PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) DUKUNGAN INOVASI TEKNOLOGI DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) DUKUNGAN INOVASI TEKNOLOGI DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 2012

KATA PENGANTAR Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura merupakan petunjuk yang disusun sebagai acuan bagi Balai Penelitian lingkup Puslitbang Hortikultura dalam melaksanakan kegiatan Dukungan Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura. Materi Petunjuk Pelaksanaan meliputi panduan penyusunan rancang bangun dukungan inovasi dalam pengembangan kawasan agribisnis hortikultura, kerja sama kemitraan dalam dukungan inovasi pada program pengembangan kawasan agribisnis hortikultura, dan pengawalan dalam pengembangan kawasan agribisnis hortikultura. Juklak ini disusun sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian Nomor: 130/Kpts/OT.160/I/5/2012 Tentang Panduan Umum Program Dukungan Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura (PDPKAH). Semoga Petunjuk Pelaksanaan ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan Dukungan Program Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jakarta, Mei 2012 Kepala Pusat,

Dr. Ir. Yusdar Hilman, MS

Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................. DAFTAR ISI........................................................................... DAFTAR GAMBAR .................................................................. DAFTAR LAMPIRAN................................................................

i ii iii iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ..................................................... 1.2. Tujuan................................................................. 1.3. Keluaran .............................................................. 1.4. Manfaat ............................................................... 1.5. Indikator Kinerja................................................... 1.6. Ruang Lingkup .....................................................

1 3 3 4 4 5

BAB II PANDUAN PENYUSUNAN RANCANG BANGUN DUKUNGAN INOVASI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA.......................

7

BAB III KERJA SAMA KEMITRAAN DALAM DUKUNGAN INOVASI PADA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA ....................................... 22 BAB IV PENGAWALAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA ....................................... 31 BAB V PENUTUP .................................................................... 39


ii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Tahapan Monitoring dan Evaluasi..........................


37

iii

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Matrik Bentuk Dukungan dalam Program Kerja Sama Kemitraan di dalam Kawasan.....................

41

Lampiran 2. Format Naskah Perjanjian Kerja Sama antar Pihak yang Terlibat dalam Dukungan Inovasi dalam Program PKAH ..................................................

43


iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura (PKAH) merupakan salah satu implementasi kebijakan Kementerian Pertanian yang mengarahkan bahwa pembangunan komoditas unggulan mengacu pengembangan kawasan yang terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan mengkonsolidasikan usaha produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat berdaya saing tinggi di pasar domestik maupun internasional. Program tersebut perlu didukung secara optimal agar memberi dampak nyata terhadap peningkatan nilai PDB, kesejahteraan petani.

pendapatan ekspor dan

Salah satu dukungan yang diperlukan

dalam pengembangan kawasan agribisnis hortikultura ialah penerapan inovasi sebagai faktor utama peningkatan daya saing dan

nilai

tambah.

Mengingat

peran

inovasi

di

dalam

pengembangan kawasan agribisnis hortikultura sangat strategis, maka dukungan penerapan inovasi perlu dilakukan secara sistemik.

Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja

keseluruhan subsistem agribisnis di dalam kawasan, sehingga mampu menumbuhkan pembangunan ekonomi di daerah.


1

Pusat

Penelitian

(Puslitbang Hortikultura)

dan

Pengembangan

beserta

UPT

Hortikultura

di bawahnya

perlu

merumuskan secara kongkrit pemberian dukungan inovasi dalam pengembangan kawasan agribisnis hortikultura.

Dukungan

inovasi tersebut dirumuskan dengan mengacu pada PANDUM yang diterbitkan oleh Badan Litbang Pertanian. Sesuai dengan arahan PANDUM dukungan inovasi, Puslitbang Hortikultura berkewajiban

mengkoordinasikan

seluruh

potensi

lingkup

Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk mengakselerasi adopsi teknologi secara masal di kawasan.

dalam

Hal ini membutuhkan kerja sama instansi terkait

mengingat pengembangan dukungan inovasi bersifat lintasan sektoral. Untuk mengoptimalkan peran UPT lingkup Puslitbang Hortikultura dalam memberikan dukungan inovasi terhadap pengembangan

kawasan

agribisnis

hortikultura

diperlukan

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Dokumen tersebut memberikan panduan kepada tiap UPT dalam pelaksanaan di lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. JUKLAK dukungan inovasi disusun

dengan

pendekatan

partisipatif

agar

dapat

mengakomodasi seluruh variasi rancang bangun pengembangan inovasi berdasarkan spesifikasi komoditas. Pemahaman terhadap JUKLAK sangat diperlukan untuk penyamaan gerak langkah


2

dalam pelaksanaan di lapangan. Juklak berisi tentang panduan pelaksanaan yang harus diikuti oleh UPT lingkup Puslitbang Hortikultura dalam pelaksanaan dukungan inovasi dalam PKAH.

1.2. Tujuan Tujuan penyusunan JUKLAK dukungan inovasi ialah memberikan panduan kepada UPT lingkup Puslitbang Hortikultura dalam memberikan dukungan inovasi teknologi terhadap PKAH. Dukungan inovasi diberikan dalam bentuk implementasi model integrasi inovasi pada sistem agribisnis industrial yang ditunjang oleh kerja sama antar stakeholder melalui pola kemitraan dan pengawalan secara sistematis untuk menjamin keberlanjutan pengembangan inovasi dalam kelembagaan usaha pada skala regional.

1.3 Keluaran Keluaran

yang

diharapkan

ialah

terselenggaranya

pelaksanaan dukungan inovasi teknologi pada program PKAH dalam bentuk implementasi model integrasi inovasi pada sistem agribisnis

industrial

yang

spesifik

komoditas

dalam

skala

kawasan.


3

1.4 Manfaat Manfaat

JUKLAK

Dukungan

inovasi

dalam

Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura (PDPKAH) ialah: a) Terbangunnya kesamaan persepsi UPT lingkup Puslitbang Hortikultura dalam mengimplementasikan dukungan inovasi pada PKAH. b) Tersusun dan terlaksananya penerapan rancang bangun model integrasi inovasi dalam sistem agribisnis industrial hortikultura berbasis sumberdaya lokal. c) Terbangunnya kerja sama antar instansi yang sinergis untuk mendukung

implementasi

pengembangan

sistem

model

integrasi

agribisnis

inovasi

industrial

pada

berbasis

sumberdaya lokal. d) Terlaksananya

kegiatan

pengawalan

untuk

menjamin

keberlanjutan pengembangan model integrasi inovasi dalam sistem agribisnis industrial hortikultura.

