PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (PT. Cisadane Sawit Raya Rantau Perapat)
TESIS
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora Pada Program Studi Ilmu Hukum Pada Program PascaSarjana Universitas Sumatera Utara
Oleh :
ZAIRIDA 027005046 / HUKUM PIDANA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2005 Zairida : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan…, 2005 USU Repository © 2007
CIVIL RESPONSIBILITY OF CORPORATION ON ENVIRONMENTAL P O L U T I O N A N D DAMAGE (PT. CISADANE SAWIT RAYA RANTAU PRAPAT) Zairida* Prof. Dr. Alvi Syarin, SH, MS** Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MFI** Prof. Muhammad Daud, SH** Abstract Development in Indonesia, is, of course, remaining to be continued, especially in economic development, sector of industry, absorbing many labors, company that is able to process the agricultural products, and industry producing the export good in order to increase the state devise; they will, directly or indirectly, increase the people welfare. It can be said, that development is impossible to avoid. But what is to notice will be what strategy the industry will use in their operation to not produce the negative excess of their operation, such as pollution and damage of life environment. Against civil act committed by corporation or company that is qualified as defendant, the responsibility to ask for action will be those who instructed (manager) on the name behalf of corporation and actor, either by individual or group under name of corporation in implementing the instruction of corporation manager. Therefore, in order to solve the criminal practiced by corporation, in this case, it will be natural to impose on it the civil punishment for not only damaging, but also for corporation or its corporation and the managers. In th is research th e p roblem to solv e is: Ho w is th e con tent o f civ il responsibility of corporation in respect of effect on life environment, and civil punishment on actors. To solve the problem, the normative juridical method of research is used based on legal materials in several laws and library, journal, newspapers. Magazines result or seminars, and so on, according to the field facts, including interview in order to collect the accurate data.
* Student of PPS USU Medan 2002 ** Commission of instruction
Zairida : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan…, 2005 USU Repository © 2007
The research indicated the realization of case resolution is not suitable to concept of civil responsibility in life environment as stipulated in the law number 23 of 1997,in other hand, an individual based on work relationship or another relationship must be responsible for actions that is not relevant to instruction and discretion in activities of corporation in achieving the mutual goal that is damaging and destructive to human life, including disturbed economic, ashme, flora and fauna burned, land failed torn sustain the water, long slide, and flood in town. And according to article 46 (1) of UUPLH, that what will be qualified as defendant in criminal case is: Corporation or it's entity, same one ordering, or director, or shareholders, and individual or group based on work relationship or another relationship, either through individually or group. Through financial system implemented by stipulation of sanction such as prisonment, fine punishment, or discipline breaking (chapter 47 of UUPLH) will consist of the robbery of profit gained from criminal action, fine for negligence, to place the corporation under petition for at least three years. Keywords: -
Criminal responsibility C o r p o r a t i o n Pollution and damage of life environment
Zairida : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan…, 2005 USU Repository © 2007
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (PT. CISADANE SAWIT RAYA RANTAU PRAPAT) Zairida* Prof. Dr. Alvi. Syahrin, SH, MH** Prof. Syamsul Arifin, SH, MH** Prof. Muhammad Daud, SH**
INTISARI Pembangunan di Indonesia memang harus tetap dilanjutkan terutama pembangunan ekonomi di sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri yang dapat mengolah hasil-hasil pertanian, dan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor guna menambah devisa negara yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pembangunan industri tidak mungkin dapat dihindarkan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar pembangunan industri yang dilakukan oleh perusahaan/ Korporasi tersebut tidak menimbulkan ekses-ekses negatif seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dikualifikasi sebagai tersangka/terdakwa maka yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, adalah: Orang yang memberikan perintah (pemimpin) atas nama badab hukum dan pelaku baik yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang atas nama suatu korporasi dalam melaksanakan kebijaksanaan pimpinan korporasi tersebut. Oleh karena itu untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, dalam hal ini badan hukum maka sudah sewajarnya jika dikenakan hukuman pidana bukan hanya terhadap pengurusnya saja, melainkan juga korporasinya atau korporasi dan pengurusnya sekaligus. Dalam penelitian ini permasalahan yang ingin dijawab adalah: bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana korporasi bagi pelaku serta siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.
* Mahasiswi Program Pascasarjana Ilmu Hukum USU, Medan, 2002. ** Komisi Pembimbing
Zairida : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan…, 2005 USU Repository © 2007
Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penelitian didasarkan pada sumber bahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kepustakaan, jurnal, surat kabar, majalah, hasil seminar dan lain-lain sesuai fakta di lapangan berupa wawancara langsung sebagai data penunjang guna akurasi terhadap hasil yang dipaparkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan realisasi penyelesaian kasus tersebut belum sesuai dengan pertanggungjawaban pidana di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Di sisi lain salah seorang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertanggung jawab atas tindakan yang tidak sesuai dengan instruksi/ kebijaksanaan dalam aktivitas usaha korporasi dalam mencapai tujuan yang berakibat rusaknya bahkan terbakarnya hutan yang berdampak negatif bagi kehidupan antara lain perekonomian terganggu, penyakitsesak nafas, hewan dan tumbuh-tumbuhan mati terbakar, tanah tidak dapat berfungsi sebagai penahan air sehingga ketika hujan langsung berdampak banjir di kota-kota. Sedangkan seharusnya sesuai Pasal 46 ayat (1) UUPLH bahwa yang dikualifikasi sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus pidana ini adalah korporasi atau badan hukumnya, orang yang memberi perintah atau direkturnya, pemimpin atau pemegang sahamnya dan perseorangan atau kelompok orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain baik secara bersamasama ataupun sendiri-sendiri. Dengan sistem pemidanaan yang dilakukan melalui penerapan sanksi berupa pidana penjara, pidana denda, dan tindakan tata tertib (Pasal 47 UUPLH) terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan perusahaan seluruhnya atau sebagian, perbaikan akibat tindak pidana, mewajibkan atau meniadakan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana Korporasi Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Zairida : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan…, 2005 USU Repository © 2007
