PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY BAB I : KETENTUAN UMUM Pasal 1 : Pengertian Dalam Peraturan Perusahaan ini, yang dimaksud dengan : 1. Perusahaan adalah PERTAMINA HULU ENERGI (PHE) RANDUGUNTING, suatu perusahan yang didirikan berdasarkan Akte No. 17 tanggal 7 Agustus 2007 dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani,SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 29 tanggal 26 April 2010, di buat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani,SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING No.AHU-‐ 38395.AH.01.02. tanggal 4 Agustus tahun 2010 dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia. 2.
Pekerja adalah tenaga kerja warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang bekerja dan/atau ditugaskan oleh Perusahaan Induk dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan
3.
Waktu Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan pada pagi hari, siang hari, dan/atau malam hari sesuai peraturan perundang-‐undangan. Jumlah hari dalam satu tahun adalah berdasarkan jumlah hari nyata/kalender berjalan, untuk tahun kabisat berjumlah 366 hari sedangkan untuk non tahun kabisat berjumlah 365 hari. Kerja Lembur adalah kerja yang dilakukan oleh Pekerja atas perintah pengawas yang berwenang/Perusahaan, yang : (1) melampaui waktu kerja atau jumlah jam kerja maksimum yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk hari-‐hari kerja biasa; atau (2) dilaksanakan di luar jadwal kerja normal. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-‐ undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah Dasar adalah Upah pokok sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang merupakan hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, sebagai bagian dari upah yang diterima
4.
5.
6.
7.
8.
Tunjangan Jabatan adalah tunjangan/penghargaan yang diberikan kepada pekerja yang menduduki jabatan, yang nilainya ditetapkan berdasarkan bobot jabatan dan dibayarkan bersamaan dengan upah bulanan. 1
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja selain Tim Manajemen yang nilainya ditetapkan berdasarkan bobot jabatan dan tingkat kehadiran Pekerja untuk bekerja, yang dibayarkan bersamaan dengan upah bulanan. 10. Kesejahteraan Pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. 11. Bantuan adalah kebijakan dari Perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk uang/fasilitas dan dibayarkan/diberikan kepada Pekerja sesuai dengan kemampuan Perusahaan. 12. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi Pekerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh Pekerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia, dengan ketentuan tidak lebih rendah dari peraturan perundangan yang berlaku. 13. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal. 14. Istirahat Tahunan adalah keadaan tidak masuk kerja dengan berupah yang diijinkan Perusahaan dalam jangka waktu tertentu setelah bekerja 12 (dua belas) bulan berturut-‐ turut. 15. Mutasi Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu perubahan mengenai seorang Pekerja seperti pemindahan, perubahan susunan keluarga dan lain-‐lain. 16. Dokter/Sarana Kesehatan Perusahaan adalah dokter dan/atau sarana kesehatan yang ditunjuk oleh Perusahaan, yang memenuhi syarat-‐syarat dan ketentuan-‐ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-‐undangan yang berlaku. 17. Sarana Kesehatan meliputi poliklinik, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, apotek, laboratorium, dan sarana kesehatan lainnya. 18. Insentif Kinerja adalah penghargaan berupa lumpsum sebesar persentase tertentu dari Upah dan Tunjangan Jabatan yang pemberiannya didasarkan atas kinerja Perusahaan, kinerja tim, dan atau kinerja Pekerja 19. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja dan Perusahaan. 9.
2
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY 20. Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) adalah pemberian penghargaan kepada Pekerja
atas pengabdiannya berupa pembayaran Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja. 21. Pesangon adalah pemberian berupa uang dari Perusahaan kepada Pekerja sebagi akibat adanya pemutusan hubungan kerja karena alasan kesehatan, kelebihan tenaga kerja, penyaluran pekerja, kesalahan atau pelanggaran tata tertib perusahaan dan alasan lainnya sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003. 22. Uang Penggantian Hak adalah pembayaran berupa uang dari Perusahaan sebagai pengganti istirahat tahunan, biaya pemulangan ke tempat asal/penerimaan, penggantian fasilitas pengobatan dan perumahan, sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja.
3
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY BAB II : STATUS PEKERJA DAN KELUARGA Pasal 2 : Umum Untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kerja, Perusahaan menetapkan status Pekerja dan keluarganya mengacu kepada perjanjian kerja yang telah disepakati oleh Perusahaan dan Pekerja. Pasal 3 : Status Pekerja Pekerja PHE Randugunting berdasarkan Perjanjian Kerja dan Penempatan Pekerja Perbantuan dikategorikan menjadi : (1) Pekerja Waktu Tidak Tertentu, yaitu pekerja yang direkrut untuk waktu tidak tertentu, yang diangkat oleh Perusahaan setelah melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan. Termasuk kategori Pekerja Waktu Tidak Tertentu adalah Pekerja Perbantuan dari PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaannya yang diperbantukan di PHE Randugunting. (2) Pekerja Waktu Tertentu, yaitu Pekerja yang direkrut oleh Perusahaan secara selektif untuk jangka waktu tertentu dan/atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Pengelolaan Pekerja Waktu Tertentu berpedoman kepada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Perusahaan dengan Pekerja, Peraturan General Manager, dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. (3) Pekerja Asing, yaitu Pekerja secondee dari Petronas Carigali Randugunting Ltd. dan Petro Vietnam Exploration & Production (PVEP) Randugunting Co. Ltd. yang ditugaskan di PHE Randugunting. Pengelolaan Pekerja Asing dilakukan berdasarkan: a. Ketentuan dalam Joint Operating Agreement (JOA) dan Secondment Agreement antara PT PHE Randugunting, Petronas Carigali Randugunting Ltd., dan Petro Vietnam Exploration & Production (PVEP) Randugunting Co; b. Peraturan General Manager PHE Randugunting. c. Surat Keputusan General Manager terhadap ketentuan dalam Joint Operating Agreement (JOA) dan Secondment Agreement yang memerlukan ketentuan pelaksanaan yang bersifat terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-‐undangan yang berlaku. Pasal 3 : Penggolongan Pekerja Sebagai acuan untuk penempatan Pekerja dalam organisasi/jabatan dan pengelolaan upah, Perusahaan menetapkan kelompok golongan upah Pekerja sebagai berikut : a. Golongan P1, adalah Pekerja kelompok Pembina. b. Golongan 05 sampai dengan 01, adalah Pekerja Kelompok Utama. c. Golongan 09 sampai dengan 06, adalah Pekerja Kelompok Madya. d. Golongan 12 sampai dengan 10, adalah Pekerja Kelompok Biasa. 4
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY Pasal 5 Masa Kerja (1) (2)
Masa kerja adalah masa kerja sejak pekerja aktif bekerja atau diangkat sebagai pekerja di Perusahaan. Masa kerja sebagaimana ayat (1) digunakan untuk memperhitungkan due date istirahat tahunan, Penghargaan Atas Pengabdian atau Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK).
Pasal 6 Keluarga Pekerja Yang Menjadi Tanggungan Perusahaan (1)
(2)
(3)
(4)
(5) (6)
(7)
Keluarga pekerja yang diakui dan menjadi tanggungan perusahaan adalah: a. 1 (satu) isteri/suami yang sah menurut hukum dan didaftarkan di Perusahaan. b. Maksimal 3 (tiga) anak tanpa adanya substitusi kecuali meninggal dunia dalam usia tanggungan. Apabila jumlah anak melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. karena adanya kelahiran kembar pada persalinan terakhir, maka seluruh anak tersebut menjadi tanggungan Perusahaan. Anak adalah: a. anak kandung; dan/atau b. anak tiri; dan/atau c. anak angkat yang sah menurut hukum dan tercatat di perusahaan, belum pernah menikah, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih sekolah/kuliah (usia tanggungan). Anak tiri adalah anak kandung hasil pernikahan sebelumnya dari isteri/suami Pekerja yang sah dan diakui sebagai anak tanggungan Pekerja. Anak angkat yang diakui dan diberikan fasilitas perusahaan adalah anak angkat yang sah secara hukum dan ditetapkan dengan keputusan pengadilan. Perubahan data isteri atau suami hanya dimungkinkan dalam hal terjadinya putus perkawinan baik karena perceraian maupun meninggal dunia sesuai dengan bukti yang sah menurut hukum. Anak cacat mental yang dinyatakan tertulis oleh Tim Kesehatan yang dibentuk/ditunjuk Perusahaan dapat dipertimbangkan untuk diberikan fasilitas pengobatan selama anak tersebut belum pernah menikah atau belum mempunyai penghasilan sendiri sepanjang orangtuanya masih aktif bekerja di Perusahaan.
5
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY Pasal 7 Hak & Kewajiban Pekerja Waktu Tertentu
Hak dan kewajiban Pekerja Waktu Tertentu pada dasarnya sama dengan Pekerja Waktu Tidak Tertentu kecuali hak-‐hak yang diatur dan yang timbul akibat dari pemutusan hubungan kerja. Pekerja Waktu Tertentu tidak berhak atas Pesangon dan/atau Penghargaan Atas Pengabdian.
