Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi

Jurnal Reusam ISSN 2302-6219 Volume IV Nomor 1 (Mei 2015) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Husni1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Kepala PDIH Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh [email protected]

Abstract According to criminal law regulation, human is only the subject to be blamed in term of criminal action. A human can be as a guilty party of any criminal case. . However, this regulation has been abandoned by Indonesian law system because of the perspective change that beside human, the corporate bodies are also as the subject of guilty party if the legal regulation is specificly determined by Legal Code in term of specific case. Therefore, based on the legal regulation, the corporate bodies are treated as equal as human in term of the subject of lawsuit so the , the rejection of prosecution toward corporate bodies based on Delinguere University’s doctrine- non potest has been changed by accepting the concept of functional doer. (fungtioneel daderschap). Although the constitution considers the corporate bodies as the subject of lawsuit, the responsibility of criminal prosecution will be treated in different way from human as a subjet of lawsuit. Although the corporate bodies can be prosecuted, the issue in implemating the case still remains due to the variation of terminology use. Additionally, the other challange is because the regulation implemented relating to corporate bodies’ lawsuit is still not determined specificly in criminal code. It is also insufficience and inconsistent prosecution regulation regarding to corporate body lawsuit. Keywords: Formulation policy, criminal law resposibility, corporate bodies.

Abstrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana, artinya bahwa hanya manusia yang dapat dipersalahkan dalam suatu peristiwa tindak pidana. Akan tetapi ajaran ini sudah ditinggalkan oleh doktrin hukum Indonesia, karena telah terjadi pergeseran pandangan bahwa disamping manusia juga badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui perundang-undangan, korporasi sudah diterima sebagai subyek hukum dan diperlakukan sama dengan subyek hukum alamiah (manusia), jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan dokrin universitas delinquere non potest sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (fungtioneel daderschap). Meskipun undang-undang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum pidana, namun dalam hal pertanggungjawaban pidananya akan berbeda dengan subyek hukum alamiah (manusia). Penempatan korporasi sebagai subyek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, karena istilah yang digunakan untuk korporasi bermacam-macam / tidak seragam, disamping penyebutan korporasi yang bermacam-macam, masalah lain dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah belum ada aturan pemidanaan umum untuk korporasi dalam KUHP, dan belum adanya pola aturan pemidanaan korporasi yang seragam dan konsisten. Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi

Jurnal Ilmu Hukum REUSAM: Volume IV Nomor 1 (Mei 2015) | 75

ISSN 2338-4735

Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana… – Husni (75-88)

A. PENDAHULUAN

bahwa disamping manusia juga badan

Seiring dengan perkembangan zaman,

maka

berubah,

masyarakat

begitu

juga

terus dengan

kejahatan, perkembangan kejahatan akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. kejahatan

Salah yang

perkembangan kejahatan

satu

selalu

dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.1

bentuk mengikuti

masyarakat

yang

hukum, perkumpulan atau korporasi

dilakukan

adalah oleh

Dengan

demikian

dapat

dikatakan bahwa melalui perundangundangan, korporasi sudah diterima sebagai

subyek

hukum

dan

korporasi. Korporasi tumbuh dan

diperlakukan sama dengan subyek

berkembang sebagai lembaga yang

hukum

mencari keuntungan dengan tidak

penolakan

mengindahkan

berdasarkan

kerugian

yang

ditimbulkan bagi masyarakat.

delinquere

Sejauh ini di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum

alamiah

Pidana

(KUHP) hanya manusia yang dianggap

mengalami

(manusia),

pemidanaan

korporasi

dokrin non

jadi

universitas

potest

sudah

perubahan

dengan

menerima konsep pelaku fungsional (fungtioneel daderschap).

sebagai subyek hukum pidana, artinya

Meskipun

undang-undang

bahwa hanya manusia yang dapat

menjadikan korporasi sebagai subyek

dipersalahkan dalam suatu peristiwa

hukum pidana, namun dalam hal

tindak pidana. Hal ini terlihat dari

pertanggungjawaban pidananya akan

penjelasan Memorie van Toelichting

berbeda

dengan

(M.v.T) bahwasanya yang menjadi

alamiah

(manusia).

subyek tindak pidana itu adalah

korporasi

manusia. Akan tetapi ajaran ini sudah

pidana

ditinggalkan oleh

menjadi masalah, karena istilah yang

doktrin hukum

sebagai sampai

subyek

hukum

Penempatan subyek

tindak

sekarang

masih

Indonesia, karena dalam terma hukum

digunakan

untuk

telah terjadi pergeseran pandangan

bermacam-macam/tidak

korporasi seragam,

Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990, hlm. 61 1


ISSN 2338-4735


istilah korporasi baru mulai terlihat

dagang yang sudah berbadan hukum.

