BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PEKERJA (WAITRESS), DAN KECELAKAAN KERJA 1.1.
Perlindungan Hukum
1.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia.Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum.Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).1 Perlindungan Hukum juga dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaaf) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)", elemen pokok 1
Soeroso, 2006, Pengahantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h. 49.
25
26
negara hukum adalah pengakuan & perlindungan terhadap "fundamental rights". Hubungan hukum tersebut dilakukan antara subyek hukum, baik manusia (naiurlijke person), badan hukum (Recht Persoon) maupun jabatan (ambt) merupakan bentuk dari perbuatan hukum, yang mana masingmasing subyek hukum merupakan pemikul hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan atas kemampuan dan kewenangan. Hubungan hukum yang terjadi akibat interaksi antar subyek hukum tersebut secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan adanya relevansi serta adanya akibat-akibat hukum. Sehingga nantinya agar suatu hubungan hukum tersebut dapat berjalan dengan seimbang serta adil dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya serta dapat menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main yang mengatur, melindungi serta menjaga hubungan tersebut. Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalme, yaitu menjamin kebebasan/hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi di dalamnya imperatif hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan
27
kebijakan publik. Begitu banyaknya hak-hak kita sebagai manusia dan begitu maraknya pelanggaran-pelanggaran serta tindakan-tindakan yang dalam hal ini mengancam hak-hak asasi kita maka pemerintah mengadakan perlindungan hukum dimana itu semua sangat memerlukan perhatian yang tidak biasa karena menyangkut hak-hak kita sebagai manusia.Adapun wujud perlindungan hukum tersebut meliputi diantaranya perlindungan hukum terhadap buruh, aspek perlindungan anak dan perempuan. Secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. Majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syaratsyarat kerja.Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya.Hal ini dikarenakan perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan.2 Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi.Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah terhadap pemerintah yang memerintah.Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah terhadap si kuat, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.
2
Zainal Asikin, op. cit, h. 5.
28
Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Menurut Zainal Asikin bahwa “perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundangundangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diatur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis”.3 Dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi antara pemerintah dengan warga negara tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan suatu tindakan hukum tersebut.Pemerintah mempunyai dua kedudukan, yaitu pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik (publiek recht person, public legal entility) dan pemerintah sebagai pejabat dari jabatan pemerintah.Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai badan hukum, tindakan itu diatur dan tunduk pada administrasi negara.Baik tindakan hukum keperdataan maupun tindakan hukum publik dapat menjadi peluang munculnya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat melanggar hak-hak dari subyek hukum warganegara. 1.1.2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum
3
Zainal Asikin, op. cit, h. 6.
29
Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 1. Perlindungan Hukum Preventif Preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati hati dalam mengambil keputusan.Menurut Philipus M.Hadjon preventif merupakan keputusan keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya.Tindakan preventif adalah tindakan pencegahan.4 Jika dibandingkan dengan teori perlindungan hukum yang represif, teori perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan, namun akhir-akhir ini disadari pentingnya teori perlindungan hukum preventif terutama dikaitkan dengan asas freies ermesen (discretionaire bevoegdheid). Asas
4
Hadjon Hadjon dkk, 2002, Pengantar Administrasi Negara, Gajah Mada University, Yogyakarta, h. 3.
30
freies ermesen, yaitu kebebasan bertindak untuk memecahkan masalah yang aturannya belum ada, sedangkan masalah itu harus diatasi dengan segera.5 2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya sengketa.Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Imam Soepomo, perlindungan hukum bagi pekerja meliputi 5 (lima) bidang hukum perburuhan, yaitu : 1. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja 2. Bidang hubungan kerja 3. Bidang kesehatan kerja 4. Bidang keamanan kerja 5. Bidang jaminan sosial buruh6 Bidang
pengerahan/penempatan
tenaga
kerja
adalah
perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum ia menjalani hubungan kerja. Masa ini sering disebut dengan masa pra penempatan atau pengerahan. Bidang hubungan kerja, yaitu masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha.
5 6
Philipus M. Hadjon, op.cit, h.3. Imam Soepomo, op. cit, h. 9
31
Hubungan kerja itu didahului oleh perjanjian kerja.Perjanjian kerja dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu yang disebut dengan pekerja tetap. Bidang kesehatan kerja adalah selama menjalani hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas kesehatannya.Apakah lingkungan kerjanya dapat menjamin kesehatan tubuhnya dalam jangka waktu yang relatif lama. Bidang keamanan kerja adalah adanya perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat kerja yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam waktu relatif singkat atau lama akan aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja. Dalam hal ini Negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja. Dalam bidang jaminan sosial buruh telah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.Pada tahun 1992, besarnya kompensasi dan batas maksimal yang diakui oleh PT Jamsostek dapat dikatakan cukup, untuk saat ini kompensasi ataupun batas maksimal upah yang
32
diakui untuk pembayaran premi jamsostek sudah saatnya dilakukan revisi penyesuaian.7 2.2.
