PETUNJUK MENGURUS IZIN DAN REKOMENDASI Sektor Industri dan Perdagangan

PETUNJUK MENGURUS IZIN DAN REKOMENDASI Sektor Industri dan Perdagangan

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Website : http:\\www.dprin.go.id

Daftar Isi Pengantar Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Departemen Perindustrian dan Perdagangan ......................

5

Sambutan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan ......................

7

Bab I Izin dan Rekomendasi di Bidang Perindustrian • • • • • • • • • •

•

•

Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan ................. Izin Industri Minuman Beralkohol ................................. Izin Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ..... Tanda Daftar Industri (TDI) .......................................... Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) ............................................... Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) .............................................. Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan ....... Wajib SNI Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum - Persyaratan Keselamatan ......... Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor ...... Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika ........ Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektronika .............................. Rekomendasi untuk Mendapatkan Pengakuan Importir Produsen Limbah Non B - 3 ..........................................

11 18 20 22 24 28 31 33 34

41

43 44 1

• • • •

Rekomendasi Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya.. Rekomendasi Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru .............................................................................. Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku/Penolong dan Bagian/Komponen untuk Perakitan Mesin dan Motor Berputar ............................ Persetujuan untuk Dapat Mengikuti Skema AICO (Asean Industrial Cooperation) .....................................

46 51 52 53

Bab II Izin dan Rekomendasi di Bidang Perdagangan • • • • • • • • • • • • • • • • • 2

•

Wajib Daftar Perusahaan (WDP) ................................... 59 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ........................... 64 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) .................................................. 68 Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) ..... 72 Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) .................................. 73 Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (IP3A) ............................................................................ 76 Tanda Pendaftaran Gudang ........................................... 79 Surat Pengakuan Keagenan Tunggal ............................. 80 Izin Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual beli dengan Angsuran dan Sewa ....................................................... 82 Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi ........... 84 Rekomendasi Izin Kerja (RIK) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) Khusus untuk Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ...... 86 Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) ................... 88 Surat Tanda Pendaftaran Keagenan .............................. 89 Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) ........................................ 91 Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian .................. 94 Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor .............................. 97 Surat Izin Tanda Pabrik (Ukuran, Takaran,Timbangan dan Perlengkapannya) .................................................... 99 Izin Tipe (IT) UTTP Asal Impor ................................... 101

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Izin Reparasi UTTP ....................................................... Pengakuan dan Persetujuan Ekspor Maniok (Ubi Kayu) .................................................................... Pengakuan dan Persetujuan Ekspor Kopi ..................... Persetujuan Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya .. Izin Ekspor Tekstil ........................................................ Surat Keterangan Asal (SKA) ........................................ Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu .................... Angka Pengenal Importir (API) .................................... Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) .................... Pengakuan Importir Umum Limbah ............................... Pengakuan Importir Produsen Limbah B2 (IP-Limbah B2) .............................................................. Izin Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru ....... Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar) .................... Ketentuan Impor Cengkeh ............................................. Izin Usaha Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka ....................................................................... Izin Usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka .................................. Izin Usaha Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka ....................................................... Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) ......................

103 104 108 110 113 128 132 133 135 137 142 144 146 148 149 152 155 157

Lampiran-lampiran •

•

Daftar Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Pejabat Eselon I yang Mengatur Perizinan/Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan Daftar Nama dan Alamat Kantor Pejabat Penerbit Izin dan/ Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan

3

PENGANTAR

Diantara tugas dan fungsi Biro Umum dan Hubungan Masyarakat yang harus diperankan, adalah bagaimana Humas mampu memposisikan dirinya sebagai penghubung yang dapat menjembatani kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dunia usaha dalam pelayanan informasi. Ditengah situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa kita yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi sekarang ini, peran Humas kian menjadi penting dan strategis dalam hal menyajikan berbagai informasi yang terkait dengan kebijakan dan langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Menyadari akan hal itu, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menerbitkan buku Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan yang merupakan penyempurnaan buku yang sama terbitan tahun 2000. Buku tersebut akan terus mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan dan kebijakan industri dan perdagangan agar isi yang disajikan tetap up to date. Akhirnya, dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Biro Hukum dan Organisasi yang telah membantu hingga terbitnya buku ini, dengan harapan dapat memberi manfaat bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan di tanah air. Jakarta, Oktober 2002 Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

FAUZI AZIZ 5

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL

Saya menyambut gembira diterbitkannya buku Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan yang diprakarsai oleh Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Upaya tersebut saya nilai positif, karena keberadaan buku ini akan memberi kemudahan bagi masyarakat, khususnya dunia usaha untuk memahami berbagai peraturan perizinan yang menyangkut bidang industri dan perdagangan. Kita menyadari bahwa situasi dan kondisi negara kita hingga saat ini belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi yang telah berlangsung lebih kurang lima tahun. Sektor industri dan perdagangan yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional tengah menghadapi berbagai kendala eksternal dan internal. Kendala yang bersifat eksternal adalah akibat masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dunia, terutama negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha di tanah air. Sedangkan kendala internal, seperti kurangnya jaminan keamanan dan kepastian hukum, ekonomi biaya tinggi, masalah ketenagakerjaan serta keterbatasan program pembiayaan di sektor riil akibat lambatnya restrukturisasi perbankan dan perusahaan, telah menyebabkan pertumbuhan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi kebutuhan pasar kerja. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah-langkah jangka pendek dan menengah, dengan memberikan berbagai kemudahan bagi dunia usaha, dengan prioritas utama yang berbasis sumber daya alam dalam negeri. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan dan meningkatkan kinerja sektor industri dan perdagangan, khususnya 7

pada cabang-cabang industri yang dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Dengan diterbitkannya buku Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi dunia usaha dalam menjalankan usahanya.

Jakarta,

Oktober 2002

SEKRETARIS JENDERAL

HARIYANTO EKOWALUYO

8

Bab I Izin dan Rekomendasi di Bidang Perindustrian

9

10

Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan 1.

Izin Usaha Industri (IUI) Pengertian Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). IUI terdiri atas dua jenis yakni IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dan IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, dengan keterangan sebagai berikut : • IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/peralatan dan lain-lain yang diperlukan. IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip diharuskan bagi perusahaan industri yang jenis industrinya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tanggal 11 Juli 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan; atau Tidak Berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; • IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang ; berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memiliki izin, setelah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat, tetapi wajib membuat Surat Pernyataan (Formulir SP-1); 11

-

jenis industrinya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 (seperti tersebut di atas) yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/ Kawasan Berikat yang memiliki izin.

Dasar Hukum •

•

•

• •

Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/ 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenisjenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/ 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Keputusan Menperindag Nomor 233/MPP/Kep/6/2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/ 1999. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 119/SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen 1.

12

IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip a. Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip : • Mengisi formulir Model Pm-I ; • Melampirkan fotokopi NPWP ; • Melampirkan fotokopi Akte Pendirian Perusahaan.

Persyaratan khusus/tambahan untuk industri pupuk : • Hasil uji laboratorium (sampel pupuk) dari Balai Pertanian setempat ; • Surat Keterangan dari Balai Pertanian setempat bahwa sampel pupuk sedang dalam pengujian di lapangan ; • Surat Pernyataan memproduksi pupuk sesuai hasil analisis laboratorium ; • Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dari Kepala Pusat Sumber Daya, Wilayah dan Lingkungan Hidup, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Persyaratan khusus/tambahan untuk industri pestisida: • Surat Rekomendasi pembuatan bahan aktif pestisida atau formulasi pestisida yang dikeluarkan oleh Komisi Pestisida ; • Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dari Kepala Pusat Sumber Daya, Wilayah dan Lingkungan Hidup Departemen Perindustrian dan Perdagangan. b. Untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) : • Mengisi formulir model Pm-III ; • Melampirkan fotokopi NPWP ; • Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM ; • Fotokopi IMB ; • Fotokopi KTP/Nama Direksi dan Dewan Komisaris ; • Fotokopi Persetujuan Prinsip ; • Formulir Model Pm-II (informasi pembangunan proyek) ; • Fotokopi UKL dan UPL atau SPPL ; • Fotokopi Izin Lokasi ; • Foto Copy izin UU Gangguan atau AMDAL Persyaratan khusus/tambahan untuk industri pupuk : • Izin Industri yang akan berdiri perlu rekomendasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,

13

•

Departemen Pertanian, serta peredaran dan pengawasannya ; Industri pupuk diperlukan : Surat keterangan uji laboratorium yang diakreditasi ; Surat keterangan uji lapangan dan nomor pendaftaran dari Departemen Pertanian.

Persyaratan khusus/tambahan industri pestisida : • Untuk industri yang akan berdiri diperlukan rekomendasi dari Komisi Pestisida ; • Peredaran dan pengawasan oleh Komisi Pestisida ; • Industri pestisida diperlukan nomor pendaftaran pestisida yang tercantum pada SK. Menteri Pertanian mengenai pendaftaran dan pemberian izin bahan aktif pestisida atau izin sementara formulasi pestisida. Persyaratan khusus/tambahan untuk industri crumb rubber : • Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Kehutanan yang menyatakan tentang jaminan kontinuitas suplai bahan baku karet (BOKAR). Tembusan izin ditujukan ke Direktorat Jenderal IKAH, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 2.

IUI • • • • •

14

Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip : Mengisi Formulir Model SP-I dan SP-II; Melampirkan fotokopi NPWP; Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM; Fotokopi IMB; Formulir Model Pm-II (informasi pembangunan proyek).

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku 1.

IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip a.

b.

2.

Persetujuan Prinsip Persetujuan Prinsip dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar, dengan masa berlaku selama-lamanya 4 tahun. Persetujuan Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial. Izin Usaha Industri IUI Melalui Persetujuan Prinsip dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima, dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan. Izin ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi.

IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima dan melakukan pemeriksaan ke lokasi perusahaan. Izin ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi.

Biaya Pengurusan Untuk mengurus IUI, baik IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

Sekretaris Jenderal Depperindag bagi industri yang berada di Kawasan Industri. Kepala Dinas Depperindag Tingkat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perindustrian. Dalam 15

•

•

2.

hal belum terbentuknya Dinas Tingkat Kabupaten/Kota, penerbitan IUI dilaksanakan oleh Kantor Depperindag. Kepala Otorita Batam bagi industri yang berlokasi di Batam (Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 44/M/SK/3/1995 tanggal 20 Maret 1995 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Industri Kecil kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Ketua BKPM bagi industri yang berstatus PMA/PMDN.

Izin Perluasan Pengertian Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI, baik yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, yang hendak melakukan perluasan industrinya wajib memperoleh Izin Perluasan. Izin Perluasan tidak diperlukan apabila : • Perluasan yang dilaksanakan masih dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya ; • Penambahan kapasitas produksi sebesar-besarnya 30% di atas kapasitas produksi yang diizinkan ; • Jenis industrinya terbuka bagi Penanaman Modal. Perluasan lebih dari 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan apabila : • Perluasan yang dilaksanakan masih dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya ; • Hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi Penanaman Modal.

16

Kegiatan perluasan ini wajib diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 bulan sejak dimulainya produksi kepada pejabat yang mengeluarkan IUI yang telah dimiliki perusahaan tersebut, guna disahkan melalui penerbitan Izin Perluasan.

Dasar Hukum •

•

Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/ 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenisjenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan . Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/ 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.


IUI • • • • •

Melalui Tahap Persetujuan Prinsip : Mengisi formulir model Pm-IV ; Melampirkan Isian formulir model PM-V dan PM-VI ; Izin Usaha Industri ; Rencana Perluasan Industri ; Bukti telah memenuhi persyaratan lingkungan terhadap AMDAL/UKL dan UPL.

2.

IUI • • • •

Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip : Mengisi formulir model SP-III ; Melampirkan Isian formulir model SP-IV dan SP-V ; Izin Usaha Industri ; Rencana Perluasan Industri.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Izin Perluasan dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Izin Perluasan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi.

17

Biaya Pengurusan Untuk mengurus Izin Perluasan, baik yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Pejabat yang mengeluarkan Izin Perluasan adalah sama dengan pejabat yang mengeluarkan IUI yang telah dimiliki perusahaan yang bersangkutan.

Izin Industri Minuman Beralkohol Pengertian Industri Minuman Beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi minuman beralkohol di dalam negeri. Industri Minuman Beralkohol ini termasuk industri yang perlu diawasi dan dikendalikan karena dampaknya yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kewenangan pembinaan industri minuman keras, anggur dan sejenisnya serta malt dan minuman mengandung malt tetap berada di Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (Ditjen IKAH), walaupun investasi seluruhnya, di luar tanah dan bangunan tempat usaha, kurang dari Rp 1 miliar. Oleh karena itu, bagi Industri Minuman Beralkohol yang akan melakukan pembaharuan izin, penggabungan, perubahan/ penggantian pemilik, pindah lokasi dan lain-lain, penyelesaian perizinannya memerlukan rekomendasi/persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal IKAH.

18

Bagi Industri Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C yang sudah tidak beroperasi lagi, Izin Usaha Industri dan Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK)/Tanda Daftar

Industri (TDI) yang telah diperoleh, dilarang untuk dipindahtangankan, diperbaharui, diganti dan/atau dipindahkan lokasinya. Izin Usaha Industri atau STPIK/TDI dimaksud dicabut serta dinyatakan tidak berlaku. Industri Minuman Beralkohol yang berlokasi di daerah yang belum memiliki Kawasan Industri, apabila akan melakukan relokasi, diarahkan berada di kawasan yang peruntukannya untuk industri yang sesuai dengan RUTR wilayah yang ditetapkan oleh Pemda setempat atau mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan. Dasar Hukum • •

• •

Keputusan Menperindag Nomor 171/M/SK/8/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang Pedoman Pengarahan Lokasi bagi Kegiatan Industri . Keputusan Menperindag Nomor 359/MPP/Kep/10/ 1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Surat Edaran Dirjen IKAH Nomor 682/DIRJEN-IKAH/ XII/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Pembinaan Industri Minuman Beralkohol.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen • • • • • •

Izin Usaha Industri; Surat Persetujuan dari Bupati/Walikota; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Laporan Realisasi Produksi dua tahun terakhir disertai dengan pembayaran cukai (PPN, PPn-BM dan Cukai); Sertifikat Tanda Penggunaan SNI; Dokumen UKL/UPL. 19

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Izin Industri Minuman Beralkohol dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap dan benar diterima, dan berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi. Pada Daftar Negatif Investasi (DNI) tertutup bagi PMA dan PMDN. Penerbitan Izin diperlukan hanya untuk industri yang pindah lokasi atau pindah kepemilikan. Biaya Pengurusan Pengurusan izin ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • • •

Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan. Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat. Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.

Izin Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Pengertian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air yang telah diolah/diproses dan dikemas serta aman untuk di konsumsi.

20

Industri AMDK termasuk industri yang tidak tercakup dalam SK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tanggal 11 Juli 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan, sehingga pemberian izinnya harus melalui Persetujuan Prinsip terlebih dahulu.

Rencana lokasi pabrik AMDK harus berada di lokasi yang peruntukannya sesuai dengan RUTR dan/atau berada dekat mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Dasar Hukum • •

Keputusan Menperindag Nomor 167/MPP/Kep/5/1997 tanggal 28 Mei 1997 tentang Persyaratan Teknis Industri dan Perdagangan Air Minum Dalam Kemasan. Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen •

Surat Izin Pengeboran (SIP)/Surat Izin Penurapan dan Izin Pengambilan Air (SIPA) dari Dinas Pertambangan dan/atau Surat Keterangan/Perolehan Bahan Baku dari PDAM setempat bahwa bahan baku berasal dari sumber mata air yang belum diolah.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Izin Industri AMDK dikeluarkan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Biaya Pengurusan Pengurusan izin ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

21

Tanda Daftar Industri (TDI) Pengertian Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan industri dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Perusahaan Industri Kecil yang nilai investasinya di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI, kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan. Dasar Hukum •

•

• 22

Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Keputusan Menperindag Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Keputusan Menperindag Nomor 233/MPP/Kep/6/2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999.

• •

Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 119/ SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 perihal Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.


Mengisi Formulir Model Pdf.I-IK dan Pdf.III-IK.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku TDI dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. TDI berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi. Biaya Pengurusan •

Untuk Pengurusan TDI ini tidak dikenakan biaya.

Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

•

•

Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota yang bertang-gung jawab di bidang perindustrian. Dalam hal belum terbentuknya Dinas Tingkat Kabupaten/Kota, penerbitan TDI dilaksanakan oleh Kantor Depperindag. Kepala Otorita Batam apabila lokasinya di Batam, sesuai Surat Keputusan Menteri perindustrian Nomor 44/M/SK/ 3/1995 tanggal 20 Maret 1995 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Industri dan Surat Pendaftaran Industri Kecil kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Ketua BKPM bagi Perusahaan yang berstatus PMA/PMDN.

23

Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Pengertian Setiap pendirian Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan kegiatan pengusahaan kawasan industri wajib memperoleh izin, yang terdiri atas Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI). Untuk memperoleh IUKI diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip, yang diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri untuk mengajukan permohonan izin lokasi, melakukan persiapan penyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana tapak tanah di Kawasan Industri dan pembangunan, pengadaan prasarana dan sarana Kawasan Industri. Luas Kawasan Industri sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hektar. Bagi Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki luas kawasan lebih dari 20 (dua puluh) hektar, IUKI-nya diberikan secara bertahap dengan ketentuan pemberian IUKI yang pertama kali minimal seluas 20 (dua puluh) hektar. Tanah yang telah dimiliki oleh satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang luasnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hektar dan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri serta sudah dimanfaatkan untuk kegiatan industri, dapat ditetapkan sebagai Kawasan Industri.

24

Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang akan melakukan perluasan areal Kawasan Industri wajib memperoleh IPKI. IPKI diberikan secara langsung apabila Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan telah memperoleh IUKI dengan ketentuan : • lokasinya berbatasan dengan lokasi Kawasan Industri yang telah diizinkan ; • lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan telah dikuasai ; • berada dalam kawasan peruntukan industri.

Apabila perluasan Kawasan Industri tidak berbatasan dengan lokasi Kawasan Industri yang telah diizinkan dan atau lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan belum dikuasai, maka permintaan Izin Perluasan dimulai dengan permintaan Persetujuan Prinsip. Dasar Hukum • •

• • •

Keputusan Menperindag Nomor 50/MPP/Kep/2/1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri. Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Keputusan Menperindag Nomor 233/MPP/Kep/6/2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Menperindag Nomor 589/MPP/Kep/10/1999. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Keputusan Menperindag Nomor 263/MPP/Kep/8/2001 tanggal 31 Agustus 2001 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001.


Persetujuan Prinsip : • • • • •

Mengisi formulir model PMK-I ; Melampirkan fotokopi akte pendirian perusahaan ; Nomor Pokok Wajib Pajak ; Sketsa rencana lokasi (Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Propinsi) ; Surat pernyataan dari perusahaan Kawasan Industri bahwa rencana lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri

25

berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 2.

Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) : • • • • • •

•

3.

Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) : • • • • • • • • •

26

Melampirkan formulir model PMK-II (informasi pembangunan proyek) ; Site plan (rencana tapak tanah) yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan RTRW; Bukti pembelian tanah sesuai izin lokasi ; Studi ANDAL RKL dan RPL Kawasan Industri yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ; Tata tertib kawasan ; Laporan kondisi lapangan untuk dapat dioperasikan, minimal telah tersedia jalan masuk ke Kawasan Industri, jaringan jalan dan saluran air hujan dalam Kawasan Industri serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi Kawasan Industri sesuai dengan AMDAL-nya ; Pemeriksaan lapangan atas dokumen dilakukan oleh Tim Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL).

Mengisi formulir Model PMK-IV ; Melampirkan Izin Lokasi ; Fotokopi IMB ; Fotokopi HGB; Fotokopi ANDAL, RKL dan RPL ; IUKI yang bersangkutan ; Susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan; Peta rencana peruntukan lahan ; Jadwal/target penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana penunjang yang ada dalam Kawasan Industri dan sarana penunjang eksternal.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku 1.

Persetujuan Prinsip Persetujuan dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku persetujuan ini adalah selama 4 tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing selama 2 tahun.

2.

IUKI IUKI diberikan dalam waktu 33 hari kerja setelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku IUKI adalah sebagai berikut : • Bagi perusahaan Kawasan Industri yang berstatus Non PMA/PMDN dan yang berstatus PMDN: berlaku selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan pengusahaan kawasan industri ; • Bagi perusahaan Kawasan Industri yang berstatus PMA : berlaku selama 30 tahun, sepanjang masih memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

IPKI. IPKI diberikan dalam waktu 14 hari kerja setelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku IPKI adalah sesuai dengan masa berlaku IUKI yang dimiliki Perusahaan Kawasan Industri bersangkutan.

Biaya Pengurusan Pengurusan Persetujuan Prinsip, IUKI dan IPKI tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi Perusahaan Kawasan Industri yang berstatus PMA/PMDN. Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.

27

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) Pengertian Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN) dan berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dapat diterapkan secara wajib atau sukarela, dengan keterangan sebagai berikut : • SNI secara wajib (SNI-Wajib) diterapkan untuk produk yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen, pemakai produk atau masyarakat, dan kelestarian lingkungan. • SNI secara sukarela (SNI-Sukarela) di kemudian hari dapat ditetapkan secara wajib atas pertimbangan teknis maupun ekonomis dan pertimbangan lainnya. Perusahaan yang produknya termasuk SNI-Wajib harus mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi produk yang dibubuhkan pada barang, kemasan atau label yang menyatakan bahwa barang dan/atau jasa tersebut memenuhi persyaratan SNI. Sertifikasi Produk diberikan kepada perusahaan yang telah mampu menghasilkan suatu produk dengan mutu yang konsisten sesuai dengan SNI. Perusahaan yang hendak memperoleh Sertifikat Produk harus menggunakan salah satu dari modul sistem mutu sebagai berikut : •

28

Modul I adalah Modul Jaminan Mutu Produk, yaitu pernyataan kemampuan oleh produsen berupa Surat Pernyataan Diri (Self Declaration) berdasarkan hasil pemeriksaan oleh produsen yang bersangkutan terhadap sarana produksi, proses produksi dan pengendalian mutu produk sesuai dengan pedoman DSN.

