Pertemun Koordinasi Dinas Kesehatan Jawa Tengah
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR SEMESTER 1 TAHUN 2012 No
SUMBER
INDIKATOR
TARGET
CAPAIAN
1
RKP
Persentase RSJ yang memberikan layanan subspesialis utama dan Napza
50%
64,5%
2
Inpres No. 12/2011
Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan wajib lapor bagi pecandu narkotika
170
129
3
RENSTRA
Persentase RSU Kab/Kota yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar termasuk Napza
30%
23%
4
RENSTRA
Persentase Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat
20%
16,67%
TARGET INDIKATOR TAHUN 2013 No
SUMBER
INDIKATOR
TARGET
1
RKP
Persentase RSJ yang memberikan layanan subspesialis utama dan Napza
70%
2
Inpres No. 12/2011
Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan wajib lapor bagi pecandu narkotika
170
3
RENSTRA
Persentase RSU Kab/Kota yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar termasuk Napza
40%
4
RENSTRA
Persentase Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat
30%
100 91.3 90
84.0
84.2
Kes Gilut
Kes Usila
80 70 60 51.1 50
61.0
61.2
Perkesmas
Kes Jiwa
54.7
41.9
40
32.5
30 19.0
20 10 0 UKS
Olahraga
Kes Kerja
Batra
Kes Mata
Kes Haji
Rifaskes Puskesmas
5
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Provinsi DI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
Puskesmas seluruhnya 311 506 248 195 171 298 173 265 57 65 336 1031 861 121 949 Rifaskes Puskesmas
Puskesmas dengan Program Kes Jiwa % Jumlah 300 96.5 174 34.4 237 95.6 118 60.5 87 50.9 199 66.8 91 52.6 107 40.4 57 100.0 15 23.1 282 83.9 821 79.6 610 70.8 117 96.7 929 97.9 6
No
Provinsi
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua INDONESIA
Puskesmas seluruhnya 206 114 149 302 233 176 217 213 167 163 406 233 74 81 161 101 104 294 8981 Rifaskes Puskesmas
Puskesmas dengan Program Kes Jiwa % Jumlah 123 59.7 113 99.1 95 63.8 25 8.3 82 35.2 68 38.6 126 58.1 82 38.5 48 28.7 94 57.7 286 70.4 56 24.0 35 47.3 22 27.2 64 39.8 21 20.8 1 1.0 14 4.8 5499 61.2 7
% Puskesmas Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat untuk penemuan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial (n=5.499) 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 47.80
50.00 40.00 30.00 20.00
10.00 0.00
Rifaskes Puskesmas
8
% Puskesmas melaksanakan Penemuan dan penanganan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial (n=5.499) 100.0 90.0
78.9
80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0
Rifaskes Puskesmas
9
% Puskesmas Melaksanakan Rujukan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial ke RS (n=5.499) 100.0 90.0 83.4 80.0
70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0
Rifaskes Puskesmas
10
% Puskesmas Melaksanakan Konseling masalah psikososial kenakalan remaja, problem rumahtangga, keluarga (n=5.499) 80.0
70.0
60.0
47.8
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Rifaskes Puskesmas
11
% Puskesmas Melaksanakan Pembinaan kesehatan jiwa ke sekolah (n=5.499) 60.0
50.0
40.0
28.8
30.0
20.0
10.0
0.0
Rifaskes Puskesmas
12
% Puskesmas dengan Petugas yang melaksanakan kesehatan jiwa (n=5.499) 100.0
95.5
90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0
