PID

ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PAEDOFIL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 292/PID.SUS/2012/PN.SINGARAJA)

SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH: HASBI ASH SIDDIQI NIM. 11340079

PEMBIMBING: 1. DR. DRS. KH. MAKHRUS M, S.H., M. Hum. 2. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2015

ABSTRAK Paaedofil adalah perbuatan aktivitas seksual yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan Paedofil dapat mengalami penderitaan yang sangat berat, baik penderitaan secara fisik maupun mental kejiwaan. Bahaya dari kejahatan Paedofil perlu mendapat sorotan dari pemerintah dan aparat penegak hukum, agar apabila terjadi kejahatan paedofil tidak memberikan hukuman yang terlampau ringan, dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Singaraja, dimana masyarakat mendesak hakim agar menjatuhkan hukuman berat terhadap pelaku kejahatan paedofil namun majelis hakim dalam putusan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja menjatuhkan hukuman minimum terhadap pelaku berdasarkan pertimbangannya dalam persidangan. Berangkat dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjatuhkan putusan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual paedofil? Kedua hambatan-hambatan apakah yang dialami majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) yang didukung dengan penelitian lapangan (Field research), dan bersifat deskriptif analitik. Diperkuat dengan observasi dan wawancara dengan hakim dan kepanitraan bidang hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif komparatif, Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual paedofil, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dimana telah memenuhi asas minimum pembuktian seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Terpenuhinya unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terdakwa yang sehat dan dalam keadaan normal dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Adapun hambatan yang dihadapi majelis hakim adalah pertama penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tetap menyatakan terdakwa tidak bersalah, namun berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim menolak nota pembelaan karena tidak beralasan. Kedua para saksi korban dan saksi keluarga korban mencabut kesaksiannya, dimana kesaksian dalam BAP berbeda dengan keterangan kesaksian saat persidangan, namun majelis hakim berpendapat pencabutan kesaksian yang dilakukan oleh saksi korban dan saksi keluarga korban tidaklah beralasan sehingga harus ditolak. Key Word: Analisis Pertimbangan Majelis Hakim, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil, Putusan No. 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja

ii

HALAMAN PERSEMBAHAN Kupersembahkan sebuah tulisan sederhana ini sebagai wujud syukur, cinta, dan terimakasih kepada: Allah SWT, Atas segala karunia rahmat dan nikmat yang telah diberikan-Nya Bapakku Drs. Mas’ud Yususf, S.H. (Alm) Moga dirahmati Allah SWT, dan Mamaku Mahnep S.Pd. Atas jerih payahnya membesarkanku dengan kasih sayang, memberi pendidikan moril sejak kecil dan telah berjuang, memeras keringat untuk menghidupi dan mempersekolahkanku sampai di bangku perkuliahan, yang tentunya dengan segala perjuangannya tidak dapat digantikan dengan apapun. Kakak-kakakku Niryani S.Pd., Zulhairi, Yulianti Kusumastuti, dan adikku Ristina Wahyu Astuti, dan Kakak Iparku Ari yang telah ikut serta mendukung, memberi motivasi dan semangat kepadaku dalam penyusunan karya ini. Orang-orang terdekat yang selalu memberikan doa dan menyemangati penulis, Insantri Aulia, Nurkamala, Aliya Zahra, Suhartini, Inda Bintang, Baiq Herni W, Anis Fitriah, Nia. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah sama-sama berjuang selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, M. Haris Syukuri, Rio Pasdi Andora, Ades Putra Arba, Edwin Prasetyo, M. Mustofa, Putra Rio Mamdoeh, Rayga Vico Sanjaya, M. Zakaria, Prima Syaputra, Eko Prasetio, Andy Putro,Sukma Palugan, Safitri Wulandari, yang selalu memberi keceriaan di luar dan di dalam kampus dan semua teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Keluarga Besar seperjuangan di Kontrakan The Legend Demangan Gk.1/233, Bang Kenyom, Bang Amonk, Bang Odak, selaku tetua kontridi, Rahmat Hidayat, Lalu Wahyu Putra Utama, M. Khairi Humaidi, Handika Johan, Tantowi Yahya, Hendri Saleh, Hajrin, Rosihan Anwar, Bang Zainul, yang telah bersama-sama mengukir kenangan terindah di tempat rantauan.

vii

MOTTO “Kesuksesan butuh perjuangan serta pengorbanan, maka berjuang dan berkorbanlah hingga kusuksesan itu dapat engkau genggam”

“Jadilah sebagai orang yang selalu bermanfaat bagi orang lainnya”

Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Q.S. Al Maaidah: 8)

viii

KATA PENGANTAR

‫بسم هللا الرمن الرحيم‬ ‫ اشهد ان ال اله اال هللا و‬.‫علَى امور الدنيا و الدين‬ َ ‫الحمد هلل رب العالمين و به نستعين‬ .‫علَى آله و صحبه أجمعين‬ َ ‫علَى محمد و‬ َ ‫ اللهم صلي‬.‫اشهد ان محمد الر سول هللا‬ Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya dan sholawat serta salam tetap terkirimkan buat Rosululloh SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhdadap Pelaku Tindak Pidana

Kekerasan

Seksual

Paedofil

292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja)”

(Studi

dengan

Putusan

berbagai

Nomor:

kendala

yang

Alhamdulillah bisa penulis lewati. Penulisan skripsi tentang hukum khususnya dalam hal hukum perlindungan anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual paedofil merupakan pemaparan teori-teori, serta segala aturan yang mengaturnya yang telah mahasiswa dapatkan selama di bangku perkuliahan untuk dikorelasikan

dengan

fakta

lapangan

berupa

implementasi

dalam

pemidanaan pelaku kekerasan seksual paedofil. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan selalu diberi kemudahan oleh-Nya. 2. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Bapak Dr. H Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ix

4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Lukman Hakim S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 5. Bapak Faisal Lukman Hakim S.H., M. Hum selaku Dosen pembimbing akademik. 6. Bapak Dr, Drs, KH. Makrus M, S.H. M. Hum dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian ini. 7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis. 8. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angakatan 2011 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sedikit banyak telah memberi dukungan serta motivasi pada penyusun. Dalam Penulisan laporan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2015 Penulis

Hasbi Ash Siddiqi

x

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ...................................................................................

i

HALAMAN ABSTRAK .............................................................................

ii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..............................

iii

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................

iv

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................

vii

HALAMAN MOTTO .................................................................................

viii

HALAMAN KATA PENGANTAR ...........................................................

ix

HALAMAN DAFTAR ISI..........................................................................

xi

BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .........................................................

1

B. Rumusan Masalah ....................................................................

9

C. Tujuan Penelitian. ....................................................................

10

D. Manfaat Penelitian ...................................................................

10

E. Tinjauan Pustaka .....................................................................

11

F. Kerangka Teoretik ...................................................................

13

1. Teori Tindak Pidana ..............................................................

13

2. Pengertian Seksual Paedofil ..................................................

15

3. Teori Perlindungan Anak ......................................................

17

4. Pengertian Putusan ................................................................

19

G. Metode Penelitian .....................................................................

20

1. Jenis Penelitian dan metode Pendekatan ...............................

21

2. Sifat Penelitian.......................................................................

21

3. Sumber Data ..........................................................................

21

4. Bahan Penelitian ....................................................................

22

5. Lokasi Penelitian dan Narasumber ........................................

23

xi

6. Teknik Pengumpulan Data ....................................................

24

7. Analisis Data .........................................................................

26

H. Sistematika Pembahasan .........................................................

26

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PAEDOFIL A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana ..........................................

28

1. Pengertian Tindak Pidana ......................................................

28

2. Tujuan Pidana ........................................................................

31

3. Jenis-jenis Tindak Pidana ......................................................

33

4. Unsur-unsur Tindak Pidana ...................................................

34

B. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Paedofil ....................

37

1. Pengertian Paedofil ................................................................

37

2. Akibat Kejahatan Paedofil .....................................................

41

3. Sanksi Terhadap Kekerasan Seksual Paedofil .......................

46

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak ..................................

60

1. Bentuk Perlindungan Anak di bidang Hukum Perdata..........

63

2. Bentuk Perlindungan Anak di bidang HAN ..........................

66

3. Bentuk Perlindungan Anak di bidang Hukum Pidana ...........

67

D. Tinjauan Umum tentang Perihal Hakikat Pertimbangan dan Putusan Putusan Majelis Hakim ............................................ 68 1. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana ........................

68

2. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim .....................................

71

3. Sistematika dan Isi Putusan Hakim .......................................

72

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Dalam

Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor: 292/PID.SUS/2012/PN.Singaraja, Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil .......................................

74

1. Gambaran Umum Putusan .....................................................

78

xii

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan..............

86

B. Hambatan-Hambatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Singaraja Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja, Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja ............................................... 96 BAB

IV

: ANALISIS PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PAEDOFIL

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor: 292/PID.SUS/2012/PN.Singaraja ................

99

1. Aspek Hukum Formil ............................................................

99

2. Aspek Hukum Materiil ..........................................................

102

3. Aspek Filosofi Penjatuhan Putusan .......................................

104

B. Analisis Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja ................................................ 106 BAB V : PENUTUP A. Kesimpulan ...............................................................................

109

B. Saran... ......................................................................................

111

Daftar Pustaka ...... ......................................................................................

112

LAMPIRAN-LAMPIRAN A. Surat Izin Penelitian B. Surat Bukti Penelitian C. Pedoman Wawancara D. Surat Keterangan Wawancara E. Putusan PN. Singaraja

xiii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia adalah negara hukum,1 dimana dalam penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum. Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan oleh karena itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Konsep dasar negara hukum Indonesia yakni konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigheid. Adapun ciri-ciri negara hukum rechtsstaat yaitu:2 1. Adanya perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM). 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara untuk menjamin perlindungan HAM. 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Adanya peradilan administrasi. Dari uraian di atas bahwa penting adanya sebuah perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, yang dikenal dengan sebutan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dimana secara sederhana Franken memberi pengertian hak-hak dasar sebagai hak-hak yang dimiliki 1 2

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, (Yogyakarta:Pustaka Grhatama). Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm.42.

1

setiap orang dan dijamin bebas dari suasana campur tangan negara.3 Menyangkut penjabaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tertulis di dalam Undang-undang Dasar yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.4 Permasalahan yang penting kiranya untuk membahas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam segala bidang aspek kehidupan, khususnya perlindungan terhadap anak di Indonesia. Banyaknya bermunculan permasalahan-permasalahan tindak pidana terhadap anak seperti maraknya perbuatan asusila, kekerasan seksual dan perbuatan cabul terhadap anak, menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia juga masyarakat dunia. Dimana saat sekarang ini banyak sekali pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik yang memberitakan kejadian tentang kekerasan seksual terhadap anak. Pemberian perlindungan terhadap anak di dalam kehidupannya sangatlah penting, sebagaimana yang telah tertulis pada bagian “Menimbang” huruf d salah satu konsideran pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berhak 3 4

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 189. Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, (Yogyakarta:Pustaka Grhatama).

2

hidup mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahtraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakhaknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.5 Anak sebagai makhluk sosial yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, harus di lindungi sejak dalam kandungan hingga sampai saat di lahirkan, selain itu anak juga mempunyai hak untuk hidup, merdeka, serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat bahkan perlindungan dari negara, sehingga tidak ada seorang pun manusia maupun pihak lainnya yang dapat merampas hak hidup dan merdeka tersebut, termasuk para paedofil. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat selama ini telah membawa banyak perubahan terhadap pola kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Perubahan pola tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya.6 Seiring perkembengan ilmu dan teknologi yang semakin maju telah membawa manfaat yang besar di dalam kemajuan setiap negara termasuk Indonesia, namun di sisi lain hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya kekerasan seksual, dimana sebagian besar para pelaku kejahatan memanfaatkan internet sebagai media untuk mendapatkan korbannya. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi nutrisi psikologis dimana banyaknya tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media telah mencuci otak masyarakat Indonesia, dengan karakter iri, dengki, kekerasan, dan pornoaksi. Termasuk di dalamnya lagu5

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ach. Tahir, Cyber Crime (Akar Maslah, Solusi, dan Penanggulangannya), (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 9. 6

3

lagu yang semakin tidak kreatif, isi dan tampilannya hanya seputar paha dan dada telah semakin merusak mental masyarakat Indonesia. Selain karena faktor perkembangan teknologi, juga didorong oleh masalah sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia, dimana para korbannya berada di bawah garis kemiskinan. Dengan keadaan masyarakat Indonesia seperti ini ditambah dengan penerapan hukum yang tidak maksimal dalam memainkan perannya sebagai pelindung masyarakat memberikan celah bagi para pelaku kekerasan seksual khususnya paedofil untuk membeli anakanak yang tergolong di bawah umur untuk dijadikan budak seks atau pemuas nafsu birahinya. Maraknya terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini bukan kasus kejahatan yang baru tetapi sudah ada sejak dulu, dimana dalam eksistensinya tindak pidana kekerasan seksual ini selalu berkembang seiring kemajuan zaman meski tidak terlalu berbeda jauh dari sebelumnya. Tindak pidana kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Salah satu contohnya yaitu di Desa Kaliasem Singaraja Bali, yang tempatnya jauh dari ibu kota yaitu sebuah perkampungan dibalik gunung, namun angka kekerasan seksual terhadap anak cukup banyak, seperti yang tercatat dalam kurun waktu selama 3 tahun sebelumnya mulai dari tahun 2012-2014, perkara kasus kekerasan seksual terhadap anak berjumlah 29 kasus. Pada tahun 2012 kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 8 kasus, pada tahun 2013

4

meningkat menjadi 13 kasus, dan pada 2014 kembali menurun menjadi 8 kasus.7 Banyaknya perkara kasus di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi dikota-kota besar, namun juga banyak terjadi di daerah perkampungan. Selain banyaknya terjadi kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku seks anak situasional (melakukan seks terhadap anak karena mendapat kesempatan), banyak juga pelaku seks anak prefensial (memiliki pilihan seksual terhadap anak-anak) tepatnya yaitu paedofil. Dimana sejak tahun 2001 hingga 2014 sebanyak 5 (lima) pelaku paedofil yang semua korbannya adalah anak-anak berumuran dari 9-14 tahun telah tertangkap dan di jatuhi hukuman di Pengadilan Negeri Singaraja Bali. Adapun kasus paedofil yang pernah di putus di Pengadilan Negeri Singaraja Bali diantaranya paedofil asal Roma Italia yang bernama Mario Manara, pada tahun 2001 dihukum dengan 8 (delapan) bulan penjara, paedofil asal Australia bernama Tony William Stuart Brown, pada tahun 2004 namun ia bunuh diri sebelum vonis dijatuhkan, paedofil asal Belanda bernama Max Le Clerco, paedofil asal Australia bernama Grandfield Philip Robert, pada tahun 2008 dihukum 8 (delapan) tahun penjara, kasus belum selesai karena terdakwa mengajukan banding, dan yang terakhir paedofil asal Belanda bernama Jan Jacobus Vogel, pada tahun 2012 dihukum 3 (tiga) tahun penjara.8

7

Buku Register Perkara Pidana Pengadilan Negeri Singaraja Bali. Wawancara Kadek Darna, Kepanitraan Bidang Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Pada Hari Senin, Tanggal 6 April 2015, Pukul 09:00, wib. 8

5

Adapun aktifitas seks yang dilakukan para paedofil dalam praktiknya di Indonesia sangat berfariasi, mulai dari menggesekkan tubuh bagian kemaluannya pada anak, menelanjangi anak, melakukan mansturbasi dengan anak, bersenggama dengan anak, stimulasi oral pada anak, penetrasi pada mulut, vagina, maupun anus yang dilakukan menggunkan penis, tangan, dan benda-benda asing lainnya. Meski dilihat secara sekilas praktik paedofil di Indonesia dianggap sebagai bentuk perbuatan sodomi, akan tetapi kalau dilihat lebih detail sangatlah berbeda. Pelaku paedofil bukan hanya dari kaum adam tetapi juga kaum hawa, dimana mereka tidak hanya tertarik pada lawan jenis tetapi juga tertarik dengan sesama jenis yang korbannya adalah anak-anak. Dilihat dari akibat yang dapat ditimbulkan yakni menyebabkan terjadinya kerusanakan psikologi, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan,gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan lain sebagainya.9 Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan sebuah upaya pemerintah untuk mereformasi hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisispasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adanya undang-undang ini seharusnya dapat mencegah dan memperkecil terjadinya kekerasan seksual terhadap anak oleh para paedofil, namun dalam praktinya di lapangan masih jauh dari harapan, dimana semakin meningkatnya 9

http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak. Di akses pada tanggal 30 Nov 2014 pukul 21:18 wib.

6

angka kekerasan terhadap anak. Seperti yang di katakan Sekretaris Jenderal Komnas Anak Samsul Ridwan bahwa, pihaknya mencatat tahun ini jumlah pengaduan kekerasan anak sebanyak 3.023 kasus. Angka ini meningkat 60 persen dibandingkan tahun lalu, yang hanya 1.383 kasus. Dari jumlah tersebut, ia melanjutkan 58 persennya atau 1.620 merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak.10 Tindak pidana kekerasan seksual paedofil ini secara eksplisit tidak diatur dalam perundang-undangan Indonesia, namun bila menafsirkan pengertian dari paedofil sendiri melihat dari unsur tindakan yang terdapat dalam pengertian paedofil telah diatur dalam KHUP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Apabila bertitik tolak pada ketentuan KUHAP (Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 199 KUHAP), hanya ditemukan tentang sistematika formal dan pengaturan global tentang bagaimana putusan hakim itu harus dibuat. Padahal, apabila ditinjau dari optik praktik peradilan yang ditemukan banyak timbul nuansa dan permasalahan yuridis di sekitar putusan hakim. Khususnya pada Pasal 197 ayat (1) huruf (f) mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman, di Indonesia dalam praktiknya bahwa majelis hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman semata-mata hanya didasarkan pada penilaian subjektif hakim, dalam hal ini sebaiknya para hakim di Indonesia dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman selain didasarkan pada penilaian subjektif hakim juga harus dilandasi keadaan 10

http://www.tempo.co/read/news/2013/12/20/064538984/2014-Kekerasan-pada-AnakDiprediksi-Meningkat. Di akses pada tanggal 24 Nov 2014 pukul 10:50 wib.