•

•

•

•

Modul II adalah Modul Jaminan Mutu Produk, yaitu pernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutu berdasarkan SNI 19-9003, Sistem Mutu Model Jaminan Mutu dalam Inspeksi dan Pengujian Akhir. Modul III adalah Modul Jaminan Mutu Produksi, yaitu pernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutu berdasarkan SNI 19-9002, Sistem Mutu Model Jaminan Mutu dalam Produksi, Pemasangan dan Pelayanan. Modul IV adalah Modul Jaminan Mutu Menyeluruh, yaitu pernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutu berdasarkan SNI 19-9001, Sistem Mutu Model Jaminan Mutu dalam Desain Pengembangan Produksi, Pemasangan dan Pelayanan. Modul V adalah Modul Jaminan Mutu, yaitu pernyataan kemampuan produsen berupa Sertifikat Sistem Mutu berdasarkan Standar Sistem Mutu yang diacu dan diakui selain dari SNI seri 19-9000.

Dasar Hukum • •

•

•

Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Standardisasi Nasional. Keputusan Menperindag Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 tanggal 22 Mei 1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan jo Nomor 425/ MPP/ Kep/9/1998 jo Nomor 384/MPP/Kep/8/1999. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 407/SJ/SK/VI/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 631/SJ/SK/VIII/1999 tanggal 23 Agustus 1999. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 677/SJ/SK/IX/1996 tanggal 24 September 29

1996 tentang Penunjukan Lembaga sebagai Laboratorium Penguji. Syarat dan Kelengkapan Dokumen 1.

Bagi Pengguna Modul I Mengajukan surat permohonan dan melampirkan : • Daftar isian permohonan Produk Pengguna Tanda SNI dan lampiran yang dipersyaratkan ; • Surat pernyataan diri tentang kesesuaian (Self Declaration) ; • Sertifikat hasil uji atas contoh produk yang masih berlaku beserta label contoh uji dan berita acara pengambilan contoh atau Sertifikat Inspeksi Teknis.

2.

Bagi Pengguna Modul II, III, IV dan V Mengajukan surat permohonan dan melampirkan : • Daftar isian permohonan Produk Pengguna Tanda SNI dan lampiran yang dipersyaratkan ; • Sertifikat Sistem Mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang terakreditasi ; • Sertifikat hasil uji atas contoh produk yang masih berlaku beserta label contoh uji dan berita acara pengambilan contoh atau Sertifikat Inspeksi Teknis.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah ketentuan dan persyaratan kelengkapan SNI dipenuhi. Sertifikat ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan memenuhi ketentuan SNI. Biaya Pengurusan Biaya yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat ini adalah berdasarkan ketentuan Laboratorium Penguji, Lembaga Assesment/ Lembaga Inspeksi Teknis yang bersangkutan. 30


Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi.

Wajib SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Pengertian Tepung terigu merupakan bahan karier yang potensial untuk fortifikasi karena tepung terigu banyak digunakan untuk membuat berbagai produk makanan yang dikonsumsi masyarakat. Perusahaan industri yang memproduksi tepung terigu sebagai bahan makanan wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan dan wajib mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan tanda SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tepung terigu sebagai bahan makanan yang diperdagangkan di dalam negeri baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi persyaratan (SNI 01.3751-2000/ Rev.1995 dan revisinya). Pusat Standardisasi dan Akreditasi bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan penggunaan Tanda SNI, yang meliputi : a. pengawasan sistem mutu; b. pengawasan mutu produk yang terdiri dari pengambilan contoh dan pengujian produk yang dilakukan oleh laboratorium uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

31

Dasar Hukum •

•

Keputusan Menperindag No.153/MPP/Kep/5/2001 tanggal 2 Mei 2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 dan Revisinya) Keputusan Menperindag No.323/MPP/Kep/11/2001 tanggal 20 November 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menperindag No.153/MPP/Kep/5/2001 tanggal 2 Mei 2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 dan Revisinya)

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Tepung Terigu dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah ketentuan dan persyaratan kelengkapan SNI dipenuhi. Sertifikat ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan memenuhi ketentuan SNI. Biaya Pengurusan Biaya yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat ini adalah berdasarkan ketentuan Laboratorium Penguji, Lembaga Assesment/ Lembaga Inspeksi Teknis yang bersangkutan. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

32


Wajib SNI Lampu SWA Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan UmumPersyaratan Keselamatan Pengertian Lampu SWA Ballast merupakan lampu listrik yang menghemat energi dan banyak digunakan masyarakat. Perusahaan industri yang memproduksi lampu swa ballast wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Lampu SWA Ballast untuk pelayanan pencahayaan umum persyaratan keselamatan dan wajib mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lampu SWA Ballast untuk pelayanan pencahayaan umumPersyaratan Keselamatan yang diperdagangkan di dalam negeri baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi persyaratan (SNI 04-6504-2001 dan revisinya). Pusat Standardisasi dan Akreditasi bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan penggunaan Tanda SNI yang meliputi : • pengawasan sistem mutu; • pengawasan mutu produk yang terdiri dari pengambilan contoh dan pengujian produk yang dilakukan oleh laboratorium uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dasar Hukum •

•

Keputusan Menperindag Nomor 337/MPP/Kep/11/2001 tanggal 30 November 2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan UmumPersyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya). Keputusan Menperindag Nomor 442/MPP/Kep/5/2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan

33

Menperindag Nomor 337/MPP/Kep/11/2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum - Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya). Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Lampu Swa Ballast dikeluarkan dalam waktu 14 hari kerja setelah ketentuan dan persyaratan kelengkapan SNI dipenuhi. Sertifikat ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan memenuhi ketentuan SNI. Biaya Pengurusan Biaya yang diperlukan untuk memperoleh Sertifikat ini adalah berdasarkan ketentuan Laboratorium Penguji, Lembaga Assesment/ Lembaga Inspeksi Teknis yang bersangkutan. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •


Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Pengertian Kendaraan bermotor terbagi atas 2 (dua) kelompok : a Kendaraan bermotor roda empat (mobil) ; b Kendaraan bermotor roda dua ( sepeda motor ), termasuk sepeda motor beroda tiga.

34

Kendaraan bermotor roda empat meliputi : a. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk di atas 10 orang (bus) ;

b. c.

Kendaraan penumpang dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 10 orang ; Kendaraan angkutan barang, termasuk angkutan barang yang menggunakan roda tiga.

Jenis kendaraan penumpang dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 10 orang adalah : a. Sedan atau station wagon ; b. Kendaraan penumpang dengan penggerak roda 4 x 2 ; c. Kendaraan penumpang dengan penggerak roda 4 x 4. Tipe kendaraan adalah nama teknis dan/atau nama dagang yang diberikan kepada jenis kendaraan dengan spesifikasi tertentu oleh pabrik pembuatnya. Pendaftaran tipe adalah pendaftaran spesifikasi teknis dari tipe kendaraan bermotor tertentu yang akan diproduksi atau akan diimpor. Tanda Pendaftaran Tipe diterbitkan berdasarkan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, tanpa melihat phisik kendaraan yang bersangkutan dan bukan merupakan izin impor. Tanda Pendaftaran Tipe untuk keperluan produksi adalah surat bukti telah melakukan pendaftaran tipe/varian untuk keperluan produksi kendaraan bermotor. Uji tipe adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat, dirakit atau diimpor secara massal. Sertifikat uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan telah lulus uji tipe. 35

Tanda Pendaftaran Tipe untuk keperluan uji tipe adalah surat bukti telah melakukan pendaftaran tipe/varian dari kendaraan yang akan diimpor, yang selanjutnya akan digunakan sebagai kendaraan untuk diuji tipe atau sebagai contoh produksi dengan jumlah 1 (satu) unit. Tanda Pendaftaran Tipe keperluan impor adalah surat bukti telah melakukan pendaftaran tipe/varian dari kendaraan bermotor yang akan diimpor, yang selanjutnya dapat diperdagangkan atau dipakai sendiri. Penjelasan teknis adalah dokumen asli berisi penjelasan teknis atas kendaraan bermotor yang didaftarkan tipenya. Penjelasan teknis dibuat oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan/Research and Development (R & D) dari produsen atau prinsipal kendaraan bermotor yang bersangkutan. Kendaraan bermotor yang dapat diimpor adalah kendaraan bermotor dalam keadaan baru yang diproduksi selama-lamanya 2 (dua) tahun sebelum pengimporan dan belum pernah didaftarkan di negara lain. Dasar Hukum • • •

• • 36

Keputusan Menperindag Nomor 275/MPP Kep/6/1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor. Keputusan Menperindag Nomor 49/MPP/Kep/2/2000 tanggal 25 Februari 2000 tentang Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Utuh (CBU). Keputusan Menperindag Nomor 50/MPP/Kep/2/2000 tanggal 25 Februari 2000 tentang Perubahan Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 290/MPP/Kep/6/1999. Keputusan Direktur Jenderal ILMEA Nomor 015/SK/DJILMEA/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor. Keputusan Direktur Jenderal ILMEA Nomor 017/SK/DJILMEA/XI/-2001 tanggal 9 Nopember 2001 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Kode Perusahaan Dalam Rangka Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK). Syarat dan Kelengkapan Dokumen Pengajuan Permohonan Perusahaan industri yang akan memproduksi dan mengimpor kendaraan bermotor dan importir yang akan mengimpor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU) diwajibkan untuk mendaftarkan tipe/varian dari kendaraan bermotor yang akan diproduksi atau diimpornya. Pendaftaran Tipe Varian Kendaraan Bermotor Rakitan Dalam Negeri Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor yang mengajukan permohonan pendaftaran tipe/varian kendaraan bermotor untuk tujuan perakitan wajib untuk : • Mengajukan surat permohonan pendaftaran tipe/varian ; • Mengisi formulir isian permohonan pendaftaran tipe dan varian dengan melampirkan fotokopi Izin Usaha Industri yang masih berlaku ; • Fotokopi bukti hak atas merek atau bukti pengajuan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; • Fotokopi tanda lulus uji tipe dari instansi yang berwenang ; • Gambar dan spesifikasi teknis dari tipe yang didaftarkan, berupa brosur asli ditambah penjelasan prinsipal jika perlu ; • Rencana produksi tipe dan varian yang didaftarkan ; • Fotokopi kode perusahaan dan NIK. Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk Keperluan Impor Perusahaan importir kendaraan bermotor yang mengajukan permohonan Pendaftaran Tipe/Varian Kendaraan Bermotor wajib untuk : • Mengisi formulir isian permohonan pendaftaran tipe dan varian dan perubahan tipe kendaraan bermotor ;

37

•

• •

• • • •

• • • •

•

38

Melampirkan penjelasan VIN/tanda bukti penerapan VIN minimal 9 (sembilan) digit karakter beserta penjelasannya, kecuali bagi negara-negara yang menerapkan sistem penomoran VIN tersendiri ; Atas impor 1 (satu) unit kendaraan dalam keadaan CBU untuk keperluan uji tipe harus menyebutkan nomor VIN lengkap ; Untuk VIN yang tidak mencantumkan tahun pembuatan, maka importir harus menyampaikan pernyataan tahun pembuatan yang diterbitkan oleh pabrik pembuat/prinsipal atau pemasok luar negeri ; Rencana impor dari tipe/varian yang didaftarkan tipenya ; Gambar/brosur asli yang berisi spesifikasi teknis dari tipe kendaraan yang didaftarkan ; Fotokopi tanda lulus uji tipe yang dilegalisir dari Departemen Perhubungan apabila tipe kendaraan bermotor yang akan diimpor populasinya melebihi 10 (sepuluh) unit ; Fotokopi tanda lulus uji tipe dari pabrik di negara pembuat atau negara asal impor, apabila tipe kendaraan bermotor yang akan diimpor populasinya sampai dengan 10 (sepuluh) unit per tipe ; Bagi keperluan uji tipe tidak diwajibkan melampirkan tanda lulus uji tipe, baik dari negara pembuat maupun negara asal impor ; Fotokopi Izin Usaha Industri atau SIUP, API atau APIT serta Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit dan masih berlaku; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari perusahaan pemohon ; Surat pernyataan jaminan mutu dan layanan purna jual yang dibuat oleh importir dihadapan Notaris bagi tipe dan varian kendaraan bermotor yang diimpor disertai bukti kepemilikan bengkel atau kontrak kerjasama dengan bengkel ; Surat Keterangan Bank asli yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah nasabah bank sebagai pengguna jasa perbankan dalam kegiatan usahanya yang memiliki kinerja yang baik. Apabila perusahaan yang bersang-

• •

kutan belum mencapai 3 (tiga) tahun sebagai nasabah bank, maka penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan wajib untuk memberikan Surat Keterangan Bank atas nama dirinya dengan ketentuan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah nasabah bank sebagai pengguna jasa perbankan yang memiliki kinerja baik ; Pernyataan harga FOB yang dibuat oleh importir yang bersangkutan dari tipe kendaraan yang akan diimpornya dengan dibubuhi materai yang cukup ; Menyampaikan realisasi impor bagi yang telah memperoleh tanda pendaftaran tipe dengan menggunakan format laporan.

Pengecualian Kewajiban Pendaftaran Tipe Impor kendaraan bermotor jadi (CBU) yang dikecualikan dari persyaratan Pendaftaran Tipe adalah kendaraan bermotor yang berasal dan atau dipergunakan untuk keperluan : a. Hibah dari pemerintah/negara asing atau lembaga swasta di luar negeri untuk pemerintah Republik Indonesia ; b. Khusus untuk ketentaraan/kepolisian negara dan atau protokoler kenegaraan c. Bantuan teknis dari pemerintah/negara asing atau bantuan lainnya untuk pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1955 ; d. Mantan Duta Besar Republik Indonesia yang telah habis masa tugasnya, sebagai barang pindahan maksimum hanya 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis penumpang kurang dari 10 (sepuluh) orang; e. Kedutaan Besar/Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 ; f. Impor sementara yang akan diekspor kembali setelah masa impor sementara tersebut berakhir ; g. Replika (produk contoh) yang tidak diperjual-belikan ; h. Kendaraan berat (heavy duty truck) dengan GVW lebih dari 24 ton dan tidak dipergunakan di jalan umum serta tidak memerlukan STNK seperti dinyatakan dalam pernyataan perusahaan.

39

Pengecualian dari kewajiban TPT dinyatakan melalui Surat Direktur Jenderal Industri Logam,Mesin, Elektronika dan Aneka yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Ditlantas Polri. Pengecualian tersebut di atas tidak berlaku, apabila kendaraan bermotor yang diimpor tersebut dipindah-tangankan dan atau diperjual-belikan di dalam negeri, dan untuk kendaraan berat apabila digunakan di jalan umum. Tipe atas kendaraan bermotor yang semula dikecualikan dari kewajiban pendaftaran tipe sebagaimana diatur di atas dan tipe atas kendaraan bermotor hasil lelang yang menjadi milik negara yang dilengkapi dengan bukti-bukti lengkap dari instansi yang berwenang wajib didaftarkan di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka. Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Tanda Pendaftaran Tipe atau Varian Kendaraan Bermotor, diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran tipe/varian yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar. Permohonan dianggap batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan persyaratan, tidak dipenuhi oleh perusahaan pemohon. Biaya Pengurusan Pengurusan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • 40

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika Pengertian Produk teknologi informasi dan elektronika yang beredar di pasar adalah produk teknologi informasi dan elektronika yang ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangankan untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor. Petunjuk Penggunaan (Manual) adalah petunjuk/cara menggunakan produk teknologi informasi dan atau elektronika. Kartu Jaminan/Garansi adalah kartu yang menyatakan tersedianya pelayanan purna jual dan suku cadang produk teknologi informasi dan elektronika. Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika bertujuan untuk : a. menciptakan dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat di bidang produk teknologi informasi dan elektronika; b. meningkatkan produksi teknologi informasi dan elektronika dalam negeri; c. memberikan perlindungan kepada konsumen pemilik produk teknologi informasi dan elektronika. Dasar Hukum •

Keputusan Menperindag Nomor 547/MPP/Kep/7/2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam 41

•

Bahasa Indonesia bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen • • • •

• • •

•

Mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Model MG-1; Melampirkan Isian Formulir Pendaftaran Model MG-2 ; Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) bagi produsen ; Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (API-T) bagi importir dan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), khusus bagi produk teknologi informasi dan atau elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; Surat pernyataan jaminan pelayanan purna jual dan tersedianya suku cadang bermeterai ; Contoh petunjuk penggunaan (manual) dalam Bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang : • petunjuk operasi penggunaan ; • petunjuk perbaikan/pemeliharaan ; • spesifikasi produk. Contoh kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang : • ongkos perbaikan gratis selama masa garansi ; • jaminan ketersediaan sukucadang ; • masa berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

42

Tanda pendaftaran ini diberikan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah persyaratan permohonan secara lengkap dan benar diterima. Masa berlaku tanda/surat pendaftaran adalah selama produsen atau importir yang bersangkutan menghasilkan produk elektronika yang didaftarkan.

Biaya Pengurusan Pengurusan pendaftaran ini tidak dikenakan biaya, namun pembebanan biaya pendaftaran hanya untuk biaya penggantian pengadaan formulir pendaftaran. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Bupati/walikota setempat dan tembusan disampaikan kepada Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan Kepala Pusat Data dan Informasi, khusus bagi produk dalam negeri disampaikan juga kepada Direktur Industri Teknologi Informasi dan Elektronika, Ditjen ILMEA.

Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektronika Pengertian Pembebasan bea masuk 0% (nol persen) untuk mengimpor bahan baku/sub komponen/bahan penolong dalam rangka pembuatan komponen elektronika dapat diberikan kepada Produsen komponen elektronika, apabila yang bersangkutan telah memperoleh rekomendasi dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan cq. Dirjen Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka. Dasar Hukum •

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 659/KMK.01/1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektronika 43

Syarat dan Kelengkapan Dokumen • • • • •

Fotokopi Izin Usaha Industri/Persetujuan Prinsip; Laporan ekspor/produksi; Daftar mesin-mesin peralatan produksi untuk mebuat komponen elektronika; Form IKE-1 yang telah mencantumkan jenis bahan/sub komponen/bahan penolong yang dibutuhkan; Surat pernyataan bahwa bahan baku/komponen/bahan penolong tersebut dibutuhkan untuk produksi.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Rekomendasi diterbitkan dalam waktu 5 hari kerja sejak berkas permohonan secara lengkap dan benar diterima. Rekomendasi ini berlaku selama 1 tahun. Biaya Pengurusan Pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •


Rekomendasi untuk Mendapatkan Pengakuan Importir Produsen Limbah Non B-3 Pengertian

44

Salah satu syarat untuk mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen Limbah Non B-3, dan guna mendapatkan persetujuan untuk mengimpor sendiri Limbah Non B-3 yang diperlukan dalam proses produksi, maka produsen yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri

Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Depperindag atau Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Depperindag, sesuai dengan bidang usahanya. Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. Syarat dan Kelengkapan Dokumen • • • • •

Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha bersangkutan; Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T); Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; Bukti pemilikan instalasi pengelolaan limbah dan sisa limbah termasuk gudang penimbunannya, yang telah diakui oleh Departemen Teknis dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Rekomendasi untuk mendapatkan Pengakuan Importir Produsen Limbah Non B-3 dapat dikeluarkan maksimum 5 hari setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Rekomendasi ini berlaku untuk seumur hidup. Biaya Pengurusan Pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

45

Rekomendasi Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya Pengertian Barang yang Diawasi Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan Persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk. Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya diperbolehkan jika sudah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Pembina Teknis yang bersangkutan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau Instansi/Departemen lain yang terkait. Barang yang Diawasi Ekspornya yang termasuk dalam pembinaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut : Dalam Pembinaan Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan : Nomor Pos Tarif 3102.10.000 4103.20.000

Jenis Barang Pupuk Urea Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue

Dalam Pembinaan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka : Nomor Pos Tarif

Jenis Barang Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk :

46

7106.10.000

- Bubuk

7106.91.000

- Bukan tempa

7102.92.000

- Setengah jadi

Nomor Pos Tarif

Jenis Barang Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk :

7108.11.000

- Serbuk

7108.12.100

- Dalam bentuk gumpalan, ingot atau barang tuangan

7108.12.900

- Lain-lain Limbah dan skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja (khusus yang berasal dari Wilayah Pulau Batam)

7204.10.000

- Limbah dan skrap dari besi tuang

7204.29.000

- Limbah dan skrap dari baja dan

7204.30.000

- Limbah dan skrap dari besi atau baja lapis timah

7204.41.000

- Limbah dan skrap baja lainnya gram, serutan dan lain-lain

7204.49.000

- Limbah dan skrap baja lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan dan lain-lain

paduan lainnya berbentuk

Limbah dan skrap dari : 7204.21.000

- Baja stainless.

7404.00.000

- Tembaga

Ex.7407.21.000

- Kuningan

7602.00.000

- Aluminium

Dalam Pembinaan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri : Nomor Pos Tarif

Jenis Barang

Ex 2505.90.000 Pasir laut

47

Dasar Hukum •

•

Keputusan Menperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 575/MPP/kep/VIII/ 2002. Keputusan Menperindag Nomor 441/MPP/Kep/5/2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut.


Persyaratan Umum : • Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). • Izin Usaha dari Departemen/Instansi Terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

2.

Persyaratan Khusus : a. Ekspor Pupuk Urea •

b.

Ekspor Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue •

•

48

Permohonan akan diterima, apabila pengadaan pupuk urea untuk kebutuhan dalam negeri itu aman yang ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi antara BUMN/Holding Industri Pupuk Nasional dengan Pemerintah.

