BAB II TENTANG TANGGUNG JAWAB, DIREKTUR, PERUSAHAAN, PEKERJA, DAN KECELAKAAN KERJA
2.1
Tanggung Jawab 2.1.1.Pengertian Tanggung Jawab Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab,mananggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.1 Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab, apabila tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena dapat menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan
1
Wahmuji, 2008, “Kamus bahasa indonesia”, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, h.128
1
mengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia harus mempunyai rasa tanggung jawab, dimana rasa tanggung jawab itu harus disesuaikan dengan apa yang telah di lakukan. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati,artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia bahwa setiap manusia dibebani dengan tangung jawab. Apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.2 Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.3 Ada beberapa macam tanggung jawab menurut para ahli yaitu : a) Tanggung jawab Individu Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung
2
Ridwan Halim, 2011, “Tanggung jawab hukum”, Bumi aksara, Jakarta, h. 55 Khairunnisa, 2008, Kedudukan Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan, Pasca Sarjana, hl. 4 3
2
jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggung jawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu.4 Istilah tanggung jawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggung jawab itu sendiri. Dalam tanggung jawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap pendelegasian kewenangan (tanggung jawab). Pihak yang disebut penanggungjawab tidak menanggung secara penuh akibat dari keputusan mereka. Risiko mereka yang paling besar adalah dibatalkan pemilihannya atau pensiun dini. Sementara sisanya harus ditanggung si pembayar pajak. Karena itulah para penganut liberal menekankan pada subsidiaritas, pada keputusan-keputusan yang sedapat mungkin ditentukan di kalangan rakyat yang notabene harus menanggung akibat dari keputusan tersebut. b) Tanggung jawab terhadap kebebasan Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. 4
Friedrich august von hayek, 2001, Tanggung jawab individu, Pradya Paramitha, jakarta,
h. 102
3
Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambilalih tanggung jawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggung jawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti tanggung jawab. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya. George Bernard Shaw mengatakan, Persaingan yang merupakan unsur pembentuk setiap masyarakat bebas baru mungkin terjadi jika ada tanggung jawab individu.5 c) Tanggung jawab sosial Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggung jawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggung jawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggung jawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggung jawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi. Untuk mengimbangi “tanggungjawab sosial” tersebut pemerintah membuat sejumlah sistem, mulai dari Lembaga Federal untuk Pekerjaan sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan uang pajak atau sumbangan-sumbangan paksaan. Institusi yang terkait ditentukan dengan keanggotaan
paksaan.
Karena
itu
institusi-institusi
tersebut
tidak
mempunyai kualitas moral organisasi yang bersifat sukarela. Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain.
5
George Bernard Shaw, 1999, Persaingan Masyrakat, Rajawali press, jakarta, h. 90
4
Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggungjawab. Carl Horber mengatkan, Pada akhirnya tidak ada yang bertanggungjawab atas dampak-dampak dari penagaruh politik terhadap keamanan sosial.6 Akibatnya ditanggung oleh pembayar pajak dan penerima jasa. d) Tanggung jawab terhadap orang lain Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggung jawabnya. Si orang tua bertanggung jawab kepada anaknya, anggota keluarga saling tanggung jawab. Anggota keluarga saling membantu dalam keadaan susah, saling mengurus di usia tua dan dalam keadaan sakit. Ini khususnya menyangkut manusia yang karena berbagai alasan tidak mampu atau tidak mampu lagi bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri secara penuh. Ini terlepas dari apakah kehidupan itu berbentuk perkawinan atau tidak. Tanggung jawab terhadap orang lain seperti ini tentu saja dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa beranekaragam. Yang penting adalah prinsip sukarela pada kedua belah pihak. Pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian. e) Tanggung jawab terhadap risiko
6
Carl Horber, 2001, Politik terhadap keamanan sosial, Pradya paramitha, Jakarta, h. 79
5
Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi. Untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya tindakan setiap individu yang penuh tanggungjawab dan bijaksana.7
2.1.2. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Di Perusahaan Bentuk tanggung jawab di perusahaan bisa di lihat dari beberapa bentuk tanggung jawab seperti halnya pengusaha berkewajiban untuk memberikan perlindungan kerja kepada pekerja dalam hal ini pengusaha memiliki sebuah tanggung jawab kepada segala hal yang berkaitan dengan perusahaan. Salah satu tanggung jawab di perusahaan yaitu tanggung jawab pengusaha kepada pekerja untuk meberikan suatu perlindungan kerja, memenuhi hak dan kewajiban pekerja seperti yang di sebutkan di dalam Pasal 10 Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjelaskan mengenai kewajiban pengusaha dalam hal pelaksanaan jaminan kecelakan kerja, kewajiban pengusaha dalam pasal ini menjelaskan jika terjadi kecelakaan terhadap pekerja, pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan badan penyelenggara tidak lebih dari 2x24 jam, karena jika pengusaha
7
Widiyono, 2004, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 27
6
melebihi waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang maka, proses klaim tidak dapat dilakukan. Pengusaha diwajibkan melaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja dan badan penyelenggara tidak lebih 2x24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh. Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hakhaknya. Adapun bentuk tanggung jawab lainnya seperti: 1. Tanggung Jawab terhadap Karyawan
