Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia

2011 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup Desember 2012

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2011

Pengarah: Henry Bastaman Penanggung Jawab: Johny P. Kusumo Penyusun: Maulyani Djajadilaga Kontributor: 1. Harimurti 2. Esrom Hamonangan 3. Eddy Nugroho 4. Luhut P. Lumban Gaol Pengolahan Data: 1. Adi Fajar Ramly 2. T. Ilzam Alimsyah 3. Dewi Ratnaningsih 4. Agnes Swastikarina Gusthi 5. Sudarmanto 6. Wiyoga 7. Saeprudi Gambar Peta: http://id.wikipedia.org Diterbitkan oleh: Kementerian Lingkungan Hidup

Kata Pengantar Kerusakan

lingkungan

hidup

yang

terjadi

saat

ini

masih

mengakibatkan kerugian bagi perikehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga hingga merenggut jiwa manusia. Upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan terus dilakukan tidak saja oleh pemerintah namun dilakukan pula oleh semua elemen masyarakat. Untuk mengetahui tingkat pencapaian upaya-upaya tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2009 mulai mengembangkan alat ukur sederhana yang disebut dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Mengingat parameter lingkungan yang cukup kompleks, maka IKLH merupakan alat yang sangat berguna dan sederhana namun tetap mempertahankan makna atau esensi dari masing-masing indikatornya. Pada tahap ini masih difokuskan pada media lingkungan: air, udara dan lahan/hutan. IKLH dapat membantu untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan mengetahui media lingkungan yang masih kurang baik, sumber daya yang ada dapat ditujukan lebih tepat sehingga akan lebih efektif dan efisien. IKLH masih akan terus dikembangkan, oleh karenanya masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk penyempurnaannya. Dalam kesempatan ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota atas kesediaannya untuk berbagi data sehingga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2011 dapat tersusun. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut di masa mendatang. Jakarta,

Desember 2012

Menteri Lingkungan Hidup,

Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2011

i

Daftar Isi Kata Pengantar .............................................................................................................. i Daftar Isi ...................................................................................................................... iii Daftar Tabel ................................................................................................................. v Bab I Pendahuluan ........................................................................................................ 1 A.

Latar Belakang .................................................................................................... 1

B.

Tujuan ............................................................................................................... 2

C.

Ruang Lingkup .................................................................................................... 2

Bab II Kerangka Penyusunan IKLH ................................................................................. 5 A.

Landasan Teori ................................................................................................... 5

B.

Indikator dan Parameter .....................................................................................10

Bab III Hasil Perhitungan dan Analisis............................................................................15 A.

Indeks Provinsi dan Nasional ...............................................................................15

B.

Indeks Provinsi menurut Kepulauan .....................................................................17

C.

IKLH dan PDRB ..................................................................................................21

D.

IKLH dan Kepadatan Penduduk ...........................................................................22

Bab IV Kesimpulan .......................................................................................................25 A.

Kesimpulan ........................................................................................................25

B.

Rekomendasi .....................................................................................................25

Daftar Pustaka .............................................................................................................27


iii

Daftar Tabel Tabel 1. Indikator dan Parameter EQI ............................................................................. 6 Tabel 2. Indikator dan Parameter IKLH ........................................................................... 8 Tabel 3. IKLH menurut Provinsi .....................................................................................15 Tabel 4. IKLH menurut Kepulauan .................................................................................17 Tabel 5. IKLH menurut Provinsi di Pulau Sumatera..........................................................18 Tabel 6. IKLH menurut Provinsi di Pulau Jawa ................................................................18 Tabel 7. IKLH menurut Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara .....................................19 Tabel 8. IKLH menurut Provinsi di Pulau Kalimantan .......................................................19 Tabel 9. IKLH menurut Provinsi di Pulau Sulawesi ...........................................................20


v

Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Selama ini untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. Studi-studi tentang indeks lingkungan telah banyak dilakukan terutama oleh perguruan tinggi di luar negeri, seperti Yale University dan Columbia University yang menghasilkan

Environmental Sustainability Index (ESI), dan Virginia Commonwealth University yang menghasilkan Environmental Quality Index (EQI). Salah satu studi yang menarik adalah yang dipublikasikan pada tahun 2008 oleh Yale University dan Columbia University yang berkolaborasi dengan World Economic Forum dan Joint Research Center of the European

Commission. Studi tersebut menghasilkan indeks yang disebut sebagai Environmental Performance Index (EPI), dan berdasarkan indeks tersebut Indonesia menempati urutan ke 102 dari 149 negara dengan nilai 66,2. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2007 telah mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) untuk 30 ibukota provinsi. Selain itu pada tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Dannish International

Development Agency (DANIDA) juga mulai mengembangkan indeks lingkungan berbasis provinsi yang pada dasarnya merupakan modifikasi dari EPI. Penyusunan

indeks

kualitas

lingkungan

hidup

juga

terkait

erat

dengan

sasaran

pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 – 2014, yaitu terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup dalam 5 tahun ke depan. Indeks kualitas lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan programprogram pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas


1

program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal: 1. Membantu perumusan kebijakan. 2. Membantu dalam mendisain program lingkungan. 3. Mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah. Dengan adanya indeks kualitas lingkungan, terutama yang berbasis daerah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan.

B. Tujuan Tujuan disusunnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) adalah: 1. Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

C. Ruang Lingkup Kerangka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi oleh KLH adalah yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan sebagai indikator. Karena keterbatasan data, kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan laut serta kondisi keanekaragaman hayati tidak dimasukkan dalam perhitungan IKLH. Sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti ketentuan tentang baku mutu air dan baku mutu udara ambien.

2


Berdasarkan ketersediaan data untuk setiap indikator sebagaimana tersebut di atas, maka indeks yang dihasilkan adalah untuk 30 provinsi (provinsi yang tidak dihitung adalah Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Papua Barat). Sedangkan tahun indeks adalah 2011 karena sebagian besar data yang digunakan adalah data tahun 2011. Analisis lebih lanjut dari IKLH provinsi ini adalah dengan membandingkan nilai indeks provinsi tahun 2009, 2010 dan 2011, serta membandingkan nilai indeks dengan produk domestik regional bruto (PDRB) serta kepadatan penduduk untuk melihat korelasinya.