pada tahun 1997 dalam Undang-

Jadi dibatasi bahwa korporasi yang

undang

dipertanggung

Psikotropika.

penyebutan

korporasi

bermacam-macam, dalam

Disamping

pembahasan

yang

masalah

lain

pertanggung-

jawaban pidana terhadap korporasi adalah belum ada aturan pemidanaan umum untuk korporasi dalam KUHP,

-jawabkan

secara

pidana adalah korporasi yang sudah berbadan hukum. Alasannya adalah bahwa

dengan

sudah

berbadan

hukum, sudah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak kewajiban

belum adanya pola aturan

dalam korporasi tersebut. Pendapat

pemidanaan korporasi yang seragam

kedua bersifat lebih luas, dimana

dan konsisten, dalam hal :

dikatakan bahwa korporasi tidak perlu

dan

-

-

-

Kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dipertanggungjawabkan, dalam hal ini ada yang merumuskan ada yang tidak; Siapa yang dipertanggungjawabkan, dalam hal ini juga ada yang merumuskan ada yang tidak; dan Jenis sanksi dan perumusan sanksi, ada yang merumuskan secara alternatif, kumulatif, dan gabungan (alternatif-kumulatif).2 Berkaitan dengan hal tersebut

berbadan hukum. Setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.3 Dalam kaitan ini ternyata terdapat kelemahan dalam bidang perundang-undangan di Indonesia, yakni sejauh ini Indonesia belum mempunyai Korporasi,

Undang-undang meskipun

sudah

ada

di atas, maka terdapat dua pandangan

undang-undang tentang Perseroan

yang

per-

Terbatas, tetapi belum sepenuhnya

tanggungjawaban terhadap korporasi.

mengatur masalah korporasi dan

Pendapat

pertanggungjawaban pidananya.

bahwa

berkembang

pertama, yang

tentang

mengatakan

dimaksud

dengan

korporasi adalah suatu kumpulan

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 230 2

Konsekuensi

logis

tentang

kedudukan korporasi sebagai badan

Loebby Luqman, Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian, Jakarta: Datacom, (tanpa tahun), hlm. 29 3


ISSN 2338-4735


hukum, membawa pengaruh terhadap

korporasi, kecuali pidana mati dan

tindak pidana yang dapat dilakukan

pidana penjara. Dalam hal ini perlu di

oleh

tersebut

catat bahwa di Amerika Serika di kenal

semua

apa yang dinmamakan “corporate

korporasi,

dikarenakan

hal

bahwa

tidak

tindak pidana dapat dilakukan oleh

death

korporasi. Menurut Barda Nawawi

imprisonmen”,

Arief,

pengertian larangan suatu korporasi

walaupun

korporasi

dapat

pada

asasnya

dipertanggung-

penalty”

dan

“corporate

yang

mengadung

untuk berusaha di bidang

usaha

jawabkan sama dengan orang pribadi,

tertentu dan pembatasan-pembatasan

namun ada beberapa pengecualian,

lain

yaitu:

korporasi dalam berusaha.

1. Dalam perkara-perkara yang menurut dapat

kodratnya

tidak

dilakukan

oleh

terhadap

Lebih

lanjut,

menyatakan terhadap

langkah-langkah

Muladi

bahwa

pemidanaan

korporasi

hendaknya

korporasi, misalnya bigami,

memperhatikan kedudukan korporasi

perkosaan, sumpah palsu.

untuk

mengendalikan

perusahaan,

2. Dalam perkara yang satu-

melalui kebijakan pengurus atau para

satunya pidana yang dapat

pengurus yang memiliki kekuasaan

dikenakan tidak mungkin tidak

untuk

mungkin dikenakan kepada

tersebut telah diterima oleh korporasi

korporasi, misalnya pidana

tersebut. Penerapan sanksi pidana

penjara atau pidana mati. 4

terhadap

Selanjutnya menurut Muladi, segala sanksi pidana dan tindakan

memutus

menghapuskan

dan

keputusan

korporasi kesalahan

tidak per-

orangan.5

pada dasarnya dapat dikenakan pada

Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers, 1990, hlm. 37 4

dengan UU No.23 Tahun 1997, Bandung: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume I, Nomor 1/ 1998, hlm. 9