Bisnis mempunyai sejumlah tanggung jawab terhadap karyawan. Pertama, mereka mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan jika mereka ingin tumbuh. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap karyawannya guna memastikan keselamatan mereka, perlakuan yang semestinya oleh karyawan lain, dan peluang yang setara. -
Keselamatan Karyawan Perusahaan memastikan bahwa tempat kerja aman bagi karyawan
dengan memantau secara ketat proses produksi. Beberapa tindakan pencegahannya dengan cara memeriksa mesin dan peralatan guna memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik, mengharuskan digunakannya kacamata keselamatan atau peralatan lainnya yang dapat mencegah terjadinya cedera, dan menekankan tindakan pencegahan khusus dalam seminar-seminar pelatihan. Perusahaan yang menciptakan lingkungan kerja yang aman mencegah terjadinya cedera dan meningkatkan moral karyawan. Banyak
7
perusahaan saat ini mengidentifikasikan keselamatan di tempat kerja sebagai salah satu tujuan utamanya. Pemilik perusahaan mengakui bahwa perusahaan akan mengeluarkan biaya guna memenuhi tanggung jawab seperti keselamatan karyawan. Usaha perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman mencerminkan biaya penting dalam menjalankan usaha. -
Perlakuan yang semestinya oleh karyawan lain Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan
diperlakukan dengan semetinya oleh karyawan lain. Dua masalah utama berkaitan dengan perlakuan karyawan adalah keragaman dan pencegahan terjadinya pelecehan seksual. Keragaman, tidak hanya terbatas pada jender dan suku. Karyawan dapat berasal dari latar belakang yang sepenuhnya berbeda dan memiliki keyakinan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik ditempat kerja. Banyak perusahaan memcoba untuk mengintegrasikan karyawan dengan latar belakang yang berbeda agar mereka belajar bekerja sama guna mencapai tujuan bersama perusahaan sekalipun merka memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah-masalah di luar kerja. Banyak perusahaan merespons terhadap meningkatnya keregaman antar karyawan dengan menawarkan seminar mengenai keregaman, yang menginformasikan kepada karyawan mengenai keregaman budaya. Pencegahan terjadinya pelecehan seksual. Masalah lain di tempat kerja adalah seksual(sexual harassment), yang melibatkan komentar atau
8
tindakan yang bersifat seksual tidak di terima. Perusahaan cenderung mencegah pelecehan seksual dengan memberikan seminar mengenai hal tersebut. Misalnya, seorang karyawan mungkin akan membuat suatu paksaan seksual terhadap karyawan lain dan menggunakan kepuasaan pribadi dalam perusahaan untuk menakuti status pekerjaan lain. Seperti, seminar deversitas. Seminar ini dapat menolong karyawan menyadari bagaimana suatu pernyataan atau perilaku mungkin dapat menyinggung perasaan karyawan lain. Seminar ini tidak hanya suatu tindakan tanggung jawab terhadap karyawan tetapi juga dapat memperbaiki produktivitas perusahaan dengan menolong karyawan merasa kerasan dan nyaman. 2. Tanggung Jawab kepada Pemegang Saham (Investor) Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemiliknya(para pemegang saham). Karyawan dapat tergoda untuk membuat keputusan yang memuaskan kepentingan mereka sendiri dan bukannay kepentingan pemilik saham. Misalnya saja, beberapa karyawan megambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya dan bukan kepentingan perusahaan. 3. Tanggung Jawab terhadap Kreditor Perusahaan
bertanggung
jawab
untuk
memenuhi
kewajiban
keuangannya kepada kreditor. Jika suatu perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut harus menginformasikan hal ini kepada kreditornya. Suatu perusahaan memiliki insentif yang kuat untuk memenuhi tanggung
9
jawabnya terhadap kreditor. Jika perusahaan tidak membayar utangnya kepada kreditor, perusahaan tesebut dapat dipaksa pailit. 4. Tanggung Jawab terhadap lingkungan Kualitas lingkungan adalah kebaikan public, dimana setiap orang menikmatinya tanpa peduli siapa yng membayar untuknya. Jika suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan tentunya membawa dampak negative tehadap lingkungan (pencemaran lingkunga) seperti, polusi udara, tanah dan air. Dapat dijelaskan sebagai berikut: -
Polusi udara Beberapa proses produksi menimbulkan polusi udara yang sangat
berbahaya bagi lingkungan masyarakat karena bisa menimbulkan penyakit dan saluran pernapasan. Contonya seperti, polusinya kendaraan, produksi bahan bakar dan baja. Suatu perusahaan tentunya mempunyai tujuan untuk menghasilkan suatu produknya yang baik dengan begitu mereka berusaha agar yang dihasilkan tidak membahayakan lingkungan, contoh pada perusahaan otomotif dan baja telah mengurangi polusi udara dengan mengubah proses produksinya sehingga lebih sedikit karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Peranan pemerintah dalam mencegah polusi udara. Pemerintah juga terlibat dalam memberlakukan pedoman tertentu yang mengharuskan perusahaan untuk membatasi jumlah karbon dioksida yang ditimbulkan olehproses
produksi.
Pada
tahun
10
1970,
Environmental
Protection
Agency(EPA), diciptakan untuk mengembangkan dan memberlakukan standar polusi. -
Polusi Tanah Tanah telah terpolusi oleh limbah yang beracun yangn tida
dihasilkan dari beberapa proses produksi. Akibatnya tanah akan rusak tidak subur dan akan berdampak buruk bagi pertanian. Dengan begitu perusahaan harus mempunyai suatu strategi yang mengarah pada pencegahan terhadap polusi tanah. Misalkan, perusahaan merevisi produksi dan pengemasan guna mengurangi jumlah limbah. Perusahaan juga harus menyimpan limbah beracunnya ditempat yang khusus untuk limbah beracun dan perusahaan juga bias mendaur ulang membatasi penggunaan bahan baku yang pada akhirnya akan menjadi limbah padat. Ada banyak perusahaan yang memiliki program lingkungan yang didesain untuk mengurangi kerusakan lingkuperngan. -
Polusi Air / Pencemaran Air Pencemaran air mengacu pada perubahan fisik, biologi, kimia dan
kondisi badan air yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem.Seperti jenis polusi, hasil polusi air bila jumlah besar limbah yang berasal dari berbagai sumber polutan tidak dapat lagi ditampung oleh ekosistem alam. 5. Tanggung Jawab terhadap Komunitas Suatu perusahaan ketika mendirikan basisnya di suatu komunitas, maka perusahaan tersebut menjadi bagian dari komunitas itu dan mengandalkan komunitas tersebut sebagai pelanggan dan karyawannya.