3

Bab II Kerangka Penyusunan IKLH A. Landasan Teori Studi-studi tentang indeks lingkungan telah banyak dilakukan terutama oleh perguruan tinggi di luar negeri. Beberapa studi indeks lingkungan yang telah dipublikasikan antara lain

Environmental Sustainability Index (ESI), Environmental Performance Index (EPI), dan Virginia Environmental Quality Index (VEQI). Dari ketiga indeks tersebut, EQI atau VEQI lebih layak diadopsi untuk mengukur kondisi lingkungan di Indonesia. Selain karena lebih sederhana dan mudah dipahami, juga karena data yang tersedia relatif lengkap dan kontinu.

1. Environmental Quality Index (EQI) Diujicoba di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, EQI yang dikembangkan oleh VCU pada dasarnya mengukur kecenderungan kualitas atau kondisi lingkungan dari medianya (air,

udara,

dan

lahan),

beban

pencemar

toksik,

perkembangbiakan

burung

(keanekaragaman hayati), dan pertumbuhan penduduk. EQI merupakan gabungan 7 indikator, dan beberapa indikator terdiri dari parameter-parameter sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Indikator dan parameter ditetapkan oleh komite teknis yang dibentuk oleh tim penyusun EQI. Komite ini terdiri dari para pakar, serta wakil-wakil dari pemerintah negara bagian dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penetapan bobot pada awalnya dilakukan dengan tehnik Delphi, yaitu berdasarkan pendapat dari akademisi, industriawan, LSM, dan pemerintah negara bagian. Selanjutnya hasil survey tersebut diagregasikan menjadi bobot rata-rata untuk setiap indikator dan parameter.


5

Tabel 1. Indikator dan Parameter EQI No. 1.

2.

Indikator

Parameter

Bobot

Kualitas Udara

18 SO2

18

O3

18

NO2

16

PB

13

TSP

12

PM

12

CO

11

Kualitas Air Permukaan (Indeks Kesesuaian Habitat)

13

Kualitas Air permukaan (Nutrien)

13 Nitrogen

50

Phosphorous

50

3.

Pembuangan Bahan Beracun

11

4.

Lahan Basah

15

5.

Perkembangbiakan Burung

15

6.

Populasi

10

7.

Tutupan Hutan

6

5


EQI dihitung pada tingkat county (setingkat kabupaten/kota) dengan menggunakan rumus:

∑

Selanjutnya indeks untuk tingkat negara bagian dihitung dengan menggunakan rumus: ∑

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada tahun 2009 KLH bekerja sama dengan DANIDA menunjuk tim konsultan untuk menyusun indeks kualitas lingkungan. Tim konsultan kemudian mengajukan konsep yang merupakan adopsi dari EPI. Selain itu BPS juga sejak tahun 2008 mengembangkan indeks kualitas lingkungan perkotaan. Dari berbagai seminar yang diadakan oleh BPS dan focus

discussion group (FGD) yang diadakan oleh KLH bekerjasama dengan DANIDA, akhirnya diputuskan untuk mengadopsi konsep indeks yang dikembangkan oleh BPS dan VCU yang dimodifikasi. Konsep IKLH, seperti yang dikembangkan oleh BPS, hanya mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Berbeda dengan BPS, IKLH dihitung pada tingkat provinsi sehingga akan didapat indeks tingkat nasional. Perbedaan lain dari konsep yang dikembangkan oleh BPS dan VCU adalah setiap parameter pada setiap indikator digabungkan menjadi satu nilai indeks. Penggabungan parameter ini dimungkinkan karena ada ketentuan yang mengaturnya, seperti: 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tatacara penghitungan indeks pencemaran air (IPA). 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.


7

Tabel 2. Indikator dan Parameter IKLH No. 1.

2.

Indikator

Parameter

Bobot

Kualitas Udara

Keterangan

1/3 SO2

0,5

NO2

0,5

Kualitas Air Sungai

1/3 pH



Dihitung nilai Indeks Pencemaran Air (IPA)



Parameter yang dihitung dalam IKLH 2009, 2010, dan 2011 adalah TSS, DO, dan COD

TDS TSS DO

*)

*)

BOD COD

*)

NO2 NO3 NH3 Fosfat Fenol Detergen 3.

Tutupan Hutan

1/3 Luas Hutan Primer

Total luas hutan primer dan sekunder

Luas Hutan Sekunder Penetapan parameter berdasarkan pada kelengkapan dan kontinuitas data tahun 2009 2011. Berdasarkan hal tersebut akhirnya ditetapkan parameter dari setiap indikator untuk perhitungan IKLH tahun 2011 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2. Khusus untuk

8


parameter kualitas air, karena akan diperbandingkan dengan indeks tahun 2009 dan 2010 maka yang akan dihitung tetap tiga parameter, yaitu TSS, DO dan COD. Perhitungan IKLH untuk setiap provinsi dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

dimana: IKLH_Provinsi

= indeks kualitas lingkungan tingkat provinsi

IPA

= indeks pencemaran air sungai

IPU

= indeks pencemaran udara

ITH

= indeks tutupan hutan

Ketiga indikator tersebut dianggap mempunyai tingkat kepentingan yang sama untuk setiap provinsi, sehingga bobot untuk setiap indikator ditetapkan masing-masing 1/3.. Setelah didapatkan nilai indeks provinsi kemudian dihitung indeks nasional dengan menggunakan formula sebagai berikut:

∑ Perhitungan nilai indeks kualitas air dan udara mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (baku mutu air dan baku mutu udara ambien). Sedangkan untuk indeks tutupan lahan/hutan menggunakan standar luas kawasan hutan di setiap provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Karena luas kawasan hutan yang ditetapkan baru ada untuk 30 provinsi, maka bagi provinsi-provinsi pemekaran nilai indeks setiap indikatornya digabungkan dengan provinsi induknya.


