1 Peningkatan kualitas lingkungan hidup nengenialiin pencemaran dan Penanganan perusakan Lingkungan Hidup

VISI: LAMPUNG UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN MISI 6 : MENINGKATKAN PELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELAN'UTAN BIDANG : PRASARANA WILAYAH

INDIXATOR KINERJA KEGIATAN

1

Peningkatan

kualitas lingkungan hidup

nengenialiin pencemaran dan Penanganan

perusakan Lingkungan Hidup Diperolehnya penghargaan Adipura bagl 6kab/kota

Pengelolaan

Terlaksananya pengukuran kualitas air sungai di 45 titik pantau pada 6

Pengelolaan

Hidup

Hidup

DPS

ierlaksananya pengukurankualitas udara ambient di 10 titik pantau pada 3 lokasi (permukiman, transportasi & industri) di kota Bandar Lampung

3.

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang

TerliGanatrnya pengawasan

Lingkungan Hidup

terhadap 80 indusfi dalam ketaatan pelalsanaan kebiiakan bidang lingkungan hidup, yang meliputi pengendalian pencemaran air, udara dan pengelolaan limbah 83

1. Meningkatnya kesadaran 40 kegiaan/usaha wajib AMDAL/UKLUPL dalam melaksanakan AMDAL.

Page 1 of 18

Pengetolaan

Hidup

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

t. T;;dp"r.r i+ r"tnuui" p*guroii LH Kab/Kota yang memiliki Lisensi

Komisi Penilai AMDAL.

i.liirailitrii"vi pi"i"t u"a"t r"n,ui

Badan Pengelolaan

20 kasus pengaduan masyarakat

Lingkungan Hidup

i.

PemUinaan paaa

SO

perusahaan/industri di 10 kab/kota

serta M;tt";tk"taal"* Pengendalian Lingkungan Hidup

d. i"ningt"t"nieran

1. Diperolehnya 25 penghargaan Kalpataru dan 15 penghargaan Adiwiyata di 14 Kab/Kota.

model Ramah Lingkungan di Provinsi Lampung.

F"irina"nli" 0"" konservasi sumber daya alam

1

Pengendalian-DampakPeruUafranfftim-

Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Tersedianya data bengkel rehigerant bebas BPO di 5 kab/kota.

2. Pemeriksaan Penggunaan

BPO

terhadap 250 kendaraan di

5

kab/kota. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

1. Pembuatan 250 lubang biopori percontohan di 9 kab/kota.

2. TerlaksananyaLlian aa"ratr yang perlu dilindungi sebagai daerah resapan dan cadangan air skala Provinsi Lampung.

Page 2 of

'18

INDIKATOR KINERIA KEGIATAN

3. Terlaksananya kaiian kelas Sungai pada 4 Sungai Besar Provinsi

Lampung (Way Seputih, W. Sekampung W. Tulang Bawang dan W. Mesuii). Renlelolaan Ekosistem

x."n.iii"!i.an

Hayati dan

i. r"rf"Gir""ya kaiian lokasi konservasi wilayah laut skala provinsi sebagai bahan pertimbangan penetapan kawasan konservasi wilayah

laut

(Perda/Pergub) Penetapan kawasan konservasi laut skala Provinsi

3. Tersedianya data kondisi terumbu karang mangrove, padang lamun, dan estuaria pada wilayah konservasi yang telah ditetapkan dalam kajian.

t.

Pembangunan Embung Besar & Embung Kecil

Terbangunnya embung besar atau embung kecil dan bangunan penampung lainnya.

Rehabilitasi emUung; Waduk, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya

netraUiiitasi Embung waduk iinr dan Bangunan PenampungAir Lainnya

ringemuangin

p"nglohn-ar"iri t

13.225

20.819 Dinas Pengairan

15.473

Permukiman

-"

dalam rangka pengendalian baniir.

Sidorahayu Lampung Timur

Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran

Perlindungan prasarana umum

dan tanggul sungai

Pembangunan bangunan pengam:ur pantai Kou|Agung

20.183

ls.zii

PENDANAAN (Rp/!uta) INDIKATOR KINERJA KEGI.ATAN

-

Parallel Funding WISMP

T"icapainvi

t'"siid.d"

i;bih

Dinas Pengairan Permukiman

optimal.

TerJenggaranny" Sumber Daya

Air

"ktintrr

o"-*in

Dinas Pengairan

Permukiman

Program lingkunga Sehat Perumahan

1

Peningkatan iaian fingk"ngan permukiman

Pembangunan dan peningkatan

ialan lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan l4kab

4.000 Dinas Pengairan

Permukiman

I

kota

2

Pembangun"n

iembangunan din p.ny"aii"n sanitasi tingkungan masyarakat miskin perkotaan dan perdesaan 1,[

i"-"it ii r'r"tyarakat

kab

/ kou

Pembangunan dan normalisasi

Penanggulangan banjir kawasan

saluran drainase kawa3an baniir

permukiman

perkoaan dan perdesaan

lfkab

/

kota

iembangunan pilot proiect sumur resapan di 5 kab / koa

5.

Program

perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

i

M"nn-nny"L".urp"iinge"r"n hukum bidang kehutanan yang dari pelanggaran 11 kasus pada tahun 2008 meniadi 5 kasus pada tahun

2014

Page 4 of 18

2.000

Pengairan

Permukiman

INDIKATOR KINERJA KEGI,ATAN

Fasilitasi/dukungan upaya pengamanan hutan

di 14

kabupaten/ kota dan 2 Taman Nasional (TNBBS dan TNWK) selama 5 tahun. Penurunan ierambahan dari kawasan Tahura Wan Abdul Rachman sebanyak 500 KK dalam 5 tahun dan pengamanannya.

Tertanganinya konflik satwa liar di 14 kabupaten/ kota se provinsi Lampung Pencegahan

l"iiin

dan pengendalian

Menurunnya angr
hutan dan lahan serta hama dan hutan dan gangguan hutan lainnya

1000 ha.

Tertanganinya pengendalian Lama dan penyakit tanaman hutan di 14

kabupaten/kota se provinsi Lampung.

rasiiitasiTdukungan upaya penanganan gangguan hutan di 13 kabupaten/koa dan 2 Taman Nasional (TNBBS dan TNWK) selama 5 tahun. Penyebar luasan informasi kehutanan konservasi sumber daya alam

Terselenggaranya sosiatisasi proram-program kehutanan sebesar di 14 kabupaten/kota se Provinsi

t"'o:lt

_

Page 5 of 18

Dinas Kehutanan

INDIKATOR KINERIA KEGTATAN

judJ pe.aagrngan illegal (lllegal trading) tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak masuk lampiran (Apendix) CITES sebesar 50 %

Pengendalian peredaran tumbuhan satvva liar yang tidak dilindungi dan termasuk lampiran (Apendix) CITES

Menurunnya

dibanding tahun 2008.

Program Rehabilitasi dan Pernulihan Cadangan Sumber

DayaAlam

Fasilitasi dan pelaksanaan

Bertambahnya penutupan vegetasi berfungsi hutan seluas 100.000 Ha dan hutan mangrove yang direhabilitasi pada wilayah pesisir

hutan dan lahan kritis termasuk sesuai kewenangan

Kehutanan

Lampung seluas 500 Ha eengembanlan tanaman hutan

p"tGninin atn

-

p.t

Tersedianya benih dan bibit kegiatan rehabilitasi selama 5 tahun

n"ngetoiooi nrir- siti^is Masyarakat (PHBM) dan Fasiliusi Pengembangon

-

HKm seluas 50.000 Ha

Hutan Kemasyarakann (H Km)

t"ngemb"ngan nuttn

-Ga"t

-

Bertambahnyafruuncaaaniin pangan seluas 250 ha

(HCP)

Peningkatan

Bertambahnya p"nutup"nueg"ati berfungsi hutan melalui PHBM dan

pJt"n.u.ti."tyarakat

datam 1. Tersedianya

rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

d"tt iu*s"t

SPUI|O

"n

lingkungan sebagai dasar rehabilitasi dan pemulihan lingkungan di 14 Kabupaten/Kota

2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perbaikan sempadan sungai di DAS Prioritas (Way Sekampung dan Way Tulang Bawang) dan pemberian 30.000 bibit tanaman

Page 6 of

l8

Pro;nsi

Lampung

INDIKATOR KINERIA KEGI,ATAN

Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

Tertanam dan termonitornya lumlah pohon yang di tanam melalui

1.150

GELAM selama 5 (lima) tahun

sebanyak 37.500.000 batang pohon kehutanan

Fasilitasi Pengembangan Hutan T

Terbangunnya Hutan Tanaman Rakyat di Provinsi Lampung seluas 33.600 Ha (sesuai usulan pencadangan areal pada tahun

Rakyat (HTR)

2009) Pengawasan dan Pembinaan Pemanfaatan

rerUinanyiFenlef olaan Hutan

Produki

Tanaman pada Kawasan Hutan Produksi di 4 unit perusahaan

Hasil Hutan pada Kawasan Hutan

Kehutanan

SerLe-Uinlnya pengelolaan hutan produksi dengan pola Sylvopasura seluas 500 Ha

Tertib dan terkendalinya peredirin hasil hutan serta industri

lndustri dan peredaran hasil huan

t.337

2.034

2.339 Dinas Kehutanan

pengolahannya pada 100 unit industri perkayuan di Provinsi Lampung

s

ilnlemuangJn

xJmitraan

-

Masyarakat dengan Industri skala kecil dan menengah berbasis kayu rakyat

6

Pengembangan Usaha Hasil Huan Kayu (HHBK)

Fasilitasi pembentukan 5 in
e"iitit"ri ieinekata" pioa"Gi

*-

pengolahan HHBK untuk 1 komodias utama masing-masing sebesar 596.

Page 7 of 18

Kehutanan

PENDANMN (Rp/futa) INDIKATOR KINER'A KEGTATAN

Terpromosikannya produk dan peluang usaha hasil hutan serta potensi wisata alam Provinsi Lampung sebanyak 3 kali (even) setiap tahun Peningkatan Sarana dan Prasarana T Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahur

wAR)

Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan jangka panjang, iangka menengah dan jangka pendek Tahura WAR (7 dokumen)

Meningkatnya sarana prasarana obiek wisaa unggulan Tahura WAR : Bangunan Aula / tempat pertemuan 1 buah, Tempat penginapan 20 kamal kantor 1 buah, Jalan track 2 km, jembatan 3 buah, sarana outbound lengkap, Dam penahan 5 buah, mikro hidro 6 uniL papan

pengumuman/interprestasi 3 0 buah,

Lingkungan dan Wisaa Alam Tahura WAR

poral

10 buah.