11
Perusahaan mendemonstrasikan acara-acara sumbangan
ke
yayasan
local,
misalkan
local
atau memberikan
perusahaaan
yang
telah
mendonasikan dana ke unversitas.8
2.2.Perusahaan 2.2.1.Pengertian perusahaan Perusahaan merupakan salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam lapangan hukum perdata. Kata perusahaan di dalam kamus bahasa Indonesia memiliki 2 (dua) pengertian yaitu : a. Onderneming, yang berarti suatu bentuk hukum (recht worm) dari dari suatu perusahaan seperti misalnya Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Firma (CV). Jika dikatakan ondereming, maka yang di maksud adalah menunjuk pada bentuk hukumnya yang berbentuk dua macam yaitu : 1. Badan Hukum 2. Bukan Badan Hukum b. Bedrif
yang
berarti
kesatuan
teknik
kegiatan
pengelolaan untuk produksi seperti misalnya home industry / indrusti rumah tangga atau industri rumahan, kerajinan atau keterampilan khusus, pabrik.
8
Chrysanti Hasibuan Sedyono, 2015, Tanggung jawab sosial perusahaan, URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan, diakses tanggal 05 oktober 2015
12
Berdasarkan pengertian tersebut dapat di artikan sebagai berikut : 1. Perusahaan yang berbadan hukum yaitu suatu perusahaan yang karena sifatnya dibebani tanggung jawab terbatas sebatas modal yang ditanamkan. 2. Perusahaan yang tidak berbadan hukum yaitu suatu perusahaan yang menurut sifatnya dan bentuknya memiliki tanggung jawab yang luas secara pribadi.9 Beberapa pakar hukum telah merumuskan beberapa pengertian mengenai perusahaan, yaitu : a. Molleggraaff memberikan rumusan : bawasannya perusahaan adalah keseluruhan pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang dan atau mengadakan perjanjian perdagangan.10 Perusaahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah peyaluran tenaga kerja. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa perusahaan adalah :
9
Zainal Asikin, 2014, Hukum Dagang, Rajawali Pers, Jakarta, h. 49 Molleggraaff, 2007, Pengertian perusahaan, Rajawali Press, Jakarta, h. 122
10
13
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Molleggraaff memandang pengertian perusahaan dari segi ekonomi karena kaarena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara : -
Memperdagangkan barang, artinya membeli barang dan menjualnya kembali dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba.
-
Menyerahkan barang, yaitu melepaskan penguasaan atas
barang
dengan
perhitungan
memperoleh
penghasilan dengan cara menyewakan barang. b. Polak merumuskan perusahaan dari sudut komersial, artinya : Bisa dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.11 Penambahan unsur laba rugi pada undur-unsur : terus menerus, terang-terangan dalam badan usaha pada kegiatan di bidang ekonomi, terbukti dari penjelasannya bahwa apakah suatu
11
Polak, 1997, Sifat Perusahaan, Bumi aksara, Jakarta, h. 50
14
perusahaan dijalankan menurut cara-cara yang lazim atau tidak, dapat diketahui dari peraturan menjalankan perusahaan itu dan bukan dijalankan secara teselubung atau tersembunyi. Jika unsur tersebut tidak ada, maka hilanglah sifat perusahaan dari aspek hukum perusahaan. c. Menurut Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Daftar Perusahaan (UDWP) dalam pasal 1 huruf (b) disebutkan bahwa : Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam pengertian perusahaan terdapat dua hal yaitu : a. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, dalam bahasa inggris disebut “company”. b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba, dalam bahasa inggris disebut business.12
1.2.2 Bentuk-bentuk Perusahaan Berdasarkan pengertian di dalam kamus bahasa Indonesia Kata perusahaan memiliki 2 (dua) pengertian mengenai bentuk perusahaan yang telah di jabarkan dan Hukum yang mengatur bentuk-bentuk perusahaan, pada
umumnya
mencakup
bentuk-bentuk
12
usaha
persekutuan
Andasasmita, 2006, Pengertian perusahaan, Gramedia Pustaka, Jakarta, h.50
15
(Partnership)/Perusahaan tidak berbadan hukum, dan bentuk usaha berbadan hukum (corporation). 13 Bentuk-bentuk perusahaan secara umum ada 2 (dua) yaitu: 1.
Perusahaan Berbadan Hukum seperti : a.
Perseroan Terbatas (PT) Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa : “Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan
memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa PT adalah suatu badan hukum. PT berbeda dengan UD, Fa, dan CV yang bukan badan hukum. Sebagai badan hukum dalam PT terdapat pemisahaan kekayaan antara milik perusahaan dengan milik pribadi pengusaha. Walau demikian PT sebagai badan hukum yang wajib mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman. Sedangkan bentuk usaha yang bukan badan hukum tidak memiliki kewajiban demikian. Dalam pengertian tersebut juga disebutkan bahwa PT didirikan berdasarkan sebuah perjanjian, PT bukanlah perusahaan perorangan seperti UD, tetapi suatu persekutuan sama halnya dengan Fa dan CV yang didirikan oleh lebih dari satu orang.