5 Muladi, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya


ISSN 2338-4735


Sehubungan

dengan

hal

undangan di Indonesia pada dasarnya

tersebut, Dwidja Priyatno mengatakan

dapat digolongkan dalam dua katagori

bahwa bilamana tindak pidana yang

pengaturan, yaitu :

dilakukan korporasi sangat berat, maka

di

berbagai

1. Yang

menyatakan

korporasi

negara

sebagai subyek tindak pidana,

dipertimbangkan untuk menerapkan

tetapi yang dapat dipertanggung-

pengumuman

jawabkan hanya pengurus, antara

keputusan

hakim,

sebagai sanksi atas biaya korporasi,

lain :

sebab dampak yang ingin dicapai tidak

a. UU No. 2 Tahun 1951 (UndangUndang Kecelakaan);

hanya yang mempunyai “financial impacts” tetapi juga mempunyai “non

b. UU No. 3 Tahun 1951 (Undang-

financial impacts”.6

Undang Perburuhan);

Di Idonesia, perkembangan korporasi pidana

sebagai

terjadi

subyek

tindak

c. UU

subyek

tindak

pidana

12

Tahun

1951

d. UU No. 3 Tahun 1953 (UndangUndang Pembukaan Apotek);

sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut

No.

(Undang-Undang senjata api);

dalam perundang-

undangan khusus di luar KUHP,

Pengawasan

e. UU

No.

22

Tahun

1957

berupa orang , walaupun ada beberapa

(Undang-Undang Penyelesaian

pasal yang menyangkut/menyinggung

Perburuhan);

korporasi sebagai subyek hukum, akan tetapi yang diancam pidana adalah

Pengaturan/penyebutan korporasi walaupun dengan istilah yang

tindak

pidana

sebagai

dalam

subyek

Undang Penempatan Tenaga

g. UU

No.

83

Tahun

(Undang-Undang

1958 Pener-

bangan);

perundang-

Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban 6

UU No. 3 Tahun 1958 (Undangasing);

orang, bukan korporasinya.

bermacam-macam

f.

Pidana Korporasi Di Indonesia, Bandung: CV. Utomo, 2004, hlm. 119


ISSN 2338-4735


h. UU No. 5 Tahun 1964 (UndangUndang berubah

Telekomunikasi, mnejadi

Perbankan, diubah dengan UU

Undang-

undang Nomor 5 tahun 1989); i.

e. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang No. 10 Tahun 1998 f.

UU No. 7 Tahun 1981 (UndangUndang

Wajib

Lapor

Pasar Modal; g. UU No. 10 Tahun 1995 Tentang

Ketenagakerjaan); j.

Kepabeanan,

UU No. 2 Tahun 1981 (Undang-

h. UU No. 5 Tahun 1997 tentang

Undang Metrologi Legal); k. UU No. 3 Tahun 1982 (UndangUndang

Wajib

Psikotropika; i.

Lapor

Perusahaan); l.

j.

Nomor 10 tahun 1998); 2. Yang sebagai

menyatakan subyek

k. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak

dapat

dipertanggungjawabkan, antara lain: a. UU

Lingkungan Hidup;

korporasi dan

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan

Undang Perbankan, diganti Undang-Undang

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

UU No. 7 Tahun 1992 (Undangdengan

UU No. 8 Tahun 1995 tentang

sehat; l.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

No.7/Drt.1955 tentang

Tindak Pidana Ekonomi; b. UU NO. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

Tindak

pidana

Korupsi,

sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang

c. UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos;

Tindak Pidana Korupsi, n. UU No. 8 Tahun 2010 tentang

d. UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;

m. UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,


ISSN 2338-4735


o. UU No. 20 Tahun 2002 tentang

D. METODE PENELITIAN

Ketenagalistrikan.

Metode

p. UU No.15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan uraian di atas, dapat

permasalahan korporasi

ditarik tentang

sebagai

yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat

yuridis

normatif, yaitu suatu pendekatan yang

B. PERMASALAHAN

maka

pendekatan

beberapa pengaturan

subyek

tindak

pidana, yaitu : 1. Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban

pidana

secara deduktif menganalisa pasalpasal

dalam perundang-undangan

pidana positif khususnya dalam KUHP dan Pasal-pasal dalam Perundangundangan pidana positif di luar KUHP. Mengingat permasalahan dalam penelitian

ini

kebijakan

difokuskan

formulasi

pada

pertanggung-

terhadap korporasi dalam hukum

jawaban

pidana di Indonesia saat ini?

