PILKADA OLEH DPRD DINILAI PUBLIK SEBAGAI PENGHIANATAN PARTAI
Agustus 2014 1
Pilkada oleh DPRD Dinilai Publik Sebagai Penghianatan Partai •
Mayoritas publik menolak hak politiknya untuk memilih secara langsung kepala daerah dicabut dan dikembalikan kepada DPRD. Sebesar 81.25 % menyatakan setuju bahwa kepala daerah harus tetap dipilih secara langsung seperti yang telah berjalan hampir 9 tahun. Hanya 10.71 % yang menyetujui kepala daerah dipilih oleh parlemen di daerah masing-masing. Dan sebesar 4.91 % menyatakan bahwa kepala daerah sebaiknya ditunjuk oleh Presiden.
•
Demikian salah satu temuan survei Lingkaran Survei Indonesia. LSI kembali mengadakan survei khusus merespon “Polemik RUU Pilkada”. Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 5 – 7 September. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. Kami juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview.
•
Mereka yang menyatakan menolak Pilkada oleh DPRD atau setuju dengan Pilkada langsung merata di semua segmen masyarakat. 2
•
Rata-rata di semua segmen masyarakat yang setuju dengan Pilkada langsung dukungan berkisar antara 73 % sampai dengan 95 %. Namun demikian, mereka yang tinggal di kota, berpendidikan tinggi, dan berstatus ekonomi menengah atas lebih tinggi penolakannya dibanding dengan mereka yang tinggal di desa dan “wong cilik”.
•
Tingginya penolakan kelas menengah perkotaan ini disebabkan karena umumnya kelompok masyarakat ini lebih sensitif terhadap isu demokratisasi. Selain itu, kelompok kelas menengah memiliki akses media massa yang luas dan variatif. Kampanye “Tolak RUU Pilkada oleh DPRD” yang digaungi oleh berbagai kelompok civil society melalui berbagai media sosial juga meningkatkan skala resistensi kelompok kelas menengah.
•
Jika mayoritas partai atau fraksi di DPR menyetujui pemilihan kepala daerah oleh DPRD, justru sebaliknya mayoritas konstituen partai-partai tersebut mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung dan menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Tak ada satupun partai yang mayoritas pemilihnya mendukung pemilihan oleh DPRD. 3
•
Rata-rata dukungan terhadap pilkada langsung oleh pemilih partai politik berkisar antara 78 % sampai dengan 86 %. Para pemilih partai yang partainya tergabung dalam koalisi merah putih pun setuju bahwa sebaiknya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
•
Para pemilih Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014 lalu pun mendukung pilkada langsung. Sebesar 81.53 % pemilih Prabowo-Hatta menyatakan dukungannya terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung. Hanya minoritas yaitu sebesar 8.79 % yang menyatakan setuju pilkada oleh DPRD.
•
Dengan masif dan meratanya penolakan terhadap “RUU Pilkada oleh DPRD” oleh publik maka seharusnya para wakil rakyat menyadari bahwa kehendak mereka mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah ke DPRD tidak memperoleh dukungan publik. DPR harus hati-hati dan sensitif dengan kehendak luas publik (common will). Langkah “nekad” dan “masa bodoh” DPR dan sejumlah partai politik yang memaksakan RUU Pilkada oleh DPRD hanya akan meningkatkan antipati publik terhadap partai maupun DPR sekaligus. 4
•
•
•
Bukan hanya menolak, publik pun menilai bahwa usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke pemilihan tak langsung (melalui DPRD) hanyalah “akal bulus” partai untuk memonopoli kekuasaan. Sebesar 74. 76 % menyatakan bahwa usulan kembalinya kepala daerah dipilih oleh DPRD lebih didasarkan oleh kepentingan kekuasaan partai. Hanya 14.29 % yang menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan upaya partai dan parlemen membenahi kualitas pemilihan kepala daerah.