13
Agus Sardjono, 2014, Pengantar Hukum Dagang, Rajawali Pers, Jakarta, h. 25
16
Adapun ciri-ciri Perseroan Terbatas yaitu : 1. Berbadan hukum memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta pribadi. 2. Modal terdiri dari saham-saham sehingga tanggung jawab pemegang saham terbatas pada sejumlah saham yang dimasukannya. 3. Sistemnya lebih tertutup sehingga segala jenis pengoperasian, pembubaran dan aturan lainnya diatur berdasarkan UndangUndang.14 Pendirian Perseroan terbatas harus dengan akta notaris dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan kewajiban mendaftarkan/mengumumkan berada dipundak direksi. Selanjutnya didaftarkan ke Departemen Perindustrian dan perdagangan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.15 b. Koperasi Pada dasarnya koperasi berasal dari Bahasa Inggris Coperation terdiri dari dua suku kata “Co yang berarti bersama, dan Operation yang berarti bekerja.” Sehingga koperasi bisa diartikan bekerja sama. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia
koperasi merupakan
perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para
14 15
Zainal Asikin, 2014, Hukum Dagang, Rajawali Pers, Jakarta, h. 58 Ibid
17
anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung). Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian pada Bab I Pasal 1, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Moh. Hatta “Bapak Koperasi Indonesia”, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Modal koperasi bersumber dari anggota baik berupa simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela: simpanan dari anggota, hibah, dana cadangan, dari SHU (sisa hasil usaha) dan pinjaman-pinjaman lain. Seluruh modal dipergunakan untuk sebesarbesar keperluan dan kesejateraan anggota koperasi.16 Pendirian koperasi primer dapat dilakukan dengan jumlah anggota minimal 20 orang. Disamping itu di dalam praktik dapat juga dibentuk koperasi pusat yaitu koperasi yang terdiri dari minimal tiga koperasi primer, dan koperasi gabungan dapat dibentuk dengan jumlah minimal
16
Ibid, h. 62
18
tiga koperasi pusat, dan koperasi induk dapat dibentuk minimal tida koperasi gabungan.17 Berhubung koperasi didirikan atas asas kekeluargaan, maka koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa yang diharapkan menjadi kekuatan perekonomian rakyat maka koperasi memiliki beberapa prinsip yaitu: 1) Sukarela 2) Demokratis 3) Sisa Hasil Usaha dipergunakan untuk masing-masing anggota 4) Kemandirian.18 Pendirian koperasi harus dilaksanakan dengan membuat Anggaran Dasar (AD) yang disahkan oleh Kantor Perdagangan dan Koperasi setempat dan diumumkan Tambahhan berita negara Republik Indonesia. Organ Koperasi terdiri dari: Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Pengurus sebagai pengelola koperasi sehari-hari dan Pengawas yang bertindak mengawasi sepak terjang koperasi.19 c. Yayasan Yayasan
(foundation)
adalah
suatu
Badan
Hukum
yang
mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memerhatikan persyaratan formal
17
Ibid, h. 63 Ibid 19 Ibid 18
19
yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.20 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan /atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina., Pengurus, dan Pengawas. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Biaya
pembuatan
akta
notaris
ditetapkan
dengan
Peraturan
Pemerintah21. Dalam hal yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengesahan akta pendirian diajukan
oleh
pendirian
atau
kuasanya
dengan
mengajukan
permohonan tertulis kepada Menteri Kehakiman dan HAM. Pengesahan akan diberikan dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dalam 20 21
Ibid, h. 64 Ibid
20
waktu di perlukan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) pengesahan diberikan atau tidak diberikan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan diterima dari instansi terkait; atau setelah lewat
30
hari
terhitung
sejak
tanggal
jawaban
permintaan
pertimbangan kepada instansi terkait tidak diterima.22 Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawa oleh undang-undang ini atau anggaran Dasar. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 1)
Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
2)
Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas.
3)
Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
4)
Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
5)
Penetapan
keputusan
pembubaran Yayasan.
22
Ibid
21
mengenai
penggabungan
atau
Pengurusan
adalah
organ
yayasan
yang
melaksanakan
kepengurusan yayasan. Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.23 Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Susunan Pengurus sekurangkurangnya terdiri atas: 1) Seorang ketua; 2) Seorang sekretaris/ dan 3) Seorang bendahara. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan
serta
memberi
menjalankan
kegiatan
nasihat
yayasan.
kepada
Yayasan
pengurus
memiliki
dalam
pengawas
sekurang-kurangnya 1(satu) orang pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.24 2.
Perusahaan tidak berbadan hukum seperti : a.
23 24
Perusahaan Perorangan / Usaha Dagang (UD)
Ibid, h. 65 Ibid
22
Perusahaan Perorangan merupakan bentuk usaha paling sederhana yang termasuk kedalam usaha swasta yang pengusahanya satu orang. Pengusaha disini adalah pemilik perusahaan. Modal atau investasi yang dimaksudkan dapat berupa uang, benda atau tenaga (keahlian) yang semuanya bernilai uang. Bentuk usaha perorangan memiliki kelebihan dalam hal pengambilan keputusan dan bertindak cepat untuk memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Sedangkan kelemahannya adalah dari segi pengumpulan modal yang besar untuk menghadapi berbagai persaingan dan peluang bisnis.25 b.
Persekutuan Perdata Pasal 1618 KUHD menyebutkan bahwa maatschap adalah suatu
perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.26 Persekutuan memiliki arti persatuan orang perseorangan yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan arti sekutu adalah peserta pada suatu perusahaan. Jadi, persekutuan dapat diartikan sebagai perkumpulan orang orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah Persekutuan Perdata, tetapi dikatakan sebagai Perserikatan Perdata, orang-orang yang mengurus badan usaha itu disebut anggota bukan sekutu. 25 26
Ibid Zainal Asikin, 2014, Hukum Dagang, Rajawali Pers, Jakarta, h. 49
23
Perkembangan lebih lanjut di belanda penggunaan istilah maatschap ditiadakan dan dimasukkan ke dalam pengertian vennootschap yang menyatakan bahwa perseroan perdata adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama. Persekutuan perdata ini merupakan bentuk pemitraan yang paling sederhana, karena : 1. Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang “besarnya” modal. 2. Dalam hal pemasukan sesuatu dalam persekutuan atau maatschap selain terbentuk uang atau barang, dapat hanya menyumbangkan tenaga kerja. 3. Lapangan kerjanya tidak dibatasi, dan dapat didalam bidang perdagangan. 4. Tidak terdapat pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam Firma. Apabila tidak ditetapkan lain didalam persetujuan perjanjian, maka kerja sama tersebut sudah mulai berlaku setelah adanya perjanjian. Perjanjian dalam persekutuan perdata pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut : 1. Pembagian keuntungan. Apabila pembagian keuntungan tidak diatur, maka berlaku ketentuan menurut Undang-undang. 2. Tujuan kerjasama. 3. Waktu atau lamanya.
24
Pasal 1619 KUHPerdata menetapkan bahwa segala Perseroan harus mengenai suatu usaha dan dibuat untuk kemanfaatan bersama. Kemanfaatan bersama dari pihak yang bersangkutan dimaksudkan bahwa masing-masing sekutu berjanji untuk mendapatkan keuntungan, yang akan dibagi bersama diantara para anggota sekutu. c.