Meningkatnya kuniungan ;sata l<e lokasi obiek wisata di Tahura WAR sebesar 10% per tahun dari 3.000 orang pada ahun 2008 menjadi 4.500 orang pada tahun 2014. Beroperasinya wanawisata di SumberAgung

*trL

Pembinaan Jin iirnu.iaiv""n Ekonomi Masyarakat sekitar Tahura Wan Abdul

Tersedianya keU"n UiUit rehabilitasi sebanyak 6 unit dl 6

Racman

wilayah keria rayon Berdirinya 5 unit usaha pemberdayaan ekonomi kerakyaan

di 6 wilayah keria

Page 8 of 18

t.L97 Dinas Kehutanan

PENDANAAN (Rp/Juta)

INDIKATOR KINERJA KEGTATAN

SATKER PENANGGUNG

JAWAB Tersedianya demplot tanaman kehutanan dengan tanaman koleksi kehutanan seluas 100 ha Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader pembina masyarakat sejumlah 150 orang Tersedianya petr t"b"."n l"hin garapan kelompok tani di dalam kawasan pada 6 wilayah kerja total

5.000 ha

r,,roniioffi aa" evaluasi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh pihak

Terbinanya pemegang ijin pengguna kawasan hutan sebanyak 20 unit

940 Dinas Kehutanan

ketiga

re.Uininya petag"n"

G;;;;

-

hutan yang belum mempunyai ijin

sebanyak 29unit Terselesaikannya konfl ik batas kawasan hutan di 15 lokasi kawasan hutan pada l4kabupaten/kota se

Provinsi Lampung

Perencana"n aan pengembangan

hutan

1

Pengukuhan dan penatagunaan hutan

Terbitnya SK iengukuhan katnasan hutan sebanyak 5 kelompok kawasan hutan. Terpasangnya tugu batas kawasan hutan sebanyak 500 unit tugu

inuenta.is"sit""y"f. Urt t hutan sepaniang 360 Km

Page 9 of 18

fo***

Din"r X"hrran"n

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

b;;;t*i

.u.ti-n"t onttruGi u"t"t

kawasan hutan sepanjang 607 Km (al. Tahura WAR)

Sosait"ti Uit"r t"vv*in ftuun kepada masyarakat sebanyak 75

kecamatan Terseiianya data dan informisi kawasan hutan Provinsi Lampung sejumlah 50 register

te*entu[

Fasilitasi Pembentukan Wilayah, Kelembagaan dan Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada tingkat

aan

271

be.operasinyi

kelembagaan KPH sebanyak 5 KPH pada tahun 2014

unit

Provinsi

lnventarisasi dan pemantauan sumberdaya

Tersusunnya buku Neraca sumberdaya hutan (NSDH) setiap

hutan

tahun inventarisasi potensi tawasan hutan sebanyak 10 kawasan

-

,/register

-

Tersusunnyabukudaadan informasi kehutanan setiap tahun

4

PemantapanPerencanaan,pengelolaan daa-informasi serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan

-

i".susunny" dokumen n"n.ini Strategis Dinas Kehuanan Provinsi Lampung 2010-2014

- tersu*nny"

aom'nen pet"niiniin program dan anggaran Dinas Kehutanan sebanyak 3 dokumen (RlG, DPA dan DPA Perubahan) setiap tahunnya

Page 10 of 18

INDIKATOR KINERJA KEGTATAN

i"rr"iunnvi aon-"n p"iipot"n, monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan sebanyak 3 dokumen (Laporan Monitoring, Laporan Evaluasi dan LAKIP) setiap tahunnya Tersusunnya data/informasi pendukung perencanaan sebanyak 2 dokumen (Buku Harga Standar Pokok Kegiatan/HSPK dan Buku Statistik Kehutanan) setiap tahunnya

i.ri"r.rgc".""y"--

Penyelenggaraan Penyegaran Kehutanan dan Pelatihan

fasilitasi t<eUijakan bidang kehutanan

305 Dinas Kehutanan

penyegaran/pelatihan keterampilan petugas kehutanan 250 orang dan masyarakat 500 orang.

Masyarakat sekitar hutan

O

-

-

peiJa ronserviiiranitr aan eir al

Dinas Kehutanan

Provinsi Lampung

ieni"gkatan

- --

Kualitas dan Akses lnformasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

ieninlfatan eaukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

1. Terlaksananya kegiatan hari-hari besar lingkungan (PLI,H LH,HCPSN,HO,CW)

l. e.i.a

p.arfi fingtung"n lagi

15

media massa.

l.

z

reng;mba;linoataaantnformasi Lingkungan

Pembinaan rtjn fenitaian eco omce di 14 Kab/Kota.

1. Tersedianya 5 dokumentasi informasi lingkungan hidup Provinsi Lampung

Page1lof18

Badan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

2. Terbinanya 10 kab/kotadalam penyusunan buku status lingkungan hidup kab/kota.

g-E"g""d

iui.ring

inioi-"ii

r,ingt

u"i* t. Tersedianya

Pusat dan Daerah

5 dokumentasi

Perencanaan fangka Pendek, dan 1 dokumen Jangka Menengah.

Badan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

2. Tertaksananya koordinisi perencanaan program pembangunan jangka pendek dan jangka menengah dalam penanganan SDA & LH

3. Tersedianya

1 dokumen kebijakan lingkungan hidup strategis skala

provinsi

iO. P"rir-gf..t

n

aa"

-

Penegakan Supremasi Hukum Bidang Lingkungan

Hidup

-ietay"n"n a"n

Peninganan Pengaduan

Masyarakat

Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta tegaknya supremasi hukum lingkungan hidup

ri.E-ogram pengembangan pemasaran

pariwisata

1.

Partisipasi pameran pariwisata dalam Lampung Pendukungan partisipasi pameran pariwisata ddam dan luar negri

Meningkatnya informasi pariwisata Lampung

Page 12 of 18

Badan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERIA KEGIATAN

MeningGnya keliabn event

Festival Krakatau

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

pariwisata daerah

luar negeri

a. F;t.ip a"r trir"i"*.rr"ng. d"li; J"n

6.

nirii

Meningkahya kegiatan event pariwisata dalam dan luar negri

a*"nd"vi ouv"[ din

daya

luar negeri

wisata Lampung

Partisipasievent-evenpariwisati kabupaten/kota

pariwisaa dan dikenalnya

tarik

MeningLtnya'kegiatan event-event

xuu"a"v"in

Pariwisata 325

400 Oinis feU"aayaan Pariwisata

570

850 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pariwisata Lampung Dinas Kebudayaan

Penyusunan dan pembuatan bahan-bahan promosi pariwisata

s. i;nauhnganp"tg-ia""rt"ora-1 -

Pariwisata Kebudayaan

Meningkatnya saranadan prasarana pariwisata daerah

prasarana promosi

Pariwisata

Lampung Kabupaten.Kota

9.

Partisipasi pameran pembanguna HUT Rl

iu.ittroirnitinvi r'iiir pembangunan bidang pariwisata Lampung

s25 nin"s tieunaay"an

teriaGananya iomba wisata

10. Fishing Contest ofLampung Bay

Pariwisata

mancing di Teluk Lampung 11. t ampung

i"ii"t rin"ny"

Divifto]Jno..

lombi Menyetam

Dinas Kebudayaan

Pariwisaa

Lampung Selatan

12.

Beyond

iuinni

i"ir"Gi"iiiv"

cruU irtt"st t ampung

iomui ietjncar ar

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Lampung Barat

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasl Sungai, Danau dan SDA

lalnnya P"rnU"ngunan Kecil

f.Ur"g sejat

&

E;bu;C

Tersedianya air pada musim kemarau untukpertanian

Page 13 of 18

17.795

20.820

oin"t p"reiii"n Permukiman

-

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

nur,auiiii"ii e-uu"s, w"a;k, si'i;

d"t

Terpeliharanya embung, waduk, Situ dan Bangunan penampung air lainnya.

Bangunan Penampung Air Lainnya

Pr;t; pengembangan destinasi pariwisata

Pemilihan dan pengiriman duta wisata Lampung

If eningkatkan promosi pariwisata

Penyediaan sarana dan fasilitas destinasi

Meningkatnya kualitas sarana wisata dan pelayanan di bidang

ekowisata Taniung Setia, Menara Siger dan ekowisqt? Kiluan Pembinaan Pengelolaan ODTW kabupaten,/Kota

lendukungan ot;"f.

*iiit"

360 Dinas Kebudayaan

Pariwisata

Lampung

ungg"l"n

paLu4leB_

Dinas Kebudayaan dan

Tersedianya SDM Pengelolaan ODTW kabupaten / Kota

Dinas Kebudayaan

Meningkatnya sasaran dan fasilitas

oin"t r"lua"y".n

dan Pariwisata

Pariwisata

ODTW Pemantauan, pembinaan dan pengendalian

Meningkatnya usaha sarana

usaha sarana dan prasarana pariwisata

pariwisata

Study Profile dan

Kebudayaan

Pariwisata

reiseaiinya pangsa pasar untuk

enalisi Pasar

Dinas Kebudayaan

Pariwisata

wisman dan wisnus

i"*"Ji""y" l"lur dan pat et wisia

Study falur dan Paket Wisata

Dinas Kebudayaan

Pariwisata

bagi wisatawan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan SDM Bidang Pariwisata

Pariwisaa

_

iluningt t emampuan SDM "tnyr Bidang Pariwisata

Page 14 of 18

teo

Kebudayaan

Pariwisata

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

penyus"nan

b"taain-iunilror""n

Dinas Kebudayaan

sistem pembangunan kebudayaan dan

iaringan

Pariwisata

pariwisata

-

tutoniioring Evaf u"ril"n p"i"p*n kegiatan kebudayaan dan pariwisata

Meningkatnya kualitas program, kebijakan kebudayaan dan

Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

pariwisata -

Koordinasi ian p.nyurun"n program kebudayaan dan pariwisata

-

tr,teningkatnya kualitas frogiim, kebijakan kebudayaan dan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

pariwisata

p.f.tiftin punittgf."t""rnutu

SOI,,I Bidang

IT

kebudayaan dan pariwisata

Itieningkatnya pengetahuan Aparatur dan Pengelola pariwisaa dalam bidang lT

Kebudayaan Pariwisata

Meningkamya ku"iitr. SOft,t kebudayaan dan pariwisata

Pendukungan diklat kebudayaan dan

pariwisata

ii

-

neng"-uanlan Penerapan & Pembangunan Teknologi Tepat Guna Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1

Termotivasinya masyarakat dalam pemanfaatan SDA sebanyak 300

Pelatihan SDA Berbasis Masyarakat

orang

2

Sosialisasi Pengeiolaan SDe Lahan

Kritil

pelatihan Femanfaatan Energi Terbarukan bagi Masyarakat

Pendayagunaan SDA melalui Pemanfaatan TTG

ttleningkatnya penleiattuan Uigi Aparat Kabupaten./ Koa sebanyak 150 orang Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam memanhatkan energ/ terbarukan sebanyak 300 Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam SDA dengan memanhatkan TIG

Page '15 of

'18

BPMPDD

PENDANAAN (Rp/futa)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Pendidikan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan

Terlaksananya peningkatan pengetahuan bagi 500 masyarakat dalam pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan di 5 kab/kota

iendidikan bagi Masyarakat iet
terlaksananya pendidikan pada 820 masyarakat sekitar DAS Sekampung di Kabupaten Lamsel, Lamtim, PesawaraG Lamten& Lamut, Tuba,

Sekampung dalam Upaya Meningkatkan

Kualitas Air Sungai

1

150 Badan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

TBB Pendidikan Peningkatan Pemahaman Pelalaanaan AMDAL bagi pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat sekitar

industri

Pengelolaan

Terlaksananya peningkatan pemahaman pelaksanaan AMDAL bagi 1200 pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat sekitar industri di 7

Hidup

kab/kota

PendidiLn Lingkungan bagi Masyarikat di 1. Terlaksananya sosialisasi pengelolaan sampah secara terpadu dan pembuatan sumur resapan kepada 500 orang dari 14 Kab/Kota.