1.5 Indikator Kinerja Indikator kinerja penyusunan JUKLAK Dukungan inovasi dalam Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura (PDPKAH) ialah:


4

a) Dipahaminya prinsip dasar dukungan inovasi dalam program PKAH melalui pembentukan model integrasi inovasi ke dalam sistem agribisnis industrial pada skala kawasan. b) Tersusunnya dan diterapkannya rancang bangun

model

integrasi inovasi ke dalam sistem agribisnis industrial pada skala kawasan. c) Teradopsinya inovasi dalam sistem agribisnis industrial hortikultura pada skala kawasan. e) Terbangunnya kerja sama antar instansi yang sinergis untuk mendukung implementasi model integrasi inovasi pada pengembangan

sistem

agribisnis

industrial

berbasis

sumberdaya lokal. d) Diterapkannya

kegiatan

pengawalan

untuk

menjamin

keberlanjutan pengembangan model integrasi inovasi dalam sistem agribisnis industrial hortikultura.

1.6. Ruang Lingkup Ruang lingkup kerja penyusunan JUKLAK dukungan inovasi pengembangan kawasan agribisnis hortikultura ialah: a) Penyusunan dan penerapan rancang bangun model integrasi inovasi dalam sistem agribisnis industrial hortikultura berbasis sumberdaya lokal. Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

5

b) Pengembangan kerja sama antar instansi yang sinergis untuk mendukung implementasi model integrasi inovasi pada pengembangan

sistem

agribisnis

industrial

pengawalan

untuk

berbasis

sumberdaya lokal. c) Pelaksanaan

kegiatan

menjamin

keberlanjutan pengembangan model integrasi inovasi dalam sistem agribisnis industrial hortikultura


6

BAB II PANDUAN PENYUSUNAN RANCANG BANGUN DUKUNGAN INOVASI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA Kementerian

Pertanian

menetapkan

Pengembangan

Kawasan Agribisnis sebagai program utama pembangunan komoditas

hortikultura.

didefinisikan

Kawasan

Agribisnis

Hortikultura

sebagai suatu ruang geografis yang mempunyai

keserupaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur yang sama, sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha termasuk penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen, pemasaran, serta berbagai kegiatan pendukungnya. Pertimbangan yang mendasari pembentukan mencapai

kawasan

produksi

agribisnis

skala

hortikultura

massal

dengan

ialah:

(a)

mutu

yang

terstandarisasi, (b) memudahkan pengelolaan rumpun usaha ke dalam satu unit usaha yang terintegrasi, (c) menghimpun tenaga kerja yang terampil dan terspesialisasi, (d) melakukan pemusatan investasi, input dan jasa-jasa, (e) mengembangkan jaringan pemasaran, dan (d) mengembangkan inovasi spesifik lokasi dan spesifik komoditas sesuai kebutuhan.


7

Inovasi merupakan komponen utama dalam peningkatan daya saing subsektor hortikultura. Dukungan inovasi perlu diberikan

untuk

mewujudkan

pembangunan

subsektor

hortikultura yang tangguh guna menghadapi persaingan global. Integrasi inovasi ke dalam Program Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura merupakan dukungan yang bersifat strategis untuk mempercepat terwujudnya subsektor hortikultura yang

berdaya

saing.

Dukungan

inovasi

diarahkan

untuk

mengembangkan komoditas hortikultura unggulan dalam sistem agribisnis industrial unggul dan berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal. Implementasi kawasan

dukungan

dilakukan

untuk

inovasi

mendorong

pengembangan

terciptanya

sistem

agribisnis hortikultura yang mengkonsolidasikan semua segmen usaha secara vertikal maupun horisontal berbasis kelembagaan ekonomi

masyarakat.

Implementasi

dukungan

inovasi

pengembangan kawasan perlu dilakukan untuk mendorong terciptanya

sistem

mengkonsolidasikan

agribisnis

semua

segmen

hortikultura usaha

secara

yang vertikal

maupun horisontal berbasis kelembagaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu di dalam memberikan dukungan inovasi perlu disusun rancang bangun yang mendesain pengintegrasian inovasi ke dalam sistem agribisnis hortikultura dalam bentuk Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

8

“pilot model sebagai embrio berkembangnya usaha agribisnis industrial yang memadukan seluruh segmen usaha hortikultura berbasis unggulan lokal dari hulu sampai ke hilir dalam ikatan kelembagaan yang efektif dan berkelanjutan”.

Inisiasi pembentukan usaha industrial

tersebut harus dikaitkan dengan program dan kegiatan serupa di berbagai instansi dan lembaga di tingkat Pusat maupun Daerah, sehingga pelaksanaannnya di lapangan berjalan terintegrasi. Untuk mewujudkan kesatuan kinerja yang sinergis dan harmonis maka diperlukan koordinasi secara intensif semua instansi yang terlibat

agar

tidak

terjadi

tumpang

tindih

kegiatan

dan

pendanaan. Tujuan penyusunan panduan ini ialah memberikan Panduan penyusunan rancangan bangun dukungan inovasi dalam pembangunan kawasan agribisnis hortikultura terpadu dalam bentuk pilot model usaha industrial dengan mengkonsolidasikan usaha produktif dari hulu sampai ke hilir berbasis unggulan lokal dan kelembagaan ekonomi masyarakat yang efektif berdaya saing tinggi. Ruang Lingkup panduan penyusunan rancang bangun dukungan inovasi dalam program PKAH ialah : 1. Merancang serta memfasilitasi penumbuhan dan pembinaan percontohan sistem dan usaha agribisnis berbasis inovasi. Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