***** Lalu mengapa publik mayoritas menolak Pilkada oleh DPRD dan setuju pemilihan kepala daerah secara langsung? LSI menemukan 3 (tiga) jawaban. Pertama; mayoritas publik khawatir jika kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bukan rakyat secara langsung, maka tokoh yang menang bukanlah tokoh yang dekat dengan rakyat namun tokoh yang tunduk kepada DPRD. Dalam pilkada langsung, tokoh yang terpilih adalah tokoh yang dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Tokoh yang menang juga adalah tokoh yang memperoleh suara terbanyak (Diatas 30 %). 5
•
Dengan kepala daerah dipilih secara langsung, tokoh yang dipilih memiliki kedekatan dengan rakyat dan memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk mewujudkan janjinya selama kampanye. Baik buruknya kinerja seorang kepala daerah akan menjadi indikator utama seorang kepala daerah dapat terpilih kembali dalam periode berikutnya. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka tokoh yang menang adalah tokoh yang sangat mungkin tidak dikenal dan tidak memiliki kedekatan dengan masyarakat. Tokoh yang terpilih justru akan memilih untuk lebih “menjaga hubungan baik” dengan DPRD daripada dengan rakyatnya sendiri.
•
Kedua, mayoritas publik khawatir bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD hanya akan meningkatkan permainan uang di DPRD. Persepsi negatif terhadap partai politik dan DPRD membuat rakyat pesimis bahwa tokoh yang menang adalah tokoh yang kompeten dan dibutuhkan rakyat. Publik khawatir bahwa kepala daerah terpilih adalah hasil dari permainan uang di DPR.
6
•
Ketiga, mayoritas publik menyatakan bahwa pilkada saat ini sudah lebih baik dibanding pemilihan oleh DPRD pada masa sebelumnya. Pilkada langsung memungkinkan masyarakat dapat memilih langsung kepala daerah yang menurutnya dapat mengubah nasib dirinya maupun daerah. Publik menilai bahwa pilkada telah memunculkan tokoh-tokoh terbaik di sejumlah daerah. Tokoh-tokoh daerah yang dikenal baik prestasinya adalah produk pilkada langsung. Misalnya Joko Widodo (DKI Jakarta), Ganjar Pranowo (Jawa Tengah), Syahrul Yasin Limpo (Sulawesi Selatan), TGH. Zainul Majdi (Nusa Tenggara Barat), Nurdin Abdullah (Bantaeng, Sulawesi Selatan), Ridwan kamil (Kota bandung), dan lainnya.
•
Survei LSI pun menemukan bahwa polemik RUU Pilkada ini menimbulkan antipati dan persepsi negatif publik terhadap partai-partai yang terlihat ingin memangkas hak politik rakyat. Jika RUU Pilkada oleh DPRD disahkan oleh DPR maka publik pun menyalahkan partai politik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas “hilangnya” hak politik rakyat. Ada 5 partai politik yang paling disalahkan jika Pilkada dilakukan oleh DPRD yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, dan PAN.
7
•
Setelah 9 tahun berjalan, mayoritas publik menyatakan bahwa mereka puas dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebesar 69.76 % menyatakan puas dengan pelaksanaan pilkada. Dan hanya 20 % yang menyatakan tidak puas dengan pelaksanaan pilkada. Oleh karena itu, mayoritas publik berharap sebaiknya perbaikan Pilkada langsung hanya terkait dengan proses rekruitmen calon kepala daerah, kampanye, dan masalah teknis lainnya. Bukan dengan mengganti sistemnya untuk dikembalikan dipilih oleh DPRD.
•
Sebesar 79.27 % publik setuju dengan opsi perbaikan sistem pilkada langsung dengan misalnya pilkada serentak dan lainnya. Hanya 12.44 % yang setuju dengan opsi mengganti sistem pemilihan.