Persekutuan Firma (Fa) Firma merupakan suatu persekutuan karena pengusahanya
merupakan sekutu (partner) yang lebih dari satu orang. Firma adalah tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama dan tanggung jawab secara tanggung menanggung.27 Menurut Pasal 16 KUH Dagang bahwa tiap-tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Jadi firma merupakan persekutuan Perdata khusus, dimana kekhususannya terletak pada 3 (tiga) unsur mutlak yaitu : 1. Menjalankan Perusahaan 2. Dengan nama bersama atau Firma 3. Adanya pertanggung jawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (tanggung jawab tentang perikatan / perjanjian persekutuan). Menurut Pasal 22 KUHD, firma didirikan dengan akta autentik yang dimuat dimuka notaris. Dalam pasal 26 KUHD Akta pendirian tersebut memuat anggaran firma dengan rincian sebagai berikut :
27
Ibid, h. 26
25
1. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para sekutu. 2. Penetap nama bersama atau firma. 3. Firma bersifat umum atau terbatas pada menjalankan perusahaan bidang tertentu. 4. Nama-nama
sekutu
yang
tidak
diberi
kuasa
untuk
menandatangani perjanjian bagi firma. 5. Saat mulai dan berakhirnya firma. 6. Ketentuan-ketentuan lain mengenai pihak ketiga terhadap sekutu. Akta pendirian firma harus didaftarkan di Kepanitraan pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma yang bersangkutan hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 23 KUHD. Selanjutnya dalam pasal 28 KUHD, akta pendirian harus diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara. Firma dimasukkan kedalam golongan bukan badan hukum, karena: 1. Tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dengan pribadi sekutu-sekutu, setiap sekutu bertanggung jawab untuk keseluruhan. 2. Tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman. d.
Persekutuan Komanditer (CV)
Persekutuan komanditer merupakan persekutuan terbuka yang terangterangan menjalankan perusahaan disamping satu orang atau lebih sekutu biasa
26
yang bertindak sebagai pengurus, mempunyai satu orang atau lebih sekutu diam yang bertanggung jawab atas jumlah pemasukannya.28 Menurut pasal 19 KUHD bahwa persekutuan komanditer (CV) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang di bentuk antara satu orang atau lebih, persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas (pemberi) uang pada pihak yang lain. Pengaturan CV dalam KUHD hanya terdapat dalam tiga pasal yaitu Pasal 19,10, dan 21 KUHD. Letak aturan persekutuan komanditer di tengah pasal-pasal yang mengatur persekutuan firma tersebut sudah sepatutnya, karena persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususan tersebut terletak pada adanya sekutu komanditer, sedangkan didalam persekutuan firma tidak terdapat sekutu komanditer. Pada persekutuan firma hanya terdapat sekutu-sekutu kerja “Firmant” , sedangkan dalam persekutuan komanditer, kecuali sekutu kerja, juga ada sekutu komanditer, yakni sekutu yang tidak bekerja, sekutu yang hanya memberikan pemasukan saja, tidak ikut mengurus perusahaan. Kelebihan CV terdapat pada sekutu diam tersebut yang menyebabkan CV lebih fleksibel karena tersedianya sarana pemodal untuk berinvestasi di dalam pembentukan CV, sementara yang bersangkutan sendiri tidak perlu bertindak sebagai pengurus, cukup sebagai sekutu diam saja. Dengan demikian, persekutuan komanditer terdapat 2 (dua) macam sekutu yaitu :
28
Ibid, h.29
27
a. Sekutu Komplementer (sekutu aktif) : Sekutu ini aktif menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Sehingga tanggung jawab sekutu kerja ini adalah tanggung jawab secara pribadi. Apabila sekutu kerja ini lebih dari seorang, harus ditegaskan di dalam Anggaran Dasarnya apakah diantara mereka ada yang dilarang untuk bertindak keluar mengadakan hubungan hukum/transaksi dengan pihak ketiga (Pasal 17 KUHD). Meski demikian, sekutu kerja yang dikeluarkan dari kewenangan untuk bertindak keluar mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga tersebut, tanggung jawabnya tetap sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 18 KUHD. b. Sekutu Komanditer (Sekutu Pasif) : Sekutu yang hanya menyerahkan uang, benda, ataupun tenaga kepada persekutuan seperti apa yang di sanggupinya, dan untuk itu berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang di sanggupi untuk di setor, dan sekutu imi tidak boleh ikut campur di dalam pengurusan atau mencampuri tugas dari sekutu kerja namun hanya berhak mengawasi jalannya perusahaan. Menurut Pasal 20 ayat (2) KUHD, sekutu komanditer tidak diperkenankan melakukan pengurusan dalam CV meskipun di beri kuasa. Apabila sekutu komanditer tetap melakukan pengurusan pada perusahaan tersebut maka sebagai sanksinya bahwa sekutu komanditer tersebut dapat
28
dipertanggungjawabkan sebagai sekutu komplementer yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya.
2.3. Direktur Perusahaan 2.3.1. Pengertian direktur perusahaan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja bahwasannya direktur merupakan pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk memimpin perusahaannya sendiri atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaannya, direktur juga dapat disebut sebagai dewan manager, dewan gubernur, atau dewan eksekutif. Direktur merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan, bertanggung jawab merekrut para pekerja, menggaji pekerja,mengatur jadwal kerja, mengatasi segala permasalahan pekerja dan mengurusi semua tentang kebutuhan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya, memberikan perlindungan hak dan kewajiban pekerja perusahaan. Dan direktur memiliki tanggung jawab atas kerugian di perusahaan yang disebabkan direktur tidak menjalankan kepengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan perusahaan. Atas kerugian perusahaan, direktur akan dimintai pertanggung jawabannya baik secara perdata maupun pidana. Apabila kerugian perusahaan disebabkan kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan kepengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan anggaran dasar, kebijakan
29
yang tepat dalam menjalankan perusahaan, maka direktur tidak dapat dipersalahkan atas kerugian yang dialami perusahaan.29 Setiap perusahaan pasti memiliki orang yang akan mengelola atau menjalankan usaha tersebut. Salah satu yg diberi kuasa untuk mengelola perusahaan adalah pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan (bedrif leider, manager) adalah orang yang diberi kuasa oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha. Pemimpin perusahaan berfungsi sebagai wakil pengusaha dan berkuasa dalam segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan perusahaan yang dipimpinnya. Pemimpin perusahaan bertanggung jawab penuh atas kemajuan dan kemunduran perusahaan pada perusahaan berbentuk dewan pimpinan yang disebut Direksi yang di ketuai oleh seorang Direktur Utama.30
2.3.2.Kewenangan Direktur Di Perusahaan Secara umum di Indonesia pengaturan terhadap direktur terdapat di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di jabarkan mengenai Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab direktur perusahaan.31 Beberapa tugas dan wewenang direktur di perusahaan : Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang
a.
administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan.