9

2. Membangun pengadaan sistem teknologi dasar (antara lain benih dasar, sarana produksi. teknologi budidaya, prototipe alat/mesin pertanian, usaha pasca panen skala komersial) secara luas dan desentralistik. 3. Membentuk pilot model dukungan langsung penyediaan inovasi, penguatan kelembagaan, dan introduksi rekomendasi kebijakan

yang

menjadi

komponen

utama

dalam

pengembangan usaha industrial hortikultura. 4. Mendorong

konsolidasi

komponen

usaha

industrial

hortikultura dalam kerangka usaha produktif yang terpadu di dalam kawasan. 5. Mendorong sinergi kinerja instansi terkait di sektor hulu dan hilir untuk mempercepat terciptanya pembangunan sistem usaha agribisnis industrial hortikultura yang berdaya saing. Kerangka Kerja Pembuatan Rancang Bangun Dukungan Inovasi dalam PKAH diuraikan sebagai berikut: 1. Pengembangan kawasan agribisnis hortikultura memerlukan kerangka kerja yang bersifat holistik. 2. Salah satu kerangka kerja yang relevan dengan program dukungan inovasi dalam pengembangan kawasan hortikultura ialah

pendekatan

rantai

nilai

(value

chain),

yaitu

mengintegrasikan inovasi ke dalam sistem agribisnis untuk Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

10

peningkatan daya saing, nilai tambah dan kesejahteraan petani. Proses integrasi inovasi memperhatikan keterkaitan fungsi yang dinamis antar segmen dalam hubungan vertikal dan horisontal yang terwadahi oleh kelembagaan agribisnis yang efektif dan efisien.

Penerapan rantai nilai berbasis

inovasi bertujuan untuk: a.

Membangun segmen usaha yang menjadi bagian dari kesatuan integrasi sistem agribisnis;

b.

Membangun interdependensi antar segmen usaha dalam ikatan

kelembagaan

agribisnis

yang

memberi

nilai

ekonomi secara berkeadilan pada masing-masing segmen sesuai peran, fungsi, investasi dan faktor risiko; c.

Mengintegrasikan

pengembangan

inovasi

ke

dalam

sistem agribisnis industrial hortikultura untuk peningkatan daya saing; d.

Membangun dinamika interaksi semua segmen usaha di dalam kesatuan sistem agribisnis industrial yang berdaya saing.

3. Manfaat pendekatan rantai nilai dalam pengembangan kawasan agribisnis hortikultura adalah peningkatan efisiensi dalam pengelolaan usaha skala ekonomis yang melibatkan kelompok-kelompok usaha yang beragam. Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

11

Penyusunan Rancang Bangun Dukungan Inovasi perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. Pendekatan 1. Pendekatan agroekosistem: memperhatikan kesesuaian kondisi bio-fisik lokasi yang meliputi aspek sumber daya lahan, air, wilayah komoditas, dan komoditas dominan. 2. Pendekatan agribisnis: memperhatikan struktur dan keterkaitan

subsistem

penyediaan

input,

usahatani,

pascapanen, pemasaran, dan penunjang dalam satu sistem. 3. Pendekatan wilayah: penggunaan lahan mengacu pada satu kawasan. 4. Pendekatan

kelembagaan:

memperhatikan

modal

sosial, norma, dan aturan yang berlaku di lokasi. 5. Pendekatan pemberdayaan masyarakat: penumbuhan kemandirian petani dalam memanfaatkan potensi sumber daya pedesaan.

b. Kriteria Inovasi 1. Dirasakan sebagai kebutuhan petani; 2. Memberikan keuntungan secara kongkrit bagi petani; 3. Mempunyai keselarasan dengan pola pengembangan yang telah ada dan sedang berlaku, nilai sosial budaya, Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

12

kepercayaan, gagasan yang dikenal sebelumnya dan keperluan yang dirasakan petani; 4. Dapat mengatasi faktor-faktor pembatas dengan mengacu pada kondisi sumberdaya lokal; 5. Dapat dijangkau oleh kondisi ekonomi petani; 6. Mudah dicoba, sederhana dan tidak rumit; 7. Mudah diamati. c.

Proses Penyusunan Rancang Bangun 1. Pemetaan

kesesuaian

sumber

daya

lahan,

kondisi

agroklimat, dan kondisi sosial, ekonomi serta budaya 2. Pelaksanaan PRA/RRA 3. Analisis rantai nilai, identifikasi segmen sistem agribisnis, keterkaitan antar segmen usaha dan identifikasi peran dan fungsi kelembagaan agribisnis. 4. Menetapkan

teknologi

partisipatif

berdasarkan

pembangunan.

Inovasi

demplot/demarea

di

inovatif

tepat

paradigma dipamerkan dalam

guna

secara

penelitian

untuk

dalam

bentuk

kawasan

agribisnis

hortikultura. Demplot disusun secara partisipatif dengan melibatkan

petani

demplot/demarea

dan

BPTP.

memperhatikan

Pembuatan tahapan

sebagai

berikut: a. Jenis komoditas, Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

13

b. Jenis inovasi, c. Lokasi, d. Rancangan demplot e. Organisasi pelaksanaan, f. Instansi terkait g. Penganggaran, h. Pelatihan bagi pelaksana 5. Membangun pilot model percontohan sistem dan usaha agribisnis

berbasis

mengintegrasikan dengan

sistem

teknologi

sistem agribisnis

inovasi skala

inovatif dan

yang

kelembagaan

industrial

dengan

melibatkan para pihak terkait sebagai embrio bisnis yang mengintegrasikan segmen hulu s/d hilir dalam sistem agribisnis hortikultura yang berdaya saing.

Di dalam

merancang pilot model perlu memperhatikan berbagai hal sebagai berikut: a. Identifikasi dan integrasi segmen usaha di dalam sistem agribisnis, b. Luas area pengembangan inovasi (demarea) di dalam kawasan, c. Perumusan mekanisme kerja integrasi segmen usaha di dalam sistem agribisnis


14

d. Perumusan keterlibatan dan kontribusi para pihak terkait e. Perumusan bentuk kelembagaan f. Perumusan jadwal pelaksanaan 6. Mendorong proses difusi dan replikasi model percontohan teknologi inovatif melalui diseminasi informasi, advokasi serta fasilitasi. Adapun fasilitasi yang dapat dilakukan mencakup : a.

Pengembangan inovasi skala industri dalam bentuk pilot

model

pemberdayaan,

dengan dan

prinsip

sinergi

antar

partisipatif, pemangku

kepentingan b.

Pembentukan dan pengembangan kelembagaan

c.

Koordinasi para pihak yang terlibat

7. Rencana monitoring dan evaluasi a.

Menyiapkan perangkat monitoring dan evaluasi

b.

