KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA Nomor Sifat Lampiran Perihal
B.831/F/Fpt.411011991 Biasa
Petunjuk tentang pencegahan Kegagalan Penuntutan perkara
Jakartia, 12 Oktober 1991
KEPADAYTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DlSELURUH INDONESIA
[ln_dqlqpj{a1q-Kh ss_us _ _
Berdasarkan hasil eksaminasi, temyata masih ditemui kelemahan-kelemahan dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana khusus, yang mengakibatkan pengadilan membebaskan terdakwa. Petunjuk mengenai pencegahan kegagalan penuntutian tercebut telah pemah diberikan dengan surat No. B-552lFlFpt.4/10/1990. tanggal 10 Oktober 1990 Kegagalan penuntutan yang dilakukan penuntut umum membawa dampak negatif terhadap citra Kejaksaan. Usaha maksimal guna mencegah kegagalan penuntut perlu dilakukan dengan cermat. Untuk itu diminta diperhatikan saudara dengan sungguh-sungguh akan hal-hal sebagai berikut :
1. Perkara-perkara tindak pidana khusus yang diterima dari penyidik baik, penyidik POLRI, PPNS maupun penyidik Jaksa agardipelajaridengan teliti. Jika masih ada keraguraguan mengenai keberhasilan penuntutan, agar hal tersebut d ilaporkan seraya memintakan persetujiran u ntu k diterbitkan surat penetrapan Pemberhentian Penuntutan (S.P3) Penerbitan S.P3 tidak menutup kemungkinan untuk kelak dapat diungkapkan lagi apabila diperoleh alat bukti baru sehingga perkara tersebut dapat dilimpahkan ke Pengadilan NegerilEkonomi dengan keyakinan akan keberhasilan penuntutian.
Upaya peningkatan mutu "penuntutan umum' secara berkesinambungan perlu dilakukan, agar saudara memperhatikan dan dapat dilaksanakan usaha-usaha kearah peningkatan mutu penuntut umum tercebut. 3.
Sebagai bahan saudara dalam rangka pencegahan kegagalan penuntutan dan atiau bahan guna meningkatkan
mutu penuntut umum, agar diperhatikan kekeliruankekeliruanierror penuntut umum yang ditemukan dalam rangka eksaminasi khusus, sebagai berikut
:
3.1. Kekeliruan/error mengenai
pasal yang didakwakan. Fakta/Kasus posisi perkara, sebagai berikut : Terdakwa dalam penggelapan keuangan negara, telah mempergunakan kwitansi-kwitansi palsu, daftar-
daftar pembelian barang-barang palsu untuk mempertanggung jawabkan keuangan negara yang dikelolanya, namun tidakdiperoleh cukup bukti bahwa pekerjaan yang dibiayai dengan keuangan negara tersebut, tidak selesai. Dengan demikian "kerugian
keuangan negara" dengan kasus posisi demikian, tidak terbukti. Penuntut Umum dalam dakwaan tidak mendakwakan pasal 1 (1) huruf c dan UU No. 3 tahun
1971 jo pasal : 416 KUHB sehingga terdakwa dibebaskan oleh pengadilan negeri.
3.2. Kekeliruanlerror tentang penerapan terhadap "deelneming". Fakta/kasus posisi perkara sebagai berikut
:
a. Terdakwa selaku Pimpinan Proyek
telah
menerbitkan surat keterangan yang tidak benar
bahwa seorang (A) telah diberi pekerjaan (borongan) dan Pimpinan Proyek telah menerbitkan SPK-SPKfiktif dengan maksud agar
surat-surat/SPK dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit Bank.
b.
Terdakwa seorang Lurah/Pejabat Pemerintah telah menerbitkan GiriUKohir atas sebidang tanah
yang tidak benar dengan maksud agar surat
tersebut dapat dipakai untuk mengajukan permohonan sertifikat atas tanah.
c.
Penuntut Umum dalam dakwaan merumuskan terdakwa A bersama-sama dengan B dan terdakwa C melakukan suatu kejahatan (penyelundupan).
