PERTANGGUNGJAWABAN UD. P. JATAYU KABUPATEN BADUNG TERHADAP PEKERJA ANAK YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA oleh I Dewa Gede Anom Walmika I Made Udiana I Made Dedy Priyanto Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
ABSTRAK Salah satu masalah yang menjadi perhatian khusus adalaha isu pekerja anak (child labor). Sekarang sudah banyak anak yang dibawah umur atau yang belum umur 18 tahun melakukan pekerjaan, dengan alasan faktor ekonomi dan mengembangkan bakat. Akan tetapi dalam dunia kerja pasti terjadi kecelekaan kerja. Seperti yang terjadi pekerja anak yang tidak mendapatkan pertanggungjawaban penuh terhadap pengusaha. Pengusaha hanya memandang pekerja anak bukan sebagai pekerja profesional, maka dari itu pekerja anak sangat memerlukan perlindungan pertama dari segi aspek pertanggungjawaban terhadap pekerja anak yang mengalami kecelakaan yang sangat menarik di teliti terutama yang terjadi di UD P Jatayu bagaimanakah bentuk-bentuk pertanggungjawaban UD P Jatayu terhadap pekerja anak yang mengalami kecelakaan, dan bagaimanakah tindakan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung jika UD P Jatayu tidak mau bertanggungjawab penuh terhadap pekerja anak yang mengalami kecelakaan kerja?. Untuk itu dilakukan penelitian secara metode yuridis empiris, dan pendeketan perundang-undangan dan pendekatan fakta yang yang sifatnya deskritif dan menggunakan teknik wawancara dan penentuan sampel non probality guna memperoleh jawaban permasalahan dari pertanggungjawaban pengusaha terhadap pekerja anak di UD P Jatayu dan mengenai tindakan yang akan di ambil oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung terhadap pekerja anak yang tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pengusaha UD P Jatayu.Adapun dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa UD P Jatayu tidak mau bertanggungjawab penuh terhadap pekerja anak yang mengalami kecelakaan kerja. Dan tindakan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan hanya memberikan surat peringatan sebanyak 3 dan pengenaan sanksi terhadap UD P Jatayu. Kata Kunci : Pekerja Anak, Pertanggungjawaban, Kecelakaan Kerja
ABSTRACT
One issue of particular concern is the issue of child labor (child labor). Now many children below the age or 18 years of age who do not do the job, citing economic factors and develop talent. But in the world of work must happen workplace accident. As it happens the child laborers do not get a full accounting of employers. Employers only looked at child labor not as a professional worker, and therefore the child workers are in need of protection first aspect as to liability against child labor involved in the accident were very interesting in carefully especially those that occur at UD P Jatayu how forms of accountability UD P Jatayu against child labor is injured, and how the actions of Social Service and employment Badung if UD P Jatayu did not want the full responsibility of the child workers injured at work ?. For that conducted research methods empirical juridical, and pendeketan legislation and approach to facts that are descriptive and use interviewing techniques and sampling non probality to obtain answers to the problems of accountability employers against child labor in UD P Jatayu and the measures to be in taken by the Department of Social Welfare and labor Badung against child labor that do not get the accountability of employers UD P Jatayu. The results of this study can be concluded that the UD P Jatayu did not want the full responsibility of the child workers injured at work. And the Office of Social and Employment measures only provide a warning letter by 3 and the imposition of sanctions against UD P Jatayu.
Keywords: Child Labor, Responsibility, Work Accident I.PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi. Upaya perlindungan tenaga kerja yang dapat menjangkau seluruh tenaga kerja baik dewasa maupun tenaga kerja anak, terlebih mengenai tenaga kerja anak akhir-akhir ini banyak disorot dan telah menjadi isu nasional bahkan internasional yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, karena mempunyai
dampak negatif bagi generasi penerus bangsa.1 Terlebih lagi bahwa masa kanakkanak merupakan periode penabur benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.2Seperti yang terjadi di UD. P. JATAYU yang terdengar isu kemungkinan terjadi yang melakukan deskriminasi terhadap pekerja anak yang sebagai seni ukir yang merupakan pekerjaan yang mengukir kayu, yang kemungkinan mengenai tanggung jawab yang mungkin tidak berjalan terhadap pekerja anak yang mengalami kecelakaan kerja atau kejadian lain yang terjadi di lapangan dalam melakukan pekerjaan. Dengan demikian penelitian ini sangat
menarik
untuk
di
teliti,
mengenai
bentuk-bentuk
Bagaimanakah
pertanggungjawaban pihak UD. P. JATAYU terhadap pekerja anak yang mengalami kecelakaan kerja ? dan bagaimanakah upaya- upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Dan
Ketenagakerjaan
apabila
UD.
