4
PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF (Studi di Polda Lampung)
Jurnal
Oleh DEBI SILVIA RIDZAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016
5
ABSTRAK PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF (Studi di Polda Lampung)
Oleh Debi Silvia Ridzal, Eko Raharjo, Deni Achmad Email:
[email protected]
ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah wajib mendukung jalannya program ASI ini tidak terkecuali di tempat kerja. Sehingga dalam pelaksanaannya tersebut dibutuhkan hukum pidana sebagai sarana untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, kapan dan dalam hal apa larangan itu dapat dikenakan pidana, dan menentukan dengan cara apa pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perspektif kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif dan apasajakah faktor penghambat pelaksanaan progam ASI tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perspektif kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif ini yaitu bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan terkait program ASI ini salah satunya tidak menyediakan ruang khusus menyusui (ruang laktasi). Hal tersebut ditujukan kepada para penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum yang apabila tidak menyediakan ruang laktasi ini akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana satu tahun dan denda Rp. 100.000.000.Faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor undangundang dan faktor masyarakat.Faktor undang-undang seperti tidak jelasnya pihakpihak mana yang mengawasi program ASI dan faktor masyarakat dalam hal ini ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif, dan kurangnnya keberanian masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib apabila merasa dirugikan dalam hal menjalankan program ASI eksklusif. Kata kunci: Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Pelaksanaan, Program ASI Eksklusif
6
ABSTRACT CRIMINAL LAW POLICY PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING PROGRAM (Study at Polda Lampung)
By Debi Silvia Ridzal, Eko Raharjo, Deni Achmad Email:
[email protected]
Exclusive breastfeeding means giving infants with only breast milk for up to 6 months old, without adding and/or substituting with other solids or liquids. The implementation of Exclusive Breastfeeding Program must be supported by the local government, including its implementation in the work places. Further, it is important to create a breastfeeding law as a regulation to control the practices, in what circumstances the prohibitions can be charged, and to decide ways in charging for criminal law. The problem in this research are formulated as: how is the criminal law policy perspective on the implementation of exclusive breastfeeding program, and what kinds of obstacles are there in the implementation of exclusive breastfeeding program. According to the discussion and the result of the research, it could be concluded that the policy perspective on the exclusive breastfeeding program mentioned one of the prohibitions is dismissing a private room for breastfeeding (lactation room). The policy on lactation room law should work for any work places and public places that they must provide a lactation room, otherwise they will be sentenced to 1-year jail or they have to pay fines for IDR 100,000,000. There were two kinds of obstacles in the implementation of the program; the law itself and society. The first obstacle came from the law where there was no clear regulation about who to supervise the program. The second problem is the unknowingness and the less awareness of the society towards the important of feeding infants exclusive breastfeeding. Furthermore, the society has no courage to report when they received unfairness during the program of exclusive breastfeeding. Keywords: Criminal Law Policy Perspective, Exclusive Breastfeeding Program Implementation
1
I.
PENDAHULUAN
Program
ASI
Eksklusif
adalah
dituangkannya sebuah hukum tertulis
pemberian hanya air susu ibu selama 6
berupa sebuah pasal yaitu Pasal 128
bulan, dan dapat terus dilanjutkan
ayat (1) Undang-Undang Nomor 36
sampai dengan 2 (dua) tahun dengan
Tahun 2009 tentang Kesehatan yang
memberikan makanan pendamping air
menyatakan bahwa setiap bayi berhak
susu ibu (MP-ASI) sebagai tambahan
mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir
makanan sesuai dengan kebutuhan
selama 6 bulan atas indikasi medis,
bayi.Tanggungjawab pemberian ASI
kemudian diberikan perlindungan bagi
eksklusif ini tidak hanya dipikul oleh
para ibu yang melaksanakan ASI
orang tua bayi melainkan juga oleh
eksklusif berupa Pasal 200 yang
Negara.1 Negara dalam mendukung
menyatakan bahwa “setiap orang yang
program ASI eksklusif ini dimulai
dengan sengaja menghalangi program
sejak diperingatinya hari ASI sedunia
pemberian ASI eksklusif sebagaimana
setiap tanggal 1-7 Agustus yang
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2)
dinamakan
Sedunia
dipidana penjara selama satu tahun dan
kegiatan ini diadakan setiap tahunnya
denda paling banyak Rp. 100.000.000
oleh Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
(seratus juta rupiah)” untuk memberi
(AIMI), dimana Asosiasi ini berdiri
sanksi bagi para pelanggar ketentuan
atas dasar kepedulian beberapa ibu
Pasal 128 tersebut.