Provinsi Lampung

,{o

Badan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

2. Terbinanya i0 perusahaan yang peduli terhadap lingkungan.

3. Terbentuknya 70 kelompok kader lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. punaidif.an f.ingtung"n U.ti Uaqnrakat Pesisir se-Provinsi Lampung

i. t"rt"t

r"nanya iosiatisaii oampatr

Global Warming bagi 1280 masyarakat pesisir di 4 Kab/Kota

Page 16 of 18

250 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

SATKER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

PENANGGUNG

JAWAB

2. Pemberian bantuan bibit tanaman waru laut, pandan laut, dan mangrove disempadan pantai sebanyak 20000 batang dikabupaten lampung bara! tanggamus, Lampung Timur, dan Lampung Selatan,

-

Pendidikan Hukum Lingkungan bagi Masyarakat

Terlaksanany" p"ndidik"n h.rkut lingkungan bagi 1800 anggota masyarakat di 8 kab/kota

Perbaikan Pengaturan dan Pengelolaan Sumber Daya

Air Perencanaan

1

Pendukung dan Pendamping WISMP & PISP

r"e.*u;uanyiK"Lmb"g";; Pengelolaan lrigasi Yang Mandiri Melalui WISMP, PISP

Wilayah dan SumberDayaAlam

iiiru-u"giit

nemU".aayr"n fel"*bagaan i,rmber Oaya

Terwuiudnya

Air

Pengelolaan SDA-LH

Penyusunan

ierdi

Gntang trigasi

Dokumen eeraa irigasi

ailb";

punut"pi"ioi" p"nguroti.n suru.i o.y"

iior.uln"n iorap.ngutola;;

Air

Daya Air Wilayah Sungai Way

Pada Wilayah Sungai Way Semangka

Semangka Penetapan nencan'a Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Way Semangka

Dokumen fienc"ni i"ng"tot""n Sumber Daya Air Wilayah Sungai Way Semangka

Page 17 of 18

PENDANAAN PROGRAM

PRIORITAS

INDIKATOR KINERIA KEGIATAN

KEGIATAN

PROGRAM

6 7

Terbentuknya Organisasi Koordinasi Pengelolaan Sumber

Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Lampung

Daya

2010

20tt

(Rp/luta)

20t2

2013

SATKER

20t4

PENANGGUNG

JAWAB

1s0

Bappeda

200

Bappeda

Air Prov. Lampung

Penyusunan Kajian Adaptasi dan Antisipasi

Dokumen Kaiian Adaptasi dan

Global Warming

Antisipasi Global Warming

Page 18 of 18

VISI : LAMPUNG UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN MISI 7 : MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM UNTUK MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG SEIAHTERA DAN DEMOKRATIS BIDANG : SOSIAL BUDAYA PENDANAAN (Rp/futa) INDIKATOR KINER'A KEGIATAN

KEGIATAN

PROGRAM

PROGRAM PRIORITAS

2010

20tt 20t2

SATKER PENANGGUNG

2013 2014 'AWAB

r.

iengemuanian demokratisasi masyarakat Lampung

1

Peningkatan

sunr_elnasi\!u1 Pembinaan Penegakan HutumTReraa ofefr pFflS Polhut

f'fonitoting f .pier*ntasi irinpemeriksaan anggotaDPRD Kab/Kotayang melakukan tindak pidana Pemantauan

I

ain rerUinanvi

--

i4

50

Kab/Kota se Provinsi Lampung

T;rni;ai;;ya i-f t"-"nu.i i"in

100

Tersedianya zoo oiing tenaga perancang perundang-undangangan, 200 orang tenaga pengelola JDI Hukum, 200 orang tenaga yang mampu berbicara di Pengadilan, 200 orang tenaga penyidik

Pen"taan i"iitura" PerundangUndangan

1.

-

pemeriksaan anggota DPRD di 14 Kab/kota se Provinsi lampung

Bimbingan Teknis Biiang hukum

C

pp-r,ii ai Provinsi dan

Birohukum

iso

Biro hukum

--ao

-450

Biro hukum

"-

225

lti

t?s

4is

7is Biro Hukum

Oaeratr

rzs

2oti

iso

goo

aso eiioHuku;

150

2SO

loo

350

reiiusu"nya pioauittuiurn b""rii, Provinsi Lampung : berupa 30 Perda,

PenataanProdukHukum Daerah

300

-

1oo

125 Pergub dan 30.000 Kep Gub

f erevaGsinva-S S-pioaut trutum

Evaluasi Froduk Hukum Provinsi 3.

Pembinaan dan

Kabupaten

Pung"-"r"n X.Uii"t"" o""i"ft

--

Prov Lampung

rerlaGaninyi

-Pe-u i

n"an

ain

Pengawasan kebiiakan daerah di 14

/Koa

lhb/Kota

Page 1

of8

Se

Prov Lampung.

giio

iiuh';

PENDANAAN (Rp/luta) PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN

PROGRAM

SATKER

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

PENANGGUNG

2010 20r1 2012 2013 2014 Pembinaan dan Pengembangan Sistem laringan

i"rt"t

a"nt"rreaiany" troautiiutu-

IAWAB

250

300

350

400

eiro h;kum

175

250

300

350

Bil fihtrn

T".susuny" per"tt."n""n a"n P;;;;m Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi

50

150

200

250

Biro Hukum

3iritnya Kesada."n rniry"*Gi menginformasikan kasus narkoba

IJ

100

100

100

pusat dan untuk dipublikasikan Sistim Dokumentasi dan lnformasi Hukum, serta inventarisasi kodifikasi dan publikasi Produk Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melalui terlaksananya Pembinaan pengelola IDI di 14 lkb/Kota

1{ry1Lamp_qqg Terlaksananya Evaluasi dan berupa Klarifikasi Raperda dan Perda di t4 Kab/Kota se Provinsi Lampung

Evaluasi dan Klarifikasi Kebilakan Daerah

5

Kabupaten/Kota

Perencanaan dan Penyusunin Laporan nidang

Hukum

fi"gra-

- -

Peningkatan Pelayanan Masyarakat di bidane

hukum narkoba l.

0perasional Pusat Petaporan Narkoba

pemberiin santuan Hukum xepadi iiorUan lrair.oui

100

Narkotika rsi

llritotit" :ti _

100

lbo

100

100

50

55

5t

67

Badan Kesbangpol

iso

165

7oo

B;d;K";bJsp;t

67

B;d;rGb";sp;

Program Pendidikan

Polidk Masyarakat

1.

Penelitiandan Pemeriksaan Berkas Persyaratan

2.

Tim monitoring kesiapan dan pelaksnaan Pikada Kabupaten/Kota se- Prov. Lampung

i.

soti"rit"ri

i";a;g

UU

B"ntr"n xeu"nian

Partai Politik di Provinsi Lampung

t

"pla"

Page 2 of

I

Melaksanakan penemuan dengan lembaga kemasyarakatan / masyarakat dalam bentuk sosialisasi /didog politilc forum komunikasi dan konsultasi dalam rangka menyamakan persepsi tentang situasi dan kondisi politikdaerah serta arah kebiiakan sEategis pembangutran bidang politih sehingga masyarakat dapat dalam rangka pembangunan bidang politik di daerah merasakan terciptanya situasi kondisi yang aman dan strategis

-50

55

61

PENDANAAN

(Rp/luta)

SATKER

INDIKATOR KINERIA KEGI,ATAN

KEGI,ATAN

PROGRAM

PROGRAM PRIORITAS

PENANGGUNG

2010 20Lr 2012 2013 zo14

4.

Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat (Orpol, Ormas dan LSM) Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Adm. Pengajuan Penyerahan dan Penggunaan Keuangan kpd Parpol Prov. .Larnpulg Fasilitasi dan Mediasi dinamika Kepartaian dalam Pengembangana"lg"*bangan Daerah

-

150

165

rB2

50

55

6l

200

6

JAWAB

zrol Badan Kesbangpol

,ul Badan Kesbangpol .l

150

i?i {ei

200

2301

t"tenintkatnya k"t"a"i"n masyarakat terhadap HAM

150

iso

200

250

300 Biro Hukum

Advokasi Bantuan Penyelesaian sengketa Huium

Terselesaikannyi p.tn"trl iei*isJanan hukum di Pengadilan dan diluar pengadilan

625

tsb

400

450

soo biro Hukum

f.rpiau

Meningkatnya penjetahuin aan Kesadaran Hukum masyarakat akan hak dan Kewajibannya

775

ns

450

475

500 gito

i"ku;

200

z1g

300

Hukum

390

390

390 Saaan Narkotika Provinsi

ti

100

100

s"d"n KuiuingpJ

113T

i.

e""g"-binta; Kamtibmas

1.

Pemeliharaan lGmtibmas dan Pencegahan

Tindak

Kriminal Pembinaan Masyarakat

P;lat;;;

Penyuluhan Humrn

Hukum aan

HlMlaai

5.

iuto-

-

trteningkatnya peng-etahuanJan keterampilan PPNS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penegakan Hukum Perda dan Peraturan Kepala Daerah

4.

.;

-

iertayaninya blntoin rr-ur.um r,epia"

opr"tion"i satgal-i.t uritte

p"t

150

390

korban narkoba Operasional Satgas Seaport Int"raiction

DukunganTerfila"p up"y" e+Cfl aatam

7S

-iso

390

-75

gait pencekalan peredaran gelap narkoba

7.

Operasional HANIbersinar

gan terhadap Giat Operasi/Razia

Rangka HANI

Page 3 of 8

Std"nN..kotik" Provinsi

100

100

100

100

Badan Narkotika

Provinsi

--

PENDANAAN (Rp/Iuta) PROGRAM PRIORITAS

PENANGGUNG

20to 2011 20t2 B.

9.

Operasional Pemusnahan Barang Bukti Narkoba

xooiainisi pe"gkaj ian penangin"n rii"t"tt dengan Dinas/lnstansi Lembaga terkait

ier"r

Terlaksananya pemusnahan BB di Provinsi Lampung

xooriinaii aengan ainasTinstansi terkait-' dalam sosialisasi mengenai penanganan pengamanan masalah/konfl ik masyarakat di Kab/Kota se-Prov. Lampung

11.

