PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 32 TAHUN 2007
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTR
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka pengawasan dan meninggkatkan pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
b. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri perlu dipungut retribusi; c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf di atas, perlu ditetapkan Peraturan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
a dan b Daerah
Mengingat
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan sumber Daya Alam Secara Serlebihan; 12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Pusat di Lingkungan Depperindag; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungn Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/Per/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;' 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Kmering Ulu Tahun 2007 Nomor 16).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU dan BUPATI OGAN KOMERING ULU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTARINDUSTRI.
BABI KETENTUAN UMUM
17. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 590/MPP/Kep/12/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Pemerintah Kabupaten Komering Ulu.
Pasal 1
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. adalah
Pemerintah
3. Supati adalah Supati Ogan Komering Ulu.
Kabupaten
Ogan
4. Pejabat retribusi berlaku.
adalah sesuai
pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang dengan peraturan perundang-undangan yang
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Oaerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 6. Oinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah adalah Oinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 8. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri, "dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan dan badan hukum lainnya. 9. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses. 10.lzin Usaha Indsutri selanjutnta disingkat IUI adalah Izin Usaha Indsutri yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepad~ perusahaan industri yang memiliki investasi lebih dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
11. Tanda Oaftar Industri selanjutnya disingkat TOI adalah Tanda Oaftar Industri yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan industri yang memiliki investasi seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. 12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 13. Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Oaftar Industri yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri. 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 15. Masa Retribusi adalah jangka waktu pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri dari Pemerintah Kabupaten. 16. Surat Ketetapan Retribusi Oaerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRO adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKROLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah ~redit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tldak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang sela.njutnya ~apat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan taglhan retnbusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang - undangan Retribusi Daerah. 20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
Pasal4 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal5 Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. BABIV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
JASA
Pasal6 BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal2 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri kepada orang pribadi atau badan.
Pasal3 Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri kepada orang pribadi atau badan.
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai investasi perusahaan industri tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. BABV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasi perizinan dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan perusahaan industri
BABVI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal8
Pasal9
(1) Tarif retribusi digolongkan industri, dan nilai investasi.
berdasarkan
(2) Besarnya tarif sebagaimana sebagai berikut :
dimaksud
No.
Jenis Izin
I.
IUI
Kelompok Industri
1. Perusahaan Industri Besar: • Golongan I - Golongan II 2. Perusahaan Industri Menengah
II.
III.
TOI
Izin Perluasan IUI
Perusahaan - Golongan - Golongan - Golongan
Industri Kecil: I " II III
jenis
izin,
kelompok
pada ayat (1) ditetapkan
Nilai Investasi
Tarif
> Rp. 2.000.000.000,> Rp. 500 Juta sId Rp. 2 Milyar
Rp. 1.500.000,Rp. 750.000,-
> Rp. 200 Juta sId 500 Juta
Rp.
500.000,-
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya IUI, Izin Perluasan, dan TOI yaitu selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi.
Pasal11 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRO atau dokumen lain yang dipersamakan.
Rp. 5 Juta sId 25 Juta > Rp. 25 Juta sId 100 Juta > Rp. 100 Juta sId 200 Juta
Rp. 50.000,Rp. 100.000,Rp. 250.000,-
1. Perusahaan Industri Besar
- Perluasan di alas 50 % - Perluasan 30 %s/d 50 %
Rp. 375.000,Rp. 225.000,-
2. Perusahaan Induslri Menengah
- Perluasan di alas 50 % - Perluasan 30 %s/d 50 %
Rp. 250.000,Rp. 175.000,.
BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
BABX SANKSI ADMINISTRASI
PENGEMBALIAN
BAB XII KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 13
Pasal 16
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terurang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
BABXI TATA CARA PEMBA YARAN DAN PENAGIHAN Pasal 14 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus (satu) kali masa retribusi.
dimuka untuk 1
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.
retribusi
Pasal 15 (1) Pengeluaran Surat Teguran I Peringatan I Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran I peringatan I surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat Teguran sebagaimana oleh Pejabat yang ditunjuk.
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut . (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. • (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1(sutu) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 17 pengembalian kelebihan pembayaran retribusi (1) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. b. c. d.
(3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan.
nama dan alamat wajib retribusi; masa retribusi; besarnya kelebihan pembayaran; alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan atau melalui pas tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti sa at permohonan diterima aleh Bupati. Pasal 18 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
menerbitkan
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, ~ebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran
keringanan
keringanan
dan pembebasan
retribusi
BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal20 (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran; atau
(3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
Pasal 19 pengurangan,
(4) Tata cara pengurangan, ditetapkan aleh Bupati.
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
(1) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi.
(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
dan
BABXV KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (em pat) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana yang dimaksud pad a ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang retribusi daerah; I.
yang berkaitan
dengan
memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
tindak
pidana
dan diperiksa
j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .membe.ri~ahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasll penyldlkannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat P~lisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang dratur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
Pasal23 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ditetapkan di Baturaja pada tanggal, 10 Desember 2007
Diundangkan di Baturaja pada tanggal, 10 Desember.2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2007 NOMOR 32