Pekan
ASI
mengenai pentingnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi secara eksklusif
selama
6
bulan
dan
dilanjutkan hingga 2 tahun.2 Kegiatan tersebut kemudian didukung penuh 1
oleh
pemerintah
dengan
Rizki NatiaWiji, 2013, ASI dan Panduan Ibu Menyusui, Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 4. 2 http://sumut.aimi-asi.org/tentang-aimi/ diakses pada tanggal 25 Januari 2016, pukul 21:45 WIB.
Kemudian pasal ini diperkuat oleh Peraturan
Pemerintah
Nomor
33
Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif,
PP
ini menjamin
pemenuhan hak bayi dan perlindungan ibu menyusui peran
keluarga,
serta
meningkatkan
masyarakat,
dan
pemerintah dalam pemberian
ASI
eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan.
2
Tenaga
kesehatan
dan
fasilitas
mengalami kenaikan dibanding data
kesehatan wajib melakukan inisiasi
Riskesdas tahun 2007 dengan angka
menyusui dini, menempatkanibu dan
cakupan ASI hanya 32%, cakupan
bayi dalam satu ruang rawat. Selain
tahun ini tetap memprihatinkan. Angka
itu, ada juga keharusan penyediaan
ini menunjukan bahwa hanya sedikit
ruang menyusui di tempat kerja dan
anak
fasilitas
umum
serta
pembatasan
kecukupan nutrisi dari ASI. Padahal
promosi
susu
formula,
kemudian
ASI dalam hal ini berperan penting
selain fasilitas ruang menyusui atau
dalam proses tumbuh kembang fisik
memerah ASI, pelaku swasta dan
dan mental anak dengan dampak
perkantoran
jangka panjangnya.3
pemerintah
maupun
pemerintah daerah juga diwajibkan memberi
kesempatan
menyusui
untuk
bagi
ibu
memanfaatkan
fasilitas tersebut. Akan
tetapi
pemberian
Indonesia
Kemudian
yang
Data
Kesehatan
memperoleh
Profil
Provinsi
Dinas Lampung
menunjukan bahwa pada tahun 2012 bayi di Bandar Lampung berjumlah
dalam
ASI
prakteknya
masih
sangat
17.430 bayi sedangkan bayi yang mendapat
ASI
eksklusif
hanya
memprihatinkan menurut data Riset
berjumlah 3.741 bayi, artinya bayi
Kesehatan Dasar (Riskedas) tahun
yang mendapat ASI eksklusif hanya
2013 menunjukkan bahwa cakupan
sebesar 21,46%.4 Seperti dikemukakan
ASI di Indonesia hanya 42%. Angka
di atas dapat dilihat bahwa bayi di
ini jelas berada di bawah target WHO
Provinsi Lampung tidak banyak yang
yang mewajibkan cakupan ASI hingga
memperoleh
50%. Dibandingkan dengan angka
beberapa
kelahiran di Indonesia yang mencapai
penurunan angka cakupan pemberian
4,7 juta per tahun, maka bayi yang
ASI eksklusif ini, antara lain informasi
hal
ASI
eksklusif.
yang
Ada
menyebabkan
memperoleh ASI selama 6 bulan 3
sampai
dengan
2
tahun,
tidak
mencapai dua juta jiwa. Walaupun
http://health.kompas.com/read/2013/12/21/09 17496/Cakupan.ASI.42.Persen.Ibu.Menyusui. Butuh.Dukungan diakses pada tanggal 28 Desember 2015, pukul 18:12 WIB. 4 Ibid.