Produsen Kulit Buaya bersangkutan harus memiliki izin penangkaran buaya dari Direktur Jenderal PHPA (Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam), Departemen Kehutanan, berdasarkan peraturan yang berlaku dari CITES. Pemberitahuan resmi dari Asosiasi Produsen Kulit Buaya bahwa kebutuhan kulit buaya untuk konsumsi industri kulit dalam negeri sudah cukup atau tidak

diperlukan lagi. Pemberitahuan ini dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. c.

Ekspor Perak tidak ditempa atau dalam bentuk lainnya (HS 7106.10.000; 7106.91.000; 7106.92.000); dan Ekspor Emas Bukan Tempa atau dalam bentuk Bubuk Emas lainnya (HS 7108.11.000; 7108.12.100; 7108.12.900), serta Ekspor Limbah dan Skrap Fero, Ingot Hasil Peleburan Skrap Besi atau Baja, khususnya yang berasal dari wilayah Pulau Batam (HS 7204.10.000; 7204.29.000; 7204.30.000; 7204.41.000; 7204.49.000), dan Ekspor Limbah dan Skrap dari Baja Stainless (HS 7204.21.000), Tembaga (HS 7404.00.000), Kuningan (HS ex 7404.21.000), dan Aluminium (HS 7602.00.000) : • Fotokopi Surat Izin Industri (bagi produsen) ; • Surat Izin Usaha Perdagangan (bagi non produsen); • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); • Stock komoditi yang dimiliki.

d.

Ekspor Pasir Laut • Kuasa Pertambangan Eksploitasi ; • Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan; • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); • Rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dan keterangan yang menyatakan bahwa perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan telah melunasi pembayaran kewajiban berupa pajak dan/atau pungutan lainnya termasuk yang terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku 1. Untuk Ekspor Pupuk Urea : Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 3 hari kerja setelah semua persyaratan lengkap dan benar diterima. Masa berlaku

49

rekomendasi adalah 1 tahun khusus untuk industri pupuk swasta. Sedangkan masa berlaku rekomendasi untuk BUMN pupuk ditentukan secara periodik tergantung dari rapat koordinasi Pemerintah. 2.

3.

4.

5.

Untuk Ekspor Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue : Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 7 hari kerja, dengan masa berlaku selama 1 tahun dan akan dievaluasi kembali. Untuk Ekspor Perak dan Emas : Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 5 hari kerja, dengan masa berlaku selama 6 bulan. Untuk Ekspor Limbah dan Skrap Fero : Rekomendasi dikeluarkan dalam waktu 2 hari kerja, dengan masa berlaku selama 6 bulan. Untuk Ekspor Pasir Laut : Masa berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Biaya Pengurusan Pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • • •

50

Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan untuk rekomendasi ekspor Pupuk Urea dan Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka untuk rekomendasi ekspor Perak dan Emas serta Limbah dan Skrap Fero. Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setempat untuk rekomendasi ekspor pasir laut.

Rekomendasi Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru Pengertian Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru yang dilarang impornya tetap dapat diimpor apabila perusahaan yang bersangkutan telah memperoleh izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, cq Dirjen Perdagangan Luar Negeri, sepanjang untuk keperluan : • Relokasi pabrik secara utuh (bedol pabrik) atau ; • Satu kesatuan unit lengkap yang tidak mungkin dipisahpisahkan dari fungsinya semula atau ; • Penggunaan pada proyek pemerintah atau instansi pemerintah yang dibiayai dengan dana dalam negeri ataupun dana bantuan luar negeri. Untuk mengurus izin impor tersebut, perusahaan bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Dirjen Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Depperindag. Dasar Hukum Keputusan Menperindag Nomor 172/MPP/Kep/5/2001 tanggal 17 Mei 2001 tentang Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru. Syarat dan Kelengkapan Dokumen • • • • •

Daftar jenis dan jumlah mesin peralatan yang akan diimpor, termasuk spesifikasi teknisnya ; Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Konstruksi ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; APIT/API-U/API-P ; Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama dengan proyek pemerintah/Instansi Pemerintah (untuk peralatan yang termasuk dalam daftar negatif). 51

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Rekomendasi dapat dikeluarkan dalam waktu 7 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Masa berlaku rekomendasi adalah sesuai dengan kontrak proyek bersangkutan. Biaya Pengurusan Pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •


Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku/Penolong dan Bagian/ Komponen untuk Perakitan Mesin dan Motor Berputar Pengertian Impor bahan baku/bahan penolong dan bagian/komponen untuk perakitan mesin dan motor berputar diberikan pembebasan bea masuk sehingga besarnya sama dengan bea masuk bagian (part) yang berlaku untuk masing-masing mesin dan motor berputar. Pembebasan bea masuk hanya diberikan berdasarkan rekomendasi dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Dasar Hukum • 52

Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 373/KMK.01/1997 tanggal 29 Juli 1997 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk

atas Impor Bahan Baku/Bahan Penolong dan Bagian/ Komponen Untuk Perakitan Mesin dan Motor Berputar. Syarat dan Kelengkapan Dokumen • • • • •

Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; Daftar/Laporan realisasi impor tahun sebelumnya; Rencana impor ; Penggunaan produk lokal

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Rekomendasi ini diterbitkan paling lambat 7 hari kerja setelah permohonan dan persyaratan secara lengkap dan benar diterima. Masa berlaku rekomendasi adalah selama 1 tahun. Biaya Pengurusan Untuk pengurusan rekomendasi ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Depperindag.

Persetujuan untuk Dapat Mengikuti Skema AICO (Asean Industrial Cooperation) Pengertian Skema AICO (AICO Scheme) adalah skema kerjasama industri di Lingkungan ASEAN dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, industri dan investasi untuk menghadapi perdagangan bebas di Kawasan ASEAN.

53

Kerjasama AICO (AICO Agreement) adalah kerjasama yang dilakukan di antara sekurang-kurangnya dua negara anggota ASEAN, dengan satu atau lebih perusahaan peserta di masing-masing negara. Perusahaan bersangkutan dapat memperoleh hak istimewa, antara lain melalui penerbitan Certificate of Eligibility (COE). COE dikeluarkan oleh Sekretariat ASEAN dalam rangka pemberian fasilitas tarif. Fasilitas dalam rangka kerjasama AICO dapat diberikan kepada perusahaan peserta di Indonesia yang berbentuk badan hukum, didirikan dan melakukan kegiatannya di Indonesia. Dasar Hukum •

Keputusan Menperindag Nomor 202/MPP/Kep/5/1999 tanggal 26 Mei 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen • • • • • • • 54

Mengisi formulir permohonan AICO dengan melampirkan : Latar belakang dan motivasi perusahaan dalam mengikuti skema AICO ; Penjelasan yang lebih spesifik tentang manfaat yang diperoleh perusahaan bila berpartisipasi dalam skema AICO ; Investasi yang diperlukan dalam melaksanakan skema AICO ; Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) ; Dokumen atau bukti-bukti tentang kemitraan dalam melakukan saling memanfaatkan sumber daya, hubungan industri yang saling melengkapi atau kerjasama industri ; Surat kuasa sebagai pejabat yang berwenang atas nama perusahaan pemohon (apabila diajukan melalui kuasa) ; Profil perusahaan peserta yang antara lain mencakup informasi tentang jenis produk, jumlah pegawai dan lain-lain.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Surat persetujuan bahwa perusahaan peserta dapat mengikuti skema AICO diberikan selambat-lambatnya 44 hari kerja setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persetujuan ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan memenuhi kriteria dan persyaratan. Biaya Pengurusan Untuk mengurus persetujuan ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional. Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.

55

Bab II Izin dan Rekomendasi di Bidang Perdagangan

Wajib Daftar Perusahaan (WDP) Pengertian Setiap perusahaan, termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Perusahaan adalah meliputi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang WDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah didaftarkan. Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) adalah unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan baik di Tingkat Pusat maupun di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. KPP Tingkat Pusat adalah Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada Tingkat Pusat. KPP Tingkat I adalah Kantor Dinas Departemen Perindustrian dan Perdagangan Tingkat Propinsi selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Tingkat I. 59

KPP Tingkat II adalah Kantor Dinas Departemen Perindustrian dan Perdagangan Tingkat Kabupaten/Kota selaku penyelenggara dan pelaksana Wajib Daftar Perusahaan pada Daerah Tingkat II. Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi tentang perusahaan untuk semua pihak yang bersangkutan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. TDP bukan merupakan izin. Perubahan-perubahan yang terjadi yang berkaitan dengan TDP, seperti perubahan anggaran dasar dan pengurus perusahaan, wajib pula dilaporkan/didaftarkan. Dasar Hukum • • •

UU Nomor 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan Mendag Nomor 73/Kep/V/1993 tanggal 27 Mei 1993 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi WDP. Keputusan Menperindag Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tanggal 16 Januari 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan jo. Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang Perubahan Keputusan Menperindag Nomor 12/ MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.


Untuk Pengurusan TDP : a.

60

Bagi PT yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM : • Fotokopi akta pendirian perseroan; • Asli dan fotokopi data akta pendirian perseroan yang diketahui Departemen Kehakiman dan HAM; • Fotokopi akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada);

• • •

Asli dan fotokopi keputusan pengesahan PT sebagai badan hukum; Fotokopi KTP atau paspor Direktur Utama/ penanggungjawab perusahaan; Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

b. Bagi PT yang sedang dalam proses pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM : • Fotokopi akta pendirian perseroan; • Fotokopi data akta pendirian perseroan; • Fotokopi akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada); • Fotokopi KTP atau paspor Direktur Utama/ penanggungjawab perusahaan; • Fotokopi Izin Usaha/surat keterangan yang dipersamakan; • Fotokopi surat permohonan pengesahan badan hukum dari notaris kepada Menteri Kehakiman dan HAM dan bukti pembayaran administrasi proses pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM. c. Bagi • • • •

perusahaan berbentuk Koperasi : Fotokopi akta pendirian koperasi; Fotokopi KTP pengurus koperasi; Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang; Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Bagi CV : • Fotokopi akta pendirian perusahaan; • Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab/pengurus perusahaan; • Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

61

e. Bagi Fa. : • Fotokopi akta pendirian perusahaan; • Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab/pengurus perusahaan; • Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. f.

Bagi • • •

Perusahaan Perorangan : Fotokopi akta pendirian perusahaan; Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab/pemilik; Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

g. Bagi Perusahaan Lain : • Fotokopi akta pendirian perusahaan/surat keterangan lain yang menunjukan keberadaan perusahaan yang bersangkutan. • Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab perusahaan. • Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. h.

2.

Untuk Pengurusan Perubahan Daftar Perusahaan : a.

62

Bagi Kantor Cabang/Pembantu/Perwakilan Perusahaan : • Fotokopi akta pendirian perusahaan/surat penunjukan/ surat keterangan yang dipersamakan sebagai kantor cabang/pembantu/perwakilan; • Fotokopi KTP/paspor penanggungjawab perusahaan; • Fotokopi izin usaha/surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Bagi PT yang berubah Ang garan Dasar (AD)-nya dan memerlukan persetujuan Departemen Kehakiman dan HAM : • Asli dan fotokopi akta perubahan AD dan data akta perubahan AD yang disetujui Departemen Kehakiman dan HAM; • Asli dan fotokopi persetujuan AD perseroan.

b.

Bagi PT yang berubah AD-nya yang merupakan laporan pada Departemen Kehakiman dan HAM : • • •

c.

Bagi PT yang berubah pengurus perusahaannya yang harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan HAM : • • •

d.

Asli dan fotokopi perubahan AD; Asli dan fotokopi laporan tentang akta perubahan AD; Asli dan fotokopi laporan data akta perubahan AD perseroan yang telah diketahui dan diterima oleh Departemen Kehakiman dan HAM.

Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara RUPS tentang perubahan pengurus/akta Risalah bermaterai/Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris; Asli dan fotokopi TDP; Fotokopi bukti penerimaan pemberitahuan terjadinya perubahan dari Departemen Kehakiman dan HAM atau fotokopi bukti/resi pengiriman pemberitahuan tersebut melalui pos.

Bagi Koperasi, CV, Fa, Perseorangan dan Perusahaan lain : • •

Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan hal-hal yang didaftarkan; Asli dan fotokopi TDP.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Proses penerbitan TDP adalah 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Masa berlaku TDP adalah 5 tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku habis. Sedangkan perubahan TDP (apabila perubahan tersebut mengakibatkan penggantian TDP) adalah 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Masa berlaku TDP yang mengalami pergantian masih tetap/sesuai dengan masa berlaku TDP semula. 63

Biaya Pengurusan Biaya adminsitrasi untuk pendaftaran perusahaan ini, sesuai dengan bentuk perusahaannya, adalah sebagai berikut : * * * * *

Perseroan Terbatas Koperasi CV/Fa. BUMN/BUMD Perorangan

: : : : :

Rp. 100.000,Rp. 5.000,Rp. 25.000,Rp. 50.000,Rp. 250.000,-

Sedangkan pengurusan laporan/pendaftaran perubahan perusahaan tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota selaku Kepala KPP Tk. II.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. SIUP terdiri atas kategori sebagai berikut : •

64

SIUP Kecil yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih Rp. 200 juta di luar tanah dan bangunan.

• •

SIUP Menengah yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta di luar tanah dan bangunan. SIUP Besar yang diterbitkan untuk perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih di atas Rp. 500 juta di luar tanah dan bangunan.

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah : • Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat; • Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan; dan diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat; • Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima. Dasar Hukum • •

Keputusan Menperindag Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001, tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag 119/SJ/II/2002 tanggal 19 Februari 2002 perihal Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen 1. Perseroan Terbatas (PT) : • •

Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan; Fotokopi SK Pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM; 65

• • •

• 2.

Koperasi : • • • •

• 3.

Fotokopi KTP pemilik/Direktur Utama/penanggungjawab perusahaan; Fotokopi NPWP perusahaan. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO); Neraca perusahaan.

Fotokopi akte pendirian koperasi yang telah disahkan instansi yang berwenang.; Fotokopi KTP pimpinan/penanggungjawab koperasi; Fotokopi NPWP perusahaan. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO); Neraca perusahaan.

Bagi Perusahaan yang Tidak Berbentuk PT dan Koperasi a.

Perusahaan Persekutuan : • • • •

• b.

Perusahaan Perorangan : •

66

Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan/akte notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri; Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan; Fotokopi NPWP perusahaan; Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO); Neraca perusahaan.

Fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan;

• •

• 4.

Cabang/Perwakilan Perusahaan : • • • • •

5.

Fotokopi NPWP perusahaan; Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO); Neraca perusahaan.

Fotokopi SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut; Fotokopi akte notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan kantor cabang perusahaan; Fotokopi KTP penanggungjawab kantor cabang perusahaan di tempat kedudukan kantor cabang bersangkutan; Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (kantor pusat);. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO).

Per usahaan yang ditunjuk sebagai Perwakilan Perusahaan • • • • •

Fotokopi SIUP dan TDP perusahaan yang menunjuk; Fotokopi SIUP dan TDP perusahaan yang ditunjuk; Salinan/fotokopi akte penunjukan perwakilan atau surat tentang penunjukan perwakilan; Fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan; Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO).

Waktu Pengurusan dan Masa Belaku SIUP dikeluarkan dalam waktu 5 hari kerja setelah Form Surat Permohonan (SP)-SIUP Model A diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku SIUP adalah selama perusahaan bersangkutan masih melakukan kegiatan perdagangan.

67

Biaya Pengurusan Untuk penerbitan SIUP tidak dikenakan biaya, namun untuk pengurusan SIUP dikenakan biaya penggantian formulir SIUP. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Kepala Dinas Tingkat II Kabupaten/Kota setempat.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP- MB) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan C. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C serta Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan dengan kadar alkohol di atas 15% (lima belas persen) wajib mempunyai SIUP dan SIUP-MB. Sedangkan perusahaan yang memperdagangkan Minuman Beralkohol A cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan mempunyai SIUP-MB. Dasar Hukum •

• 68

Keputusan Menperindag Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Keputusan Menperindag Nomor 360/MPP/Kep/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol.

•

Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen 1. Untuk Importir Minuman Beralkohol : • • •

Mengisi formulir Model I (Surat permintaan SIUP-MB); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Surat izin kusus sebagai importir dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Untuk meneliti kebenaran pengisian formulir Model I, diwajibkan pula melampirkan dokumen : • Akte pendirian/perubahan perusahaan; • Surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen Kehakiman dan HAM; • Tanda Daftar Perusahaan (TDP); • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); • KTP penanggungjawab perusahaan; • 2 (dua) lembar pasfoto (3x4 cm) penanggung jawab perusahaan. 2.

Untuk Distributor Minuman Beralkohol : • • • •

Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Surat penunjukan sebagai distributor Minuman Beralkohol dari industri Minuman Beralkohol dan atau dari importir Minuman Beralkohol; Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat (wilayah kedudukan distributor).

Untuk meneliti kebenaran pengisian formulir Model I, diwajibkan pula melampirkan dokumen : • Akte pendirian/perubahan perusahaan; • Surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen Kehakiman dan HAM;

69

• • • •

Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); KTP penanggungjawab perusahaan; 2 (dua) lembar pasfoto (3x4 cm) penanggung jawab perusahaan.

3. Untuk Sub Distributor Minuman Beralkohol : • Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB); • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); • Surat penunjukan sebagai sub-distributor Minuman Beralkohol dari distributor Minuman Beralkohol ; • Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat (wilayah kedudukan sub-distributor). Untuk meneliti kebenaran pengisian formulir Model I, diwajibkan pula melampirkan dokumen : • Akte pendirian/perubahan perusahaan; • Surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen Kehakiman dan HAM; • Tanda Daftar Perusahaan (TDP); • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); • KTP penanggungjawab perusahaan; • 2 (dua) lembar pasfoto (3x4 cm) penanggung jawab perusahaan. 4. Untuk Pengecer/Toko Bebas Bea : • • • 5.

Untuk Penjual Langsung Diminum (Hotel, Restoran, Bar, Pub, Klub Malam dan Tempat-tempat Tertentu) : • •

70

Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Surat izin toko bebas bea dari Menteri Keuangan.

Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Izin Usaha Tetap hotel atau restoran dari Menteri Negara Kebudayaan

• • 6.

dan Pariwisata atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal; Rekomendasi dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat; Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.

Untuk Penjual Langsung Diminum, Khusus Hotel Berbintang 3,4 dan 5 serta Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selakat : • •

Mengisi formulir Model I (Surat Permintaan SIUP-MB); Surat Izin Tetap Usaha hotel dan restoran.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku SIUP-MB dikeluarkan dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah isian Formulir Model I serta persyaratan dan kelengkapan dokumen diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku SIUP-MB adalah selama 3 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 tahun berikutnya. Biaya Pengurusan Untuk pengurusan SIUP-MB tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk Importir, Distributor, Sub-Distributor Minuman Beralkohol. Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat untuk Pengecer, Toko Bebas Bea (TBB) dan Penjual Langsung untuk Diminum.

71

Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) Pengertian Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) adalah bukti pendaftaran yang diperoleh penerima waralaba (franchisee) setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPUW dan memenuhi persyaratan. Waralaba (franchise) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Pemberi waralaba (franchisor) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan HAKI atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba. Penerima waralaba (franchisee) adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan HAKI atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba. Dasar Hukum • •

72

Keputusan Menperindag Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen • •

Fotokopi perjanjian waralaba beserta keterangan tertulis; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau izin usaha dari departemen teknis lainnya.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku STPUW dikeluarkan dalam waktu 5 hari kerja setelah formulir pendaftaran dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku STPUW sesuai dengan masa berlaku perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba atau perjanjian antara penerima waralaba utama dan penerima waralaba lanjutan. Biaya Pengurusan Untuk pengurusan STPUW tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk penerima waralaba dari pemberi waralaba luar negeri. Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan yang berasal dari waralaba dalam dan luar negeri.

Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) Pengertian Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang bentuknya berupa mal, supermarket, department store, dan shopping centre. Pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

73

Setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Modern wajib memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) yang diperlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pasar Modern yang berada di Dati II di luar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I, baik yang sudah operasional sebelum terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor 57 Tahun 1997 maupun yang akan operasional (yang sudah selesai dibangun tapi belum operasional; yang sedang dalam proses pembangunan, dan yang baru memiliki izin prinsip dan belum mulai dibangun), sebelum terbitnya Keputusan Bersama dimaksud, wajib memiliki IUPM. Pasar Modern di Dati II di luar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I yang akan dibangun setelah terbitnya Keputusan Bersama dimaksud, hanya boleh dilaksanakan di Daerah Tingkat II yang lokasinya akan ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan harus sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota (RDTRWK). Dasar Hukum •

• • • 74

Keputusan Bersama Menperindag dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor 57 Tahun 1997, tanggal 12 Mei 1997, tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan. Keputusan Menperindag Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 tanggal 31 Oktober 1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan. Keputusan Menperindag Nomor 107/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen • • • • • • • • • • •

• • • • •

Surat izin prinsip dari Walikotamadya/Bupati KDH Tk.II dilampiri RTRWK/RDTRWK; Surat izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN); Surat izin Undang-Undang Gangguan (HO); Surat Izin Tempat Usaha (SITU); Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Surat peruntukan lahan (HGB); Akte pendirian perusahaan; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Program Kemitraan; Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku bagi Pasar Modern khususnya yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN); Upaya pemantauan lingkungan dan komponen lingkungan, Amdal Sosek, Kajian Aspek Sosial Budaya; Surat Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat; Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; Saran dan pendapat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Saran dan pendapat Menteri Dalam Negeri.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku IUPM dikeluarkan dalam waktu kurang lebih 5 hari kerja setelah surat permintaan IUPM dan persyaratannya diterima secara lengkap dan benar. IUPM diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi Pasar Modern yang bersangkutan dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan Usaha Pasar Modern. Perusahaan Pasar Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi wajib memperoleh IUPM baru.

