranan yang sebagai bentuk perilku seseorang akan menyebabkan seseorang dalam melakukan tindakan menjadi terbatas sesuai dengan status dimana peranan itu difungsikan. Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau pergaulan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu (Soekamto : 1985.239) menyebutkan bahwa peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian aturan-aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran juga diartikan suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat sebagai organisasi. Istilah peran kerap banyak diucapkan oleh banyak orang. Seiring kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau peran dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam sebuah drama. Mungkin tak banyak orang tahu bahwa kata “peran” atau role dalam bahasa inggris mungkin diambil dari drama turgy atau seni teater. Lebih
jelasnya kata peran atau role dalam kamus Oxford dictionary diartikan actor’s part one’s task or fungtion. Yang berarti aktor atau fungsi. Menurut Biddle dan Thomas (2003:16), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa member anjuran, member penilaian, memberi sangsi dan lain-lain. Menurut Soekanto (1990:268) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. 2.1.2 HakekatPembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor / penggeraknya untuk membangun keluarga sejahtera sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat (Pedoman Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK-KBKesehatan : 5 ). Pengertian ini secara lengkap telah termaktub dalam Buku Pintar PKK yang bunyinya sebagai berikut : “Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkjecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera”.
2.1.3 Pengertian Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) PKK merupakan singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Singkatan PKK sepertinya
lebih
membudaya
dari pada
kepanjangannya.Gerakan
Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam
pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Tidak semua masyarakat khususnya ibiibu memahami pengertian Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Bagi anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tentu menyadari betul eksistensi gerakan ini yang bersifat nasional. Namun, bagi ibu-ibu yang masih awam, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak bedanya dengan arisan saja. Yakni, suatu kegiatan pertemuan ibu-ibu yang dilaksanakan rutin setiap bulan dengan jamuan sekedarnya. Acarapun dikemas sedemikian rupa sehingga terkesan santai dan kekeluargaan. Beruntung bila ibu ketua PKK-nya hadir dan memberikan pembinaan kearah kesejahteraan keluarga. Kalau ketua PKK tidak hadir dan pengurus tidak siap, jadilah pertemuan PKK menjadi acara ritual makan bersama. Lebih parah lagi bila pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak paham hakekat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) itu sendiri. Pertemuan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi ajang kontes baju, perhiasan, pamer tabungan, ngerumpi kian kemari yang tak berujung pangkal. Namun banyak juga anggota Pembinaan Kesejahtaraan Keluarga (PKK) yang sungguh-sungguh telah memerankan diri sebagai kader, tidak saja menjadi motor penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), namun juga dapat dijadikan teladan bagi anggota, baik cara bertutur maupun bersikap. Hanya saja perannya sebagai penggerak jangan kebablasan menjadi otoriter. Mentangmentang kader lalu mengatur segalanya (penentu pengambilan keputusan) tanpa mengindahkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kader semacam inilah yang dapat mencemari citra PKK menjadi buruk. Ujung-ujungnya anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi enggan
datang pada saat pertemuan, apalagi ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) lainnya, seperti posyandu, PMT, UPGK, dan lain-lain. Kondisi demikian tentu tidak berlaku secara umum. Setidaknya menjadi wacana bagi kita dalam memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK yang jatuh pada tanggal 27 Desember untuk segera intropeksi diri, mau dikemanakan (baca : eksistensi) PKK dimasa datang. Hingga masuk era globalisasi yang menuntut peran ibu lebih maksimal dalam wadah PKK, masih banyak PR besar yang harus segera dikerjakan. Bagaimana mengubah PKK dari paradigma lama ini menjadi paradima baru dengan tetap berpegang pada pancasila dan UUD 1945, serta dasar hukum yang mengatur PKK guna menyongsong gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dimasa depan. Namun demikian sebelum mengenal konsep fungsi dan tujuan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai bentuk pemberdayaan, maka perlu dipahami terlebih dahulu pemberdayaan itu sendiri. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai suatu bentuk organisasi pemberdayaan kaum wanita tidak lepas dari kemampuan para kaum wanita untuk berdaya. Dalam konteks ini pemberdayaan diartikan pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan), seperti yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2005:57-58) yang menjelaskan pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, mealinkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas adri kesakitan. Selanjutnya mereka dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Yang terakhir, mereka dapat
berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka, atau yang didalamnya mereka terlibat, oleh karena itu konsep pemberdayaan dalam rangka pembangunan kaum wanita merujuk pada bentuk partisipasi kaum wanita dalam proses pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan. 2.1.4Fungsi dan Tujuan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga bertujuan memberdayakan kelurga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Berangkat dari pemahaman tentang konsep Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai bentuk pemberdayaan kaum wanita, dari batasan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tersebut jelaslah bahwa fungsi dan tujuan gerakan PKK adalah mewujudkan keluarga sejahtera. Yaitu, keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan batiniah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mengapa keluarga sejahtera ini harus diupayakan, sebab keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai arti besar dalam proses pembangunan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan wilayah terbentang dari Sabang sampai Merauke, sebenarnya terbangun atas unit-unit keluarga kecil. Apabila masing-masing keluarga sudah dapat mewujudkan tata kehidupan dan penghidupannya diliputi rasa saling pengertian, kekeluargaan yang harmonis, tentu Indonesia akan menjadi negara yang aman, damai, tentram, dan sejahtera. Jadi, kondisi keluarga dapat menjadi salah satu barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana membudayakan Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) sesuai dengan eksistensinya. PKK dengan 10 program pokoknya, yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, mengembangkan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan yang sehat merupakan kekuatan yang strategis. Tidak saja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dengan Keluarga Berencana, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Melalui program pengembangan berkoperasi, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dapat menanamkan dasar demokrasi ekonomi. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga juga mengenalkan strategi untuk mengembangkan usaha guna meningkatkan taraf hidup. Yang lebih mendasar lagi, upaya menyadarkan mayarakat akan perlunya pelestarian lingkungan hidup. Intinya, bagaimana Pembinaan Kesejahtaraan Keluarga (PKK) melalui Pokja-Pokjanya dapat berperan aktif dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya peran serta dalam meningkatkan sektor pendidikan, khususnya pendidikan ketrampilan yang terkait dengan pengembangan dalam hal ini pendidikan anak usia dini. “Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan wadah kegiatan ibu-ibu, tidak afdol bila kurang memperhatikan sektor pendidikan. Dalam kehidupan keluarga, wanita adalah pengasuh serta pendidik yang utama dan pertama bagi putra-putrinya. Sedang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, wanita adalah pelahir generasi penerus ( Bulletin Nusa Indah, 2003 : 9 ). Hal ini selaras dengan isi pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada Hari Anak Nasional Th 2006, sebagai berikut : “ Anak-anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas , potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak mempunyai peranan strategis yang menjamin kelangsungan bangsa di masa yang akan datang. Kita sebagai orang tua, mengemban tugas mulia untuk memberikan curahan kasih sayang, mendidik dan membesarkan anak-anak kita denga rasa tanggung jawab” (Bulletin Khusus Warta Desa, Juli 2006 ).
Namun, atas kesadaran sendiri sebagai warga negara yang memang mempunyai tanggung jawab ikut berperan serta dalam pembangunan.Salah satu upaya untuk mewujudkan visi gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan terwujud bila ada upaya untuk memberdayakan keluarga. Sedang yang dimaksudkan pemberdayaan keluarga adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan agar mampu mengidentifikasi masalah , merencanakan, dan mengambil keputusan untuk melakukan pemecahan dengan benar, tanpa atau dengan bantuan pihak lain (Panduan Pemberdayaan Masyarakat, 1999 : 2). Pemberdayaan keluarga ini penting karena akan menghasilkan kemandirian keluarga. Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pemberdayaan keluarga meliputi segala upaya bimbingan pembinaan dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri. Tim penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi, sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK, Notoatmodjo (2003 : 24-28) tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat suka rela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana pelaksana pengendali gerakan PKK. Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dikelola oleh Tim Penggerak PKK yang dibentuk di Pusat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan. Hubungan kerja antara Tim penggerak PKK Pusat dengan Daerah adalah bersifat Konsulatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hirarkis. Untuk mendekatkan jangkauan pembinaan
kepada keluarga-keluarga secara langsung, dibentuk kelompok-kelompok PKK RW. RT dan kelompok Dasa Wisma. 2.1.5 Upaya Memaksimalkan Peran Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Berdasarkan pada kenyataan tersebut, maka upaya memaksimalkan peran dalam membangun keluarga sehat berketahanan paling tidak harus menyentuh tiga substansi yang mendasar antara lain : (1) peningkatan pengetahuan dan keterampilan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga melalui pendidikan dan pelatihan, orientasi, seminar dan sejenisnya yang dilakukan oleh PKK dilevel yang lebih tinggi dengan memanfaatkan tenaga-tenaga yang ahli dibidangnya. (2) meningkatkan sumber pendanaan untuk memperlancar kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) baik melalui APBDes, APBD maupun APBN. Selain itu bila memungkinkan dukungan dana dari para pengusaha atau donator lainnya juga sangat diperlukan terutama untuk membiayai berbagai kegiatan ysng mengarahkan masa. (3) guna mengatasi keterbatasan waktu dan tenaga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga perlu mendidik secara professional tenaga penyuluh yang khusus untuk membantu tugas-tugas konseling yang diemban oleh PKK. Bila ketiga upaya tersebut dapat dilaksanakan, maka diyakini akan mampu memaksimalkan fungsi dan peranannya akan lebih optimal. Terlebih kita sama-sama menyadari bahwa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki andil yang sangat besar untuk ikut mewujudkan keluarga yang sehat dan berketuhanan.