Penuntut Umum dalam surat dakwaan, mendakwakan para terdakwa tersebut pada huruf a, dan huruf b, sebagai "bersama-sama" (mededader) sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHE tetapi tidak dapat membuktikan "keinsyafan bekerja sama". Seyogyanya Penuntut Umum membuat dakwaan pada para terdakwa tersebut selaku "Medeplichtige" (membantu) (pasal 56 KUHP) karena didasarinya dengan surat-surat yang diterbitkannya, seorang (A) tersebut telah lebih mudah mencapai tujuannya. Hal ini sesuai dengan pendapat para pakar yang menyatiakan, bahwa "M ed epl ichtige" adalah perbuatian yang mendukung atau mempermudah, dilakukannya suatu kejahatan. Dengan posisi demikian, seyogyanya mengajukan "dade/'terlebih dahulu, baru kemudian terdakwa yang terbukti telah membantu si daden Mengenai kasus posisi butir 2 huruf c, keterkaitan antara A dan B dengan C atrauAdengan C, tidak dirumuskan dalam surat dakwaan dan tidak dibuktikan dalam requisitoir. Rumusan "bersama-sama" adalah terjemahan dari "mededader". Makna atau arti kata "mededader" adalah "dader juga". Prof. Satoch id menterjemahkan mededader dengan "turut melakukan". Dr. PAF. Lamintiang, SH menterjemahkan : "pelaku penyerta" atau "turut melakukan" menurut Prof. Satochid, "mededade/' tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni :
-
harus ada kerjasama secara phisik harus ada kesadaran bekerjasama.
Mr. Tirtaamidjaja hanya mengisyaratkan adanya "kei nsyafan bekerjasama"
3.3.
Kekeliruan lerror mengenai presepsi "kerugian keuangan negara". Fakta/kasus posisi perkara sebagai berikut :
a.
Terdakwa mengajukan datadata yang tidak benar
untuk memperoleh kredit Bank dengan aseU agunan yang cukup. Berdasarkan datadata yang
tidak benar yang diajukan terdakwa pada Bank untuk memperoieh kredit, oleh penuntut Umum telah dinyatakan merugikan keuangan negara. Hal tersebut adalah kesimpulan, bukan pembuktian. Secara nyata harus dibuktikan bahwa agunarlaset tidak cukup untuk membayar krediVpinjaman tersebut.
b.
Grdakwa selaku pelaksana pekerjaan atiau selaku
Pimpinan Proyek, telah membuat daftar
pembayaran gaji, kwitansi-kwitansi yang tidak benar (fiktif). Dalam hal ini pekerjaan yang dilaksanakan selesai/rampung, maka "kerugian keuangan negara", tidak terbukti. Berkenaan dengan suatu pekerjaan/proyek, agar Jaksa Penyidik membuat'Berita Acara Pemeriksaan di tempat". Berita Acara tersebut sebaiknya dibuatnya bersama-sama dengan instiansi yang bersangkutan dan atau aparat pengawasan fungsional lainnya (misalnya dari lruitprop). Dengan demikian dapat dibuktikan dipersidangkan
tentang "keadaan nyata' dari pekerja/proyek tersebut.
c.
Terdakwa mengemban tugas dari pemerintah untuk mengelola tanaman ekspor (misalnya intensifikasi tembakau Virginia). Untuk proyek
tersebut, pemerintah memberikan kelonggaran kredit dengan tata cara yang telah ditentukan. Untuk memperoleh kredit, terdakwa telah mengajukan daftar petani dan areal fiktif. Selama agunan kredit tersebut seimbang dengan kredit yang diterima maka kerugian negara belum
terbukti. Dalam hal demikian penyidikan/ penuntutan seyogyanya diarahkan kepada kerugian perekonomian negara yang dalam realisasi pembuktiannya dititik beratkan pada keterangan ahli dan program pemerintah tentang proyek tersebut, khususnya dalam requisitor hal tersebut ditonjolkan, karena penuntutan umum
dalam requisitor tidak merumuskan dan tidak membuktikan kerugian perekonomian negara maka Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan sehingga membebaskan terdakwa dengan pertimbangan bahwa kerugian negara, tidak terbukti. d.
Terdakwa tidak menyerahkan secara keseluruhan
uang/dana yang seharusnya diserahkan. Dengan perkataan lain, ditahan sebagian. Jika terjadi hal yang demikian, agar benar-benar menelusuri uang tersebut dan dimana disimpan. Dalam requisitoq harus benar-benar dapat dibuktikan perincianperincian uang tersebut dan penggunaannya. Adanya kasus perkara yang dipersidangkan terungkap bahwa uang yang tidak diserahkan tersebut adalah untuk membiayai kegiatan pemantauan proyek tersebut, menyebabkan pengadilan membebaskan terdakwa. Terdakwa diajukan kepersidangan melakukan Tindak Pidana Korupsi karena yang pembelian beras 6000 ton belum dibayar Beras sudah diperoleh instansi yang bersangkutan dan
menu rut terdakwa uan g tersebut telah di bayarkan.