6
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY BAB III PENGUPAHAN Pasal 8 Umum (1) Perusahaan mengatur sistem pengupahan berdasarkan skala Upah tertentu yang diatur secara terpisah. (2) Upah yang diterima Pekerja setiap bulan pada dasarnya mencakup Upah Dasar (Basic Salary), Tunjangan Jabatan (Position Allowance), dan Tunjangan Transportasi (Transportation Allowance). Pasal 9 Tunjangan, Pajak Penghasilan & Kompensasi (1) Tunjangan Jabatan (Position Allowance) diberikan sesuai dengan golongan jabatan yang diduduki oleh Pekerja. (2) TunjanganTransportasi (Transportation Allowance) diberikan kepada Pekerja secara berpadanan sesuai kehadiran untuk bekerja. (3) Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR). a. Pekerja yang telah bekerja minimal 12 (bulan) secara terus menerus atau lebih diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) minimal sebesar 1 (satu) bulan upah. b. Pekerja yang telah bekerja 3 (tiga) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (duabelas) bulan diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) secara proporsional sesuai dengan jumlah bulan yang telah dijalani. c. Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) kepada Pekerja dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum perayaan hari raya keagamaan. d. Yang dimaksud dengan upah dalam Tunjangan Hari Raya Keagamaan terdiri dari Upah dasar dan Tunjangan Jabatan. (4) Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan beban dan tanggung jawab pekerja. Perusahaan melakukan pemotongan upah Pekerja setiap bulan sebesar nilai Pajak Penghasilan dan disetor ke Kantor Pajak setempat. (5) Kompensasi Pejabat Pengganti Sementara Pekerja yang merangkap tugas sebagai pejabat pengganti sementara untuk jabatan manager keatas berdasarkan penunjukan resmi dari pejabat yang berwenang diberikan kompensasi dengan perhitungan jumlah hari menjabat/30 x Tunjangan Posisi yang bersangkutan dan pembayarannya dilaksanakan setiap akhir triwulan dengan ketentuan jumlah hari kumulatif dalam 3 (tiga) bulan sekurang-‐kurangnya 14 (empat belas) hari.
7
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY
Pasal 10 Pembayaran Upah
(1) Pembayaran upah dilakukan pada minggu ke-‐4 setiap bulan dengan cara men-‐transfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh Pekerja. (2) Upah akan dipotong secara berpadanan jika Pekerja tidak hadir kerja dengan ijin tanpa menerima upah, atau tidak hadir kerja tanpa ijin (mangkir). (3) Bagi Pekerja baru, upah untuk bulan pertama dihitung secara berpadanan sesuai hari kerja nyata termasuk hari istirahat mingguan dan hari libur resmi dibagi 30 (tiga puluh) hari. (4) Pekerja dalam perawatan sakit bukan akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan tugasnya sehingga 12 (dua belas) bulan berturut-‐turut tanpa terputus, yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter Perusahaan, menerima jaminan upah penuh hingga 12 (dua belas) bulan. Untuk bulan selanjutnya sampai PHK diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari upah sebulan. BAB IV WAKTU KERJA, KERJA LEMBUR DAN WAKTU ISTIRAHAT Pasal 11 Ketentuan Umum Waktu Kerja (1) Waktu Kerja adalah waktu untuk Pekerja melakukan pekerjaan menurut ketentuan Perusahaan. (2) Waktu Kerja dibagi atas : a. Waktu kerja biasa. b. Waktu kerja lembur. (3) Kepada Pekerja diberikan kesempatan secukupnya untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-‐masing. Pasal 12 Waktu Kerja
(1) Waktu kerja di lingkungan kantor adalah 8 (delapan) jam per hari dan 40 (empat puluh) jam per minggu untuk 5 (lima) hari kerja per minggu. (2) Waktu kerja di lokasi operasi Perusahaan adalah 11 (sebelas) jam per hari dengan jadwal kerja 14 (empat belas) hari terus menerus. 8
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY (3) Waktu yang dipergunakan Pekerja yang bekerja di lokasi dalam perjalanan dari tempat tinggal yang diakui Perusahaan ke tempat kerja adalah termasuk waktu kerja. Pasal 13 Jam Kerja (1) Jam kerja Senin s/d Jum’at ditetapkan sebagai berikut : Jam kerja : Pukul 07.00 s/d 11.30 Pukul 12.30 s/d 16.00 Jam Istirahat :Pukul 11.30 s/d 12.30 Dalam hal Pekerja tidak dapat memenuhi jam masuk kerja sebagaimana tercantum dalam Ayat (1) di atas, Perusahaan memberikan toleransi keterlambatan masuk kerja maksimal 30 (tiga puluh) menit dengan kewajiban untuk tetap memenuhi jumlah jam kerja 8 (delapan) jam sehari. (2) Jam kerja untuk area (daerah usaha) atau lapangan operasi ditentukan oleh Pimpinan Perusahaan atas dasar pertimbangan operasional setempat, dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 14 Daftar Hadir (1) Perusahaan menyediakan sarana untuk mencatat kehadiran/ketidakhadiran kerja setiap Pekerja. (2) Setiap ketidakhadiran kerja wajib memberikan alasan dan keterangan. Pasal 15 Hari Libur Resmi (1) Perusahaan memberlakukan libur pada hari-‐hari libur resmi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah/Keputusan Menteri. (2) Dalam hal Pekerja bekerja pada hari libur resmi karena kebutuhan operasional yang sifatnya mendesak, diperhitungkan sebagai kerja lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 16 Kerja Lembur (1) Kerja lembur adalah melaksanakan pekerjaan diluar atau melebihi jam/waktu kerja yang telah ditetapkan karena adanya tuntutan pekerjaan yang sifatnya mendesak, sebagai berikut : a. Bilamana terdapat pekerjaan-‐pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan masyarakat jika tidak segera diselesaikan. b. Menyelesaikan pekerjaan yang penting artinya bagi pembangunan negara sesuai dengan perintah atau petunjuk pemerintah. 9
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY c. Dalam menyelesaikan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi Perusahaan/Negara ataupun masyarakat jika tidak dikerjakan. d. Dalam keadaan darurat seperti kebakaran, peledakan, kebanjiran dan sebagainya. e. Pekerjaan yang menurut kepentingan Perusahaan tidak dapat ditunda dan harus diselesaikan pada hari itu juga. (2) Apabila kerja lembur tidak dapat dihindari, maka jam kerja lembur maksimal adalah 3 (tiga) jam per hari dan 15 (lima belas) jam per minggu. (3) Pejabat yang berwenang memerintahkan kerja lembur adalah: a. General Manager dan b. Manager Pasal 17 Uang Makan Kerja Lembur (1) Perusahaan memberikan uang makan sebesar Rp. 50.000,-‐/sekali makan bagi pekerja yang melaksanakan kerja lembur melewati waktu makan. (2) Yang dimaksud dengan waktu makan pada ayat (1) adalah: a. Makan pagi, apabila pekerja melaksanakan pekerjaan 2 (dua) jam sebelum dimulainya waktu kerja biasa di waktu pagi hari. b. Makan siang, apabila pekerja bekerja lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur resmi melebihi 5 (lima) jam dengan ketentuan bekerja dimulai sebelum pukul 11.30 dan selesai bekerja setelah pukul 13.00. c. Makan malam, apabila pekerja tidak ada kesempatan untuk makan antara pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00. Pasal 18 Waktu Istirahat Kerja (1) Waktu istirahat antara jam kerja, sekurang-‐kurangnya ½ (setengah) jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. (2) Waktu istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (3) Waktu istirahat bagi Pekerja yang bekerja di Lokasi Operasi Perusahaan. a. Waktu istirahat jam kerja harian diberikan selama 1 (satu) jam kerja diantara waktu kerja selama 11 (sebelas) jam sehari. b. Waktu istirahat setiap periode kerja selama 14 (empat belas) hari kalender, diberikan selama 7 (tujuh) hari kalender. c. Hari libur resmi yang jatuh pada periode kerja dianggap sebagai hari kerja biasa. 10
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY (4) Waktu istirahat bagi Pekerja Kantor Pusat yang melaksanakan perjalanan dinas ke dan
bekerja nyata di lokasi perusahaan, diberikan istirahat selama 1 (satu) hari kerja setiap bekerja nyata selama 7 (tujuh) hari kalender. (5) Istirahat kerja sebagaimana dimaksud Ayat (4) di atas dilaksanakan setelah Pekerja kembali dari perjalanan dinas dan membuat/menyerahkan laporan perjalanan dinas kepada atasannya. Pasal 19 Istirahat Tahunan (1) Istirahat Tahunan diberikan kepada pekerja selama 18 (delapan belas) hari kerja setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-‐turut, yang dihitung sejak tanggal aktif di Perusahaan. (2) Pekerja yang menjalani rawat inap karena sakit ketika melaksanakan Istirahat Tahunan maka hari-‐hari sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit, ditambahkan pada hari-‐hari istirahat tahunan jika hari-‐hari sakit tersebut tidak jatuh pada hari istirahat mingguan/libur shift dan hari libur resmi. (3) Perusahaan dapat mempertimbangkan pemberian panjar atas istirahat tahunan dengan
ketentuan: a. dilakukan untuk kepentingan yang sifatnya mendesak. b. dilaksanakan diluar tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelum due date Istirahat Tahunan. c. menyisakan sedikitnya separuh dari hak Istirahat Tahunan berjalan. (4) Dalam hal khusus dan mendesak, seorang Pekerja yang sedang menjalani Istirahat Tahunan dapat dibenarkan untuk dipanggil bekerja kembali atas persetujuan General Manager. (5) Untuk pelaksanaan ayat (5), bagi Pekerja yang sedang menjalani Istirahat Tahunan di luar tempat kedudukan, biaya yang timbul akibat pemanggilan tersebut menjadi beban Perusahaan dan hari-‐hari Istirahat Tahunan yang belum dijalani dapat dilaksanakan apabila hal khusus tersebut telah berakhir. Pasal 20 Tata Cara Waktu Istirahat Tahunan
(1) Atas persetujuan atasan minimal pejabat Manager/setara atau Kepala Lokasi dan pekerja yang bersangkutan, hari Istirahat Tahunan dapat dijalani terhitung mulai tanggal due date Istirahat Tahunan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum due date Istirahat Tahunan berikutnya. (2) Jangka waktu antara pelaksanaan Istirahat Tahunan pada tahun berjalan dan istirahat yang berikutnya sekurang-‐kurangnya 3 (tiga) bulan.