•
Publik pun berharap diakhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mendukung kembalinya Pilkada oleh DPRD yang artinya akan mencabut hak politik rakyat, karena hal ini akan dicatat sejarah sebagai titik hitam kepemimpinannya. 8
•
Dengan tingginya penolakan publik terhadap usulan Pilkada oleh DPRD, maka LSI pun membuat beberapa rekomendasi penting. Pertama, pemilihan kepala daerah sebaiknya tetap dilakukan secara langsung. Kedua, pemerintah dan DPR sebaiknya lebih fokus pada penataan pilkada yang lebih baik. Misalnya dengan penataan waktu pilkada secara serentak hanya 2 atau 3 kali dalam 5 tahun. Ketiga, sebaiknya perubahan Undang-Undang Pilkada diserahkan kepada pemerintah dan DPR yang baru. Sehingga Undang-Undang yang dihasilkan tidak terkesan terburu-buru dan menimbulkan banyak polemik. Keempat,presiden SBY dan DPR lama di akhir masa jabatan ini tidak lagi membuat kebijakan yang strategis.
Selasa, 9 September 2014 Lingkaran Survei Indonesia Narasumber : Adjie Alfaraby (0811.16.14.14/ 0812.811.21.696) Moderator : Rully Akbar (0856.8049.040) Tim Riset LSI: Adjie Alfaraby, Ardian Sopa, Ade Mulyana, Rully Akbar, Fitri Hari, Dewi Arum. 9
Track Record LSI Prediksi Survei Yang Diiklankan Sebelum PILEG 2014 NAMA PARTAI PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PKB PAN PKS NASDEM PPP HANURA PBB PKPI
PREDIKSI LSI*
HASIL KPU
TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI
DIATAS 16% DIATAS 16% 8-16% 8-16% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% 3,5%-8% TIDAK LOLOS PT TIDAK LOLOS PT
18.95% 14.75% 11.81% 10.19% 9.04% 7.59% 6.79% 6.72% 6.53% 5.26% 1.46% 0.91%
TERBUKTI *Selisih 1,3% TERBUKTI TERBUKTI * Selisih 1.05% TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI TERBUKTI
Rakyat Merdeka 8 April 2014, hal 12
Dimuat, antara lain di Sehari Sebelum PILEG Hanya 2 partai dari 12 partai yang selisih 1.3%
10
Track Record LSI Prediksi Survei Yang Diiklankan Sebelum PILPRES 2009 DUKUNGAN PEMILIH
SURVEI LSI AWAL JUNI 2009
SURVEI LSI AKHIR JUNI 2009
PREDIKSI PEMENANG PILPRES 2009
HASIL KPU
DI ATAS 50%
SBYBOEDIONO
SBYBOEDIONO
SBY-BOEDIONO
TERBUKTI
30%-50%
-
-
-
DI BAWAH 30%
MEGAMEGAPRABOWO PRABOWO JK-WIRANTO JK-WIRANTO
-
-
TERBUKTI
Dimuat di KOMPAS pada tanggal 3 Juli 2009 halaman 3. Tepat 5 hari sebelum Pemilihan Presiden 2009. 11
Track Record LSI Quick Count Paling Akurat Pasangan CapresCawapres Prabowo-Hatta Jokowi-JK
Quick Count LSI (Data 100 %)
Hasil Resmi KPU 22 Juli 2014
46. 70 %
46. 85 %
53. 30 %
53. 15 %
*Simpangan baku antara hasil KPU vs LSI hanya 0. 15 %
12
METODOLOGI SURVEI Pengumpulan Data : 5– 7 September 2014 • • • •
Quickpoll (smartphone LSI) Metode sampling : multistage random sampling Jumlah responden : 1200 responden Margin of error : ± 2.9 % Survei dilengkapi dengan Riset Kualitatif • FGD di tujuh ibu kota propinsi terbesar • In Depth Interview • Analsis media nasional
Semua pemilih di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden 13
13
Mayoritas Publik Setuju Pilkada Langsung Q : Ada rencana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh anggota DPRD. Bagi bapak/ibu sendiri, mana sistem pemilihan kepala daerah yang paling baik?
Hanya minoritas yang setuju Pilkada oleh DPRD 14
Pemilih Laki-Laki Maupun Perempuan Mayoritas Setuju Pilkada Langsung Q : Ada rencana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh anggota DPRD. Bagi bapak/ibu sendiri, mana sistem pemilihan kepala daerah yang paling baik?
