ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAMMENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1303K/PID.SUS/2011) ( Jurnal )
Oleh : Reynaldi Rahmatan
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2015
ABSTRAK ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1303K/PID.SUS/2011) Oleh Reynaldi Rahmatan, Nikmah Rosidah, Dona Raisa Monica (email:
[email protected]) Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, seharusnya direhabilitasi sebagai bentuk pembinaan terhadap anak. Penjatuhan pidana terhadap anak terlalu berat karena anak yang menggunakan narkotika pada dasarnya merupakan korban peredaran gelap narkotika terlebih anak yang masih di bawah umur. Adapun permasalahan yang diajukan adalah: (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika (studi Putusan Nomor 1303K/PID.SUS/2011) dan (2) Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut sudah memenuhi rasa keadilan (studi Putusan Nomor 1303K/PID.SUS/ 2011). Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Responden penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan No. 1303K/PID.SUS/2011 terdiri dari aspek yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan di persidangan, sedangkan aspek non yuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hakim cenderung menggunakan teori pendekatan keilmuan, yaitu hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya, dan (2) Putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No. 1303K/PID.SUS/2011 belum memenuhi rasa keadilan, karena seharusnya anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diposisikan sebagai
korban peredaran narkotika dan pidana yang paling tepat dijatuhkan adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang lebih berorientasi pada tujuan pemidanaan terhadap anak, yaitu menghilangkan ketergantungan anak terhadap narkotika dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya serta tidak melakukan kesalahan atau tindak pidana yang sama di masa yang akan datang. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Anak, Narkotika
ABSTRACT AN ANALYSIS OF THE JUDGE CONSIDERATION IN DROPPING CRIMINAL AGAINST CHILDREN OFFENDER NARCOTIC CRIME (Study Number Verdict 1303K/PID.SUS/2011) Reynaldi Rahmatan, Nikmah Rosidah, Dona Raisa Monica (email:
[email protected]) The son of criminal who committed acts of drugs abuse, as a form of guidance should be rehabilitated against children. The verdict of crimes against children too difficult because the boy who is basically the use of narcotics distribution still dark narcotics moreover children under age. The question submitted is: (1) what is the basic consideration of the judge in dropping criminal agents against children narcotic crime (study Number Verdict 1303K/PID.SUS/2011) and (2) whether the award that is dropped against children an offender narcotic crime is already meet the sense of justice decisions (study number verdict 1303K/PID.SUS/2011). Approach a problem in this research juridical used the normative and juridical approach empirical. Research respondents consisting of district court judge IA class Tanjungkarang and academics criminal law schools University Lampung. Data collection is done by applying a technique the literature study and field study, next the results of the research analyzed qualitatively The results of research and discussion we can conclude that: (1) the basic consideration of the judge in dropping a verdict against children an offender narcotic crime to the Number Verdict 1303K/PID.SUS/2011 consisting of juridical aspects that is an indictment of public prosecutors, the demands of criminal, a witness, explanation of the defendant, goods evidence found at the trial, while the aspect of non juridical consisting of incriminating things and relieve. The judge tended to use the approach of scientific theory, namely the judge should not be solely on the basis or intuits only instinct, but should be equipped with the science of law and also perspectives of science the judge in the face of a cause to be decision, and (2) any award made against the narcotics in the Number Verdict No. 1303K/PID.SUS/2011 not meet the sense of justice because of committing a crime should the drugs abuse victims positioned as narcotics circulation and criminal sentencing is the most appropriate medical and social rehabilitation that is oriented towards the punishment son, namely
eliminate dependence on narcotics and give a chance to the son to fix its mistakes and shall not commit a fault or a crime that same at the forthcoming. Password: Consideration the Judge, Children, a Narcotic