11
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY (3) Pada prinsipnya Istirahat Tahunan tidak dapat dikumpulkan. Dalam hal Pekerja tidak dapat melaksanakan Istirahat Tahunan dikarenakan melaksanakan tugas Perusahaan, maka atas persetujuan General Manager hak hari Istirahat Tahunan dapat dialihkan ke tahun berikutnya, sebanyak-‐banyaknya 5 (lima) hari kerja. (4) Hak Istirahat Tahunan selain yang dimaksud ayat (3), gugur jika tidak dilaksanakan sampai dengan terbitnya due date Istirahat Tahunan berikutnya. (5) Gugurnya hak Istirahat Tahunan tidak menggugurkan bantuan fasilitas Istirahat Tahunan. BAB V PERLINDUNGAN KERJA Pasal 21 Umum Perusahaan memberikan perlindungan yang memadai kepada para pekerjanya sesuai standar dan/atau ketentuan yang berlaku, untuk menghindari kecelakaan kerja atau mengurangi hal-‐ hal yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Pasal 22 Keselamatan Kerja (1) Dalam menjamin keselamatan kerja Pekerja, Perusahaan senantiasa akan menyediakan alat-‐alat keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-‐undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan ketentuan lain yang berlaku. (2) Pekerja diwajibkan memakai dan memelihara alat-‐alat keselamatan kerja yang disediakan Perusahaan untuk pekerjaan-‐pekerjaan tertentu sesuai dengan ketentuan-‐ ketentuan yang berlaku. (3) Alat-‐alat keselamatan kerja merupakan pinjaman dari Perusahaan dan tidak dibenarkan untuk disalahgunakan/ dipindahtangankan kepada yang tidak berhak. (4) Perusahaan dapat membebankan ganti kerugian sebagian atau sepenuhnya kepada Pekerja yang karena kesengajaan atau kelalaian terjadi kehilangan maupun kerusakan alat-‐alat keselamatan kerja yang disediakan untuk yang bersangkutan. (5) Pekerja diwajibkan ikut berperan serta dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kecelakaan/kebakaran dan pencemaran lingkungan di lingkungannya masing-‐masing. (6) Perusahaan menunjuk, mengangkat setiap Pekerja untuk duduk dalam badan-‐badan yang dibentuk untuk maksud pada ayat (5) disamping tugas-‐tugas utamanya. (7) Pekerja melaporkan setiap kejadian kecelakaan/kebakaran dan pencemaran lindungan lingkungan Perusahaan serta wajib memberikan keterangan yang benar kepada petugas yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menyelidiki peristiwa tersebut. (8) Demi kepentingan Perusahaan dan pribadinya, Pekerja diwajibkan mematuhi/menaati ketentuan tentang keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan yang berlaku. 12
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY Pasal 23 Kecelakaan Kerja
(1) Perusahaan menjamin pengangkutan yang diperlukan Pekerja yang mendapat kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumah pekerja. (2) Perusahaan menanggung semua biaya pengobatan dan perawatan pekerja yang mendapat kecelakaan kerja, sejak kecelakaan terjadi sampai berakhirnya keadaan sementara pekerja yang bersangkutan tidak mampu bekerja. (3) Pekerja yang mendapat kecelakaan kerja dan berakibat salah satu anggota badannya cacat permanen dan atau berkurang fungsinya sesuai keterangan dokter, diberikan kompensasi sebesar 2 (dua) kali upah bulanan disamping ketentuan Undang-‐Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (4) Dalam hal Pekerja mendapat kecelakaan karena melaksanakan tugas seperti tersebut dalam Undang-‐undang Nomor 3 Tahun 1992 dan ketentuan-‐ketentuan lainnya yang mengakibatkan seorang Pekerja untuk sementara waktu tidak mampu bekerja, maka diberikan kompensasi sebagaimana termaksud dalam Undang-‐Undang Kecelakaan tersebut di atas atau kepada Pekerja diberikan kompensasi sebagai berikut : a. 100 persen dari Upah Dasar (basic salary) yang diterimanya selama 18 (delapan belas) bulan pertama dari ketidakmampuannya bekerja. b. 50 persen dari Upah Dasar (basic salary) yang diterimanya selama 18 (delapan belas) bulan sebagaimana dimaksud butir a. c. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud pada huruf a dan b Pekerja tetap tidak mampu bekerja, maka dilakukan pemutusan hubungan kerja terhitung mulai tanggal 1 (satu) di bulan ke 37 (tiga puluh tujuh). (5) Ketentuan-‐ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bilamana kecelakaan itu terjadi akibat dari kelalaian dan atau pelanggaran oleh Pekerja yang bersangkutan. (6) Yang dimaksud dengan kecelakaan kerja dan meninggal dunia mendadak di tempat kerja adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. BAB VI FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN Pasal 24 Batasan Pemberian Fasilitas (1) Pemberian fasilitas kepada Pekerja dan keluarganya berpedoman pada penggolongan Pekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dan disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia. (2) Bila fasilitas perusahaan tidak tersedia saat dibutuhkan, maka Perusahaan memberikan fasilitas pengganti sesuai dengan kondisi setempat. (3) Bentuk pemberian fasilitas atau fasilitas pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Peraturan General Manager. 13
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY Pasal 25 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
(1) Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan fasilitas yang diberikan Perusahaan untuk pemeriksaan dan pelayanan kesehatan kepada Pekerja dan keluarganya. (2) Pemeliharaan kesehatan Pekerja dan keluarga dilakukan oleh tenaga medis Perusahaan atau yang ditunjuk oleh Perusahaan. (3) Fasilitas untuk pemeriksaan dan pelayanan kesehatan bagi Pekerja dan keluarga dilaksanakan melalui asuransi kesehatan yang ditentukan oleh Perusahaan. Kelebihan biaya untuk pemeriksaan dan fasilitas kesehatan tertentu yang melampaui batas tanggungan asuransi, dapat dipertimbangkan untuk diganti Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Kepada Pekerja dan isteri/suami dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala (Medical Check Up) sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu setahun. (5) Atas rekomendasi dokter mata, kepada Pekerja dan keluarga dapat diberikan bantuan pembelian kacamata dengan kualitas menengah yang ditetapkan oleh General Manager. (6) Laporan dan catatan kesehatan (medical record) merupakan dokumen Perusahaan yang bersifat rahasia. Pasal 26 Bantuan Transportasi Libur Pendidikan Bagi Anak Pekerja Bagi anak Pekerja yang tinggal dan mengikuti pendidikan di luar tempat kedudukan Pekerja di wilayah RI, diberi bantuan fasilitas transportasi libur pendidikan 1 (satu) kali pulang pergi dalam 1 (satu) tahun berupa penggantian biaya transport kapal laut, kereta api atau bus kelas menengah atau moda transportasi lain yang biayanya setara.