metode pendekatan yang digunakan

2. Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban

pidana

terhadap korporasi di masa yang akan datang?

mengetahui

formulasi

pertanggungjawaban

pidana terhadap korporasi dalam hukum pidana di Indonesia saat ini. 2. Untuk

mengetahui

formulasi

kebijakan

pertanggungjawaban

pidana terhadap korporasi di masa

maka

yang bertumpu pada data sekunder. Pendekatan

dengan

menggunakan

metode normatif dilakukan dengan mengidentifikasikan

mengonsepsikan kebijakan

korporasi,

adalah pendekatan yuridis normatif

cara

C. TUJUAN PENELITIAN 1. Untuk

pidana

hukum

dan sebagai

norma kaedah, peraturan perundangundangan yang berlaku serta teoriteori hukum dan asas-asas hukum yang

berlaku

yang

berhubungan

dengan permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Penelitian terhadap hukum dengan pendekatan demikian merupakan penelitian hukum yang

yang akan datang.


ISSN 2338-4735


normatif atau penelitian hukum yang

korporasi

sebagai

doktrinal.7

pidana, yaitu :

subyek

tindak

a. Pengurus korporasi sebagai

E. PEMBAHASAN

pembuat, maka penguruslah

(1) Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam hukum pidana di Indonesia Berbicara

tentang

yang bertanggung jawab; b. Korporasi sebagai pembuat, maka

per-

pengurus

yang

bertanggung jawab;

tanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana,

c. Korporasi sebagai pembuat

walaupun pengertian tindak pidana

dan yang bertanggung jawab. 8

tidak termasuk masalah pertanggung-

Dalam sistem pertanggung-

jawaban pidana, tindak pidana hanya

jawaban yang ketiga, telah terjadi

menunjuk

pergeseran

pada

perbuatan

yang

pandangan,

bahwa

dilarang, tetapi untuk dapat dipidana

korporasi

harus

jawabkan disamping manusia alamiah

pidana,

ada dan

pertanggungjawaban

dipertanggung-

adanya

(natuurlijk persoon), jadi penolakan

pertanggungjawaban pidana harus

pemidanaan korporasi berdasarkan

jelas terlebih dahulu siapa yang

doktrin universitas delinquere non

dipertanggungjawabkan. Masalah ini

potest sudah mengalami perubahan

menyangkut subyek tindak pidana

dan

yang

fungsional (functioneel daderschap).9

pada

untuk

dapat

umumnya

sudah

menerima

dirumuskan olek pembuat undang-

Lebih

undang untuk setiap tindak pidana.

pembenaran

Dalam perkembangan hukum

lanjut

didasarkan

pertanggungjawaban

berikut:

Ronny Hanitijo Soemitro, Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian hukum Empiris, Masalah-Masalah Hukum, Nomor 9 Tahun 1991, FH UNDIP, hlm. 44 7

Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, 8

menurut

pelaku Muladi,

pertanggungjawaban

korporasi pelaku tindak pidana, dapat

pidana Indonesia, terdapat tiga sistem pidana

konsep

atas

hal-hal

sebagai

Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, hlm. 72 Muladi, Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi, Makalah seminar Nasional Kejahatan Korporasi FH Undip Semarang, 24 November 1989, hlm. 5 9


ISSN 2338-4735


a. Atas

dasar

falsafah

dipandang sebagai perusahaan

segala

itu sendiri. Dalam keadaan

sesuatu hendaknya diukur atas

demikian mereka tidak sebagai

dasar

keseimbangan,

pengganti, dan oleh karena itu

keselarasan dan keserasian

pertanggungjawaban perusa-

antara kepentingan individu

haan

dan kepentingan sosial;

pertanggungjawaban pribadi.

integralistik,

b. Atas

dasar

yakni

kekeluargaan

dalam pasal 33 UUD 1945;

succes (sukses tanpa aturan); perlindungan

konsumen; e. Untuk kemajuan teknologi.10 Dalam

rangka

bersifat

b. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana pengganti (vicarious

c. Untuk memberantas anomie of

d. Untuk

tidak

memper-

liability). Sistem

pertanggungjawaban

pengganti

adalah

pertang-

gungjawaban seseorang atas kesalahan orang lain. Doktrin ini

didasarkan

“employment

pada principle”

tanggungjawabkan korporasi secara

bahwa majikan (employer)

pidana, juga dikenal beberapa teori

adalah

tentang pertanggungjawaban pidana

utama dari perbuatan para

korporasi, yaitu :