Analisis umpan balik

Rancang Bangun model integrasi inovasi dalam sistem agribisnis industrial hortikultura berbasis sumberdaya lokal diimplementasikan dengan tahapan sebagai berikut:


15

1. Persiapan a. Melakukan

koordinasi,

sinkronisasi,

dan

harmonisasi

eksternal dan internal b. Menyiapkan

langkah-langkah

operasional

sebagai

penjabaran skema rancang bangun yang telah disusun dan disepakati bersama c. Membuat

rencana

demplot

dukungan

inovasi

pengembangan kawasan agribisnis hortikultura di lokasi terpilih melalui pola kemitraan dengan pemda dan swasta, serta pola SL-PAH dengan gapoktan/poktan melibatkan BPTP setempat. d. Mempersiapkan pengembangan inovasi ke area yang lebih luas (demarea) sebagai embrio usaha industrial hortikultura yang berdaya saing. e. Menyusun dokumen pendukung. f. Penyiapan perjanjian kerja sama dan kerangka acuan (TOR) (diuraikan dalam Bab III). g. Penyusunan jadwal palang kegiatan, dan perangkat monev. h. Penyusunan konsep sistem pengawalan untuk menjamin keberlanjutan penerapan model integrasi inovasi di dalam sistem agribisnis industrial skala kawasan (diuraikan dalam Bab IV). i. Penyusunan roadmap rencana kegiatan dalam periode 2009-2014.

Roadmap


berisi

tentang

uraian

kegiatan 16

(persiapan, pelaksanaan, tahapan pengembangan, indikator kinerja dan sasaran tahunan) j. Mengumpulkan data dan informasi pendukung k. Melaksanakan

seminar/lokakarya

rencana

pelaksanaan

dengan melibatkan seluruh instansi terkait dan kelompok sasaran 2. Pelaksanaan a. Kegiatan dukungan diimplementasikan di lapangan dalam bentuk demplot sesuai dengan kerangka acuan yang disepakati oleh para pihak yang terlibat, b. Pengembangan inovasi ke area yang lebih luas sebagai embrio usaha industrial dengan melibatkan para pihak yang terkait, c. Penggunaan lokasi kawasan prioritas berdasarkan program pengembangan kawasan hortikultura Ditjen Hortikultura. d. Implementasi kegiatan dukungan PKAH disesuaikan dengan kebutuhan mitra. e. Kemitraan dengan PEMDA diarahkan pada topik spesifik sesuai kebutuhan. f. Kemitraan dengan perusahaan swasta difokuskan pada pengembangan dan komersialisasi teknologi inovatif sesuai dengan kesepakatan.


17

g. Kemitraan

dengan

gapoktan/poktan

diarahkan

pada

pengembangan kegiatan PKAH melalui SL-PAH dengan melibatkan BBP2TP, BPTP serta Dinas Pertanian setempat. Di dalam mengimplementasikan model integrasi inovasi dalam

sistem

agribisnis

industrial

hortikultura

berbasis

sumberdaya lokal perlu dikembangkan sistem kerja sama antar stekeholder melalui pola kemitraan.

Di dalam kerja sama

tersebut dilakukan deliniasi tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat.

Deliniasi tugas antar instansi diuraikan

sebagai berikut: 1. Puslitbang

Hortikultura

berperan

sebagai

penyusun

PANDUM PDPKAH, koordinator dan koordinasi 2. UPT Lingkup Puslitbang Hortikultura berperan penyedia teknologi inovatif hortikultura. 3. Unit Kerja terkait lainnya di lingkup Badan Litbang Pertanian berperan memberi dukungan informasi dan teknologi inovatif yang diperlukan sesuai kondisi biogeofisik di lokasi target. 4. Direktorat Jenderal Hortikultura, Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian dan Ditjen P2HP memberi dukungan teknis sesuai dengan kebijakan dan program masing-masing.


18

5. PEMDA berperan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pengembangan dan adopsi teknologi di tingkat daerah melalui dukungan kebijakan yang kondusif. 6. Dinas Pertanian, berperan melakukan pembinaan dan penyediaan

sumberdaya

yang

diperlukan

mendukung

percepatan adopsi teknologi inovatif. 7. Perusahaan swasta berperan sebagai pengguna teknologi dan obyek pembinaan yang berkewajiban menyediakan fasilitas pendukung dan sumberdaya yang diperlukan untuk proses transfer teknologi. 8. Gapoktan merupakan target pembinaan yang berperan mengikuti proses diseminasi inovasi teknologi secara tertib dan partisipatif. 9. BPTP

berperan

menginisiasi

pertemuan

dan

mengkonsultasikannya kepada para pihak terkait di daerah, serta

melakukan

pendampingan

implementasi

inovasi

dilapangan. Implementasi model integrasi inovasi dalam sistem agribisnis industrial hortikultura berbasis sumberdaya lokal perlu didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien. Adapaun pelaksanaan monitoring dan evaluasi diuraikan sebagai berikut:


19

1. Monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan oleh Tim Puslitbang Hortikultura dengan melibatkan instansi terkait lingkup Badan Litbang Pertanian. 2. Monev dilaksanakan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program,

perkembangan dan permasalahan yang dihadapi

dengan mengacu pada Road Map Pelaksanaan Dukungan PKAH. 3. Monev dilakukan untuk perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Dukungan PKAH. 4. Kegiatan Monev terdiri atas evaluasi laporan kemajuan kegiatan dan pemantauan lapangan ke lokasi penerapan kegiatan PKAH, 1 – 2 kali setahun sesuai keperluan. Hasil kegiatan dukungan inovasi dalam program PKAH dilaporkan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut. 1. Pelaporan pelaksanaan Program Dukungan PKAH disusun oleh masing-masing UPT terkait dengan format baku. 2. Tiap UPT membentuk tim yang akan menyusun laporan dalam bentuk laporan akhir. 3. Laporan memuat data dan informasi tentang semua kegiatan yang dilaksanakan, hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan jalan keluar yang telah dilakukan.


20

4. Laporan akhir akan dipresentasikan dalam lokakarya yang dihadiri oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penerapan dukungan PKAH.