Pasal 27 Bantuan Pemakaman
(1) Jika seorang Pekerja atau keluarga yang menjadi tanggungan Pekerja meninggal dunia ataupun Pekerja/isteri Pekerja yang mengalami gugur kandung setelah kandungan berumur lebih dari 5 (lima) bulan, Perusahaan akan memberikan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp. 5.000.000,-‐ (lima juta rupiah). (2) Kepada ahli waris dari Pekerja yang meninggal dunia, diberikan uang santunan dari PT JAMSOSTEK (Persero) yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. (3) Pekerja yang meninggal dunia apabila dimakamkan di luar tempat kedudukan dalam Wilayah RI, maka selain fasilitas pengangkutan untuk jenazah juga diberikan bantuan 14
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY biaya transportasi pergi pulang kepada anggota keluarga sebanyak-‐banyaknya untuk 4 (empat) orang. Pasal 28 Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) (1) Semua Pekerja diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan dengan manfaat lebih baik dari paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar JAMSOSTEK. (3) Pembayaran claim JAMSOSTEK : a. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar dengan cara prinsip “penggantian”. Perusahaan membayar lebih dahulu berdasarkan Peraturan Perusahaan yang berlaku dan kemudian mendapat penggantiannya dari PT. JAMSOSTEK berdasarkan peraturan yang berlaku. b. Jaminan Tabungan Hari Tua dibayarkan langsung oleh PT. JAMSOSTEK kepada Pekerja yang bersangkutan. (4) Penetapan Tarif JAMSOSTEK adalah sebagai berikut : a. Beban Perusahaan i. Jaminan Kecelakaan Kerja 0,8 % dari upah dasar ii. Asuransi Kematian 0,3 % dari upah dasar iii. Tabungan Hari Tua 3,7 % dari upah dasar J u m l a h 4,8 % dari upah dasar b. Beban Pekerja Tabungan Hari Tua 2,0 % dari upah dasar Pasal 29 Bantuan Fasilitas Istirahat Tahunan (1) Setiap Pekerja diberikan bantuan fasilitas Istirahat Tahunan 1 (satu) bulan upah yang terdiri dari upah dasar dan tunjangan jabatan. (2) Pembayaran bantuan fasilitas Istirahat Tahunan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran upah sebelum due date Istirahat Tahunan. (3) Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya menerima pembayaran atas hari-‐hari Istirahat Tahunan dan bantuan fasilitas Istirahat Tahunan secara berpadanan.
15
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Pasal 30 Lingkup Pembinaan Dan Pengembangan Pekerja (1) Pembinaan dan pengembangan Pekerja adalah tugas dan tanggung jawab Perusahaan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan profesionalitas Pekerja. (2) Sarana pembinaan dan pengembangan karier meliputi kegiatan rekrutmen, pengisian jabatan, pendidikan dan pelatihan, penilaian hasil kerja, mutasi jabatan, serta kenaikan golongan yang didasarkan pada visi dan misi serta strategi perusahaan dan program pengembangan karir Pekerja. Pasal 31 Rekrutmen Pekerja (1) Perusahaan melakukan rekrutmen pekerja guna mengisi jabatan kosong (vacant) atau karena adanya kebutuhan tenaga kerja yang sifatnya mendesak untuk mendukung pelaksanaan proyek tertentu. (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, diarahkan untuk mendapatkan tenaga berpengalaman di bidang tertentu sesuai kebutuhan, baik dari internal maupun eksternal melalui proses job bidding secara terbuka atau melalui asosiasi profesi tertentu. (3) Perusahaan menetapkan golongan upah Pekerja yang baru diangkat/direkrut mengacu kepada kesepakatan saat penandatanganan perjanjian kerja atau paling tinggi sama dengan golongan jabatan yang akan diduduki Pekerja. (4) Apabila pengisian jabatan vacant dilakukan dari internal dan golongan upah Pekerja lebih rendah dari golongan jabatan, maka Perusahaan mempertimbangkan untuk memproses kenaikan golongan upah pekerja yang dimutasi ke jabatan lebih tinggi, pada kesempatan pertama setelah pekerja dimaksud memperlihatkan unjuk kerja sesuai tuntutan jabatan. Pasal 32 Pendidikan dan Pelatihan (1) Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku, yang dilaksanakan guna memperbaiki dan meningkatkan performansi dan kompetensi Pekerja. 16
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY (2) Pendidikan dan pelatihan pada dasarnya terdiri dari Pendidikan Swadana, Kursus, Workshop, Lokakarya, Seminar dan kegiatan pembelajaran lainnya. Pasal 33 Pendidikan Swadana (1) Pada prinsipnya Perusahaan memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk menuntut ilmu (kuliah) Strata 1 keatas di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang berakreditasi BAN-‐PT secara swadana. (2) Perusahaan memberikan bantuan kepada Pekerja yang kuliah pada perguruan tinggi negeri/swasta yang sah, berupa; biaya pendidikan dan fasilitas sebagai berikut: a. Ijin meninggalkan pekerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk mengikuti ujian akhir (Negara) dan wisuda; dan b. Biaya tugas akhir sebesar Rp. 2.000.000,-‐ (dua juta rupiah) dibayar setelah wisuda. (3) Syarat-‐syarat Pendidikan Swadana yang mendapat bantuan Perusahaan: a. Kegiatan pendidikan tidak mengganggu kegiatan pekerjaan; b. Kegiatan kuliah dilakukan di luar jam kerja; dan c. Melaporkan rencana pendidikan dan rencana wisuda kepada Perusahaan. Pasal 34 Kursus, Pelatihan, Workshop, Lokakarya & Seminar (1) Perusahaan membuat rencana pelatihan Pekerja berdasarkan hasil evaluasi yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara kompetensi jabatan dengan kompetensi pekerja, untuk mengantisipasi rencana penerapan teknologi baru, atau antisipasi rencana pengembangan organisasi. (2) Pekerja yang mengikuti Kursus, Pelatihan, Workshop, Lokakarya atau Seminar di luar tempat kedudukan diberikan fasilitas perjalanan dinas sebagaimana diatur pada Pasal 44 atau 45. (3) Pekerja yang ditugaskan mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (2) di atas, wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Apabila Pekerja tidak menyelesaikan sebagian atau keseluruhan kegiatan tanpa alasan yang dapat diterima, Perusahaan dapat memberikan sanksi berupa Surat Peringatan, pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan tidak diberi kesempatan mengikuti kursus, pelatihan, workshop, lokakarya, atau seminar selama 2 (dua) tahun berturut-‐turut. 17
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY Pasal 35 Mutasi Jabatan
(1) Untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan operasional Perusahaan, Perusahaan mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab dengan melakukan mutasi jabatan. (2) Mutasi jabatan pekerja dapat berupa promosi, lateral ataupun demosi tergantung kepada pertimbangan Perusahaan yang menjadi dasar dilakukannya mutasi jabatan. (3) Dalam kondisi normal, mutasi jabatan dilakukan guna mengisi jabatan yang kosong. Pasal 36 Promosi Jabatan
(1) Pekerja mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan promosi setelah mempertimbangkan aspek-‐aspek, sebagai berikut a. Adanya jabatan kosong, b. Kesesuaian antara kompetensi Pekerja dengan kompetensi jabatan, c. Unjuk kerja/kinerja dan Pengalaman kerja, d. Usia/kematangan emosi. (2) Pekerja yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti sementara di jabatan yang tidak termasuk slot tripartit selama 6 (enam) bulan berturut-‐turut atau 9 (sembilan) bulan secara kumulatif dalam setahun, dapat dipertimbangkan ditetapkan menjadi pejabat definitif.