29
Memphis, 2014, pengertian direktur, Serial Online, URL: http;//www.wikipedia.org, diakses tanggal 25 Agustus 2015 30 Zainal Asikin, 2014, Hukum Dagang, Jakarta, Rajawali Pers, h. 10 31 https://id.wikipedia.org/wiki, Direktur, Diakses tanggal 18 September 2015
30
b.
Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan.
c.
Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.
d.
Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif
e.
Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi.
f.
Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib, keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat, menyesuaikan alokasi waktu per item masalah, menentukan urutan agenda, mengarahkan diskusi ke arah konsensus, menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan
g.
Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar
h.
Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan dan efektivitas
i.
Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan pada situasi tertentu yang dianggap perlu, yang diputuskan, dalam meeting-meeting.
j.
Menetapkan peraturan perusahaan, Merencanakan, menetapkan sistem operasional bank, Menetapkan strategi pencapaian visi dan misi Bank, Menetapkan strategi pencapaian tingkat kesehatan bank yang sehat dan
31
wajar, Menetapkan kebijakan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan operasional bank dengan pembagian tugas yang jelas.32
1.4.
Pengertian Pekerja Istilah buruh sangat populer di dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah tersebut sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan Belanda, karena peraturan perundang-undangan yang lama
(sebelum
Undang-undang
No.13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan) menggunakan istilah Buruh. Pada Zaman penjajahan belanda yang dimaksudkan dengan buruh/pekerja adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar yang disebut juga dengan “Bule Collar”. Sedangkan buruh/pekerja yang melakukan pekerjaan
di
kantor
“Kariawan/Pegawai”
pemerintah (White
maupun
Collar).
swasta
Pembedaan
disebut yang
sebagai
membawa
konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya memecah belah orang-orang pribumi. Setelah merdeka tidak terdapat perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar tersebut, semua semua orang yang bekerja disektor swasta baik pada orang maupun badan hukum disebut buruh. Hal tersebut di jelaskan dalam pasal 1 ayat (1) a Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 Tentang
32
https://id.wikipedia.org/wiki, Direktur, Diakses tanggal 18 September 2015
32
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan bahwa “Barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah”.33 Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama. namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata tersebut sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.34
Yang dimaksud dengan pekerja yaitu para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para pekerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang di tetapkan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas tanggung jawab perusahaannya, dan tenaga kerja itu akan mendapatkan upah dan atau jaminan hidup lainnya yang sewajarnya, Pengertian tentang pekerja juga dapat di lihat di dalam Undang-undang kerja, Undang-undang perlindungan dan Keselamatan Kerja, serta beberapa Undang-undang lainnya dan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan Undang-undang tersebut, dimana buruh atau pekerja diartikan sebagai “tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, yang tunduk dan ada di
33
Lalu Husni, 2012, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, Rajawali
Pers, h. 43 34
https://id.wikipedia.org/wiki, Buruh, Diakses tanggal 28 Agustus 2015
33
bawah perintah pengusaha, sesuai dengan peraturan kerja yang berlaku dalam lingkungan perusahaannya”.35 Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”, dan pasal 1 angka 3 mengatakan bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di atas sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenaga kerjaan pada umumnya sebagaimana di tulis oleh Payaman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja atau manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan melakukan pekerjaan lain seperti perusahaan.36
1.4.1. Hak dan Kewajiban Pekerja Perusahaan
1.
Hak Pekerja a. Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 1).
35
https://id.wikipedia.org/wiki, Direktur, Diakses tanggal 18 September 2015 Payaman J. Simanjuntak, 1985, Pengertian Tenaga Kerja, Bumi Aksara, Jakarta, h. 2
36
34
b. Tuntutan upah pekerja/ buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun (dua tahun sejak timbul hak) (Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 Pasal 96). c. Menerima tunjangan bila sakit (Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat 3). d. Hak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja (Undangundang RI No. 13 Tahun 2003 Pasal 104 Ayat 1). e. Menerima hak jaminan tenaga kerja (Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 4 Ayat 1). f. Hak untuk berorganisasi dan berunding bersama (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 18 Tahun 1956 tentang konvensi ILO). g. Hak penerimaan upah pada hari raya resmi (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER. 03/ MEN/ 1987). 2.
Kewajiban Pekerja Tentang Pekerja/buruh yang baik, menurut pasal 1603-d KUHPerdata
dinyatakan sebagai berikut : Yaitu buruh yang menjalankan kewajibankewajibannya dengan baik, yang dalam hal ini kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama, seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Buruh yang benar-benar telah menghayati nilai-nilai Pancasila, tentunya dengan keterikatannya dalam hubungan kerja akan mengetahui tentang apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari, dengan
35
demikian maka pekerja telah turut berperanserta dalam mewujudkan perusahaan yang stabil, yang akan maju dan berkembang, dimana pekerja akan dapat menikmati aspek-aspek positif sehubungan dengan kemajuan dan atau perkembangan perusahaan tempat dimana mereka bekerja, seperti misalnya peningkatan upah dan jaminan kerja, pendidikan yang diadakan perusahaan, penghargaan-penghargaan bagi hari tua dan sebagainya, dan dan yang paling penting pekerja akan dapat bekerja memperoleh upah selama mungkin, sepanjang perusahaan tetap berdiri dan berkembang.37 Dengan demikian pengusaha wajib memberitahukan atau menyampaikan kewajiban-kewajiban di dalam bekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dan pekerja berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Kewajiban Pekerja , yang disebutkan pada pasal-pasal sebagai berikut :
a. Pasal 1603 KUH Perdata : Buruh berkewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya. b. Pasal 1603-a KUH Perdata : Buruh berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanyalah dengan seizin pengusaha ia dapat menyuruh seorang keriga menggantikannya. c. Pasal 1603-b KUH Perdata : Buruh wajib mentaati peraturan mengenai hal melakukan pekerjaan dan peratturan yang ditunjukan pada peningkatan tata tertib dalam perusahaan, peraturan yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama pengusaha dalam batas aturan
37
Kartasaputra, 1986, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, h. 62
36
perundang-undangan atau perjanjian atau peraturan pengusaha, atau jika hal itu tidak ada, yaitu oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. d. Buruh yang bertempat tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan menurut tata tertib rumah tangga pengusaha.38
3. a.