I. Pendahuluan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah merambah hingga ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, perlunya penanganan secara terpadu baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat melalui pencegahan dan penyalahgunaan narkotika berbasis sekolah. Dengan adanya kerjasama yang baik, lingkungan sekolah dapat terselamatkan dari bahaya narkotika. Pelajar pun dapat menjadi generasi muda yang dapat membangun bangsa di kemudian hari. Jika telah kecanduan narkotika tidak dapat lagi diharapkan sebagai pemimpin bangsa sehingga akan menimbulkan permasalahan bangsa dimasa yang akan datang. Penjatuhan pidana terhadap anak terlalu berat karena anak yang menggunakan narkotika pada dasarnya merupakan korban peredaran gelap narkotika tersebut dan status kedudukan anak yang masih di bawah umur. Dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhitungkan semua tujuan pemidanaan. Hakim tidak bisa memperhatikan kepentingankepentingan pembuat undangundang saja. Semestinya hanya dikenakan tindakan seperti rehabilitasi. Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini hendaknya tetap berdasar pada
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa, khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12-18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUPA sebagai berikut: (1) Terhadap anak nakal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (2) Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Namun kenyataannya, kebanyakan hakim Indonesia memilih menjatuhkan pidana penjara, karena dianggap sebagai
tindakan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan si anak, dan selain putusannya lebih mudah dilaksanakan. Hal ini seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 1303K/PID.SUS/2011 dengan terdakwa Indri Maulana bin Yandi Suyandi yang diputus oleh Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri secara bersama-sama” dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1303K/PID.SUS/ 2011)”. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini: a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika (Studi Putusan No. 1303K/PID.SUS/2011)? b. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut sudah memenuhi rasa keadilan (Studi Putusan No. 1303K/PID.SUS/ 2011)?
Metode yang digunakan pada skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan dan data sekunder bersumber dari perpustakaan. Data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang pokok bahasan akhirnya menuju pada suatu kesimpulan ditarik dengan metode induktif. II. Hasil Penelitian Pembahasan
dan
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No.1303K/ PID.SUS/2011) Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari pada aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum. 1
1
Bunadi Hidayat. Pemidanaan Anak di Bawah Umur. Bandung. Alumni. 2009. hlm. 92-93
Berdasarkan hasil wawancara dengan Novian Saputra2, bahwa dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbanganpertimbangan yuridis” dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik faktafakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan terhadap kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1303K/PID.SUS/2011, Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Indri Maulana bin Yandi Suyandi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri secara bersamasama” 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum 2
Berdasarkan hasil wawancara Narasumber di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung karang pada tanggal 3 Desember 2014 Pukul 10.00 Wib
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum atas Nota pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula. Bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai mana terlampir dalam berkas ini, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut. Untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan saksisaksi sebagai berikut: 1. Saksi Gugum Cahaya Gumilar 2. Saksi Arindra Agust Mardika 3. Saksi Dery Irwanto Pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan ini. Keterangan saksi saksi tersebut, terdakwa membenarkannya, serta tidak menyatakan keberatan. Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan
diperoleh tentang adanya fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Indri Maulana bin Yandi Suyandi bersama-sama dengan saksi Maqdis Solihin bin Dede Sudartono (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011, bertempat di Dusun Colendra RT.12 RW.08 Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan atau turut serta melakukan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang didakwa dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan, menemukan bahwa unsur di Pasal 111 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana tersebut, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
Ditambahkan oleh Novian Saputra3 bahwa, pertimbangan sebagaimana yang telah diuraian di atas bersifat yuridis, sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis dalam Putusan Nomor: 1303K/PID.SUS/2011 antara lain setelah mendengar permohonan Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan ringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berkeinginan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Selain itu, pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah : a. Terdakwa sopan di persidangan b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya c. Terdakwa masih muda Berdasarkan hasil wawancara dengan Erna Dewi4, bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 1303K/PID.SUS/2011 lebih bersifat yuridis bila dibandingkan dengan non yuridisnya. Hal ini terlihat dari hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara cukup alasan untuk dikurangkan dengan seluruh masa 3