Pasal 37 Kenaikan Golongan (1) (2) (3)
(4)
Kenaikan golongan upah Pekerja pada dasarnya merupakan penghargaan Perusahaan atas kinerja Pekerja dan atau promosi jabatan yang ditetapkan melalui keputusan Pimpinan Perusahaan. Kenaikan golongan upah diberikan pada 1 Januari yang pengusulannya dilakukan pada bulan Oktober. Kenaikan golongan upah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Diusulkan oleh atasan, minimal Manager. b. Golongan jabatan lebih tinggi daripada golongan upah. c. Memenuhi persyaratan kinerja tahunan yang ditetapkan. d. Sekurang-‐kurangnya telah 24 (dua puluh empat) bulan berada di golongan yang sama. e. Lama dalam jabatan terakhir tidak kurang dari 6 (enam) bulan. Kenaikan golongan upah pekerja diajukan oleh Manajer Fungsi kepada Fungsi Admin & HR untuk analisa dan proses persetujuan General Manager. 18
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY Pasal 38 Pengelolaan Kinerja Pekerja (1) Dalam rangka menciptakan etos kerja dan pemahaman bersama tentang keseimbangan antara target Perusahaan dan target Pekerja, Perusahaan mengatur pengelolaan Kinerja Pekerja. (2) Perusahaan mengatur pengelolaan kinerja Pekerja secara terpisah dalam Surat Keputusan General Manager yang disiapkan dan dilaksanakan oleh Fungsi Admin & HR. Pasal 39 Penugasan di Luar Sasaran Kerja Dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan yang bersifat mendesak dan jangka pendek, perusahaan dapat menugaskan Pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar sasaran kerja yang telah disepakati secara tertulis antara Pekerja dan atasan Pekerja dan hasil kerjanya dinilai dan diperhitungkan sebagai pelaksanaan tugas lebih dari sasaran kerja awal. Pasal 40 Klasifikasi Penugasan di Luar Sasaran Kerja Penugasan di luar sasaran kerja antara lain meliputi : 1. Tim yaitu kelompok kerja resmi yang dibentuk Perusahaan berdasarkan Surat Perintah (SP) General Manager dalam rangka melaksanakan tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. 2. Project Officer (PO) adalah penugasan khusus yang diberikan kepada salah seorang Pekerja dari fungsi yang bersangkutan sehubungan dengan penyelenggaraan suatu program/kegiatan Perusahaan. BAB VIII IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN Pasal 41 Ijin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Upah (1) Perusahaan dapat memberikan ijin kepada Pekerja untuk tidak berada di tempat pekerjaan dengan upah. (2) Perusahaan akan mempertimbangkan secara bijaksana dalam memberikan ijin meninggalkan pekerjaan sejauh tidak mengganggu kelancaran/kepentingan operasi dan ke-‐efisienan pekerjaan. (3) Pekerja diberikan ijin meninggalkan pekerjaan dengan upah pada hari-‐hari kejadiannya untuk keperluan sebagai berikut : a. Pekerja yang absen karena harus memenuhi panggilan pihak yang berwajib. 19
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY b. Pekerja yang meninggalkan pekerjaan untuk hal-‐hal: (4) Istirahat Sakit No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kegiatan Perkawinan Pekerja Isteri Pekerja melahirkan anak/keguguran Isteri/suami/anak/menantu atau orang tua/mertua meninggal dunia Orang yang menjadi tanggungan dan tinggal di rumah Pekerja meninggal dunia Haid Saudara kandung/ipar Pekerja meninggal dunia Perkawinan anak Pekerja Perkawinan saudara kandung/ipar Pekerja Pengkhitanan anak Pekerja Baptis anak Pekerja Metatah gigi/potong gigi (Hindu/Bali) Menghadiri wisuda sarjana anak/isteri/suami Pekerja
Jumlah Hari 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1
a. Pekerja yang tidak dapat bekerja karena alasan sakit, dengan menunjukkan keterangan tertulis dari dokter dapat dibebaskan dari pekerjaan. b. Pekerja yang sakit satu hari atau lebih harus menyerahkan surat keterangan dari dokter, 1 (satu) hari setelah kembali masuk bekerja. (5) Kehamilan : a. Pekerja wanita diberikan istirahat selama 1,5 (satu setengah bulan) sebelum melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan. b. Dalam hal ternyata pekerja wanita melahirkan kurang dari 1,5 bulan pada pelaksanaan istirahat sebelum melahirkan maka hari-‐hari kekurangan yang dapat diperhitungkan untuk ditambahkan pada istirahat sesudah melahirkan sebanyak-‐ banyaknya 1 bulan. c. Pekerja wanita yang mengalami gugur kandung diberikan istirahat 1 ½ (satu setengah) bulan dan/atau sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Perusahaan. (6) Mengikuti Ujian Terakhir. Pekerja diberikan ijin maksimum 7 (tujuh) hari kerja untuk mengikuti ujian terakhir jenjang gelar Strata 1 keatas. (7) Menunaikan Ibadah Haji. a. Untuk keperluan menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya, kepada Pekerja dapat diberikan dispensasi meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh selama waktu yang ditetapkan (sesuai jadwal yang diajukan) dan 3 (tiga) hari untuk melakukan manasik. b. Pengertian selama waktu yang ditetapkan ialah 2 (dua) hari sebelum jadwal keberangkatan resmi atau masuk ke karantina haji yang ditetapkan oleh yang berwenang (Departemen Agama atau Biro Perjalanan Haji) sampai 2 (dua) hari setelah tiba di Bandara dari perjalanan sesuai jadwal yang ditetapkan.
20
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY c. Dalam hal Pekerja yang menunaikan ibadah haji lebih dari waktu yang ditetapkan dan/atau menunaikan ibadah haji tersebut untuk yang ke-‐2 (dua) kali atau lebih, maka ketidakhadiran ditempat kerja tersebut dikategorikan sebagai ijin meninggalkan pekerjaan tanpa upah. Pasal 42 Ijin Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Upah (1) Dalam keadaan mendesak/emergency yang terkait dengan kepentingan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan atau diwakilkan, Pekerja dapat diijinkan untuk tidak berada di tempat Pekerjaan tanpa upah. (2) Kepada Pekerja yang melaksanakan ijin meninggalkan pekerjaan tanpa upah dilakukan pemotongan upah dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah Hari Meninggalkan Pekerjaan x Upah (Basic Salary) 30
BAB IX PENUGASAN DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 43 Umum (1) Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pekerja ke suatu tempat di luar tempat kedudukan kerjanya untuk keperluan tugas Perusahaan atau untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas Perusahaan termasuk kegiatan–kegiatan lainnya yang diatur dalam Peraturan ini. (2) Biaya perjalanan dinas untuk menghadiri undangan Pihak Ketiga, ditanggung oleh Pihak Ketiga, terkecuali apabila Pimpinan Perusahaan meyakini adanya kepentingan Perusahaan dalam kegiatan terkait. Pasal 44 Perjalanan Dinas Dalam Negeri (1) Kepada pekerja yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri diberikan fasilitas akomodasi dan laundry di fasilitas penginapan yang ditunjuk Perusahaan, makan sebesar biaya yang dikeluarkan (act. cost), transportasi, dan uang harian sesuai golongan perjalanan. (2) Fasilitas transportasi yang disediakan adalah transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan (pergi pulang), transport ke/dari bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, dan transport lokal.
21
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY (3) Apabila Perusahaan tidak menyediakan fasilitas seperti tersebut di atas, maka pekerja diberikan penggantian biaya sebesar nilai aktual (act. cost). (4) Pengklasifikasian tarif dan besaran penggantian biaya perjalanan dinas diatur dalam Peraturan General Manager dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perusahaan ini. (5) Perjalanan dinas yang dilakukan 1 (satu) hari pergi-‐pulang diberikan fasilitas sesuai biaya yang dikeluarkan (act. cost). (6) Bagi isteri/suami yang ditunjuk Perusahaan mendampingi pekerja dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan fasilitas makan dan transportasi. (7) Penggunaan fasilitas mendampingi suami/isteri tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan lain di luar waktu/ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Pekerja yang melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi udara untuk mengikuti pelatihan/workshop/seminar, dapat diberikan biaya tambahan bagasi (excess baggage) seperti buku-‐buku/peralatan lainnya maksimal 10 kg per orang. Pasal 45 Perjalanan Dinas Luar Negeri (1) Pada dasarnya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dilakukan untuk keperluan: a. Dalam rangka pelaksanaan tugas; b. Untuk menghadiri undangan Pihak Ketiga; c. Melaksanakan program luar negeri melalui lembaga internasional; atau d. Mengikuti Seminar, Konvensi dan sejenisnya. (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri diberikan sesuai tarif yang meliputi : a. Biaya Transportasi; b. Biaya Akomodasi; c. Biaya Makan; d. Uang Harian; e. Winter Allowance; diberikan apabila di tempat tujuan sedang mengalami musim dingin; f. Premi Asuransi Kesehatan dengan basic benefit/travel insurance; g. Biaya Komunikasi; (3) Klasifikasi tempat tujuan dan tarif diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan atau Peraturan General Manager yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan ini. BAB X TATA TERTIB DAN TINDAKAN DISIPLIN Pasal 46 Tata Tertib dan Sanksi Perusahaan (1) Pekerja dengan penuh tanggung jawab berkewajiban mempertahankan dan meningkatkan disiplin serta mengembangkan rasa saling menghormati hak dan kewajiban masing-‐masing. 22