12.

u"nitoifir.rriung"n-iitn-u-wlpf

p..itttrp*lt"Uiiiat

SATKER

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KEGTATAN

PROGRAM

v-rp

upot"ttosbud din gank"rn

100

100

100

2013 2014 100

100 Badan Narkotika

Provinsi IJ

83

91

100

iri i"iu"nep-ol

100

110

12l

133

152 Badan Kesbangpol

225

248

-rii

igs

3ta

ia

83

si

100

1ia bia"n r"ru"tupot

100

110

133

L.it s"ain-r"tb"ngpoi

'-rlr

p"naiaiL"n xetrhanan Naiionat

Uagi

o.ginir"si

Kemahasiswaan dan Pelajar se-Prov. Lampung

B.a;K.tb;"sili

sJi'-x*b*lp'i

74. forum fewasp"da"n oiniM"ty-"rak"t di 6aerah 15.

IAwAB

sosiat

isaii tt-arn ill ui

ir"r

r roxoEiarari

s;d"n Kut-b;6or

Lampung dengan Tema 'Peningkatan Kesadaran Pemahaman HAM dlm

mewuiudkan Persatuan dan Kesahran Bangsa'Dalam kegiatan ini dapat terciptannya penignkatan kesadaran mengenai HAM dlm rangka mewuludkan persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungan pelajar Pengawasan pengendalian & evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praia

{t.

Penegakan Perda Trantib

sera kepunrsan Kepala

Rapat koordinasi & monitoring serta evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praia Kab/Kota se Provinsi Lampung gulril menyamankan visi & misi pelaksanaan HUT Polisi Pamong Praia dlm agenda Nasional

M;"irck"tk"" diiipli" p"""g"t
Daerah

Perda-perda Daerah lainnya

Page 4 of 8

51

84

11

Pol PP

PENDANMN (Rp/luta) PROGRAM PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATAN

IN DIKATOR

SATKER

KINER'A KEGTATAN

PENANGGUNG

2070 zolT 2072 2013 2014 Meningkatkan disiplin tribudaya GDN pada Pegawai Pemda Provinsi Lampung serta pegawai Pemda 14 Kab/Kota seProvinsi Lampung Pemantauan pengendalian & pengawasan penyelenggaraan trantibum

Meningkatkan pemantauan ke 14 Kab/Kota se-Provinsi lampung yaitu tempat-tempat hilturan fasilitas umum dalam rangka menyambut bulan puasa dan hari-hari besarAgama

6

JAWAB

66

73

8d

BB

FJ

pp

74

It

90

99

F"l

PP

t.- F;tilpendidikan kader Perlindungan Masyarakat

-t"ilidik;

k"d"t

P;.li"a;g* r',t..v"iut"iu"gi

mahasiswa dan pelalar di Prov. Lampung

Sosialisasi Kader Perlindungan masy bagi mahasiswa dan pelajar dlm bela negara. Sehingga dapat bertambahnya pengetahuan mahasiswa dan Pelajar yang ada di Prov. Lampung dalam bela negara dan Meniaga persatuan dan Kesatuan

Kesbangpol

F"ogriPengembangan Wawasan Kebangsaan

i.

Peningkatan Toteransi dan Ke-ru-t
pemUinaanaanpe.Ueraayaan budayaetnis

3.

150

165

182

95

10i

115

100

110

i

-

Saresehan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan generasi muda

Page 5 of 8

p"rnUin"an kirutunin urnai U"r"ga.a dalam rangka penciptaan sihrasi kondusif di daerah sebagai wadah berkomunikasi antar umat beragama

200

'i;r' 1it

230 Badan Kesbangpol

141

s"d; k"ib""gp"f

151 Badan Kesbangpol

PENDANMN (Rp/luta) PROGRAM PRIOKII'4s

SATKER

INDII(ATOR KTNERIA KEGIATAN

KEGIATAN

PROGRAM

PENANGGUNG

2010 2011 2012 2013

20t4 'AWAB

Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Melaksanakan Dialog dan Tatap Muka dengan Tokoh Etnis/Adat

Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) para tokoh etnis dan pemuka agama dalam rangka terciptanya pembaruan

135

t49

t6t

iBo

zoe

atnis/suku yang terdapat di Prov. Lampung sehingga dapat terjalinnya persatuan dan Kesatuan antar etnis/suku yang terdapat di daerah dalam wadah

Program Analisis

IonIUk L66

Badan Kesbangpol

L2

138

151

t2

138

isi -iG

ie saain reibinspoT

1

16

L82

is7 Badan

Kesbangpol

11

izl la3

rsr

fesUa"gpoi

19

s. irogr". Peningkatan Penanganan Konflik

1.

Penanganan unjukrasa berkaitan dengan konflik di daerah

z.

iosiJisasi peninekr;n kapasitas penanganan konflil

200

Uaaan

bagi organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh aeama

daltlko]r_llat

o. iiogram ienieg"rrin Dinl dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam

1.

Pendataan dan monitoring kesiapan anggota perlindungan masyarakat se-Provinsi Lampung

Page 6 of 8

Siap siaganya anggota perlindungan

masyarakat dalam rangka menciptakan rasa aman dilingkungan masyarakat

100

1

19t

Pol PP

INDIKATOR KINERIA KEGIATAN

2.

-s";iJis;;i p.ritu.* F"*na"nt-na"ngan Kelinmasan

Fu-uir"""

air

Bertambahnya pengetahuan aparatur tentang pelaksanaan kesiagaan dan rlangan menghadapi ganguan dan bahaya terhadap masyarakat

-

Pengawasan Bidang

Pertambangan

Euif""ri a"n

8.

rtaonitoting

ui"fr" pertambangan

dan terpantaunya pelaksanaan pengelolaan pertambangan

113

."ry"ri["ra

uidang iotensi Beta

2.

B

e.t".b;h"F

ilG;t"h;;

t"asyarakat

bidang bela negara

Negara Peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat (linmas) Kab/Kota

Meningkatkan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesbang dan

Pelatihan dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Memantapkan kemampuan fi sik dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praia dalam menangani ketentraman dan umum serta keamanan kantor Pemda dan DPRD Lampung

t- P;irsl*t"; Keamanan Kenyamanan Llngkungan

Page 7 of 8

t37

150

1es

ni*ii.rt Dan Energi

Pemberdayaan masyarakat untuk meniaga ketertiban dan keamanan

iru*u".aivi"n

L24

77

tnLrng"n

PENDANAAN (Rp/Juta) PROGRAM PRIORITAS

PROGRAM

SATKER

INDIKATOR KINERIA KEGIATAN

KEGTATAN

PENANGGUNG

2010 zotT 2012 2013 2014

i.

p""i."a"rianGuGngin a"n g"nggu.n d"ii teeiatan masyarakat

-i.

Pengamanan iemaah haii serta pemantauan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban para pemudik dalam menyambuthari raya ldul Fitri serta pengamanan lainnya

89

70

80

80

85 Pol PP

Pengendalian keamanan lingkungan

Pengamanan rumah dinas iabatan dan Kantor Pemda Provinsi Lampung serta pengamanan kegiatan 2 daerah

893

893

900

950

980 Pol PP

Pengawalan dan p.ngirn"n"n pimpinan daerah dan tamu jabatan/VlP

Para peiabai nelara, pelauai aaerah, serta tamu VIP Pemda Provinsi Lampung

t22

L22

130

14d

150 Pol PP

Page 8 of 8

JAWAB

VISI: U\MPUNG UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN MISI 8 : MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH, BERORIENTASI KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA SERTA BERTATA KELOIII YANG BAIK BIDANG: SOSIAL BUDAYA

INDIKATOR KINERIA KEGI,ATAN

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

irog."m peningnatan sarana dan prasarana

aparatur Program peninlUtan

disiplin aparatur

Program fasilitas pindah/purna tugas

6.

PNS

Program penlngkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kip-eg[a

h SKPD

denlqyelgln

Pembinaan dan pengembangan aparatur

Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil

fumlah Formasi Kebutuhan Pegawai dan Pengadaan CPNS

t.429

Badan

Kepegawaian Daerah

Page 1

of36

INDIKATOR KINERIA KEGTATAN

2

Penataan sistem administrisi kenaikan pangkat otomatis

Pembangunan /Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

4

5

6

7

8

iu-ritt

PNs penerima

Si

Badan

Kenaikan Pangkat, periode April dan 1 Olrtober

-fu-t"h ffitang

1

terupdate

Pemberian penghargaan bagi yang berpresasi

lunrtal ftts yang mendapat penghargaan Purna Bhakti, SLKS dan Bapertarum

Proses penanganan pelanggaran disiplin PNS

fumlah PNS yang terkena hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

Pemberian bantuan tugas belaiar dan ikatan dinas

irrnt:h-Plts r"gas itet4a. dan

2.093

3.538

Badan

Kepegawaian Daerah 315

Badan

Kepegawaian Daerah

1.577

2.664

3.463

Badan

Kepegawaian

bantuan pendidikan

Daerah

ii

cuue.nu, i".pu.,g

lumrarr

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

fumlah PNS mengikud Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kepemimpinan.

389

tentang Penetapan Calon Praja IPDN yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan

Monitoring evaluasi dan

i"f..-"ripJ"Lr"n"in

pelayanan administrasi kepegawaian Kabupaten/Koa se-Provinsi Lampung

I;nl"h F;;taikatan.

Mutasi dan Pemberhentian Peiabat Stmktural dan Fungsional

Page 2 of 36

2.3t2

3.006

badan Kepegawaian Daerah

Badan

Kepegawaian Daerab

-

pelaporan.

liLatan itrutturaf

1.610

lkatan Dinas mendapatkan

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Rembinaan

Badan

melalui SIMPEGDA yang cepat, tapat dan terkini.

PNS

dan fungsional

Kepegawaian Daerah

Badan

Kepegawaian Daerah

Badan

Kepegawaian Daerah

lumlah Data dokumen kepegawaian yang tertata dan terpelihara

12

Uiianainasaan"iian penyesuaian kenaiakan pangkat

13

Penyaiian informasi kepegawaian

155

201

Badan

Kepegawaian Daerah

fumlah yang memenuhi syarat kenaikan pangkat pindah golongan, dan penyesuaian iiazah melalui Ujian Dinas dan Uiian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

ria

Tersedianya data kepegawaian sebagai referensi untuk mengambil keputusan dibidang kepegawaian.