3
ASI yang tidak cukup diberikan pada
Pasar Kota Bandar Lampung. Bank
ibu-ibu, kondisi lingkungan (tempat,
Pasar merupakan perusahaan yang
waktu) yang belum mendukung untuk
bergerak
menyusui dan pada era globalisasi
masyarakat dimana perusahaan ini
sekarang ini, para ibu aktif melakukan
terbuka untuk umum dan banyak
kegiatan komersial, seperti bekerja di
mempekerjakan wanita di dalamnya
kantor atau pabrik yang ketika bekerja
sehingga dirasa perlu membuat sebuah
inilah tidak adanya pemenuhan hak-
ruang khusus ibu menyusui, tetapi
hak
bekerja.
dalam pelaksanaannya di Bank Pasar
Peraturan
tersebut tidak menyediakan ruangan
perempuan
Sedangkan
yang
dalam
di
pelayanan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012
khusus
tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal
laktasi).Terkait dengan hal tersebut
34
“pengurus
maka perspektif kebijakan hukum
memberikan
pidana berperan untuk menentukan
menyatakan
tempat
kerja
bahwa wajib
ibu
bidang
menyususi
kesempatan kepada ibu yang bekerja
dasar dan aturan-aturan untuk:5
untuk
a. Menentukan
memberikan
ASI
eksklusif
(ruang
perbuatan-perbuatan
kepada bayi atau memerah ASI selama
mana yang tidak boleh dilakukan
waktu kerja.”
dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa
Terkait dengan hal tersebut, tempat
pidana tertentu bagi barang siapa
kerja (perusahaan) dalam hal ini harus mendukung jalannya program ASI eksklusif dengan cara membuat sebuah
yang melanggar larangan tersebut. b. Menentukan kapan dan dalam halhal apa kepada mereka yang telah
ruang laktasi, dimana ruang laktasi merupakan
ruangan
khusus
melanggar larangan-larangan itu
yang
dapat
diperuntukan untuk ibu memberi ASI
dikenakan
atau
dijatuhi
pidana sebagaimana yang telah
dan memerah ASI selama di tempat
diancamkan.
kerja. Akan tetapi banyak perusahaan yang tidak menyediakan ruang khusus ibu menyusui sebagai contoh Bank
5
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia:Edisi Ke-4Jakarta: Balai Pustaka.
4
c. Menentukan
dengan
cara
kaidah
yang
mantap
dan
sikap
tindak
bagaimana pengenaan pidana itu
mengejawantah
dapat dilaksanakan apabila ada
sebagai rangkaian penjabaran nilai
orang
tahap
yang
disangka
telah
melanggar larangan tersebut.
memelihara,
Permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimanakah
untuk dan
menciptakan,
mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup.6
kebijakan
Menurut Satjipto Raharjo penegakan
hukum pidana terhadap pelaksanaan
hukum merupakan suatu usaha untuk
program
ASI eksklusif,
mewujudkan ide-ide kepastian hukum,
sajakah
faktor-faktor
dalam
perspektif
akhir,
dan
pelaksanaan
dan
apa
penghambat program
ASI
tersebut.
adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.Penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan lapangan
melalui
wawancara
terhadap sejumlah narasumber. II.
dan
keadilan
menjadi kenyataan. Proses perwujudan
HASIL PENELITIAN DAN
A. Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Program ASI Eksklusif yang
dipakai
penegakan
adalah
hakekat
dari
penegakan
hukum.
Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.7
PEMBAHASAN
Teori
sosial
ketiga ide inilah yang merupakan
Pendekatan masalah yang digunakan
dan
kemanfaatan
Kemudian terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaksanaan program ASI
ini
menentukan
perbuatan-
perbuatan mana yang tidak boleh
teori
dilakukan dan yang dilarang, dengan
hukum.Secara
disertai ancaman atau sanksi yang
konsepsional, inti dan arti penegakan hukum
terletak
menyerasikan
pada
kegiatan
hubungan
nilai-nilai
yang terjabarkan di dalam kaidah-
6
Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5. 7 Satjipto Raharjo, 1980,Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, hlm.15.