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY (2) Dalam menegakkan disiplin, Perusahaan memberikan arahan, bimbingan dan instruksi (melalui Manager) sehingga pengambilan tindakan disiplin dapat dibatasi seminimal mungkin. (3) Pekerja wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di Perusahaan termasuk menjalankan kebijakan Perusahaan yang lain, sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-‐undangan yang berlaku. (4) Pekerja yang melanggar disiplin yang dikategorikan ringan diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikapnya karena pengambilan tindakan disiplin bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik. (5) Dalam hal Pekerja melakukan pelanggaran disiplin yang dikategorikan berat, Perusahaan dapat memberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-‐undangan yang berlaku. Pasal 47 Tindakan Disiplin (1) Tindakan disiplin kepada Pekerja dapat berupa Teguran Lisan, Surat Peringatan, atau Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan. (2) Bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pekerja yang menjadi alasan dikenakannya tindakan disiplin kepada Pekerja, diuraikan/dijelaskan didalam surat keputusan, surat pemberitahuan atau pada saat pemberitahuan secara lisan (khusus untuk teguran lisan). (3) Dalam hal pekerja terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran disiplin sehingga menimbulkan kerugian material bagi Perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka pekerja yang bersangkutan wajib mengembalikan kerugian senilai kerugian yang ditimbulkan dan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 48 Peringatan Lisan (1) Sesuai tugas dan tanggung jawabnya, Atasan Pekerja dapat mengemukakan ketidakpuasan tentang hasil kerja dan memberi teguran kepada bawahan melalui komunikasi secara langsung. (2) Peringatan lisan diberikan oleh Manager/Atasan Pekerja tembusannya disampaikan kepada Admin & HRD dan masa berlakunya 3 (tiga) bulan. (3) Peringatan lisan disampaikan seorang Atasan, apabila bawahannya melakukan pelanggaran ringan, seperti : a. Peningkatan sanksi pelanggaran dari Teguran; b. Kekurangan dalam prestasi kerja, misalnya tidak melaksanakan perintah dengan semestinya; c. Terlambat masuk kerja tanpa pemberitahuan; d. Mangkir 1 (satu) hari kerja dalam sebulan; e. Kekurangan dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari hubungan kerja, misalnya kurang merawat barang-‐barang Perusahaan yang dipercayakan kepadanya; f. Mengganggu ketenangan dan ketertiban dalam lingkungan kerja. 23
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY Pasal 49 Peringatan Tertulis (1) (2) (3)
(4)
(5)
Perusahaan mengeluarkan Peringatan Tertulis kepada Pekerja yang mendapat nilai kinerja buruk, atau karena suatu kesalahan atau pelanggaran. Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh atasan Iangsung dan diputuskan oleh Manager yang berwenang setelah dikonsultasikan dengan Admin & HR Manager. Jenis dan tingkat Surat Peringatan dimaksud adalah: a. Surat Peringatan Pertama; b. Surat Peringatan Kedua; c. Surat Peringatan Ketiga. Surat Peringatan Pertama (SP-‐1) dikenakan kepada pekerja yang melakukan pelanggaran sebagai berikut : a. Melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (3) dan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sebelumnya pernah mendapat 2 (dua) kali peringatan lisan; b. Terlambat masuk kerja 5 (lima) kali dalam sebulan tanpa alasan yang dapat diterima atau tanpa pemberitahuan kepada atasan, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya waktu kerja selama 8 (delapan) jam sehari; c. Mangkir 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari kerja dalam sebulan; d. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya kecuali atas perintah Pimpinan Perusahaan; e. Meninggalkan pekerjaan tanpa seizin atasannya; f. Tidak mematuhi aturan tentang kebersihan dan kerapihan tempat kerja dan alat-‐alat kerjanya serta lingkungan Perusahaan; g. Tidak memakai pakaian kerja yang telah ditetapkan Perusahaan. h. Tidak melaporkan kepada atasannya tentang adanya gangguan keamanan dan keselamatan yang diketahuinya yang dapat merugikan Perusahaan; i. Ceroboh melakukan pekerjaan yang dapat menimbulkan kecelakaan/bahaya bagi dirinya sendiri dan/atau orang lain; j. Bekerja tanpa mentaati prosedur dan langkah-‐langkah keselamatan kerja yang telah ditentukan baginya, misalnya menggunakan mesin, peralatan, bahan lainnya milik Perusahaan secara tidak cermat dan atau kurang hati-‐hati sehingga dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian atau bahaya bagi dirinya atau orang lain. k. Menolak untuk menaati perintah atau penugasan yang layak dari atasan; l. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman kerja; m. Melalaikan kewajibannya atau melaksanakan kewajibannya secara serampangan atau tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba di beberapa jabatan. n. Memindahkan barang Perusahaan dari tempatnya dengan niat untuk dimiliki. Surat Peringatan Kedua (SP-‐2) dikenakan kepada Pekerja yang mengulangi melakukan pelanggaran, sebagai berikut: a. Dalam periode Surat Peringatan Kesatu (SP-‐1) akibat terlambat masuk kerja, melakukan pelanggaran terlambat masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima atau tanpa ijin; 24
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY b. Dalam periode Surat Peringatan Kesatu (SP-‐1) akibat mangkir, melakukan pelanggaran mangkir kembali; c. Melakukan pelanggaran disiplin lainnya dalam periode Surat Peringatan Kesatu (SP-‐ 1). (6) Surat Peringatan Ketiga (SP-‐3) dikenakan kepada Pekerja yang mengulangi melakukan pelanggaran, sebagai berikut: a. Dalam periode Surat Peringatan Kedua (SP-‐2) akibat terlambat masuk kerja, melakukan pelanggaran terlambat masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima atau tanpa ijin; b. Dalam periode Surat Peringatan Kedua (SP-‐2) akibat mangkir, melakukan pelanggaran mangkir kembali; c. Melakukan pelanggaran disiplin lainnya dalam periode Surat Peringatan Kedua (SP-‐2). (7) Surat Peringatan ditandatangani oleh Atasan Pekerja, Pekerja, dan 2 (dua) orang saksi. Apabila Pekerja menolak menandatangani Surat Peringatan, maka Surat Peringatan dapat ditandatangani Atasan Pekerja dan 2 (dua) orang saksi. (8) Jika setelah terbitnya Surat Peringatan Ketiga, Pekerja kembali melakukan atau mengulangi pelanggaran atau kesalahan yang sama atau setara atau pelanggaran lainnya, maka Pekerja yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja dengan alasan melanggar ketentuan dalam PP ini. Pasal 50 Jangka Waktu Surat Peringatan (1) Jangka waktu Surat Peringatan ditetapkan sesuai tingkatannya, sebagai berikut : - Surat Peringatan Pertama 6 (enam) bulan. - Surat Peringatan Kedua : 6 (enam) bulan. - Surat Peringatan Ketiga (terakhir): 6 (enam) bulan. (2) Jangka waktu Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan berakhir, apabila Pekerja yang bersangkutan sampai jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Peringatan tersebut tidak melakukan pelanggaran lagi. (3) Apabila dalam jangka waktu Surat Peringatan Pekerja dikenakan Surat Peringatan baru akibat melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 49 Ayat (4) sampai dengan Ayat (6), maka dengan terbitnya Surat Peringatan yang baru, jangka waktu Surat Peringatan sebelumnya dinyatakan berakhir. (4) Pekerja yang sedang menjalani masa tindakan disiplin dapat diberikan pencabutan tindakan disiplin apabila: a. Adanya bukti baru bahwa Pekerja tidak melakukan pelanggaran. b. Pekerja telah melakukan tindakan yang dikategorikan berjasa kepada Perusahaan sesuai ketetapan General Manager. Pasal 51 Kesempatan Membela Diri Sebelum dikenakan surat peringatan sesuai dengan tingkatannya, Pekerja diberi kesempatan untuk membela diri di depan pejabat yang berwenang menandatangani surat peringatan. 25
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY BAB XI PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS (SCHORSING) Pasal 52 Pembebasan Sementara Dari Tugas Karena Pelanggaran Peraturan Perusahaan (1) Perusahaan dapat mengenakan pembebasan sementara dari tugas atau skorsing kepada Pekerja yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). (2) Pekerja yang mendapat pembebasan sementara dari tugas, diberikan hak-‐haknya sebagaimana diatur dalam Undang-‐Undang Ketenagakerjaan. (3) Apabila dianggap perlu dengan disertai alasan yang wajar, jangka waktu pembebasan sementara dari tugas dapat diperpanjang. (4) Pembebasan Sementara dari Tugas (Schorsing) diterbitkan melalui Surat Keputusan General Manager. Pasal 53 Pembebasan Sementara Dari Tugas Karena Pekerja Ditahan Oleh Pihak Berwajib (1) Dalam hal Pekerja sedang dalam proses pemeriksaan dan ditahan oleh pihak berwajib akibat pelanggaran/kesalahan bukan atas pengaduan Perusahaan, maka Perusahaan akan menghentikan pembayaran upah. (2) Terhitung mulai tanggal penahanan, kepada Keluarga Pekerja yang ditahan oleh pihak berwajib akibat pelanggaran/kesalahan bukan atas pengaduan Perusahaan, akan diberikan bantuan, sebagai berikut: a. 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari Upah Dasar; b. 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Upah Dasar; c. 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) dari Upah Dasar; d. 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lima puluh perseratus) dari Upah Dasar. (3) Apabila masa penahanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) melebihi 6 (enam) bulan, maka dengan pertimbangan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya, Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhitung mulai tanggal 1 (satu) di bulan ke 7 (tujuh), dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelum pemutusan hubungan kerja. (4) Apabila proses pemeriksaan/penahanan terhadap Pekerja terjadi akibat pelaksanaan tugas atau operasi Perusahaan, maka Perusahaan memberikan bantuan hukum dan selama dalam proses hukum kepada Pekerja diberikan upah penuh yang terdiri dari Upah Dasar ditambah Tunjangan Jabatan. 26