9

B. Indikator dan Parameter 1. Kualitas Air Sungai Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2007 sekitar 3 persen rumah tangga di Indonesia menjadikan sungai sebagai sumber air minum. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Selain kualitasnya, sebenarnya ketersediaan air sungai (debit air) juga perlu dijadikan indikator. Namun karena data yang tidak tersedia, maka debit air untuk sementara tidak dimasukkan sebagai indikator. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index – PI). Menurut definisinya PIj adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Formula penghitungan indeks pencemaran adalah: ( ⁄ √

10

)

( ⁄

)


dimana: (Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0 ≤ PIj ≤ 1,0 2. Tercemar ringan jika 1,0 < PIj ≤ 5,0 3. Tercemar sedang jika 5,0 < PIj ≤ 10,0 4. Tercemar berat jika PIj > 10,0. Pada prinsipnya nilai PIj > 1 mempunyai arti bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku peruntukan air j, dalam hal ini mutu air kelas II. Penghitungan indeks kualitas air dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Setiap lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel; 2. Hitung indeks pencemaran setiap sampel untuk parameter TSS, DO, dan COD; 3. Hitung persentase jumlah sampel yang mempunyai nilai PIj > 1, terhadap total jumlah sampel pada tahun yang bersangkutan. 4. Melakukan normalisasi dari rentang nilai 0% - 100% (terbaik – terburuk) jumlah sampel dengan nilai PIj > 1, menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100 (terburuk – terbaik). Setiap provinsi diwakili oleh satu sungai yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Sungai tersebut lintas provinsi, atau 2. Sungai prioritas untuk dikendalikan pencemarannya. Pemantauan setiap sungai paling sedikit dilakukan empat kali setahun pada tiga lokasi sehingga setidaknya ada 12 sampel (data) kualitas air sungai setiap tahunnya. Sedangkan sungai-sungai yang dipantau dapat dilihat pada Gambar 1.


11

Gambar 1. Sungai-sungai yang dipantau di 33 provinsi

2. Kualitas Udara Kualitas udara, terutama di kota-kota besar dan metropolitan, sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Pada tahun 2008 kegiatan transportasi di Indonesia diperkirakan mengemisikan CO2, CH4, dan N2O masing-masing sebesar 83 juta ton, 24 ribu ton, dan 3,9 ribu ton. Data kualitas udara didapatkan dari pemantauan di 243 ibukota kabupaten/kota dengan menggunakan metoda passive sampler. Dilakukan empat kali per tahun di lokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan padat lalulintas kendaraan bermotor. Sedangkan parameter yang diukur adalah SO2 dan NO2. Pengukuran kualitas udara yang dilakukan sebanyak empat kali per tahun dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rata-rata dari nilai konsentrasi triwulanan. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100 untuk setiap ibukota provinsi. Formula untuk konversi tersebut adalah:

12

{

(

}

{

(

}


Gambar 2. Lokasi Pemantauan Kualitas Udara (243 ibukota kabupaten/kota)

Perhitungan nilai indeks pencemaran udara (IPU) dilakukan dengan formula sebagai berikut:

dimana: IPU

= Indeks Pencemaran Udara

IPNO2

= Indeks Pencemar NO2

IPSO2

= Indeks Pencemar SO2

3. Tutupan Hutan Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan data dari program Menuju Indonesia Hijau (MIH), klasifikasi hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah


13

mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap. Untuk menghitung indeks tutupan hutan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Nilai indeks didapatkan dengan formula:

dimana: ITH =

indeks tutupan hutan

LHP =

luas hutan primer

LHS =

luas hutan sekunder

LKH =

luas kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan

Khusus untuk provinsi DKI Jakarta digunakan perbandingan antara luas hutan kota dengan 10 persen luas wilayah. Meskipun kerapatan hutan sekunder lebih kecil dari hutan primer namun secara alami hutan sekunder mulai membentuk hutan kembali meskipun prosesnya sangat lambat. Selain itu ada juga upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk mempercepat proses penghutanan kembali hutan sekunder. Membandingkan luas hutan primer dan hutan sekunder yang bersumber dari program MIH dengan luas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan barangkali kurang tepat karena mungkin lokasinya yang berbeda. Namun yang penting adalah bahwa perbandingan tersebut sedikit memberikan gambaran tentang seberapa besar kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia.

14


Bab III Hasil Perhitungan dan Analisis A. Indeks Provinsi dan Nasional Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2011 secara nasional indeks kualitas lingkungan hidup menurun satu angka dibandingkan dengan tahun 2010. Selain itu ada 21 provinsi yang mempunyai nilai indeks di atas indeks nasional. Perubahan nilai indeks dan peringkat beberapa provinsi pada tahun 2011 disebabkan oleh perubahan kualitas air untuk parameter TSS, DO, dan COD. Tabel 3. IKLH menurut Provinsi Id

Provinsi

IKLH 2011

IKLH 2010

IKLH 2009

Rank 2011

Rank 2010

Rank 2009

75

Gorontalo

98,89

97,93

*)

1

2

*)

72

Sulawesi Tengah

98,53

97,58

68,51

2

3

14

17

Bengkulu

96,77

96,89

79,58

3

4

4

18

Lampung

86,57

86,95

73,64

4

7

9

51

Bali

85,30

99,65

85,50

5

1

3

71

Sulawesi Utara

84,59

84,18

88,21

6

8

1

52

Nusa Tenggara Barat

84,30

90,15

73,69

7

5

8

16

Sumatera Selatan

77,50

75,70

69,30

8

13

12

13

Sumatera Barat

77,00

81,46

87,04

9

9

2

61

Kalimantan Barat

74,27

76,39

71,92

10

12

11

81

Maluku & Maluku Utara

73,09

79,72

78,80

11

10

5

12

Sumatera Utara

72,21

87,17

62,48

12

6

17

64

Kalimantan Timur

70,75

62,22

68,63

13

19

13

34

DI. Yogyakarta

68,89

71,91

53,52

14

14

21


15

Id

Provinsi

IKLH 2011

IKLH 2010

IKLH 2009

Rank 2011

Rank 2010

Rank 2009

76

Sulawesi Barat

67,85

*)

*)

15

*)

*)