Rifaskes Puskesmas
13
% Puskesmas dengan Petugas yang mengikuti pelatihan kesehatan jiwa (n=5.499) 100 90 80 70 60 50
46.3
40 30 20 10 0
Rifaskes Puskesmas
14
% Puskesmas dengan ketersediaan pedoman kesehatan Jiwa (n=5.499) 100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0 42.8 40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Rifaskes Puskesmas
15
% Puskesmas dengan ketersediaan program pencatatan kesehatan jiwa (n=5.499) 100.0 90.0 80.0 73.5 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0
Rifaskes Puskesmas
16
% Puskesmas yang mendapatkan Bintek kes jiwa dari Dinkes Kab/Kota (n=5.499) 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00
36.30
30.00 20.00 10.00 0.00
Rifaskes Puskesmas
17
% Puskesmas yang mendapatkan umpan balik laporan kegiatan kesehatan jiwa dari dinkes Ke Puskesmas (n=5.499) 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 31.7 30.0 20.0 10.0 0.0
Rifaskes Puskesmas
18
% Puskesmas yang mengikuti pertemuan evaluasi program kesehatan jiwa (n=5.499) 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 39.60
40.0 30.0 20.0 10.0 0.0
Rifaskes Puskesmas
19
% Puskesmas yang mempunyai kader kesehatan jiwa (n=5.499) 100.0 90.0 80.0 70.0 57.1
60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0
Rifaskes Puskesmas
20
% Puskesmas dengan kader terlatih, temuan kasus dini psikososial seta merujuknya ke Puskesmas (n=5.499) 80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Rifaskes Puskesmas
21
REKAPITULASI DATA KASUS PASUNG Data 2009 Kasus Pasung Penemuan Penangana Provins n i
207
94
2010
2011
Penemua n
Penangana n
Penemua n
Penanganan
167
139
1134
988
Provinsi yang mendeklarasikan Program Bebas Pasung diantaranya adalah: NAD, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, Sulawesi Tengah dan Kalsel. Estimasi Penderita Pasung 18.800 orang
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Provinsi DI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur
Jumlah RSU 25 54 22 23 13 26 13 14 7 11 18 46 61 10 75 Rifaskes Puskesmas
RSU dengan Layanan Kes Jiwa % Jumlah 6 24 18 33,3 9 41 0 0 2 15,3 7 27 0 0 1 7 0 0 1 9 14 77,7 28 60,8 37 60,6 7 70 26 34,6 24
No
Provinsi
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua INDONESIA
Jumlah RSU 9 13 9 17 18 16 20 20 16 15 35 15 6 3 14 12 10 18 684 Rifaskes Puskesmas
RSU dengan Program Kes Jiwa % Jumlah 5 55,5 10 76,9 1 11,1 1 6 2 11,1 1 6 3 1,5 8 40 3 18,8 3 20 14 40 1 6 2 33,3 0 0 3 21,4 0 0 0 0 0 0 213 31,1 25
70
59
60
50 44 40
40
Total = 317 dr SpKJ (26.9%)
35
34
30
19
20 12
10
12
8 6
6
5
3 0
1
0
1
4 2
0
3
4 2
5
6 3
1
1
0
0
0
0
1
0
26
120
100
100 100 100 100
100
100
100
80
75
60
60
KLS A KLS B KLS C
40
KLS D
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
120
100
100
100
100
100
100
100
100
80 68.8
60
KLS A KLS B
50
KLS C 40
40 33.3
KLS D
35
33.3
28.6
20
19
20 12.5 7.1
11.1
9.1 7.7
20 14.3
12.5
9.1 6.1
4.3
3.6
0
00
0
0 00 0000 0000 0000 0000 0000 00 0 0000
00
15.3
14.3
11.5
0
0
000
0 0 00
000 0000 0 00 000
00 0 0 00 00 0 0000 00 0 0
0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
3.4 1.5
28
120
100
100
100
100
100
100
100
80
60
56.3
KLS A
50