5
berupa pidana tertentu bagi barang
denda paling banyak Rp. 100.000.000
siapa
(seratus juta rupiah).”
yang
melanggar
larangan
tersebut. Dalam hal program ASI eksklusif ini perbuatan yang dilarang dan diancam menggunakan hukum pidana yang tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yaitu seperti tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan
yang
tidak
melakukan
inisiasi menyusui dini, menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruang rawat. Selain itu, tempat kerja dan tepat sarana umum yang tidak menyediakan ruang menyusui, pelaku swasta dan perkantoran
pemerintah
maupun
pemerintah daerah juga tidak memberi kesempatan bagi ibu menyusui untuk
Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa
kepada
mereka
yang
telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan
atau
dijatuhi
pidana
sebagaimana yang telah diancamkan, yang ditentukan pada saat seseorang terutama penyelenggara tempat kerja yang telah melanggar seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor
33
Tahun
2012
tentang
Pemberian ASI Eksklusif Pasal 34 menyatakan bahwa “pengurus tempat kerja wajib memberikan kesempatan kepada
ibu
yang
bekerja
untuk
memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu
memanfaatkan fasilitas tersebut.
kerja” dengan kata lain perusahaan Perbuatan-perbuatan tersebut apabila
menghalangi jalannya program ASI
dilanggar maka akan dikenakan sanksi
eksklusif
yang tercantum dalam Pasal 200
bekerja.
bagi
seorang
ibu
yang
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang
Kesehatan
yang
Menentukan dengan cara bagaimana
menyatakan bahwa “setiap orang yang
pengenaan
dengan sengaja menghalangi program
dilaksanakan apabila ada orang yang
pemberian ASI eksklusif sebagaimana
disangka telah melanggar larangan
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2)
tersebut, terkait dengan pelaksanaan
dipidana penjara selama satu tahun dan
program ASI eksklusif ini Kepolisian dalam
pidana
menangani
itu
dapat
masalah-masalah
6
dalam penegakan hukum pidana yang
dan tempat kerja, karena membuat dan
terjadi
menyediakan ruang laktasi merupakan
dalam
masyarakat
dapat
dilakukan secara penal (hukum pidana)
suatu
dan non penal (tanpa menggunakan
mencegah
hukum pidana).
seorang ibu terhambat.
Terkait dengan hal tersebut tindakan
Kemudian
preventif yang dilakukan oleh aparat
pengendalian
penegak
Abdul
Polisi berkewajiban menyidik perkara-
Rochim8 Kepolisian Polda Lampung
perkara tindak pidana, menangkap
memiliki fungsi preventif, yaitu untuk
pelakunya dan menyerahkan kepada
pencegahan yang berarti bahwa Polisi
penyidikan untuk penghukuman, akan
itu berkewajiban melindungi warga
tetapi
negara beserta lembaga-lembaganya,
eksklusif
ketertiban, dan ketataan umum, orang-
penyidikan dan melakukan eksekusi
orang dan harta bendanya, dengan
Kepolisian berperan sebagai mediator
mencegah
perbuatan-
antara korban yang dihalangi dan
perbuatan yang dapat dihukum dan
pelaku yang menghalangi program
perbuatan-perbuatan
ASI eksklusif ini, dan apabila tidak
hukum,
menurut
dilakukannya
lainnya
yang
tindakan
mendukung
program
tindakan yang
ASI
dan
eksklusif
represif berarti
atau bahwa
terkait dengan program ASI ini
sebelum
pada hakikatnya dapat mengancam dan
menemukan
membahayakan
Kepolisian akan memproses kasus
ketentraman
ketertiban
umum.
Akan
dan tetapi
tersebut
titik
melakukan
sesuai
temu
dengan
maka
peraturan
kepolisian tidak pernah melakukan
perundang-undangan, karena terkait
tindakan
hal
masalah pelaksanaan program ASI
pelaksanaan program ASI eksklusif,
eksklusif ini merupakan delik aduan
melainkan
yang
dimana dibutuhkan pengaduan untuk
tindakan
prefentif
prefentif
dalam
harus
melakukan
yaitu
para
penyelenggara tempat sarana umum 8
Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Rochim S.H., Ps. Panit Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Lampungpada tanggal 17 Maret 2016, pukul 13.30 WIB.
menindaklanjutinya.