396

ilJ;; Kepegawaian Daerah

Badan

Kepegawaian Daerah

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Seluruh SKPD

1

Pembuatanbukui;knis/luklai

lumlah buku luknis peraturan

258

kepegawaian yang tersusun

Badan

Kepegawaian Daerah

Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan Optimatisasi Sarana dan Prasarana Bandiklatda Haiimena

iumiah PNS Pernerinaf, Provinsi Lampung yang

PNS

-

-

1.138

2.500

L.479

Daerah

i".p""utri"vi

Badan Pendidikan

"liama

lebanyak

Pelatihan

Terpenuirinyaiarana betalar mengaiar

-

Badan

Kepegawaian

menerima bantuan musibah. 84 kamar

'

875

fe.penufriny"

s*"*a"n

prasarana pelayanan

administrasi

Page 3 of 36

6.181

3.i,

INDIKATOR KINERJA KTGIATAN

i

Pendidikan dan Latihan Teknis

Meningkatnya kemampuan

1.103

L17 Badan Pendidikan Pelatihan

teknis bidang keuangan dan aset daerah

Meningkaurya kemampuan fungsional aparatur

Badan Pendidikan

Pelatihan

Meningkatnya kemampuan tata

Badan Pendidikan

pemerintahan aparatur

dan Pelatihan

f,,|"ningk"ttry" kemampuan formal aparatur Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan

183

9.655

z0L Badan Pendidikan Pelatihan

Meningkahya Kepemim-pinan Tingkat IV (sebanyak 240

890 an Pelatihan

orang)

Nl;iltd;t"

Kep

e

mi m-pi na n

1.065 Badan Pendidikan

Tingkat Il (sebanyak 200

Pelatihan

orang)

ferpenutrinya persyaratan

1.191

Badan Pendidikan

pengangkatan CPNS menjadi PNS (golongan 1 sebanyak 1034 orang)

Pelatihan

i"tp"nufrini"

persyaratan pengangkatan CPNS menjadi PNS (golongan ll sebanyak 503

badan Pendidikan dan Pelatihan

orang) Terpenuhinya persyaratan pengangkatan GPNS menjadi PNS (golongan lll sebanyak 512

orang)

5

Pembinaan KJembagain Diklat

Pembinaan kelembagaan Diklai

Provinsi dan Kab/-Koa

Penyediaan Hand Out dan

Modul

Page 4 of 36

r.L79

PENDANAAN

(Rp/tuta)

INDIKATOR KINERIA KEGI,ATAN

9

Penyelesaiansengketa perbatasan antar

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Penyelesaian t"tasaiatr

FerUi

Biro Tata Pemerintahan Umum

tasan antar Kabupaten/ Kota

Provinsi Lampung

io i-orai""siaungan Muspida Provinsi dan Muspida Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung instansi vertikal dan SKPD naf ai r"ruipiaa provinsi Lampung

11

Terlaksananya rapat Muspida

Koordinasi letaLanaan tugas masing masingSKPD Lingkup Provinsl maupun dengan lbb/ Kota se Provlnsl Lampung

R"p"i-P"j;b;i

i..erinur,

Provinsi Lampung

Terlaksananya rapat pimpinan di lingkungan Pemda Prov. Lampung

Page 5 of 36

300 Biro Tata Pemerintahan

PROGMM PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA KEGTATAN

12

Sosialisasiperaturan perundang-undangan bidang ketertiban bagi aparat yang menangani

ketertiban Provinsi, Kabupaten dan Kota

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemda dalam rangka pelak-

Terlaksananya sosialisasi dan iumlah peserta

sanaan ketertiban Provinsi

_

Biro Tata Pemerintahan

Lampung

Koordinasi, pendataan, pelaporan dan pembina-

an/ pengembangan wilayah tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Lampung Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di .Prdisi t,mnrrnd -___-

Tersedianya data/laporan penyelenggaraan dekonsen-

roorainasiienyltJn j- jaraan

Laporan administrasi kependudukan

.

-7.+

trasi dan tugas pembantuan di

PrnrriulJ mrrnq

3to Biro Tata Pemerintahan Umum

l-fooiainasi bidang kependudukan dan catatan sipil ke Dlnas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi -., l--

&-Li,.i-!^n

t-z-.-

.

Pemerintahan Bidang Kepen-

.dxdukar Koordinasi penyeleng-garaan Pemerintahan Bidang Catatan ..Sinil.-

Laporan idministrasi catatan

sipil

Tata Pemerintahan

Sosialisaii peraturan bidang kependudukan

Biro Tata Pemerintahan

,

Peningkatan Kapasitas Aparat Bidang Kependudukan

Page 6 of 36

PENDANAAN

(Rp/luta)

SATKER

INDIKATOR NINERJA KEGI.ATAN

PENANGGUNG

IAWAB

4 15

Penyusunan lnformasi Bidang Kependudukan dan Capil

Laporan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Pembuatan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan

Tersedianya syrt"rn d"t"b"tu penyelenggaraan pemerintahan

umum

pada Biro Tapum

Fasilitasi Rapat Koordinasi Sekda / Assisten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Terlaksananva

Penyeienggaraan Rapat Koordinasi unsur Muspida

Terwuiudnya hubungan kerja yang harmonis dengan seluruh instansi vertikal Provinsi dan

Pengembangan

data/informasl penyelenggaraan

nenarinlrh:nlrum

neningkatan p"i"yan"n Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

d"; -

teo Biro Tata

terkoordinasinya pelaksanaan Lingkup Provinsi maupun |/rh

lVatr

c^

p-^,,'l

-ni.,ifr

Kab/Kota se-Provinsi Lampung

F;itit*ik""t"ngan te4i

5

oRn-

penyelenggaraan pemerintahan

Peningkatan kineria aparat Pemda dalam rangka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas Provinsi Lampung

Terlaksananya

J

Y^ta--

.

dil--

terkoordinasinya bidang ketertiban Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

f

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

-

Terkoordinasinya

RI

Monitoring dan fasilitasi

Pemerintahan Umum

tugas masing-masing SKPD

umlah pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di lhbupaten

rrars

Page 7 of 36

J-p--lah

di

frcil itrci

/ ---

Kota

600

iro

iil

INDIKATOR KINERJA KEGI.ATAN

Penataan batas daerah Provinsi

Lampung

-

Terselesainya permasalahan batas antar daerah

konfliknertanahan Mediasi dan fasilitasi masalah pertanahan Provinsi Lampung

TerEiesainya kasus-kasus

Inventarisasi nama rupabumi

Terwuiudnya tertib adminisfasi nama rupabumi bagian darat di Provinsi

pertanahan

!9 lgpqrimi

I annrrnc

20

225 Biro Tata Pemerintahan

-

PenataanAdministrasi Kependudukan dan Capil

1. 7.

Koordinasipenyelenggaraan pemerintahan bidang kependudukan

250

Xoorainasi aan monitoring penyelenggaraan pemerintahan bidang Caatan Sipil

180

l-

300lBiro Tata I

Pemerintahan

lu-u-

J-

2001 Biro Tata

lPemerintahan lumum

3.

Penyusunaninformasibidang

r"riei"iiinya i"porin

kependudukan dan Cataun Sipil

informasi yang akurat bidang Kependudukan dan Capil Kab/Koa se-Provinsi Lampung

t7s

_t_ 200lBiro Tata lPemerintahan lumum I

I

ieningkatan peian Gubernur selaku Wakil Pemerintah dl Daerah

_t I

Page 8 of 36

INDIKATOR KTNERJA KEGIATAN

Fasilitasi, koordinasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Provinsi Lampung

F.-Ui"""" *if ayah se-Provinsi

Tersosialisasinya pembinaan

Lampung dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi

wilayah dan terbinanya penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan

22

Peningkatan Keriasama

Antar Pemerintah Daerah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh lndonesia

oiono;i

fumlah kerjasama antar daerah, luar negeri, dan pihak ketiga.

siro

Jumlah Program Pembangunan dan Pemerintahan yang berhasil dikoordinasikan

Biro Otonomi

(APPST)

xooiai"asi rrograPembangunan dan Pemerintahan se- Wilayah Sumatera (Rakorgub) Kedasama Antar Pemerintah Daerah dalam Forum MPU (Provinsi se- fawa Bali, Lampung NTB dan NTT)

risiliusi ain roordinasi

l"-t'* t"tiiiJ."t"ts dihasilkan dalam forum MPU

fumlah

Pelaksanaan Keriasama antar Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung

keriaii-i y"nl ["irr"tii

dihsilitasi dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Koa

Page 9 of 36

Otonomi Daerah

Otonomi

SATKER PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

PENANGGUNG

IAwAB

s

Keq;';;siLAndijMBe (Bengkulu, Lampung fambi, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)

6

7

Fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga di Provinsi Lampung.

Fasilitasi & Koordinasi Pelakanaan Kerjasama Luar

f;i;h kei"s;;t;;s dihasilkan dalam forum BELAJASUMBA

difasilitasi dan dikoordinasikan dengan pihak ketiga

Negeri dan Lembaga

lumtatr te4asama Luar Negeri & Lembaga lnternasional yang berhasil difasilitasikan dan

Internasional

dikoordinasikan

e P;ilit"ri

keria sama antar daerah dalam pelayanan publih ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana publik

Terialinnya kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah

Fasilitasi Kuniungan Keria Anggota DPRD Provinsi Kabupaten / Kota lain ke Provinsi Lampung

Prosentase Kunjungan Kerja

Monitoring dan i"sif it"si pemilihan anggota DPRD Kabupaten / Kota / Provinsi

iios"nG. p"-ilihan anggoL DPRD Kab / Kota / Provinsi

Biro Otonomi

275 Bidan Perwakilan

lainnya

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

/

Fasilitasi

Lampung difasilitasi

Ad;inistr;i

lunrtan enggota OinO PeW

Penggantian Antar Waktu

Anggota DPRD Kab Provinsi

/

yang difasilitasi

Kota

Biro Otonomi

Anggota DPRD ke Provinsi

/

Page 10 of36

250 Biro Otonomi Daerah

Otonomi Daerah

INDIKATON KINERIA KEGTATAN

t."g.;-Pe-bil;; Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengumpulan / Penyusunan data Rt(A / RKT / LAKIP

Jumlah RIG/ RKI/ LAKIP yang telah disusun

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi ienyusunan Sistem Informaii Biro Otonomi Daerah

Prosentase Database kegiatan

Biro Otonomi Daerah yang dapat drhimpun /dlusun

250 Biro Otonomi Daerah

26 Pe;ail;;Dae-h Otonom Fasilitasi dan koordinasi rencana pemekaran wilayah Kabupaten / Kota se- Provinsi Lampung

;umtatr XaUufaten 7 kot" y"ng telah difasilitasi pemekarannya

t"ton-itoring pe nyelenggaraan Otonomi Daerah lGbupaten Kota se- Provinsi Lampung

lu-i"f, x"U I xot v"ttgia"ft dimonitoring penyelenggaraan otonomi daerah

EvJuasi Kine4a

tumtatr aata t
/

-

Penyelenggaraan Pemeri ntahan Daerah berdasarkan PP No 6 Tahun 2008

Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kab / Koa dan Provinsi Lampung

daerah Kabupaten

/

Kota

lumlah daii iiemarrpuin penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kab / Kou dan Provinsi yang teinventarisasi

Page 'l1 of 36

200 Biro Otonomi Daerah

Biro Otonomi Daerah

Biro Otonomi Daerah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Evaluasi dan Fasilitasi Daerah Otonom Baru Kab / Kota seProvinsi Lampung

Jumlah DOByang dievaluasi penyelenggaraan

eiii.tensi

Prosentase jumlah peserta yang telah memahami kewenangan yang ada pada tiap SKPD Prov

aan

s-oifitiiasi serta

inventarisasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan PP 38 Tahun 2007 dan Perda No.3 Tahun 2009.