Pekerja (Waitress)
2.2.1. Pengertian Pekerja (Waitress) Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa hanya tenaga kerja yang sudah bekerja yang dapat disebut pekerja. Istilah pekerja itu sendiri muncul menggantikan istilah buruh yang selama ini sering dipermasalahkan karena istilah buruh sangat berkonotasi pada pekerja kasar yang selalu berada dalam tekanan pihak majikan.8 Dalam hal ini wanita dapat bekerja sebagai waitress. Waitress merupakan wanita yang bertugas atau bekerja didalam bidang penyajian, dalam hal ini makanan dan minuman atau setidaknya menyampaikan hidangan pada seseorang. Hal tersebut juga dilakukan oleh seorang waitress di cafe dimana mereka mempunyai tugas membawakan makanan dan minuman yang dipesan oleh pengunjung namun mempunyai tugas lain lagi yaitu menemani tamu selama berada di cafe tempatnya bekerja. Waitress di cafe diwajibkan untuk berpenampilan dan berpakaian yang menarik agar lebih menarik minat pengunjung untuk datang menggunjungi cafe tempatnya bekerja. 2.2.2. Kewajiban dan Hak Pengusaha Cafe Pulau Biru dan Pekerja (Waitress)
7
Asri Wijayanti, op. cit, h. 11. Lalu Husni, 2001, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.12. 8
33
1. Kewajiban Pengusaha Cafe Pulau Biru dan Pekerja (Waitress) a. Kewajiban Pengusaha Cafe Pulau Biru -
Memberikan imbalan kerja (upah)
-
Memberikan fasilitas dan tunjangan
-
Memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan diri pekerja (waitress)
b. Kewajiban Pekerja (Waitress) -
Wajib melakukan pekerjaan
-
Wajib menaati peraturan dan petunjuk majikan/pengusaha
-
Kewajiban membayar denda apabila pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan ataupun kelalaian.
2. Hak Pengusaha Cafe Pulau Biru dan Pekerja (Waitress) a. Hak Pengusaha Cafe Pulau Biru -
Mendapatkan keuntungan dari kinerja pekerja.
-
Dapat memutuskan hubungan kerja yang ada apabila pekerja dianggap kurang berkontribusi bagi usahanya.
-
Berhak mendapatkan ganti kerugian apabila pekerja melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan pekerjaan.
b. Hak Pekerja (Waitress) -
Menerima imbalan (upah) atas pekerjaan yang dilakukan.
-
Mendapatkan fasilitas dan tunjangan.
34
-
Mendapatkan perlindungan dan keselamatan diri selama hubungan kerja berlangsung.
2.3.
Kecelakaan Kerja 2.3.1. Pengertian Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja bertalian dengan keselamatan kerja, yaitu kecelakaan
yang terjadi ditempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industry. Kecelakaan kerja berdasarkan pasal 1 angka (6) Undang-Undang Jamsostek adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Selain itu kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi selama bekerja atau dalam melakukan proses pekerjaan. Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Terjadinya kecelakaan kerja disebabkan oleh dua factor utama, yaitu faktor fisik dan faktor manusia. 2.3.2. Dasar Hukum Kecelakaan Kerja -
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
-
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
-
Undang-Undang
Nomor
24
Penyelenggara Jaminan Sosial
Tahun
2011
Tentang
Badan
35
-
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 609 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
2.3.3. Jenis-Jenis Kecelakaan Kerja Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), kecelakaan akibat kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan 4 macam penggolongan, yakni : a. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan -
Terjatuh
-
Tertimpa benda
-
Tertumbuk atau terkena benda-benda
-
Gerakan-gerakan melebihi kemampuan
-
Pengaruh suhu tinggi
-
Terkena arus listrik
-
Radiasi
b. Klasifikasi menurut penyebab -
Mesin
-
Alat angkut
-
Peralatan lain
-
Bahan-bahan, zat-zat, dan radiasi
-
Lingkungan kerja
c. Klasifikasi menurut luka atau kelainan -
Patah tulang
-
Regang otot
36
-
Memar
-
Luka di permukaan
-
Luka bakar
-
Keracunan
d. Klasifikasi menurut luka di tubuh -
Kepala
-
Leher
-
Badan
-
Anggota atas
-
Anggota bawah
-
Banyak tempat
Klasifikasi-klasifikasi
tersebut
bersifat
jamak,
karena
pada
kenyataannya kecelakaan akibat kerja biasanya tidak hanya satu faktor tetapi banyak faktor. 2.3.4. Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja K3 merupakan cara pencegahan kepada pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja, yang dapat mengakibatkan kesakitan, cacat atau bahkan meninggal sehingga menimbulkan kerugian financial baik secara langsung maupun tidak langsung serta menurunkan produktivitas pekerjaan. K3 bertujuan untuk : -
Melindungi pekerja dan orang lain di tempat kerja
37
-
Menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien
-
Menjamin proses produksi berjalan lancer
-
Menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat
-
Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat bekerja.
Pencegahan terhadap kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan : -
Bekerja dengan serius dan berkonsentrasi
-
Mengikuti prosedur kerja
-
Menggunakan alat pelindung diri
-
Menjaga kebersihan tempat kerja
-
Mengutamakan keselamatan dalam bekerja