21

BAB III KERJA SAMA KEMITRAAN DALAM DUKUNGAN INOVASI PADA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA Pengembangan teknologi inovatif hortikultura pada masa mendatang sebaiknya dibangun melalui pendekatan kemitraan. Penerapan pola kemitraan memiliki beberapa keuntungan, yaitu terdeliniasinya

peran

masing-masing

pihak

yang

terlibat,

terkelolanya sumberdaya secara terpadu, dan terwujudnya komitmen para pihak yang adil dan berimbang. Program litbang hortikultura memiliki keterkaitan erat dengan program pengkajian teknologi di BPTP. Di dalam pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi spesifik lokasi dilakukan melalui proses sinkronisasi, konsultasi dan asistensi dengan Balai Penelitian lingkup Puslitbang Hortikultura dan UPT terkait lingkup Badan Litbang Pertanian. Program pengkajian yang terkait dengan pengembangan

komoditas

hortikultura

berbasis

wilayah

mencakup : (1) karakterisasi dan analisis zona agroekologi, (2) penelitian adaptif dan komoditas spesifik lokasi, (3) rekayasa usaha agribisnis, (4) pengkajian sistem agribisnis berbasis komunitas, (5) sosial ekonomi budaya masyarakat pedesaan dan (6) diseminasi inovasi hortikultura.


22

Kemitraan dapat dilakukan dengan kelembagaan terkait, seperti

pemerintah

daerah,

instansi

lingkup

Kementerian

Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan,

Kementerian

Perguruan Tinggi, lainnya.

PU,

Kementerian

perusahaan swasta,

Pariwisata,

gapoktan/poktan dan

Kesepakatan kerja sama kemitraan antar lembaga

tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja sama pengembangan kawasan agribisnis industrial hortikultura berbasis inovasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di dalam program kemitraan tersebut, Puslitbang Hortikultura yang memiliki mandat nasional

menyelenggarakan

penelitian

dan

pengembangan

hortikultura berperan sebagai koordinator dalam memobilisasi dan mengkoordinasikan unit kerja lainnya di dalam lingkup Badan Litbang Pertanian dan instansi lainnya untuk memberikan dukungan inovasi yang terkait dengan PKAH, seperti kesesuaian lahan

dan

agroklimat,

teknologi

pasca

panen,

produk

bioteknologi, mesin dan alat pertanian, informasi sosial ekonomi, demografi, serta komunikasi. Ruang lingkup kerja sama di dalam PKAH sangat luas sejalan dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan di lapangan, mencakup pengembangan (1) infra struktur, (2) industri hulu (benih, pupuk, pestisida, media, dan pembiayaan), industri on farm (kegiatan budidaya, sertfikasi kebun), (3)


23

industri off farm (pasca panen, grading, sortasi, pengemasan dan sertfikasi mutu, dan transportasi), serta (4) bidang pendukung (perijinan dan pelatihan). Setiap bidang kerja sama tersebut menyangkut tugas pokok instansi pemerintah di pusat dan daerah,

lembaga

penelitian,

perguruan

tinggi,

asosiasi

pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu koordinasi antar para pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk mencapai target pengembangan kawasan agribisnis hortikultura.

Koordinasi diikuti dengan penyusunan

rencana aksi dan pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi. Dengan demikian permasalahan yang terjadi di lapangan dapat diatasi secara cepat, sehingga kinerja kawasan agribisnis dapat ditingkatkan. Membangun

kemitraan

merupakan

prasyarat

bagi

keberhasilan pencapaian sasaran akhir program pengembangan kawasan agribisnis industrial. Di dalam kemitraan tersebut para pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama pada bidang tertentu

dengan

ruang

lingkup

kegiatan

yang

spesifik.

Kesepakatan kerja sama selanjutnya didokumentasikan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Tahapan

mewujudkan

kemitraan

dalam

dukungan

inovasi program pengembangan kawasan agribisnis hortikultura adalah sebagai berikut: Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

24

1. Persiapan - Memahami rancangan model dengan cakupan luasan yang telah ditentukan. - Mengidentifikasi Balit/Balai Besar/BPTP yang akan terlibat (teknologi). - Mengidentifikasi para pihak yang akan terlibat pada model tersebut dari hulu sampai hilir. - Mengidentifikasi potensi untuk kontribusi dan jejaring yang dimiliki para pihak yang terlibat serta potensi lain yang mendukung pelaksanaan kerja sama. 2. Pelaksanaan - Membuat pertemuan antar pelaku (para pihak) untuk membangun

komitmen,

sehingga

secara

partisipatif

terbentuk kesepakatan dan didokumentasikan. - Membuat

matriks

kesepakatan

dalam

kisaran

waktu

pencapaian target (model mampu mandiri sebagai model agribisnis

industrial

berbasis

komoditas

tersebut).

Kemudian dibuat matriks lebih terinci untuk tahun berjalan, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari matriks kesepakatan. - Menuangkan kesepakatan dalam bentuk dokumen yang ditandatangani para pihak dan diketahui pihak yang Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

25

berwenang/institusi penentu kebijakan. Bentuk dokumen dapat berupa pernyataan kesediaan, surat perintah kerja, kerangka acuan, atau naskah perjanjian kerja sama tergantung dari keperluan dan tingkat kompleksitas pola kerja sama. - Melaksanakan

kegiatan berdasarkan kesepakatan

dan

jadwal yang jelas. - Membuat kesepakatan tentang hasil yang diperoleh dari model. - Membuat kesepakatan untuk usaha komersial, apakah berupa badan usaha (Koperasi, lainnya) dan pola kemitraan antar para pihak. 3. Pemantauan dan evaluasi - Secara

periodik,

matriks

dievaluasi

pelaksanaannya,

kemungkinan perlu penyesuaian dikaitkan dengan kendala dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan secara partisipatif bersama para pihak (fasilitator dari Tim DPKAH) - Saat pemantauan/evaluasi terdapat kemungkinan terjadi perubahan

sehingga

perlu

dibuat

addendum

atau

kesepakatan baru. Jika demikian, maka harus dituangkan dalam dokumen kesepakatan tambahan atau perubahan.