11

Aceh

66,74

77,30

72,47

16

11

10

19

Bangka Belitung

64,99

64,92

52,15

17

15

22

15

Jambi

64,92

62,82

75,04

18

17

7

62

Kalimantan Tengah

63,98

50,38

45,70

19

26

27

73

Sulawesi Selatan

62,64

62,89

67,62

20

16

15

63

Kalimantan Selatan

60,29

58,24

48,25

21

21

26

94

Papua & Papua Barat

68,51

59,56

75,30

22

20

6

53

Nusa Tenggara Timur

59,01

50,72

66,61

23

24

16

14

Riau & Kep. Riau

56,23

54,86

51,65

24

22

23

35

Jawa Timur

54,49

49,49

59,01

25

27

19

74

Sulawesi Tenggara

52,79

62,23

60,53

26

18

18

32

Jawa Barat

50,90

53,44

49,69

27

23

25

33

Jawa Tengah

49,82

50,48

55,40

28

25

20

36

Banten

48,98

48,98

50,86

29

28

24

31

DKI Jakarta

41,31

41,81

41,73

30

29

28

Indonesia

60,25

61,07

59,79

Keterangan: *) Masih bergabung dengan provinsi induk Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya perubahan kualitas air di beberapa provinsi tersebut, yaitu:

16


1. Perubahan (penurunan atau peningkatan) beban pencemaran yang masuk ke sungai; 2. Perubahan daya tampung beban pencemaran sungai karena peningkatan atau penurunan debit air sungai; 3. Kesalahan prosedur pengambilan dan analisis sampel air.

B. Indeks Provinsi menurut Kepulauan Jika indeks dihitung menurut kepulauan (pulau-pulau besar) maka Pulau Sulawesi mempunyai nilai indeks tertinggi dan pulau Jawa terendah. Hal ini membuktikan dugaan selama ini bahwa kualitas lingkungan hidup di Pulau Jawa terburuk dibandingkan dengan pulau-pulau besar lainnya. Tabel 4. IKLH menurut Kepulauan Pulau/Kepulauan

IKLH 2011

IKLH 2010

IKLH 2009

Rank 2011

Rank 2010

Rank 2009

Sulawesi

76,86

77,21

75,40

1

1

2

Bali & Nusa Tenggara

71,94

74,19

68,53

2

3

3

Sumatera

71,47

73,63

63,76

3

4

4

Maluku & Papua

70,91

74,29

79,56

4

2

1

Kalimantan

68,89

64,02

60,31

5

5

5

Jawa

57,06

59,82

54,41

6

6

6

60,25

61,07

59,79

Indonesia

1. Sumatera Pulau Sumatera pada tahun 2011 mempunyai nilai indeks 71,47 atau menurun dua angka dibandingkan dengan nilai indeks tahun 2010. Dari sembilan provinsi di Sumatera, tiga provinsi menurun nilai indeksnya pada tahun 2011 secara signifikan, yaitu provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Sedangkan provinsi yang meningkat nilai indeksnya adalah Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau (termasuk Kepulauan Riau).


17

Tabel 5. IKLH menurut Provinsi di Pulau Sumatera Provinsi

IKLH 2011

IKLH 2010

IKLH 2009

Rank 2011

Rank 2010

Rank 2009

Bengkulu

96,77

96,89

79,58

1

1

2

Lampung

86,57

86,95

73,64

2

3

4

Sumatera Selatan

77,50

75,70

69,30

3

6

6

Sumatera Barat

77,00

81,46

87,04

4

4

1

Sumatera Utara

72,21

87,17

62,48

5

2

7

Aceh

66,74

77,30

72,47

6

5

5

Bangka Belitung

64,99

64,92

52,15

7

7

8

Jambi

64,92

62,82

75,04

8

8

3

Riau & Kep. Riau

56,23

54,86

51,65

9

9

9

2. Jawa Nilai indeks kualitas lingkungan hidup Pulau Jawa pada tahun 2010 meningkat sekitar sepuluh persen dari nilai tahun 2009. Hanya dua provinsi yang mengalami kenaikan nilai indeks, yaitu provinsi DI. Yogyakarta dan Jawa Barat. Tabel 6. IKLH menurut Provinsi di Pulau Jawa Provinsi

IKLH 2011

IKLH 2010

IKLH 2009

Rank 2011

Rank 2010

Rank 2009

DI. Yogyakarta

68,89

71,91

53,52

1

1

3

Jawa Timur

54,49

49,49

59,01

2

4

1

Jawa Barat

50,90

53,44

49,69

3

2

5

Jawa Tengah

49,82

50,48

55,40

4

3

2

Banten

48,98

48,98

50,86

5

5

4

DKI Jakarta

41,31

41,81

41,73

6

6

6

18


Di Pulau Jawa hanya provinsi DI. Yogyakarta yang mempunyai nilai indeks di atas indeks nasional meskipun mengalami penurunan 3 angka dibandingkan dengan indeks tahun 2010. Satu-satunya provinsi yang meningkat nilai indeksnya pada tahun 2011 adalah provinsi Jawa Timur.

3. Bali dan Nusa Tenggara Dari tiga provinsi yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara hanya provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami peningkatan nilai indeks. Dua provinsi lainnya mengalami penurunan indeks yang cukup signifikan. Tabel 7. IKLH menurut Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara Provinsi

IKLH 2011

IKLH 2010

IKLH 2009

Rank 2011

Rank 2010

Rank 2009

Bali

85,30

99,65

85,50

1

1

1

Nusa Tenggara Barat

84,30

90,15

73,69

2

2

2

Nusa Tenggara Timur

59,01

50,72

66,61

3

3

3

4. Kalimantan Di Pulau Kalimantan hanya satu provinsi yang mengalami penurunan nilai indeks, yaitu Kalimantan Barat. Sementara tiga provinsi lainnya meningkat, terutama Kalimantan Tengah. Hal ini menyebabkan nilai indeks Kalimantan meningkat pada tahun 2011. Tabel 8. IKLH menurut Provinsi di Pulau Kalimantan Provinsi

IKLH 2011

IKLH 2010

IKLH 2009

Rank 2011

Rank 2010

Rank 2009

Kalimantan Barat

74,27

76,39

71,92

1

1

1

Kalimantan Timur

70,75

62,22

68,63

2

2

2

Kalimantan Tengah

63,98

50,38

45,70

3

4

4

Kalimantan Selatan

60,29

58,24

48,25

4

3

3


19

5. Sulawesi Pada tahun 2011 provinsi Sulawesi Barat mulai dihitung nilai indeksnya terpisah dari provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan satu-satunya provinsi yang mengalami penurunan nilai indeks secara signifikan di Pulau Sulawesi, yaitu sebanyak 10 angka. Tabel 9. IKLH menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Provinsi