Hak Untuk Menerima Upah Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.33 Tahun 1947 tentang
kecelakaan kerja yang dimaksud dengan kata “upah” dalam undang-undang ini adalah : 1)
Tiap-tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaan.
2)
Perumahan, makanan, bahkan makanan dan pakaian dengan percuma yang nilainya ditaksir menurut harga umum di tempat itu.
b.
Pengertian upah juga terdapat di dalam Undang-undang RI No. 3 Tahun
1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, yakni terkandung dalam pasal 1 ayat (5) dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan upah adalah : Suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan, dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
38
Kartasaputra, 1986, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, h. 63
37
Demi meningkatkan taraf hidup (upah) pekerja/ buruh. Biasanya meraka melakukan beberapa usaha melalui proses pendidikan yang dapat ditempuh melalui 3 jalur, yaitu : a.
Pendidikan formal (sekolah).
b.
Pendidikan informal (kursus ketrampilan).
c.
Pendidikan magang (belajar sekaligus bekerja).
Menurut Ubu Ahmad dan Nur Uhbiyati pendidikan terdapat tiga bagian yaitu : a.
Pendidikan formal adalah pendidikan yang mempunyai jenjang yang bertingkat, seperti lembaga pendidikan SD dari kelas I sampai dengan kelas VI, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi yang dilakukan karena tugas jabatan oleh guru kepada murid-muridnya.
b.
Pendidikan informal adalah pendidikan tidak resmi yaitu pendidikan keluarga yang dilakukan karena kewajiban kodrati oleh orang tua kepada anaknya.
c.
Pendidikan non formal yaitu Pendidikan tersebut bukan resmi seperti dalam pramuka, Organisasi masyarakat, PKK, pengajian dan sebagainya.39
Di samping Tri Pusat pendidikan tersebut, dengan istilah-istilah yang berbeda, ada juga yang mengatakan istilah lain yaitu pendidikan unformal (tak
39
Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati,1991, Ilmu Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, h. 191
38
resmi). Istilah informal ini dimaksudkan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang tidak mempunyai jenjang tertinggi, seperti kursus-kursus, misalnya kursus mengetik, montir, menjahit, computer dan lain-lain. Dari pembahasan di atas dapat diasumsikan bahwa untuk meningkatkan produktifitas rakyat, perlu memiliki pendidikan yang memadai. Namun, usaha dalam peningkatan taraf hidup atau lebih sering kita dengar dengan pengentasan kemiskinan melalui jalur-jalur pendidikan tersebut marupakan usaha yang sia-sia saja, karena pendidikan perlu banyak biaya, apalagi masa sekarang ini, kebutuhan hidup meningkat termasuk di dalamnya biaya pendidikan. Dalam kenyataan usaha-usaha yang dilakukan masyarakat hanya untuk bertahan hidup dan perhatian dibidang pendidikan sama sekali tidak ada.
1.5.
Pengertian Kecelakaan Kerja Tenaga kerja merupakan tulang punggung dari perusahaan, tanpa adanya
tenaga kerja maka suatu perusahaan tidak dapat melaksanakan kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu maka diadakan hubungan kerja antara pihak perusahaan dengan pihak tenaga kerja dengan terlebih dahulu melakukan perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama, si buruh mengikatkan dirinya dengan pihak lain yaitu majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah.40 Perjanjian kerja yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tidak boleh bertentangan dengan perjanjian perburuhan yang telah dibuat oleh pihak pengusaha dengan serikat buruh yang ada pada perusahaan. Demikian juga
40
Lalu husni, 1993, dasar-dasar hukum perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
h.51
39
peraturan kerja tersebut tidak boleh bertentangan denan peraturan perusahaan yang telah dibuat oleh pihak pengusaha. Dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi dan persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat, maka peningkatan mutu bagi perusahaan wajib dilaksanakan untuk memuaskan konsumen dimana tenaga kerja memegang peranan pentig untuk mewujudkan hal tersebut. Penggunaan peralatan-peralatan yang tersedia pada saat ini merupakan peralatan yang bertujuan untuk memudahkan dan bersifat efisien namun tidak jarang memiliki bahaya apabila terjadi sedikit. Pekerjaan yang dilakukan akan semakin tinggi dan tidak jarang terjadi kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja. Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan suatu pekerjaan. Terjadinya suatu kecelakaan kerja merupakan hal yang tidak diduga dan tidak diinginkan oleh setiap tenaga kerja. Tidak diduga karena kecelakaan kerja terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu dan akan menyebabkan kerugian fisik dan mental pekerja. Dalam suatu peristiwa kecelakaa kerja selain akan menyebabkan kerugian fisik, baik itu luka ringan sampai dengan kemungkinan yang terburuk yakni kematian dan cacat seumur hidup tentunya tidak jarang disertai juga dengan kerugian materi. Dalam pasal 6 ayat 1 UU Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja yang terjadi dalam
40
perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian dari kecelakaan kerja sebagai berikut; menurut imam soepomo yang dimaksud dengan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi bila seorang buruh dalam perjalanan menuju tempat kerja maupun setelah pulang dari melakukan pekerjaan menuju tempat tinggalnya melalui jalur yang semestinya. 41 Sedangkan darwin prinst memberikan pengertian bahwa kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang dialami seorang buruh sewaktu melakukan pekerjaan42, serta suma’mur mebuat batasan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan perusahaan, hubungan kerja disini berarti kecelakaan terjadi karena pekerjaan pada waktu melaksanakan pekerjaan.43 Pada dasarnya pengertian kecelakaan kerja seluruhnya mencakup faktor yang sama yaitu kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja dari suatu perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya, termasuk juga penyakit yang timbul dari hubungan kerja, dalam hal ini pihak perusahaan wajib untuk memberikan pertanggung jawaban atas terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja tersebut atas dasar perjanjian kerja yang telah disetujui oleh pihak perusahaan dan pihak tenaga kerja yang memuat hak dan kewajiban dari
41
Imam Soepomo, 1983, Hukum perburuhan bidang kesehatan kerja, Cet. V, Pradya Paramitha, Jakarta, h.8 42 Darwin Prinst, 2000, Hukum ketenagakerjaan Indonesia, Cet. II, PT Citra aditya bakti, Bandung, h.213 43 Suma,Mur, 1988, Perusahaan dan Kesehatan Kerja, Masagung, Jakarta, h. 60
41
kedua belah pihak. Salah satunya terdapat kewajiban dari pihak perusahaan untuk memberikan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja. Namun terkadang kecelakaan kerja diperluas ruang lingkupnya, sehingga meliputi kecelakaan-kecelakaan di rumah atau pada waktu rekreasi atau cuti, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan di luar makna kecelakaan akibat kerja, sekalipun pencegahannya seiring dimasukkan ke dalam program keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan. Kecelakaan-kecelakaan demikian termasuk ke dalam kecelakaan umum, hanya saja menimpa tenaga kerja dari suatu perusahaan namun di luar lingkup pekerjaan.