7
Menurut M. Fakih9 penegakan hukum
tetapi pelaksanaannya tidak jelas mulai
pidana dalam hal pelaksanaan program
dari siapa pihak yang mengawasi
ASI
jalannya
eksklusif
ini
sebenarnya
merupakan usaha untuk melaksanakan hukum yang telah ada dalam hal ASI
program
ASI
dan
lain
sebagainya.
ibu
B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program ASI Eksklusif
sedangkan bagi bayi, ASI eksklusif
Masalah pokok penegakan hukum
merupakan hak dasar yang harus
sebenarnya terletak pada faktor-faktor
diperoleh seorang bayi dimana ASI
yang
merupakan makanan terbaik untuk
mempengaruhinya.Faktor-faktor
bayi.
tersebut mempunyai arti yang netral,
dimana menyusui secara eksklusif itu merupakan
kodrat
Sehingga
seorang
dalam
penegakan
mungkin
hukumnya jelas harus dilaksanakan
sehingga
sepanjang tidak ada unsur-unsur yang
negatifnya terletak pada isi faktor-
menyatakan bahwa ASI eksklusif tidak
faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut
harus dilaksanakan.
adalah sebagai berikut:11
Nikmah Rosidah10 juga menambahkan bahwa
pelaksanaan
program
ASI
eksklusif dalam penegakan hukumnya bisa dikatakan mandul (tidak berjalan) karena memang sudah sangat jelas
dampak
positif
atau
1. Faktor hukumnya sendiri; 2. Faktor penegak hukum; 3. Faktor sarana atau fasilitas; 4. Faktor masyarakat; dan 5. Faktor kebudayaan.
pasalnya sudah ada, sanksi yang
Kelima faktor tersebut saling berkaitan
diberikan juga sudah sangat jelas, akan
erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan
9
Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Fakih S.H., M.H. sebagai Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Kesehatan Universitas Lampung pada tanggal 4 April 2016, pukul 11.30 WIB. 10 Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H. sebagai Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung pada tanggal 4 April 2016, pukul 11.00 WIB.
11
Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.
8
tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.
12
terletak pada tidak adanya lembaga
Berdasarkan wawancara dan analisis yang dilakukan oleh Penulis, maka yang
pelaksanaan program ASI eksklusif ini
menjadi
faktor-faktor
penghambat dalam perspektif hukum
khusus dalam mengawasi pelaksanaan program ASI eksklusif di lingkungan kerja, sarana umum, bahkan rumah sakit.
pidana terhadap pelaksanaan program
3. Faktor Sarana fasilitas
ASI eksklusif di Provinsi Lampung
Menurut Abdul Rochim faktor sarana
adalah sebagai berikut:
dan fasilitas terkait penegakan hukum
1. Faktor Hukum (Undang-Undang)
pidana dalam hal ASI ini adalah tidak
Undang-Undang Nomor 36 Tahun
ada
2009 tentang Kesehatan ini tidak
diperuntukan
menyebutkan dengan jelas pihak-pihak
melakukan kegiatan sosialisasi dan
yang berwenang terkait pelaksanaan
penyuluhan
program ASI eksklusif ini, mulai dari
program ASI eksklusif ini.
aparat penegak hukumnya, hingga pihak
mana
yang
berkewajiban
mengawasi pelaksanaan program ASI eksklusif ini.
anggaran
khusus Kepolisian
terkait
yang dalam
pelaksanaan
4. Faktor Masyarakat Kesadaran
masyarakat
terhadap
hukum belum terbangun dengan baik, dan kesadaran akan pentingnya ASI
2. Faktor penegak hukum
dirasa masih kurang. Hal tersebut
Kepolisian Polda Lampung belum
sangat berpengaruh terhadap ketaatan
pernah
terhadap
menangani
kasus
terkait
hukum
dan
jaminan
hak
asasi
manusia,
pelaksanaan program ASI eksklusif
pelaksanaan
ini,
khususnya dalam penegakan hukum
sehingga
dalam
penegakan
hukumnya, menurut Abdul Rochim
pidana
faktor-faktor
menghalangi program ASI eksklusif.
penghambat
dalam
penegakan hukum pidana terhadap
12
Ibid., hlm. 9.
terhadap
5. Faktor Budaya
pelaku
yang
9
Masyarakat cendrung memiliki rasa
petugas kesehatan tidak memberikan
tolerasi dan memaafkan yang tinggi
informasi pada ibu saat pemeriksaan
untuk tidak mempersoalkan sesuatu
kehamilan
yang tidak benar walaupun masyarakat
Untuk dapat melaksanakan program
tahu bahwa hal tersebut melanggar
ASI eksklusif, ibu dan keluarganya
hukum dan ada sanksi pidananya.
