PID

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2088 K / PID.SUS / 2012 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI AZAS ALASAN PEMBENAR YANG DILAKUKAN OLEH TERPIDANA

PENULISAN HUKUM

OLEH : INDRA YULI HARTONO 201010110311078

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2015

i

PENULISAN HUKUM ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2088 K / PID.SUS / 2012 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI AZAS ALASAN PEMBENAR YANG DILAKUKAN OLEH TERPIDANA

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum

OLEH : INDRA YULI HARTONO 201010110311078

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2015 ii

iii

iv

Ungkapan Pribadi Hidup adalah pilihan,dalam hidup ini kita sering kali kita dihadapkan

pada

banyak

pilihan,setiap

pilihan

akan

mengantarkan kita pada sebuah keharusan,ketika pilihan sudah di tetapkan maka konsekuensi adalah suatu keharusan.

Motto Hidup adalah proses, atas nama proses tidak ada yang tidak jadi atau tidak jadi sama sekali… Yakin Usaha Sampai….

v

ABSTRAKSI Nama NIM Judul

: : :

Pembimbing

:

Indra Yuli Hartono. 2010101103110978. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K / PID.SUS / 2012 Tentang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Azas Alasan Pembenar Yang Dilakukan Oleh Terpidana Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum. Haris Tofly ,SH.,MH.

Alasan pembenar adalah suatu dasar bagi seorang hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada terdakwa yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur delik pidana,alasan pembenar dalam KUHP masuk kedalam alasan penghapus pidana yang mengatur bahwa, dalam keadaan khusus atau tertentu seperti yang telah di uraikan dalam KUHP, hal ini di putuskan oleh majelis hakim bahwa sifat melawan hukumnya hapus atau kesalahan pembuat hapus melalui alasan-alasan yang dibuktikan dalam pemeriksaan di pengadilan. Mengingat dalam hukum pidana menganut kebenaran materiil maka setiap putusan pengadilan harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam kajian penulisan hukum ini penulis mengambil rumusan masalah : 1. Bagaimanakah penggunaan untuk penerapan unsur mens rea di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/PID.SUS/2012 tentang Tindak pidana Korupsi ? 2. Sejauh mana alasan pemaaf atas dasar kemanusiaan dan alasan pembenar dapat di terapkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/Pid.Sus/2012 tentang Tindak Pidana Korupsi ?. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang objek kajiannya menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur bacaan. Dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus membuktikan dulu terdapat kesalahan pada perbuatan terdakwa, karena tanpa adanya kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dipidana hal ini sesuai dengan azas “Geen straf zonder schuld” bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, hal tersebut harus dibuktikan dalam muka persidangan dan selalu mengutamakan prinsip-prinsip keadilan karena sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kata Kunci : Alasan Penghapus Pidana, Alasan Pembenar, Azas Geen straf zonder schuld.

vi

ABSTRACTION Name NIM Title

: : :

Advisor

:

Indra Yuli Hartono. 201010110311078. No. 2088 K / PID.SUS / 2012 on Corruption Seen From The Principle of Justification Ducted. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum. Haris Tofly,SH.,MH. Analysis of Supreme Court Decision

Justification is a basis for a judge not to impose penalties or criminal defendant has done and meet the elements of a criminal offense, the justification in the KUHP entered into criminal eraser reasons which provides that, in certain special circumstances or as has been described in the KUHP , it was decided by the judges that the nature of the error against the law to remove or delete makers through reasons evidenced in the examination in court. Given the criminal law adheres to the material truth then any court decisions should reflect the principles of justice for the people, so that in the study of legal writing, the writer take formulation of the problem: 1. How is the use for the application of mens rea element in the decision of the Supreme Court No. 2088 K / PID .SUS / 2012 on the Crime of Corruption? 2. The extent to which an excuse on humanitarian grounds and the justification can be applied in the Supreme Court judgment No. 2088 K / Pid.Sus / 2012 on Corruption?. This research includes studies of normative legal object of study using legislation and literature readings. In deciding the judges must first prove there is an error on the actions of the defendant, because of the absence of errors contained in the self-defendant, the defendant can not be convicted of this matter in accordance with the principle of "Geen straf zonder Schuld" that there is no crime without fault, it must be proven in the face of trials and always put the principles of justice, because in accordance with Article 2, paragraph 1 of Law 48 of 2009 on Judicial Power that justice is done "SAKE OF JUSTICE UNDER THE ONE ALMIGHTY GOD". Keywords: Eraser Criminal Reason, Reason Justifiers, Azas Geen straf zonder Schuld.