Koordinasi dan fasititasl pembentukan Kecamatan di Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung

pemerintahannya.

Lpg.

t"nl;t i;"-atandi

Kab

/

Otonomi

Kota yang telah difasilitasi

pembentukannya/pemekarann ya.

P"ng"rnU""g"n data/inforrnasi pemerintahan Renyusunanlapoian

lumlah LKPJ dan LPPD Kdh

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

setiap

Penyusunan bata Indikator Kineria Kunci Penyelenggaraan Urusan Wajib & Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung

;umlahiata Indikator Kineria

Otonomi

Kunci penyelenggaraan urusan waiib dan pilihan Proninsi Lampung.

'ah

Penyusunan Dita Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Jumlah Peserta SIMDESHAN yang dapat menyusun data administrasi pemerintahan

akhir tahun

Otonomi

anggaran

200 Biro Otonomi

desa dan kelurahan

tnuenta.iiisi d"t"-a"i. a"n

l,rtnl'"fta"u aesa perbaasan

kelurahan perbatasan antar Kabupaten/Kota se-Provinsi

antar kab/kota se Provinsi Lampung

Page 12

of36

Otonomi

SATKER

INDIKATOR KINERIA KEGIATAN

PENANGGUNG

tAwAB

5

P;;;t";;

Inventarisasikodedandaadesa /kelurahan Provinsi Lampung

28

d"t" toa" *iiavar,

14 Kab,/Kota 204 Kecamatan yang telah di-update

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Pembinaan Penyelenggaraan

Administrasi Pemerinahan Desa se-Provinsi Lampung

zs P.o;"-

fumlah desa dan kelurahan yang dapat mengelola administrasi desa / kelurahan

200 Biro Otonomi Daerah

peningtatan

pengawasan dan

akuntabilitas Aparatur Negara Terlaksananya pelatihan untuk mreningkatlan kemampuan auditor sebagai aparat pengawasan.

pemeriksa dan aparatur pengawasan

go Pe;6in;andan pengembangan tata

pemerlntah Pelaporan Belania Daerah (APBD) Provinsi Lampung

1,Buku laporan capaian kineria SKPD secara berkala

ln*;e;U;tk"; iaringan teknologi informasl dan pengembangan pemda

Page 13 of 36

Inspektorat

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Penyusunan dan Simtek LAiiP Provinsi Lampung dan RKT serta evaluasi Lakip SKPD Provinsi Lampung.

32

i"iturunnyi t akitdn RKr Prov. Lampung dan terlaksananya evaluasi Lakip SKPD Prov. Lampung

350 Biro Administrasi Pembangunan

Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian

kineda dan keuangan. Pengembangan

siitim info..asi

database adminisEasi

33

Pengembangan sistem

pembangunan.

informasi database adm. Pembangunan

Laporan rencana dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Tersusunnya laporan tentang progress pengadaan barang

APBD Provinsi Lampung

iasa yang dilakukan oleh Satker

Biro Administrasi Pembangunan

Pelaksanaan tertib

administrasi terhadap pengelolaan anggaran pembangunan

ioo Biro Administrasi Pembangunan

lingkup Pemprov. Lampung.

na-inittt"ri

34

f

"nl"lof "

t"ii"t"n

Penetapan pengelola kegiaan

APBN, Dekon danTP lingkup

APBN pada masing-masing

Fisik Prasana

Satker Pemprov. Lampung

Peningkahn Sistem Monitoring dan Evaluasl

Page 14

of36

200 Biro Administrasi Pembangunan

PENDANMN (Rp/luta) PROGRAM PRIORITAS

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA KEGTATAN

KEGTATAN

Kegiatan Dana Desentralisasi (APBD) Provinsi dan Kab/Kota

re.setenggaiany" p"rn"nt"u"n kegiatan APBD Provinsi dan Kab/Kota lingkup Sosial,

lingkup Sosial, Budaya dan

Budaya dan Pemerintahan

Monitoring dan Evaluasi

2010

2011

2012

SATKER

2013

275

2014

PENANGGUNG

JAWAB Biro Administrasi Pembangunan

Pemerintahan

;;;il;;

onitoiing dan'Pengendalian Belania Bantuan dan Hibah

t.r."i"n!!iiiny;

i"ny.G"gi"r"an

Terselenggaranya Rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan APBD Provinsi Lampung

f"f

Rapat

Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan APBD Provinsi Lampung

I

Biro Administrasi Pembangunan

kegiatan belanja bantuan dan hibah sumber dana APBD

250 Siio e-dministr;i Pembangunan

1

1

1sa

150

200

200

Biro Administrasi Pembangunan

150

150

150

Biro Administrasi Pembangunan

35 Pelaksanaan tertib

adrninistrasi terhadap pengelolaan anggaran pembangunan Penatausahaan kegiatan dan pengelola kegiatan APBN lingkup Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Penetapan Pengelola Kegia-tan APBN pada SKPD

masing-masing

di Provinsi

Lampung

I

I I

I

+

l

Peningkaan Good Governance melalui

I I

Pembentukan dan Penerapan PPk-BLUD pada SKPD/Unit Kerja

I I

Penilaian, Penerapan dan Peningkatan Status BLUD pada SKPD/Unit Keia

optimatnya o"n"."o"n

**-

BLUD pada SKPD/Unit Keria

Provinsi Lampung_

Page '15 of 36

_

di

t I

I

t

10(

I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

37

Program Peningkatan Pengelolaan dan

Administrasi Pembangunan Daerah

-iA

fe.tiU"aministrasi

Penyusunan Regulasi Tentang Pengelolaan dan Administrasi Pembangunan daerah

Tersusunnya Regutasi tentang Pengelolaan dan Administrasi Pembangunan daerah

Pd;;;t;;r,eliatan

Tersusunnya taporan

-

terhadap pengelolaan anggaran pembangunan

aa"

pengelola kegiatan APBN

program/kegiatan APBD pada

lingkup Ekonomi

SKPD

Renetafan pe;abat fengeloia kegiatan APBN (Dekoo TP)

Biro Administrasi

-

Monitoring dan Evaluasi

re.setettlfaranya pemanta;an

Kegiatan Dana Desentralisasi (APBD) Provinsi dan Kab/Kota

kegiatan APBD Provinsi dan Kab/Kota lingkup Ekonomi

Pembangunan

i"nciiny" p"r.yin"n tui"i

Biro Umum

lingkup Ekonomi

1

Penyedian;asa Surat Menyurit

surat dinas

Page 16 of 36

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

t

Tersedianya ro*unilali Sumber Daya Air & Listrik

PenyealinJaiilrmin;n

i.tt"aiiny"

s

Pemeliharaan Kesehatan PNS

4

PenyediaanfasaAdministrasi Keuangan

Penyediaan lasa Kebersihan

kantor

7 8 9

fe.seaii"ya t eUututtan.lf

Penyediaan Barang Cetakan

Ters;;ianr

Bahan Bacaan dan

iiiS 14

772

1.930

257

nrngsi

peralatan kantor

Barang dan penggandaan

X

Cetah;

L.r2S

Tersedianya Komponen Listrik keperluan penerangan kantor

re rsed

280 Biro Umum

ianyitnn b-;;;;; &

giro

peraturan perundang undangan

peraturan perundang undangan

ili"v"aiairt"takanandan

Tersedianya makan & minum rapag senam & tamu dll

minuman

2r2

l.ezs

Terciptanya kebersihan lingkungan kantor

PenyediaanAlatTulisKantor

Penyediaan Komponen lnstalasi

it

Terciptanya tertib administrasi keuangan

rerpeiirraiiinya

listrik/penerangan bangunan kantor -Fenieaian

4.91

1"sa Pemeliharaan Kesehatan PNS

Petyeaiaar lis" F".U"if.un peralaan kerja

dan penggandaan

rO

liii

Fenveaiaan lasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

U-u;

-n"p

iaat-n"pat

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

,anca.nyi petaf s-an'a.an koordinasi luar daerah

naiai-napat foo.din"ri d"n

Lancarnya pelatrsanaan koordinasi dalam daerah

1.060

konsultasi dalam daerah PenyediaanfasaTenaga Pendukung administrasi/teknis

Terseeia;ya fasa PTHL dan tenaga t€knis perkantoran

1.060

at

f

iiiat

perkantoran

Page 17 of 36

7

1.091

r.t2

Biro Umum

INDIKATOR KINERIA KEGIATAN

Pegawai

Terpenuhinya p"*U"n Arn Pengelolaan gaji pegawai

PenyusunanPelaporandan

r.rp errtti.vl

pertanggungjawaban belanja daerah

pertanggungj awaban belania daerah yang akunabel

Penataan dan Pengelolaan gaii

17

41

p

J"po

ra n

Biro Umum

ai"

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Seluruh SKPD

1

z

5

PengadaanPerlengkapan Rumah iabatan/dinas

Terpenuhinya kelengkapan rumah iabatan/dinas -

eengaaain n.rGngupi"

i".p-*"ft

Gedung kantor

kantor

i

n-y" L"f .

;gk"p*

i;ns;J";; i";alatan Rumah

Terpenuhinya

ru-itt

Biro Umum

labatan/ dinas

jabatan/dinas

eenlaaaan ner"l"t"n G.dung kantor

Tersedianya Peralatan gedung

340 Biro Umum

per"t"tin

kantor

Pengadaan Meubelair

Biro Umum kantor

6

PemeliharaanRutin/Berkala Rumah jabatan

7

iemelitrarainRuun/Berkala

f

""pef

ift"riny"

nurn"f , i"-U"t"n

280 Biro Umum Biro Umum

Rumah dinas

8

Pemeliharaannutin/geit
9

Pemeliharaaniutin/Serkata

Terpeliharanya Gedung Kantor

- -T"rp;ltrr;rva

Mouii

Biro Umum

i"u"at

Mobil iabatan

10

PemeliharaanRutin/Berkala

i"rp.i

ih-"r"

ny"

f"f

oUif uinas

Biro Umum

Kendaraan dinas/opeasional

tl

Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan rumah iabatan/

Terpeliharanya nerf ingkipan

Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor

i"rp"rirr"i"nya

rumah dinas gedung

Page 18 of 36

kantor

rerieng-tapan

Biro Umum

SATKER

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

PENANGGUNG

IAWAB

13

PemeliharaanRutin/Berkala Peralatan rumah iabatan/ dinas

Terpeliharanya Peralatan rumah dinas

14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor

rerpef inaiinva Peiatatan gedung kantor

15

Rehabilitasisedang/berat

Terpeliharanya Rumah f abatan

225 6iro urn,rrn

rumah jabatan

nu-"ft Oin"t

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Terpeliharanya

nefraUiliiasi s"dangTueiaikend.

i".p"iittiii"v" r.na"i"i"

250

sii"'u-;;