KLS B KLS C
40 33.3
KLS D
28.6 20
20
19
20
20 14.3
7.1
9.1
11.5
11.1 6.3
14.3 11.8 9.1
6.1 3.6
00 0
000 0 00 0000 0000 00 0 0000 0000 0000 0000
00
0
0 0000
3.1 0 0000
0 0 0000 0 00 0000 00 0 0 00 00 0 0000 00 0 0 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0
0
29
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pencanangan program bebas pasung dan tindak lanjutnya Pelaporan obat hibah untuk pasung Jumah dan nama Puskesmas Jateng yang melayani keswa Program promotif dan preventif kesehatan jiwa di RSU dn Puskesmas Alokasi dana untuk obat-obat dasar keswa Program unggulan RSJ dan rencana pengembangan layanan keswa terintegrasi
Fasyankes Terlatih Aktivasi & Menola Ket sdh k berjalan Rumah 53 32 1 RSJD Sakit Riau PKM 46 38 Lapas/Ru 14 9 tan Total 113 79
Rumah Sakit Umum: 25 Rumah Sakit Jiwa/RSKO: 7 Puskesmas: 38 Lapas/Rutan: 9
2545
2502
1268
607
11 Klinik
22 Klinik
30 Klinik
48 Klinik
61 Klinik
74 Klinik
34
April 2011 • Peraturan Pemerintah No. 25 / 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika
Juni 2011 • Kepmenkes Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor
November 2011 • KepmenkesNo. 2171/MENKES/SK/X/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Tahun 2011
Desember 2011 • Permenkes No. 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
Rancangan Kepmenkes tentang Institusi Penerima Wajib Lapor 2012 (tambahan 60 fasilitas kesehatan di luar 129 yg telah ditetapkan pada 2011) Rancangan Kepmenkes tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Tahun 2012 (mengganti Tata Cara 2011)
Rancangan Kepmenkes tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Penetapan Institusi Rehabilitasi Medis Terpidana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total By Provinces Aceh Sumatera Utara Riau Sumatera Barat Jambi Sumatera Selatan Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DIY
2011 14 14 2 1 15 1 13 37 24 12 22
Juni 2012 12 14
2
44
Total 14 14 14 15 15 1 13 39 24 58* 22
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total By Provinces Jawa Timur Bali NTT Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan
2011 18 16 1 1 12 16 1 1 2 1 9
Juni 2012 17 18 2 2 3 3 6
Total 35 16 1 19 12 16 3 3 5 4 15
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total By Provinces Maluku Utara Maluku Bengkulu Bangka Belitung Banten NTB Kalimantan Selatan Gorontalo Papua Papua Barat Kepulauan Riau Total Seluruh Indonesia
2011 1 1 1 1 6 1 14 1 1 1 0 261
Juni 2012 Total 2 3 2 3 15 16 14 15 6 17 18 14 2 3 1 2 3 1 1 178 439
Untuk 2011: menggunakan dana efisiensi Ditjen BUK Untuk 2012: menggunakan dana new initiative yg terintegrasi pada DIPA Dit Keswa:
Rp. 24.000.000.000,Efisiensi menjadi: Rp. 19.600.000.000,-
Potensi untuk tidak terserap: + 60%
RINCIAN KEGIATAN Rapat Koordinasi LP/LS Wajib Lapor Klaim Wajib Lapor Pecandu Narkotika Klaim Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika Biaya/Honor Tim Verifikator
OUTPUT Penetapan Lanjutan Institusi Penerima Wajib Lapor