Berdasarkan hasil wawancara Narasumber di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung karang pada tanggal 3 Desember 2014 Pukul 10.00 Wib 4 Berdasarkan hasil wawancara Narasumber di Gedung A Pidana UNILA, pada tanggal 4 Desember 2014, Pukul 11.45 Wib
tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, bahwa terdakwa harus dihukum dengan hukuman pidana, maka terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan. Menurut Tri Andrisman 5, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 1303K/PID.SUS/2011, terlihat bahwa hakim sudah mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis, akan tetapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non yudiris. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada orientasi yang benar, apabila putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan 5
Berdasarkan hasil wawancara Narasumber di Gedung A Pidana UNILA, pada tanggal 5 Desember 2014, Pukul 09.00 Wib
pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana. Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis analisis bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa Indri Maulana bin Yandi Suyandi dalam Putusan Nomor: 1303K/PID.SUS/2011, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis terdiri dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan barang bukti yang dihadirkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan aspek nonyuridis terdiri dari sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis, yang dituangkan dalam halhal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa sopan di persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa masih muda. Pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh Indri Maulana bin Yandi Suyandi, secara prosedural telah mencakup aspek antara lain mengenai peristiwanya, yaitu terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya. Selanjutnya, dilihat dari aspek
hukumnya, yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipidana, serta mengenai pidananya, yaitu bahwa terdakwa memang dapat dipidana sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan. 6 Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yaitu dengan cara meruntut peristiwa yang terjadi dan membuktikannya dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, apabila peristiwa yang terjadi tersebut telah sesuai dengan alat bukti dan unsur-unsur pidana yang didakwakan sebagai aspek hukumnya, maka tidak ditemukan alasan hukum sebagai alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa, dan terdakwa ternyata mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. 7 Majelis Hakim dalam proses penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga memberikan pertimbangan bahwa selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang secara hukum dapat menghapus tuntutan pidana, oleh karenanya dengan terbuktinya 6
Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta. Sinar Grafika, 2010. hlm. 106 7 Ibid. hlm. 107
dakwaan Jaksa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatannya. Majelis hakim terlihat tidak hanya berdasarkan instink dan seni dalam menjatuhkan putusan, dimana pertimbangan majelis hakim terlihat pada pendekatan keilmuan yang mendasarkan pemikiran dan penuh kehati-hatian sehingga mampu memberikan kesimpulan bahwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa.8 B. Putusan Keadilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Persoalan hukum di Indonesia saat ini, sering diharapkan pada rasa ketidakpercayaan akan keadilan. Hal ini disebabkan keberpihakan dan ketidakbebasan lembaga pengadilan. Asas keadilan masyarakat pada umumnya sudah mengandung unsur saling menghargai berbagai kepentingan masing-masing sehingga sudah selayaknya jika diantara rasa keadilan dari berbagai anggota masyarakat ada persamaan irama yang memungkinkan persamaan wujud dari hasil rasa keadilan tersebut. Secara filosofis tujuan hukum ialah mencapai kedamaian, yang berarti keserasian antara nilai ketertiban yang bertitik tolak pada keterikatan dengan ketenteraman yang bertitik tolak 8
Ibid. hlm. 108
pada kebebasan, yang mengejewantah pada tugas hukum yakni kepastian hukum dan kebebasan yang serasi atau kesebandingan hukum. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan hukum pidana, maka tujuannya juga untuk memenuhi rasa keadilan. Agar rasa keadilan itu dapat terlaksana, di dalam hukum pidana dikemukakan dua sokoguru dari hukum pidana yaitu perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. 9 Berdasarkan hasil wawancara dengan Novian Saputra10 menyatakan bahwa pengadilan merupakan salah satu tempat dalam proses penegakan hukum serta untuk mencari keadilan pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang dipunyai hakim yang tidak diatur secara ketat oleh undang-undang, sehingga sampai saat ini masih belum mencapai harapan semua pihak dan disamping itu karena dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) banyak pihak yang terlibat yaitu: polisi, jaksa, dan hakim serta yang tak kalah pentingnya pengacara, serta lembaga permasyarakatan.