IKLH 2011

IKLH 2010

IKLH 2009

Rank 2011

Rank 2010

Rank 2009

Gorontalo

98,89

97,93

*)

1

1

*)

Sulawesi Tengah

98,53

97,58

68,51

2

2

2

Sulawesi Utara

84,59

84,18

88,21

3

3

1

Sulawesi Barat

67,85

*)

*)

4

*)

*)

Sulawesi Selatan

62,64

62,89

67,62

5

4

3

Sulawesi Tenggara

52,79

62,23

60,53

6

5

4

Keterangan: *) Masih bergabung dengan provinsi induk

6. Maluku dan Papua Nilai indeks Pulau Maluku dan Papua terus menurun selama 3 tahun terakhir. Penurunan tersebut disebabkan oleh tidak adanya sampel air sungai di Papua yang memenuhi kriteria air kelas II. Perlu dijelaskan pula bahwa data kualitas air sungai di Papua Barat masih menggunakan data tahun 2010.

20


Tabel 10. IKLH menurut Provinsi di Pulau Maluku dan Papua IKLH 2011

Provinsi

IKLH 2010

IKLH 2009

Rank 2011

Rank 2010

Rank 2009


73,09

79,72

78,80

1

1

1

Papua & Papua Barat

68,91

59,56

75,30

2

2

2

C. IKLH dan PDRB Analisis lebih lanjut dari nilai IKLH ini adalah melihat keterkaitannya dengan produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2010 atas dasar harga konstan tahun 2000. Melalui diagram pencar (scatter chart) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3, nampak tidak terlihat adanya hubungan yang jelas antara IKLH dengan PDRB (koefisien determinasi sangat kecil). Uji statistik dengan Chi-Test menghasilkan keputusan tidak cukup bukti untuk menolak hipotesa bahwa tidak ada hubungan antara IKLH dengan PDRB per Kapita. Gambar 3. Diagram Pencar IKLH 2011 dan PDRB per Kapita Tahun 2010 100,00 90,00 80,00

IKLH 2011

70,00 60,00

R² = 0,0387

50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0

5

10

15

20

25

30

35

PDRB Per Kapita Tahun 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)


21

Kegiatan pertambangan dan industri pengolahan cenderung akan berpengaruh pada kualitas lingkungan. Dugaan ini terbukti setelah dilakukan uji statistik Chi-Test, pada tingkat kepercayaan 90%, yang menghasilkan keputusan cukup bukti untuk menolak hipotesa bahwa tidak ada hubungan antara IKLH dengan kontribusi pertambangan dan industri pengolahan dalam PDRB. Gambar 4. Diagram Pencar IKLH dan Kontribusi Pertambangan dan Industri Pengolahan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 100,00 90,00 80,00

IKLH 2011

70,00 R² = 0,0912

60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Kontribusi Pertambangan & Manufaktur dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010

D. IKLH dan Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk di suatu wilayah juga cenderung akan mempengaruhi kualitas lingkungannya. Kualitas air cenderung menurun karena meningkatnya limbah rumah tangga, dan pembukaan lahan akan semakin meluas untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Dugaan itu benar adanya berdasarkan hasil uji statistik pada tingkat kepercayaan 95%, yang menghasilkan keputusan cukup bukti untuk menolak hipotesa bahwa tidak ada keterkaitan antara IKLH dengan kepadatan penduduk. 22


Gambar 5. Diagram Pencar IKLH dan Kepadatan Penduduk 100,00 90,00 80,00

IKLH 2011

70,00 60,00 R² = 0,1613 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 1,00

10,00

100,00

1.000,00

10.000,00

Kepadatan Penduduk (per km2)


23

Bab IV Kesimpulan A. Kesimpulan Dari hasil perhitungan serta analisis terhadap PDRB dan kepadatan penduduk, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Meskipun tidak memasukkan semua indikator kualitas lingkungan dalam perhitungan, IKLH cukup memadai untuk menggambarkan kualitas lingkungan hidup secara makro; 2. Dugaan bahwa kondisi lingkungan hidup di Pulau Jawa sangat buruk dapat dibuktikan dengan nilai IKLH terendah dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya; 3. IKLH tidak mempunyai korelasi dengan produk domestik regional bruto (PDRB); 4. IKLH mempunyai korelasi negatif dengan kontribusi pertambangan dan industri pengolahan dalam PDRB; 5. IKLH mempunyai korelasi negatif dengan kepadatan penduduk di suatu wilayah; 6. Pencemaran air sungai adalah masalah lingkungan yang paling utama di setiap provinsi.

B. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sebaiknya diprioritaskan pada pengendalian pencemaran air sungai, terutama di Pulau Jawa; 2. Penetapan kawasan hutan di provinsi-provinsi pemekaran seperti Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Sulawesi Barat, dan Papua Barat; 3. Menambah jumlah sampel (kabupaten/kota), terutama untuk kualitas air sungai dan kualitas udara, sehingga IKLH benar-benar mempunyai tingkat akurasi yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan; 4. Debit air sungai perlu dimasukkan sebagai indikator karena kualitas air sungai juga dipengaruhi oleh debit airnya. Oleh karena itu perlu pengukuran debit air pada sungaisungai yang mewakili setiap provinsi.


25

Daftar Pustaka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. (1997). Keputusan Kepala Bapedal Nomor 107 Tahun 1997 Tentang Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara. Jakarta: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Daniel C. Esty, C. K. (2008). 2008 Environmental Performance Index. New Haven: Yale Center for Environmental Law and Policy. Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (2003). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (2001). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencedmaran Air. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Sub Direktorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan, Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. (2008). Statistik Kehutanan Indonesia 2008. Jakarta: Departemen Kehutanan. VCU Center for Environmental Studies. (2000, December 6). Virginia Environmental Quality

Index.