2.2 Hakekat penyelenggaraan 2.2.1 Pengertian Penyelenggaraan
Dalam kamus bahasa Indonesia kata penyelenggaraan sama artinya dengan pelaksanaan. untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.
Sebagaimana yang dikemukakkan oleh Santoso Sastropoetro (1982:183) sebagai berikut: “Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya”.
Sedangkan Pariata Westa, dkk menyatakan: “Implementasi atau pelaksanaan adalah aktivitas-aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan atau alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana melaksanakannya, kapan waktu berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilakukan”. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita (1986:553), mengemukakkan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakkan pengertian pelaksanaan sebagai berikut:“Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan”.
Berdasarkan batasan dikemukakkan oleh Poerwadarmita diatas, maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi dengan demikian kedua pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. 2.2.2 Fungsi-fungsi Penyelenggaraan bagi Lembaga Satuan Paud Sejenis
Pelaksanaansebuah
kegiatan
harus
dilakukan
berdasarkan
prinsip-prinsip
manajemen/pengelolaan. Dimana pengelolaan/manajemen menurut beberapa ahli yaitu : “Manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien”.( Mulyani A.Nurhadi) Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam pengertian manajemen selalu menyangkut adanya tiga hal yang merupakan unsur penting, yaitu: (a). usaha kerjasama, (b). oleh dua orang atau lebih, dan (c) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian tersebut sudah menunjukkan adanya gerak, yaitu usaha kerjasama, personil yang melakukan, yaitu dua orang atau lebih, dan untuk apa kegiatan dilakukan, yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tiga unsur tersebut, yaitu gerak, orang, dan arah dari kegiatan, menunjukkan bahwa manajemen terjadi dalam sebuah organisasi, bukan pada kerja tunggal yang dilakukan oleh seorang individu. Manajemen merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dari, oleh dan bagi manusia. Rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses pengelolaan dari suatu rangkaian kegiatan pendidikan yang sifatnya kompleks dan unik yang berbeda dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ; tujuan kegiatan pendidikan ini tidak terlepas dari tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh suatu bangsa. Proses pengelolaan itu dilakukan bersama oleh sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi sehingga kegiatannya harus dijaga agar tercipta kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan itu. Proses itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam hal ini meliputi tujuan yang bersifat umum (skala tujuan umum) dan
yang diemban oleh tiap-tiap organisasi pendidikan (skala tujuan khusus).Proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. 2.2.3
Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Secara umum, ada lima fungsi manajemen yang sering orang menyebutnya “POACE”,
yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Dua fungsi yang pertama dikategorikan sebagai kegiatan mental sedangkan dua berikutnya dikategorikan sebagai kegiatan fisik. Suatu manajemen bisa dikatakan berhasil jika keempat fungsi di atas bisa dijalankan dengan baik. Kelemahan pada salah satu fungsi manajemen akan mempengaruhi manajemen secara keseluruhan dan mengakibatkan tidak tercapainya proses yang efektif dan efisien.
a. Perencanaan (Planning) Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Louise E. Boone dan David L. Kurtz (1984) bahwa:planning may be defined as the proses by which manager set objective, asses the future, and develop course of action designed to accomplish these objective.Sedangkan T. Hani Handoko (1995) mengemukakan bahwa : “ Perencanaan (planning) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.” Dalam perencanaan ada beberapa factor yang harus dipertimbangkan yaitu harus SMART yaitu specific artinya perencanaan harus jelas dimaksud maupun ruang lingkupnya. Tidak terlalu melebar\dan terlalu idealis. Measurable artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur
tingkat keberhasilannya. Archivable artinya dapat dicapai. Jadi bukan angan-angan. Realistic artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Tapi tetap ada tantangan. Time artinya ada batas waktu yang jelas. Mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. b.Pengorganisasian(Organizing) Pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya fisik lain yang dimiliki organisasi pendidikan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan pendidikan. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi
yaitu
departementalisasi
dan
pembagian
kerja.