9
Nanda Agung Dewantara. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana. Jakarta. Aksara Persada. 1987. hlm. 50 10 Berdasarkan hasil wawancara Narasumber di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada tanggal 3 Desember 2014 Pukul 10.00 Wib
Berdasarkan hasil wawancara dengan Erna Dewi11 putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, dalam menjatuhkan putusan hakim tidak melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 54. Dalam Pasal 54 menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 127 juga menjelaskan dalam memutus perkara hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Sebagaimana dalam menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Terdakwa adalah seorang pengguna, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan tidak seharusnya hakim memutuskan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan. Jika bukan pengguna, putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah tepat. Konsep keadilan tersebut berdasarkan dengan Pancasila yang berdasar kepada Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan.
11
Berdasarkan hasil wawancara Narasumber di Gedung A Pidana UNILA, pada tanggal 4 Desember 2014, Pukul 11.45 Wib
Tri Andrisman12 juga menyatakan, belum memenuhi rasa keadilan substantif secara prosedural atau formal putusan pengadilan benar atau tidak bermasalah, tetapi akan lebih adil dan manusiawi apabila putusan hakim tersebut berupa rehabilitasi terhadap anak yang pecandu atau pengguna narkotika. Dengan demikian, anak pecandu narkotika tersebut dapat disembuhkan kecanduannya sehingga dia dapat melanjutkan hidupnya kembali dengan baik. Konsep keadilan yang dipakai adalah keadilan substantif, karena dalam memberikan putusan hakim tidak hanya menilai dari segi yuridis normatif tetapi juga rasa keadilan dalam masyarakat dan kemanusiaan, contohnya dalam kasus ini. Keadilan yang diputuskan hanya bersifat yuridis normatif, belum memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan. Putusan belum memenuhi rasa keadilan karena anak dijatuhi pidana penjara bukan direhabilitasi. Keadilan tidak hanya prosedur dan harus memperhatikan masyarakat. Dalam memproses perkara si anak harus didampingi oleh kuasa hukum anak wajib didampingi dalam pengadilan jika tidak bisa batal demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan 12
Berdasarkan hasil wawancara Narasumber di Gedung A Pidana UNILA, pada tanggal 5 Desember 2014, Pukul 09.00 Wib
kepada Penuntut Umum, terdakwa, atau penasihat hukum (Pasal 182 Ayat (8) KUHAP). Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.13 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menganalisis bahwa putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan belum mencerminkan rasa keadilan, karena terdakwa secara hukum masih di bawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun dan terdakwa pada dasarnya merupakan korban dari peredaran gelap narkotika. Di sisi lain, pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim haruslah menguasai aspek teoritik, dan praktik, pandangan doktrina, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitative menetapkan putusannya. III. Penutup Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan No. 1303K/PID.SUS/2011 13
Ahmad Rifai. Op Cit. hlm. 91
terdiri dari aspek yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan di persidangan, sedangkan aspek non yuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hakim cenderung menggunakan teori pendekatan keilmuan, yaitu hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya, sehingga anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan ini dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 2. Putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan No. 1303K/PID.SUS/2011 belum memenuhi rasa keadilan, karena seharusnya anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diposisikan sebagai korban peredaran narkotika dan pidana yang paling tepat dijatuhkan adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang lebih berorientasi pada tujuan pemidanaan terhadap anak, yaitu menghilangkan
ketergantungan anak terhadap narkotika dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya serta tidak melakukan kesalahan atau tindak pidana yang sama di masa yang akan datang. DAFTAR PUSTAKA A. Buku Nanda Agung Dewantara. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana. Jakarta. Aksara Persada. 1987. Hidayat, Bunadi. Pemidanaan Anak di Bawah Umur. Bandung. Alumni. 2009 Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta. Sinar Grafika. Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. Sutedjo, Wagiati. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung. Refika Aditama. B. Peraturan undangan
Perundang-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor
73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