75

Biaya Pengurusan Pengurusan IUPM tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (IP3A) Pengertian Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (P3A) adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia. Kantor Pusat dan Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib memiliki Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Dasar Hukum •

Keputusan Menperindag Nomor 402/MPP/Kep/11/1997 tanggal 3 Nopember 1997, tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen

76

1. Untuk Persetujuan Sementara P3A : • Surat permohonan (Letter of Intent) dari perusahaan perdagangan asing bersangkutan; • Surat penunjukan (Letter of Appoinment);

• • • • • • • •

Letter of Statement; Letter of Referrence dari KBRI/Atase Perdagangan; Rencana Kerja Kantor Perwakilan atau Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing; Surat Model TA-00 dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (khusus untuk perorangan WNA); Daftar isian permohonan; Curriculum vitae; Ijazah terakhir; Fotokopi paspor.

Catatan : Letter of Intent, Letter of Appointment dan Letter of Statement diketahui oleh Public Notary dan Perwakilan RI di negara yang bersangkutan. 2. Untuk Surat Izin Usaha P3A Tetap : • • • • • • • •

3.

Surat keterangan domisili perusahaan; Surat keterangan tentang ruang kantor dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat; Surat keterangan fiskal dari instansi pajak (Badan dan Orang Asing); Izin kerja tenaga asing; Izin tinggal sementara; Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 2 (dua) lembar pasfoto Kepala Perwakilan (4x6cm); Membayar uang jaminan (sekali saja) bagi Kepala Kantor Pusat dan Kepala Kantor Cabang, sebesar Rp. 5.000.000,untuk WNA, dan Rp. 1.000.000,- untuk WNI.

Untuk perpanjangan/pergantian Kepala Perwakilan : •

•

persyaratan untuk perpanjangan izin adalah sama dan sesuai dengan ketentuan di atas, ditambah dengan fotokopi Surat Izin Usaha P3A yang lama, beserta laporan kegiatan termasuk tenaga kerjanya.; persyaratan untuk pergantian Kepala Perwakilan adalah sama dan sesuai dengan ketentuan di atas, ditambah hibah uang jaminan dan surat penunjukan Kepala Perwakilan yang baru.

77

4. Penutupan Kantor P3A : • • • • • • •

Surat permohonan; Surat pernyataan penutupan dari Kantor Pusat; Asli Surat Izin usaha P3A; Fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing baik sebagai Kepala Perwakilan maupun sebagai Asisten Perwakilan; Surat pernyataan dari Kepala Perwakilan yang menyatakan tidak ada hutang piutang dengan pihak lain; Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Fotokopi bukti uang jaminan perusahaan.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Persetujuan Sementara P3A dikeluarkan dalam waktu 2 minggu setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku Persetujuan Sementara P3A adalah selama 3 bulan sejak tanggal dikeluarkannya. Surat Izin Usaha P3A Tetap dikeluarkan dalam waktu 2 minggu setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku Surat Izin Usaha P3A Tetap adalah sesuai dengan masa berlaku Letter of Appointment apabila persyaratan lengkap dipenuhi. Perpanjangan/Pergantian Kepala Perwakilan dikeluarkan dalam waktu 2 minggu setelah permohonan diterima. Penutupan Kantor P3A dikeluarkan dalam waktu 2 minggu setelah permohonan diterima. Sedangkan uang jaminan dikembalikan sebesar nilai nominal uang jaminan yang disetor. Biaya Pengurusan Pengurusan perizinan P3A tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi 78

•

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Tanda Pendaftaran Gudang Pengertian Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup, dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dapat dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang. Setiap gudang wajib didaftarkan dengan mengajukan permintaan untuk penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG). Dikecualikan dari kewajiban pendaftaran adalah : gudang pelabuhan yang dikuasai oleh pengusaha pelabuhan, gudang Kawasan Berikat, dan gudang yang melekat dengan usaha industrinya. Dasar Hukum • • •

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan. Keputusan Menperindag Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam negeri Depperindag Nomor 1618/DJPDN/IV/1998 tanggal 14 April 1998 perihal Prosedur Penataan dan Pembinaan Pergudangan.


Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

79

• • • • •

Fotokopi KTP pengusaha/pemilik perusahaan; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Fotokopi perjanjian pemakaian/penguasaan gudang dengan pemilik gudang (apabila menyewa gudang); Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gudang; Fotokopi peta/denah gudang.

Waktu Pengurusan dan masa Berlaku Gudang yang sudah terdaftar diberikan Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak permohonan beserta persyaratannya diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku TDG adalah selama kegiatan pergudangan yang bersangkutan berlangsung. Biaya Pengurusan Pengurusan TDG tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.

Surat Pengakuan Keagenan Tunggal Pengertian Keagenan adalah hubungan hukum antara prinsipal dan suatu per usahaan nasional dalam penunjukan untuk melakukan perakitan/pembuatan/manufaktur serta penjualan/distribusi barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu.

80

Prinsipal adalah perusahaan induk di luar negeri atau di dalam negeri yang membuat barang-barang modal dan barang-barang industri tertentu dengan merek (trade mark/brand) milik sendiri,

atau perusahaan atas dasar kuasa penuh dari perusahaan induk, dan memiliki hak dan wewenang penuh untuk memberikan keagenan pada agen di Indonesia sesuai dengan peraturan perusahaan induk tersebut. Perusahaan Agen Tunggal adalah perusahaan nasional yang oleh prinsipal luar negeri yang memproduksi barang dengan merek tertentu atau prinsipal pemegang merek tertentu ditunjuk sebagai satu-satunya perusahaan untuk mengimpor, mempromosikan, mendistribusikan dan melaksanakan pelayanan purna jual barang yang dimaksud ke seluruh wilayah Indonesia untuk suatu jangka waktu tertentu. Pengakuan Keagenan Tunggal adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan nasional sebagai Agen Tunggal yang di dalamnya melekat hak dan kewajiban tertentu atas dasar kerjasama yang disepakati bersama antara Perusahaan Nasional dengan Pihak Prinsipal di luar negeri. Dasar Hukum • •

Keputusan Menperin Nomor 295/M/SK/7/1982 tanggal 7 Juli 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Keagenan Tunggal. Keputusan Menperin Nomor 428/M/SK/12/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Penyederhanaan Ketentuanketentuan Pengakuan dan Pengurangan Pengakuan Keagenan Tunggal Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Besar serta Keagenan Tunggal Alat-alat Elektronika dan Alat-alat Listrik untuk Rumah Tangga.


Akte pendirian perusahaan; Angka Pengenal Importir (API); Perjanjian Keagenan Tunggal dengan Prinsipal yang memenuhi ketentuan Kepmenperin No. 295/M/SK/7/1982. Bukti pemilikan/rencana pengadaan; Fasilitas pelayanan purna jual.

81

Waktu Pengurusan dan masa Berlaku Waktu pemrosesan sampai terbitnya Surat Pengakuan Keagenan Tunggal adalah 2 minggu sejak persyaratan diterima dengan lengkap dan benar. Masa berlaku Surat Pengakuan Keagenan Tunggal adalah 5 tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang 5 tahun berikutnya, bila mengajukan perpanjangan pada saat 6 bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Biaya Pengurusan Untuk penerbitan Pengakuan Keagenan Tunggal tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka

Izin Usaha Sewa Beli (Hire Purchase)

Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa Pengertian Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, sementara hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

82

Jual Beli dengan Angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali

angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, sementara hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat harganya diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Barang-barang yang boleh disewa-belikan dan dijual-belikan adalah semua barang niaga tahan lama yang baru dan tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari hasil produksi sendiri ataupun hasil produksi/perakitan (assembling) lainnya di dalam negeri, kecuali apabila produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu. Kegiatan usaha Sewa Beli dan Jual Beli dengan Angsuran hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perdagangan nasional. Modal/ saham perusahaan seluruhnya harus dimiliki oleh WNI. Untuk melakukan kegiatan usaha Sewa Beli dan Jual Beli dengan Angsuran, perusahaan bersangkutan wajib memiliki izin usaha dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dasar Hukum •

• •

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/Kp/ II/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa (Renting) tanggal 1 Februari 1980. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 418/Kp/IV/1984 tanggal 4 April 1984 tentang Pencabutan Perizinan-perizinan Perdagangan Tertentu. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.


Fotokopi SIUP Besar; Akte notaris Pendirian PT; 83

• • • • • •

• • • •

Bagan organisasi serta nama pimpinan dan tenaga teknis yang disertai riwayat hidup masing-masing; Fotokopi surat keterangan WNI; Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU); Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Referensi bank; Neraca perusahaan yang disahkan oleh akuntan publik bagi pemohon baru dan neraca perusahaan tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar bagi pemohon perpanjangan; Surat keterangan lunas pajak; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Contoh surat perjanjian Sewa Beli (untuk pemohon baru); Rencana kerja 5 tahun ke depan.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Masa berlaku Izin Usaha Sewa Beli dan Jual Beli dengan Angsuran adalah 5 tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang. Biaya Pengurusan Untuk penerbitan izin ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat.

Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi Pengertian

84

Setiap Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi Nasional yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa; Organisasi Kerjasama Ekonomi

antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing; serta Perwakilan Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi Asing diwajibkan mendaftar kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan untuk mendapatkan Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi. Dasar Hukum • •

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 75/KP/I/1983 tanggal 25 Januari 1983 tentang Wajib Daftar Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi di Indonesia. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan


Daftar isian permohonan; Akte pendirian organisasi; Anggaran Dasar organisasi; Anggaran Rumah Tangga organisasi; Susunan pengurus organisasi.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Waktu pemrosesan dan terbitnya Tanda Daftar adalah 5 hari kerja setelah permohonan dan dokumen diterima secara lengkap dan benar. Masa berlakunya selama 3 (tiga) tahun sejak Tanda Pendaftaran diterbitkan. Biaya Pengurusan Pengurusan Tanda Daftar ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

85

Rekomendasi Izin Kerja (RIK) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) Khusus untuk Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Pengertian Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) adalah tenaga kerja asing pemegang visa yang akan dipekerjakan di wilayah Republik Indonesia. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk kepada pemohon untuk mempekerjakan TKWNAP di Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu. Khusus untuk TKWNAP yang dipekerjakan di Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, terlebih dahulu harus meminta Rekomendasi Izin Kerja (RIK) ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Dasar Hukum • •

• 86

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1990 tanggal 14 Juni 1990 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (WNA) Pendatang. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-416/MEN/ 1990 tanggal 2 Agustus 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1990 tanggal 14 Juni 1990 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (WNA) Pendatang. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-208/MEN/ 1992 tanggal 13 Juni 1992 tentang Prosedur Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja WNA Pendatang dan

Pelimpahan Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor Wilayah Depparpostel, Direksi PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT (Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Syarat dan Kelengkapan Dokumen • • • • • • •

Daftar isian permohonan; Surat Model TA-00 dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (P3A); Letter of Appointment atas P3A; Curriculum vitae TKWNAP; Fotokopi paspor TKWNAP; Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Waktu pemrosesan dan terbitnya Rekomendasi Izin Kerja (RIK) adalah 2 minggu setelah permohonan dan dokumen diterima secara lengkap dan benar. Biaya Pengurusan Untuk pengurusan rekomendasi ini tidak dipungut biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •


87

Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) Pengertian Suatu perusahaan dapat melakukan impor mesin-mesin, suku cadang, bahan/peralatan bangunan dan bahan baku/bahan penolong guna pemakaian dalam proses produksi sendiri. Untuk itu perusahaan bersangkutan harus memiliki Angka Pengenal Impor Terbatas (API-T). Dasar Hukum •

•

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/Kp/III/1978 tanggal 9 Maret 1978 tentang Ketentuan Mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas bagi Perusahaan Produksi Dalam Negeri Dalam Rangka Penanaman Modal. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 378/Kp/XI/1998 tangal 21 Nopember 1988, tentang Penyederhanaan Ketentuan Masa Berlaku Angka Pengenal Importir Terbatas.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen • • • • • • •

88

Surat dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat ; Surat permohonan perusahaan kepada Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat ; Surat persetujuan Presiden/BKPM/Departemen Teknis (Izin Usaha Tetap Dalam Rangka PMA/PMDN) ; Laporan kegiatan perusahaan ; Izin kerja tenaga kerja asing (bagi perusahaan yang menggunakan TKA) ; Perubahan/penambahan susunan pengurus perusahaan ; Jabatan Direktur Utama/Direktur perusahaan harus tercantum dalam Akta Notaris ;

• • • • •

Jabatan Manajer (sebagai pemohon) harus dengan surat kuasa/ penunjukan dari Direktur Utama/Direktur yang disahkan oleh notaris ; Keterangan domisili (bagi perusahaan yang pindah alamat) ; APIT lama (bila ada) ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; Contoh tandatangan.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Lama pengurusan dan terbitnya API-T adalah 2 minggu setelah permohonan lengkap dan benar diterima. Masa berlaku API-T adalah selama perusahaan bersangkutan masih menjalankan kegiatan produksi. Biaya Pengurusan Pengurusan APIT tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •


Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Pengertian Pendaftaran Keagenan ini dimaksudkan hanya untuk Agen Tunggal yang akan memasok/mengikuti tender atau penunjukan langsung barang spesifik untuk proyek-proyek pemerintah. Sedangkan untuk agen yang memasok proyek swasta dan pasaran umum tidak diperlukan pendaftaran. 89

Dasar Hukum •

•

Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tanggal 22 Maret 1994 (yang telah beberapa kali diperbaharui), tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terakhir dengan Keppres Nomor 6 Tahun 1999 tanggal 11 Januari 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tanggal 22 Maret 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah, Terakhir dengan Keppres Nomor 8 Tahun 1997. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen • • •

Fotokopi akte notaris perusahaan dan SIUP/TDP ; Fotokopi Surat Perjanjian/Penunjukan Keagenan ; Brosur/leaflet asli.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Lama pengurusan dan terbitnya Surat Tanda Pendaftaran Keagenan adalah sekitar 3 hari kerja. Masa berlakunya adalah berdasarkan perjanjian/penunjukan, namun untuk melindungi Perusahaan Nasional diterbitkan Instruksi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 01/DAGRI/I/SN/II/1985 yang diperbaharui dengan Nomor 01/DAGRI/I/SN/II/1996 yang isinya antara lain sebagai berikut : • Perjanjian yang dilegalisasi Atase Depperindag/Perwakilan RI dan Public Notary di negara prinsipal : maksimum 5 tahun; • Perjanjian yang belum dilegalisasi : maksimum 2 tahun; • Penunjukan yang dilegalisasi : maksimum 2 tahun; • Penunjukan yang belum dilegalisasi : maksimum 1 tahun.

90

Untuk perpanjangan berikutnya dapat dilakukan bila surat penunjukan atau surat perjanjian telah dilegalisasi secara lengkap oleh Notary Public dan Perwakilan RI di negara prinsipal.

(Perjanjian/penunjukan Agen Tunggal dapat dilakukan oleh Prinsipal Induk, Prinsipal Suplier; atau Representative). Biaya Pengurusan Pengurusan surat Tanda Pendaftaran Keagenan ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.

Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) Pengertian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP), adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah menyampaikan LKTP secara lengkap dan benar. Dasar Hukum • •

UU Nomor 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP). PP Nomor 24 Tahun 1998 tanggal 14 Februari 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan jo. PP Nomor 64 Tahun 1999 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.

91

•

Keputusan Menperindag Nomor 121/MPP/Kep/2/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang Ketentuan Penyampaian LKTP.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Setiap perusahaan yang berstatus kantor pusat, berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah RI, diwajibkan menyampaikan LKTP kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Perusahaan yang wajib mendaftarkan LKTP adalah perusahaan yang berbentuk : a.

Perseroan yang memenuhi salah satu kriteria : 1. Merupakan Perseroan Terbuka (PT. Tbk) ; 2. Memiliki bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat ; 3. Mengeluarkan surat pengakuan hutang; 4. Memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); atau 5. Merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.

b.

Perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di- wilayah negara RI menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berwenang untuk mengadakan perjanjian ;

c.

Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Daerah.

LKTP yang disampaikan wajib diaudit oleh : a. Akuntan publik ; atau b. Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan khusus untuk Persero, Perum dan Perusahaan Daerah. 92

LKTP yang wajib disampaikan meliputi : a. Neraca ; b. Laporan Laba-Rugi ; c. Laporan perusahaan ekuitas ; d. Laporan arus kas ; dan e. Catatan atas Laporan Keuangan yang antara lain mengungkapkan utang piutang, termasuk kredit bank dan investasi perusahaan dalam bentuk penyertaan langsung ke perusahaan lain. Bentuk dan susunan LKTP dibuat sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku ; Penyampaian LKTP dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Penyampaian LKTP dilakukan dengan cara menyerahkan : File LKTP dalam bentuk Portable Document Format dan File profil perusahaan dalam bentuk format khusus program aplikasi profil LKTP. Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku STP-LKTP diterbitkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan selambat-lambatnya selama 7 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya berkas LKTP secara lengkap dan benar. Biaya Pengurusan Penyampaian LKTP tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan STP-LKTP •

Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. 93

Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian Pengertian Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian (SIUPP) adalah surat izin usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha di bidang jasa penilaian dan jasa-jasa konsultasi lainnya yang terkait, dalam arti seluas-luasnya yang berlandaskan keahlian yang bersifat inter disiplin ilmu. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

94

Ruang lingkup Kegiatan Usaha Jasa Penilaian, meliputi : Penilaian untuk menentukan nilai ekonomis terhadap harta benda berwujud maupun yang tidak berwujud, yaitu Penilaian Aktiva Tetap (Fixed Assets Valuation) dan Penilaian Usaha (Business Valuation, termasuk good will, trade mark dan hak paten); Penilaian Proyek (Project Appraisal); Penilaian Kelayakan Teknis (Technical Appraisal); Penilaian dan Konsultasi Pengembangan (Development Consultancy) termasuk Studi Kelayakan Proyek (Project Feasibility Study); Penilaian dan Pengawasan Proyek (Project Monitoring); Penilaian dan Konsultasi Investasi (Investment Arrager and Advisory Services); Penilaian dan Teknologi Informasi di bidang Properti (Property Information System); Penilaian Konsultasi Properti (Property Consultancy) termasuk kegiatan Konsultasi Keuangan Properti (Financial Property Services); Pengelolaan Harta Benda (Property Management).

Dasar Hukum •

Keputusan Menperindag Nomor 594/MPP/Kep/VIII/2002 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Penilaian.

Setiap perusahaan yang melakukan Kegiatan Usaha Jasa Penilaian, wajib memiliki SIUPP, harus berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas, dan menjadi anggota asosiasi serta harus memenuhi persyaratan : 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang direksi perusahaan harus seorang Penilai Berizin, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, serta memiliki tenaga ahli sekurangkurangnya 2 (dua) orang Penilai yang memiliki kualifikasi Anggota Biasa (B) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Memiliki modal dasar perusahaan sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), di luar tanah dan bangunan; Memiliki inventaris perusahaan, baik untuk peralatan kantor maupun peralatan operasional/teknis yang diperlukan sesuai dengan lingkup Kegiatan Usaha Jasa Penilaian; Memiliki rekening bank atas nama perusahaan yang bersangkutan; Memiliki neraca awal bagi perusahaan yang baru dan atau neraca perusahaan yang disahkan oleh akuntan publik bagi perusahaan lama; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Memiliki kantor tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili perusahaan daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Perusahaan Jasa Penilaian yang ingin memperoleh SIUPP harus mengajukan permohonan kepada Menperindag melalui Direktur

95

Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, dengan mengisi formulir Surat Permintaan SIUPP (SPSIUPP) model A dan wajib melengkapi dokumen, sebagai berikut : • Salinan/fotokopi akta notaris tentang pendirian Perusahaan Jasa Penilaian; • Fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum (PT) dari instansi berwenang atau fotokopi data akta pendirian perseroan dan bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum (PT); • Pasfoto dan fotokopi KTP Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan; • Skema organisasi dan nama Direksi Perusahaan serta Daftar Tenaga Penilai dan Tenaga Ahli tetap yang dimiliki perusahaan; • Daftar inventaris perusahaan; • Daftar nomor rekening bank; • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); • Surat keterangan domisili perusahaan. Perusahaan Jasa Penilaian yang telah memperoleh SIUPP dapat mempekerjakan tenaga ahli/penilai warga negara asing pendatang, yang memiliki sertifikat dari asosiasi sejenis di negara asal dengan diketahui oleh Asosiasi di Indonesia, sebagai penasehat teknis (technical advisor). Tenaga ahli/penilai warga negara asing pendatang, tidak diperkenankan menandatangani laporan penilaian dan atau perjanjian kerja di bidang penilaian dengan Perusahaan Jasa Penilaian lainnya, baik atas nama sendiri ataupun atas nama perusahaan. Perusahaan Jasa Penilaian yang telah memperoleh SIUPP dapat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang teknis Usaha Jasa Penilaian dengan Perusahaan Jasa Penilaian asing dengan kewajiban melaporkan perjanjian kerjasama yang diadakannya tersebut kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. 96

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian diterbitkan dalam waktu kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir permohonan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku SIUPP ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang selama perusahaan yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya. Biaya Pengurusan Pengurusan SIUPP tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •


Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor Pengertian Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor adalah surat izin yang di terbitkan hanya untuk perusahaan nasional berbentuk Perseroan Terbatas dan atau Koperasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha survey. Perusahaan surveyor harus memiliki minimum 3 orang tenaga ahli di bidang survey dan mempunyai alat perlengkapan teknis (laboratorium dan sebagainya). Dasar Hukum •

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.476/Kp-/ IX/1981 tanggal 7 September 1981 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Survey. 97

Syarat dan Kelengkapan Dokumen • • • • • • •

• • •

Mengisi formulir permohonan ; Akte notaris tentang pendirian perusahaan ; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar ; KTP/Bukti kewarganegaraan Indonesia para pemilik saham dan anggota pengurus ; Skema organisasi dan daftar pimpinan serta tenaga ahli berikut riwayat hidup masing-masing, dengan dilengkapi surat keterangan seperlunya ; Daftar inventaris perusahaan, terutama alat perlengkapan teknis di bidang survey ; Kesanggupan menyediakan jaminan dalam bentuk deposito bank sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai jaminan bonafiditas bagi penyelesaian klien dan kemungkinan ganti rugi yang timbul sebagai akibat transaksi kegiatan survey, atau dapat juga dilakukan dengan menutup polis asuransi dengan pertanggungan sebesar Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap peristiwa ; Referensi bank ; Neraca perusahaan tahun terakhir yang disahkan akuntan/ kantor administrasi yang terdaftar ; Surat pelunasan pajak.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor dikeluarkan dalam waktu kurang lebih 1 minggu setelah syarat dan formulir permohonan diterima secara lengkap dan benar. Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang. Biaya Pengurusan Pengurusan izin ini tidak dikenakan biaya.