Terselenggaranya proses wajib lapor pecandu Narkotika Terselenggaranya rehabilitasi medis pecandu Napza Terselenggaranya klaim proses wajib lapor dan rehabilitasi medis pecandu Napza Penyediaan Materi KIE Proses Tersedianya materi KIE Proses Wajib Lapor Wajib Lapor Iklan Layanan Wajib Lapor Tersedianya Iklan Layanan Wajib Lapor Simposium Wajib Lapor Tersosialisasinya Proses Wajib Kepada Masyarakat Lapor kepada masyarakat
Total
ANGGARAN 561,370,000 3,900,000,000 11,085,400,000 159,000,000
213,616,000 3,604,030,000
76,584,000
19.600,000,000
No Keterangan 1 Proses asesmen & penyusunan rencana terapi 2 Konseling 3 Skrining Urinalisis (4 jenis narkotika) 4 Pengobatan simtomatik Total
Biaya Rp. 50.000,Rp. 30.000,Rp. 85.000,Rp. 30.000,Rp. 195.000,-
5000 Pecandu
2014
2500 Pecandu
2013
15.000 2500 pecandu
5000 Pecandu
2012
2011
43
No Keterangan 1 Proses asesmen & penyusunan rencana terapi 2 Rawat inap kelas 3 rerata 30 hari @ 75000 3 Skrining Urinalisis (4 jenis narkotika) 4 Pemeriksaan penunjang 5 Intervensi Psikososial Total
Biaya Rp. 50.000,Rp. 2.250.000,Rp. 85.000,-
Rp. 350.000,Rp. 500.000,Rp. 3.235.000,/ bulan
300 Pecandu
2014
500 Pecandu
2013
750 pecandu
500 Pecandu
2012
2011
45
No 1 2 3 4 5
Kegiatan Klaim wajib lapor Klaim rehab medis terpidana Simposium wajib lapor bg masy Iklan layanan masy (dlm proses kontrak) Rakor LP/LS
Persentase 0.32%* 0.38% 18.4%** -
*Menunggu terbitnya Kepmenkes Tata Cara Wajib Lapor 2012 ** Menunggu kontrak selesai
N O 1
Bulan
Januari
IPWL
Asesme n
Konseling
Pengobatan Simptomati k
Lab
Total Klaim
1. PKMTebet
59
0
0
0
Rp. 2.950.000
2. RSKD Atma Husada
3
0
0
3
Rp. 405.000
2
Februa ri
RSKO Cibubur
19
10
10
10
Rp. 2.400.000
3
Maret
1. PKM Gambir
53
0
0
0
Rp. 2.650.000
33
33
33
33
Rp. 6.435.000
2. RSKO Cibubur
N O
Bula n
4
April
5.
Mei
IPWL
Asesmen
Konselin g
Pengobata n Simptomat ik
Lab
Total Klaim
1. RSKO Cibubur
10
10
10
10
Rp. 1.9500.000
2. RSKD Atma Husada
29
29
29
29
3. PKM Cengkareng
20
0
0
0
4. BNK Balikpapan (UNITRA BUTTERFLY)
23
23
23
23
1. RSJ Soeprapto Bengkulu 2. RSJ Prof HB Sa’anin Padang
14
14
14
14
Rp. 2.730.000
60
60
60
60
Rp. 11.700.000
Rp. 5.655.000 Rp. 1.000.000 Rp. 4.485.000
N O
6.
Bula n
Juni
IPWL
Asesmen
Konselin g
Pengobata n Simptoma tik
Lab
1. RS Marzoeki Mahdi Bogor
13
13
13
13
Rp. 2.535.000
2. RSKO Cibubur
3
3
3
3
Rp. 585.000
339
195
195
198
Total pemeriksaan Total Klaim
Rp. 16.950.000
Rp. 5.850.000
Rp. 5.850.000
Rp. 16.830.000
Total Klaim
Rp. 45.480.000
TANTANGAN YANG DITEMUI .....???
50
No 1
Kendala Kelambatan proses penerbitan Kepmenkes tentang Tata Cara Wajib Lapor 2012 dan Rehabilitasi Medis Terpidana
Sifat Internal Kemenkes
2
Tim IPWL belum ditetapkan Direktur RS / Kepala Puskesmas Resistensi petugas terlatih melayani pecandu Persyaratan administrasi klaim terlalu banyak
Internal IPWL
3 4
5
Tidak ada insentif tambahan bagi petugas penerima wajib
SDM Internal Kemenkes, Peraturan Menkeu Internal IPWL, Otonomi Daerah
No
Kendala
Sifat
6
Pecandu enggan datang melaporkan diri krn khawatir kerahasiaan tdk terjamin
Eksternal populasi kunci
7
Pecandu menginginkan rehabiitasi medis sepenuhnya gratis, sehingga tertarik untuk wajib lapor
Anggaran prioritas Kemenkes
8
Petugas kurang terampil dalam penatalaksanaan rehab medis mengikuti perencanaan terapi yg dibuat
SDM