7

objektif yang terdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa yang di tinjau dari segi sosiologis, dan psikologis terdakwa. Dalam hal ini mungkin di karena bagi hakim untuk mengambil suatu keputusan atau vonis,memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut, seringkali hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang di buat secara asal-asalan, apalagi kalau hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara pasaran yang setiap hari di tanganinya. Hal ini menyebabkan, di lingkungan pengadilan masih sedikit ditemukan putusan hakim yang mempunyai kualitas ilmiah untuk bisa dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum.11 Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara. Hakim dalam menjalankan tugas, peran, fungsinya harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan

Kehakiman,

serta

harus

benar-benar

telah

mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat. Hakim dalam memutus suatu perkara tiada lain hanya berpedoman pada norma–norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan serta rasa hati nurani hakim sendiri dengan tidak merasa takut bahwa kedudukannya terancam, dan yang mana putusannya dapat dipertanggungjawabkan.

11

Satjipto Rahardjo, Hakim Mengidap Kanker Ganas, (Jakarta: Gatra, 2000), hlm. 20.

8

Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang telah diputus oleh Pengadilan Singaraja selama ini masih banyak putusan yang memutus memberikan hukuman yang paling singkat atau hukuman minimal kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual termasuk pelaku paedofil. Seperti Putusan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja, dalam putusan ini majelis hakim Pengadilan Negeri Singaraja memutus dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 bulan, dengan berbagai pertimbangan para hakim dalam persidangan.

B. Pokok Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis dapat rumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri

Singaraja

dalam

menjatuhkan

putusan

perkara

Nomor:

292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja, terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual paedofil? 2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh majelis hakim Pengadilan Negeri

Singaraja

dalam

menjatuhkan

putusan

perkara

Nomor:

292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja, terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual paedofil?

9

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok masalah diatas maka tujuan yang khendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri

Singaraja

dalam

menjatuhkan

putusan

perkara

Nomor:

292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja, terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual paedofil. 2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja, terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual paedofil.

D. Manfaat Penelitian Penelitian tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual paedofil ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 1. Manfaat secara teoritis a. Meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian baik secara observasi literatur maupun observasi lapangan dengan didukung wawasan yang telah didapatkan.

10

b. Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat dibangku perkuliahan mengorelasikannya dengan kejadian-kejadian dilapangan selama penelitian berlangsung. c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta dapat menjadi literatur di bidang hukum pidana. 2. Manfaat secara praktis a. Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kejahatan tindak pidana kekerasan seksual paedofil sehingga pelaku mendapat sanksi sesuai norma hukum yang berlaku. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik bagi para praktisi maupun masyarakat umum yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual paedofil.

E. Tinjauan Pustaka Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini sudah diteliti atau belum dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang telah penulis pilih, diantaranya yaitu: Muhammad Zainuddin, dalam tesisnya yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penaggulangan Kejahatan Pedofilia” dalam tesis

11

tersebut penulis membahas tentang kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia dan menjelaskan tentang formulasi hukum pidana dalam menaggulangi kejahatan pedofilia dimasa yang akan datang.12 Siti Sofiyah, dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis tindak pidana pedofilia dalam peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam, serta pengaturan sanksi yang berlaku.13 Arifah, dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”, skripsi ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban pelecehan seksual dan hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak.14 Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada analis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual paedofil, dan hambatan-hambatan dalam menjatuhkan putusan. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sepengetahuan penulis belum ada ditemukan judul yang sama dengan skripsi ini dilingkungan Universitas Islam

12

Muhammad Zainuddin, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penaggulangan Kejahatan Pedofilia, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponogoro Semarang, 2007. 13 Siti Sofiyah, Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 14 Arifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

12

Negeri Sunan Kalijaga, yaitu berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PAEDOFIL”.

F. Kerangka Teori Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegakkan agar sebuah penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and eror).15 Teori yang dapat digunkan untuk menjawab permasalahan penelitian diatas adalah: 1. Teori Tindak Pidana Tindak pidana sering juga disebut dengan “delik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.16 Istilah tindak pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu Strafbaarfeit. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli ilmu hukum. Para ahli

15

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),

hlm. 18. 16

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai/Pustaka, 2011).

13

hukum pidana umumnya masih merumuskan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simonsdan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandanganpandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.17 Simons mengatakan bahwa Strafbaarfeit itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.18 Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa Strafbaarfeit itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.19 Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Berhubungan dengan ‘‘kesalahan’’ ataupun ‘‘dilakukan dengan kesalahan’’ merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika didalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Menurut Van Apeldorn, sebagaimana yang dikutip oleh Chairil Huda dilihat dari segi objektif (ius poenali), maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Sedangkan dari segi subyektif (ius puniendi) peristiwa pidana adalah

17 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 25. 18 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986), hlm. 205. 19 Ibid.

14

“segi kesalahan” (schuldzijie), yakni bahwa akibat yang tidak diingini undangundang yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan kepadanya.20 Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatanperbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain “the ruls which tell all of us what we can and cannot do.”21 Aturan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

2. Pengertian Kekerasan Seksual Paedofil Anak-anak diibaratkan bagaikan kertas putih yang belum ternoda, watak yang masih polos dan masa inilah permainan serta canda tawa adalah dunia mereka, dunia anak-anak. Namun bagaimana seandainya di masa itu mereka harus menerima kenyataan diperlakukan kasar secara fisik maupun mental yang dapat mencidrai mereka,22 seperti maraknya kejahatan paedofil terhadap anak. Paedofil adalah orang yang mempunyai selera seksual terhadap anak.23 Penderita paedofil memiliki perilaku menyimpang dimana ia memilih anakanak di bawah umur sebagai obyek pemuasan kebutuhan seksualnya.24

20

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 26. 21 Ibid, hlm. 16. 22 Anggi Hormain S, Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Sebagai Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2009, hlm. 15. 23 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai/Pustaka, 2011). 24 www.gogle.co.id//pengertianpedofilia/htm/org. Di akses pada tanggal 20 Nov 2014 pukul 13:21 wib.

15

Menurut Marzuki Umar Saba’ah paedofil adalah penyakit kejiwaan dimana seseorang mempunyai penyimpangan seksual, yakni mempunyai kecenderungan seksual terhadap anak.25 Berdasarkan kamus Hukum, “sex” dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin, jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan. Marzuki Umar Sa’abah mengatakan, “membahas mengenai masalah seksualitas manusia ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas yang sehat dan baik, yaitu:26 a. Seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang baik. b. Seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat. Menurut kamus kesehatan paedofil adalah aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umumnya di bawah usia 13 tahun. Penderita paedofil berusia lebih dari 16 tahun dan minimal 5 tahun lebih tua dari si anak. Individu dengan gangguan ini dapat tertarik pada anak laki-laki, perempuan atau keduanya, meskipun insiden aktivitas paedofil hampir dua kali lebih mungkin diulang oleh orang-orang yang tertarik pada laki-laki. Individu dengan

25 26

Marzuki Umar Sa’abah, Seks dan Kita, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 154. Ibid, hlm, 2.

16

gangguan ini mengembangkan prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses dan kepercayaan dari anak-anak.27 Jika kita mengacu pada definisi-definisi di atas, maka paedofil tidak dikategorikan sebagai penyakit kejiwaan. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel paedofil menurut Hukum Indonesia, di dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang dikenal sebagai paedofil adalah perbuatan aktivitas seksual yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Noomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 290 KUHP. Namun, sejak diberlakukannya UU Perlindungan Anak, tindakan-tindakan tersebut diatur lebih spesifik dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak.

3. Teori Perlindungan Anak Salah satu upaya untuk menciptakan kesejahtraan anak adalah dengan meningkatkan perlindungan anak. Dalam rangka peningkatan perlindungan anak ini, maka pemahaman terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam ketentuan hukum menjadi penting dan perlu mendapat perhatian khusus. Sehingga tepat pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Persidangan Bangsa-bangsa telah mensahkan Hak-hak Anak. Secara garis besar di dalam

27

http://Apakah/Pelaku/Pedofilia/Tidak/Dapat/Dimintai/Pertanggungjawaban/Pidana//hukumonline.com.htm. Di akses pada tanggal 20 Nov 2014 pukul 20:21 wib.

17

deklarasinya tersirat 10 asas tentang hak anak dimana salah satunya adalah hak memperoleh perlindungan khusus.28 Tentang aspek Hukum Perlindungan Anak beberapa sarjana memberikan batasan-batasan sebagai berikut: Menurut Arif Gosita, sebagaimana yang dikutip oleh Irma bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.29 Menurut Bismar Siregar, sebagaimana yang dikutip oleh Irma menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hakhak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.30 Menurut Mr. J.E. Doek dan Mr. Drewes memberi pengertian sebagaimana yang dikutip oleh Irma, jengdrecht (hukum (perlindungan) anak muda) dalam 2 pengertian masing-masing pengrtian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas: segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit, meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam: a. Ketentuan hukum perdata (regels van civilel recht) b. Ketentuan hukum pidana (regels van strafrecht) 28 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Perlindungan Hukum Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 12. 29 Ibid, hlm. 15. 30 Ibid.,

18

c. Ketentuan hukum acara (procesrechtelijke regels).31 Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual termasuk paedofil, yang diterangkan dalam Pasal 18 yang berbunyi: (1)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 32

4. Pengertian Putusan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 11 menyatakan: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”33 Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 23 ayat (1) menyatakan “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat juga pasal-pasal tertentu dari

31

Ibid, hlm.16. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 33 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (WIPRESS, 2008). 32

19

peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hokum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili”.34 Menurut Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.35 Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hokum dari hakim serta semua akibat-akibatnya.36

G. Metode Penelitian Metode penelitian adalah cara utama yang digukan seorang peneliti untuk mencapai

suatu

tujuan,

cara

tersebut

digunakan

setelah

peneliti

mempertimbangkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.37 Agar penelitian ini berjalan dengan lancar serta dapat memperoleh data dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

34

Hadisoeprapto Hartono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Edisi keempat, 2000), hlm. 115. 35 Andi Hamzah,Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2008), hlm. 286. 36 Rubini dan Ali, PengantarHukum Acara Perdata,(Alumni: Bandung, 1974), hlm. 105. 37 Winarno Surakhmad, (ed), Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

20

1.

Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah

penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan (Field research), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja. Pendekatan

penelitian

yang

digunakan

adalah

kualitatif

komparatif,

membandingkan data-data berupa dokumen dan hasil wawancara yang didapat tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual paedofil. 2.

Sifat Penelitian Sifat penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu

yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sossial, praktek yang ada dalam masyarakat. Penelitian deskriptif analitik akan menyajikan data-data yang ada di lapangan menjadi sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.38 3.

Sumber Data Untuk menjawab permasalahan penelitian, penulis memerlukan bahan

penelitian melalui penelitian lapangan, studi kepustakaan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan

38

Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 8.

21

yang berhubungan erat dengan pokok-pokok masalah. Dalam penulisan ini data yang penulis perlukan adalah : a. Data primer Data primer yang diperoleh adalah data yang bersumber dari langan (field research), dan data yang diperoleh merupakan data yang langsung didapatkan dari narasumber dengan cara wawancara dilapangan. Data tersebut menjadi sekunder kalau dipergunakan orang yang

tidak

berhubungan

langsung

dengan

penelitian

yang

bersangkutan.39 Dalam hal ini yang menjadi sumber data Primer yaitu hakim di pengadilan Negeri Singaraja. b. Data sekunder Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti dari biro statistik, majalah, keteranganketerangan, atau dari publikasi lainya.40

4.

Bahan Penelitian a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif yang bermakna memiliki otoritas atau bersifat otoratif.41

39

Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983), hlm. 55. Ibid, hlm. 56. 41 Peter Mahmud Marzuki Z, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 206. 40

22

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan: 1) Undang-undang Dasar 1945; 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini adalah seperti buku-buku hukum, jurnal, berita, makalah, tesis, skripsi, dan lain sebagainya yang menjelaskan bahan hukum primer di atas. c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: kamus, internet dan lain sebagainya. 5.

Lokasi Penelitian dan Narasumber Untuk melakukan penelitian ini penulis akan mencoba melakukan

penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja,

yang akan dijadikan sebagai

narasumbernya adalah pegawai dan hakim di Pengadilan Negeri Singaraja.

23

6.

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yakni prosudur yang sistematik dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan, atau cara-cara yang ditempuh dan alat- alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data.42 Penulis akan melakukan teknik pengumpulan data diantaranya: a. Observasi Pengumpulan datadengan observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa adanya pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.43 Metode observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam masyarakat. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.44 b. Wawancara Wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalah yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau

42 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 159. 43 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 174. 44 S. Nasution, Metode Research, Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 106.

24

kecil.45 Selama ini, metode wawancara selalu dianggap paling efektif dalam pengumpulan data di lapangan dibantu dengan alat perekam suara (tipe recorder) dan alat tulis. Dianggap efektif karena wawancara bertatap muka secara langsung dengan narasumber, yaitu pegawai dan hakim di Pengadilan Negeri Singaraja. c. Dokumentasi Tak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data menganai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.46 Sifat utama data ini tak terbatas oleh ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan metode dokumentasi dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan petanggung jawaban terhadap tindak pidana kekerasan seksual paedofil. d. Studi Kepustakaan Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang diambil dari bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah orang lain atau

45 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 194. 46 Juliansyah Noor, Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

25

suatu lembaga. Dalam mendapatkan data ini penulis akan melakukan studi kepustakaan baik itu melalui literatur yang penulis miliki sendiri maupun dari literatur yang telah tersedia di perpustakaan.

7.

Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data yang telah terkumpul dari hasil penelitian lalu diolah, pertama-tama data itu diseleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan subtitusi.47 Setelah data-data tersebut diseleksi kemudian diolah dengan metode berfikir secara deduktif untuk menganalisis bagaimana pertimbanganpertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual paedofil.

H. Sistematika Pembahasan Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang maslah, pokok masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai tinjauan tentang tindak pidana, yang meliputi pengertian tindak pidana, tujuan pidana, jenis47

Sumadi Suryabrata, Meteodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),

hlm. 18.

26

jenis tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Selanjutnya mengenai tinjauan tentang kekerasan seksual paedofil, yang meliputi pengertian, akibat dari kejahatan paedofil, dan ketentuan sanksi terhadap kekerasan seksual paedofil. Selanjutnya mengenai tinjauan perlindungan hukum terhadap anak yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Selanjutnya mengenai tinjauan tentang putusan dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual paedofil. Bab ketiga, berisi tentang pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Negeri

Singaraja

dalam

menjatuhkan

putusan

perkara

Nomor:

292/PID.SUS/2012/PN.Singaraja, terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual paedofil, dan hambatan-hambatan dalam menjatuhkan hukuman. Bab keempat, berisi tentang

analisis putusan perkara Nomor:

292/PID.SUS/2012/PN.Singaraja, meliputi aspek-aspek hukum materiil, formil dalam pertimbangan sebelum dijatuhkannya putusan. Bab kelima, berisi tentang penutup yaitu kesimpulan dan saran.

27

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain: 1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja Pada pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual paedofil, di tinjau dari segi terbukti atau tidaknya pidana yang didakwakan dan apakah memenuhi asas minimum pembuktian, dalam hal ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan serta memenuhi asas minimum pembuktian seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Terpenuhinya unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan meliputi unsur barang siapa, unsur dengan sengaja melakukan kekerasa atau ancaman kekerasan, dan unsur melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, pertimbangan hal-hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa dapat merusak mental, menimbulkan terauma sehingga mempengaruhi perkembangan serta masa depan anak-anak kedepan. Hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu berlaku sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Selama proses persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, serta majelis tidak menemukan adanya alasan pema’af maupun alasan

109

pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun pidana penjara dan denda denda sebesar Rp. 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, hukuman yang diberikan terhadap terdakwa sebagai pelaku kekerasan seksual paedofil, penulis rasa belum sesuai dengan filosofi dasar hukum, bila dilihat dari akibat yang ditanggung korban.

2. Hanbatan-hambatan

Yang

Dihadapi

Majelis

Hakim

Dalam

menjatuhkan Putusan Perkara Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja, dalam peroses persidangan pertama penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tetap menyatakan terdakwa tidak bersalah, namun berdasarkan uraian faktafakta yang terungkap dalam persidangan, namun majelis hakim berpendapat nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tidaklah beralasan sehingga harus ditolak. Kedua para saksi korban dan saksi keluarga korban mencabut kesaksiannya, dimana kesaksian dalam BAP berbeda dengan keterangan kesaksian saat persidangan, namun berdasarkan uraian fakta-fakta dan buktibukti yang dihadirkan dalam persidangan, majelis hakim berpendapat

110

pencabutan kesaksian yang dilakukan oleh saksi korban dan saksi keluarga korban tidaklah beralasan sehingga harus ditolak.

B. Saran Dari kesimpulann tersebut di atas dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Putusan ringan yang sering dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kasus kekerasan seksual paedofil dapat membuat terdakwa/terpidana tidak merasakan efek jera yang kemungkinan dapat mengulangi perbuatannya setelah selesai menjalani pidanya. Karena itu penulis sarankan agar pada kasus yang sama dapat dijatuhkan pidana seperdua dari ancaman sanksi pidana maksimal, agar lebih mencerminkan keadilan bagi semua pihak. 2. Bahwa penulis menyarankan bagi pemerintah agar membuat atau menambahkan pasal-pasal yang khusus untuk kejahatan paedofil dengan ancaman hukuman maksimal bagi para pelaku paedofil adalah hukuman kebiri, karena lebih mampu memberikan efek jera bagi para pelaku paedofil.