250

siio

u;";

drnal/onerasron{_ _

Kedinasan Kepala Daerah/Waldl Kepala Daerah

i

'Dialog dan audiensi

dengan

-

Pemiiintan aan uisyaratat

Biro Umum

tokoh-tokoh rnasyarakag Pimpinan/Anggota Organisasi

2

lan kemasyarakatan PenerimaanKuniung.Kerja

Sogq_l

__

Pejabat negara/dept/lembaga pemerintah non departemen

_... /luarnegeri

3

4

KununganKeria/lnspeksi Kepala daerah/wakil kepala

f erciptanyi t
daerah

pemerintahan dalam pembangunan

Koordinasi dgn Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah

tugas pemerinatahan

Meninsk;;t;;"riGini"n

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah Pengumpulan Data & Penyusunan, perubahan RKA

2.250 Biro Umum

2.060

rirrir<saniniii;;;";

lainnya

1

2.000

tugas pemerintahan

rers"s"nnii nre-skpo

Page 19 of 36

900 Siro

1.sai

1.68ri

Umu;

eiio urnu-

INDIKATOR KINERIA KEGIATAN

nengeiofian & Felayanan Operas. Subbag TU pimpinan

F..i"gr."t"r

p"nata usiliaan

Terlaksananya pelayanan

276

zit

773

81

subbag TU pimpinan

F""i"lLan

Funit"

u

r"tt""n

Bagian TU Keuangan Of e.asion"t ai n-n"tayanan

M;i"skdt

Keprotokolan

Keprotokolan iniitras i

petavinan

Cito

u.urn

Terlaksananya peringatan Hari Besar & Kunker Peiabat Negara

Biro Umum

Pengeloiaan

Ad;nistrasi Tata Naskah Dinas Bid. Kearsipan Ketata Usahaan

i"r-uiuJny"

Biro Umum

Pengiriman & F.n.ri-."n Berita ke dari provinsi Lampung

i"rr"r"ncg"rrnyi iungi.i."n

Re

ngel

o

laa-n-Rd m

Peringat Hari Besar Nasional dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara 6

eeningf<

nengilotian

Administrasi Pelaporan Kinerja Aparatur

44

Administr. Tata Naskah Dinas Bid. Kearsipan

dan penerimaan Berita

Terwuiudnya pengelolaan Adm. Pelaporan Kineria Aparatur

ope.asiott"i iehy;;;; Pemerint Daerah

feningkatanielayanan

Dialog/Audensi dengan tokohtokoh, pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakat

Tercapainya komunikasi antara pemerinah dan masyarakat

Pemerintahan di Provinsi Lampung

PeningkatanPelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

'Page 20 of 36

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Penerimaan Kunjungan Kerja Peiabat Negara/Dept/ Lembaga Pemerintah Non Dept / Luar negeri

3

terciptanyua koordinasi vertikal tugas pemerintahan

Kunjunganker;a/lnspeksi

Biro Umum

Kepala

+

1.850

Koordinasi/Fasilitasi Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan daerah

Meningkau:ya pelaksanaan Tugas Pemerintahan

45 Kelembagaan Penataan Kelembagaam

;i;h dG;bA;n

i

F..""gk"t

Perangkat Daerah dan U PTDi SATGAS Pemerintah Provinsi Lampung

Daerah dan UPTD/ SATGAS

Funyutun"n Rincian Tugas

lumiah Perlub tentang Tupoksi

Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung

Perangkat Daerah

Monitoring aan Evaluasi

Jumlah monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kab/Kota

Kelembagaan Perangkat Daerah lhb/Kota se Provinsi Lampung

umtatr mo-nito ri ngta n evaluasi Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Lampung

I

Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung

Penlelolaan Dau Tupoksi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Kab/Koa se Provinsi Lampung

lumlah dolcumln

aia tupotai

Kelembagaan Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi dan

Kab/Kota

Page 21 of 36

INDIKATOR KINERIA KEGIATAN

Evaluasi Kelembagaan UPTD/ SATGAS pada Pemerintah Provinsi Lampung

Invenuriiasi Perangkat naerah

46

lumlah Kelembagaan UPTD/SATGAS yg dievaluasi

-i"tt

Kebupaten/Kota se Provinsi

f"ft Dokumen neranli.at Daerah Kab/Kota se Prov. Lampung yg diinventarisasi

eenyusunanirogr"* d"n

;,r-mlJ

Kegiatan Biro Organisasi

Organisasi

f e nyu su-natr neao

fumlah Dokumen Penetapan

itogr"-/ regialn biio

Organisasi

Ketatalaksanaan rn'a

n

Penetapan Kinerja, Kalender Kegiatan dan Buku Kerja

Tahunan Pemerintah Provinsi Lampung.

judah

e.nyusunin i"raturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Kineria, Kalender Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung.

so;ialissi

Kineria, Kalender Kegiatan, dan Buku Kerla Pemerintah Provinsi Lampung

i-;itu;;; cuber;;;

tentang Pedoman Penetapan Kinerja Kalender Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pergub tentang Pedoman Penetapan Kineria, Kalender Kegiatan

iu.f"ft p.s".t"

sosialisasi

Biro Organisasi

'

100

Biro Organisasi

Pergub tentang Pedoman Penetapan Kinerja, Kalender Kegiatan

f,,tonitoring d"n euiluasi

Biro Organisasi

pelaksanaan Peraturan

Gubernur tentang Pedoman Peneapan Kinerja, Kalender Kegiatan Pemerintah Provinsi

Pergub tentang Pedoman Penetapan Kineria, Kalender Kegiatan

tttlule:,

Page 22 of 36

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

6

Pembuatan tanda pengenal nama pegawai pada Pemerintah Provinsi Lampung

Jumlah lD Card pegawai pada

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketatalaksanaan pada Pemerintah Kab/Kota

lumlah SKPD dalam pelaksanaan pembinaan,

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Kab/Kota

lumlah SKPD dJam pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi

Pembinaan, Sosialisasi U ndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Provinsi Lampung

Jumlah feserta

Penyuiunan Peiaturan

lumlah Peraturan Gubernur tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Keria

Gubernur Lampung tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Keria

Pemerintah Provinsi Lampung

monitoring dan evaluasi

p"-uin"rn J"n

Organisasi

Biro Organisasi

sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Keria

Jumlah peserta sosialisasi

Monitoring dan evaluasi

lunrtah SKPD yang meneraplen Pergub tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Keria

pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Keda

Biro Organisasi

Peraturan Gubernur tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Page 23 of 36

Biro Organisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

47

Pendayagunaan

Aparatur Pemerintah Daerah

r

-iemtin-aan,

*nltoiirg

a"n

evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada

-.

2

3

Pemerintah Provinsi dan ,,Kab/Koa se Provin-s! Lampgng Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit fabatan Fungsional pada Pemerintah

llo"i$Ilantpgle

__

Junrtatr ierguU

t"nt"ni

Pedoman Penilaian Angka Kredit tabatan Fungsional

_

Sosialisasi Peraturan Gubernur

tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit fabatan Fungsional pada Pemerintah

)umlah peserta sosialisaii Pergub tentang pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional

Biro Organisasi

lipyi*i]erypg1g Pembinaan, Monitoring dan

Jumlah SKPD yang dibina,

Evaluasi Penerapan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Pemerintah

dimonitor dan dievaluasi

Organisasi

l-y"UtEgpgtg__ Jumlah peserta BIMTEK pengendalian lntern

Biro Organisasi

eemu ennr-t
lumlah Kelompok Budaya Keria

Biro Organisasi

Budaya Keria (KBK) pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung

(KBK) pada SKPD Pemerintah Provinsi Lampung

Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis (BIMTEK) pengendalian intern bagi aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung

Page 24 of 36

INDIKATOR KINERJA KEGTATAN

7

8

Pembentukan Kelompok Budaya Keria (KBK) pada seluruh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTDI Pemerintah Provinsi Lampung

fumlah Kelompok Budaya Kerji

f"mi.

Jumlah STMTEK pada Pemerintah Provinsi Lampung

BintbinA"

lnf ftffe f1

kepada kelompok budaya kerja

(KBK) pada UPTD Pemerintah Provinsi Lampung

pada Pemerintah Provinsi Lampung

g

siPo yan! ouina

PemUina"n, monitoring dan

Jumlatr

evaluasi kelompok budaya keria pada Pemerintah Provinsi Lampung

dimonitor dan dievaluasi

Penyusunan Perhrran Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Keria pada Pemerinah Provinsi Lampung

lumlah nergub tCntang

Pengolahan data formasi jabatan struktural pada Pemerintah Provinsi Lampung

Jumlah daa

Analisis aan formasi fabatan

Sosialisasi

peaor"n-t.knit

-

Biro Organisasi

Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja

for.aii

j"l"t

n

struktural

rerciptanyi pemirri-"n

analisis beban kerja pada Pemerintah Provinsi Lampung

terhadap pelaksanaan analisis beban kerja pada Pemerintah Provinsi Lampung

Pelaksanaan Pembinaan,

lumlah SKPD y"nfaiUin", dimonitor dan dievaluasi

Monitoring dan Evaluasi dan formasi iabaan pada Pemerintah thb/Kota se Provinsi Lampung

Page 25 of 36

Biro Organisasi

t25 biro Organisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KEGIATAN

lumtatr

Monitoring dan Evaluasi analisis

ixip v"ni aiui*,

dimonitor dan dievaluasi

dan formasi iabatan pada Pemerintah Provinsi Lampung

Pengadaan koleksi, pengelolaan, pemeliharaan dan sistem komputerisasi perpustakaan

J';6h- p.*;e;;" k"r.Gl

LzS

pengelolaan, pemeliharaan dan sistem komputerisasi perpustakaan

i"nyutun"n d"n pengolahan

j"'-t"h;";yilild;--

data kepegawaian dilingkungan Setda Provinsi Lampung

pengolahan data kepegawaian pada Setda Provinsi Lampung

49 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi & ekstensifi kasi sumber-sumber pendapatan

3ii

Dinas iendapatan

Daerah

daerah.

koorainaii, evatuasi aan

Dinas iendapatan

monitoring pengelolaan lain-

Daerah

!.lt"P{?l"lg*:{. Pengelolaan pajak daerah.

F.nvurutrin ringiung kepada masyarakat dan sosialisasi peraturan di bidang pajak daerah.

f ront lenaapatan kab/kota.

I.42t

Dinas Pendapatan Daerah

-oin"r

P."a"p"t"n

Daerah

t45 oin"sFenaap"tan Daerah

Page 26 of 36

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Pusat data dan informasi pengelolaan pendapatan daerah.

7

Pendapatanrealisasiretri-busi

L43

t72

daerah dan penggalian potensi objek retribusi baru.

8

Fembinaanaienla-a."n.

9

Rekonsiliasi data dana bagi hasil.

11

-

Rekonsiliasi data tunggakan PKB & BBNKB.

Daerah

inip"t ri paiak (Air Bawah

Dinas iendapatan

Tanah,

Air Permukaan, PBB-KB,

Daerah

PKB & BBNKB).

Optimalisasi PBB dan PPh.

L2

13

Inventarisasitemuan

Pendapatan

pengawasan dan tindak lanjut hasil_pengawasan.