Dengan,posisi demikian "kerugian keuangan negara", tidak terbukti terutama karena beras yang dipesan oleh pemerintrah telah diterima. 3.4. Kekeliruan/error mengenai unsur-unsur delik.
Fakta/kasus posisi perkara, sebagai berikut:
a. Terdakwa selaku aparat pajak
telah mengembalikan uang pajak (restitusi), yang menurut perkiraannya telah dipungut melebihi pungutan yang diwajibkan. Dalam hal tersebut, terdakwa didakwakan telah melakukan tindak
pidana korupsi. Dalam persidangan tidak terungkap adanya hubungan terdakwa dengan orang yang uang pajaknya dikembalikan. Secara objektif dalam kasus posisi demikian, Penuntut Umum harus dapat membuktikan : - uang yang dikembalikan tersebut adalah hak negara.
-
Kesengajaan (dolus) terdakwa
Apakah terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian negara ? Dalam hal ini perlu diingat azas :"tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan". Jika kedua hal diatas belum memperoleh buktiyang cukup, seyogyanya perkara tersebut belum dilim pahkan ke Pengadilan Negeri.
b. Unsur 'menyalah gunakan kewenangan'. Terdakwa dalam rumusan dakwaan dicantumkan telah menyalah gunakan kewenangan maka harus pula mengetahui kewenangan-kewenangan yang ada
padanya . Diulangi : "yang ada padanya" hal ini perlu diulang karena ditemukan rumusan dakwaan: "yang ada pada saksi-saksi'. Kewenangankewenangan yang ada padanya
tentu didasarkan atas surat keputusan atauART (Anggaran Rumah Tangga) dan atau AD (Anggaran Dasar) dan lain sebagainya. Hal tersebut perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dengan demikian jelas kelihatan tentang penyalahgunaan kewenangannya.
c.
Unsur "melawan hukum" Dalam dalaraan dirumuskan perbuatan-perbuatan yang dalam persidangan temyata bukan perbuatan
melawan hukum, misalnya terdakwa telah menghadap kepala BPN untuk mengurus sertifikat tanah tersebut. Grnyata : terdakwa, secara sah diberikan kuasa untuk itu. Persepsi/pengertian "melawan hukum" agar benar-benar diperhatikan sehingga pada requisitor dapat diutarakan dengan jurisprudensi-jurisprudensi. Misalnya pada putusan Mahkamah Agung No. 275 ruPid//1983, tanggal 15 Desember 1983 tercantum antiara lain : "Pegawai Negeri yang menggunakan kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan perbuatan yang melawan ................ 3.5. Kekeliruan/enor terhadap "omr.sison delict"
a.
Terdakwa diajukan ke persidangan pengadilan ekonomi, telah melakukan perbuatan membantu melakukan penyelundupan karena tinggal diam/ sikap pasif atau tidak berusaha mencegah atiau menghalangi kejahatan tersebut.
Jika terdakwa ditugaskan untuk mencegah/ menghalangi kejahatan penyelundupan maka dakwaan terhadapnya, telah tepat sebagaimana diutarakan Drs. Utrecht, SH dalam bukunya
"Hukum Pidana
Il" yakniseorang
penjaga
malam bersikap pasif pada saat adanya maling. Tetapi jika hal-hal tersebut bukan merupakan kewajiban hukum baginya lanya tidak dapat dipersalahkan.
b. Terdakwa selaku Kepala Dinas,
didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena tidak melakukan pengawasan terhadap Pimpinan Proyek (terdakwa pasif). Karena terdakwa pasif
maka perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, sehingga Pengadilan Negeri membebaskan terdakwa. Dalam penanganan kasus tindak pidana
korupsi yang demikian diperlukan kecermatan/ ketelitian karena unsur kelalaian dan "karena tidak berbuat" (om i ssion d el i ct) tidak da pat d itetapkan dalam tindak pidana korupsi. Khususnya terhadap tindak pidana korupsi. Khususnya terhadap tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan pengelolaan sesuatu proyek, agar dalam penanganannya memedomani keputusan Presiden Nomor : l4Atahun 1980 jo Keputusan Presiden Nomor: 29 tahun 1984. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mutu Jaksa/
Penuntut Umum dapat ditingkatkan sehingga kegagalan penuntutian dapat dicegah. Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan. JAKSAAGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
SOE
Cap /
ttt.
SAN
D
I,
SH.