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY Pasal 54 Pembayaran Lain Kepada Pekerja Yang Dikenakan Pembebasan Sementara Dari Tugas (1) Perusahaan memberikan pembayaran hak-‐hak Pekerja sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pekerja yang sedang menjalani masa pembebasan sementara dari tugas/skorsing, yang meliputi pembayaran Bantuan Istirahat Tahunan dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan. (2) Pelaksanaan pembayaran hak-‐hak sebagaimana dimaksud Ayat (1) di atas dilakukan sesuai due date istirahat tahunan Pekerja atau bersamaan dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pekerja lainnya. BAB XII PENYELESAIAN KELUHAN DAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pasal 55 Keluhan (1) Perusahaan melakukan upaya maksimal untuk menyelesaikan keluhan Pekerja berkenaan dengan perbedaan paham atau salah pengertian mengenai penerapan Peraturan Perusahaan antara Pekerja dengan atasannya dan/atau praktek-‐praktek hubungan industrial lainnya di Perusahaan. (2) Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pekerja atas ketidakadilan dan/atau tindakan sewenang-‐wenang dari atasannya. Pasal 56 Penyelesaian Keluhan (1) Perusahaan menyelenggarakan kegiatannya dengan tata cara/kelola yang baik dan berupaya agar tidak menimbulkan persepsi yang salah pada Pekerja dan/atau menimbulkan keluhan-‐keluhan yang tidak semestinya. (2) Apabila keluhan sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak dapat dihindari, maka Perusahaan cq. Manajemen bertanggung-‐jawab untuk menyelesaikannya. (3) Perusahaan cq. Manajemen, dalam hal melaksanakan penyelesaian keluhan, tetap menjaga terpeliharanya hubungan yang baik antara atasan dan bawahan, menghindari timbulnya miskomunikasi berkelanjutan dengan menggunakan sarana komunikasi secara langsung antara bawahan dan atasan. (4) Pekerja bertanggung-‐jawab untuk memahami ketentuan mengenai hubungan industrial yang berlaku dan mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikan setiap keluhan bersama atasan. (5) Penyelesaian keluhan harus ditempuh dengan tata cara dengan urutan sebagai berikut : a. Pekerja mengemukakan sendiri keluhannya kepada atasan langsung untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat. b. Penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud huruf (a) diupayakan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari. c. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud huruf (b) keluhan tidak dapat diselesaikan, maka Pekerja yang bersangkutan dapat meneruskan keluhannya secara tertulis kepada General Manager. 27
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY
Atasan Pekerja Pekerja Staff Supervisor Manager
Staff Supervisor X
Y X
General Manager Z Y
X
Manager
Tabel Matriks Penyelesaian Keluhan Secara Tertulis
Keterangan: X = Penyelesaian keluhan secara tertulis tingkat 1 (pertama), paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Y = Penyelesaian keluhan secara tertulis tingkat 2 (kedua) yang ditembuskan ke Fungsi Admin & HR, paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Z = Penyelesaian keluhan secara tertulis tingkat terakhir, paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Pasal 57 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (1) Perselisihan hubungan industrial diselesaikan di internal Perusahaan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Perusahaan ini. (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Perusahaan dan Pekerja dapat melakukan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sesuai peraturan perundang-‐undangan yang berlaku. BAB XIII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 58 Kebijakan Umum Pemutusan Hubungan Kerja (1) Pada dasarnya Perusahaan berupaya semaksimal mungkin agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam hal segala upaya tersebut telah dilakukan, namun PHK tetap tidak dapat dihindarkan, maka Perusahaan akan melakukan proses PHK dengan mengacu kepada Peraturan Perusahaan, Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/X/2008, dan Perundang-‐undangan yang berlaku. (2) PHK yang terjadi bukan akibat pelanggaran oleh Pekerja, dilakukan apabila terjadi penutupan wilayah kerja atau sebagai upaya efisiensi yang harus dilakukan akibat penurunan kegiatan operasi yang signifikan dan dapat menyebabkan penutupan wilayah kerja. (3) Dalam setiap proses PHK, kecuali PHK dalam Masa Percobaan, PHK karena Purna Karya, dan PHK karena Meninggal Dunia, Perusahaan akan memegang prinsip-‐prinsip musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama PHK. (4) Setiap rencana PHK wajib dikonsultasikan dan/atau diusulkan kepada BPMIGAS, dan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
28
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY Pengecualian terhadap ketentuan di atas adalah PHK dalam Masa Percobaan, PHK Atas Permintaan Sendiri, PHK Purna Karya, PHK karena Meninggal Dunia, dan Berakhirnya Masa Perbantuan. (5) Proses persetujuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada BPMIGAS dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: a. Perusahaan membuat perencanaan PHK dan dikonsultasikan kepada BPMIGAS untuk mendapatkan penilaian pendahuluan terhadap latar belakang dan landasan hukum PHK. b. Perusahaan membuat Perjanjian Bersama PHK yang ditawarkan kepada Pekerja untuk mendapat persetujuan. Apabila Pekerja menyetujui rencana PHK dengan menandatangani Perjanjian Bersama PHK, dan paket kompensasi yang ditawarkan tidak melebihi paket dalam PP, maka PHK dapat segera dilakukan dengan pemberitahuan kepada BPMIGAS. c. Dalam hal Pekerja tidak menyetujui PBPHK sebagaimana dimaksud Ayat 5 b., maka Pimpinan Perusahaan membuat usulan PHK kepada BPMIGAS. d. Dalam batas waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan PHK individu, BPMIGAS akan memberikan tanggapan berupa persetujuan/izin atau penolakan PHK. e. Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud butir d. maka Perusahaan mengajukan usulan ke-‐2 dan seterusnya. f. Apabila 14 (empat belas) hari setelah usulan ke-‐3 BPMIGAS belum memberikan tanggapan, maka Perusahaan mengajukan permohonan PHK kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI). Pasal 59 PHK Karena Alasan Kesehatan (1) Kepada setiap Pekerja yang dalam perawatan sakit atau tidak dapat melakukan tugasnya karena alasan kesehatan, Perusahaan memberikan jaminan atas pembayaran upah selama 12 (dua belas) bulan, yang dibayarkan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Perusahaan. (2) Jika setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) di atas pekerja tersebut masih dalam perawatan kesehatan dan belum dapat melakukan tugasnya, maka ia dianggap sakit terus menerus dan dapat dinyatakan tidak mampu bekerja lagi oleh dokter Perusahaan sehingga hubungan kerjanya dapat diputuskan. (3) Pengertian sakit terus menerus sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) diatas, termasuk apabila Pekerja yang sakit tersebut pernah bekerja tetapi kurang dari 4 (empat) minggu secara terus menerus di dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). (4) Pekerja yang diputuskan hubungan kerja karena alasan kesehatan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan, diberikan pembayaran Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 65 Ayat (2). Pasal 60 PHK Karena Kelebihan Tenaga Kerja (1) Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja Pekerja karena kelebihan tenaga kerja dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pekerja yang 29
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY bersangkutan sekurang-‐kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan hubungan kerja dilaksanakan. (2) Terhadap Pekerja yang dikenakan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembayaran PAP dan lain-‐lain sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2). (3) Apabila hasil perundingan PHK tidak menemukan kesepakatan tentang jumlah PAP, maka perhitungan PAP dan lain-‐lain terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan BPMIGAS. Pasal 61 PHK Karena Sanksi Perusahaan (1) Seorang Pekerja dapat dikenakan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja apabila : a. Melakukan pelanggaran dalam jangka waktu berlakunya Surat Peringatan Ketiga; b. Melakukan pelanggaran berat, dimana PHK dilakukan dengan alasan mendesak dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; (2) Tindakan pelanggaran berat yang dimaksud pada ayat (1) b. antara lain : a. Jika Pekerja memberikan keterangan lisan ataupun tertulis yang tidak benar mengenai data-‐data pribadi dan atau cara berakhirnya hubungan kerja sebelumnya kepada Perusahaan; b. Menyebabkan diri sendiri atau orang lain terancam bahaya besar (misalnya merokok di suatu tempat terlarang dalam lokasi Perusahaan); c. Berjudi, mabok, menggunakan/menghisap/mengkonsumsi narkoba, atau melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar kesusilaan di tempat kerja atau di tempat lain yang dapat berakibat buruk langsung maupun tidak langsung terhadap pekerjaan; d. Memukul, menganiaya, menghina, memfitnah, atau mengancam atasan atau bawahan atau teman sekerja di lingkungan kerja; e. Mengambil, merampas, menarik keuntungan, atau menggunakan barang milik perusahaan tanpa izin untuk diri sendiri, keluarga, saudara, teman atau golongan; f. Merusak barang milik perusahaan; g. Membocorkan rahasia Perusahaan atau menceritakan hal-‐hal yang dapat merugikan nama baik Perusahaan; h. Berusaha menjatuhkan nama baik dan kedudukan sesama Pekerja dengan jalan menghasut, memfitnah dan meyebarkan pamflet, isyu, tulisan dan lain sebagainya baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja; i. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-‐barang, dokumen atau surat-‐surat berharga milik Perusahaan secara tidak sah; j. Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan Perusahaan; k. Bertindak sewenang-‐wenang terhadap bawahannya, l. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; m. Menerima pemberian atau hadiah dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tugas pekerjaan; n. Berkelahi atau membuat onar di lingkungan Perusahaan; 30