111

DAFTAR PUSTAKA A. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman B. Refrensi Buku Ali, dan Rubini, PengantarHukum Acara Perdata,Alumni: Bandung, 1974. Azwar, Saifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012. Bahiej Ahmad, Handout Hukum Pidana, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2012. Elia, Herlina, Korban Pelecehan Seksual Usia Muda, Jakarta: Kencana, 2003. Fadjar, Mukthie, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayumedia Publishing, 2005. Darmawan, Deni, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013. Dirdjosiswioro,Soedjono,Sinopsis Kriminologi Indonesia, Bandung: CV Mandar Maju, 1994. Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta,1994. Hartono,Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Edisi keempat, 2000. Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2006. Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2007. Kartono, Kartini, Psikologi Wanita, Gadis Remaja dan Dewasa, Bandung: Alumni, 1981. Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasr Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

112

Nasution, S., Metode Research, Penelitian Ilmiah, Jakarta: Bumi Aksara,2006. Nawawi Arief Barda dan Muliadi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992. Nazir, Moh., Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013. Noor, Juliansyah, Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Desertasi,dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana, 2011. Marpaung, Leden, Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika 2005. Marpung, Laden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1992. Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983. Marzuki, Suparman dkk, Pelecehan Seksual, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995. Marzuki Z, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum,Jakarta: Kencana, 2009. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987. Nuraeny, Hj. Henny, Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012. Rahardjo, Satjipto, Hakim Mengidap Kanker Ganas, Jakarta: Gatra, 2000. Saleh, Roeslan, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungan jawab Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983. Setyowati Soemitro, Irma, Aspek Perlindungan Hukum Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990. Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politea, 1994. Sianturi, S.R,. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986. Sosial RI, Departemen, Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Jakarta, 2002. Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung: Remadja Karya, 1986. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009.

113

Surakhmad, Winarno, (ed), Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik, Bandung: Tarsito, 1990. Suryabrata,Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Suyanto, Bagong, dan Susanto, Emmy, Wanita dari Suobordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan, Surabaya: Airlangga Press, 1996. Tahir, Ach., Cyber Crime (Akar Maslah, Penanggulangannya), Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

Solusi,

dan

Taufik Makarao Muhammad, Pembaruan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005. Tirtaamidjaja, kedudukan hakim dan jaksa pada atjara pemeriksaan perkara-perkara pidana dan perdata, Jakarta: PT Djambatan, 1962. Umar Sa’abah, Marzuku, Seks dan Kita, Jakarta: Gema Insani Press, 1997. Wahid, Abdul, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bandung, Refika Aditama, 2001. Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. C. Refrensi Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Jurnal Arifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Hormain S, Anggi , Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Sebagai Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2009 Sofiyah,Siti, Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi al-Ahwal asySyakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Wibowo, Gumbira, Seno, Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Di Pengadilan Negeri Surakarta, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007. Zainuddin, Muhammad, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penaggulangan Kejahatan Pedofilia, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponogoro Semarang, 2007.

114

D. Website/Internet http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak. Di akses pada tanggal 30 Nov 2014 pukul 21:18 wib. http://www.tempo.co/read/news/2013/12/20/064538984/2014Kekerasan-pada-Anak-Diprediksi-Meningkat. Di akses pada tanggal 24 Nov 2014 pukul 10:50 wib. http://Apakah/Pelaku/Pedofilia/Tidak/Dapat/Dimintai/Pertanggungjawab an/Pidana//-hukumonline.com.htm. Di akses pada tanggal 20 Nov 2014 pukul 20:21 wib. www.gogle.co.id//pengertianpedofilia/htm/org. Di akses pada tanggal 20 Nov 2014 pukul 18:40 wib. E. Lain-lain Buku Register Perkara Pidana Pengadilan Negeri Singaraja Bali. Wawancara Amin Imanuel Bureni, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Pada Hari Kamis, Tanggal 2 April 2015, Pukul 15:30, wib. Wawancara Kadek Darna, Kepanitraan Bidang Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Pada Hari Senin, Tanggal 6 April 2015, Pukul 09:00, wib.

115

LAMPIRAN

1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 292 / Pid.Sus / 2012 / PN.SGR. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap

:

JAN JACOBUS VOGEL

:

Middleburg ;

Alias

JAN

VOGEL ; Tempat lahir

Umur atau tanggal lahir :

57 tahun / 14 Februari 1955 ;

Jenis kelamin

:

Laki - laki ;

Kebangsaan

:

Be lan d a ;

Tempat tinggal

:

Belanda : Bisschopstraat 54, 4353 BP Seruoskerke

Belanda

;

alamat

Lovina : Taman Lilys kamar No. 1 Lovina,

Singaraja,

Kecamatan

dan

Kabupaten Buleleng ; Agama

:

Protestan ;

Pekerjaan

:

Tehnisi Bangunan ;

Pendidikan

:

MTS (Sekolah Tehnik Bangunan) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh : ·

Penyidik : Sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 ;

·

Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012 ;

·

Penuntut Umum : Sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;

·

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : Sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1

2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id ·

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 ;

·

Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar : sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;

·

Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar : sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 ; Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang

bernama : 1. ANAK

AGUNG

NGURAH

ALIT

WIRAKESUMA, SH. 2. GASPAR

M.

LAMAPAHA, SH. Para Advokat / Penasehat Hukum berkantor di “CAHAYA JENGGALA & Associates” Law Oﬃce

yang beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 26

Denpasar dan di Jalan Imam Bonjol No. 50 Tegal-Denpasar- Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2012 ; Bahwa selanjutnya pada persidangan berjalan, berdasarkan surat tertanggal 17 Desember 2012, Terdakwa telah mencabut Kuasa terhadap Para Penasehat Hukumnya yaitu : 1. Anak Agung Ngurah Alit Wirakesuma, SH., dan 2. Gaspar M. Lamapaha, SH. tersebut dan menunjuk Penasihat Hukum baru guna mendapinginya dimuka persidangan yakni : 1. GEOFFREY NANULAITTA, SH. ; 2. PANDE ULY BOY PARDOMUAN, SH. ; Para Advokad / Penasihat Hukum dari Law Firm GEOFF & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Barito No. 47, Semper Jakarta utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2012 ; Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penerjemah Bahasa yang bernama : MANUS MAGDALENA PULINE BETSY ;

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2

3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PENGADILAN NEGERI tersebut ; Telah membaca semua surat – surat dalam berkas perkara ; Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat baik yang dikirim oleh orang tua korban serta dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang Perlindungan Anak (LPA) ; Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula segala bukti - bukti yang diajukan dalam perkara ini ; Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa

JAN JACOBUS VOGEL

Als. VOGEL

bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam dakwaan Alternatif ; 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa JAN JACOBUS VOGEL Als. VOGEL dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; 3. menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis garis dua ; 1 (satu) buah buku gambar ; 1 (satu) buah keranjang tempat sabun warna pink ; 1 (satu) potong baju kemeja warna merah marun motif kotak-kotak ; 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ; Dikembalikan kepada saksi Komang Rika Megayanti ; 1 (satu) potong baju kaos warna merah ; 1 (satu) potong celana pendek kaos motif garis-garis warna ungu ; Dikembalikan kepada saksi Ketut Ayu Widyasari ; ♦ 0� &bs_'� i cngl e� TAB� &1 VCD berisi wawancara saksi Komang Rika Megayanti dengan Dewa Ayu Ismayani dan 1 VCD berisi wawancara


3

4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Dewa Ayu Ismayani dengan Pak Guru) agar tetap jadi barang bukti dalam berkas perkara ; 4. Menetapkan supaya terdakwa JAN JACOBUS VOGEL Als. VOGEL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum (Requisitoir) tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (Pledooi) secara tertulis yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 dimana pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Penasehat Hukum terdakwa berpendapat apabila unsur – unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu tidaklah terbukti dan terpenuhi, hal tersebut didasarkan pada segala apa yang terungkap dimuka persidangan, yakni semua saksi – saksi dimuka persidangan telah mencabut keterangan mereka yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian ; Bahwa selain daripada itu, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Unit PPA Polres Buleleng dan juga sebagai acuan daripada Jaksa/ Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan telah mengalami

cacat

formalitas,

yang

disebabkan

karena

Berita

Acara

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak - anak tersebut dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 105 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2009 Jo. Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi-saksi yang masih tergolong anak-anak tidak terdapat izin dari orang tua serta tidak adanya pendampingan bagi mereka dalam menjalani pemeriksaan dihadapan Penyidik, baik pendampingan dari orang tua, Petugas dari Balai Pemasyarakatan, petugas pendamping khusus untuk anak serta ketentuan lain sebagaimana disyaratkan dalam Undang – Undang ; Selain daripada itu semua keterangan saksi-saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah rekayasa oleh karena mereka tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana


4

5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id termuat dalam BAP, oleh karenanya semua saksi-saksi dimuka persidangan telah

mencabut

dan

menyatakan

tidak

benar

semua

keterangannya

sebagaimana termuat di dalam BAP Penyidik ; Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat formal dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, dengan demikian maka terhadap berkas perkara yang dibuat oleh Pihak Kepolisian telah mengalami cacat formalitas sehingga menyebabkan seluruh BAP anak-anak tersebut cacat hukum yang mengakibatkan seluruh berkas a quo batal demi hukum ; Bahwa lebih lanjut semua saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara seluruhnya mencabut Berita Acara

Pemeriksaan

(BAP)-nya

karena

mereka

merasa

tidak

pernah

menyatakan seperti isi BAP sehingga makin mempertegas adanya rekayasa dalam kasus ini, termasuk sdr. Jaksa/ Penuntut Umum sendiri telah menyadari dan mengetahui adanya rekayasa dalam kasus ini ; Selanjutnya mengenai bukti berupa 2 (dua) buah CD rekaman wawancara yang diajukan oleh JPU apabila dihubungkan

dengan

profile

seorang

pelaku

pedofilia

sebagaimana

disampaikan oleh saksi ahli, serta keterangan saksi-saksi yang lain terdapat persesuaian apabila terdakwa JAN JACOBUS VOGEL tidak ada melakukan tindak pidana pelecehan seksual seperti dakwaan JPU, sehingga telah terbantahkan kebenaran dari isi CD rekaman tersebut ; Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Penasehat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 1. Memutuskan bahwa surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; 2. Menyatakan terdakwa JAN JACOBUS VOGEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan melanggar pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak ; 3. Membebaskan terdakwa JAN JACOBUS VOGEL dari segala dakwaan ; 4. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;


5

6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 5. Mengembalikan status hukum terdakwa JAN JACOBUS VOGEL seperti sediakala serta merehabilitasi martabat serta nama baik terdakwa JAN JACOBUS VOGEL ; 6. Menyatakan seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; 7. Membebankan biaya perkara kepada Negara ; Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 03 April 2013 yang pada pokoknya berpendapat apabila Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dan surat tuntutan adalah sudah/ telah berdasarkan atas berkas perkara yang sah, selain daripada itu didalam pertimbangan atas pembuktian unsur-unsur dari pasal pada dakwaan Kesatu adalah telah didasarkan pada fakta – fakta yang terungkap dimuka persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi tambahan dan ahli serta a de charge, adanya petunjuk dan barang bukti ; Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Jaksa/ Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar menolak semua permohonan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa atas Repliek yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa dimuka persidangan telah mengajukan Duplieknya secara lisan yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya (Pleidooi) dan menolak semua dalil-dalil baik dalam Surat Tuntutan maupun Repliek Jaksa/ Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan No. PDM-290/ SINGA/ 11/ 2012 sebagai berikut : KESATU : Bahwa ia terdakwa

JAN JACOBUS VOGEL Alias JAN VOGEL,

pada hari Senin tanggal 24 September 2012

dan hari Rabu tanggal 26

September 2012 sekira pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilita s pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6

7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Balai Bengong di Banjar Dinas Enjungsangiang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau ditempat-tempat tertentu setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja,

sengaja

melakukan

kekerasan

atau

ancaman

kekerasan, memaksa/ melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ·

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa membawa sabun, shampoo, odol, minyak wangi dan hand body terus diberikan kepada saksi korban Komang Rika Megayanti selanjutnya saksi korban Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widyasari dan terdakwa duduk dibalai bengong sambil ngobrol tentang keberangkatan terdakwa ke Belanda, selanjutnya tangan kiri terdakwa memeluk bahu saksi komang Rika Megayanti terus tangan kanannya meraba-raba susu/ payudara dan pantatnya, kemudian tangan kiri terdakwa pindah lagi memeluk bahu dan meraba-raba pantat saksi korban Ketut Ayu Widyasari terus tangan kanannya terdakwa merabaraba susu/ payudaranya terus mencium pipinya saksi Ketut Ayu Widyasari setelah itu terdakwa pulang ;

·

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa lagi datang ke rumah saksi Komang Rika Megayanti membawa nasi kuning diberikan kepada keluarga saksi Komang Rika Megayanti, sehabis makan lalu duduk dibalai bengong dengan posisi menghadap ke barat dimana terdakwa duduk ditengahtengah, saksi Komang Rika Megayanti sebelah kanan terdakwa sedangkan saksi Ketut Ayu Widyasari duduk disebelah kiri terdakwa dan saksi Ketut Taman (neneknya) duduk dibelakang saksi Komang Rika Megayanti, selanjutnya tangan kanan terdakwa memeluk punggung saksi Komang Rika Megayanti terus meraba-raba pantat dan meremas susunya, kemudian tangan kirinya terdakwa memeluk bahu saksi Ketut Ayu Widyasari dan tangan kanannya meraba-raba pantatnya saat itu

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi per adilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7

8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dilihat oleh saksi Ketut Taman kemudian berkata “de bange” (bahasa Indonesia : jangan dikasih) ; ·

Bahwa selanjutnya terdakwa selain meremas-remas susu/ payudara dan meraba-raba pantat saksi Komang Rika Megayanti dan saksi Ketut Ayu Widiasari sebelumnya terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Sri Ariyani dan saksi Luh Manis Handayani pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi Kadek Sariasih di Banjar Dinas Punggang Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang dilakukan dengan cara terdakwa dari belakang memeluk pinggang saksi Putu Sri Ariyani terus kedua tangannya meremas susunya dan mengangkat badannya keatas terus diturunkan lagi, kemudian terdakwa lagi memeluk pinggang saksi Luh Manis Handayani dari belakang terus kedua tangannya meremas payudaranya sampai saksi Luh Manis Handayani merasa sakit setelah itu terdakwa pulang ;

·

Bahwa terdakwa dengan mudah dapat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yaitu saksi Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widyasari, saksi Putu Sri Ariyani dan saksi Luh Manis Andayani karena sebelumnya terdakwa dengan saksi korban sudah kenal baik dan sudah sering terdakwa memberikan Nasi kuning, sabun, sayur-sayuran, alat tulis, buku, kadang-kadang saksi korban ada yang dibelikan sepatu, saksi korban sering diberikan uang bekal sebesar Rp. 5.000,- ada sebesar Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- juga terdakwa pernah membawakan makanan roti dan minuman, disamping itu juga terdakwa pernah memaksa saksi Komang Rika Megayanti dan saksi Ketut Ayu Widyasari tidak dikasih berangkat sekolah dan tidak dikasih ambil tas sebelum dapat meraba pantat dan meremas payudara saksi Ketut Ayu Widyasari ;

·

Bahwa saksi Komang Rika Megayanti umurnya 14 tahun (tgl. Lahir 29 Nopember 1998 sesuai Surat Keterangan lahir No. 494/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana, A.Ma.Pd). saksi Ketut Ayu Widiasari umurnya 10 tahun (tgl lahir 14 Oktober 2002


8

9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sesuai Surat Keterangan lahir No. 495/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana, A.Ma.Pd), saksi Putu Sri Ariani umurnya 12 tahun (tgl lahir 12 Desember 2000 sesuai Surat Keterangan lahir No. 492/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana,A.Ma.Pd), saksi Luh Manis Handayani umurnya 11 tahun (tgl lahir 21 Januari 2001 sesuai Surat Keterangan lahir No. 491/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana,A.Ma.Pd) ; Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU: KEDUA : Bahwa ia terdakwa

JAN JACOBUS VOGEL Alias JAN VOGEL,

pada hari Senin tanggal 24 September 2012

dan hari Rabu tanggal 26

September 2012 sekira pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktuwaktu tertentu yang masih dalam bulan September 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Balai Bengong di Banjar Dinas Enjungsangiang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau ditempat-tempat tertentu setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ·

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa membawa sabun, shampoo, odol, minyak wangi dan hand body terus diberikan kepada saksi korban Komang Rika Megayanti selanjutnya saksi korban Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widyasari dan terdakwa duduk dibalai bengong sambil ngobrol tentang keberangkatan terdakwa ke Belanda, selanjutnya tangan kiri terdakwa memeluk bahu saksi komang Rika Megayanti terus tangan kanannya

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi p eradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9

10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id meraba-raba susu/ payudara dan pantatnya, kemudian tangan kiri terdakwa pindah lagi memeluk bahu dan meraba-raba pantat saksi korban Ketut Ayu Widyasari terus tangan kanannya terdakwa merabaraba susu/ payudaranya terus mencium pipinya saksi Ketut Ayu Widyasari setelah itu terdakwa pulang ; ·

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa lagi datang ke rumah saksi Komang Rika Megayanti membawa nasi kuning diberikan kepada keluarga saksi Komang Rika Megayanti, sehabis makan lalu duduk dibalai bengong dengan posisi menghadap ke barat dimana terdakwa duduk ditengahtengah, saksi Komang Rika Megayanti sebelah kanan terdakwa sedangkan saksi Ketut Ayu Widyasari duduk disebelah kiri terdakwa dan saksi Ketut Taman (neneknya) duduk dibelakang saksi Komang Rika Megayanti, selanjutnya tangan kanan terdakwa memeluk punggung saksi Komang Rika Megayanti terus meraba-raba pantat dan meremas susunya, kemudian tangan kirinya terdakwa memeluk bahu saksi Ketut Ayu Widyasari dan tangan kanannya meraba-raba pantatnya saat itu terdakwa dilihat oleh saksi Ketut Taman kemudian berkata “de bange” (bahasa Indonesia : jangan dikasih) ;

·

Bahwa selanjutnya terdakwa selain meremas-remas susu/ payudara dan meraba-raba pantat saksi Komang Rika Megayanti dan saksi Ketut Ayu Widiasari sebelumnya terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Sri Ariyani dan saksi Luh Manis Handayani pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi Kadek Sariasih di Banjar Dinas Punggang Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang dilakukan dengan cara terdakwa dari belakang memeluk pinggang saksi Putu Sri Ariyani terus kedua tangannya meremas susunya dan mengangkat badannya keatas terus diturunkan lagi, kemudian terdakwa lagi memeluk pinggang saksi Luh Manis Handayani dari belakang terus kedua tangannya meremas payudaranya sampai saksi Luh Manis Handayani merasa sakit setelah itu terdakwa pulang ;