Gender
Base
Pilkada Pilkada Dipilih Langsung oleh DPRD Presiden
TT/TJ
Laki-laki
50 %
82. 55 %
10. 63 %
5. 00 %
1.00 %
Perempuan
50 %
78. 65 %
6. 97 %
7. 50 %
6.00 %
15
Publik di Kota Maupun Desa Mayoritas Setuju Pilkada Langsung Q : Ada rencana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh anggota DPRD. Bagi bapak/ibu sendiri, mana sistem pemilihan kepala daerah yang paling baik?
Status Wilayah
Base
Pilkada Langsung
Pilkada oleh DPRD
Dipilih Presiden
TT/TJ
Desa
75.89 %
79. 63 %
7. 41 %
7.41 %
5.56 %
Kota
24.11 %
81. 76 %
6.76 %
4.12 %
7.00 %
16
Makin Tinggi Status Ekonominya, Makin Tinggi Persetujuan Terhadap Pilkada Langsung Q : Ada rencana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh anggota DPRD. Bagi bapak/ibu sendiri, mana sistem pemilihan kepala daerah yang paling baik?
Tingkat Pendapatan
Base
Pilkada Pilkada Langsung oleh DPRD
Dipilih Presiden
TT/TJ
Menengah – Bawah
45.89 %
78. 95 %
13. 04 %
6. 53 %
1.48 %
Menengah
29.11 %
80. 00 %
8. 00 %
4. 00 %
8.00 %
Menengah Atas
24.63 %
95. 65 %
3. 00 %
1.00 %
0.35 %
17
Makin Tinggi Pendidikan, Makin Tinggi Persetujuan Terhadap Pilkada Langsung Q : Ada rencana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh anggota DPRD. Bagi bapak/ibu sendiri, mana sistem pemilihan kepala daerah yang paling baik?
Tingkat Pendidikan
Base
Pilkada Pilkada Langsung oleh DPRD
Dipilih Presiden
TT/TJ
Tamat SLTP ke bawah
48.13 %
73. 68 %
15. 79 %
8. 53 %
2.00 %
Tamat SLTA ke bawah
38.43 %
79. 00 %
3.00 %
6. 82 %
11.18 %
Tamat D3/S1/diatasnya
13.44 %
84. 75 %
8. 47 %
3.39 %
3.39 %
18
Konstituen Koalisi merah Putih Dukung Pilkada Langsung, Tak Setuju Pilkada DPRD Q : Ada rencana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh anggota DPRD. Bagi bapak/ibu sendiri, mana sistem pemilihan kepala daerah yang paling baik?
Partai Politik
Pilkada Pilkada Langsung oleh DPRD
Dipilih Presiden
TT/TJ
Golkar
81.20 %
11.98 %
1.04 %
5.78 %
Demokrat
80.77 %
4.92 %
11.18 %
3.13 %
Gerindra
82.55 %
9.35 %
4.10 %
4.00 %
PKS
80.23 %
9.61 %
4.07 %
6.09 %
PAN
85.11 %
5.44 %
7.45 %
2.00 %
PPP
78.66 %
17.91 %
3.43 %
0.00 %
PBB
87.65 %
4.77 %
4.54 %
3.04 %
19
Konstituen Koalisi Jokowi-JK Dukung Pilkada Langsung, Tak Setuju Pilkada DPRD Q : Ada rencana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh anggota DPRD. Bagi bapak/ibu sendiri, mana sistem pemilihan kepala daerah yang paling baik?
Pilihan Partai Pileg 2014
Pilkada Pilkada Langsung oleh DPRD
Dipilih Presiden
TT/TJ
PDIP
86.91 %
7.33 %
1.35 %
4.41 %
PKB
84.32 %
8.43 %
2.88 %
4.37 %
HANURA
85.76 %
4.87 %
4.37 %
5.00 %
NASDEM
81.30 %
10.66 %
4.49 %
3.55 %
PKPI
84.23 %
7.90 %
3.06 %
4.81 %
20
Pemilih Prabowo-Hatta Dalam Pilpres 2014 Dukung Pilkada Langsung, Tak Setuju Pilkada DPRD Q : Ada rencana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh anggota DPRD. Bagi bapak/ibu sendiri, mana sistem pemilihan kepala daerah yang paling baik?