Dipetik

March

10,

2009,

dari

Virginia

Commonwealth

University:

http://www.veqi.vcu.edu/index.htm


27

Nilai Indikator Tahun 2011

Id

Provinsi

IKA

IKU

ITH

11 12

Aceh Sumatera Utara

10,00 56,67

99,61 99,47

90,62 60,49

13

Sumatera Barat

33,33

99,54

98,14

14

Riau & Kep. Riau

38,75

99,34

30,60

15

Jambi

41,67

99,51

53,57

16

Sumatera Selatan

94,44

99,51

38,53

17

Bengkulu

100,00

99,43

90,89

18

Lampung

95,83

99,37

64,51

19

Bangka Belitung

73,33

99,52

22,11

31

DKI Jakarta

25,00

98,08

0,84

32

Jawa Barat

15,00

98,96

38,73

33

Jawa Tengah

18,31

99,27

31,89

34

DI. Yogyakarta

69,52

99,04

38,12

35

Jawa Timur

12,73

98,99

51,75

36

Banten

13,33

98,99

34,62

51

Bali

56,67

99,23

100,00

52

Nusa Tenggara Barat

60,00

99,52

93,37

53

Nusa Tenggara Timur

26,67

99,55

50,83

61

Kalimantan Barat

60,00

99,70

63,12

62

Kalimantan Tengah

44,44

99,62

47,87

63

Kalimantan Selatan

35,00

99,49

46,37

64

Kalimantan Timur

24,00

99,44

88,83

71

Sulawesi Utara

77,14

99,53

77,09

72

Sulawesi Tengah

100,00

99,35

96,24

73

Sulawesi Selatan

23,33

99,53

65,05

74

Sulawesi Tenggara

6,67

99,50

52,20

75

Gorontalo

100,00

99,66

97,01

76

Sulawesi Barat

16,67

99,42

87,48

81


42,55

99,28

77,43

94

Papua & Papua Barat

28,00

99,44

79,30


L-29

Daftar Sungai

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

30

Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

Nama Sungai Lawe Alas Batahan Batanghari Kampar Batanghari Musi Musi Mesuji Baturusa Duriangkang Ciliwung Ciliwung, Citarum Bengawan Solo, Progo, Cisanggarung, Citanduy Opak, Progo, Serang Bengawan Solo Cidurian Ayung Jangkok, Meninting Noelmina, Dendeng Kapuas Barito Martapura, Barito Mahakam Sangkup Lariang Sadang Laso-Lalin Andagile Mamasa Waisiah, Batu Gajah Tabobo, Tanjung Buli Remu Sentani


Aceh

IKLH 2011 Peringkat Nilai

17 66,74

Data Umum Luas Wilayah Jumlah Penduduk 1 Kepadatan Penduduk PDRB per Kapita 2 1

Tahun 2010

2

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010

57.956 4.494 78 17.245

(km2) (x 1000) (orang/km2) (x Rp. 1000)

Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel, Restoran Angkutan/Komunikasi Bank/Keuangan/Perumahan Jasa

Data Indikator Kualitas Air TSS (mg/l) COD (mg/l) DO (mg/l) Kualitas Udara SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) Luas Tutupan Hutan (Ha)

28,34 11,13 9,69 0,43 10,00 15,52 10,65 2,64 11,58

% % % % % % % % %

Nilai

Target

8,0 – 250,0 7,14 – 92,40 5,38 – 7,00

50,00 25,00 >4

0,07 – 17,71 0,49 – 36,84 3.216.708

60,00 100,00 3.549.813


Keterangan PP 82 Tahun 2001 PP 82 Tahun 2001 PP 82 Tahun 2001 PP 41 Tahun 1999 PP 41 Tahun 1999 SK: 170/Kpts-II/2000

L-31

Sumatera Utara


12 72,21

Data Umum Luas Wilayah Jumlah Penduduk 1 Kepadatan Penduduk PDRB per Kapita 2 1

Tahun 2010

2


72.981 12.982 178 21.237

(km2) (x 1000) (orang/km2) (x Rp. 1000)


Data Indikator Kualitas Air Sungai - TSS (mg/l) - COD (mg/l) - DO (mg/l) Kualitas Udara - SO2 (μg/m3) - NO2 (μg/m3) Luas Tutupan Hutan (Ha)

L-32

22,92 1,37 22,96 0,95 6,35 19,00 9,03 6,60 10,81

% % % % % % % % %

Nilai

Target

1,0 – 55,0 1 – 153 3,03 – 7,0

50,00 25,00 >4

0,04 – 30,60 0,24 – 75,74 2.263.705

60,00 100,00 3.742.120

Keterangan PP 82 Tahun 2001 PP 82 Tahun 2001 PP 82 Tahun 2001 PP 41 Tahun 1999 PP 41 Tahun 1999 SK: 44/Menhut-II/2005


Sumatera Barat


9 77,00

Data Umum Luas Wilayah Jumlah Penduduk

42.013 4.847

1

115 (orang/km2)

Kepadatan Penduduk PDRB per Kapita

2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

17.995

(x Rp. 1000)



23,84 3,17 11,69 1,06 6,30 17,74 15,41 4,75 16,03

% % % % % % % % %

Nilai

Target

68,0 – 142,0 4,0 – 43,0 4,7 – 7,0

50,00 25,00 >4

0,02 – 24,98 0,02 – 82,16 2.338.906

60,00 100,00 2.600.286


Keterangan PP 82 Tahun 2001 PP 82 Tahun 2001 PP 82 Tahun 2001 PP 41 Tahun 1999 PP 41 Tahun 1999 SK: 422/Kpts-II/1999

L-33

Riau dan Kepulauan Riau


24 56,23


95.225 7.218

1

76 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

57.403

(x Rp. 1000)



L-34

17,49 31,14 25,06 0,24 5,92 11,21 2,40 2,94 3,60

% % % % % % % % %

Nilai

Target

Keterangan

7,0 – 440,0 3,16 – 105,20 1,1 – 7,0

50,00 25,00 >4

PP 82 Tahun 2001 PP 82 Tahun 2001 PP 82 Tahun 2001

0,42 - 7,40 0,16 – 92,55

60,00 100,00

PP 41 Tahun 1999 PP 41 Tahun 1999

2.893.909

9.456.160

SK: 173/Kpts-II/1986


Jambi


19 64,92


50.058 3.092

1

62 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

17.404

(x Rp. 1000)