buruh/karyawan,

a. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana

Langsung

(Diredt

liability Doctrine) atau Teori Identifikasi

(Identification

Theory). Menurut

penanggungjawab jadi

servant’s act is the master’s act in law. c. Doktrin

Pertanggunjawaban

Pengganti Yang Ketat menurut Undang-Undang

doktrin

ini,

the

(strict

Liability)

perusahaan dapat melekukan

Pertanggungjawaban

sejumlah delik secara langsung

korporasi dapat juga semata-

melalui

orang-orang

yang

mata

sangat

berhubungan

erat

undang, terlepas dari doktrin

dengan

perusahaan

dan

nomor 1 dan nomor 2 di atas

10 Hamzah Hatrik, Azas Pertanggungan Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vocrious

Liability), Jakarta: Raja Garfindo Persada, 1996, hlm. 36.

berdasarkan

pidana undang-


ISSN 2338-4735


(doktrin doktrin

identifikasi Vicarious

dan

d. Siapa

liability),

dan

dalam

bagaimana korporasi dapat

yaitu dalam hal korporasi

diprtanggungjawabkan

melanggar

kriteria-kriteria

atau

tidak

memenuhi kewajiban/kondisi

dapat

situasi

pedoman

tertentu

ditentukan

yang

oleh

undang.

hal

apa

digunakan

dan yang sebagai

untuk

memper-

undang-

tanggungjawabkan korporasi,

Pelanggaran

sebab masalah pertanggung

kewajiban/kondisi/situasi ter-

jawaban

tentu

dengan masalah kesalahan,

oleh

dikenal

korporasi

dengan

ini

istilah

“companies

yaitu

offence”,

“situational

offence”

atau

jawab,

sebagai konsep pelaku fungsional/

untuk

korporasi

sebagai

pelaku

atau telah melakukan tindak pidana dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi.

karena

dari

selama ini tidak diatur secara khusus jenis pidana untuk

yaitu:

korporasi yang tidak seragam.

terhadap

undang khusus di luar KUHP

jawaban pidana terhadap korporasi,

dinyatakan

atau

berbagai formulasi undang-

perlu

b. Penyebutan istilah / defenisi

dikenakan

korporasi,

dikemukakan dalam hal pertanggung

suatu

kesengajaan

e. Pidana apakah yang lebih tepat

beberapa masalah yang menyangkut

c. Kapan

bertanggung-

alasan pemaaf.

subyek tindak pidana, maka terdapat yang

masalah

kealpaan dan unsur ketiadaan

Dengan diterimanya korporasi

formulasi

dikaitkan

menyangkut

kemampuan

“strict liability offence”.11

kebijakan

selalu

korporasi. f.

Di

dalam

Khusus

undang-undang yang

memuat

ketentuan tentang “pertanggungjawaban

pidana

korporasi” tidak ada satu pun yang tentang

memuat

ketentuan

bagaimana

apabila

korporasi (bukan pengurusnya) tidak membayar pidana

Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm. 131 11


ISSN 2338-4735


denda,

hal

ini

dapat

menimbulkan masalah karena ketentuan umum mengenai pidana denda di dalam pasal

yang

dalam

beberapa

pasal

sebagai

berikut:12 a. Pasal 182:

30 KUHP hanya berlaku untuk

“Korporasi

orang.

terorganisasi dari orang dan/atau

Berdasarkan uraian di atas

kekayaan, baik merupakan badan

menyangkut

hukum maupun bukan badan

tanggungjawaban

masalah pidana,

per-

ternyata

konstruksi yuridis dari semua literatur tentang pertanggungjawaban pidana

adalah

hukum”. b. Pasal 47:

masih berorientasi pada manusia/

“Korporasi

orang. Hal tersebut dapat dimengerti

tindak pidana”.

karena

ide

tentang

pertanggungjawaban

konstruksi

pidana

ber-

kumpulan

merupakan

subyek

c. Pasal 48:

dasarkan ketentuan umum dalam

“Tindak pidana dilakukan oleh

Pasal 30 KUHP ditujukan untuk subyek

korporasi apabila dilakukan oleh

hukum yang berupa orang, bukan

orang-orang yang bertindak untuk

untuk korporasi.

dan atas nama korporasi atau demi

(2) Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di masa yang akan datang.

kepentingan

Untuk mengetahui kebijakan

korporasi,

dasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik

formulasi pertanggungjawaban pidana

sendiri-sendiri

terhadap korporasi di masa yang akan

sama”.

datang, maka pembahasannya tidak dapat dilepaskan dari Konsep KUHP. Dalam Konsep KUHP 2005, ketentuan mengenai

korporasi

dan

per-

tanggungjawaban pidananya di atur

12 Rancangan Konsep KUHP 2005, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dirjen

ber-

atau

bersama-

d. Pasal 49: “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana

pertanggungjawaban dikenakan

terhadap

korporasi dan/atau pengurusnya”.

Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta : Juli 2005, hlm. 12-13


ISSN 2338-4735


e. Pasal 50:

dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi”.

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untukdan/atau

atas

nama

korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam

f.

Dari perumusan konsep diatas terlihat pokok-pokok kebijakan yang diatur adalah :

anggaran dasar atau ketentuan

a. Defenisi tentang korporasi dalam

lain yang berlaku bagi korporasi

artian luas, baik sebagi badan

yang bersangkutan”.

hukum maupun bukan sebagai badan hukum (Pasal 182).

Pasal 51: “pertanggungjawaban pengurus

korporasi

pidana dibatasi

sepanjang pengurus mempunyai kedudukan

fungsional

b. Penegasan

sebagai

subyek tindak pidana (Pasal 47). c. Penentuan

kapan

korporasi

dikatakan telah melakukan tindak

dalam

pidana (Pasal 48).

struktur organisasi korporasi”.

d. Penentuan

g. Pasal 52:

korporasi

siapa

yang

dipertanggungjawabkan

(1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

dapat (Pasal

49). e. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan

(Pasal

50). f.

Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan

(Pasal

51). g. Penentuan ultimatum

pidana remedium

sebagai bagi

korporasi (Pasal 52).

h. Pasal 53: “Alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untu

h. Penentuan alasan pembenar dan pemaaf bagi korporasi (Pasal 53).


ISSN 2338-4735

Dari


kebijakan

formulasi

untuk korporasi yang

merupakan

diatas, terlihat bahwa pertanggung

kesalahan

jawaban

menghambat upaya pencegahan dan

pidana

korporasi

masih

berorientasi pada orang dan belum berorientasi

pada

pemidanaan

terhadap korporasi itu sendiri.

dapat

kejahatan

korporasi dan

pada

eksekusi,

tahap maka

disarankan kepada pemerintah untuk

1. Kesimpulan

segera

Dari uraian di atas dapat disimpulkan

yang

penanggulangan serta pemberantasan

aplikasi

F. PENUTUP

strategis

bahwa

kebijakan

melakuan

kebijakan

reformulasi

pertanggungjawaban

pidana terhadap korporasi dengan

formulasi pertanggungjawaban pidana

cara

korporasi selama ini masih mengalami

beberapa pasal baik dalam KUHP

kelemahan-kelemahan, karena belum

maupun dalam berbagai perundang

ada aturan /pedoman pemidanaan

undangan di luar KUHP yang berkaitan

untuk korporasi dalam KUHP, dan di

dengan pertanggungjawaban pidana

dalam Undang-undang khusus di luar

terhadap

KUHP.

melakukan Kebijakan

formulasi

per-

mengubah

atau

korporasi,

menambah

atau

pengesahan

segera terhadap

Konsep RUU KUHP menjadi KUHP.

tanggungjawaban pidana korporasi masih berorientasi pada orang dan belum berorientasi pada pemidanaan terhadap korporasi itu sendiri, karena tidak diatur secara khusus jenis pidana untuk

korporasi

dan

tidak

ada

ketentuan mengenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib khusus untuk korporasi. 2. Saran Berkaitan dengan kelemahan kebijakan formulasi/legislasi khusus-

DAFTAR PUSTAKA Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. --------, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 1990 --------, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo, 2002 Hatrik, Hamzah, Azas Pertanggungan Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vocrious Liability), Jakarta: Raja Garfindo Persada, 1996

nya dalam merumuskan sanksi pidana


ISSN 2338-4735


Luqman, Loebby, Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian, Jakarta: Datacom, (tanpa tahun) Muladi, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya dengan UU No.23 Tahun 1997, Bandung: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume I/Nomor 1/ 1998 --------, Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi, Makalah seminar Nasional Kejahatan Korporasi FH Undip Semarang, 24 November 1989 Priyatno, Dwidja, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Bandung: CV. Utomo, 2004 Rancangan Konsep KUHP 2005, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dirjen Peraturan PerundangUndangan, Jakarta: Juli 2005 Reksodiputro, Mardjono, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981.


Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi

Recommend Documents