98


Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam negeri.

Surat Izin Tanda Pabrik (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya) Pengertian Surat Izin Tanda Pabrik (ITP) adalah izin berupa tanda yang dikeluarkan oleh Depperindag terhadap UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) produk dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan prototipe yang diproduksi. Setiap perusahaan pembuat UTTP wajib memperoleh Izin Tanda Pabrik (ITP) yang diterbitkan oleh Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. ITP diberikan dalam rangka pembinaan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya. Terdapat 3 jenis ITP yaitu : ITP Percobaan, ITP Definitif dan ITP Perpanjangan. Sebelum mendapat ITP Definitif, perusahaan yang bersangkutan wajib memperoleh ITP Percobaan terlebih dahulu. Dasar Hukum • •

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tanggal 2 Februari 1981 tentang Metrologi Legal (pasal 17). Keputusan Menperindag Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tanggal 3 Februari 1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian jo. Nomor 251/MPP/Kep/6/1999. 99


ITP Percobaan : • Rekaman daftar peralatan teknis yang memadai dan tenaga terampil ; • Prototipe/contoh UTTP ; • Contoh merk pabrik ; • SIUP dan IUI/TDI ; • Laporan pemeriksaan teknis UTTP oleh pegawai yang berhak pada Kepala Dinas Tingkat Propinsi / Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.

2.

ITP Definitif : • Persyaratan dan dokumen sama dengan ITP Percobaan, dan disertai rekomendasi dari Kepala Dinas Tk. Propinsi / Kepala Dinas Tk. Kabupaten/Kota setempat.

3.

ITP Perpanjangan : • Persyaratan dan dokumen sama dengan ITP Definitif dan ITP Percobaan.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku

100

1.

ITP Percobaan Diperlukan waktu penelitian/pengujian yang lamanya tergantung dari jenis tingkat ketelitian dan kapasitas UTTP yang diteliti. Waktu proses keluarnya ITP Percobaan berkisar antara 5 sampai dengan 15 hari kerja. Masa berlaku ITP ini adalah 1 tahun.

2.

ITP Definitif Waktu proses keluarnya ITP Definitif adalah 5 hari kerja. ITP Definitif ini berlaku selama 5 tahun.

3.

ITP Perpanjangan Waktu proses adalah selama 5 hari kerja. Masa berlaku ITP Perpanjangan ini adalah selama 5 tahun.

Biaya Pengurusan Pengurusan ITP tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

ITP Percobaan dan ITP Definitif : Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. ITP Perpanjangan : Kepala Dinas Tingkat Propinsi/Kepala Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat.

Izin Tipe (IT) UTTP Asal Impor Pengertian Izin Tipe (IT) Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor adalah izin yang dikeluarkan oleh Menperindag terhadap UTTP yang telah memenuhi persyaratan untuk dimasukkan dari luar negeri yang akan digunakan di wilayah Indonesia. Setiap UTTP yang masuk pertama kali dan akan digunakan di wilayah RI wajib memperoleh Izin Tipe. Importir yang akan memasukkan UTTP dengan model/tipe baru wajib menyerahkan satu contoh UTTP untuk diadakan penelitian dan pengujian pendahuluan. Sedangkan terhadap UTTP yang terlanjur masuk sebelum memperoleh Izin Tipe harus dilakukan penelitian dan pengujian pendahuluan oleh pegawai yang berhak di bidang metrologi (Seksi Metrologi) pada Dinas Tingkat Propinsi atau Dinas Tingkat Kabupaten/Kota setempat. Terhadap UTTP yang sudah dikeluarkan Izin Tipe-nya, untuk impor selanjutnya tidak diperlukan izin lagi.

101

Dasar Hukum • •

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tanggal 2 Februari 1981 tentang Metrologi Legal (pasal 18). Keputusan Menperindag Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tanggal 3 Februari 1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian jo. Nomor 251/MPP/Kep/6/1999.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen • • • •

Proforma invoice UTTP ; Leaflet/brosur UTTP ; Contoh UTTP ; Laporan hasil penelitian teknis UTTP oleh pegawai yang berhak.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Untuk menerbitkan Izin Tipe UTTP Asal Impor diperlukan waktu penelitian/pengujian yang lamanya tergantung dari jenis, tingkat ketelitian dan kapasitas UTTP yang diteliti. Lamanya proses adalah minimal 7 hari kerja dan maksimal 30 hari kerja. Masa berlaku Izin Tipe ini adalah untuk selamanya. Biaya pengurusan Pengurusan Izin Tipe ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

102

Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Izin Reparasi UTTP Pengertian Izin Reparasi UTTP adalah izin yang dikeluarkan oleh Menperindag terhadap pengusaha yang memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan reparasi/pelayanan purna jual UTTP. Izin Reparasi diberikan dalam rangka pembinaan terhadap usaha jasa reparasi/purna jual UTTP. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha reparasi UTTP harus memiliki tenaga terampil beserta peralatan teknis yang memadai. Dasar Hukum • •

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tanggal 2 Februari 1981 tentang Metrologi Legal (pasal 17). Keputusan Menperindag Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tanggal 3 Februari 1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian.


Dokumen tentang tenaga terampil yang dimiliki (daftar tenaga terampil, riwayat hidup, tanda lulus ujian dan sebagainya); Laporan/daftar peralatan teknis reparasi yang dimiliki.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Lama penyelesaian proses Izin Reparasi UTTP adalah selama 7 (tujuh) hari kerja. Izin ini berlaku untuk selamanya. Biaya Pengurusan Pengurusan izin ini tidak dikenakan biaya. 103



Pengakuan dan Persetujuan Ekspor Maniok (Ubi Kayu) 1.

Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Maniok (Ubi Kayu) Pengertian Maniok adalah ubi kayu (cassava) dalam bentuk diiris dan dikeringkan, pelet dan lain-lain. Pengakuan sebagai eksportir ini hanya berlaku khusus untuk ekspor ke Uni Eropa. Ekspor Maniok ke negara-negara Uni Eropa (UE) hanya dapat dilaksanakan oleh Eksportir Terdaftar Maniok (ETM). Perdagangan ekspor maniok dari Indonesia ke negara-negara Uni Eropa (UE) dibatasi melalui kuota impor berdasarkan suatu Perjanjian Bilateral. Dasar Hukum • •

104

Keputusan Menperindag Nomor 516/MPP/Kep/11/1998 tanggal 5 Nopember 1998 tentang Ketentuan Ekspor Maniok. Keputusan Menperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/ 1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 575/MPP/Kep/VIII/2002.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen • • •

SIUP/Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Non Departemen berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ; Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Surat Pengakuan dikeluarkan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat. Masa berlaku izin adalah selama eksportir melaksanakan ekspor sesuai dengan persyaratan. Biaya Pengurusan Pengurusan surat pengakuan ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

2.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Surat Pelaksanaan Ekspor Maniok (SPEM) Pengertian Surat Pelaksanaan Ekspor Maniok (SPEM) adalah surat persetujuan kuota ekspor maniok ke negara Uni Eropa (UE). SPEM ini merupakan dokumen pelengkap untuk melaksanakan ekspor maniok.

105

Dasar Hukum • •

Keputusan Menperindag Nomor 516/MPP/Kep/11/ 1998 tanggal 5 Nopember 1998 tentang Ketentuan Ekspor Maniok (Ubi Kayu). Keputusan Menperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/ 1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 575/MPP/Kep/VIII/2002.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Mengajukan permohonan dengan melampirkan kontrak atau L/C. Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Masa berlaku SPEM adalah 30 hari kerja sejak penerbitan SPEM, dan atas permintaan pembeli, batas pengapalan dapat diperpanjang. Biaya Pengurusan Pengurusan SPEM tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

106

Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

3.

Sertifikat Ekspor (Export Certificate) Pengertian Sertifikat Ekspor (Export Certificate) adalah surat keterangan ekspor maniok yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat berdasarkan SPEM untuk keperluan pembeli sesuai dengan ketentuan impor maniok yang berlaku di negara Uni Eropa. Sertifikat Ekspor merupakan dokumen pelengkap untuk melaksanakan ekspor maniok. Dasar Hukum • •

Keputusan Menperindag Nomor 516/MPP/Kep/11/1998 tanggal 5 Nopember 1998 tentang Ketentuan Ekspor Maniok. Keputusan Menperindag 558/MPP/Kep/VIII/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 575/MPP/Kep/5/2002.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Menyampaikan Surat Pelaksanaan Ekspor Maniok (SPEM). Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Sertifikat Ekspor ini diterbitkan 1 hari setelah persyaratan lengkap dan benar diterima. Masa berlakunya adalah selama 6 bulan sejak tanggal penerbitan. Biaya Pengurusan Pengurusan Sertifikat Ekspor tidak dikenakan biaya. 107

Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Pengakuan dan Persetujuan Ekspor Kopi 1.

Pengakuan sebagai Eksportir Kopi Pengertian Ekspor kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memperoleh Pengakuan sebagai Eksportir Kopi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Pelaksanaan ekspor kopi harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) dan dilindungi dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Form – ICO sebagai dokumen pelengkap. Dasar Hukum •

•

Keputusan Menperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/ 1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 575/MPP/Kep/VIII/2002. Keputusan Menperindag Nomor Nomor 29/MPP/Kep/ -1/1999 tanggal 22 Januari 1999 tentang Ketentuan Ekspor Kopi.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen • 108

•

SIUP atau TDUP atau Surat Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen ; Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;

• •

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; Rekomendasi dari Kepala Dinas Tingkat Propinsi setempat.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Masa berlaku pengakuan ini adalah sepanjang eksportir bersangkutan masih melaksanakan ekspor dan memenuhi persyaratan. Pengakuan ini tidak berlaku lagi apabila eksportir yang bersangkutan tidak melaksanakan ekspor selama 1 tahun. Biaya Pengurusan Pengurusan Izin/pengakuan ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

2.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) Pengertian Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) adalah surat pelaksanaan ekspor kopi ke seluruh negara tujuan yang dilaksanakan oleh eksportir kopi. Dasar Hukum •

•

Keputusan Menperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 575/ MPP/Kep/VIII/2002. Keputusan Menperindag Nomor 29/MPP/Kep/1/1999 tanggal 22 Januari 1999 tentang Ketentuan Ekspor Kopi.

109

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Sudah membayar iuran Asosiasi Eksportir Kopi (AEKI). Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Lamanya proses penerbitan SPEK adalah 3 hari setelah persyaratan dipenuhi. Masa berlaku surat persetujuan ini adalah selama 30 hari sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang hanya 1 kali. Biaya Pengurusan Pengurusan SPEK tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •


Persetujuan Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya Pengertian Barang yang Diawasi Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan Persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk. Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya diperbolehkan jika sudah mendapat rekomendasi dari Direktur Pembina Teknis yang bersangkutan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau Instansi/Departemen lain yang terkait. Yang termasuk Barang yang Diawasi Ekspornya adalah barangbarang yang tercantum pada Lampiran Keputusan Menperindag Nomor 575/MPP/Kep/VIII/2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang 110

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menperindag Nomor 558/MPP/ Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 443/MPP/Kep/5/2002. Dasar Hukum •

•

Keputusan Menperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 575/MPP/Kep/VIII/2002 Keputusan Menperindag Nomor 441/MPP/Kep/5/2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut.


• • •

Memiliki Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)/Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; Mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri ; Rekomendasi ekspor dari Departemen/Instansi terkait sesuai dengan jenis barang yang diekspor, yakni : Binatang sejenis lembu : rekomendasi dari Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian; Ikan dalam keadaan hidup : rekomendasi dari Ditjen Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan ; Inti Kelapa Sawit : rekomendasi dari Ditjen Perkebunan, Departemen Kehutanan ; Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang tidak dilindungi yang termasuk dalam Appendix II (CITES) : rekomendasi dari Ditjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan ; Minyak dan Gas Bumi : rekomendasi dari Direktur Pengolahan dan Pemasaran, Ditjen Migas, Departemen Pertambangan dan Energi;

111

-

Pupuk dan Kulit Buaya : rekomendasi dari Ditjen Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Depperindag; Emas, Perak, Limbah dan Skrap : rekomendasi dari Ditjen Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Depperindag. Pasir laut : rekomendasi dari Gubernur dan/atau Bupati/ Walikota setempat.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Persetujuan Ekspor Barang yang Diawasi Ekspornya dikeluarkan dalam waktu 2 sampai dengan 5 hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi secara lengkap dan benar. Masa berlaku persetujuan untuk masing-masing barang yang diawasi ekspornya adalah sebagai berikut : • •

• • • • •

• • 112

Binatang sejenis lembu hidup (HS 0102.10.000, 0102.90.110, 0102.90.190 ; Ex 0102.90.900) : antara 1-2 bulan sesuai dengan rekomendasi dari Ditjen Peternakan. Ikan dalam keadaan hidup : Anak ikan Napoleon Wrasse (HS Ex 0301.10.100) : 3 bulan; Ikan Napoleon Wrasse (Hs ex 0301.10.910) : 6 bulan; Benih Ikan Bandeng/Nener (HS ex 0301.91.100) : 3 bulan; Inti Kelapa Sawit (HS Ex 1207.10.000) : 3 bulan. Minyak dan Gas Bumi (HS 2709, 2710, 2711, 2712, 2713) : 3 bulan. Pupuk Urea (HS 3102.10.000) : 3 bulan. Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue (HS 4103.20.000) : 6 bulan. Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang tidak dilindungi yang termasuk dalam Appendix II CITES ; Dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang-barang yang dibuat dari padanya (HS 0106.00.991 dan 0106.00.999) : 6 bulan. Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk lainnya (HS 7106.10.000, 7106.91.000, 7106.92.000) : 6 bulan dan dapat diperpanjang 1 tahun. Emas bukan Tempa atau dalam bentuk bubuk (HS 7108.11.000, 7108.12.100, 7108.12.900) : 6 bulan dan dapat diperpanjang 1 tahun.

•

• •

Limbah dan Skrap Fero, Ingot Hasil Peleburan Skrap Besi atau Baja, khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam (HS 7204.10.000, 7204.29.000, 7204.30.000, 7204.41.000, 7204.49.000) : 6 bulan dan dapat diperpanjang 1 tahun. Limbah dan Skrap dari Baja Stainless (HS 7204.21.000), Tembaga (HS 7404.00.000), Kuningan (HS Ex 7407.21.000) Aluminium (HS 7602.00.000) : 6 bulan dan dapat di perpanjang 1 tahun. Pasir Laut (HS Ex 2505.90.000) : 3 bulan .

Biaya Pengurusan Pengurusan persetujuan ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Direktur Ekspor Produk Industri atau Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Izin Ekspor Tekstil 1.

Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT) Pengertian Yang dimaksud dengan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) adalah serat, benang, tekstil lembaran, pakaian jadi dan barang jadi lain terbuat dari tekstil yang termasuk dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia dengan Pos Tarif HS Ex-42.02, 50.01 s/d 63.10, Ex-64.05, Ex-65.01, Ex 65.02, Ex-65.03, Ex-65.04, Ex-65.05, Ex-70.19, Ex-94.04, Ex-96.12. Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT) adalah perusahaan yang diizinkan mengekspor TPT Kuota oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

113

Kuota adalah batas volume maksimum Kategori atau Group TPT yang diizinkan diekspor ke negara kuota. Kuota terdiri dari Kuota Tetap (KT), Kuota Pertumbuhan (KPt), Kuota Sementara Murni (KSM), Kuota Fleksibilitas (KF), Kuota Pinjaman (KP), dan Kuota Pergeseran Khusus (KSS). Negara Kuota adalah negara pengimpor TPT yang berdasarkan suatu Perjanjian Bilateral yang memberlakukan Kuota. Tahun Kuota adalah dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Negara Non Kuota adalah negara pengimpor TPT yang tidak memberlakukan Kuota. Dasar Hukum • •

Keputusan Menperindag Nomor 311/MPP/Kep/10/ 2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 119/SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen 1. 2. 3. 4. 5.

114

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) ; Realisasi ekspor sendiri TPT Non Kuota ; Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Berita Acara pemeriksaan fisik kantor dan unit produksi serta kapasitas produksi perusahaan yang ditandasahkan oleh pejabat IPSKET (Instansi Penerbit Surat Keterangan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil) dimana perusahaan berdomisili.

Biaya Pengurusan Pengurusan untuk mendapatkan pengakuan sebagai ETTPT tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

2.

Pengakuan ETTPT Perusahaan Kecil dan Koperasi (ETTPT-PKK) dilakukan oleh Pejabat IPSKET setempat bagi perusahaan yang telah memenuhi kriteria tertentu. Pengakuan ETTPT Perusahaan Menengah Besar (ETTPT-PMB) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Surat Keterangan Ekspor TPT (SKET) Pengertian Surat Keterangan Ekspor TPT (SKET) adalah dokumen penyerta TPT Kuota yang membuktikan bahwa TPT Kuota tersebut ber asal dari Indonesia yang telah memenuhi Perjanjian Bilateral. Dasar Hukum • •


Biaya Pengurusan Pengurusan izin untuk menerbitkan Surat Keterangan Ekspor TPT (SKET) tidak dikenakan biaya. 115

Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Instansi Penerbit Surat Keterangan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (IPSKET) adalah instansi atau lembaga yang ditunjuk oleh Menperindag untuk menerbitkan SKET, yaitu : • PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara. • Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. • Instansi atau Dinas pada daerah Propinsi dan atau DATI II yang membidangi perindustrian dan perdagangan. • Instansi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menperindag.

3.

Kuota Pengertian a.

Kuota Tetap (KT) Kuota Tetap (KT) adalah jenis Kuota yang dialokasikan setiap tahun yang bersumber dari Kuota Dasar. Penitipan KT adalah, Kuota Tetap yang diserahkan kepada Depperindag karena tidak dapat direalisasikan pada Tahun Kuota berjalan. Pengalihan Kuota Tetap adalah pemindahan KT dari satu ETTPT kepada ETTPT lainnya.

Dasar Hukum • •

116

Keputusan Menperindag Nomor 311/MPP/Kep/10/-2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 119/SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.


2. 3.

ETTPT yang memiliki KT dan merealisasikan ekspornya pada Tahun Kuota berjalan dapat memperoleh alokasi KT sebesar KT yang direalisasikan untuk Tahun Kuota berikutnya. KT yang tidak direalisasikan ekspornya akan dikurangkan dari alokasi KT tahun berikutnya sebesar KT yang tidak direalisasikan. ETTPT dapat mengalihkan KT miliknya kepada ETTPT lain secara langsung dan melaporkan kepada IPSKET setempat untuk mendapat pengesahan.

Biaya Pengurusan Pengurusan izin untuk memperoleh Kuota Tetap (KT) tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Alokasi KT dilaksanakan oleh Dzirektur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam 2 (dua) tahap dan diumumkan melalui IPSKET setempat sebagai berikut : Untuk KT Tahap I (sementara) diumumkan selambatlambatnya pada minggu ke-empat bulan Desember Tahun Kuota Berjalan. Untuk KT Tahap II (definitif) diumumkan selambatlambatnya pada minggu ke-tiga bulan Januari Tahun Kuota berikutnya.

b. Kuota Pertumbuhan (KPt) Pengertian Kuota Pertumbuhan (KPt) adalah Kuota Tambahan yang diberikan oleh Negara Kuota setiap Tahun Kuota yang besarnya sesuai dengan Perjanjian Bilateral.

117

Dasar Hukum • •

Keputusan Menperindag Nomor 311/MPP/Kep/10/-2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 119/SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen 1. 2. 3. 4.

5.

118

ETTPT Pengusaha Kecil dan Koperasi (ETTPT-PKK) dapat mengajukan permohonan KPt Tahun Kuota berikutnya pada IPSKET setempat. Sumber KPt untuk ETTPT-PKK berasal dari Pertumbuhan Kuota Dasar sebesar 6%, kecuali kategori yang pertumbuh-annya dibawah 6%. Jumlah ETTPT yang berhak mendapat alokasi KPt ditentukan setelah melalui seleksi oleh Tim Pengkajian Kelayakan ETTPT. Kriteria untuk memperoleh KPt diatur sebagai berikut : tidak pernah mengalihkan KPt yang diperoleh ; orang atau badan usaha yang memiliki lebih dari satu ETTPT, hanya dapat memperoleh KPt untuk salah satu ETTPT; ETTPT yang pernah mendapatkan KPt tiga kali atau lebih, tidak memperoleh KPt pada tahun berikutnya ; ETTPT yang dapat mengajukan KPt, memiliki Izin Usaha Industri/TDI yang telah berlaku 1 (satu) tahun keatas. Permohonan KPt ditandatangi oleh Pemilik ETTPT dan jika bermitra dengan ETTPT lainnya harus dilengkapi dengan surat Perjanjian Kerjasama.

Biaya Pengurusan Pengurusan izin untuk memperoleh Kuota Pertumbuhan (KPt) tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Jumlah dan Kategori atau Group TPT KPt diberikan kepada masing-masing IPSKET secara global oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

c.

