SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah, perlu melakukan pengaturan, pendaftaran, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha ekonomi masyarakat melalui pemberian izin usaha serta tanda daftar usaha industri dan perdagangan;

b.

bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, maka Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 perlu dirubah dan ditetapkan kembali;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan.

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;

3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214 );

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274 );

5.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611 ) ;

6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

7.

Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348 );

8.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Nomor 3258 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri ( Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330 ) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 ) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 ) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 11 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ) ;

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

2

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG, dan BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG, MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

RETRIBUSI

IZIN

USAHA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ;

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3.

Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;

4.

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal selanjutnya disebut Dinas Kopperindag dan PM adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

5.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;

6.

Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

7.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik perorangan, persekutuan, koperasi atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan industri dan perdagangan;

8.

Perubahan perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik, penanggung jawab, NPWP, nilai investasi, bidang usaha, jenis kegiatan usaha, jenis barang/jasa;

9.

Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;

10. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi merupakan bagian dari jenis industri; Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

3

11. Perubahan kapasitas industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % ( tiga puluh persen ) dari kapasitas yang telah diizinkan; 12. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi; 13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ; 14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan kelestarian guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; 15. Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha industri, usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan atau mengelola industri dan perdagangan serta pendaftaran dan pendaftaran ulang atas perusahaan; 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 17. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan; 18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah; 19. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang; 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan; 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

4

22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terajdi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha industri dan perdagangan baru, tanda daftar perusahaan, perluasan dan balik nama kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang mendirikan atau mengelola industri dan perdagangan.

Pasal 3 Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha dan tanda daftar perusahaan kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan atau mengelola industri dan perdagangan .

Pasal 4 Subjek retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapatkan izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dapat digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;

Izin

Usaha Industri, Izin

(2) Izin Usaha Industri sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini diukur berdasarkan besarnya investasi yang ditanamkan pemohon;

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

5

(3) Izin Usaha Perdagangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini diukur berdasarkan besarnya asset yang dimiliki pemohon; (4) Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini diukur berdasarkan jenis perusahaan pemohon.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya peyelenggaraan pemberian izin; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini meliputi biaya pengecekan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Tarif digolongkan pada besar kecilnya investasi atau asset yang dimiliki; (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut : 1.

2.

Sektor Industri (Perizinan Baru, Perluasan dan Balik Nama) a. Tanda Daftar Industri ( TDI ) Investasi > Rp. 0 s/d Rp. 50 Juta

Rp.

15.000,-

b. Tanda Daftar Industri ( TDI ) Investasi > Rp. 50 juta s/d 100 juta

Rp.

25.000,-

c.

Izin Usaha Industri ( IUI ) Investasi > Rp. 100 juta s/d 200 juta

Rp.

100.000,-

d. Izin Usaha Industri ( IUI ) Investasi > Rp. 200 juta s/d 1 milyar

Rp.

250.000,-

Sektor Perdagangan a.

Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) 1. Perusahaan Kecil Asset > Rp. 0 s/d Rp. 250 juta

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

Rp.

50.000,-

6

2. Perusahaan Menengah Asset > 250 juta s/d 500 juta

Rp.

100.000,-

3. Perusahaan Besar Asset > Rp. 500 juta keatas

Rp.

250.000,-

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

200.000,25.000,50.000,25.000,100.000,-

b. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) 1. 2. 3. 4. 5.

Perseroan Terbatas ( PT ) Koperasi Persekutuan Comanditer ( CV ) / FA Perusahaan Perorangan ( PO ) Bentuk Perusahaan Lainnya ( BUL )

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI Pasal 10 (1) Masa Retribusi Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan adalah selama perusahaan tersebut berjalan dan tidak mengalami perubahanperubahan; (2) Masa Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah selama 5 ( lima ) tahun dan setelah itu wajib didaftarkan kembali; (3) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini adalah perubahan seperti yang tercantum pada angka 7 dan 8 Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 11 (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD; (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya; (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

7

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 12 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1 ) retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan; (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan, dan SKRDKBT

yang

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 ( satu ) kali masa retribusi; (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT; (3) Tata cara pembayaran, dengan Peraturan Bupati.

penyetoran,

tempat pembayaran retribusi diatur

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 15 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

8

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang reribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 16 (1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah );

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

9

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan; Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 11 Mei 2005 BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 14 Mei 2005 SEKRETARIS DAERAH,

Drs. SYAMSURIZAL LEMBARAN NOMOR 16

DAERAH

KABUPATEN

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

TAHUN

2005

10

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab

serta

untuk

mendukung

terlaksananya

pembangunan

disegala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana

dengan cara menggali sumber-

sumber pendapatan yang ada di Daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Sehubungan

dengan

pelaksanaan

Otonomi

Daerah,

maka

urusan

pendaftaran Perusahaan Daerah yang selama ini diatur dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 1993 tentang Ketentuan

Tarif dan

Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan telah dialihkan menjadi Penerimaan

Daerah,

yang

ditegaskan

Keuangan Nomor S/3156/LK/2001 perihal

melalui

Surat

Direktorat

Jenderal

Status Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang sumber dananya berasal dari Daerah, serta surat Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 457/SJ/VII/2001 perihal Status PNBP yang Sumber Dananya Berasal dari Daerah. Kemudian terhadap Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang selama ini dilaksanakan

oleh Propinsi, juga telah diserahkan kewenangannya kepada

Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana dan sarana guna melindungi kepentingan umum, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai izin usaha industri dan perdagangan dengan suatu Peraturan Daerah. Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

11

Dalam

Kerangka

berfikir

Otonomi

Daerah

ini

serta

peningkatan

Pendapatan Asli Daerah kiranya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ni, oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan.

Dengan

adanya

perubahan

tersebut

diharapkan

mampu

memberikan konstribusi dan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pembangunan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

12

Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 4

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

13