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fun gsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10


Bahwa terdakwa dengan mudah dapat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yaitu saksi Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widyasari, saksi Putu Sri Ariyani dan saksi Luh Manis Andayani karena sebelumnya terdakwa dengan saksi korban sudah kenal baik dan sudah sering terdakwa memberikan Nasi kuning, sabun, sayur-sayuran, alat tulis, buku, kadang-kadang saksi korban ada yang dibelikan sepatu, saksi korban sering diberikan uang bekal sebesar Rp. 5.000,- ada sebesar Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- juga terdakwa pernah membawakan makanan roti dan minuman, disamping itu juga terdakwa pernah memaksa saksi Komang Rika Megayanti dan saksi Ketut Ayu Widyasari tidak dikasih berangkat sekolah dan tidak dikasih ambil tas sebelum dapat meraba pantat dan meremas payudara saksi Ketut Ayu Widyasari ;

·

Bahwa saksi Komang Rika Megayanti umurnya 14 tahun (tgl. Lahir 29 Nopember 1998 sesuai Surat Keterangan lahir No. 494/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana, A.Ma.Pd). saksi Ketut Ayu Widiasari umurnya 10 tahun (tgl lahir 14 Oktober 2002 sesuai Surat Keterangan lahir No. 495/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana, A.Ma.Pd), saksi Putu Sri Ariani umurnya 12 tahun (tgl lahir 12 Desember 2000 sesuai Surat Keterangan lahir No. 492/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana,A.Ma.Pd), saksi Luh Manis Handayani umurnya 11 tahun (tgl lahir 21 Januari 2001 sesuai Surat Keterangan lahir No. 491/X/Kal/2012 tgl. 8 Oktober 2012 dibuat oleh Perbekel Kaliasem Ketut Widana,A.Ma.Pd) ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan tangkisan/ eksepsi ;


11

12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi, yakni : 1. Saksi

·

:

KOMANG RIKA MEGAYANTI ; Tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

·

Bahwa saksi pernah dibawa ke Kantor Polisi dan diperiksa sehubungan dengan masalah saksi telah dituduh menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Yan Vogel ;

·

Bahwa baik saksi maupun orang tua saksi tidak pernah melapor kepada pihak Kepolisian masalah pelecehan seksual atau apapun ;

·

Bahwa ketika di Kantor Polisi, saksi diperiksa oleh 2 (dua) orang Polisi Wanita yang salah satunya memakai wig (rambut palsu) dan disuruh untuk mengakui apabila saksi pernah dilecehkan oleh terdakwa ;

·

Bahwa saksi dibawa ke Kantor Polisi dari sekira jam ± 5 siang (17.00 Wita) sampai jam 12 malam (24.00 Wita) tanpa diberi makan ;

·

Bahwa ketika diperiksa di Polisi saksi tidak didampingi oleh orang tua atau siapapun, tetapi diperiksa sendiri ;

·

Bahwa oleh Ibu Polisi yang memakai wig/ rambut palsu, saksi dipaksa dengan cara kepala saksi di toyor - toyor (didorong-dorong) agar mengakui bila saksi telah di lecehkan oleh terdakwa dengan cara susu/ payudara saksi telah diremas/ dipegang, sambil mengatakan apabila saksi mau menuruti untuk mengaku maka terdakwa akan segera dibebaskan dari penjara ;

·

Bahwa karena saksi terus dipaksa oleh Ibu Polisi sambil mengatakan “kamu mengaku saja karena sudah ada yang melaporkan dan biar kamu cepat pulang dan masalah Yan cepat selesai” sehingga saksi terpaksa mau mengaku seperti yang dikatakan oleh Ibu Polisi ;

·

Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah beberapa lama namun tidak ingat waktunya, karena terdakwa bila datang ke Indonesia selalu berkunjung ke rumah saksi, waktu itu kenalnya di rumah Bibi ketika ada upacara agama/ adat ;


12


Bahwa bila terdakwa berkunjung ke rumah saksi selalu ditemui oleh orang tua, nenek, adik dan kakak saksi, dimana semuanya duduk di Balai Bengong yang ada di depan rumah, bukan di Balai Bengong seperti yang ada di dalam sketsa/ gambar ;

·

Bahwa benar dahulu Balai Bengong berada seperti yang ada dalam sketsa/gambar yakni dekat kamar mandi, namun oleh karena terdakwa (Yan) tidak mau duduk disana karena tempatnya becek sehingga Balai Bengong dipindahkan ;

·

Bahwa tidak benar apabila selama terdakwa berkunjung dan duduk di Balai Bengong terdakwa pernah memegang susu/ payudara maupun pantat saksi, adik saksi atau siapapun seperti yang ada di dalam berkas/ berita acara pemeriksaan Polisi, juga tidak benar apabila nenek saksi pernah menegur Yan ;

·

Bahwa setahu saksi apabila Yan (terdakwa) orangnya baik, sopan dan selalu menolong orang miskin ;

·

Bahwa benar terdakwa pernah datang ke rumah saksi sekira jam 06.00 Wita untuk pamit karena rencananya tanggal 29 September 2012 terdakwa akan pulang ke Belanda ;

·

Bahwa waktu itu kami yaitu orang tua saksi, adik dan nenek serta terdakwa duduk bersama di Balai Bengong (Gazebo) sambil makan nasi yang dibawa oleh Yan/terdakwa dan mengobrol ;

·

Bahwa pada saat itu terdakwa datang dengan membawa oleh-oleh berupa buku/ alat tulis serta memberi uang sebesar Rp. 10.000,- untuk bekal saksi ke sekolah dan nasi kuning ;

·

Bahwa benar saksi dan nenek bersama dengan anak-anak yang lain satu desa sebanyak 2 (dua) bus pernah diajak berlibur/ rekreasi berenang ke air panas, akan tetapi terdakwa waktu itu berangkat sendiri dengan naik sepeda motor ;

·

Bahwa ketika di kolam renang saksi bersama teman-teman berada di kolam yang dalamnya 1 meter, sedangkan terdakwa mandi di kolam terpisah yang dalamnya 2 meter ;

·

Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Yan tinggal dimana selama datang ke Bali, dan saksi ataupun adik tidak pernah diajak kerumahnya ;


13


Bahwa benar saya ada tanda tangan di berkas, tapi saksi tidak tahu isinya karena tidak pernah membaca ataupun dibacakan oleh Polisi ;

·

Bahwa saksi mencabut semua keterangan seperti yang ada dalam berkas karena isinya sebagian besar tidak benar yaitu tentang pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa Yan, karena kenyataannya Yan tidak pernah melakukan perbuatan itu ;

·

Bahwa benar orang tua saksi (bapak) ada membuat surat yang isinya menyatakan apabila semua tuduhan pelecehan seksual terhadap terdakwa adalah tidak benar, dan saksi juga ikut tanda tangan dalam surat tersebut ; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menanggapi dengan menyatakan benar, karena memang terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan ; 2. Saksi :

·

KETUT AYU WIDIASARI ; Tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

·

Bahwa saksi pernah dibawa ke Kantor Polisi bersama dengan kakak saksi (Komang

Rika

Megayanti/saksi

I)

dan

Sariasih

untuk

diperiksa

sehubungan dengan masalah terdakwa telah tuduh melakukan pelecehan seksual terhadap saksi ; ·

Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi Komang Rika Megayanti ;

·

Bahwa saksi dan kakak serta sariasih dijemput oleh Polisi sebanyak 5 (lima) orang, 3 laki-laki dan 2 wanita serta LSM dari Klungkung di rumah dan selanjutnya diajak ke Kantor Polisi, tapi orang tua tidak ikut diajak ;

·

Bahwa baik saksi maupun kakak serta sariasih diperiksa Polisi tanpa didampingi oleh orang tua atau siapapun, tapi diperiksa sendiri-sendiri ;

·

Bahwa baik saksi maupun orang tua saksi tidak pernah melapor kepada pihak Kepolisian masalah pelecehan seksual atau apapun ;

·

Bahwa ketika di Kantor Polisi, saksi diperiksa oleh 2 (dua) orang Polisi Wanita yang salah satunya memakai wig (rambut palsu) dan disuruh untuk mengakui apabila saksi pernah dilecehkan oleh terdakwa ;


14


Bahwa saksi dibawa ke Kantor Polisi dari sekira jam ± 5 siang (17.00 Wita) sampai jam 12 malam (24.00 Wita) dan tidak diberi makan ;

·

Bahwa benar setelah selesai diperiksa oleh polisi ketika akan pulang baru ada orang yang dipanggil dengan nama Ibu Mas ikut tanda tangan ;

·

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 sekira jam 06.00 wita terdakwa Yan pernah datang ke rumah saksi untuk pamit karena tanggal 29 September 2009 dia akan pulang ke Belanda ;

·

Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah ditemui oleh orang tua saksi, selanjutnya orang tua, saksi, kakak serta nenek bersama-sama duduk di Balai Bengong sambil makan nasi yang dibawa oleh terdakwa ;

·

Bahwa tidak benar apabila terdakwa pernah memegang susu/ payudara dan pantat saksi maupun kakak saksi, dan tidak benar apabila nenek pernah menegur karena memang terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan ;

·

Bahwa setiap terdakwa berkunjung kerumah saksi selalu datang sendiri dan ditemui oleh orang tua, selanjutnya duduk bersama di balai bengong yang ada di depan rumah, bukan yang ada di dekat kamar mandi seperti dalam gambar ;

·

Bahwa benar dahulu balai bengong berada disana, akan tetapi terdakwa tidak mau duduk karena tempatnya becek sehingga balai bengong dipindahkan ;

·

Bahwa saksi, kakak, nenek serta teman-teman dan orang satu desa pernah diajak oleh terdakwa berlibur/ tamasya ke air panas dengan menggunakan 2 (dua) bus, tapi terdakwa pada saat itu berangkat sendiri dengan naik sepeda motor ;

·

Bahwa di kolam renang saksi bersama teman-teman mandi dikolam yang dangkal, sedangkan terdakwa berenang/ mandi dikolam yang lain dan lebih dalam ;

·

Bahwa tidak benar apabila ketika di kolam air panas terdakwa pernah memegang tubuh, susu/ payudara maupun pantat saksi ;

·

Bahwa benar saksi pernah diberi uang dan alat tulis oleh terdakwa yang dikatakan untuk bekal sekolah dan besarnya antara 10 ribu-50 ribu ;


15


Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Yan tinggal dimana selama datang ke Bali, dan saksi ataupun adik tidak pernah diajak kerumahnya ;

·

Bahwa benar saya ada tanda tangan di berkas, tapi saksi tidak tahu isinya karena tidak pernah membaca ataupun dibacakan oleh Polisi ;

·

Bahwa saksi mencabut semua keterangan seperti yang ada dalam berkas karena isinya sebagian besar tidak benar yaitu tentang pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa Yan, karena kenyataannya Yan tidak pernah melakukan perbuatan itu ;

·


bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan benar dan tidak keberatan ; 3. Saksi : PUTU SRI ARIYANI ; Tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ·

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;

·

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah agak lama namun tepatnya saksi lupa, dimana dahulu kenalnya di rumah Kadek Sriasih ;

·

Bahwa saksi bersama dengan teman-teman pernah diajak berlibur ke kolam air panas dengan menggunakan mobil, tapi terdakwa berangkat sendiri dengan naik motor ;

·

Bahwa ketika dikolam renang saksi mandi bersama teman-teman di kolam yang dangkal, sedangkan terdakwa mandi di kolam lain yang agak dalam sekitar 2 meter ;

·

Bahwa

setelah

selesai

mandi

dan berpakaian,

terdakwa

datang

menghampiri saksi bersama teman dengan membawa makanan kecil, selanjutnya saksi dan teman-teman naik mobil pulang ; ·

Bahwa terdakwa Yan pernah datang ke rumah saksi sebanyak ± 3 (tiga) kali sambil membawa makanan/ nasi, sayur juga alat-alat tulis ;

·

Bahwa saksi juga pernah dikasih uang oleh terdakwa yang besarnya antara 10 ribu – 50 ribu ;


16


Bahwa setiap datang kerumah, terdakwa Yan selalu mencari orang tua saksi kemudian baru kami duduk ngobrol bersama ;

·

Bahwa tidak benar terdakwa Yan pernah memegang-megang tubuh, susu/ payudara maupun pantat saksi ;

·

Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, namun semua keterangan adalah tidak benar karena saksi tidak pernah mengatakan pernah dilecehkan oleh terdakwa, karena kenyataannya memang begitu ;

·

Bahwa ketika diperiksa di Polisi, saksi dipaksa untuk mengaku dan dikatakan biar terdakwa Yan bisa cepat keluar ;

·

Bahwa yang memeriksa saksi adalah seorang Ibu Polisi yang memakai wig/ rambut palsu, dan saksi diperiksa sendiri tanpa didampingi oleh orang tua atau siapapun ;

·

Bahwa saksi dijemput oleh Polisi dirumah sekira jam 1 siang, selanjutnya diperiksa sampai jam 10 malam tanpa diberi makan dan tidak didampingi oleh siapapun ;

·

Bahwa benar saksi ada tanda tangan dalam berkas namun saksi tidak tau apa isinya karena tidak dikasih baca maupun dibacakan oleh Polisi;

·

Bahwa saksi diperiksa di Polisi tidak didampingi oleh siapa-siapa ;

·

Bahwa saksi menyatakan tidak benar semua keterangan di BAP Polisi berkaitan masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa karena memang itu tidak pernah terjadi, dan saksi mencabut semua keterangan dalam BAP ;

·


bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ; 4. Saksi : LUH MANIS HANDAYANI ; Tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ·

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;


17


Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi namun tepatnya saksi lupa, dan saksi diperiksa sendiri tanpa didampingi oleh siapa-siapa sedangkan yang meriksa adalah Ibu Polisi sebanyak 3 (tiga) orang dari jam 3 sore sampai jam 10 malam ;

·

Bahwa saksi periksa pada saat itu sehubungan dengan terdakwa yang telah dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap saksi, padahal itu tidak pernah terjadi ;

·

Bahwa ketika di Kantor Polisi saksi dibentak – bentak untuk mengakui hingga saksi merasa takut, dan dikatakan oleh Polisi “apabila kamu tidak mau mengaku maka tidak boleh pulang” sambil kepala saksi di toyor-toyor (di dorong-dorong) oleh Polisi ;

·

Bahwa tidak benar terdakwa (Yan Vogel) pernah memeluk tubuh saksi, meremas susu/ payudara ataupun pantat saksi ;

·

Bahwa saksi mengenal terdakwa (Yan Vogel) dirumah Sriasih, selanjutnya terdakwa berkunjung ke rumah saksi sebanyak ± 4 (empat) kali dan ditemui oleh orang tua ;

·

Bahwa terdakwa (Yan Vogel) bila berkunjung kerumah saksi selalu datang sendiri dan membawa oleh-oleh berupa alat tulis yang diberikan ke orang tua selanjutnya diberikan kepada saksi ;

·

Bahwa saksi juga pernah diberi uang oleh terdakwa (Yan Vogel) antara 10-50 ribu yang katanya untuk bekal sekolah dan jajan/ belanja ;

·

Bahwa saksi bersama teman-teman diantaranya Putu Sri diajak oleh terdakwa berlibur ke kolam air panas dengan menggunakan 2 (dua) bus;

·

Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ikut rombongan tapi berangkat sendiri dengan naik motor ;

·

Bahwa ketika dikolam renang saksi bersama teman-teman mandi dikolam yang dangkal, sedangkan terdakwa di kolam yang dalam ;

·

Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa memeluk dan mencium Putu Sri atau siapapun teman-teman saksi ;

·

Bahwa saksi menyatakan tidak benar semua yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan Polisi berkaitan tentang tuduhan terdakwa telah melakukan pelecehan seksual ;


18


Bahwa benar saksi ada tanda tangan dalam berkas tapi saksi tidak tahu apa isinya karena tidak dikasih baca dan tidak pula dibacakan oleh Polisi, saksi mau tanda tangan karena takut ;

·

Bahwa saksi mencabut semua keterangan dalam BAP Polisi ;

·

Bahwa saksi berani/ siap dikonfrontir/ dipertemukan dengan Ibu Polisi yang memeriksa ;

·


bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ; 5. Saksi : KADEK SARIASIH ; Tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ·

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;

·

Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi namun tepatnya kapan saksi sudah lupa ;

·

Bahwa saksi diperiksa sendiri tanpa didampingi/ ditemani oleh siapapun, sedangkan yang memeriksa adalah 2 (dua) orang Polisi perempuan dan salah satunya memakai wig (rambut palsu) ;

·

Bahwa ketika diperiksa di Polisi saksi paksa dan dibentak-bentak untuk mengaku apabila terdakwa (Yan Vogel) telah melakukan pelecehan, dan karena saksi takut sehingga saksi mengaku dan menuruti semua apa yang dikatakan oleh Ibu Polisi tersebut, namun yang sebenarnya terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut ;

·

Bahwa selain dibentak-bentak oleh Ibu Polisi, kepala saksi juga di toyortoyor (di dorong-dorong) sampai kepala saksi terasa sakit ;

·

Bahwa benar terdakwa pernah berkunjung ke rumah saksi dan setiap datang selalu membawa oleh-oleh berupa : mie, telur dan sayuran serta alat-alat tulis buat saksi ;


19


Bahwa saksi bersama dengan teman-teman satu desa serta nenek pernah diajak berlibur/ tamasya ke kolam air panas oleh terdakwa (Yan Vogel) dengan menggunakan 2 (dua) bus ;

·

Bahwa terdakwa pada saat itu berangkat sendiri dengan naik motor ;

·

Bahwa ketika dikolam renang, saksi bersama teman-teman mandi di kolam yang dangkal sedangkan terdakwa di kolam lain yang dalam ;

·

Bahwa tidak benar apabila terdakwa pernah memeluk dan meremasremas susu/payudara saksi ;

·

Bahwa benar saksi ada tanda tangan dalam berkas polisi, namun saksi tidak tahu apa isinya karena tidak dikasih kesempatan membaca ataupun dibacakan oleh Polisi, dan saksi mau tanda tangan karena merasa takut ;