Departementalisasi
adalah
pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggungjawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. c. Pelaksanaan (Actuating) Actuating menurut Tery berarti merangsanganggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Tugas menggerakkan dilakukan oleh pemimpin.Oleh karena itu kepemimpinan kepala sekolah mempunyai perananpenting dalam menggerakkan personal sekolah melaksanakan program kerjanya.Menurut Keith Davis, actuating adalah kemampuan membujukorang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan
penuhsemangat. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerja sama. Semua pengurus PKK yang terlibat di dalam penyelenggaraan SPS Menara Laut harus dioptimalkan demi untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi, pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penysuaian. Setiap anggota PKK yang terlibat didalamnya harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. d. Pengawasan (Controling) Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah digariskan semula. Controlling (pengawasan) ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan (Ulbert Silalahi,2000). Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang telah ditetapkan itu, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan (Bedjo Siswanto,1991). Pengawasan (controlling) dapat diartikan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang yang sudah dilaksanakan,
menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (M. Manullang,1998) e. Evaluasi (Evaluating) Evaluasi program adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk melihat lebih dekat dan seksama sebuah program. Hal ini melibatkan metode penelitian dan sifatnya lebih detail. Tujuan evaluasi ini adalah untuk melihat berapa banyak perubahan yang dapat dilakukan oleh anggota PKK dalam penyelenggaraan SPS Menara Laut Olele Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango terhadap outcomes peserta didik secara luas, seperti penggunaan sarana dan prasarana yang ada, kegiatan evaluasi biasanya meliputi pengukuran pada saat program dan akhir program dan jika memungkinkan mengontrol dan membandingkan antara kelompok yang satu dengan yang lainuntuk membantu melihat seberapa besar perubahan dan pencapaian outcomes sebagai hasil akhir dari kegiatan yang sudah diprogramkan oleh anggota PKK sesuai dengan apa yang diharapkan. 2.3.Hakekat Satuan Paud Sejenis 2.3.1. Pengertian Satuan Paud Sejenis Satuan Paud Sejenis (SPS) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan PNF yang penyelenggaraannya bisa diintegrasikan dengan berbagai program layanan anak usia dini lainnya. Waktu pembelajaran bebas ( misalnya 1 minggu bisa 2 kali atau 3 kali). Jenis PAUD lainnya yaitu :
1. POS PAUD PAUD yang terintegrasi dengan kegiatan Posyandu. 2. SPS TPQ
PAUD yang terintegrasi dengan pembelajaran Al-Qur’an. 3. SPS Minggu PAUD yang terintegrasi dengan dengan kegiatan kerohanian umat Kristen 4. TAAM PAUD yang terintegrasi dengan pengajaran agama islam untuk anak usia dini ( Taman Asuh Anak Muslim). Satuan Paud Sejenis merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, social emosional, bahasa, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. 2.3.2. Ciri-ciri Satuan Paud Sejenis SatuanPaud Sejenis (SPS) adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak. Berfungsi memberikan pendidikan sejak dini & membantu meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial & fisik yg diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Termasuk dalam lembaga pendidikan Satuan Paud Sejenis (SPS) adalah sebagai berikut: 1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah wahana kesejahteraan ibu dan
anak
yang
berfungsi sebagai tempat pelayanan terpadu mencakup aspek perawatan kesehatan dan gizi, terutama bagi ibu hamil dan balita. 2. Bina Keluarga Balita (BKB) bertujuan memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang cara mendidik anak, mengasuh serta memantau pertumbuhan dan perkembangan balita.