Kuota Sementara Murni (KSM) Pengertian Kuota Sementara Murni (KSM) adalah selisih antara Kuota Dasar dengan alokasi KT Nasional. Sumber KSM Nasional yang tersedia dihitung berdasarkan selisih antara Kuota Dasar dengan alokasi KT Nasional. KSM dialokasikan secara proporsional kepada ETTPT berdasarkan Prestasi Realisasi (PR) masing-masing ETTPT. ETTPT yang mempunyai Prestasi Realisasi paling sedikit 90% dari Kewajiban Ekspor (KE) pada Tahun Kuota berikutnya, jumlah KSM yang di-realisasikan dapat menjadi KT. Dasar Hukum • •

Keputusan Menperindag Nomor 311/MPP/Kep/10/2001 tang gal 30 Oktober 2001 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 119/SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan. 119


2.

3.

ETTPT yang memiliki unit produksi, baik yang memiliki KT ataupun yang tidak memiliki KT, dapat mengajukan permohonan memperoleh KSM kepada Direktur Ekspor Produk Industri, Ditjen Perdagangan Luar Negeri. ETTPT produsen yang memiliki KT atau tidak memiliki KT yang melaksanakan ekspor TPT ke Negara Non Kuota dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh KSM untuk kategori yang sama kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri. ETTPT yang mempunyai Prestasi Realisasi paling sedikit 90% dari Kewajiban Ekspor (KE) pada Tahun Kuota berikutnya, jumlah KSM yang direalisasikan dapat menjadi KT.

Biaya Pengurusan Pengurusan izin untuk memperoleh Kuota Sementara Murni (KSM) tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Penetapan alokasi KSM untuk masing-masing ETTPT, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui IPSKET setempat.

d. Kuota Fleksibilitas (KF) Pengertian

120

Kuota Fleksibilitas (KF) adalah Kuota yang berasal dari Kuota Tidak Terealisasi, Pergeseran, Pertukaran, Penitipan KT, Kuota Handicraft, Sisa KSM dan SWAP. KF Global dialokasikan pada bulan Maret dan Juli, sedangkan KF Non Global dialokasikan setiap saat mulai bulan Februari selama Kuota masih tersedia.

Dasar Hukum • •

Keputusan Menperindag Nomor 311/MPP/Kep/10/2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 119/SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.


2. 3. 4.

5.

6.

ETTPT Produsen dapat memperoleh KF, dengan cara : mengajukan permohonan kepada IPSKET setempat bagi ETTPT-PKK ; mengajukan permohonan kepada Direktur Ekspor Produk Industri, Ditjen Perdagangan Luar Negeri bagi ETTPT-PMB. Sumber KF yang tersedia dialokasikan kepada ETTPTPKK sebesar 60 % dan kepada ETTPT Pengusaha Menengah dan Besar (PMB) sebesar 40%. ETTPT yang mengalihkan 10 % atau lebih dari KT yang dimiliki tidak berhak memperoleh KF untuk kategori tersebut pada Tahun Kuota berjalan; Jumlah dan Kategori atau Group TPT yang dapat dialokasikan sebagai KF untuk ETTPT-PKK, diberitahukan kepada masing-masing IPSKET oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri; Jumlah dan jenis kuota untuk masing-masing wilayah IPSKET dialokasikan secara global dan proporsional sesuai dengan jumlah ETTPT-PKK oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri; Masa berlaku KG Global adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat alokasi dan tidak dapat diperpanjang, demikian juga masa berlaku KF Non Global adalah 4 (empat) bulan. 121

Biaya Pengurusan Pengurusan izin untuk memperoleh Kuota Fleksibilitas (KF) tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

e.

Penetapan alokasi KF untuk ETTPT-PKK dilaksanakan oleh IPSKET setempat. Penetapan alokasi KF Global untuk ETTPT-PMB dilaksanakan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dengan ketentuan : a. dalam hal KF yang dimohon lebih kecil dari KF yang tersedia, maka KF dialokasikan kepada masingmasing perusahaan maksimal sesuai dengan yang dimohon; b. dalam hal KF yang dimohon lebih besar dari KF yang tersedia, maka KF dialokasikan kepada masingmasing perusahaan secara proporsional berdasarkan kapasitas produksi terpasang yang tercantum dalam izin industri yang bersangkutan.

Kuota Pinjaman (KP) Pengertian

122

Kuota Pinjaman (KP) adalah Kuota yang dipinjam dari Kuota Dasar Tahun pada tahun berikutnya yang digunakan pada tahun berjalan sesuai dengan Perjanjian Bilateral. KP untuk ETTPT-PKK di wilayah IPSKET, dialokasikan secara global berdasarkan proporsi KT yang dimiliki ETTPTPKK di masing-masing IPSKET oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri KP yang direalisasikan akan diperhitungkan pada Tahun Kuota berikutnya, kecuali jika tidak terjadi pengurangan Kuota Dasar secara Nasional oleh Negara Kuota atau realisasi ekspor nasional berada di bawah atau sama dengan Kuota Dasar.

Dasar Hukum • •

Keputusan Menperindag Nomor 311/MPP/Kep/10/2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 119/SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.


ETTPT Produsen dapat memperoleh Kuota Pinjaman, dengan cara : mengajukan permohonan kepada IPSKET setempat bagi ETTPT-PKK ; mengajukan permohonan kepada Direktur Ekspor Produk Industri, Ditjen Perdagangan Luar Negeri bagi ETTPT-PMB. 2. Kuota Pinjaman dapat dialokasikan kepada ETTPT Produsen yang telah merealisasikan KT pada Tahun Kuota berjalan dan tidak mengalihkan 10% atau lebih KT dari Kategori atau Group TPT dimaksud, dengan cara : Mulai bulan Januari Tahun Kuota berjalan, ETTPT Produsen pemilik KT dapat mengajukan KP maksimal sesuai dengan Perjanjian Bilateral dan tidak melebihi dari KT yang telah direalisasikan ; - Mulai bulan Juni Tahun Kuota berjalan, ETTPT Produsen pemilik KT yang telah merealisasikan kuota TPT sebesar 50% atau lebih, dapat mengajukan KP lebih besar dari Perjanjian Bilateral dan maksimum sebesar realisasi ekspor KT-nya ; Permohonan KP berikutnya akan diproses, apabila alokasi KP sebelumnya telah direalisasikan ekspornya minimal sebesar 80%. 3. ETTPT produsen yang memiliki KT dan tidak memanfaatkan sebagian atau seluruh hak KP dalan Tahun

123

4. 5.

6.

Kuota berjalan, Hak KP tersebut dapat dimanfaatkan oleh ETTPT yang tidak memiliki KT dengan menggunakan jaminan ETTPT yang memiliki KT dimaksud dan bersedia dipotong pada Tahun Kuota berikutnya. Masa berlaku KP adalah maksimum 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat alokasi dan tidak dapat diperpanjang. KP untuk ETTPT-PKK di wilayah IPSKET, dialokasikan secara Global oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkan proporsi KT yang dimiliki ETTPT-PKK di masing-masing IPSKET. Apabila Negara Kuota mengurangi Kuota Dasar, yang diperhitungkan dari realisasi KP Tahun Kuota sebelumnya, maka perhitungan KP bagi masing-masing ETTPT dilakukan secara proposional sesuai dengan realisasi KP masing-masing ETTPT tersebut.

Biaya Pengurusan Pengurusan izin untuk memperoleh Kuota Pinjaman (KP) tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

f.

Penetapan alokasi KP untuk ETTPT-PKK dilaksanakan oleh IPSKET setempat. Penetapan alokasi KP untuk ETTPT-PMB dilaksanakan oleh Direktur Ekspor Produk Industri, Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

Kuota Pergeseran Khusus (Kuota Special Shift/KSS) Pengertian

124

Kuota Pergeseran Khusus (Kuota Special Shift/KSS) adalah jenis Kuota yang berasal dari perpindahan antar Kategori TPT tertentu sesuai dengan Perjanjian Bilateral.

KSS dialokasikan kepada ETTPT Produsen yang memiliki KT Kategori Donor dan KT Kategori Penerima dalam 2 tahap pada Tahun Kuota berjalan, yaitu : a. Tahap I dimulai pada minggu pertama bulan Maret. b. Tahap II dimulai pada minggu pertama bulan Juli. Dasar Hukum • •



ETTPT Produsen yang memiliki KT Kategori Donor dan KT Kategori Penerima dapat memperoleh KSS, dengan cara : mengajukan permohonan kepada IPSKET setempat bagi ETTPT-PKK ; mengajukan permohonan kepada Direktur Ekspor Produk Industri, Ditjen Perdagangan Luar Negeri bagi ETTPT-PMB. 2. Jumlah dan Kategori TPT KSS untuk ETTPT-PKK masing-masing wilayah IPSKET, dialokasikan secara global oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri, berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan Perjanjian Bilateral. 3. KT Kategori Penerima dan Kategori Donor yang dapat dipertukarkan untuk KSS adalah KT yang bukan berasal dari pengalihan atau KPt. 4. KSS yang direalisasikan diperhitungkan sebagi KT Kategori asalnya pada Tahun Kuota berikutnya. 125

5.

ETTPT yang mengalihkan 10% atau lebih dari KT Kategori Penerima, tidak berhak memperoleh KSS pada Tahun Kuota berjalan.

Biaya Pengurusan Pengurusan izin untuk memperoleh Kuota Pergeseran Khusus (Kuota Special Shift/KSS) tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

Penetapan alokasi KSS untuk ETTPT-PKK dilaksanakan oleh IPSKET setempat. Penetapan alokasi KSS untuk ETTPT-PMB dilaksanakan oleh Direktur Ekspor Produk Industri, Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

g. Penitipan Kuota Tetap Pengertian Penitipan KT adalah Kuota Tetap yang diserahkan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan karena tidak dapat direalisasikan pada Tahun Kuota berjalan. Kategori Donor adalah Kategori TPT tertentu yang berdasarkan Perjanjian Bilateral dijadikan sebagai sumber perpindahan untuk Kategori TPT tertentu lainnya. Kategori Penerima adalah Kategori TPT tertentu yang berdasarkan Perjanjian Bilateral dijadikan sebagai penerima perpindahan dari Kategori Donor tertentu lainnya. Dasar Hukum •

126

Keputusan Menperindag Nomor 311/MPP/Kep/10/2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil.

•

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 119/SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.


2.

3. 4. 5.

ETTPT dapat mengajukan Penitipan KT kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri setelah permohonan tersebut ditandasahkan oleh IPSKET setempat paling lambat 31 Oktober Tahun Kuota berjalan. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya penitipan KT dari ETTPT, maka IPSKET setempat harus sudah mengurangkan dan mengembalikan Kategori tersebut sejumlah yang dititipkan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri. ETTPT yang telah menitipkan KT selama 2 (dua) tahun berturut-turut, KT tersebut akan dikurangkan sebesar rata-rata yang dititipkan selama 2 (dua) tahun. Pengurangan KT dilakukan pada awal Tahun Kuota berikutnya. Jenis Kuota yang dapat dititipkan kepada Direktur Ekspor Produk Industri, Ditjen Perdagangan Luar Negeri adalah KT yang bukan berasal dari pengalihan dan kemitraan.

Biaya Pengurusan Pengurusan izin untuk memperoleh Penitipan Kuota Tetap (KT) tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Direktur Ekspor Produk Industri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 127

Surat Keterangan Asal (SKA) Pengertian Surat Keterangan Asal (SKA) adalah dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu wajib disertakan pada waktu barang ekspor tertentu Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. Ketentuan Asal Barang adalah kriteria/persyaratan yang ditetapkan, baik berdasarkan perjanjian bilateral, regional dan multilateral maupun ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu, yang wajib dipenuhi suatu barang ekspor untuk dapat diterbitkan SKA-nya oleh pemerintah di negara asal barang. Verifikasi adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan atas permintaan pemerintah di negara tujuan ekspor barang, kepada instansi penerbit atas keabsahan dokumen dan atau kebenaran pengisian SKA. SKA diterbitkan atas permintaan eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA, karena diwajibkan baik oleh pemerintah di negara tujuan ekspor maupun oleh pembelinya. Dasar Hukum •

•

128

Keputusan Mendagkop Nomor 155/Kp/IV/80 tanggal 22 April 1980 tentang Biaya Retribusi Pengeluaran Formulir Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Barang Ekspor Indonesia. Keputusan Menperindag Nomor 111/MPP/Kep/2/2002 tanggal 21 Februari 2002 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Barang Ekspor Indonesia

•

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 119/ SJ/II/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA kepada Instansi Penerbit dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut : 1.

2.

3. 4.

Untuk ekspor barang yang wajib memenuhi Ketentuan Umum di Bidang Ekspor : a. Fotokopi Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (DPEB) dari Kantor Bea dan Cukai di pelabuhan muat; b. Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill, atau bukti lain jika pelaksanaan ekspornya tidak menggunakan angkutan laut atau udara. Untuk ekspor barang yang tidak wajib memenuhi Ketentuan Umum di Bidang Ekspor : a. Kwitansi pembelian barang ; b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor bagi penduduk asing/wisatawan. Untuk barang yang pengirimannya menggunakan perusahaan jasa titipan, persyaratan dapat diganti dengan surat kuasa dari pemilik barang. Khusus untuk penerbitan SKA Form A dan Form D, eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA selain melengkapi dokumen-dokumen, juga wajib melengkapi : a. Surat pernyataan dan struktur biaya per unit ; b. Dalam hal barang ekspor yang sama, untuk permohonan SKA kedua dan seterusnya cukup melampirkan : keterangan tentang proses produksi atau persentase kandungan impor/lokal ; surat penegasan pemohon SKA Form A.

129

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku SKA dikeluarkan 1 hari kerja setelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku SKA adalah sebagai berikut : a. Secara umum : sejak SKA diterbitkan sampai dengan waktu barang dimaksud diterima oleh importir yang bersangkutan. b. Secara khusus : Untuk SKA Form A : • Uni Eropa, Norwegia dan Swiss : 10 tahun. • Jepang : 1 tahun. • Kanada : 2 tahun. c. Untuk SKA Form D : 4 bulan. d. Untuk Eksportir Certificate : 120 hari kerja. Biaya Pengurusan Biaya untuk pengurusan SKA sebesar Rp. 1000,Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Kewenangan dan tanggung jawab penerbitan SKA ditetapkan sebagai berikut : a. pada Instansi atau Dinas Propinsi : 1. Kepala Instansi atau Dinas ; 2. Kepala Sub Dinas Perdagangan, sebagai pejabat pengganti I ; 3. Kepala Seksi Ekspor pada Sub Dinas Perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti II.

130

b.

pada Instansi atau Dinas Kabupaten/Kota : 1. Kepala Sub Instansi atau Dinas ; 2. Kepala Sub Dinas Perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti I ; 3. Kepala Seksi Ekspor pada Sub Dinas Perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti II.

c.

pada PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Kantor Cabang di Jakarta : 1. Direktur Pemasaran dan Pelayanan ;

2. 3.

Kepala Unit Usaha Kawasan, sebagai Pejabat Pengganti I ; Kepala Bagian Dokumen, sebagai Pejabat Pengganti II.

d.

pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) : 1. Deputi Perdagangan Jasa dan Industri ; 2. Deputi Keuangan, sebagai Pejabat Pengganti I ; 3. Kepala Bidang Perizinan dan Promosi, sebagai Pejabat Pengganti II.

e.

untuk SKA Tembakau (Certificate of Authenticity), pada Lembaga Tembakau Cabang Surakarta dan Medan : 1. Kepala Lembaga Tembakau ; 2. Penguji, sebagai Pejabat Pengganti I ; 3. Sekretaris Lembaga Tembakau/Penguji, sebagai Pejabat Pengganti II.

f.

untuk SKA Tembakau (Certificate of Authenticity), pada Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember : 1. Kepala Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau ; 2. Kepala Seksi Pengujian, sebagai Pejabat Pengganti I ; 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagai Pejabat Pengganti II. Bagi barang yang diatur ekspornya dan atau terkena pembatasan ekspor dalam bentuk kuota berdasarkan perjanjian internasional, SKA-nya hanya dapat diterbitkan oleh Instansi atau Dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota atau PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Kantor Cabang di Jakarta, atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sesuai wilayah kerjanya dimana barang dikapalkan (pelabuhan ekspor) atau kuota ekspor dialokasikan/ dimutasikan.

131

Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu Pengertian Perusahaan Eksportir yang berstatus sebagai eksportir produsen atau eksportir bukan produsen dapat ditetapkan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu, apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu berlaku untuk semua komoditi yang diekspor sesuai dengan pasal 2 Keputusan Menperindag Nomor 184/MPP/Kep/5/2000 tanggal 29 Mei 2000 tentang Perubahan Keputusan Menperindag Nomor 42/MPP/ Kep/2/1997. Dasar Hukum •

Keputusan Menperindag Nomor 42/MPP/Kep/2/1997 tanggal 13 Februari 1997 tentang Kriteria dan Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 184/MPP/Kep/5/2000.


• • 132

Memiliki alamat kantor dan atau lokasi pabrik yang jelas ; NPWP (merupakan wajib pajak yang patuh, tidak pernah menunggak pembayaran pajak, dan selalu memasukkan surat pemberitahuan pajak dua tahun berturut-turut dengan tertib dan teratur) ; Tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan yang mengakibatkan kerugian negara (tidak pernah melakukan ekspor fiktif) ; Tidak terkait dengan kredit bermasalah.

Jika salah satu persyaratan tidak dipenuhi, maka Penetapan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu dicabut.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Penetapan Perusahaan Ekspotir Tertentu diterbitkan 5 hari kerja setelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu adalah selama Perusahaan Eksportir Tertentu yang bersangkutan melakukan kegiatan ekspor untuk komoditi yang bersangkutan. Biaya Pengurusan Pengurusan surat penetapan sebagai Perusahaan Eksportir Tertentu tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi • •

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk Perusahaan Eksportir Bukan Produsen, dan Direktur Jenderal Pembinaan Teknis yang bersangkutan untuk Perusahaan Eksportir Produsen.

Angka Pengenal Importir (API) Pengertian Angka Pengenal Importir (API) adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan kegiatan impor. API terdiri dari : • Angka Pengenal Importir Umum (API-U) : Wajib dimiliki setiap Perusahaan Dagang yang melakukan impor semua jenis barang kecuali barang yang diatur tata niaga impornya dan barang yang dilarang impornya. 133

•

Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) : Wajib dimiliki setiap Perusahaan Industri diluar PMA/PDN yang melakukan impor hanya barang modal dan bahan baku/ penolong untuk keperluan proses produksinya sendiri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum •

Keputusan Menperindag Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tanggal 5 Oktober 1999 tentang Angka Pengenal Impor Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menperindag Nomor 253/MPP/Kep/7/2000.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen • • • • • • • • • • • •

134

Fotokopi akta notaris pendirian dan perubahannya ; Nama dan susunan pengurus perusahaan (asli) ; Surat keterangan kelakuan baik pengurus perusahaan dari Kepolisian ; Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), khusus untuk memperoleh API-U ; Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI), khusus untuk memperoleh API-P ; Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan ; Surat keterangan domisili kantor pusat yang masih berlaku dari Kantor Kecamatan (apabila gedung milik sendiri), atau dari pemilik gedung apabila sewa/kontrak (asli) ; Fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha yang masa waktu sewa/kontraknya minimal 2 (dua) tahun ; Referensi dari bank devisa (asli); 2 (dua) lembar pas foto pengurus (2x3 cm); Fotokopi KTP pengurus.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Persetujuan ataupun penolakan permohonan tersebut diputuskan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 hari kerja terhitung sejak permohonan dan kelengkapan dokumen diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku API, baik API-U maupun API-P, adalah selama 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya API tersebut. API dapat dipergunakan untuk melaksanakan impor di seluruh daerah pabean Republik Indonesia. Biaya Pengurusan Pengurusan API tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •


Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Pengertian Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu. Jenis barang tertentu yang akan diimpor harus dalam keadaan baru. Dasar Hukum • •

Keputusan Menperindag Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus. Keputusan Menperindag Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tanggal 5 Oktober 1999 tentang Angka Pengenal Impor

135

Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menperindag Nomor 253/MPP/Kep/7/2000. Syarat dan Kelengkapan Dokumen NPIK hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T). Untuk dapat memperoleh NPIK importir wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dengan tembusan kepada Direktur Impor, dengan persyaratan : a.

b.

c.

NPIK bagi perusahaan pemegang API-Umum, melampirkan: API-U; Realisasi impor 2 (dua) tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir, atau realisasi impor dalam 1 (satu) tahun terakhir dan/atau perjanjian/kontrak pembelian dengan mitra dagang luar negeri dalam waktu 1 (satu) tahun kemuka; NPIK bagi perusahaan pemegang API-Produsen, melampirkan: API-P; Izin Usaha Industri (IUI); NPIK bagi perusahaan pemegang API-Terbatas, melampirkan : API-T; Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Persetujuan Tetap (SPT) PMA/PMDN;

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Persetujuan ataupun penolakan permohonan tersebut diputuskan selambat-lambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dan kelengkapan dokumen diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku NPIK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya NPIK tersebut. 136

Biaya Pengurusan Pengurusan NPIK tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Pengakuan Importir Umum Limbah 1.

Importir Umum Limbah (IU-Limbah) Pengertian Yang dimaksud dengan Importir Umum Limbah (IU-Limbah) adalah importir umum yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor Limbah Non B3. Jumlah dan jenis limbah yang dapat diimpor oleh IULimbah ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri berjumlah 18 Pos Tarif, antara lain: • Limbah dari wol atau dari bulu hewan halus ; • Limbah dari bulu hewan kasar ; • Limbah benang (termasuk limbah benang pintal) ; • dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997. Impor Limbah Non-B3 lainnya yang tidak tercakup di dalam Keputusan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

137

Dasar Hukum •

•

Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 192/MPP/Kep/ 6/2000; Keputusan Menperindag Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Prosedur Impor Limbah.


Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ; Angka Pengenal Importir Umum (API-U) ; Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; Bukti pemilikan/penguasaan gudang penimbunan limbah yang telah diakui oleh Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Persetujuan permohonan Izin Pengakuan IU-Limbah diputuskan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, dengan masa berlaku izin selama satu tahun. Biaya Pengurusan Pengurusan Pengakuan IU-Limbah tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

138

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

2.

Importir Produsen Limbah B3 (IP-Limbah B3) Pengertian Yang dimaksud dengan Importir Produsen Limbah B3 (IPLimbah B3) adalah produsen yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri Limbah B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya. Jumlah dan jenis limbah yang dapat diimpor oleh IPLimbah B3 ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan pertimbangan dari Kepala BAPEDAL, mencakup 2 Pos Tarif, yaitu : • Sisa dan skrap timah hitam ; • Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer, dan akumulator listrik, sel primer habis pakai, baterai primer habis pakai dan akumulator listrik habis pakai. Dasar Hukum •

•

Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 62/ MPP/Kep/2/2001; Keputusan Menperindag Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Prosedur Impor Limbah.


• • •

Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha bersangkutan ; Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) ; Tanda Daftar Peusahaan (TDP) ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; 139

• •

Bukti pemilikan instalasi pengelolaan limbah dan sisa limbah termasuk gudang penimbunannya yang diakui oleh BAPEDAL ; Rekomendasi dari Departemen Teknis/Lembaga Non Departemen yang membidangi usaha bersangkutan bahwa produsen pemohon membutuhkan limbah untuk proses produksinya.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Persetujuan permohonan diputuskan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, dengan masa berlaku 1 tahun. Biaya Pengurusan Pengurusan Pengakuan IP-Limbah B3 tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

3.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Importir Produsen Limbah Non B3 (IP-Limbah Non B3) Pengertian

140

Yang dimaksud dengan Importir Produsen Limbah Non B3 (IP-Limbah Non B3) adalah produsen yang diakui oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah Non B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya. Jumlah dan Jenis Limbah yang dapat diimpor oleh IP-Limbah Non B3 ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, sebanyak 39 Pos Tarif antara lain : • Ban luar bertekanan bekas ; • Kertas atau kertas karton (bekas dan sisa) yang diperoleh kembali ;

• •

Limbah dan skrap dari besi tuangan ; dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/ MPP/-Kep/7/1997 tersebut.

Dasar Hukum •

•

Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 62/ MPP/Kep/2/2001; Keputusan Menperindag Nomor 231/MPP/Kep/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Prosedur Impor Limbah.


• • • •

•

Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) atau izin yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha bersangkutan; Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T); Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Bukti pemilikan instalasi pengelolaan limbah dan sisa limbah termasuk gudang penimbunannya yang diakui oleh Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen; Rekomendasi dari Departemen Teknis/Lembaga Non Departemen yang membidangi usaha tersebut bahwa produsen yang bersangkutan membutuhkan limbah untuk proses produksinya.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Persetujuan permohonan diputuskan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, dengan masa berlaku izin 1 tahun.

141

Biaya Pengurusan Pengurusan Pengakuan sebagai IP-Limbah Non B3 tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •


Pengakuan Importir Produsen Limbah B2 (IP-Limbah B2) Pengertian Bahan Berbahaya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi. Importir Produsen Limbah B2 (IP-Limbah B2) adalah Importir Produsen Bahan Berbahaya yang diakui oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri bahan berbahaya yang diperuntukan semata-mata hanya untuk kebutuhan produksinya sendiri, dan/dilarang diper jualbelikan diperdagangkan maupun dipindahtangankan kepada siapapun. IT-B2 adalah Importir Terdaftar Bahan Berbahaya bukan produsen pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor bahan berbahaya dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan bahan berbahaya yang diimpornya kepada perusahaan lain yang membutuhkan, dalam hal ini adalah pengguna akhir. 142

B2 yang diatur tata niaga impornya berjumlah 351 Pos Tarif yang terdiri dari bahan kimia yang membahayakan kesehatan dan merusak kelestarian lingkungan hidup dan bakan kimia daftar 2 dan 3 Konvensi senjata Kimia (KSK). Dasar Hukum •

•

•

Keputusan Menperindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 62/MPP/ Kep/2/2001. Keputusan Menperindag Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tanggal 5 Oktober 1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menperindag Nomor 253/MPP/Kep/7/2000. Keputusan Menperindag Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 tanggal 4 Juli 2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Untuk dapat diakui sebagai IP- Limbah B2, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : • • • • •

Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Departemen Teknis yang membidangi usaha tersebut; Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T); Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Rekomendasi dari Direktur Jenderal IKAH.

143

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Persetujuan permohonan diputuskan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, dengan masa berlaku selama 1 tahun serta dapat diperpanjang. Biaya Pengurusan Pengurusan IP-Limbah B2 tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan rekomendasi dari Direktur Jenderal POM, Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, Depperindag.

Izin Impor Mesin dan

Peralatan Mesin Bukan Baru Pengertian Izin Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru adalah izin untuk pengimporan mesin dan barang modal lainnya dalam keadaan bukan baru oleh perusahaan yang telah mendapat izin usaha industri untuk keperluan proses produksi sendiri. Yang dimaksud dengan Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru adalah mesin dan peralatan mesin yang masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali dan bukan skrap (besi tua). Perusahaan rekondisi adalah perusahaan industri yang bergerak di bidang jasa pemulihan, perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan mesin bukan baru. 144

Impor mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru hanya dapat dilaksanakan oleh : • Perusahaan rekondisi yang telah memiliki Izin Usaha Industri; • Perusahaan pemakai langsung yang telah memiliki Izin Usaha Industri, atau memiliki Izin Usaha untuk keperluan proses produksi atau digunakan sendiri. Dasar Hukum • •

Keputusan Menperindag Nomor 172/MPP/Kep/5/2001 tanggal 17 Mei 2001 2001 tentang Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.


2. 3. 4. 5. 6.

a. Izin Usaha Industri (IUI) ; atau b. Izin Usaha Rekondisi ; atau c. Izin Usaha Jasa Transportasi ; atau d. Izin Usaha Perikanan ; atau e. Izin Usaha Perkebunan ; atau f. Izin Usaha Pengusahaan Hutan ; atau g. Izin Usaha Pertambangan ; atau h. Izin Usaha Konstruksi ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; APIT atau API-U atau API-P ; Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; Rekomendasi dari Ditjen ILMEA apabila barang tersebut termasuk barang yang dilarang diimpor. Pengimporan mesin dan peralatan mesin harus disertai dengan Certificate of Inspection dari Surveyor yang menyatakan bahwa barang yang diimpor tersebut masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali, bukan skrap dan untuk kendaraan bermotor serta alat besar harus menyatakan spesifikasi teknis yang mencakup masa total kotor daya engine dan umur kendaraan

145

7.

Mesin dan peralatan mesin bukan baru yang tidak dapat diimpor, dapat diimpor dengan persetujuan Dirjen Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri, sepanjang untuk : Keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya; Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan PP No. 19 tahun 1955; Kendaraan bermotor milik Duta Besar RI yang telah habis masa tugasnya di luar negeri.

Biaya Pengurusan Pengurusan izin impor ini tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •


Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar) Pengertian Yang dimaksud dengan Gula Kasar (Raw Sugar) adalah gula kristal sakrosa yang dibuat dari tebu melalui proses defikasi yang tidak dapat langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif (HS. 1701.11.000). Gula Kasar (Raw Sugar) hanya dapat diimpor oleh Importir Produsen Gula Kasar (Raw Sugar), selanjutnya disebut IP Gula, yang telah memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula dan telah memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T). 146

Gula Kasar (Raw Sugar) yang dapat diimpor oleh IP Gula hanya dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh IP Gula dan dilarang diperjualbelikan maupun dipindahtangankan. Dasar Hukum •

Keputusan Menperindag No. 456/MPP/Kep/6/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar).

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Untuk dapat diakui sebagai IP Gula, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dengan melampirkan : a.

b.

Rekomendasi dari : 1. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Depperindag dalam hal impor gula kasar (raw sugar) untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lainnya ; atau 2. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian dalam hal impor gula kasar (raw sugar) untuk penggunaan sebagai bahan baku pabrik gula. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lain yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut ;

c.

Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) ;

d.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;

e.

Nomor Pengenal Importir Khusus Gula (NPIK - Gula) ; dan

f.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

147

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Pengakuan atau penolakan sebagai IP Gula diterbitkan paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Masa berlaku Pengakuan IP Gula adalah selama 1 (satu) tahun. Biaya Pengurusan Pengurusan Pengakuan IP Gula ini, tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Depperindag atas rekomendasi : Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Depperindag dan Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian.

Ketentuan Impor Cengkeh Pengertian Yang dimaksud dengan Cengkeh adalah Bunga Cengkeh (Pos Tarif HS. 0907.00.100) dan Cengkeh Lain-lain (Pos Tarif HS. 0907.00.900). Importir Cengkeh adalah Industri Pengguna Cengkeh pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) yang disetujui untuk mengimpor cengkeh yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya. Perusahaan yang dapat mengimpor cengkeh adalah Importir Cengkeh yang sudah mendapat pengakuan sebagai Importir Cengkeh, sesuai ketentuan yang berlaku. 148

Dasar Hukum •

Keputusan Menperindag Nomor 528/MPP/Kep/7/2002 tanggal 5 Juli 2002 Tentang Ketentuan Impor Cengkeh.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Untuk dapat diakui sebagai Importir Cengkeh, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan : a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut ; b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) ; c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Biaya Pengurusan Pengurusan Pengakuan sebagai Importir Cengkeh ini, tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

Izin Usaha Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka Pengertian Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli

149

komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Lembaga Kliring Ber jangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa Berjangka. Dalam menyelenggarakan perdagangan berjangka komoditi, badan usaha tersebut perlu mendapat Izin Usaha Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Dasar Hukum • •

PP Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 01/BAPPEBTI/Kp/IV/1999 tanggal 20 April 1999 tentang Tata Cara Pendirian Bursa Berjangka.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Bursa Berjangka didirikan sekurang-kurangnya oleh 11 (sebelas) badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia, mayoritas harus yang melakukan kegiatan usaha di bidang komoditi yang layak diperdagangkan dan telah memperoleh izin usaha dari Bappebti. Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka wajib memenuhi modal disetor, dengan jumlah masing-masing sekurangkurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan sekurang-kurangnya Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

150

Permohonan izin usaha Bursa Berjangka diajukan kepada Bappebti dengan menyertakan : a. Akta pendirian PT yang telah disahkan Menteri Kehakiman dan HAM ;

b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Daftar pemegang saham Bursa Berjangka ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT ; Pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Berjangka termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dibentuk ; Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi dan program latihan yang akan diadakan; Proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun; Neraca pembukaan PT yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; Daftar calon komisaris dan direksi Bursa Berjangka/Lembaga Kliring Berjangka; Rancangan peraturan tata tertib Bursa Berjangka/Lembaga Kliring Berjangka; Rencana perjanjian Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan; Rancangan persyaratan Kontrak Berjangka; dan Keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Bursa Berjangka/Lembaga Kliring Berjangka.

Permohonan untuk memperoleh izin usaha Lembaga Kliring Berjangka diajukan kepada Bappebti, dengan menyertakan : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Akta Pendirian PT yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM ; Daftar pemegang saham ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk proyeksi keuangan, susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan ; Neraca pembukaan PT yang telah di audit oleh Akuntan Publik ; Daftar calon komisaris dan direksi ; Rancangan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka ; Perjanjian antara Lembaga Kliring Berjangka dengan Bursa Berjangka yang akan menggunakan jasa Lembaga Kliring Berjangka tersebut ; dan Keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Lembaga Kliring Berjangka.

151

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Pemberian izin usaha diberikan selambat-lambatnya 45 hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh BAPPEBTI. Masa berlaku Izin Usaha Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan. Biaya Pengurusan Pengurusan Izin Usaha Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi •

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Izin Usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka Pengertian Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontak Berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Penasihat Berjangka adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dengan menerima imbalan.

152

Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.

Dasar Hukum • • •

PP Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/Kp/IV/ 99 tanggal 20 April 1999 tentang Tata Cara Pendirian Bursa Berjangka. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 07/BAPPEBTI/Kp/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Pialang Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memenuhi persyaratan modal disetor, dengan jumlah masing-masing sekurang-kurangnya Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)dan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah). Permohonan izin usaha Pialang Berjangka diajukan kepada Bappebti dengan menyertakan : a. Akta pendirian PT yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM ; b. Daftar nama pemegang saham ; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; d. Rencana kegiatan usaha yang meliputi organisasi, sistem penerimaan dan pendidikan serta pelatihan pegawai, penyiapan sarana telekomunikasi dan sistem informasi, sistem pengawasan dan pelaksanaan peraturan, rencana operasi dan pengelolaan transaksi, serta proyeksi keuangan untuk 3 (tiga) tahun ; e. Neraca pembukaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ; f. Daftar nama komisaris dan direksi ; g. Tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana nasabah; 153

h. i. j.

Bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka dan Setoran Dana Kompensasi ; Daftar nama supervisor ; dan Daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.

Permohonan Izin Usaha Penasihat Berjangka diajukan kepada Bappebti dengan menyertakan : a. b. c. d.

Akta pendirian perusahaan atau PT yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; Memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan ; Daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Penasihat Berjangka dari Bappebti.

Permohonan Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukan kepada Bappebti dengan menyertakan : a. Akta pendirian PT yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM ; b. Daftar nama pemegang saham ; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; d. Daftar nama komisaris dan direksi ; e. Nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dari Bappebti. Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Pemberian izin usaha diberikan selambat-lambatnya 45 hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Bappebti. Masa berlaku Izin Usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Ber jangka adalah selama per usahaan bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan. Biaya Pengurusan

154

Pengurusan Izin Usaha Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka tidak dikenakan biaya.


Kepala Badan Pengawas Perdagangan Bejangka Komoditi.

Izin Usaha Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka Pengertian Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka. Wakil Pialang Berjangka, atas nama perusahaan, berwenang berhubungan langsung dengan calon nasabah atau nasabah dalam rangka menyalurkan amanat nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka. Wakil Penasihat Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Penasihat Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Penasihat Berjangka. Wakil Penasihat Berjangka, atas nama perusahaan, berwenang berhubungan langsung dengan calon klien atau dalam rangka melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka. Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pengelola Sentra Dana Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Pengelola Sentra Dana Berjangka. Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, atas nama perusahaan berwenang berhubungan langsung dengan calon peserta Sentra Dana Berjangka. Pedagang Berjangka adalah anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka untuk dirinya sendiri atau kelompok usahanya.

155

Dasar Hukum • • •

PP No. 9 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/Kp/IV/ 99 tanggal 20 April 1999 tentang Tata Cara Pendirian Bursa Berjangka. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 07/BAPPEBTI/Kp/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Permohonan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukan kepada Bappebti, dengan menyertakan : a. b. c.

Sertifikat pendidikan formal ; Tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Bappebti sesuai dengan bidangnya masing-masing ; Rekomendasi dari Pialang Berjangka atau Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan.

Pelaksanaan kegiatan sebagai Pedagang Berjangka hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Sertifikat pendaftaran dari Bappebti disertai dengan dokumen/keterangan sebagai berikut : a. b. c.

156

Tanda Keanggotaan Bursa Berjangka ; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; Nama tenaga ahli yang telah memiliki Sertifikat Pelatihan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku Masa berlaku Izin Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka adalah selama yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan sesuai dengan fungsinya dan bekerja pada perusahaan yang mempekerjakannya. Biaya Pengurusan Pengurusan Izin Usaha Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) Pengertian Penjualan Berjenjang adalah suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh perorangan atau badan usaha yang memperkenalkan barang dan/atau jasa tertentu kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut yang bekerja berdasakan komisi atau iuran keanggotaan yang wajar. Perusahaan Penjualan Ber jenjang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan secara berjenjang. Penjual adalah anggota mandiri jaringan pemasaran yang memasarkan barang dan/atau jasa milik perusahaan berdasarkan komisi dan/atau bonus.

157

Dasar Hukum •

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/ MPP/Kep/3/2000 tanggal 20 Maret 2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang.

Syarat dan Kelengkapan Dokumen Perusahaan Penjualan Berjenjang harus berbentuk badan hukum (Perseroan Terbatas) dan wajib memiliki Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB). Permohonan IUPB diajukan dengan mengisi Formulir Surat Permohonan Izin Usaha Penjualan Berjenjang (SP-IUPB) dengan menggunakan formulir dan melampirkan copy dokumen : a. b.

c. d. e. f. g. h. i. j.

158

Salinan Akta Notaris Pendidikan Perseroan Terbatas (PT); Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum PT dari instansi berwenang atau copy data akta pendirian perseroan dan copy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum bagi PT yang belum berbadan hukum.; Tanda Daftar dan/atau izin dari Departemen Teknis atas barang dan/atau jasa yang dipasarkan; Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/penanggungjawab perusahaan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO); Brosur, leaflet, atau katalog dan daftar harga barang dan/atau jasa; Program pemasaran; Surat Perjanjian Penjualan Berjenjang; Pasfoto Direktur Utama/penanggungjawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4x6 cm.

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha Penjualan Berjenjang, perusahaan harus memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya : a. b. c. d.

Mempunyai alamat kantor yang jelas; Mempunyai barang dan/atau jasa yang memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; Mempunyai program pemasaran barang dan/atau jasa yang jelas, transparan dan sesuai dengan kode etik; dan Membuka peluang usaha, dan kesempatan memperoleh penghasilan bagi Penjual.

Perjanjian antara Perusahaan Penjualan Berjenjang dengan Penjual sekurang-kurangnya memuat klausula mengenai : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Nama, alamat dan tempat kedudukan para pihak ; Barang dan/atau jasa serta spesifikasinya yang akan dipasarkan; Program pemasaran barang dan/atau jasa; Hak dan kewajiban para pihak; Program pembinaan, bantuan pelatihan dan fasilitas yang diberikan perusahaan; Jangka waktu perjanjian; Pemutusan dan perpanjangan perjanjian; Ganti rugi pembatalan pembelian (Buy Back Policy); Ketentuan tentang komisi, bonus, dan penghargaan lainnya; dan Penyelesaian perselisihan.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjualan Berjenjang wajib memenuhi ketentuan : a. Menerbitkan daftar harga jual barang dan/atau jasa yang dinyatakan dalam rupiah (RP) untuk diperlihatkan kepada konsumen; b. Memberikan jaminan atas mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dijual; c. Memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada penjual atau konsumen untuk mengembalikan barang dan/atau jasa apabila ternyata barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; 159

d.

e. f.

Membatalkan penjualan barang dan/atau jasa yang tidak terjual oleh penjual yang berhenti melakukan kegiatan Penjualan Berjenjang, dengan mengembalikan uang sebesar harga jual perusahaan ke-penjual dikurangi biaya administrasi, sehubungan dengan penjualan berjenjang dan/atau jasa sesuai dengan kesepakatan; Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk membentuk penjual yang profesional; Memberikan kesempatan yang sama kepada semua penjual untuk berprestasi.

Sebelum membuat perjanjian, Perusahaan Penjualan Berjenjang wajib menyampaikan keterangan secara lisan atau tertulis dengan benar kepada calon Penjual sekurang-kurangnya mengenai : a. Identitas perusahaan; b. Mutu barang dan/atau jasa serta spesifikasinya yang akan dipasarkan; c. Program pemasaran barang dan/atau jasa; d. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Penjual; e. Program pembinaan, bantuan pelatihan dan fasilitas yang diberikan Perusahaan Penjualan Berjenjang; f. Perjanjian Penjualan Berjenjang ; dan g. Hal-hal lain yang perlu diketahui dalam rangka pelaksanaan usaha Penjualan Berjenjang. Dalam melakukan kegiatan usaha Penjualan Berjenjang, Perusahaan Penjualan Berjenjang, dilarang : a. Menjual barang dan/atau jasa secara tidak benar atau berbeda atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; b. Menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui uang pendaftaran keanggotaan dalam jumlah yang besar, tidak rasional dan lebih dari 1 (satu) kali; c. Mengharuskan penjual untuk membeli barang dan/atau jasa guna dipasarkan atau pemakaian sendiri dalam jumlah besar melebihi kemampuan penjual; 160

d. e.

Melakukan perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat, pemberian imbalan atau kompensasi yang tidak wajar; dan Melakukan kegiatan usaha perdagangan di luar izin yang diberikan.

Waktu Pengurusan dan Masa Berlaku • •

•

Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) diterbitkan dalam waktu 10 (sepuluh hari) sejak diterimanya surat permohonan IUPB dan dokumen secara lengkap dan benar. IUPB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja Perusahaan Penjualan Berjenjang. Perpanjangan IUPB diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku IUPB yang bersangkutan berakhir.

Biaya Pengurusan Pengurusan IUPB tidak dikenakan biaya. Pejabat yang Mengeluarkan Izin/Rekomendasi IUPB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

161

Lampiran 1 Daftar Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Pejabat Eselon I yang Mengatur Perizinan/Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan

No.

Keputusan, Nomor dan Tanggal

Tentang

Keterangan

A

Bidang Perindustrian

I.

Peraturan Pemerintah

1.

PP Nomor 102 tahun 2000 Tanggal 10 November 2000

II.

SK Menteri

1.

No. 280/Kpts/Um/6/73 Tanggal 11 Juni 1973

Prosedur Permohonan Pendaftaran dan Izin Pestisida.

SK Mentan

2.

No. 171/M/SK/8/1993 Tanggal 18 Agustus 1993

Pedoman Pengarahan Lokasi bagi Kegiatan Industri.

SK Menperindag

3.

No. 44/M/SK/3/1995 Tanggal 20 Maret 1995

Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Industri Kecil kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

SK Menperin

4.

No. 148/M/SK/7/1995 Tanggal 11 Juli 1995

Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan.

SK Menperin

5.