·

Bahwa saksi mencabut dan menyatakan tidak benar semua keterangan di Polisi berkaitan tentang tuduhan terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap saksi, yang benar adalah keterangan saksi dipersidangan ini ;

·


bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ; 6. Saksi : KADEK BUDIANI ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ·

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;

·

Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi berkaitan tentang tuduhan terhadap terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap adik saksi (Komang Rika) dengan cara meremas susu/ payudaranya ;

·

Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar ± 4 (empat) tahun yang lalu, dan setiap datang ke Singaraja terdakwa selalu berkunjung kerumah ;

·

Bahwa setiap datang terdakwa selalu membawa oleh-oleh berupa sayursayuran, telur, mie, nasi, dan peralatan/ alat-alat tulis sekolah untuk saksi dan adik saksi ;

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pe layanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20


Bahwa selain kepada saksi dan adik, terdakwa juga memberikan oleh-oleh seperti itu kepada anak-anak miskin lain ;

·

Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa kenapa memberikan semua itu kepada anak-anak dan orang miskin seluruh desa? Dan dikatakan oleh terdakwa (Yan Vogel) apabila dirinya ikhlas membantu dan melakukan itu semua ;

·

Bahwa selain memberikan bantuan berupa alat-alat tulis dan makanan, terdakwa juga pernah membantu memperbaiki kamar mandi rumah ;

·

Bahwa terdakwa setiap datang berkunjung ke rumah selalu ditemui orang tua dan duduk di balai bengong ;

·

Bahwa terdakwa (Yan Vogel) biasanya datang berkunjung ke rumah masih pagi-pagi sekali sekira jam 05.30 wita dan memanggil-manggil nama orang tua saya sambil membawa nasi bungkus, kemudian kami semua (orang tua, adik dan saksi) duduk bersama di balai bengong ;

·

Bahwa selain memberikan bantuan, terdakwa juga pernah mengajak anakanak dan orang tua seluruh desa untuk berlibur ke air panas, namun saksi pada saat itu tidak ikut karena sekolah ;

·

Bahwa tidak benar bila terdakwa (Yan Vogel) pernah melakukan pelecehan baik terhadap saksi maupun adik seperti yang dituduhkan ;

·

Bahwa benar orang tua saksi (Ketut Swela) pernah membuat surat yang isinya apabila tidak benar jika Yan Vogel (terdakwa) telah melakukan pelecehan seksual, dan saksi juga ikut tanda tangan dalam surat itu ;

·

Bahwa benar saksi ada tanda tangan dalam berkas polisi, namun saksi tidak tahu apa isinya karena saksi tidak diberi kesempatan untuk membaca ataupun dibacakan isinya oleh Polisi ;

·

Bahwa tidak benar paman saksi (Ketut Witana) pernah menegur terdakwa, begitu pula dengan nenek saksi ;

·

Bahwa saksi tidak tahu terdakwa tinggal dimana selama di Bali ;

·

Bahwa selama diperksa di Polisi saksi tidak didampingi oleh siapa-siapa; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ; 7. Saksi : LUH ARINI ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :


21

22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

·

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;

·

Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sehubungan dengan masalah terdakwa (Yan Vogel) dituduh melakukan pelcehan seksual ;

·

Bahwa saksi dibawa ke Kantor Polisi bersama Kadek Budiani, namun kami diperiksa sendiri-sendiri ;

·

Bahwa tidak benar apabila terdakwa melakukan perbuatan itu (pelecehan seksual) baik terhadap saksi, adik saksi maupun anak-anak lain, yang benar adalah terdakwa selalu membantu anak-anak dan orang-orang miskin yang ada di desa ;

·

Bahwa terdakwa setiap datang ke Bali (Singaraja) selalu berkunjung ke rumah saksi dan orang-orang miskin lain ;

·

Bahwa saksi bersama adik saksi (Kadek Sukreni) pernah 1 (satu) kali diajak terdakwa jalan-jalan ke Hardy’s Singaraja untuk belanja/ membeli pakain, dan pulangnya mampir di Indomaret membeli es krim, selanjutnya kami pulang ;

·

Bahwa terdakwa setiap datang ke rumah selalu membawa oleh-oleh berupa makanan dan alat-alat tulis untuk saksi dan adik-adik, namun terdakwa tidak pernah berbuat yang macam-macam ;

·

Bahwa selain memberi makanan, pakaian dan alat tulis, terdakwa terkadang juga memberi uang untuk bekal sekolah yang besarnya antara 10 ribu hingga 50 ribu rupiah untuk bekal sekolah dan untuk jajan ;

·

Bahwa setiap terdakwa akan pulang ke negaranya selalu datang kerumah untuk pamitan ;

·

Bahwa saksi pernah bertanya tentang pekerjaan terdakwa yang dikatakan apabila dirinya bekerja sebagai arsitek di negaranya, dan dia melakukan ini semua (memberi orang miskin) adalah ikhlas ingin membantu orang – orang dan anak miskin ;

·

Bahwa terdakwa pernah bilang apabila terdakwa selama tinggal di Bali menginap di Hotel Lily’s, namun saksi tidak pernah kesana ;

·

Bahwa benar saksi ada tanda tangan di berkas ;

·

Bahwa ketika diperiksa Polisi saksi tidak didampingi oleh siapa-siapa ;


22

23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ; 8. Saksi : KETUT TAMAN ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ·


·

Bahwa saksi tidak pernah diperiksa Polisi, dan tidak pernah datang ke Kantor Polisi, tapi pernah ditanya-tanya oleh Polisi di rumah ;

·

Bahwa saksi pernah cap jempol dirumah, namun saksi tidak tahu apa isinya itu karena tidak diberi tahu oleh Polisi ;

·

Bahwa benar saksi mempunyai cucu yang bernama Rika Megayanti ;

·

Bawah benar terdakwa pernah beberapa kali datang dan berkunjung ke rumah saksi, dan setiap dia datang selalu duduk bersama di Balai Bengong bersama dengan anak saya serta cucu-cucu saya untuk makan bersama sambil cerita – cerita (ngobrol) ;

·

Bahwa setahu saksi apabila terdakwa tidak pernah berbuat macammacam terhadap cucu saksi ;

·

Bahwa saksi tidak pernah menegur terdakwa (Yan Vogel) seperti dalam berkas polisi, itu tidak benar dan saksi tidak pernah berkata seperti itu ;

·

Bahwa tidak benar terdakwa (Yan Vogel) pernah memegang-megang tubuh cucu saksi, paling-paling cuma bersalaman (berjabat tangan) ; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan benar dan tidak keberatan ; 9. Saksi : KETUT WITANA ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ·

Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;

·

Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan ditanya perihal terdakwa (Yan Vogel) serta ditanya masalah hubungannya dengan Komang Rika Megayanti (keponakan saksi), dan saksi menjawab tidak tahu oleh karena memang tidak ada hubungan apa-apa ;

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akunta bilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23


Bahwa setahu saksi apabila terdakwa (Yan Vogel) pernah datang berkunjung kerumah Komang Rika Megayanti sebanyak 1 (satu) kali, dimana pada saat itu saksi baru pulang dari bekerja dan sempat melihat terdakwa ada memberikan sesuatu kepada Komang Rika ;

·

Bahwa saksi sempat bertanya kepada Komang Rika tentang pemberian terdakwa, dan dijawab pemberian tersebut berupa alat-alat sekolah ;

·

Bahwa terdakwa datang ke rumah Komang Rika (anak dari kakak saksi) pada saat itu sekira jam 07.00 Wita ;

·

Bahwa saksi menyatakan tidak benar semua isi Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik, namun saksi membenarkan tandatangan yang ada dalam BAP tersebut ;

·

Bahwa saksi bersedia tanda tangan karena saksi tidak tahu apa isi BAP tersebut, dan saksi tidak sempat membacanya karena tidak membawa kacamata ; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan tidak tahu serta tidak keberatan ; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

dipersidangan

telah

didengar

keterangan saksi dari Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Kab. Singaraja (P2TP2), yakni : 10. Saksi : PUTU SRI WATI, SE. MM. ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ·


·

Bahwa saksi pernah mendampingi saksi – saksi korban pada saat dilakukan pemeriksaan di hadapan Penyidik atas permintaan dari pihak Kepolisian karena korban masih tergolong anak - anak dalam perkara pencabulan/ Pedofilia yang dilakukan oleh terdakwa ;

·

Bahwa saksi mendampingi sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tanggal 28 September 2012 sekira jam 19.00 Wita ;

·

Bahwa saksi datang ke Kantor Polisi untuk melakukan pendampingan agak terlambat karena harus menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu, dan saksi datang diantar bersama dengan suami ;

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan pu blik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24


Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Komang Rika Megayanti, saksi duduk mendampingi korban disebelahnya ;

·

Bahwa pada saat melakukan pendampingan, saksi tidak melihat Penyidik melakukan penekanan terhadap korban dan pemeriksaan dilakukan secara wajar sebagaimana layaknya memperlakukan seorang anak anak ;

·

Bahwa saksi juga tidak melihat adanya ancaman ataupun pemaksaan dari pihak Penyidik terhadap korban ;

·

Bahwa saksi melakukan pendampingan terhadap korban Komang Rika Megayanti bersama dengan kakaknya ;

·

Bahwa setahu saksi pada saat diperiksa Penyidik, korban menjawab dengan jawabannya sendiri secara lancar meskipun agak pelan-pelan ;

·

Bahwa setahu saksi apabila orang tua anak – anak yang dilakukan pemeriksaan juga turut mendampingi, meskipun tidak duduk disebelahnya namun duduk dikursi sendiri dalam jarak ± 4 meter ; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan tidak tahu ; Menimbang, bahwa saksi korban Komang Rika Megayanti dipersidangan menyatakan apabila keterangan saksi tersebut sebagian tidak benar, yakni saksi tersebut datang mendampingi pada saat pertengahan pemeriksaan berlangsung, dan saksi tidak pernah mengatakan apabila terdakwa pernah memegang-megang/ meraba pantat dan payudara saksi ; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

dipersidangan

telah

didengar

keterangan saksi dari pihak Penyidik dari Polres Buleleng yang melakukan pemeriksaan terhadap korban (saksi Verbalisan), masing –masing yakni : 11. Saksi

·

:

SRI RAHAYUNINGSIH ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;

·

Bahwa saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama Komang Rika Megayanti pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2013 ;

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transpara nsi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25


Bahwa korban telah berada di Kantor Penyidik sejak sore hari namun belum dilakukan pemeriksaan akan tetapi hanya ngobrol dan bercerita sambil menunggu Pendamping korban yang datang sekira jam 19.00 Wita, dan setelah ada Pendamping baru dilakukan pemeriksaan ;

·

Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, korban didampingi oleh orang tuanya yaitu Ketut Swela dan dari Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan (P2TP2) Kabupaten Buleleng Ibu Putu Sriwati, SE.MM. ;

·

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban bersama dengan Ibu Intayani (Ibu Kanit PPA), dan yang melakukan pemeriksaan pertama adalah Ibu Intayani, sedangkan saksi yang melanjutkan karena Ibu Intayani sakit dan saat ini beliau sudah almarhum/ meninggal dunia ;

·

Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap korban dilakukan dengan cara tanya jawab, dimana Ibu Intayani bertanya dan korban menjawab selanjutnya jawaban tersebut di ketik, dimana saksi tidak pernah melihat Ibu Kanit PPA (alm. Intayani) ada melakukan tekanan, kekerasan ataupun pemaksaan terhadap korban dalam memberikan keterangan pada saat diperiksa ;

·

Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan, saksi masih sempat bertanya kepada korban “apakah saudara merasa ditekan?” dan dijawab “tidak”, selanjutnya saksi suruh membaca dan kemudian tanda tangan ;

·

Bahwa pemeriksaan selesai dilakukan sekira pukul 22.45 Wita ; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan tidak tahu ; Sedangkan saksi korban Komang Rika Megayanti menyatakan apabila benar kepala saksi ada ditoyor-toyor oleh Ibu Intayani, dan saksi tidak pernah mengatakan apabila pernah dicium, pantat dan susu dipegang oleh terdakwa serta saksi tidak ada disuruh membaca BAP ; 12. Saksi : NI CENING SWANTARI, SH. ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ·



26


Bahwa saksi adalah sebagai Penyidik dan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama Luh Manis dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ;

·

Bahwa Luh Manis pada saat itu didampingi oleh Ibu Kandungnya ;

·

Bahwa pemeriksaan dilakukan mulai sekira pukul 18.00 Wita dan berjalan selama ± 1,5 jam ;

·

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur, dimana saksi bertanya dan korban menjawab selanjutnya diketik ;

·

Bahwa setelah selesai pengetikan, korban saksi suruh untuk membaca kembali dan selanjutnya dia tandatangan dalam BAP ;

·

Bahwa saksi korban pada saat itu ada tandatangan dalam BAP ;

·

Bahwa pada saat itu ibunya hanya diam tidak komentar ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa

menyatakan tidak tahu ; 13. Saksi : KOMANG KRISMAWATI ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ·


·

Bahwa saksi adalah Penyidik yang memeriksa saksi Kadek Budiani dan Ketut Taman ;

·

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, dimana saksi bertanya dan dijawab oleh Kadek Budiani dan Ketut Taman, selanjunya jawaban tersebut saksi ketik ;

·

Bahwa saksi memeriksa mereka (Kadek Budiani dan Ketut Taman) masing – masing sebanyak 1 (satu) kali, dan mereka menjawab semua pertanyaan saksi dengan lancar tanpa ada tekanan ataupun paksaan ;

·

Bahwa saksi memeriksa saksi Ketut Taman dengan menggunakan Bahasa daerah/ bahasa Bali karena yang bersangkutan sudah lanjut usia dan tidak bisa berbahasa Indonesia ;

·

Bahwa benar Kadek Budiani ketika saksi periksa mengatakan apabila dirinya pernah Kos di Singaraja ;


27


Bahwa saksi melakukan pemeriksaan diruangan PPA Polres Buleleng, dan waktu meminta tandatangan Ketut Taman, saksi meminta dirumahnya karena yang bersangkutan tidak bisa datang ke Polres ;

·

Bahwa saksi pernah datang ke rumah korban bersama dengan anggota PPA dan Buser Polres Buleleng ;

·

Bahwa saksi mengakui apabila terdapat kesalahan ketik dalam BAP berkaitan tanggal pemeriksaan terhadap saksi korban, hal tersebut terjadi karena akibat kelalaian kami yang disebabkan banyaknya pekerjaan dan tugas, selain daripada itu saksi bersama tim agak sedikit terburu-buru dalam pembuatan BAP karena saksi mendapat info apabila terdakwa akan segera berangkat pulang/ pergi ke negaranya (Belanda) ;

·

Bahwa kesalahan ketik tanggal di BAP tersebut ada pada pemeriksaan tambahan yang dilakukan atas permintaan Jaksa/ Penuntut Umum untuk kelengkapan berkas ;

·

Bahwa saksi bersama team Penyidik PPA Polres Buleleng mohon maaf atas terjadinya kelalaian dan kekhilafan atas kesalahan tanggal pada BAP tambahan tersebut ; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan tidak tahu ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut saksi Kadek Budiani menyatakan apabila dirinya tidak pernah mengatakan Kos di Singaraja, selanjutnya saksi Ketut Taman menyatakan dirinya tidak pernah menerangkan dirinya pernah menegur cucunya seperti dalam BAP ; 14. Saksi :

·

NYOMAN REMIASIH,

SH.

; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :


·

Bahwa saksi adalah selaku Penyidik dalam perkara ini dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Ketut Witana ;


28


Bahwa saksi melakukan pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur, yakni dengan cara tanya jawab, dimana saksi bertanya dan saksi Ketut Witana menjawab selanjutnya saksi ketik di komputer ;

·

Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ketut Witana tidak pernah memaksa, melakukan tekanan ataupun mengarahkan jawabannya ;

·

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Ketut Witana sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di ruang PPA Polres Buleleng ;

·

Bahwa selesai tanya jawab dan saksi ketik, selanjutnya Ketut Witana membaca sendiri BAP dan kemudian tanda tangan ;

·

Bahwa saksi Ketut Witana sempat mengatakan kepada saksi apabila namanya sebagaimana tercantum dalam BAP adalah salah, selanjutnya saksi perbaiki ;

·

Bahwa saksi Ketut Witana- lah yang paling menggebu-nggebu untuk melaporkan perbuatan terdakwa karena telah melakukan pelecehan/ pencabulan terhadap keponakannya Komang Rika Megayanti ;

·

Bahwa Ketut Witana adalah adik kandung dari orang tua (bapak) dari saksi korban Komang Rika Megayanti, dimana tempat tinggalnya satu rumah dengan saksi korban ; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan tidak tahu ; Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi tambahan, yakni : 15. Saksi

:

KETUT SUWELA ;

dibawah sumpah memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ·


·

Bahwa saksi adalah orang tua kandung (bapak) dari saksi korban Komang Rika Megayanti ;

·

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan benar ada tandatangan dalam BAP, namun saksi tidak membaca apa isi dari BAP tersebut ;


29


Bahwa saksi pernah membuat surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa perkara terdakwa perihal pencabutan isi BAP ;

·

Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Yan Vogel/ terdakwa, dan setahu saksi apabila terdakwa orangnya adalah baik karena sering membantu warga desa yang miskin, termasuk saksi dan anak-anak saksi ;

·

Bahwa bantuan terdakwa tersebut adalah berupa pemberian alat-alat tulis dan perlengkapan sekolah kepada anak-anak yang kurang mampu ;

·

Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat, Ibu Ayu Mas pernah datang berkunjung kerumah saksi untuk menemui anak-anak saksi, selanjutnya setelah saksi persilahkan kemudian saksi pergi ;

·

Bahwa pada tanggal 24 September 2012 terdakwa (Yan Vogel) ada datang kerumah pagi-pagi sekali sambil membawakan kami nasi ;

·

Bahwa terdakwa biasa datang berkunjung kerumah saksi pagi-pagi sebelum kami bangun sambil membawakan nasi bungkus, selanjutnya kami makan bersama ;

·

Bahwa terdakwa menyatakan benar barang bukti baju yang diajukan dalam perkara ini adalah milik anaknya ; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ; Menimbang, bahwa saksi Dewa Ayu Mas Ismayani yang dikonfrontir dengan keterangan saksi Ketut Suwela merasa keberatan dengan keterangan saksi tersebut, oleh karena pada saat saksi Dewa Ayu Mas datang kerumah saksi Ketut Suwela untuk melakukan wawancara terlebih dahulu bertemu dengan dia dan telah pula meminta ijin padanya dan selanjutnya dia mempersilahkan saksi untuk melakukan wawancara dengan anaknya serta saksi menyuruh melakukan wawancara di Balai Bengong biar santai katanya ; 16. Saksi : I DEWA AYU MAS ISMAYANI ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ·


Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fun gsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30


Bahwa saksi adalah pekerja sosial dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Sahabat Anak Bali yang bergerak pada perlindungan anak khususnya di daerah Bali ;

·

Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yang masih tergolong anak – anak/ dibawah umur ;

·

Bahwa pada awalnya pada tangal 28 September 2012 saksi ditelepon oleh teman sesama LSM dan dari Polda Bali tentang adanya tindak pidana Pelecehan Seksual yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak-anak dibawah umur di Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng;

·

Bahwa saksi selanjutnya langsung berangkat ke rumah korban Komang Rika Megayanti bersama rekan setelah bertemu dan menggali lebih jauh tentang laporan dari Gloria tersebut ;

·

Bahwa saksi kemudian berangkat ke TKP karena diinformasikan apabila terdakwa akan berangkat pulang ke negaranya (Belanda) dan ditempat tersebut saksi bertemu dengan kedua orang tuanya ( saksi Ketut Suwela dan isteri) selanjutnya saksi menyampaikan niat kedatangan dan meminta ijin untuk melakukan wawancara dengan Komang Rika ;

·

Bahwa atas permintaan ijin saksi tersebut orang tua Komang Rika (Ketut Suwela)

tidak

keberatan

dan

mempersilahkan

saksi,

kemudian

menunjukan tempat di Balai Bengong yang ada di samping rumah untuk saksi dapat melakukan wawancara dengan Komang Rika Megayanti ; ·

Bahwa pada saat saksi meminta ijin dan melakukan wawancara dengan Komang Rika Megayanti, tidak ada satupun pihak keluarga korban yang merasa keberatan atas tindakan saksi tersebut ;

·

Bahwa saksi melakukan wawancara dengan saksi korban Komang Rika Megayanti di Balai Bengong tempat sebagaimana ditunjukan oleh bapaknya (Ketut Suwela) ;

·

Bahwa saksi melakukan wawancara dengan cara tanya jawab dengan Komang Rika, dan saksi juga merekam wawancara/ pembicaraan tersebut sebagai antisipasi kemungkinan yang terjadi seperti saat ini, yaitu korban telah dipengaruhi oleh terdakwa untuk

mencabut

semua

keterangannya dan menutupi semua perbuatan terdakwa ;


31


Bahwa tindakan seperti ini lazim terjadi (mencabut BAP) oleh karena korban belum menyadari akibat dari perbuatan terdakwa, karena korban hanya melihat perbuatan baik yang selama ini dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya pada saat dilakukan konfrensi tentang kejahatan Pedofilia ditekankan agar dilakukan perekaman untuk mengantisipasi kemungkinan apabila terdakwa telah mempengaruhi para korbannya sehingga korban akan mencabut semua keterangannya dan menutupi semua perbuatan jahat pelaku ;

·

Bahwa saksi melakukan wawancara (tanya jawab) dengan Komang Rika dari hati ke hati, tanpa ada paksaan ataupun rekayasa, dan semua jawaban yang diberikan adalah jawaban korban sendiri ;

·

Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Komang Rika Megayanti tersebut, selanjutnya saksi menyarakan kepada orang tua korban (Ibunya) untuk segera melapor perbuatan terdakwa, namun karena ibunya tidak mau karena takut selanjutnya saksi sendiri yang mendampingi korban Komang Rika untuk melapor pada pihak Kepolisian Resort Buleleng ;

·

Bahwa saksi mengenal Gloria karena pernah bertemu sebanyak 2 (dua) kali, yakni ketika di Ubud dan Bangkok ketika ada konfrensi, dan saksi tidak memiliki hubungan kerja namun hanya teman/ rekan sesama LSM ;

·

Bahwa hasil rekaman wawancara saksi dengan Komang Rika Megayanti saat ini masih ada, dan mohon kepada Majelis agar dapat diputar dan ditonton bersama dipersidangan ;

·

Bahwa saksi merekam menggunakan video yang ada pada camera digital, dan rekaman saksi masih apa adanya tanpa ada editan serta hasil gambar/ wawancara terlihat amatir, karena memang saksi bukan ahli dalam hal itu ; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan tidak tahu ; Sedangkan saksi Ketut Suwela yang dikonfrontir oleh Majelis mengatakan apabila keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, karena pada saat dilakukan wawancara saksi ada pergi keluar rumah, namun ketika dia datang saksi sempat bertemu dengannya ; Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi ahli, yakni :


32

33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 17. Saksi : Prof. DR. Dr. LUH KETUT SURYANI. SpKj (K) ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya : ·

Bahwa saksi menyatakan

tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada

hubungan keluarga ; ·

Bahwa saksi disamping bekerja sebagai Dosen pada Universitas Udayana, juga sebagai ahli psikology pada RSU Sanglah di Denpasar serta sebagai Presiden Casa (Commite Against Sexual Abuse) ;

·

Bahwa Casa adalah Lembaga yang memberikan Penyadaran kepada Masyarakat tentang Bahaya dari Kejahatan Pedhofilia yang korbannya adalah anak-anak dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan ;

·

Bahwa yang dimaksud Pedhofilia adalah sejenis penyakit/ ganggugan kejiwaan berupa keinginan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan ;

·

Bahwa pelaku Pedofil biasanya pendiam, dan setelah menemukan orang yang akan dijadikan korban, pelaku selanjutnya melakukan pendekatan baik terhadap korban dan juga keluarganya serta masyarakat sekitar ;

·

Bahwa selanjutnya pelaku akan berbuat baik dengan cara memberikan sesuatu yang menjadi keperluan/ kebutuhan daripada korban dan keluarganya sehingga pelaku terlihat baik dan berjasa dimata korban, serta korban dan keluarganya akan merasa nyaman terhadap kehadiran pelaku ditengah-tengah keluarganya ;

·

Bahwa setelah pelaku berhasil mendekati korban serta keluarganya, barulah pelaku akan melakukan aksinya ;

·

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan pedofilia pada umumnya akan mengalami trauma seumur hidupnya, stress dan biasa meluapkan emosi yang diluar kendali karena korbanya adalah anak-anak ;

·

Bahwa akibat tersebut dapat dirasakan oleh korban tidak seketika dan tergantung dari tingkat kepekaan dari anak tersebut ;

·

Bahwa saksi kenal dengan Ayu Mas dan Gloria karena pernah bertemu sekali dalam suatu konfrensi, namun saksi tidak kenal baik/ akrab ; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan tidak tahu dan tidak menaruh keberatan ;


33

34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan saksi yang meringankan bagi diri terdakwa ( a de charge ), yakni : 18. Saksi : Dra. MADE CANTIARI, Msi. ; tidak disumpah karena saksi

yang

bersangkutan

selalu

mengikuti

jalannya

persidangan untuk mendampingi korban, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ·

Bahwa saksi tidak disumpah karena Jaksa/ Penuntut Umum merasa keberatan oleh karena saksi selalu hadir dan mengikuti jalannya persidangan untuk mendampingi saksi korban sehingga diragukan independensi dari keterangannya ;

·

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

·

Bahwa saksi selain bekerja sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Buleleng juga sebagai anggota LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kabupaten Buleleng ;

·

Bahwa saksi pernah mendapat Surat Tugas dari LPA Propinsi Bali tertanggal 2 Oktober 2012 dan ditunjuk sebagai LPA untuk mendampingi korban berkaitan dengan perkara terdakwa ;

·

Bahwa dengan berbekal surat tugas tersebut selanjutnya saksi turun kelapangan guna mencari fakta dengan bekerja sama dengan Kepala Desa setempat, Bimas, Koramis dan Kepala Dusun ;

·

Bahwa dari hasil wawancara saksi dengan para korban dapat disimpulkan apabila tidak terjadi tindak pidana pencabulan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ;

·

Bahwa apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak-anak hanya sebatas mencium rambut/ kepala sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya ;

·

Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan pihak PPA Polres Buleleng namun tidak mendapat tanggapan ;

·

Bahwa saksi tidak kenal dengan Gloria serta Dewa Ayu Mas meskipun kami sama-sama LSM yang bergerak dalam bidang yang sama ;


34


bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan benar ; 19. Saksi : SATIBIN ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ·


·

Bahwa pada tanggal 26 September 2012 saksi bersama dengan terdakwa (Yan Vogel) sekira jam 09.00 Wita pergi bersama ke Denpasar untuk menjenguk dan menjemput anak saksi yang sakit dan kembali ke Singaraja sekira jam 21.00 Wita ;

·

Bahwa rumah saksi di Jl. Jalak Putih Kec. dan Kab. Buleleng, dan pada saat itu kami sudah berjanji sehingga terdakwa datang menjemput ke rumah saksi ;

·

Bahwa terdakwa adalah orang tua asuh anak saksi ;

·

Bahwa anak saksi saat ini masih kuliah di Denpasar ; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ; Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan saksi ahli dalam bidang IT (Informasi dan Technologi), masing-masing yakni : 20. Saksi

:

YUSWAN ARFIAN PRASTIYANTO ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

·


·

Bahwa saksi selaku ahli IT akan mencoba memeriksa hasil rekam video wawancara yang dilakukan oleh LSM sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam perkara terdakwa ;

·

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan bersama dengan rekan (GILDAS ARVIN DOEGRAT) terhadap barang bukti berupa rekaman video wawancara terhadap korban, menurut pendapat saksi dapat disimpulkan apabila dari pemeriksaan gambar tidak terdapat rekayasa ;


35


Bahwa berdasarkan data yang ada pada video apabila gambar tersebut diambil pada tanggal 28 September 2012 ;

·

Bahwa tanggal, bulan dan tahun yang ada/muncul pada gambar adalah hasil dari setting/ pengaturan pada alat perekam, bilamana tidak di edit maka tidak akan muncul tanggal, bulan dan tahun ;

·

Bahwa saksi tidak bisa menilai lebih jauh terhadap hasil rekaman oleh karena keterbatasan waktu, selain daripada itu tidak terdapat data mengenai alat/ kamera yang dipergunakan untuk merekam ; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ; 21. Saksi : GILDAS ARVIN DOEGRAT ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : ·


·

Bahwa saksi selaku ahli IT akan mencoba memeriksa hasil rekam video wawancara yang dilakukan oleh LSM sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam perkara terdakwa ;

·

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan bersama dengan saksi YUSWAN ARFIAN PRASTIYANT0 terhadap hasil rekaman, dapat saksi simpulkan apabila rekaman tersebut diambil pada tanggal 28 September 2012 dan terdiri dari 3 (tiga) file ;

·

Bahwa file 1 : diambil pukul 09.32 Wita, file 2 : pukul 09.49 Wita dan file ke 3 : pukul 09.50 Wita ;

·

Bahwa ke 3 (tiga) file tersebut dalam format MaV dengan MV1, beda MaV dengan MV1 adalah MV1 disimpan setelah dilakukan editing dan dipress/ dikecilkan dalam bentuk MaV ;

·

Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi bersama rekan dapat disimpulkan apabila rekaman tersebut asli dan tidak ada rekayasa, namun saksi tidak dapat memeriksa lebih lanjut karena tidak ada data tentang alat/ kamera yang dipergunakan untuk merekam ;

·

Bahwa selain daripada itu waktu yang terbatas membuat saksi bersama rekan tidak bisa menilai lebih jauh tentang hasil rekaman tersebut ;


36


Bahwa saksi bukan ahli dalam membaca gerak tubuh ; Menimbang,

bahwa

atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan ; Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa (JAN JACOBUS VOGEL Alias

JAN VOGEL) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut : ·

Bahwa terdakwa adalah warga negara Belanda dan sudah mengenal Komang Rika beberapa tahun yang lalu ;

·

Bahwa terdakwa selalu datang berkunjung ke rumah Komang Rika bila datang ke Indonesia ;

·

Bahwa terdakwa datang berkunjung ke Indonesia sekali dalam setahun;

·

Bahwa terdakwa turut menjadi anggota organisasi yang bertujuan untuk membantu orang-orang miskin/ kurang mampu di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta, Malang dan Bali ;

·

Bahwa terdakwa pertama kali datang berkunjung ke Indonesia tahun 2001, dan setiap ke Bali biasa menginap di Hotel Conor’s dan Hotel Taman Lilys di daerah Lovina ;

·

Bahwa terdakwa setiap datang ke Lovina tidak hanya berkunjung ke rumah Komang Rika Megayanti, tapi juga ke keluarga miskin yang lain ;

·

Bahwa terdakwa datang kerumah Komang Rika Megayanti terakhir pada tanggal 29 September 2012 sekira jam 06.15 Wita ;

·

Bahwa terdakwa datang sambil membawakan nasi kuning kemudian kami makan bersama di balai bengong ;

·

Bahwa terdakwa membawa bungkusan nasi kuning tidak hanya untuk keluarga Komang Rika, tetapi juga keluarga miskin yang lain ;

·

Bahwa pada tanggal 23 dan tanggal 24 September 2012 terdakwa pernah mengajak anak-anak dan orang dewasa untuk berlibur ke pemandian air panas (hot spring) yang ada di Banjar ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut

Umum telah mengajukan barang bukti kedepan persidangan yang berupa : 1 (satu) buah buku tulis garis dua ; 1 (satu) buah buku gambar ;


37

38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah keranjang tempat sabun warna pink ; 1 (satu) potong baju kemeja warna merah marun motif kotak-kotak ; 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ; 1 (satu) potong baju kaos warna merah ; 1 (satu) potong celana pendek kaos motif garis-garis warna ungu ; ♦ 0� &dua) keping VCD (1 VCD berisi wawancara saksi Komang Rika Megayanti dengan Dewa Ayu Ismayani dan 1 VCD berisi wawancara Dewa Ayu Ismayani dengan Pak Guru) ; Bahwa

Penasehat

Hukum

terdakwa

dipersidangan

telah

pula

mengajukan bukti berupa : 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut Suwela : 1. Komang Rika Megayanti, 2. Ketut Ayu Widia Santi dan 3. Kadek Budiani (bukti T-I A) ; 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut Sumanata : Luh Manis Handayani (bukti T-I B) ; 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Gede Wijana : Kadek Sukreni dan Luh Arini (bukti T-I C) ; 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Nyoman Wirna : Putu Sri Ariani (Bukti T-I D) ; 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut Merta Yasa : Kadek Sariasih (bukti T-I E) ; 1 (satu) buah VCD wawancara dengan Kepala Dusun Punggang ; Menimbang, bahwa dipersidangan baik Jaksa/ Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa masing-masing telah mengajukan bukti tambahan berupa video rekaman (VCD) hasil wawancara dengan saksi – saksi, dimana terhadap Video rekaman wawancara yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dibuat oleh saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani selaku LSM dari Yayasan Sahabat Anak Bali adalah dibuat pada tanggal 28 September 2012, sedangkan video rekaman wawancara yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa adalah dibuat pada tanggal 11 Nopember 2012 ; Bahwa terhadap ke- 2 (dua) bukti video rekaman wawancara terhadap saksi baik yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maupun Penasehat


38

39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menguji kebenarannya dengan bukti – bukti lain dan fakta dipersidangan ; Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut : ·

Bahwa terdakwa adalah warga negara Belanda yang juga bekerja sebagai relawan pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing dengan nama Steun Kinderen Indonesia, yang bergerak dibidang pengentasan kemiskinan/ membantu orang-orang/ keluarga miskin yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Singaraja, Propinsi Bali ;

·

Bahwa terdakwa datang berkunjung ke Indonesia khususnya ke Bali/ Kabupaten Singaraja setahun sekali dan biasa/ sering menginap di Hotel Taman Lily’s Lovina ;

·

Bahwa terdakwa biasa datang berkunjung ke rumah anak-anak dari keluarga kurang mampu/ miskin di daerah Banjar Dinas Enjungsangiang, Desa

Kaliasem,

Kecamatan

Banjar,

Kabupaten

Buleleng

untuk

memberikan bantuan ; ·

Bahwa terdakwa biasa memberikan bantuan kepada anak-anak kurang mampu khususnya di Desa Kaliasem berupa perlengkapan sekolah, membelikan pakaian dan memberi uang saku pada mereka ;

·

Bahwa terdakwa pernah mengajak anak-anak dari keluarga miskin Desa Kaliasem untuk berlibur ke pemandian air panas (hot spring) di Banjar ;

·

Bahwa saksi Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widiasari, saksi Putu Sri Ariyani, saksi Luh Manis Handayani, saksi Kadek Sariasih dan saksi Luh Arini masih tergolong anak-anak / berusia dibawah 18 tahun ;

·

Bahwa video rekaman (VCD) yang dibuat oleh I Dewa Ayu Mas Ismayani adalah pada tanggal 28 September 2012, sedangkan video rekaman (VCD) diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa adalah dibuat pada tanggal 11 November 2012 ;

·

Bahwa semua saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Unit PPA Resort Buleleng, dimuka persidangan telah mencabut semua keterangan mereka dalam BAP ;