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY o. Membawa senjata atau bahan peledak di lingkungan kerja tanpa izin; p. Perbuatan lain yang bersifat menodai nama baik dan/atau merugikan Perusahaan; q. Menyalahgunakan jabatan atau melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya yang dapat menimbulkan kerugian Perusahaan. (3) Terhadap Pekerja yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja seperti tersebut pada Ayat (1) di atas, diberikan pembayaran hak-‐hak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 62 PHK Karena Mengundurkan Diri (1) Seorang Pekerja dapat memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan dengan mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri, yaitu dengan jalan mengajukan permohonan tertulis 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan hubungan kerjanya. Pekerja yang mangkir untuk waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-‐turut tanpa didukung keterangan dan bukti yang dapat diterima, serta telah dipanggil secara patut oleh Perusahaan secara tertulis dan atau mendapatkan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali, dikualifikasikan mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Pasal 63 PHK Karena Pekerja Meninggal Dunia (1) Dalam hal seorang Pekerja meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan santunan meninggal dunia sebesar PAP sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (2) a. dan Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (2) b. (2) Yang dimaksud dengan keluarga yang ditinggalkan pada waktu Pekerja meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah isteri/suami dan anak-‐anak yang sah dan/atau yang ditetapkan/ditunjuk sebagai ahli waris oleh institusi yang berwenang. (3) Keluarga dari Pekerja yang meninggal dunia tetap diberikan jaminan pemeliharan kesehatan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan berakhirnya masa berlaku kerjasama asuransi kesehatan sesuai kebijakan pemberian fasilitas kesehatan yang berlaku. (4) Pekerja yang putus hubungan kerja karena meninggal dunia, maka upahnya dibayarkan sampai dengan akhir bulan berjalan. Pasal 64 PHK Karena Pekerja Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja (1) Ahli waris dari Pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja diberikan pembayaran hak-‐hak sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (3). (2) Keluarga dari Pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja tetap diberikan fasilitas perawatan kesehatan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan berakhirnya masa berlaku kerjasama asuransi kesehatan sesuai kebijakan pemberian fasilitas kesehatan yang berlaku. Pasal 65 Pembayaran Hak-‐Hak Pekerja Putus Hubungan Kerja 31
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY (1) Kepada Pekerja yang putus hubungan kerjanya dengan Perusahaan karena masa tugasnya di Perusahaan telah berakhir dengan baik dan atau telah memasuki usia 56 (lima puluh enam) tahun, karena alasan kesehatan, karena kelebihan tenaga kerja, karena Pekerja meninggal dunia bukan kecelakaan kerja, atau masa perbantuan di PHE Randugunting telah berakhir, dibayarkan uang Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) yang didalamnya sudah termasuk perhitungan Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), serta Uang Penggantian Hak, setelah diperhitungkan dengan pinjaman dan hutang serta kewajiban lainnya. (2) Perhitungan uang Penghargaan Atas Pengabdian sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) : PESANGON UPMK (x Upah) (x Upah) 0 Kurang dari 1 tahun 2 1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun 4 0 2 2 tahun tetapi kurang dari 3 tahun 6 3 tahun tetapi kurang dari 4 tahun 7 2 4 tahun tetapi kurang dari 5 tahun 8 2 5 tahun tetapi kurang dari 6 tahun 9 2 6 tahun atau lebih 2 x Masa Kerja Yang dimaksud dengan Upah dalam pesangon dan UPMK di atas adalah Upah Dasar atau Basic Salary. b. Uang Penggantian Hak, sebagai berikut: 1. Pembayaran sebagai pengganti hari-‐hari istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur. 2. Bantuan Biaya Istirahat Tahunan yang dihitung secara berpadanan. 3. Penggantian uang perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% (limabelas perseratus) dari PAP. 4. THRK dihitung secara berpadanan. 5. Perhitungan upah terakhir secara berpadanan sesuai hari kerja nyata, dibagi 30 (tigapuluh) hari. 6. Biaya atau ongkos pulang Pekerja dan keluarga ke tempat penerimaan. (3) Dalam hal Pekerja meninggal dunia akibat dari suatu kecelakaan kerja atau Pekerja meninggal dunia mendadak di tempat kerja, maka kepada keluarga yang ditinggalkan dibayarkan alternative santunan sebesar: a. 72 (tujuh puluh dua) bulan upah termasuk didalamnya santunan kematian akibat kecelakaan kerja dari PT. JAMSOSTEK atau Perusahaan Asuransi yang ditunjuk Perusahaan, atau b. Sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud Ayat (2), apabila masa kerja Pekerja mengakibatkan hasil perhitungan melebihi ketentuan ayat (3).a. diatas. (4) Kepada Pekerja yang putus hubungan kerjanya dengan Perusahaan karena mengundurkan diri secara baik dan mendapat persetujuan Perusahaan, diberikan pembayaran sebagai berikut: MASA KERJA
32
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY a. Uang Pisah sebesar Uang Penghargaan atas Masa Kerja (UPMK): Uang Pisah MASA KERJA (x Upah) 1 tahun lebih tapi kurang dari 3 tahun 1 3 tahun lebih tapi kurang dari 6 tahun 2 6 tahun lebih tapi kurang dari 9 tahun 3 9 tahun lebih tapi kurang dari 12 tahun 4 12 tahun lebih tapi kurang dari 15 tahun 5 15 tahun lebih tapi kurang dari 18 tahun 6 18 tahun lebih tapi kurang dari 21 tahun 7 21 tahun lebih tapi kurang dari 24 tahun 8 24 tahun atau lebih 10 Yang dimaksud dengan Upah dalam Uang Pisah di atas adalah Upah dasar atau Basic Salary. b. Uang Penggantian Hak, yang meliputi: 1. Pembayaran sebagai pengganti hari-‐hari istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur. 2. Bantuan Biaya Istirahat Tahunan yang dihitung secara berpadanan. 3. Penggantian uang perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% (limabelas perseratus) dari uang Pisah. 4. THRK dihitung secara berpadanan. 5. Perhitungan upah terakhir secara berpadanan sesuai hari kerja nyata, dibagi 30 (tigapuluh) hari. (5) Kepada Pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri, Perusahaan memberikan uang penggantian hak dan uang pisah, sebagai berikut: a. Uang Penggantian Hak, meliputi: 1. Pembayaran sebagai pengganti hari-‐hari istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur. 2. Bantuan Biaya Istirahat Tahunan yang dihitung secara berpadanan. 3. Penggantian uang perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% (limabelas perseratus) dari Pesangon (jika ada). 4. THRK secara berpadanan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Perhitungan upah terakhir secara berpadanan sesuai hari kerja nyata, dibagi 30 (tigapuluh) hari. 6. Biaya atau ongkos pulang Pekerja dan keluarga ke tempat penerimaan. b. Uang Pisah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Pasal 66 Pengembalian Pekerja dan Keluarganya Karena Putus Hubungan Kerja (1) Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena alasan kesehatan dan kelebihan tenaga kerja dikembalikan beserta keluarganya ke tempat penerimaan Pekerja atas biaya Perusahaan. 33
PERTAMINA HULU ENERGI RANDUGUNTING EMPLOYEE POLICY (2) Kesempatan pengembalian ke tempat asal akan gugur jika tidak dipergunakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah hubungan kerja diputuskan meskipun sudah diberitahukan oleh Perusahaan. (3) Selain biaya pemulangan, Pekerja yang Putus Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan biaya pengiriman barang pribadi. Pasal 67 Surat Keterangan Pengalaman Kerja (Testimonium) (1) Kepada Pekerja yang putus hubungan kerja, di samping surat keputusan pemutusan hubungan kerja dapat diberikan "Surat Keterangan" (Testimonium) pekerjaan untuk keperluan melamar pekerjaan di tempat lain. (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditanda tangani oleh Admin & HR Manager yang memuat : a. Pemberitahuan tentang macam/sifat pekerjaan yang telah dilakukan; b. Lamanya hubungan kerja (tanggal permulaan dan pengakhiran hubungan kerja); dan c. Penjelasan umum cara Pekerja melaksanakan tugasnya. BAB XIV PENUTUP 1. Peraturan Perusahaan ini berlaku sejak disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan berlaku untuk 2 (dua) tahun. 2. Peraturan Perusahaan ini dibagikan dan disosialisasikan kepada pekerja. 3. Perusahaan berhak membuat kebijakan yang bersifat meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan keluarganya diluar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan ini sepanjang diberlakukan kepada seluruh Pekerja. 4. Apabila di dalam Peraturan Perusahaan ini terdapat ketentuan yang kurang dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maka ketentuan yang berlaku adalah yang diatur dalam peraturan perundangan.
Jakarta, Maret 2016 General Manager,
Abdul Mutalib Masdar
34