29,56 18,12 11,11 0,89 4,55 14,54 6,54 5,14 9,56

% % % % % % % % %

Nilai

Target

10,0 – 164,0 7 – 21 3,6 - 6,6

50,00 25,00 >4


0,08 - 11,50 0,55 – 106,30

60,00 100,00


1.167.488

2.179.440


Keterangan


L-35

Sumatera Selatan


8 77,50


1

91.592 7.450

81 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

21.176

(x Rp. 1000)



L-36

16,85 21,62 23,67 0,49 6,49 12,70 4,45 3,52 10,20

% % % % % % % % %

Nilai Maks

Target

Keterangan

6,3 – 111,0 0,39 – 17,50 2,48 – 7,00

50,00 25,00 >4


0,15 – 12,46 0,05 – 114,39

60,00 100,00


1.701.949

3.759.327

SK: 76/Kpts-II/2001


Bengkulu


3 96,77


19.919 1.716

1

86 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

10.514

(x Rp. 1000)



39,90 3,49 4,36 0,51 3,29 19,66 8,14 4,52 16,13

% % % % % % % % %

Nilai

Target

7,8 – 10,12 0,96 – 1,7 3,52 – 6,8

50,00 25,00 >4


1,30 – 13,88 0,79 – 33,19

60,00 100,00


839.815

920.964



Keterangan

L-37

Lampung


4 86,57


34.624 7.608

1

220 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

14.100

(x Rp. 1000)



L-38

36,98 2,01 16,00 0,56 3,70 15,30 10,30 6,57 8,57

% % % % % % % % %

Nilai

Target

Keterangan

1,0 – 31,0 9,0 – 32,0 2,31 – 6,11

50,00 25,00 >4


0,03 – 27,74 0,36 – 88,98

60,00 100,00


648.124

1.004.735



Bangka Belitung


18 64,99


1

16.424 1.223

74 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

21.014

(x Rp. 1000)



18,74 17,47 20,86 0,80 7,46 17,85 3,41 2,49 10,92

% % % % % % % % %

Nilai

Target

9,0 – 119,0 6,3 – 8,2 4,0 – 7,0

50,00 25,00 >4


0,21 - 9,98 0,16 – 83,22

60,00 100,00


145.400

657.510

SK: 357/Menhut-II/04


Keterangan

L-39

DKI Jakarta


30 41,31


664 9.608

1

14.469 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

89.735

(x Rp. 1000)



L-40

0,10 0,43 15,73 1,05 11,42 20,69 10,17 27,74 12,67

% % % % % % % % %

Nilai

Target

Keterangan

5,0 - 50,0 6,62 – 60,00 0,5 – 7,0

50,00 25,00 >4


0,04 - 57,79 4,13 – 143,46

60,00 100,00


915

10% Luas Wilayah

Hutan Kota


Jawa Barat


27 50,90


35.378 43.054

1

1217 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

17.890

(x Rp. 1000)



12,61 2,02 37,73 2,76 3,77 22,41 7,09 2,75 8,86

% % % % % % % % %

Nilai

Target

3,0 – 2134,0 0,49 – 231,00 0.33 – 7,00

50,00 25,00 >4


0,07 – 55,27 1,08 – 85,49

60,00 100,00


316.263

816.603



Keterangan

L-41

Jawa Tengah


28 49,82


32.801 32.383

1

987 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

13.723

(x Rp. 1000)



L-42

19,44 0,97 32,89 1,05 6,10 19,58 5,92 3,58 10,49

% % % % % % % % %

Nilai

Target

Keterangan

10,0 – 102,0 19,61 – 207,60 1,84 – 7,00

50,00 25,00 >4


0,03 – 27,10 0,16 – 92,90

60,00 100,00


241.507

757.250

SK: 359/Menhut-II/04


Daerah Istimewa Yogyakarta


15 68,89


3.133 3.457

1

1104 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

13.196

(x Rp. 1000)



14,56 0,67 14,02 1,33 10,59 19,74 9,03 9,98 20,07

% % % % % % % % %

Nilai

Target

0,85 – 611,97 3,62 – 285,6 5,37 – 7,00

50,00 25,00 >4


0,13 – 38,90 0,80 – 60,30

60,00 100,00


6.411

16.820



Keterangan

L-43

Jawa Timur


25 54,49


47.800 37.477

1

784 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

20.772

(x Rp. 1000)



L-44

15,75 2,19 27,49 1,51 4,50 29,47 5,52 4,89 8,68

% % % % % % % % %

Nilai

Target

Keterangan

5,4 – 1240,0 6,9 – 47,3 1,0 – 7,0

50,00 25,00 >4


0,14 – 78,56 0,06 – 94,17

60,00 100,00


704.441

1.357.206



Banten


29 48,98


9.663 10.632

1

1100 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

14.012

(x Rp. 1000)



8,89 0,13 42,52 4,04 3,43 20,75 10,39 4,05 5,79

% % % % % % % % %

Nilai

Target

6,0 – 1557,0 11,0 – 46,0 2,2 – 6,0

50,00 25,00 >4


0,05 – 29,74 3,40 – 107,89

60,00 100,00


87.675

253.254

--


Keterangan

L-45

Bali


5 85,30


5.780 3.891

1

673 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

16.595

(x Rp. 1000)



L-46

17,78 0,65 8,93 1,98 4,48 30,33 14,56 6,91 14,38

% % % % % % % % %

Nilai

Target

Keterangan

1,18 – 50,11 15,72 – 68,80 4,23 - 7,00

50,00 25,00 >4


0,04 - 17,45 3,67 – 91,73

60,00 100,00


180.232

130.686



Nusa Tenggara Barat


7 84,30


18.572 4.500

1

242 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

10.969

(x Rp. 1000)



19,89 36,30 3,32 0,43 6,32 12,97 6,83 4,36 9,58

% % % % % % % % %

Nilai

Target

2,0 – 68,0 7,9 – 320,0 2,8 – 7,0

50,00 25,00 >4


0,08 – 15,71 0,14 - 65,39

60,00 100,00


977.538

1.808.990


Keterangan


L-47

Nusa Tenggara Timur


23 59,01


48.718 4.684

1

96 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

5.916

(x Rp. 1000)