39


bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan

apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa sebelum membahas unsur-unsur delik dari surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, Majelis terlebih perlu terlebih dahulu mempertimbangkan adanya beberapa keterangan saksi dalam BAP yang mencabut keterangannya dimuka persidangan ; Menimbang, bahwa dalam praktek persidangan sering terjadi keterangan saksi dalam BAP Penyidik berbeda dengan apa yang disampaikan dimuka persidangan, selain daripada itu baik dalam Undang-Undang maupun KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang pencabutan keterangan yang dilakukan oleh saksi dalam BAP Penyidik, sedangkan pada pasal 163 KUHAP hanya memerintahkan kepada Hakim Ketua Sidang agar memperingatkan apabila terdapat perbedaan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik ; Bahwa pada hakekatnya saksi memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui dan dialaminya sendiri, akan tetapi seorang saksi tidaklah

dapat bebas begitu saja mengingkari secara

keseluruhan keterangannya dalam BAP, serta kebebasan memberikan keterangan dimuka persidangan bagi seorang saksi juga tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti dari keterangan yang telah disampaikan/ diberikannya dalam BAP Penyidik ; Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap tentang praktek persidangan apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakan dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya terhadap pencabutan keterangan oleh saksi dalam BAP dimuka persidangan, Majelis berpendapat apabila keterangan saksi – saksi tersebut merupakan alat bukti bebas yang kebenarannya akan diuji dengan alat-alat bukti lain yang sah serta fakta – fakta dipersidangan ;


40

41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternative atau dakwaan pilihan, yaitu : KESATU

: Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; ATAU

K E D U A : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ; Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternative atau dakwaan pilihan, maka konsekuensinya Majelis

akan

langsung

mempertimbangkan

dakwaan

Penuntut

Umum

berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dimuka persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang selebihnya, dan begitu pula sebaliknya bilamana terbukti dakwaan selebihnya haruslah dikesampingkan ; Menimbang, bahwa pada dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah : 1. Unsur

Barang Siapa ;

2. Unsur Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa/

melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ; 3. Unsur

Untuk

melakukan

atau

membiarkan

dilakukan perbuatan cabul ; Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur– unsur tersebut sebagai berikut : Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;


41

42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rumusan pasal ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi pribadi sebagai subyek hukum

yang dapat

dipertanggungjawabkan secara

pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan

suatu

tindak pidana ; Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu JAN JACOBUS VOGEL Alias VOGEL diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penutut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar ; Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan menyakinkan ; Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa/ Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah

keseluruhan

unsur-unsur

dalam

rumusan

tindak

pidana

yang

didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ; Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa/ melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” ;


42

43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur delik ini adalah bersifat alternative yang ditunjukkan dengan adanya kata “atau”, sehingga bilamana terpenuhinya salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini ; Menimbang,

bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah

merupakan tindakan seseorang dengan cara menyakiti fisik korban dengan tujuan atau harapan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan, tidak dengan kehendak atau keinginan korban sendiri agar tujuan pelaku terpenuhi atau dituruti oleh korban, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah merupakan tindakan pelaku dengan ucapan ataupun dengan tindakan namun tidak sampai menyerang fisik korban, melainkan hanya melalui ucapan atau tindakan sedemikian rupa sehingga dapat menyerang kejiwaan korban dengan harapan korban mau/ bersedia melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan pelaku ; Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “membujuk” adalah serangkaian kalimat yang tersusun sedemikian rupa dari pelaku dengan harapan lawan bicaranya (korban) dapat percaya sehingga bersedia untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, dimana perbuatan tersebut sebenarnya tidak dikehendaki atau diluar kemauan dari korban ; Menimbang, bahwa dalam rumusan delik ini terdapat pula unsur yang didalamnya dicantumkan atau diisyaratkan bahwa korban haruslah masih tergolong “anak”, atau dengan kata lain bahwa korban haruslah pada saat kejadian masih berumur sekurang-kurangnya dibawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak lebih serta belum pernah menikah ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengenai unsur tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah didalam perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam delik ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widiasari, saksi Putu Ariyani, saksi Luh Manis Handayani dan saksi Kadek Sariasih yang masing-masing menerangkan tidak dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya apabila benar terdakwa sering membantu anak-anak dari keluarga miskin termasuk juga mereka, dengan bantuan berupa makanan, perlengkapan sekolah/ alat-alat tulis, memberi uang


43

44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id saku serta membelikan pakaian, selain daripada itu terdakwa juga pernah mengajak anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk pergi berlibur ke pemandian air panas (hot spring) di daerah Banjar ; Bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa pakaian, alat tulis dan perlengkapan mandi ; Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan telah mencabut semua keterangan mereka dalam BAP Penyidik karena mereka menyatakan telah memberikan keterangan dibawah tekanan dan tidak didampingi oleh orang tua mereka ataupun dari lembaga pendampingan untuk anak ; Begitu pula halnya dengan saksi Ketut Taman, saksi Ketut Witana dan saksi Ketut Suwela dimuka persidangan juga telah menyatakan tidak benar semua keterangan saksi di BAP Kepolisian serta mencabut semua keterangan mereka tersebut ; Menimbang, bahwa saksi Kadek Budiani dibawah sumpah menerangkan apabila setahu saksi jika terdakwa orangnya baik dan suka menolong/ membantu warga miskin termasuk keluarga saksi, dimana saksi pernah bertanya padanya kenapa terdakwa membantu orang miskin dan dijawab apabila terdakwa apabila dirinya ikhlas melakukan semuanya itu ; Bahwa saksi Luh Arini dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya apabila saksi bersama adik pernah diajak oleh terdakwa jalan-jalan ke Hardy’s Singaraja dan dibelikan pakaian serta makanan, dimana terdakwa pada saat itu telah memeluk pundak saksi namun tindakan tersebut adalah sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak dan bukan merupakan perbuatan cabul ; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dari pihak Penyidik Kepolisian Resort Buleleng Unit PPA (saksi verbalisan) yakni saksi Sri Rahayuningsih, saksi Ni Cening Swantari, SH., saksi Komang Krismawati dan saksi Nyoman Remiasih dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya apabila saksi telah yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widiasari, saksi Putu Ariyani, saksi Luh Manis Handayani, saksi Kadek Sariasih dan saksi Luh Arini, dimana saksi selaku Penyidik telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yakni dengan cara tanya jawab dan kemudian saksi ketik ; Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, saksi korban Komang Rika Megayanti telah didampingi oleh Pendamping dari P2TP2A Kabupaten

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi p eradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

44

45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Singaraja yakni saksi Putu Sriwati, SE, MM., dan orang tua mereka juga ada ditempat pemeriksaan meskipun beda tempat duduk dan hanya berjarak ± 4 meter ; Bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan dalam melakukan pemeriksaan, dan tidak benar apabila dikatakan telah melakukan tekanan atau intimidasi, karena semua keterangan di BAP adalah dari keterangan saksi-saksi sendiri tanpa ada diarahkan maupun rekayasa, dan setelah selesai pengetikan kami persilahkan untuk membaca sebelum ditandatangani ; Begitu pula dengan pemeriksaan terhadap saksi Ketut Witana, karena pada saat itu justru yang gencar melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian agar segera diproses adalah dia selaku paman dari saksi korban Komang Rika Megayanti, dan setelah selesai pengetikan BAP saksi Ketut Witana membaca kembali Berita Acara tersebut, dimana dia sempat mengatakan apabila namanya terdapat kesalahan sehingga saksi perbaiki kembali sesuai petunjuk dia ; Bahwa saksi selaku pihak Penyidik dari Unit PPA Polres Buleleng mengakui apabila terdapat beberapa kesalahan dalam pengetikan di BAP terhadap saksi-saksi, kesalahan pengetikan tersebut yakni kesalahan pada penulisan tanggal, hal tersebut disebabkan karena banyaknya beban pekerjaan pada saat itu serta adanya informasi apabila tersangka akan pergi ke negaranya Belanda, namun semua keterangan saksi – saksi serta sketsa gambar yang ada dalam BAP adalah asli diberikan sendiri oleh mereka tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun rekayasa ; Bahwa Kanit PPA yang juga selaku penyidik dalam memeriksa saksi – saksi yakni Ibu I Gusti Ayu Intayani, SH., saat ini sudah meninggal dunia oleh karena mengidap penyakit kanker ; Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Putu Sriwati, SE. MM., dibawah sumpah menerangkan apabila saksi dari P2TP2A Kab. Buleleng, pernah diminta oleh pihak Kepolisian Unit PPA untuk mendampingi saksi Komang Rika Megayanti, saksi Kadek Sariasih, saksi Ketut Ayu Widiasari, saksi Putu Sri Ariyani dan saksi Kadek Sariasih, dimana ketika saksi mendampingi mereka diperiksa oleh Penyidik Unit PPA Polres Buleleng apabila pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari Penyidik, dan apa yang diterangkan sebagaimana termuat dalam BAP adalah murni dari keterangan saksi-saksi sendiri ; Bahwa memang pemeriksaan agak berjalan lambat dan terkesan lebih santai pada saat itu karena mengingat saksi – saksi korban adalah masih tergolong anak-anak ; Bahwa memang pada saat


45

46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan pemeriksaan saksi datang terlambat ± 30 menit di Polres, tapi sebelum saksi datang pemeriksaan masih belum dilakukan oleh pihak Penyidik dan mereka hanya mengobrol santai saja ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat keterangan lahir yang dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Kaliasem sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik yang bersesuaian pula dengan fakta dipersidangan atas pemeriksaan saksi-saksi terbukti apabila saksi Putu Sri Ariyani, saksi Luh Manis Handayani, saksi Kadek Sariasih, saksi Ketut Ayu Widiasari dan saksi Komang Rika Megayanti adalah berusia masih dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masih tergolong anak-anak sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagaimana tersebut diatas terbukti apabila terdakwa sebagai warga negara Belanda berkunjung ke Indonesia adalah

dalam kapasitasnya mengemban misi sebagai LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat) asing bernama Steun Kinderen Indonesia, yang bergerak dibidang pengentasan kemiskinan/ membantu orang-orang/ keluarga miskin yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dimana terdakwa datang berkunjung setahun sekali dan biasa menginap di Hotel Taman Lily’s Lovina ; Bahwa terdakwa dalam menjalankan misi kemanusian yang dibiayai dari pihak asing tersebut telah membantu anak-anak dari keluarga miskin/ kurang mampu dengan memberikan bantuan berupa peralatan/ perlengkapan sekolah berupa buku dan alat tulis, terkadang memberi uang saku, makanan dan membelikan pakaian serta mengajak berlibur ke tempat wisata ; Menimbang, bahwa dari semua keterangan saksi – saksi yang telah mencabut keterangan mereka sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik, tidak terdapat seorang saksipun yang menerangkan dan mengetahui apabila terdakwa dalam membantu/ memberikan bantuan kepada anak-anak dan keluarga kurang mampu di daerah mereka adalah diperoleh/ berasal dari dana bantuan luar negeri dan setahu mereka apabila terdakwa memiliki pekerjaan sebagai arsitek dan berkunjung ke Bali dalam rangka berlibur, hal tersebut dikarenakan terdakwa dalam setiap memberikan bantuan tersebut adalah dengan mengatasnamakan diri pribadi sehingga terdakwa dikenal oleh saksi – saksi dan warga desa sebagai orang yang baik dan suka membantu/ menolong orang / warga miskin ;


46

47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tambahan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yakni saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya apabila saksi bekerja pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “Yayasan Sahabat Anak Bali” yang bergerak pada bidang perlindungan anak khususnya didaerah Bali, dimana saksi pernah melakukan wawancara terhadap saksi korban Komang Rika Megayanti dirumahnya setelah mendapat informasi tentang dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ; Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi sempat merekam pembicaraan antara saksi dengan korban Komang Rika Megayanti dengan menggunakan kamera digital yang saksi bawa, hal tersebut saksi lakukan sesuai instruksi dari persatuan sesama LSM dibidang anak untuk menghindari kejadian seperti ini, yakni saksi korban berbalik dan mencabut semua keterangannya dimuka persidangan karena adanya intervensi/ pengaruh dari pihak pelaku/ terdakwa ; Bahwa pada saat saksi datang kerumah korban Komang Rika Megayanti bertemu dengan orang tuanya yakni saksi Ketut Suwela dan setelah menjelaskan kedatangan saksi lalu orang tuanya (saksi Ketut Suwela) selanjutnya mempersilahkan saksi untuk berbicara dengan anaknya (Komang Rika Megayanti) di Balai Bengong seperti ditunjukan oleh Ketut Suwela, dan korban pada saat itu menceritakan dengan jelas semua perbuatan terdakwa tanpa ada rekayasa atau tekanan dari siapapun termasuk saksi, dimana Komang Rika Megayanti pada saat itu menceritakan apabila terdakwa berusaha meremas payudara dan pantat korban ketika duduk di Balai Bengong rumahnya dengan cara memeluk dari samping ; Menimbang, bahwa keterangan saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani tersebut diatas bersesuaian pula dengan hasil rekaman (video) yang telah diputar dan disaksikan bersama dimuka persidangan, dimana keterangan saksi Komang Rika Megayanti sebagaimana termuat dalam video bersesuaian pula dengan keterangan saksi korban dalam BAP Penyidik yang menerangkan apabila terdakwa pernah merayu, mencium kepala kemudian memeluk dan memegang serta meremas payudara serta pantat/ pinggul korban pada saat duduk di Balai Bengong rumahnya meskipun korban telah berusaha untuk menolak perbuatan terdakwa, dan perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan terdakwa terhadap


47

48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban sendiri namun juga terhadap adik dan anak-anak lain yang pernah diberikan bantuan oleh terdakwa ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum terdakwa yakni saksi Gildas Arvin Deograt dan saksi Yusman Arvian Prastyanto dipersidangan menerangkan pada pokoknya dari hasil analisa mereka terhadap rekaman video wawancara saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani dengan saksi korban Komang Rika Megayanti tersebut adalah asli dan tidak terdapat rekayasa, namun saksi tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut yang lebih terperinci mengenai hasil rekaman tersebut oleh karena keterbatasan waktu yang ada ; Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widiasari, saksi Putu Ariyani, saksi Luh Manis Handayani, saksi Kadek Sariasih, saksi Ketut Suwela, Ketut Taman dan Ketut Witana telah mencabut keterangan mereka di BAP Kepolisian dengan alasan apabila pada saat pemeriksaan terhadap anak-anak tidak didampingi oleh orang tua serta sebelum membubuhkan tandatangan mereka tidak diberikan kesempatan untuk membaca kembali ataupun dibacakan tentang isi dari BAP oleh Penyidik ; Menimbang, bahwa terhadap pencabutan keterangan di BAP oleh saksisaksi tersebut dalam Undang-Undang maupun KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak mengatur secara tegas, namun sesuai ketentuan dari pasal 163 KUHAP apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dimuka persidangan dengan BAP maka wajib bagi Hakim Ketua Sidang untuk mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan ; Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut pendapat M. Yahya Harahap tentang praktek persidangan apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakannya dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat apabila pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fung si peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

48

49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Penyidik oleh saksi – saksi tersebut diatas tidaklah beralasan, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan terbukti apabila pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang masih dibawah umur semuanya telah diberikan pendampingan oleh pihak Penyidik yakni saksi Putu Sriwati, SE. MM., Ketua P2TP2A Kabupaten Buleleng, selain daripada itu dipersidangan terungkap pula apabila anak-anak tersebut telah didampingi oleh orang tua mereka meskipun tidak duduk berdampingan pada saat dilakukan pemeriksaan, namun orang tua mereka duduk dikursi lain dalam jarak ± 4 (empat) meter dari tempat saksi diperiksa dan masih dapat melihat serta mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Penyidik, hal tersebut dibuktikan pula dengan adanya tandatangan orang tua sebagai pendamping dalam BAP Penyidik ; Demikian halnya terhadap pencabutan keterangan dalam BAP oleh saksi Ketut Suwela yang juga merupakan orang tua dari saksi korban Komang Rika Megayanti, keterangan saksi Ketut Witana (paman korban) dan keterangan saksi Ketut Taman (nenek korban), dimana Majelis berpendapat apabila pencabutan keterangan tersebut tidaklah didasarkan atas alasan yang benar dan relevan, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak terbukti apabila saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah tekanan, selain daripada itu alasan yang mengatakan apabila saksi tidak sempat membaca BAP karena lupa membawa kacamata sehingga saksi langsung menandatangani BAP adalah bukan merupakan alasan pembenar atas

alasan

pencabutan,

oleh

karena

saksi

sebelum

membubuhkan

tandatangan masih sempat mengoreksi apabila namanya sebagaimana yang tertera dalam BAP terdapat kekeliruan, hal tersebut menunjukan apabila saksi masih mampu membaca tulisan meskipun tanpa menggunakan kacamata ; Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi yang masih berusia dibawah umur sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik terbukti apabila telah didampingi baik oleh orang tua mereka ataupun pendampingan dari P2TP2A Kabupaten Buleleng, hal tersebut dibuktikan dengan ada dan dibubuhkannya tandatangan baik dari orang tua maupun pihak pendamping dalam BAP ; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti VCD hasil rekaman atas wawancara terhadap saksi – saksi sebagaimana diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa dimuka persidangan, dimana inti dari hasil wawancara tersebut sama dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan apabila


49

50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa adalah orang baik, dan keberadaan terdakwa sangatlah diperlukan oleh warga miskin didaerah mereka karena terdakwa banyak menolong dan membantu warga miskin ; Menimbang, bahwa rekaman video yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum terdakwa tersebut dibuat setelah terdakwa ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian Resort Buleleng atas dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukannya yakni tanggal 11 Nopember 2012, sedangkan rekaman video berupa wawancara saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani dengan saksi korban Komang Rika Megayanti adalah dilakukan sebelum adanya pelaporan kepada pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat apabila video tersebut dibuat adalah sebagai tandingan guna mengklarifikasi atas rekaman video yang telah dibuat oleh saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani sebelumnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yakni Prof. DR.Dr. LUH KETUT SURYANI, SpKJ., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya apabila seorang pedhofilia dalam menjalankan aksinya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu baik terhadap anak itu sendiri serta keluarga dan masyarakat sekitarnya dengan cara memberikan bantuan yang mereka perlukan, sehingga dengan demikian maka pelaku akan dikenal sebagai orang yang baik dimata anak, keluarga serta masyarakat sekitar, setelah semua terkendali baru kemudian pelaku akan melaksanakan aksi/ niatnya tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa sebagai anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) asing dengan nama Steun Kinderen Indonesia datang berkunjung ke Indonesia yang semestinya membawa misi kemanusiaan yakni membantu keluarga miskin yang ada di daerah Bali khususnya Kabupaten Buleleng atas pembiayaan/ pendanaan dari luar negeri/ LSM asing, namun dalam kenyataannya terdakwa memberikan bantuan kepada anak - anak serta keluarga kurang mampu/ miskin adalah mengatasnamakan diri pribadi dengan tujuan agar terdakwa bisa lebih dekat serta terlihat sebagai orang yang baik dimata anak-anak tersebut beserta keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang diinginkan yakni membujuk anak-anak, dengan demikian