vii

KATA PENGANTAR. Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Wr.Wb Segala Puji yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada seluruh mahluknya,shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliau yang telah membawa kita dari zaman jahilliyah menuju zaman islamiyah yang penuh rahmat ini, sehingga kita bisa merasakan nikmat islam seperti saat ini. Dengan Ridho Allah SWT yang telah membberikan hidayahNYA berupa keimanan, ketegasan, kekuatan, kegigihan, ketekunan,kesabaran serta keikhlasan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancer dengan judul : “Analisis Alasan Pembenar Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/PID.SUS/2012 Tentang Tindak Pidana Korupsi” yang merupakan Tugas Akhir yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan study di Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan baik secara moril dan materiil dari keluarga, saudara, pembimbing, pacar, sahabat serta berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis sesuai waktu yang telah di inginkan. Berbagai macam hambatan, godaan,serta kekecewaan yang dirasakan penulis,penulis menyadari bahwa ini adalah bagian dari pada penulis di tempa di Fakultas Hukum UMM. Jiwa optimism serta rasa cinta kasih merupakan pondasi awal penulis tetap focus serta senantiasa istiqomah

viii

dalam menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi sesuai dengan yang di harapkan. Oleh sebab itu penulis sudah sepatutnya menyampaikan rasa terima kasih yang besar-besarnya kepada : 1. Ibunda ( Muyatin ) dan Ayahanda (Abdul Manan) tercinta yang selalu mendo’akan serta memberikan semangat serta kasih sayang kepada penulis dalam menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum UMM, Adek tersayang (Indah Sri Ramadhani) yang selalu memberikan support kepada penulis,serta kluarga besar bapak Alm.Mahfud Nenek tersayang (Surati), Bu lek (Siti Daningsih), Nurhakiki Kurnia Diningsih yang selalu mendoakan penulis selama ini. 2. Bapak

Dr.

Muhadjir

Efendi,

M.AP,selaku

Rektor

Universitas

Muhammadiyah Malang. 3. Bapak Dr.Sulardi ,SH.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah malang. 4. Bapak Dr.Tongat ,SH ., M.Hum, Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah malang. 5. Ibu Fifik Wiryani, SH.,M.Si.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah malang. 6. Bapak Sofyan Arief ,SH.,M.Kn selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah malang. 7. Bapak Sidik Sunaryo,SH.,M.Si.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

ix

8. Bapak Haris,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 9. Bapak Sofyan Arief ,SH .,M.Kn selaku Dosen Wali Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah Malang serta memberikan arahan serta motivasi untuk selalu belajar lebih giat. 10. Pacar tercinta Febrianika Maharani yang senantiasa memberikan support, do’a, serta kasih sayang kepada penulis. 11. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI 47’) sebagai tempat dimana saya di tempa serta senantiasa di didik dalam mengembangkan wawasan intelektual serta ke-Islaman, dan banyak mengajari saya tentang hidup bersosial serta susana kekeluargaan yang sangat hangat dan penuh cita. 12. Saudara – saudara seperjuangan di dalam bingkai Hijau Hitam HMI 47, Widya Astuti,Harvad Kurniawan Ramadhan, M.Hanif Sidiq, Adil Syakir Thalib,Muhammad Hasan Iskandar, Dwi Army Okky Arisandi, Suwito Catur Prakasya, Shella Fandhita, Zain Maulana Husain, Hendrianto Pratama, Muziburrohman, Muh.Hasan Basri,Janindra Kurniawan,Hapip malik, Kasyful Qulub, Balian Sofyan, Fahmi Abdillah, Sopian Sauri,Dody Irawan,Gayuh Satrio, Iswadin, Arief mato, Rifky ali murfikin dan lain-lain yng tidak bisa saya sebutkan satu per satu tapi selalu senantiasa menjadi partner diskusi yang selalu memberikan masukan serta motivasi kepada penulis.

x

13. Kakanda Imam Sayuti, Nang engky anom suseno, Aulia Djafar, Ahmad Irawan, Alungsyah, Cak met, cak mahrus, Chakim, okta,ebben,

dan

banyak lagi lainnya yang banyak memberikan ilmu dan diskusi. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan serta dukungan dan kasih sayang yang penuh keikhlasan. Kajian hukum ini sudah dilakukan secara ilmiah dan di bombing oleh pembimbing yang berkompeten di bidangnya . Besar Harapannya untuk diberikan saran dan masukan untuk kebaikan bersama.semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat. Amin Wassalamualaikum Wr.Wb

Malang , 30 Mei 2015 Penulis

Indra Yuli Hartono

xi

DAFTAR ISI LEMBAR COVER LUAR…………………………………………….

i

LEMBAR COVER DALAM………………………………………….

ii

LEMBAR PENGESAHAN ……………………………………………

iii

SURAT PERNYATAAN ………………………………………………

iv

UNGKAPAN PRIBADI ……………………………………………….