50

iiogramblti-riiiasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi. --r"nyusun"n

sistem ffirmaii terhadap layanan publik

ie"irgt ata" rilnt

s

SDM Penyuluh

Peningkaun fine4a Penyuluh/ BOP

Page 27 of 36

tL.240

INDIKATOR KINERIA KEGIATAN

1

Peningkatan Kineri

a

Penyuluh/

BOP

eenyusuna"i.ograma

Tersusunnya programa penyuluhan sesuai kebutuhan

Penyuluhan

Bakorluh

pelaku utama dan pelaku usaha iuga tepat waktu 3

Peninlkatan dan Pengembangan Sistem IAKU di BPP

i.rr"ritit"riny"

Lomba Penyuluh dan Petani Berprestasi

il.hksann"yalenilaian secara

5

iambore Penyuluhan

6

Peda dan

Bakorluh

penyelenggaraan LAKU dlm mendukung kinerja BPP Bakorluh

obyelcif penyuluh dan poktan brpresasi Bakorluh

fasiiitari xiNe

Bakorluh

ko;;i

Bakorluh

Propinsi

Fasili;si

8

f enyututran

Temutugas danteknologi

Bakorluh

Uang Keria Bimbingan bagi

Bakorluh

penyuluh propinsi Koordi-nasi dan pembinaanTHL-TB 10

rislitasi dan

Pengembangan

Bakorluh

Uang Keria Bimbingan bagi

Bakorluh

BPP model 11

penyuluh propinsi Koordi-nasi dan pembinaanTHL-TB

f

emu f enyutuh Pett"nianPerikanan dan Kehutanan

13

feningtataniomp"tunri

Bakorluh

-

Bakorluh

Penyuluh

Page 28 of 36

PENDANAAN (Rp/luta)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

F.ritift"n

i".*gt

at

ne-eiintatr

Meningkamya kemampuan

Desa dlm bidang Pembangunan

aparatur dlam bidang pem-

Kawasan Pedesaan

bangunan kawasan per-desaan sebanyak 300 orang aparat

i"iititr"n af"r"ru.

f

eningtatnya kurrrnpu"n aparatur dalam pengelolaan

Pemerintahan desa dalam bidang Keuangan Desa

keuangan desa sebanyak 300 orang aparat

53 Program peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dalam mencapai tenaga keria yang berkompetensi

untukmenghadapi era globalisasi Sosialisasi reputusan

f uUernui

tentang Peneapan Upah Minimum Provinsi dan Upah

Terlaksananya Keputusan Gubernur Lampung

Minimum Kabupaten/Kota seProvinsi Lampung

iembinaan dan Koordinasi Serikat Pekeria/Serikat Buruh Se-Provinsi Lampung

Monitoring dan EvJuisi Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kab/Kota Se-Provinsi Lampung

Meningkatkan Pembinaan Serikat Pekeda/Serikat Buruh Se-Provinsi Lampung Tercaf ainya hasil monitoring dan evaluasi ketenaga keriaan

Page 29 of 36

Biro Bina Sosial

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Monitoiing dan Evaluasi Keputusan Gubernur Lampung teiltang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kab/Kota Se-Provinsi Lampung Temu Koordinasi antar Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota SeProvinsi Lampung

Tercapainya hasil monitoring dan evaluasi ketenaga keriaan

Meningkatkan

[e4"sa." intat

Dinas Tenaga Keria

I'.abupaten/Kou Se-Provinsi Lampung

Manaiemen operasional bantuan biaya awal bagi Tenaga Keda Indonesia (TKl) yang ke luar negeri Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota Se-Provinsi Lampung

Berkurangnya beban tenaga

r-rt"iuiny"

pencari ke4a serta lapangan keria yang sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki

54 Pengembangan keriasama dengan pihak ketiga dan pemasaran Rumah Sakit Peningkatan kerjasama dengan

institusi pendidikan

Jumiah Perianiian kerjasama (SPK) dengan pihak ketiga

ia P;i"skata; Pengembanga.n e-

government Provinsi Lampung

P;rsr-p"i;d;;;"; informasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan

Biro Bina Sosial

keria Indonesia (TKl) yang ke luar negeri

Tersedianya data dna informasi hasil kegiatan pembangunan dan pemerintahan

Page 30 of 36

125

Biro Bina Sosial

PENDANAAN

(Rp/tuta)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

i;;ilsk;;P;i"v"nin -

Tersedianya fasilitasi dan akses informasi dan komunikasi daerah berbasis internet

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi

Dinas Kominfo

Lampung

56 Meningkatkan kemitraan dan partisi-pasi masyarakat dalam pembangunan daerah Program pengnkatan partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi pembangunan

Pembentukan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (KIM)

PemUentuhn aan pemberdayaan Forum Komunikasi Media Tradisional FK-Metra _-:__

57 Peningkatan &kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan & kenyamanan

Memantapkan kemampuan fisik & keterampilan anggota Pol. PP sebanyak 93 dalam menagani ketentraman & ketertiban umum serta keamaman lingkungan kantor Pemda dan DPRD Provinsi Lampung

lingkungan

Pengendalian keUisingan dan gangguan dari kegiatan

masyarakat

Pemantuan iemilu tahun 2009 di daerah provinsi lampung serta memelihara ketentraman dan ketertiban jemaah haji serta pemudik bersama

Page 31 of 36

Pamong

PENDANAAN

(Rp/luta)

TNDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Fengendalian

L"i*"*"n

Pengamanan rumah jabatan &

lingkungan

t.082

kantor Pemda Provinsi Lampung

Pengawatan &

p"nga-"nan

Pe;abai, tamu/

vli F".at

pimpinan daerah & tamu VIP

Provinsi Lampung

Pengawasan pengendalian& evaluasi kegiatan Pol. PP

Rapat koordinasi & monitoring

58 Pemeliharaan ketrantibmas & pencegahan

tindakkriminal serta evaluasi kinerja Sar Pol. PP

kab/kota se Provinsi

Lampung guna menyamakan visi & misi Penegakan disiplin tribudaya

lvteningkatkan disiplin

GDN Provinsi Lampung

tribudaya GDN pada pegawai Pemda Provinsi Lampung

eeneg*"n aisiptin tilbud"y.

Meningkatkan disiplin

GDN provinsi Lampung

tribudaya GDN pada pegawai Pemda Provinsi Lampung

P"mantau"n Pe"gendalian &

ii

Pengawasan penyelenggaraan

Lampung tempat-tempat hiburan fasilitas umum dalam rangka menyambut bulan plrsa dan hari-hari besar

trantibum

x"b7xotr."- Provinsi-

Pamong

Polisi Pamong

Polisi Pamong Praia

59 Pendidikan formal dan Militer ketertiban Pol. PP

Latihan Pol. PP

Terwujudnya anggota Pol. PP yang

Page 32 of 36

trampil

Polisi Pamong Praja

PENDANAAN (Rp/Juta) PROGRAM PRIORITAS

PROGRAM

BK'

KEGIATAN

2010

2011

2012

SATKER

2013

2014

PENANGGUNG

'AWAB 60 Peningkatan Pelayanan koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

teningtatan tr.rbungin antat

Terselenggarinya pelayanin

lembaga dan antar daerah

kedinasan

Fasilitasi keria sama antar daerah dalam pelayanan publik, ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana publik

Terialinnya kerjasama dengan

408

500

550

600 Badan Penrrakilan

Peningkatan Keriasama

Antar Pemerintah Daerah

reila

1

240

Badan Perwakilan

pemerintah pusat dan daerah

lainnya

sarna

Pembangunan

r"-"

J.ngi; Fasilitasi ke4a dunia usahar/lembaga internasional

Meningkatnya fasilitasi hubungan kerjasama anatara pemerintah daerah dengan dunia usaha/ lembaga

internasional Peningkatan kapasitas kelembagaaan

perenqtnaan pembangunan daerah

Page 33 of 36

_

,

400

Badan

P"r*"t it"n

PENDANAAN (Rp/Juta) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KEGIATAN

Peningkatan kapasitas aparatur Pemda secara berkelaniutan

(scBD)

Bappeda

Tercapainya dukungan operasional penuniang program SCBD di Provinsi Lampung dan termonitornya pelaksanaan SCBD di 3 (tiga) kabupaten (Lampung Utara Lampung Timur, Lampung Selatan

Perencanaan

Pembaurunanlaerah

r

Soiiaisasi nencana Pembangunan

f angka Menengah

Daerah (RPfMD) Prov. Lampung Tahun 2010-201,1

z

3

-i"ii"n

iosiait"ti

niptao

14 Kabupaten/Kota

r"rt"n

a0_1q2_9r4___- .--

Penyusunan RP|MDTahun 2015 ?9t9__Penyusunan RKPD

12'

iorutn cj'u"-ng* irPo a"n t'tg:f9l!t!Sg9yt1_si 6

i

Bappeda

Tersosialisasinya RPf MD Prov. Lampung Tahun 2010-2014 di

Musrenbang Nasional

-i*if

it"ri

p"f

130

135

1 20

t25

rio

135

el

ioo

105

1 10

85

"f.t-i"t

Musrenbang kab/kota

nip"t iooiain"ii iur"t

Bappeda

(Rakorpus) dalam rangka sinkronisasi Renja Kementrian/Lembaga dengan RKP

Page 34 of 36

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

s

n"nyutun"nx"Li;"k"nurnuAnggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun

20tt-2014 F.n:rutun"n keui;at an u-um Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2010

n

Peningkatan Pengendalian dan Pelaporan Hasil-hasil Pembangunan

ii -irJriti P"i"n."n"in Pembangunan Daerah

13

_

i+

ioordinasi Pengendalian Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi _Lampung

roorain"ti P"ng"rnbtng"n l,Pie (Layanan Pengadaan Secara

Elektronik) 15

Peningkatan Sistem Standar Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Daerah Peningkatan Sistem Evaluasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

65 Penlngkatan kapasitas kelembagaaan perencanaan pembangunan daerah

Page 35 of 36

Bappeda

PENDANAAN (Rp/Juta) PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR KINERIA KEGIATAN

KEGIATAN

PROGRAM

2010

20ll

20LZ

Tercapainya dukungan operasional penuniang program SCBD di Provinsi

SATKER

2013

PENANGGUNG

20t4

JAWAB

-rl

*J

600 Bappeda

Lampung dan termonitornya pelaksanaan SCBD di 3 (tiga) kabupaten (Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Selatan)

OO Pung"-U"ng";

d;;-

informasi, ----

I

t42l

200

250

275

300 Bappeda

r42

250

150

150

150 Bappeda

Penyusunan LDA dan HSPK

2do

200

200

zoo

Analisis serta Validasi Data dan Informasi Pembangunan

200

Pe.,gemuingan iorum Data Provinsi Lampung

200

Pengembangan Sistem

Informasi Data Pembangunan Pengembangan Perpustakaan

Bappeda

iranneaa I

I

200

200

200 lnanneda t

Penie-Uanean bata Spasial Provinsi Lampung

Page 36 of 36

200

200

200 lBanneda

238

200

200

-2oii I

lBappeda