3. Pos PAUD adalah program layanan pendidikan yang diintegrasikan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB dan Posyandu). 4. Taman Pendidikan Al Qur’an, lembaga yang bertujuan memberikan pendidikan baca tulis Al Qur’an serta pendidikan agama lainnya. 5. Taman Pendidikan Anak Soleh. 6. Sekolah Minggu, sekolah yang dilaksanakan pada hari Minggu yang memberikan pendidikan Kristiani. 7. Bina Iman. 2.3.4 Tujuan Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis Tujuan dari penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis ada dua yaitu : 1. Tujuan Umum Kegiatan Pendidikan bertujuan mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 2. Tujuan Khusus Kegiatan Pendidikan secara khusus bertujuan agar : a. Anak mampu melakukan ibadah, mengenal mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama. b. Anak mampu mengelola keterampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus, dan grakan kasar, serta menerima rangsangan sensorik (pancaindera). c. Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berfikir dan belajar. d. Anak mampu berfikir logis, kritis, member alasan, memecahkan masalah dan
menemukan hubungan sebab akibat. e. Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan social, peranan masyarakat, dan menghargai keragaman social dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri, sikap positif trhadap belajar, control diri dan rasa memiliki. f. Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai bunyi, bertepuk tangan, serta menghargai hasik karya yang kreatif. 2.3.5 Perkembangan Satuan Paud Sejenis Bagi Masyarakat Satuan Paud Sejenis diperuntukan bagi masyarakat yang belum siap mengikutsertakan anaknyadalam layanan PAUD yang lebih intensif, baik karena alasan kerepotan mengantar, biaya, maupun factor lainnya.Kenyataan bahwa masih banyak anak usia dini yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan tak dapat dipungkiri, terlebih bagi masyarakat kelas bawah yang merupakan sebagian besar penduduk Indonesia yang berada di pedesaan. Hal itu disebabkan antara lain kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini masih sangat redah.
Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan kesehatan untuk
peningkatan kualitas anak, nampaknya jauh lebih baik daripada kesadaran akan pentingnya pendidikan. Hasil penelitian Meneg Pemberdayaan Perempuan tahun 2001 di wilayah Jakarta dan sekitarnya seperti yang dilansir oleh Yayasan Kita dan Buah Hati (Jalal, 2002: 13) menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat memandang belum perlu pendidikan diberikan kepada anak usia dini. Hal ini sangat wajar mengingat bahwa pemahaman masyarakat terhadap pentingnya PAUD masih sangat rendah serta pada umumnya mereka berpandangan bahwa pendidikan identik dengan sekolah, sehingga bagi anak usia dini pendidikan dipandang belum perlu.
Lebih jauh Hadis (2002: 25) mengemukakan ada beberapa faktor yang menjadikan penyebab masih rendahnya kesadaran masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini seperti: ketidaktahuan, kemiskinan, kurang berpendidikan, gagasan orangtua tentang perkembangan anak yang masih sangat tradisional, kurang mau berubah, masih sangat konkret dalam berpikir, motivasi yang rendah karena kebutuhan yang masih sangat mendasar (untuk survival), serta masih sangat dipengaruhi oleh budaya setempat yang sempit.Rendahnya tingkat partisipasi anak mengikuti pendidikan prasekolah dapat juga dipengaruhi oleh beberapa hal lainnya seperti: (1) Masih terbatas dan tidak meratanya lembaga layanan PAUD yang ada di masyarakat terutama di pedesaan. Sebagai contoh pertumbuhan TK, KB/RA, dan TPA di perkotaan lebih pesat dibandingkan di pedesaan; (2) Rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Fakta menunjukkan (Rosadi, 2002) dari 41.317 buah TK di seluruh Indonesia, 41.092 buah (99.46%) didirikan oleh pihak swasta sedangkan pemerintah hanya mendirikan 225 buah (0.54%). Jumlah TK tersebut tidaklah berimbang dengan jumlah anak yang seharusnya mengikuti pendidikan dini. Memang berhasilnya PAUD merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat terutama keluarga yang merupakan penanggungjawab utama dalam optimalisasi tumbuh kembang anak. Peran pemerintah adalah memfasilitasi masyarakat agar mereka dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak.Upaya pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat antara lain melalui standarisasi kurikulum guna membantu masyarakat
mengontrol
penyelenggaraan pendidikan agar tidak merugikan peserta didik maupun masyarakat, peningkatan kemampuan profesi dan akademik bagi tenaga kependidikan, peningkatan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan anak, serta pengembangan manajemen pembelajaran yang mencakup pengembangan metodologi pembelajaran, pengembangan sarana dan bahan belajar