1.5.1. Jenis-jenis Kecelakaan Kerja Dari hasil berbagai kasus kecelakaan kerja yang pernah terjadi di dalam suatu perusahaan, di peroleh data bahwa kecelakaan terjadi karena beberapa tipe: 1) Jatuh dari ketinggian yang berbeda. 2) Jatuh dari ketinggian yang sama. 3) Kejatuhan benda ( berat,keras,runcing,tajam dll ) 4) Tersentuh benda panas. 5) Tersentuh aliran listrik. 6) Terbentur. 7) Terbakar. 8) Tersiram cairan panas, uap panas, debu, gas. 9) Keracunan bahan kimia, gas. 10) Tertusuk, teriris, tergores, ( benda tajam, runcing )
42
11) Terpapar radioaktif, 12) Dan lain-lain (yang mungkin bertambah sesuai dengan kemajuan tehnologi, cara kerja dan pemakaian bahan). Dari beberapa jenis kecelakaan kerja yang terjadi di dalam perusahaan tersebut yang di jelaskan peneliti di atas, sebagian besar di sebabkan beberapa faktor yang terjadi dan mengakibatkan kecelakaan kerja. Menurut Bennett Santoso terdapat empat faktor bergerak dalam satu kesatuan berantai yang dapat menyebabkan kecelakaan, yaitu : lingkungan, peralatan, bahaya dan manusia.44 Ada beberapa sebab yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan pegawai menurut Mangkunegara, diantaranya yaitu : 1. Keadaan Tempat Lingkungan Kerja a) Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang kurang diperhitungkan keamanannya. b) Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. c) Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya.45 2. Pengaturan Udara a) Pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik. b) Suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya. 3. Pengaturan Penerangan a) Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat. b) Ruang kerja yang kurang cahaya. 44
Bennett Santoso, 2004, Kecelakaan Perusahaan, Pradya Paramitha, Jakarta, h. 98 Mangkunegara, 2001, Kesehatan Pegawai, Bina aksara, jakarta, h. 43
45
43
4. Pemakaian Peralatan Kerja a) Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak. b) Penggunaan mesin dan alat elektronik tanpa pengaman yang baik. 5. Kondisi Fisik dan Mental Pegawai a) Kerusakan alat indra dan stamina pegawai yang tidak stabil. b) Emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh, cara berpikir dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja rendah, sikap pegawai yang ceroboh dan kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja terutama fasilitas kerja yang membawa resiko bahaya. Menurut Dessler, ada tiga alasan dasar kecelakaan di tempat kerja yaitu: 1. Kejadian yang bersifat kebetulan. 2. Kondisi tidak aman : a. Peralatan pelindung yang tidak memadai. b. Peralatan rusak. c. Prosedur yang berbahaya dalam, pada, atau disekitar mesin atau peralatan. d. Gudang yang tidak aman, sumpek dan terlalu penuh. e. Penerangan yang tidak memadai. f. Ventilasi tidak memadai.46 3. Tindakan-tindakan yang tidak aman yang dilakukan karyawan : a. Membuang bahan-bahan
46
Dessler, 1997, Kecelakaan Kerja, Rajawali press, Jakarta, h. 51
44
b.
Beroperasi atau bekerja dengan kecepatan yang tidak aman.
c.
Membuat peralatan keamanan tidak beroperasi dengan baik.
d.
Menggunakan peralatan yang tidak aman.
e.
Menggunakan prosedur yang tidak aman.
f.
Mengambil posisi tidak aman.
g.
Mengangkat secara tidak tepat.
h.
Pikiran kacau, gangguan, penyalahgunaan, kaget, berselisih, dan permainan kasar.
Penyebab dari kecelakaan kerja dimana meliputi faktor-faktor yang dapat menimbulkan adanya suatu bahaya dari kecelakaan kerja itu sendiri di bagi menjadi dua kategori yaitu: a. Kecelakaan industri (Industrial Accident) merupakan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau adanya bahaya itu sendiri. b. Kecelakaan dalam perjalanan (Community Accident) merupakan kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja.47 Dari beberapa penyelidikan-penyelidikan yang telah dilakukan, ternyata faktor manusia didalam timbulnya kecelakaan kerja memiliki peran yang sangat dominan, terdapat 80-85 % kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error.48
47
Suma’Mur. PK, op.cit, h.212 Soukidjo Notoatmodjo,2003, Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Cet. II, Rineka Cipta, Jakarta, h. 65 48
45
46