v

ABSTRAKSI …………………………………………………………...

vi

ABSTRACTION ………………………………………………………

vii

KATA PENGANTAR ………………………………………………....

ix

DAFTAR ISI …………………………………………………………..

xii

DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………..

xiii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……………………………………………. B. Rumusan Masalah ………………………………………… C. Tujuan Penelitian …………………………………………. D. Manfaat Penelitian ………………………………………… E. Kegunaan Penelitian ………………………………………. F. Metode Penelitian …………………………………………. G. Sistematika Penulisan ……………………………………… BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tindak pidana korupsi menurut Hukum Positif Indonesia. 1. Tindak Pidana …………………………………………….. 2. Jenis Tindak Pidana ………………………………………. 3. Tindak Pidana Korupsi ……………………………………

1 8 8 9 9 10 13

B. Melawan Hukum (Unlawfullness) ……………………………

21

C. Unsur Kesalahan Sebagai Syarat Pemidanaan ………………

25

1. Kesalahan ……………………………………………………...

25

2. Landasan Hukum Tentang Unsur Kesalahan …........................

27

D. Alasan Penghapus Pidana ………………………………………

29

1. Alasan Pembenar (the theory of justification) ……………….

29

2. Alasan Pemaaf ……………………………………………….

35

xii

15 15 17 18

3. Kewajiban Hakim dalam Peradilan menurut Hukum positif Indonesia …………………………………………………….

37

E. Macam-macam Saksi ……………………………………………

38

F. Konstruksi penemuan hukum ……………………………………

40

1. Penemuan Hukum …………………………………………….

40

2. Metode Penemuan Hukum ……………………………………

45

BAB III PEMBAHASAN A. Kajian Terhadap Mens Rea Yang Di Terapkan Oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. ……………………………..

50

1. Penerapan Unsur Mens rea Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/PID.SUS/2012 ………………………

50

2. Kajian Menurut Teori Kesalahan …………………………….

54

B. Kajian Terhadap Azas Alasan Pembenar ………………………..

57

1. Analisa Pasal Yang Di Terapkan Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 2088 K/PID.SUS/2012 …………..................

60

2. Penerapan Alasan Pembenar Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K / PID.SUS / 2012 ……………………

66

3. Kajian Melawan Hukum (Unlawfullness)……………………. 71 4. Kewajiban Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara …………………………………………………….....

74

5. Kontruksi Penemuan Hukum Oleh Majelis Hakim ………….

77

6. Tinjauan Dari Jenis-Jenis Tindak Pidana …………………….

83

xiii

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ……………………………………………………….. 86 B. Saran ……………………………………………………………… 88 DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………

xiv

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Surat Tugas Skripsi Lampiran 2 Berita Acara Seminar Proposal Lampiran 3 Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal Lampiran 4 Kartu Kendali Bimbingan Skripsi

xv

DAFTAR PUSTAKA

Buku : Andi Hamzah. 2004. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta. PT.Rieneka Cipta Tongat. 2009. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam prespektif Pembaharuan. Malang. UMM Press Andi Hmazah. 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada Komariah Emong Supredjaja. 2002. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT.Alumni Jawade Hafids Arsyad. 2013. Korupsi Dalam Prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara ). Jakarta Timur PT.Sinar Grafika. Laden Marpaung. 2005. Azas Teori Dan Praktik Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafiks Indriyanto Seno Adji. 2002. Korupsi Dan Hukum Pidana. Jakarta. Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum. M.Hamdan. 2012. Alasan Penghapus Pidana (Teori Dan Study Kasus). Bangdung. PT. Refika Aditama. Sudikno Mertokususmo Dan A.Pilto. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.Yogyakarta. PT.Aditya Bakti Sudikno Mertokusumo. 1985. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta Sudikno

Mertokusumo. 2001. Penemuan Yogyakarta. Liberty Yogyakarta

Hukum

Sebuah

Pengantar.

Al Wisnubroto. 1997. Hakim Dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberpa Aspek Kajian. Yogyakarta. Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Internet : Muhammad Umar, actus reus mens rea. https://inclaw.wordpress.com/2011/04/02/actus-reus-mens-rea/ Diakses pada tanggal 1 februari 2015 pukul 23.05 WIB http//m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan,meringankan,-mahkota-dan-alibi. Diakses pada tanggal 15 februari 2015 pukul 17.20 WIB

xvi

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0aa84494856/kapan-danbagaimana/kapan -dan- bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum ? Diakses pada tanggal 12 maret 2015 pukul 05.20 WIB Perundang-Undangan : Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 Amandemen ke IV Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab UndangUndang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Kemanan Negara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Diskresi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Peraturn Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Perubahan Atas Keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedemoman Pengadaan barang / jasa pemerintah

xvii