P.
JATAYU
tidak
melaksanakan
pertanggungjawabannya secara penuh terkait dengan pekerja anak yang mengalami kecelakaan kerja ?
1.2 Tujuan Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban UD P Jatayu Kabupaten Badung terhadap pekerja anak yang mengalami kecelakaan kerja dan tindakan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan terhadap UD P Jatayu yang tidak mau bertanggungjawab penuh.
1
Eko Wahyudi,Wiwin Yulianingsih,Moh Firdaus Sholihin, 2016, Hukum Ketenagakerjaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10 2 Maidin Gultom 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm.1.
II ISI MAKALAH 2.1 Metode Penelitian Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empirisadalah suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung kelapangan guna mendapat kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan skripsi ini.3 Jenis pendekatan
mempergunakan
Pendekatan
Perundang-undangan
(the
Statute
Approach), dan Pendekatan Fakta (The Fact Approach). Pendekatan perundangundangannya (The Statute Approach).
2.2 Hasil dan Pembahasan 2.2.1 Bentuk-Bentuk PertanggungJawaban Terhadap Pekerja Anak Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di UD P Jatayu
Bentuk pertanggungjawabannya tidak di tanggung penuh, hanya di tanggung setengah dan tidak ditanggung sepenuhnya seperti pekerja dewasa. pekerja anak disini sebagai pengembang bakat, dan juga jam kerjanya hanya kurang lebih dari 3 jam kerja, tidak sampai 8 atau 9 jam kerja. Maka dari itu tidak mau bertanggungjawab penuh terhadap pekerja anak yang mengalami kecelakaanTetapi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut
UU
Ketenagakerjaan
dijelaskan
bentuk-bentuk
untuk
memperoleh
perlindungan hak keselamatan kerjanya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga di jelaskan, akan tetapi untuk anak haknya dijelaskan pada Pasal 8 angka 3 dan 4 sebagai berikut : Pasal 8 (3) “Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan Kecelakaan Kerja. (4) Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja ialah; 3
hlm.3.
Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung,
Magang dan murid yang bekerja pada perushaan baik yang menerima upah maupun tidak Seperti dijelaskan Undang-Undang tersebut bahwa pekerja anak itu tidak bisa dibedakan dengan pekerja dewasa/profesional.
2.2.2 Tindakan-Tindakan Yang Dilakukan Dinas Sosial Dan KetenagaKerjaan Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mau Bertanggungjawab Penuh Terhadap Pekerja Anak Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pertama-tama datang ke lapangan untuk melakukan wawancara terjadinya tidak bertanggungjawab penuh UD P Jatayu terhadap pekerja anak. Tindakantindakan yang berikutnya adalah memberikan surat peringatan selama 3 kali jika peringatan tersebut tidak dijalankan. Maka dilakukan pencabutan ijin usaha yang di miliki UD. P. Jatayu. dan di berikan berupa sanksi-sanksi pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun ataupun lebih dan berupa denda Rp 100.000.000,00 dan paling banyak 400.000.000,00 atau mungkin lebih dan mengikuti yang di jelaskan dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan. jika melanggar Pasal 68 dan Pasal 69 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 400.000.000,00 di jelaskan di Pasal 185 UU Ketenagakerjaan. Sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00dan Paling banyak Rp 100.000.000,00 di jelakan pada Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. III KESIMPULAN Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan maka dapat di simpulkan atas permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut,
1. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban terhadap pekerja anak di UD. P. Jatayu tidak di tanggung sepenuhnya karena alasan pekerja anak bukan merupakan pekerja profesional atau pekerja dewasa. Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial tenagakerja dan disana mengatur pekerja anak mendapatkan pertanggungjawaban penuh 2. Tindakan pertama melakukan wawancara,di berikan surat peringatan sebanyak 3 kali, dan dilakukan pencabutan ijin usaha dan sanksi terhadap Owner UD. P. Jatayu sama di seperti yang di jelaskan dalam UU Ketenagakerjaan pada Pasal 185 dan 187, dan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung mengikuti perarturan perundang-undangan yang diatur
DAFTAR PUSTAKA Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung Eko
Wahyudi,Wiwin Yulianingsih,Moh Firdaus Ketenagakerjaan, Sinar Grafika, Jakarta
Sholihin,
2016,
Hukum
Maidin Gultom 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468 Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