No. 108/MPP/Kep/5/1996 Tanggal 22 Mei 1996

Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi, dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Depperindag.

SK Menperindag

6.

No. 50/MPP/Kep/2/1997 Tanggal 20 Pebruari 1997

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Kawasan Industri.

SK Menperindag

7.


Persyaratan Teknis Industri dan Perdagangan Air Minum dalam Kemasan.

SK Menperindag

8.

No.359/MPP/Kep/10/1997 Tanggal 8 Oktober 1997

Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

SK Menperindag

9.

No. 425/MPP/Kep/9/1998 Tanggal 10 September 1998

Perubahan Pasal 23 Keputusan Menperindag No. 108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di lingkungan Depperindag.

SK Menperindag

10.

No. 275/MPP/Kep/6/1999 Tanggal 24 Juni 1999

Industri Kendaraan Bermotor.

SK Menperindag

11.

No. 384/MPP/Kep/8/1999 Tanggal 18 Agustus 1999

Perubahan Kedua atas Keputusan No.108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standardisasi,Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di lingkungan Depperindag.

SK Menperindag

12.

No. 589/MPP/Kep/10/1999 Tanggal 13 Oktober 1999

Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pembinaan Izin Bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan

SK Menperindag

13.


Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.

SK Menperindag

Standardisasi Nasional

No.


Tentang

Keterangan

SK Menperindag

14.


Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan (SNI 01.37512000/Rev. 1995 dan Revisinya)

15.

No. 323/MPP/Kep/11/2001 Tanggal 20 November 2001

Perubahan Atas Keputusan Menperindag No. 153/MPP/Kep/5/2001 Tentang Penerap an Secara Wajib SNI Tepung Terigu Sebagai SK Menperindag Bahan Makanan (SNI. 01-3751-2000/ Rev.1995 dan Revisinya)

16.

No. 337/MPP/Kep/11/2001 Tanggal 30 November 2001

Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya)

SK Menperindag

17.


Perubahan Atas Keputusan Menperindag No. 337/MPP/Kep/11/2001 Tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya)

SK Menperindag

II.

SK Pejabat Eselon I

1.

No. 407/SJ/SK/VI/1996 Tanggal 21 Juni 1996

Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI

SK Sekjen

2.

No. 677/SJ/SK/IX/1996 Tanggal 24 September 1996

Penunjukan Lembaga sebagai Laboratorium Penguji

SK Sekjen

3.

No. 01/BAPPEBTI/KP/ IV/99 Tanggal 20 April 1999

Tata Cara Pendirian Bursa Berjangka

SK Kepala Bappebti

4.

No. 007/SK/DJ-ILMEA/ VII/1999 Tanggal 24 Juli 1999

Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor

SK Dirjen ILMEA

5.

No. 631/SJ/SK/VIII/1999 Tanggal 23 Agustus 1999

Perubahan atas Keputusan Sekjen No. 407/-SJ/VI/1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI

SK Sekjen

6.

No. 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 Tanggal 28 Oktober 1999

Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka.

SK Kepala Bappebti

7.

No.027/SK/DJ-ILMEA/XII-/1999 Tanggal 8 Desember 1999

Pedoman Teknis Pendaftaran Tipe,Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dan Pengimporan Kendaraan Bermotor

SK Dirjen ILMEA

8.

No. 682/Dirjen-IKAH/XII/1999 Tanggal 31 Desember 1999

Pembinaan Industri Minuman Beralkohol

Surat Edaran Dirjen IKAH

9.

No. 119/SJ/II/2001 Tanggal 19 Februari 2001

Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan

Surat Edaran Sekjen

B.

Bidang Perdagangan

I.

Undang-Undang

1.

UU No. 11 Tahun 1965 Tanggal 14 Juni 1965

Pergudangan

2.

UU No. 2 Tahun 1981 Tanggal 2 Pebruari 1981

Metrologi Legal

3.

UU No. 3 Tahun 1982 Tanggal 01 Pebruari 1982

Wajib Daftar Perusahaan

No.


Tentang

Keterangan

II.

Peraturan Pemerintah

1.

PP No. 24 Tahun 1998 Tanggal 14 Pebruari 1998

Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan

2.

PP No. 9 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

III.

Keputusan Presiden

1.

Keppres No. 16 Tahun 1994 Tanggal 22 Maret 1994

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2.

Keppres No. 6 Tahun 1999 Tanggal 11 Januari 1999

Perubahan atas Keppres No. 16/1994 tentang APBN, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres No. 8/1997

IV.

Keputusan Menteri

1.

No. 77/Kp/III/1978 Tanggal 9 Maret 1978

Ketentuan mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas bagi Perusahaan Produksi Dalam Negeri Dalam Rangka Penanaman Modal.

SK.Mendagkop

2.

No. 34/Kp/II/1980 Tanggal 1 Pebruari 1980

Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa (Renting)

SK. Mendagkop

3.

No. 155/Kp/IV/1980 Tanggal 22 April 1980

Biaya Retribusi Pengeluaran Formulir Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Barang Ekspor Indonesia

SK Mendagkop

4.

No. 476/Kp/IX/1981 Tanggal 7 September 1981

Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Survey

5.

No. 295/M/SK/VII/1982 Tanggal 7 Juli 1982

Ketentuan-Ketentuan tentang Keagenan Tunggal

SK. Mendag

6.

No. 75/KP/I/1983 Tanggal 25 Januari 1983

Wajib Daftar Organisasi Usaha Niaga/ Asosiasi di Indonesia

SK Mendag

7.

No. 428/M/SK/XII/1987 Tanggal 23 Desember 1987

Penyederhanaan Ketentuan-Ketentuan SK Mendag Pengakuan dan Pengurangan Pengakuan Keagenan Tunggal Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Besar serta Keagenan Tunggal Alat-alat Elektronika dan Alat-alat Listrik untuk Rumah Tangga.

8.

No. 378/Kp/XI/1988 Tanggal 21 Nopember 1988

Penyederhanaan Ketentuan Masa Berlaku Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).

9.

No. PER-03/MEN/1990 Tanggal 14 Juni 1990

Memberikan Izin Mempekerjakan Tenaga Peraturan Kerja Warga Negara Asing (WNA) Pendatang. Menteri Tenaga Kerja

10.

No. KEP-416/MEN/1990 Tanggal 2 Agustus 1990

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/ MEN/1990 tanggal 14 Juni 1990 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing.

11.

No. KEP-208/MEN/1992 Tanggal 13 Juni 1992

Prosedur Pemberian Izin Mempekerjakan Keputusan Tenaga Kerja WNA Pendatang dan Pelimpah- Menteri Tenaga an Wewenang kepada Kepala Kanwil Depna- Kerja ker, Kepala Kanwil Depparpostel, Direksi PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT (Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

12.

No. 73/Kp/V/1993 Tanggal 27 Mei 1993

Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan

SK.Mendagkop

SK Mendag

Keputusan Menteri Tenaga Kerja

SK Mendag

No.


Tentang

Keterangan

13.

No. 42/MPP/Kep/2/1997 Tanggal 13 Februari 1997

Kriteria dan Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu Sebagaimana Telah Di ubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag No. 184/MPP/Kep/5/2000

SK Menperindag

14.

No. 145/MPP/Kep/5/1997 No. 57 Tahun 1997 Tanggal 12 Mei 1997

Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.

SK Menperindag dan Mendagri

15.

No. 230/MPP/Kep/7/1997 Tanggal 4 Juli 1997

Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag No. 62/MPP/Kep/2/2001

SK Menperindag

16.


Prosedur Impor Limbah.

SK Menperindag

17.

No. 373/KMK.01/1997 Tanggal 29 Juli 1997

Pemberian Bea Masuk atas Impor Bahan Baku/Bahan Penolong & Bagian/Komponen untuk Perakitan Mesin dan Motor Berputar.

SK Menkeu

18.

No. 259/MPP/Kep/7/1997 Tanggal Juli 1997

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksana Usaha Waralaba

SK Menperindag

19.


Tata Cara Pemberian SIUP Minuman Beralkohol

SK Menperindag

20.


Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan

SK Menperindag

21.

No.402/MPP/Kep/11/1997 Tanggal 3 Nopember 1997

Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

SK Menperindag

22.

No.12/MPP/Kep/1/1998 Tanggal 16 Januari 1998

Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

SK Menperindag

23.

No. 14/MPP/Kep/1/1998 Tanggal 19 Januari 1998

Penyempurnaan Keputusan Menperindag No 42/MPP/Kep 2/1997 tentang Kriteria dan Penetapan Perusahaan Eksportir Ter tentu sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menperindag No. 405/MPP/ Kep/11/1997

SK Menperindag

24.


Penyelenggaraan Kemetrologian.

SK Menperindag

25.


Penataan dan Pembinaan Pergudangan.

SK Menperindag

26.


Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern

SK Menperindag

27.


Penyempurnaan Keputusan Menperindag No. 405/MPP/Kep/11/1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menperindag No. 42/MPP/Kep/2/1997 tentang Penetapan PET

SK Menperindag

28.

No.516/MPP/Kep/11/1998 Tanggal 5 Nopember 1998

Ketentuan Ekspor Maniok (Ubi Kayu).

SK Menperindag

29.

No.558/MPP/Kep/12/1998 Tanggal 4 Desember 1998

Ketentuan Umum di Bidang Ekspor Sebagai mana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menperindag No. 575/MPP/Kep/VIII/2002

SK Menperindag

30.

No. 29/MPP/Kep/1/1999 Tanggal 22 Januari 1999

Ketentuan Ekspor Kopi

SK Menperindag

No.


Tentang

Keterangan

31.


Ketentuan dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Basic Agreement on The ASEAN Industrial Cooperation.

SK Menperindag

32.


Perubahan Keputusan Menperindag No. 61/MPP/Kep/12/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian.

SK Menperindag

33.


Angka Pengenal Impor Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menperindag No. 253/MPP/Kep/7/2000

SK Menperindag

34.


Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Utuh (CBU).

SK Menperindag

35.


Perubahan Keputusan Menperindag No.230/ SK Menperindag MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menperindag No. 290/MPP/Kep/ 6/1999.

36.

No. 73/MPP/Kep/3/2000 Tanggal 20 Maret 2000

Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang.

SK Menperindag

37.


Perubahan Keputusan Menperindag No. 42/MPP/Kep/2/1997 tentang Kriteria dan Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu (PET).

SK Menperindag

38.

No.192/MPP/Kep/6/2000 Tanggal 2 Juni 2000

Perubahan Keputusan Menperindag Nomor SK Menperindag 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menperindag Nomor 50/MPP/ Kep/2/2000.

39.


Perubahan Keputusan Menperindag Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API)

SK Menperindag

40.


Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu

SK Menperindag

41.

No.78/MPP/Kep/3/2001 Tanggal 2 Maret 2001

Pedoman Standar Perdagangan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian &Perdagangan

SK Menperindag

42.


Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru

SK Menperindag

43.

No. 263/MPP/Kep/8/2001 Tanggal 31 Agustus 2001

Perubahan Lampiran Keputusan Menperindag Nomor: 78/MPP/Kep/3/2001

SK. Menperindag

44.


Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil

SK Menperindag

45.


Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Barang Ekspor Indonesia

SK Menperindag

46.


Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.

SK. Menperindag

47.

No. 141/MPP/Kep/3/2002 Tanggal 6 Maret 2002

Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

SK Menperindag

48.


Ketentuan Ekspor Pasir Laut

SK Menperindag

No.


Tentang

Keterangan

49.


Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar)

SK. Menperindag

50.


Ketentuan Impor Cengkeh

SK. Menperindag

51.

No. 575/MPP/Kep/VIII/2002 Tanggal 6 Agustus 2002

Perubahan Lampiran Keputusan Menperindag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menperindag No. 443/MPP/ Kep/5/2002

SK. Menperindag

52.

No. 594/MPP/Kp/VIII/2002 Tanggal 16 Agustus 2002

Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Penilaian

SK Menperindag

Lampiran 2 DAFTAR NAMA DAN ALAMAT KANTOR PEJABAT PENERBIT IZIN DAN/REKOMENDASI SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

NO.

Pejabat

A.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan PUSAT

1.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Alamat

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt II Jakarta Selatan Telp. (021) 5256458, 5251149, 5200700, 5255509 Pes. 4049 Fax. (021) 5201606 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok I Lt. III Jakarta Pusat Telp. (021) 3848667, 3456318, 3841961-2 Pes. 1200 Fax. (021) 3846106 E-Mail : [email protected]

2.

Sekretaris Jenderal

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. II Jakarta Selatan Telp. (021) 5250954,5255509 Pes. 2101, 4001 Fax. (021) 5250906 E-Mail : [email protected]

3.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. IX Jakarta Selatan Telp. (021) 5251127, 5255509 Pes. 2300, 4003 Fax. (021) 5252978 E-Mail : [email protected]

4.

Direktur Jenderal Perdagang- Jl.M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok I an Dalam Negeri (PDN) Lt.VI Jakarta Pusat Telp.(021)3858183, 3858171-5 Pes. 1001, 1103 Fax.(021)3857338 E-Mail : [email protected]

5.

Direktur Jenderal Perdagang- Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok I an Luar Negeri (PLN) Lt.IV Jakarta Pusat Telp.(021) 3858204, 3860940 3858171-5 Pes. 1104, 1192 Fax. (021) 3858191 E-Mail : [email protected]

NO.

Pejabat

Alamat

6.

Direktur Jenderal Kerja sama Industri dan Perdagangan Internasional (KIPI)

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok I Lt. V Jakarta Pusat Telp.(021)3858185, 3858171-5 Pes. 1108,1192 Fax. (021) 3858185 E-Mail : [email protected]

7.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Gedung Bumi Daya Plaza Lantai IV Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Telp. 3156369,3156365 Fax. 3156369 E-Mail : [email protected]

8.

Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. XX Jakarta Selatan Telp. (021) 5252690, 5255509 Pes. 2129, 4075 Fax. (021) 5252690 E-Mail : [email protected]

9.

Direktur Metrologi

Jl. Pasteur No. 27 - Bandung Telp. (022) 4203597, 4233930, Fax. (022) 4207035 E-Mail : [email protected]

10.

Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok II Lt.V Jakarta Pusat Telp. (021) 3858188 , 3858171-5 Pes. 1131 Fax. (021) 3453114 E-Mail : [email protected]

11.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok II Lt. IX Jakarta Pusat Telp. (021) 3458329, 3858171-5 Pes. 1156 Fax. (021) 3458329 E-Mail : [email protected]

12.

Direktur Ekspor Produk Industri

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok I Lt. IX Jakarta Pusat Telp. (021) 3858201, 3858171 Pes. 1155 Fax. (021) 3858207 E-Mail : [email protected]

13.

Direktur Impor

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok II Lt. VIII Jakarta Pusat Telp. (021) 3858194 , 3858171 – 5 Pes. 1145 Fax. (021) 3858194 E-Mail : [email protected]

NO. 14.

Pejabat Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor

Alamat Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Blok II Lt. VIII Jakarta Pusat Telp.(021)3450071,3858171-5 Pes. 1169Fax. (021) 3450071 E-Mail : [email protected]

DAERAH 1.

Kepala Dinas Perindag Nangroe Aceh Darussalam

Jl. Pocut Baren No.11, Banda Aceh Telp. (0651) 29464, 21028, 22716 Fax. (0651) 29464 E-mail :[email protected]

2.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Sumatera Utara

Jl. Putri Hijau No. 6, Medan Telp. (061) 4525655, 4525566 Fax. (061) 4150067 E-mail : [email protected]

3.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Sumatera Barat

Jl. Jend.Sudirman No.47, Padang Telp. (0751) 21829, 37192 Fax. (0751) 37192, 23343 E-mail : [email protected]

4.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Sumatera Selatan

Jl. Kapten A. Rivai No. 23, Palembang Telp.(0711) – 310447, 35408, 350302 Fax. (0711) – 350408, 350302 E-mail : [email protected]

5.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Riau

6.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Jambi

Jl. Pepaya No. 63, Pekanbaru Telp. (0761) – 22900, 23300 Fax. (0761) – 28066 E-mail : [email protected] Jl. Letjen Suprato No. 28, Jambi Telp. (0741) 62320, 65529, 62842 Fax. (0741) 62627 E-mail : [email protected]

7.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Bengkulu

Jl. S. Parman No. 21, Bengkulu Telp. (0736) 21275, 21287 Fax. (0736) 26272 E-mail : [email protected]

8.

Kepala Dinas Koperindag Propinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 23 – B, Bandar lampung Telp. (0721) 487310, 487311 Fax. (0721) 481440 E-mail : [email protected]

9.

Kepala Dinas Perindag Propinsi DKI Jakarta

Jl. Perintis Kemerdekaan BGR 1/3 Kelapa Gading - Jakarta Utara Telp. (021) 45848012 Fax. (021) 45848014 E-mail : [email protected]

NO.

Pejabat

Alamat

10.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Jawa Barat

Jl. Asia Afrika No. 146, Bandung Telp. (022) 4230929, 4204021 Fax. (022) 4230929, 4204022 E-mail : [email protected]

11.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Jawa Tengah

Jl. Pahlawan No. 4, Semarang Telp.(024)8311708,8316738,8311707 Fax. (024) 8313428,8316887 E-mail : [email protected]

12.

Kepala Dinas Perindag Propinsi D.I. Yogyakarta

Jl. Kusumanegara No. 133, Yogyakarta Telp. (0274) 514206, 563892 Fax. (0274) 512437, 514207 E-mail : [email protected]

13.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Jawa Timur

Jl. Siwalankerto Utara II/42, Surabaya Telp. (031) 8432417, 8433967 Fax. (031) 8432417 E-mail : [email protected]

14.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Kalimantan Barat

Jl. Sultan Syahrir No. 2, Pontianak Telp. (0561) 766127, 732610 Fax. (0561) 766128 E-mail : [email protected]

15.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso - Palangkaraya Telp. (0536) 29819,21650 Fax. (0536) 29819,21512 E-mail : [email protected]

16.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Kalimantan Selatan

Jl. D.I. Panjaitan No. 41 Banjarmasin Telp. (0511) 54219, 54213,772075 Fax. (0511) 54219,772480 E-mail : [email protected]

17.

Kepala Dinas Perindagkop Propinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rachmat No. 55, Samarinda Telp. (0541) 742482, 747161 Fax. (0541) 742495 E-mail : [email protected]

18.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Utara

Jl. Tololiu Supit No. 25, Manado Telp. (0431) 851756, 851423 Fax. (0431) 851423 E-mail : [email protected]

19.

Kepala Dinas Perindagkop Propinsi Sulawesi Tengah

Jl. R.A. Kartini No. 17, Palu Telp.(0451) 425265,422330,421630 Fax. (0451) 454564,454935 E-mail : [email protected]

20.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan

Jl. Ujung Pandang No. 3, Makasar Telp. (0411) 323368,315650,323515 Fax. (0411) 324367 E-mail : [email protected]

NO.

Pejabat

Alamat

21.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Tenggara

Jl. H. Abdullah Silondae No. 116, Kendari Telp. (0401) 321783, 321593 Fax. (0401) 321783 E-mail : [email protected]

22.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Bali

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon,Denpasar - Bali Telp. (0361) 223096, 223097 Fax. (0361) 223095 E-mail : [email protected]

23.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Nusa Tenggara Barat

Jl. Langko No. 61, Mataram Telp. (0370) 623290, 633736 Fax. (0370) 633646,633736 E-mail : [email protected]

24.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Nusa Tenggara Timur

Jl. W.J. Lalamentik Oepoi, Kupang Telp. (0380) 833144, 821054, 832832 Fax. (0380) 833144 E-mail : [email protected]

25.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Maluku

Jl. R.A. Kartini No. 16, Ambon Telp. (0911) 352668,341005 Fax. (0911) 341005 E-mail : [email protected]

26.

Kepala Dinas Perindag Propinsi Papua

Jl. Matahari No. 25 - Jayapura Telp. (0967) 531054, 531435 Fax. (0967) 534231, 532604 E-mail :[email protected]

27.

Kepala Dinas Perindagkop Propinsi Banten

Jl. Letnan Jidun No. 4 A Kapandean, Serang. Telp. (0254) 201655 Fax. (0254) 201655

28.

Kepala Dinas Perindagkop naker Propinsi Gorontalo

Jl. K.H. Hajar Dewantoro No. 50, Gorontalo Telp. (0435) 831606 Fax. (0435) 831607

29.

Kepala Dinas Perindag dan Koperasi Propinsi Maluku Utara

Jl. Stadion No. 5 , Ternate Maluku Utara Telp. (0921) 328568

30.

Kepala Dinas Perindagkop PKM dan Penanaman Modal Propinsi Bangka

Jl. A. Yani No. 7 Sungai Liat, Bangka Telp. (0717) 92176, 92249 Fax. (0717) 92242

NO.

Pejabat

Alamat

Lain-Lain 1.

Otorita Batam

Kantor Pusat : Gedung Bida Batam Centre Batam Telp. (0778) 462047, 462048 Fax. (0778) 462240, 462462, 462456 Perwakilan (Jakarta) : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas - Jakarta Timur 13410 Telp. (021) 8580043, 8580009-11, 85800034 Fax. (021) 8580038

2.

PT. Kawasan Berikat Nusantara

Jl. Raya Cakung-Cilincing Km. 5, Tanjung. Priok - Jakarta Utara 14140 Telp. (021) 44820909 Fax. (021) 44820223

3.

Komisi Pestisida

D/a. Dit. Bina Perlindungan Tanaman Lab. Departemen Pertanian Jl. AUP. Pasar Minggu Jakarta Selatan Telp. (021) 7819117, 7805652, 7806213 Telpfax. 7816086 Kantor Pusat Pertanian, Gedung D lantai VIII Jl. Harsono RM No. 3, Pasar Minggu Jakarta Selatan

PETUNJUK MENGURUS IZIN DAN REKOMENDASI Sektor Industri dan Perdagangan

Recommend Documents