26

- Kesepakatan

baru

dapat

dibuat

sesuai

dengan

perkembangan model, termasuk penambahan pihak baru, investor, keterlibatan bank sebagai sumber pembiayaan usaha, dan lainnya. - Pemantauan dan evaluasi 1-2 kali setahun. 4. Tahap akhir pelaksanaan - Membuat daftar varietas/teknologi yang telah digunakan dalam

Model

Pengembangan

Kawasan

Agribisnis

Hortikultura. - Mengusahakan

Surat

Pernyataan

sebagai

bukti

dimanfaatkannya inovasi Badan Litbang Pertanian oleh Dunia Usaha atau Pemerintah Daerah - Membuat analisis dampak - Membuat Berita Acara Serah Terima (jika ada) - Menyelenggarakan ekspose


27

5. Pelaporan - Laporan kemajuan dibuat tiap tahun sebagai bahan pembahasan dengan semua pihak untuk merancang kegiatan tahun berikutnya. - Laporan akhir: dibuat saat berakhirnya model. Laporan disampaikan pada workshop yang dilengkapi dengan ekspose keberhasilan dengan mengundang banyak pihak. - Laporan akhir dilengkapi analisis dampak.

Berbagai

bentuk

kerja

sama

kemitraan

dapat

dikembangkan dalam pelaksanaan kegiatan dukungan inovasi di lapangan. Ruang lingkup kerja sama sangat beragam tergantung pada cakupan kegiatan model dukungan inovasi. Demikian juga subyek kerja sama bersifat terbuka bagi siapapun dan lembaga manapun yang tertarik untuk mendukung pengembangan model dukungan inovasi.

Pada bagian berikut diberikan contoh kerja

sama yang melibatkan berbagai komponen pelaku usaha dalam skema kerja model dukungan inovasi. Berikut ini contoh kemitraan pada model dukungan inovasi pada pengembangan kawasan agribisnis krisan tabanan. -

Jenis kerja sama yang telah dilakukan pada model dukungan inovasi dalam program Pengembangan Kawasan Agribisnis Industrial Krisan adalah:


28

a. Kerja sama antara Kelompok tani/Gapoktan – distributor pupuk,

pada

bidang

pengembangan

produksi

dan

komersialisasi produk pupuk organik; b. Kerja sama antara Kelompok tani/ Gapoktan – pengguna benih, pada bidang pemanfaatan stek pucuk krisan untuk benih dalam kegiatan produksi bunga potong. c. Kerja sama Kel Tani /Gapoktan – LPM Udayana, pada bidang pelatihan agribisnis tanaman hias d. Kerja sama Kel Tani/Gapoktan - Outlet – Florist, pada bidang pemasaran bunga potong krisan -

Kerja sama Balit-Gapoktan, pada bidang pemanfaatan hasil penelitian tanaman hias

-

Kerja sama Balit-BPTP-Dinas, pada bidang pembinaan, pengawalan, pendampingan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan inovasi

-

Kerja sama Puslitbang-Bupati, pada pemanfaatan teknologi hortikultura mendukung pengembangan kawasan agribisnis hortikultura

-

Badan Litbang-Gubernur, pemanfaatan IPTEK dan inovasi pertanian mendukung ketahanan pangan di tingkat propinsi


29

Di dalam melaksanakan kegiatan kerja sama, para pihak bersepakat untuk memberikan kontribusi sesuai sumberdaya yang dimiliki.

Kontribusi tersebut berupa input yang akan

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, kemungkinan berwujud kegiatan, produk, teknologi ataupun jasa yang mendukung tercapainya luaran kerja sama.

Penyediaan input dari masing-

masing pihak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan dalam naskah kerja sama.

Matriks dukungan

inovasi dalam program kerja sama kemitraan PKAH disajikan dalam Lampiran 1. Naskah perjanjian kerja sama disusun bersama

oleh

para pihak yang bersepakat yang berisi tentang tujuan, ruang lingkup kegiatan, waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban, kepemilikan

HKI,

pembinaan

dan

pengendalian,

keadaan

memaksa, perselisihan, adendum dan penutup. Format naskah kerja sama disajikan dalam Lampiran 2.


30

BAB IV PENGAWALAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA

Untuk menjamin keberhasilan dukungan inovasi dalam Program Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura (PKAH), kegiatan pengawalan memegang peranan penting. Pengawalan dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan petani/poktan/ gapoktan dengan menempatkan tenaga pengawalan yang berperan

sebagai

dinamisator.

Dalam

fasilitator,

komunikator,

konteks

pemberdayaan

motivator

dan

petani/poktan/

gapoktan, kegiatan pengawalan merupakan aktivitas untuk memfasilitasi petani/poktan/gapoktan dalam proses pembelajaran bersama-sama, sehingga terwujud kemampuan pengambilan keputusan teknis, budidaya dan manajemen serta peningkatan posisi tawar dalam sistem agribisnis. Tenaga pengawalan sifatnya sementara, sehingga perlu dilahirkan kader pendamping dari petani/poktan/gapoktan setempat untuk keberlanjutan PKAH. Unit

kerja

dan

unit

pelaksana

teknis

Puslitbang

Hortikultura dan instansi terkait lainnya, berkewajiban melakukan pengawalan untuk pencapaian tujuan PKAH.

Pengawalan

dilakukan agar terbentuk ketrampilan, kesamaan persepsi dan aksi,

serta

terciptanya


pijakan

yang

sama

bagi 31

petani/poktan/gapoktan

dalam

memulai

dan

membangun

partisipasinya dalam PKAH dengan tujuan akhir keberhasilan tujuan kawasan agribisnis hortikultra. Pengawalan juga dilakukan agar perbedaan-perbedaan inheren yang melekat dengan sosial budaya serta karena faktor jarak dan geografis dapat diperkecil sehingga

akhirnya

setiap

petani/poktan/gapoktan

kesempatan yang sama dalam PKAH.

memiliki

Konsep pengawalan di

dalam PKAH mencakup empat aktivitas, yaitu: (1) advokasi dan konsultasi, (2) supervisi, (3) konsolidasi dan koordinasi serta, (4) monitoring dan evaluasi.