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling k ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fung si peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

50

51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id maka Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan terdakwa tersebut telah terkandung unsur sengaja untuk melakukan tipu muslihat dan membujuk anak, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ; Ad. 3. Unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”; Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur delik inipun juga bersifat alternative,

sehingga

bilamana

terpenuhinya

salah

satu

perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik ini maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini ; Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji/ tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ; Menimbang, bahwa dimuka persidangan semua saksi – saksi yakni saksi Komang Rika Megayanti, saksi Ketut Ayu Widiasari, saksi Luh Manis Handayani, saksi Putu Sri Ariani, saksi Ketut Witana, saksi Ketut Taman dan Ketut Suwela semuanya telah mencabut keterangan mereka sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dengan alasan apabila mereka telah memberikan keterangan dibawah tekanan, dan bagi saksi – saksi yang masih anak – anak/ dibawah umur dalam pemeriksaan tidak didampingi oleh orang tua mereka dan tidak pula didampingi oleh lembaga pendampingan sebagaimana ditentukan oleh undang – undang ; Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta dan pertimbangan dalam pembuktian unsur ke- 2 (dua) diatas, dimana Majelis telah berpendapat apabila alasan pencabutan keterangan dalam BAP oleh saksi – saksi dimuka persidangan tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan, dengan demikian maka terhadap keterangan saksi – saksi sebagaimana termuat dalam BAP dapat dipergunakan sebagai bukti dan petunjuk perkara ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tambahan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yakni saksi I Dewa Ayu Mas Ismayati yang bersesuaian pula dengan video hasil rekaman atas wawancara saksi

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra nsparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51

52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id dengan saksi korban Komang Rika Megayanti serta Berita Acara Pemerikasaan (BAP) Penyidik Unit PPA Polres Buleleng apabila terdakwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 dan hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 07.00 Wita datang berkunjung dirumah saksi korban Komang Rika Megayanti di Banjar Dinas Enjungsangyang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan membawa nasi bungkus/ nasi kuning, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban dan adiknya Ketut Ayu Widyasari duduk bersama di Balai Bengong sambil bercerita apabila dirinya akan kembali pulang ke negaranya Belanda ; Bahwa pada saat duduk bersama tersebut terdakwa memeluk tubuh saksi Komang Rika Megayanti yang duduk disebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan sambil meraba dan meremas payudara serta pantat/ pinggul korban meskipun korban pada saat itu menolak namun terdakwa tetap melakukan sambil mengatakan “kamu malu ya, kamu malu ya”, bahwa selanjutnya terdakwa juga memeluk tubuh Ketut Ayu Widyasari yang duduk disebelah kirinya menggunakan tangan kiri sambil meraba payudara dan pantat korban ; Bahwa kejadian tersebut dilihat dan diketahui oleh nenek (saksi Ketut Taman) dan paman korban (saksi Ketut Witana), dimana keduanya sempat menegur kepada korban agar jangan mau diperlakukan seperti itu oleh terdakwa ; Menimbang, bahwa sehari sebelumnya yakni pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira jam 17.00 Wita terdakwa datang berkunjung kerumah Kadek Sariasih di Banjar Dinas Punggang, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan ditempat tersebut terdakwa mengobrol bersama dengan anak-anak mengatakan apabila dirinya akan pulang kembali ke negaranya Belanda, selanjutnya ketika akan pulang terdakwa memeluk tubuh Putu Sri Ariyani dari samping melingkar ke arah pinggang sambil memegang payudara dan kemudian mengangkat tubuh korban keatas seraya mengajak bercanda layaknya antara orang dewasa dengan seorang, setelah itu terdakwa pergi pulang dengan menggunakan sepeda motornya ; Bahwa selain Putu Sri Ariyani, terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut kepada Luh Manis Handayani, Ketut Ayu Widiasari, dan Komang Rika Megayanti yakni mencium pipi, memeluk kemudian meremas payudara serta pantat/ pinggul korban ;


52

53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut terhadap anak-anak karena terdakwa biasa memberikan bantuan kepada mereka juga keluarganya berupa uang saku, makanan, pakaian dan peralatan sekolah serta mengajak mereka berlibur ke wisata pemandian air panas (hot spring) di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan atas nama pribadi, sehingga anak – anak serta keluarga mereka menganggap terdakwa sebagai orang yang baik dan suka membantu/ menolong orang miskin ; Menimbang, bahwa fakta – fakta tersebut diatas senada dengan keterangan saksi ahli Prof. DR.Dr. LUH KETUT SURYANI, SpKJ., yang dimuka persidangan apabila seorang pedhofilia dalam menjalankan aksinya akan melakukan pendekatan baik terhadap anak itu sendiri serta keluarga dan masyarakat sekitarnya dengan cara memberikan bantuan yang mereka perlukan, sehingga pelaku dikenal sebagai orang yang baik dimata anak, keluarga serta masyarakat sekitar, selanjutnya baru pelaku akan melaksanakan aksinya tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa yang mencium kepala (rambut), memeluk dan meraba serta meremas payudara dan pantat/ pinggul saksi – saksi korban adalah merupakan dan termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan cabul seperti dirumuskan dalam delik ini karena perbuatan tersebut telah melanggar norma kesopanan dan kepatutan sebagaimana yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian Majelis berpendapat apabila unsur delik inipun telah terpenuhi dan terbukti pula ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan nota pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang berpendapat pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan unsur– unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu tidaklah terbukti dan terpenuhi, hal tersebut didasarkan pada segala apa yang terungkap dimuka persidangan, yakni semua saksi – saksi dimuka persidangan telah mencabut keterangan mereka yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian ; Bahwa selain daripada itu, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Unit PPA Polres Buleleng dan juga


53

54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sebagai acuan daripada Jaksa/ Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan telah mengalami cacat formalitas, yang disebabkan karena Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak - anak tersebut dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 105 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2009 Jo. Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi-saksi yang masih tergolong anak-anak tidak terdapat izin dari orang tua serta tidak adanya pendampingan bagi mereka dalam menjalani pemeriksaan dihadapan Penyidik, baik pendampingan dari orang tua, Petugas dari Balai Pemasyarakatan, petugas pendamping khusus untuk anak serta ketentuan lain sebagaimana disyaratkan dalam Undang – Undang ; Selain daripada itu semua keterangan saksi-saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah rekayasa oleh karena mereka tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam BAP, oleh karenanya semua saksi-saksi dimuka persidangan telah

mencabut

dan

menyatakan

tidak

benar

semua

keterangannya

sebagaimana termuat di dalam BAP Penyidik ; Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat formal dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, dengan demikian maka terhadap berkas perkara yang dibuat oleh Pihak Kepolisian telah mengalami cacat formalitas sehingga menyebabkan seluruh BAP anak-anak tersebut cacat hukum yang mengakibatkan seluruh berkas a quo batal demi hukum ; Bahwa lebih lanjut semua saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara seluruhnya mencabut Berita Acara

Pemeriksaan

(BAP)-nya

karena

mereka

merasa

tidak

pernah

menyatakan seperti isi BAP sehingga makin mempertegas adanya rekayasa dalam kasus ini, termasuk sdr. Jaksa/ Penuntut Umum sendiri telah menyadari dan mengetahui adanya rekayasa dalam kasus ini ; Selanjutnya mengenai bukti berupa 2 (dua) buah CD rekaman wawancara yang diajukan oleh JPU apabila dihubungkan

dengan

profile

seorang

pelaku

pedofilia

sebagaimana

disampaikan oleh saksi ahli, serta keterangan saksi-saksi yang lain terdapat persesuaian apabila terdakwa JAN JACOBUS VOGEL tidak ada melakukan


54

55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana pelecehan seksual seperti dakwaan JPU, sehingga telah terbantahkan kebenaran dari isi CD rekaman tersebut ; Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Penasehat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 1. Memutuskan bahwa surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; 2. Menyatakan terdakwa JAN JACOBUS VOGEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan melanggar pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak ; 3. Membebaskan terdakwa JAN JACOBUS VOGEL dari segala dakwaan ; 4. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ; 5. Mengembalikan status hukum terdakwa JAN JACOBUS VOGEL seperti sediakala serta merehabilitasi martabat serta nama baik terdakwa JAN JACOBUS VOGEL ; 6. Menyatakan seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; 7. Membebankan biaya perkara kepada Negara Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan nota pembelaan tersebut sebagai berikut : Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta dan uraian pertimbangan mengenai unsur – unsur delik dari pasal dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum diatas, yakni berdasarkan atas keterangan saksi – saksi verbalisan (Penyidik Unit PPA Polres Buleleng) yang masing – masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa mereka melakukan pemeriksaan terhadap

saksi

–

saksi

telah

sesuai

dengan

prosedur

pemeriksaan

sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang yakni dengan cara tanya jawab kemudian diketik tanpa adanya tekanan, pemaksaan ataupun rekayasa ; Bahwa pemeriksaan terhadap saksi yang masih dibawah umur telah dilakukan pendampingan yakni dari P2TP2A Kab. Buleleng serta orang tua kandung mereka,

hal

tersebut

dibuktikan dengan

dibubuhkannya

tandatangan


55

56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pendamping serta orang tua disamping tandatangan saksi yang diperiksa ; Bahwa dipersidangan telah diakui oleh pihak Penyidik apabila terdapat kesalahan pengetikan tanggal dalam BAP, hal itu disebabkan karena volume pekerjaan yang tinggi pada saat itu dan keterbatasan tenaga serta adanya indikasi apabila tersangka akan pergi kembali ke negaranya yakni Belanda, oleh karenanya kesalahan dalam pengetikan tanggal tersebut bukanlah/ tidak ada faktor kesengajaan ataupun rekayasa dari pihak penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini ; Bahwa keterangan saksi – saksi

sebagaimana termuat dalam BAP

bersesuaian pula dengan keterangan saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani serta video rekaman wawancara antara saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani dengan saksi korban Komang Rika Megayanti, dimana terhadap hasil rekaman video (VCD) tersebut telah diperiksa dan diteliti oleh saksi ahli IT (Informasi dan Technology) yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan/ penelitian mereka menerangkan pada intinya apabila video rekaman yang dibuat oleh I Dewa Ayu Mas Ismayani tersebut adalah asli tanpa ada rekayasa, namun saksi tidak dapat menjelaskan lebih rinci lagi tentang jenis camera yang dipergunakan untuk merekam oleh karena keterbatasan waktu yang disediakan ; Menimbang, bahwa alasan pencabutan keterangan dalam BAP Penyidik oleh saksi – saksi korban dimuka persidangan serta melalui surat yang dikirimkan kepada pihak Majelis Hakim adalah karena mereka telah memberikan keterangan dibawah tekanan dengan cara kepala mereka ditoyor/ didorong oleh Penyidik agar mengakui dan selain daripada itu saksi – saksi tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam BAP ; Menimbang,

bahwa

sebagaimana

pertimbangan

Majelis

dalam

mempertimbangkan unsur – unsur delik diatas, dimana terbukti apabila didalam pemeriksaan saksi – saksi yang masih dibawah umur telah didampingi orang tua mereka dan dari P2TP2A Kabupaten Buleleng, selain daripada itu orang tua saksi-saksi korban dimuka persidangan pada saat dikonfrontir dengan saksisaksi verbalisan, tidak satupun yang menerangkan apabila anak – anak mereka telah mengalami penekanan secara fisik ataupun intimidasi pada saat

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fun gsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

56

57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan di Kepolisian, dan apabila hal tersebut terjadi tentunya akan ada keberatan dari orang tua saksi – saksi korban namun fakta menunjukan apabila mereka telah menyetujui serta tidak menaruh keberatan atas hasil pemeriksaan oleh pihak Penyidik yang dibuktikan dengan dibubuhkannya tandatangan dalam BAP dan tandatangan tersebut telah diakui pula oleh mereka ; Menimbang, bahwa selain daripada itu surat pencabutan yang dibuat dan dikirimkan oleh orang tua saksi – saksi korban in casu adalah dibuat jauh setelah terdakwa ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Penyidik dan perkara telah memasuki pada tahapan pemeriksaan di Pengadilan yakni tertanggal 11 Desember 2012, bukan dibuat dan dikirim pada saat proses pembuatan BAP oleh Penyidik sebagai bentuk keberatan sebagaimana disebutkan oleh pihak orang tua serta saksi – saksi ; Begitu pula halnya dengan video rekaman (VCD) wawancara dengan orang tua dan saksi – saksi korban yang dibuat dan diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur diatas, apabila video rekaman tersebut dibuat setelah terdakwa telah ditetapkan tersangka oleh pihak Penyidik (tanggal 11 November 2011), dan Majelis berpendapat apabila video tersebut dibuat sebagai upaya tandingan dan klarifikasi atas video rekaman yang dibuat sebelumnya oleh saksi I Dewa Ayu Mas Ismayani ; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyebutkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana atas suatu peristiwa yang di dengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ; Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

adalah merupakan dan juga sebagai pedoman Majelis dalam

pemeriksaan dimuka persidangan, namun bilamana keterangan saksi tersebut berbeda dengan keterangannya dimuka persidangan maka Hakim Ketua Sidang harus mengingatkan saksi tentang hal itu serta diminta alasan mengenai perbedaan yang ada selanjutnya dicatat dalam Berita Acara persidangan (vide pasal 163 KUHAP) ; Bahwa menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, SH., dalam bukunya “Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana”, perbedaan keterangan saksi


57

58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id tersebut harus disertai dengan alasan yang dapat diterima, namun bilamana alasan tersebut tidak dapat diterima akal maka perihal pencabutan keterangan saksi tersebut haruslah ditolak ; Bahwa pendapat tersebut senada pula dengan pendapat dari M. Yahya Harahap tentang praktek persidangan yang menyebutkan apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakannya dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan; Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan

pidana adalah

berdasarkan fakta – fakta dan keadaan, alat pembuktian serta petunjuk yang diperoleh serta di ketemukan dalam persidangan, dan menilai semua keterangan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah maupun yang tidak disumpah dimuka persidangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 KUHAP ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terhadap nota pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidaklah beralasan sehingga haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ditolaknya nota pembelaan

yang

diajukan

oleh

Penasehat

Hukum

terdakwa,

Majelis

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan pema’af maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas


58

59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun pembinaan terhadap diri Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan - bosannya dan tidak henti - hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas nama-Nya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata - mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata - mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran ; Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” , oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh -sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan ; Menimbang,

bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk

menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak Undang - Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat ;


59

60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya , maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai dibawah ini ; Hal-hal yang memberatkan : ·

Perbuatan terdakwa dapat merusak mental, menimbulkan trauma sehingga mempengaruhi perkembangan serta masa depan anak – anak ke depan ;

Hal-hal yang meringankan : ·

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

·

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan mengenai hal–hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan - peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa JAN JACOBUS VOGEL Alias VOGEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL” ;


60

61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa JAN JACOBUS VOGEL Alias VOGEL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis garis dua ; 1 (satu) buah buku gambar ; 1 (satu) buah keranjang tempat sabun warna pink ; 1 (satu) potong baju kemeja warna merah marun motif kotak-kotak ; 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru ; Dikembalikan kepada saksi Komang Rika Megayanti ; 1 (satu) potong baju kaos warna merah ; 1 (satu) potong celana pendek kaos motif garis-garis warna ungu ; Dikembalikan kepada saksi Ketut Ayu Widyasari ; ♦ 0� &dua) keping VCD (1 VCD berisi wawancara saksi Komang Rika Megayanti dengan Dewa Ayu Ismayani dan 1 VCD berisi wawancara Dewa Ayu Ismayani dengan Pak Guru) ; 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut Suwela : 1. Komang Rika Megayanti, 2. Ketut Ayu Widia Santi dan 3. Kadek Budiani (bukti T-I A) ;

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra nsparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Halaman Telp : 021-384 3348 (ext.318)

61

62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut Sumanata : Luh Manis Handayani (bukti T-I B) ; 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Gede Wijana : Kadek Sukreni dan Luh Arini (bukti T-I C) ; 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Nyoman Wirna : Putu Sri Ariani (Bukti T-I D) ; 1 (satu) buah VCD wawancara dengan keluarga Ketut Merta Yasa : Kadek Sariasih (bukti T-I E) ; 1 (satu) buah VCD wawancara dengan Kepala Dusun Punggang ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 15 April 2013 oleh SRI HARIYANI, SH., selaku Ketua Majelis, dengan DRA. SUSANTI ARSI WIBAWANI, SH. MH. dan I WAYAN EKA MARIARTA, SH. M.Hum masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 23 APRIL 2013 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh

DEWA KETUT SUPARDI, SH., sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;


62

63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Hakim – Hakim Anggota :

Hakim

Ketua

Majelis,

Ttd

Ttd

1. DRA. SUSANTI ARSI WIBAWANI, SH. MH.

SRI HARIYANI,

SH.

Ttd

2. I WAYAN EKA MARIARTA, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd DEWA KETUT SUPARDI, SH.


63

CURICULUM VITAE

Nama

: Hasbi Ash Siddiqi

Tempat Tanggal Lahir: Mataram, 27 Februari 1992 Alamat

: Apitaik Teko Daya Kec. Pringgabaya Lombok Timur

Agama

: Islam

Jenis Kelamin

: Laki-laki

No. Hp

: 087739696424

Nama Ayah

: Drs.Mas’ud Yusuf, S.H.

Nama Ibu

: Mahnep, S.Pd

Riwayat Pendidikan : -

Sekolah Dasar 7 Apitaik Teko Daya Madrasah Tsanawiyah: MTs Al-Aziziyah Gunung Sari Lombok Barat NTB Madrasah Aliyah: MA D.I.P.A Nurul Hakim Kediri Lombok Barat NTB

Pengalaman Organisasi : -

Mudabbir PonPes Nurul Hakim Kediri Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Komunitas Peradilan Semu

PID

Recommend Documents