Pilihan Capres 9 Juli 2014
Pilkada Langsung
Pilkada oleh DPRD
Dipilih Presiden
TT/TJ
Prabowo-Hatta
81.53 %
8.79 %
4.15 %
5.53 %
Jokowi - JK
83.28 %
7.82 %
3.67 %
5.23 %
21
Publik Menilai Usulan Pilkada oleh DPRD Adalah Wujud “syahwat kekuasaan” Partai Q : Beberapa partai politik tengah mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi lewat DPRD.Bagaimana Anda menilai usulan beberapa partai ini?
22
Alasan Menolak Pilkada DPRD (1) Kepala Daerah Terpilih Tak Dikenal Rakyat dan Tunduk Pada DPRD
Kepala daerah tak dikenal Kepala daerah tak peduli terhadap kepentingan masyarakat Tunduk terhadap keinginan DPRD
23
Alasan Menolak Pilkada DPRD (2) Meningkatkan Permainan “Uang” di DPRD
Persepsi negatif terhadap partai politik dan DPRD membuat rakyat pesimis bahwa tokoh yang menang adalah tokoh yang kompeten dan dibutuhkan rakyat. Publik khawatir bahwa kepala daerah terpilih adalah hasil dari permainan uang di DPR. Pasca terpilih pun publik khawatir peluang permainan uang makin besar. Karena publik tak punya kekuatan untuk mengontrol kepala daerah.
24
Alasan Menolak Pilkada DPRD (3) Pilkada Langsung Dinilai Lebih Baik Dari Sebelumnya
Pilkada langsung memungkinkan masyarakat dapat memilih langsung kepala daerah yang menurutnya dapat mengubah nasib dirinya maupun daerah. Publik menilai bahwa pilkada telah memunculkan tokoh-tokoh terbaik di sejumlah daerah.
25
Alasan Menolak Pilkada DPRD Q : Pertanyaan berikut khusus untuk Anda yang setuju pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung. Dari alasan berikut, mana alasan yang paling sesuai dengan Anda?
26
Jika RUU Pilkada oleh DPRD Disahkan Ada Lima Partai Yang Paling Disalahkan Publik Q : Seandainya DPR menyetujui bahwa kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat namun dipilih oleh DPRD. Menurut bapak/ibu partai manakah yang paling bertanggung jawab atas perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah?
Partai Politik
Partai Yang Bertanggung Jawab
Partai Demokrat
20.00 %
Partai Golkar
18.50 %
Partai Gerindra
16.75 %
PKS
15.25 %
PAN
15.00 %
Partai Lainnya
Dibawah 10 %
27
Setelah Berjalan 9 Tahun Mayoritas Publik Puas Dengan Pelaksanaan Pilkada Q : Secara umum, Apakah selama ini Anda sudah puas / tidak puas dengan pelaksanaan Pilkada?
28
Mayoritas Publik Lebih Setuju Adanya Perbaikan Pilkada Bukan Mengganti Sistem Q : Jika pelaksanaan Pilkada selama ini belum baik, alternatif mana yang lebih Anda pilih untuk memperbaiki kualitas Pilkada?
29
Harapan terhadap SBY Publik pun berharap diakhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mendukung kembalinya Pilkada oleh DPRD yang artinya akan mencabut hak politik rakyat, karena hal ini akan dicatat sejarah sebagai titik hitam kepemimpinannya.
30
REKOMENDASI LSI Tetap Pilkada Langsung Pengaturan waktu pilkada (pilkada serentak 2 atau 3 kali dalam 5 Tahun) Sebaiknya perubahan UU Pilkada diserahkan ke pemerintah dan DPR Baru Di akhir masa jabatan, DPR dan Presiden SBY menahan diri membuat kebijakan strategis 31
32