perlu menguasai
Menurut Nikmah Rosidah pemahaman masyarakat
tentang
pentingnya
pemberian ASI secara eksklusif ini maih
sangat
pengetahuan
minim, akan
sedangkan memberikan
pengalaman kepada ibu tentang cara pemberian ASI eksklusif yang baik
fisiologis
atau
sesudah
bersalin.
informasi tentang
laktasi,
keuntungan
pemberian ASI, kerugian pemberian susu
formula,
pentingnya
rawat
gabung,cara menyusui yang baik dan benar, dan siapa harus dihubungi jika terdapat keluhan atau masalah seputar menyusui.
dan benar yang juga terkait dengan
M. Fakih menambahkan bahwa gaya
masa lalunya. Dalam hal ini perlu
hidup
ditumbuhkan motivasi dalam dirinya
berubah menyebabkan ASI eksklusif
secara sukarela dan penuh rasa percaya
kurang
diri untuk mampu menyusui bayinya.
cenderung beralih menggunakan susu
Pengalaman ini akan memberikan
formula secara terus menerus tanpa
pengetahuan, pandangan dan nilai
indikasi medis, kemudian banyaknya
yang akan menberi sikap positif
iklan-iklan yang mempromosikan susu
terhadap masalah menyusui. Akibat
formula, bahkan dibuat sebuah acara
kurang pengetahuan atau informasi,
tahunan
banyak ibu menganggap susu formula
minum susu” dan lain sebagainya yang
sama baiknya, bahkan lebih baik dari
membuat popularitas ASI ini menurun.
ASI. Hal ini menyebabkan ibu lebih
Sehingga program ASI eksklusif ini
cepat memberikan susu formula jika
terkadang
merasa ASI kurang atau terbentur
alasan susu formula lebih praktis dan
kendala menyusui. Masih banyak pula
lain sebagainya.
masyarakat
diminati
seperti
yang
semakin
masyarakat
contohnya
dikesampingkan
yang
“mari
dengan
10
III.
sarana
SIMPULAN
Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
atau
fasilitas,
faktor
masyarakat, dan faktor kebudayaan.
pembahasan yang telah diuraikan,
Dari kelima faktor yang paling
maka dapat dibuat kesimpulan sebagai
dominan adalah faktor undang-
berikut:
undang
1. Perspektif kebijakan hukum pidana
dalam hal ini kurang jelasnya
terhadap pelaksanaan program ASI
pihak-pihak yang mengawasi dan
eksklusif
bahwa
menegakkan terlaksananya program
perbuatan-perbuatan yang dilarang
ASI eksklusif ini dan kurangnya
dan tidak boleh dilakukan terkait
kesadaran
program ASI ini salah satunyai
ketidakpahaman
tidak menyediakan ruang khusus
tentang pentingnya ASI eksklusif,
menyusui
dan
ini
yaitu
(ruang
laktasi),
hal
dan
faktor
masyarakat
hukum
dan masyarakat
kurangnya
keberanian
tersebut ditujukan kepada para
masyarakat untuk melapor kepada
penyelenggara tempat kerja dan
pihak
tempat
dirugikan dalam hal menjalankan
sarana
umum,
dimana
apabila tidak menyediakan ruang laktasi ini akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana satu tahun dan denda Rp. 100.000.000. 2. Dalam penegakan hukum terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif seringkali dijumpai kendala atau hambatan. penghambat mempengaruhi
Faktor-faktor yang
dapat pelaksanaan
program ASI eksklusif ini, yaitu faktor hukumnya (undang-undang), faktor
penegak
hukum,
faktor
berwajib
apabila
merasa
program ASI eksklusif ini. DAFTAR PUSTAKA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008.Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4. Jakarta: Balai Pustaka. NatiaWiji, Rizki. 2013.ASI dan Panduan Ibu Menyusui. Yogyakarta: Nuha Medika. Raharjo, Satjipto. 1980.Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa. Soekanto, Soerjono. 2014. Faktor Faktor yang Mempengaruhi
11
Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Sudarto.1986.Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni. http://sumut.aimi-asi.org