Advokasi dan Konsultasi Aktivitas yang harus dilaksanakan pertama kali dalam proses pengawalan adalah advokasi dan konsultasi. Advokasi di dalam PKAH merupakan suatu proses atau kegiatan strategis untuk menjamin dan meyakinkan seluruh pelaku Kawasan Agribisnis,

bahwa

program

PKAH

merupakan

upaya

pemberdayaan petani/poktan/gapoktan dalam sistem agribisnis hortikultura secara berkesinambungan baik teknis manupun manajemen. Langkah-langkah dalam proses advokasi adalah: 1) merumuskan secara konkrit permasalahan, tujuan yang akan dicapai dan sasaran advokasi dalam suatu Kawasan Agribisnis, 2)


32

membangun dukungan dan cara-cara advokasi teknis budidaya dan manajemen, serta 3) implementasi advokasi. Advokasi di dalam PKAH mencakup aspek manajemen dan teknis. Aspek manajemen di dalam advokasi dan supervisi dilakukan oleh Puslitbang Hortikultura, Unit Kerja Litbang lainnya, Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian, dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Advokasi mencakup beberapa kegiatan yaitu intermediasi antar pelaku di dalam kawasan agribisnis dan fasilitasi dokumentasi kerja sama. Di dalam aspek teknis, advokasi dilakukan oleh Balai Penelitian dan Dinas Teknis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Ruang lingkup kegiatan yang dapat diadvokasikan adalah keseluruhan sub sistem di dalam agribisnis, yaitu saprodi, budidaya, pasca panen, pemasaran dan kelembagaan. Sementara itu konsultasi didefinisikan sebagai upaya penerima teknologi untuk mendapatkan saran, masukan atau informasi dari narasumber, terkait permasalahan yang di hadapi dalam implementasi PKAH.

Pihak-pihak yang disebut sebagai

penerima teknologi adalah petani/poktan/gapoktan, pedagang, perusahaan swasta, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat di dalam rantai pemasaran komoditas hortikultura.

Sedangkan

narasumber adalah peneliti di Balai Penelitian, petani maju, Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

33

penyuluh,

dinas

teknis

pendukung di dalam

dan

perguruan

tinggi.

Prasarana

proses konsultasi adalah pusat informasi

PKAH, berupa klinik agribisnis, di mana penerima teknologi dan narasumber

dapat

berinteraksi

baik

secara

langsung(fisik)

maupun tidak langsung (non fisik).

Supervisi Supervisi diartikan sebagai pembinaan petani/poktan/ gapoktan dengan memberikan bimbingan program PKAH untuk pemberdayaan secara berkelanjutan. Berbeda dengan konsultasi di mana para pelaku sistem agribisnis aktif menggali informasi dari narasumber, arah aktivitas supervisi berjalan sebaliknya, yaitu dari narasumber kepada para pelaku agribisnis. Supervisi mencakup aspek manajemen dan teknis.

Narasumber dalam

aspek manajemen adalah Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian, dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Di dalam aspek teknis, narasumber utama adalah Balai Penelitian dan Dinas Teknis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Ruang lingkup kegiatan yang dapat disupervisikan adalah keseluruhan sub sistem di dalam agribisnis, yaitu saprodi, budidaya, pasca panen, pemasaran dan kelembagaan.


34

Konsolidasi dan Koordinasi Aktivitas ketiga di dalam pengawalan PKAH adalah konsolidasi

dan

koordinasi.

Konsolidasi

adalah

upaya

menyamakan persepsi dan aksi sesuai dengan road map di dalam PKAH. Koordinasi didefinisikan sebagai proses pengintegrasian beberapa elemen dalam PKAH yang pada awalnya memiliki tujuan dan kegiatan yang terpisah atau berbeda, diselaraskan dalam program PKAH untuk dapat mencapai tujuan yang lebih besar dan mengelola sumber daya secara lebih efisien. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa koordinasi harus

terpusat,

institusional.

terpadu,

berkesinambungan,

dan

multi

Sama dengan advokasi ataupun supervisi, ruang

lingkup konsolidasi dan koordinasi juga mencakup aspek manajemen dan teknis. Konsolidasi dan koordinasi dapat dilakukan dalam tiga tahap dalam keseluruhan jangka waktu PKAH, yaitu sebelum, selama dan setelah implementasi PKAH.

Monitoring dan Evaluasi Monitoring

dan

evaluasi

(Monev)

program

PKAH

dilakukan untuk perbaikan atau penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan dukungan PKAH. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan seoptimal mungkin berdasarkan kriteria yang dapat dinilai secara kuantitatif, sehingga langkah perbaikan dapat Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

35

ditentukan secara lebih terukur. Monitoring merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi mengamati, meninjau kembali, dan mempelajari secara berkala kegiatan di setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, untuk memastikan bahwa pengadaan, penggunaan masukan, jadwal kerja, hasil yang ditargetkan, dan tindakan lainnya berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan obyektif. Monev dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun yang mencakup ex-ante, on going dan ex-post pada tahapan masukan (input), proses dan keluaran (output).

Masukan atau inputs

adalah materi yang digunakan atau dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan menghasilkan keluaran (outputs) yang diharapkan, seperti SDM, dana, material, teknologi, dan waktu. Sedangkan keluaran atau outputs merupakan tujuan jangka pendek dan atau jangka panjang dari kegiatan/program yang diharapkan langsung dicapai dari penggunaan inputs dalam kegiatan/program. Outputs dapat berbentuk produk fisik maupun non fisik. Monev juga dilakukan pada hasil, manfaat dan dampak yang terjadi setelah kegiatan selesai dilaksanakan dalam satu tahun. Hasil atau outcomes adalah tujuan jangka menengah sebagai hasil dari penggunaan outputs kegiatan/program. Monev Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

36

outcomes biasanya dilakukan setelah 2-3 tahun kegiatan berakhir.

Manfaat atau benefits merupakan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan yang memberikan perubahan terhadap pengguna, biasanya dilakukan setelah 3-5 tahun kegiatan berakhir.

Dan selanjutnya secara lebih luas dapat dilakukan

monev dampak, di mana dampak atau impacts merupakan hasil ikutan

yang

berkembangnya

timbul

dan

kelompok

berkembang sasaran

sebagai

sejalan efek

dengan langsung

maupun tidak langsung dari outputs kegiatan/program. Monev dampak biasanya dilakukan setelah 5-6 tahun kegiatan berakhir (Gambar 1).