L-48

38,45 1,31 1,54 0,42 6,97 16,76 5,78 4,07 24,69

% % % % % % % % %

Nilai

Target

Keterangan

1,0 – 3110,0 1,21 – 185,79 2,88 – 7,00

50,00 25,00 >4


0,02 – 14,20 1,40 – 84,58

60,00 100,00


919.478

1.021.566



Kalimantan Barat


10 74,27


1

147.307 4.396

30 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

13.757

(x Rp. 1000)



25,00 1,98 18,29 0,51 9,14 22,87 7,60 4,74 9,87

% % % % % % % % %

Nilai

Target

12,4 – 91,2 3,26 – 78,10 7,00

50,00 25,00 >4


0,01 – 8,03 1,52 – 65,87

60,00 100,00


5.793.967

9.178.760


Keterangan


L-49

Kalimantan Tengah


20 63,98


1

153.565 2.212

14 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

19.243

(x Rp. 1000)



L-50

28,59 8,98 7,87 0,64 5,57 20,90 8,74 5,85 12,88

% % % % % % % % %

Nilai

Target

Keterangan

34,0 – 71,0 13,0 – 65,2 3,41 – 7,00

50,00 25,00 >4


0,04 - 11,57 0,44 – 40,33

60,00 100,00


6.067.747

15.300.000

SK: 759/Kpts/Um/10/1982


Kalimantan Selatan


22 60,29


38.744 3.627

1

94 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

16.142

(x Rp. 1000)



21,33 21,91 9,58 0,59 6,10 15,30 9,09 5,16 10,93

% % % % % % % % %

Nilai

Target

13,0 – 932,0 9,68 – 54,54 0,59 – 6,68

50,00 25,00 >4


0,04 - 10,91 0,84 – 89,90

60,00 100,00


825.308

1.839.494


Keterangan


L-51

Kalimantan Timur


13 70,75


1

204.534 3.553

17 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

90.331

(x Rp. 1000)



L-52

5,86 47,88 24,74 0,27 2,79 8,15 3,75 2,32 4,24

% % % % % % % % %

Nilai Maks

Target

Keterangan

12,0 – 189,0 10,33 – 59,67 3,80 – 7,00

50,00 25,00 >4


0,19 – 26,70 2,23 – 53,10

60,00 100,00


13.014.769

14.651.553

SK: 79/Kpts-II/2001


Sulawesi Utara


6 84,59


13.852 2.271

1

164 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

16.223

(x Rp. 1000)



19,50 4,03 8,07 0,78 16,50 16,96 11,49 6,10 16,55

% % % % % % % % %

Nilai

Target

2,0 – 67,0 10,0 – 39,0 6,78 – 7,00

50,00 25,00 >4


0,00 – 14,18 0,05 – 51,49

60,00 100,00


627.994

701.337

---


Keterangan

L-53

Sulawesi Tengah


2 98,53


61.841 2.635

1

43 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

13.709

(x Rp. 1000)



L-54

39,36 4,02 7,63 0,65 6,72 12,04 7,17 4,81 17,59

% % % % % % % % %

Nilai

Target

Keterangan

32,0 – 47,0 3,45 – 5,87 6,51 – 7,00

50,00 25,00 >4


0,13 – 21,02 0,24 – 70,46

60,00 100,00


4.229.548

4.394.932



Sulawesi Selatan


21 62,64


46.717 8.035

1

172 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

14.665

(x Rp. 1000)



25,77 6,08 12,27 0,92 5,55 17,34 8,02 6,63 17,42

% % % % % % % % %

Nilai

Target

1,0 – 1274,0 1,62 – 64,00 6,30 – 7,00

50,00 25,00 >4


0,02 – 20,03 0,00 - 102,12

60,00 100,00


1.773.136

2.725.796


Keterangan


L-55

Sulawesi Tenggara


26 52,79


38.068 2.233

1

59 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

12.707

(x Rp. 1000)



L-56

33,20 4,90 7,14 0,93 8,26 18,13 9,29 5,52 12,62

% % % % % % % % %

Nilai

Target

Keterangan

7,11 – 12,03 20,51 – 318,00 2,40 – 6,00

50,00 25,00 >4


0,20 - 19,96 0,15 – 41,47

60,00 100,00


1.999.642

3.830.579



Gorontalo


1 98,89


11.257 1.040

1

92 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

7.746

(x Rp. 1000)



28,95 1,18 4,85 0,54 6,92 10,37 9,03 10,39 27,78

% % % % % % % % %

Nilai

Target

2,00 – 34,00 11,00 – 13,58 5,75 – 6,85

50,00 25,00 >4


0,01 - 11,45 0,06 – 29,48

60,00 100,00


800.029

824.668

---


Keterangan

L-57

Sulawesi Barat


16 67,85


16.787 1.159

1

69 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

9.483

(x Rp. 1000)



L-58

49,79 0,87 7,25 0,44 4,12 13,01 2,13 6,09 16,31

% % % % % % % % %

Nilai

Target

Keterangan

15,0 – 219,0 0,45 – 20,30 3,15 – 7,00

50,00 25,00 >4


0,12 – 19,86 0,13 - 47,90

60,00 100,00


1.044.623

1.194.124

---


Maluku dan Maluku Utara


11 73,09


78.897 2.572

1

33 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

5.239

(x Rp. 1000)



33,59 2,50 7,92 0,59 2,31 26,74 8,73 4,20 13,43

% % % % % % % % %

Nilai

Target

0,02 – 12 5,0 – 36,0 2,80 – 7,00

50,00 25,00 >4


0,37 – 8,37 6,88 – 51,86

60,00 100,00


5.624.705

7.264.707


Keterangan


L-59

Papua dan Papua Barat


14 68,91


1

416.060 3.594

9 (orang/km2)


2

1

Tahun 2010

2


(km2) (x 1000)

31.159

(x Rp. 1000)



L-60

11,71 52,50 8,24 0,19 8,05 5,21 4,76 2,10 7,24

% % % % % % % % %

Nilai

Target

Keterangan

38,0 – 270,0 5,0 – 106,0 1,30 – 7,00

50,00 25,00 >4


0,11 - 14,40 1,11 – 42,20

60,00 100,00


33.485.919

42.224.840



Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas Asisten Deputi Data dan Informasi Lingkungan Jl. DI. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta 13410 Telp/Fax: 021-8580081 Email: [email protected] Website: www.menlh.go.id

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia

Recommend Documents