termasuk bacaan anak, pengembangan permainan dan alat permainan serta pengembangan evaluasi tumbuh kembang anak. Tidak terlayani pada lembaga formal (TK/RA) maka dibentuklah Direktorat PAUD di lingkungan Depdiknas. Kehadiran direktorat ini terutama untuk memberikan layanan, bimbingan dan atau bantuan teknis edukatif yang tepat terhadap semua layanan anak usia dini (di luar TK dan RA) yang ada di masyarakat.Masyarakat itu sendiri juga Dalam rangka memberikan perhatian secara khusus terhadap anak usia dini yang perlu meningkatkan peran sertanya secara aktif dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pelembagaan pembinaan anak. Untuk itu pemerintah perlu memberdayakan peranserta masyarakat sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat, dengan cara mengembangkan segala potensi yang dimiliki agar masyarakat memiliki kemampuan sendiri dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan. Dalam kondisi seperti ini, sinergi antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan. Perlu pula diingat bahwa kebanyakan program PAUD masih berjalan sendiri-sendiri, tidak ada sinergi antar program yang ada di masyarakat. Sinergi berbagai unsur yang berkepentingan dalam pembinaan anak merupakan kunci keberhasilan upaya pembinaan anak. Pemerintah harus memperluas jaringan kemitraan. Jaringan kemitraan merupakan kunci efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan program pendidikan, dimana selama ini tumpang tindih program termasuk pembinaannya, merupakan kesalahan sebagai akibat tidak berjalannya jaringan kemitraan termasuk koordinasi sebagai salah satu komponennya. Di samping itu adanya jaringan kemitraan yang luas di setiap tingkatan institusi masyarakat, mulai dari pusat sampai grass-root, merupakan jawaban atas keberlangsungan suatu program di masyarakat.Program yang mempunyai jaringan kemitraan memiliki ciri-ciri antara lain tingginya komitmen semua unsur yang terlibat dan tingginya rasa memiliki masyarakat
terhadap program yang ada. Kedua ciri ini merupakan komponen terpenting untuk menjamin keberlangsungan suatu program yang pada gilirannya mengarah pada pelembagaan program di masyarakat. Perluasan jaringan kemitraan agar efektif hendaknya diarahkan pada penciptaan situasi kondusif yang menumbuh kembangkan komitmen semua unsur dan kepemilikan oleh masyarakat.
2.3.6 Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Satuan Paud Sejenis diselenggarakan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Prinsip dalam penyelenggaraan kegiatan pada lembaga Satuan Paud Sejenis berpegang padaprinsip
perkembangan
Pendidikan
Anak
Usia
Dini
a.Berorientasi pada kebutuhan anak. b. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. c.Merangsang munculnya kreativitas & inovasi. d.Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar. e.Mengembangkan kecakapan hidup anak. f. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar g.Dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada prinsip perkembangan anak. h.Rangsangan
pendidikan
mencakup
semua
aspek
perkembangan.
Prinsip perkembangan anak: a. Anak akan belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi dan merasakan aman serta nyaman di lingkungannya.
b. Anak belajar terus menerus mulai dari membangun pemahaman tentang sesuatu, mengeksplorasi lingkungan, menemukan kembali sustu konsep hingga akhirnya mampu membuat sesuatu yang berharga. c. Anak belajar melalui interaksi sosial baik dengan orang dewasa atau dengan anak lain dilingkungannya d.Minat dan ketekunan anak akan memotivasi belajarnya. e Perkembangan dan gaya belajar anak seharusnya dipertimbangkan sebagai perbedaan individu. f. Anak belajar dari yang sederhana ke komplek, dari yang konkret ke abstrak. 2.3.7 Kendala Dalam Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis Berbagai upaya dalam penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis tidak terlepas dari peran aktif masyarakat serta kemampuan penyelenggara dalam penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis, namun demikian berbagai kendala dalam pengelolaan selalu terjadi. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis, yaitu sebagai berikut : 1. Kesadaran masyarakat, orang tua, dan keluarga terhadap pentingnya layanan Satuan Paud Sejenis masih sangat rendah. 2. Terbatasnya layanan SPS ( Satuan Paud Sejenis ). 3. Keterbatsan jumlah pendidik yang kompoten 4. Terbatasnya dukungan pemerintah 5. Layanan Satuan Paud Sejenis belum sepenuhnya terkoordinasi dan terintegrasi dengan aspek kebutuhan, pengasuhan dan perawatan yang baik. 6. Biaya