Gambar 1. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Monev dilaksanakan oleh Tim Puslitbang Hortikultura dengan melibatkan instansi terkait lingkup Badan Litbang Pertanian. Monev dilaksanakan terhadap kesesuaian antara Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

37

perencanaan dan pelaksanaan program serta perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dengan mengacu pada Road Map Pelaksanaan Dukungan PKAH. Strategi pelaksanaan monev di dalam PKAH adalah: 1) Monev secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh data, informasi maupun klarifikasi pelaksanaan PKAH yang berasal dari para pelaku PKAH, terutama petani/poktan/gapoktan

secara

langsung dengan cara mendatangi responden ke lapangan untuk melakukan wawancara maupun pengisian instrumen, 2) Monev tidak langsung yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program PKAH yang diperoleh dari laporan pelaksanaan kegiatan maupun data - data sekunder lainnya yang dikirim oleh penanggung jawab program PKAH di setiap kawasan.

Output konkrit dari monev adalah

pelaporan sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.


38

BAB V PENUTUP

Untuk mengoptimalkan peran UPT lingkup Puslitbang Hortikultura dalam memberikan dukungan inovasi terhadap pengembangan

kawasan

agribisnis

hortikultura

diperlukan

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Dokumen tersebut memberikan panduan kepada tiap UPT dalam pelaksanaan di lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan JUKLAK dukungan inovasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif agar dapat mengakomodasi seluruh variasi rancang bangun berdasarkan spesifikasi komoditas. Implementasi kawasan

dukungan

dilakukan

untuk

inovasi

mendorong

pengembangan

terciptanya

sistem

agribisnis hortikultura yang mengkonsolidasikan semua segmen usaha secara vertikal maupun horisontal berbasis kelembagaan ekonomi

masyarakat.

Implementasi

dukungan

inovasi

pengembangan kawasan perlu dilakukan untuk mendorong terciptanya

sistem

mengkonsolidasikan

agribisnis

semua

segmen

hortikultura usaha

secara

yang vertikal

maupun horisontal berbasis kelembagaan ekonomi masyarakat. Di dalam memberikan dukungan inovasi perlu disusun rancang bangun yang mendesain pengintegrasian inovasi ke Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

39

dalam sistem agribisnis hortikultura dalam bentuk “pilot model sebagai embrio berkembangnya usaha agribinis industrial yang memadukan unggulan

seluruh

lokal

dari

segmen hulu

usaha

sampai

ke

hortikultura hilir

dalam

kelembagaan yang efektif dan berkelanjutan”.

berbasis ikatan Inisiasi

pembentukan usaha industrial tersebut harus dikaitkan dengan program dan kegiatan serupa di berbagai instansi dan lembaga di tingkat Pusat maupun Daerah, sehingga pelaksanaannnya di lapangan berjalan terintegrasi.

Untuk mewujudkan kesatuan

kinerja yang sinergis dan harmonis maka diperlukan koordinasi secara intensif semua instansi yang terlibat agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pendanaan.


40

Lampiran 1. No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Matriks bentuk dukungan dalam program kerja sama kemitraan di dalam kawasan

Pelaku Balithi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gapoktan 1. Produksi pupuk 2. Produksi benih 3. Produksi bunga LPM Udayana: Fasilitator pelatihan Penyalur Pupuk: pemasaran pupuk hasil produksi Pengguna Benih: produksi bunga Florist: pemasaran produk bunga hasil produksi

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bentuk Dukungan Varietas Benih sumbver Tekn. Perbenihan Tekn. Pupuk Tekn. Night break Narasumber

1. 2. 3. 4. 5.

Lahan Tenaga kerja Sarana Produksi Modal Nara sumber

2011

2012

2013

1. Peserta pelatihan 2. Dana pelatihan 1. Sarana (kios, mobil)

1. Dana untuk membeli benih 1. Kios 2. Sarana transportasi 3. Modal


41

No 7.

Pelaku BPTP

8.

BB Pasca Panen: tekn pengemasan dan transportasi BB Mekanisasi: Tekn. irigasi

9.

Bentuk Dukungan 1. Tenaga pendamping (kelembagaan) 1. Narasumber 2. Teknologi pulsing

2011

2012

2013

1. Narasumber 2. Teknologi


42

Lampiran 2.

Format naskah perjanjian kerja sama antar pihak yang terlibat dalam dukungan inovasi dalam program PKAH NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA Antara ……………………………. Dengan …………………………………….. Tentang …………………………………………. Nomor: Nomor:

Pada hari ............, tanggal ……….., bulan ......................, yang bertandatangan di bawah ini:

…………

tahun

1. ………………………………. : ………………………., untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU. 2. ……………………………………. :

………………………….., untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman .......................................dengan……………..……………………………………… ……………………………………………… dan bersepakat dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama .................................... dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Juklak Dukungan Inovasi Teknologi dalam Program PKAH

43

Pasal 1 TUJUAN Tujuan perjanjian kerja ……………………………………………..

sama

ini

adalah

untuk

Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup perjanjian meliputi:......................................

kerja

sama

ini

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA Kerja sama tersebut dalam pasal 1 di atas harus dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan (TOR) yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN A. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU 1. Hak PIHAK KESATU : a. 2. Kewajiban PIHAK KESATU : a.


44

B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA 1.

Hak PIHAK KEDUA : a.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA : a. Pasal 5 JANGKA WAKTU (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu …………tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah perjanjian kerja sama dan akan dibuat jadwal pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerja sama ini; (2) Naskah perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan KEDUA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang perjanjian kerja sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian pelaksanaan kerja sama yang disetujui dan ditandatangani oleh KEDUA PIHAK.


45

Pasal 7 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Untuk menjamin tercapainya tujuan kerja sama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerja sama berlangsung, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pembinaan/pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis. Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 1. Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut: a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir); b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan; c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama ini; d. kegagalan pelaksanaan kegiatan yang bukan karena kesalahan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. 2. Apabila terjadi ”keadaan memaksa” sebagaimana dimaksudkan butir (1) di atas, PIHAK KESATU harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 7 hari kerja sejak terjadinya ”keadaan memaksa” disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu ”keadaan memaksa” berakhir. 3. Perjanjian ini dapat berakhir, apabila terjadi keadaan memaksa seperti pada ayat 1 dan 2.


46

Pasal 9 PERSELISIHAN 1.

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat;

2.

Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/ mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrasi Nasional atau melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam kerja sama ini PARA PIHAK akan mengatur dalam addendum/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini Pasal 13 PENUTUP Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA,

.....................................


PIHAK KESATU,

........................................

47

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) DUKUNGAN INOVASI TEKNOLOGI DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA

Recommend Documents