PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN POLISI (Sudi Wilayah Hukum Polda Lampung)
(Jurnal)
Oleh Wahyu Desna Nugroho
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 2016
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN POLISI (Sudi Wilayah Hukum Polda Lampung) Wahyu Desna Nugroho, Prof. Dr. Sunarto, S.H.,M.H, Firganefi, S.H.,M.H. Email : (
[email protected]) Abstrak Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di indonesia adalah Narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi, dan apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, editing, klasifikasi dan sistematis. Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut,bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi dilaksanakan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Adapun pendekatan menggunakan pendekatan penal yaitu menggunkan upaya hukum yakni pelaku tindak pidana narkotika harus diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sampai ke tingkat pengadilan dan esksekusi guna mendapatkan sanksi pidana dan menjamin kepastian hukum. penjatuhan sanksi pidana dan sanksi disiplin terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkotika akan diadili dalam lingkungan peradila umum. Pemberian sanksi disiplin polri akan di tanggani oleh Kabid Propam sub bidang Provos. Sedangkan pendekatan non penal yang bersifat pencegahan adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkotika dan dampak dari penyalahgunaan narkotika. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terdahap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi Faktor penegak hukum yaitu penegak hukumnya yang kurang berkualitas yang sudah pasti tidak mampu melakukan tugas secara benar. Faktor sarana atau fasilitas yaitu kurangnya aspek sarana atau fasilitas baik peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran keuangan yang cukup merupakan hal terpenting dalam penegakan hukum. Faktor masyarakat yaitu perdulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkotika. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, Polisi
LAW ENFORCEMENT TOWARDS DRUG-RELATED CRIME COMMITED BY POLICE MEMBERS (A Case Study on Polda Lampung Jurisdiction) Wahyu Desna Nugroho, Prof. Dr. Sunarto, S.H.,M.H, Firganefi, S.H.,M.H. Email : (
[email protected]) Abstract The criminal act is an act or action committed by individuals in which such actions are prohibited by the laws of criminal code. In Indonesia, among the common occurrence of crimes is about drug-related crimes. The problems in this research are formulated as follows: How is the law enforcement against drugs-related crime committed by police members? and what kinds of inhibiting factors in law enforcement against drugs-related crime committed by police members? The study was conducted by using normative and empirical approaches. The data sources consisted of primary data which were obtained through interviews and secondary data which were collected through literature study, while the data processing were done by means of identification, editing, classification and systematic. The results of the research would be described as follows: how is the law enforcement against the drugs-related crime committed by the police members? The law enforcement was done through penal and non-penal measures. The approach used in penal measure was by imposing a prosecution to the defendants under the Law No. 35/2009 on Narcotics/Drugs which have to be done at the court level and the execution in order to uphold the criminal sanctions and to ensure legal certainty. The imposition of criminal sanctions and disciplinary action against the police members committed in drugs-related crime has to be tried in public court. The disciplinary sanction of Polri (The Indonesian National Police) would be carried out by the Head of Propam (Profession and Security Division of Indonesian Police), sub-division of Provost. While the non penal measure was done by educating the society about the dangers of drugs and the effects of drugs abuse. Among the inhibiting factors in law enforcement against drugs-related crime committed by the police members included the authority factor. The less qualified authorities showed poor performance in fulfilling tasks. The lack of infrastructures and facilities on proper equipments and sufficient financial budget was also crucial to support the law enforcement. The last factor came from the society; the ignorance to report any criminal acts including the drugs-related crime makes it difficult to be eradicated. Keywords: Law Enforcement, Drugs-Related Crimes, Police
I. PENDAHULUAN Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika, dan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda indonesia, dalam media massa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan Narkotika. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsanggan, 1 semangat dan halusinasi. Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah prilaku pemakainya.2 Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu,dan obat-obat penenang. Penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan 1
Juliana lisa, nengah sutrisna. Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa, nuha medika, Yogyakarta, 2003, hlm. 1 2 https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenisjenis-narkoba/ , diakses 13 april 2016
apabila penggunaanya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1)(2), dan (3) menyatakan : 1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UndangUndang ini. 2. Prekusor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini. 3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukumdalam
setiap hubungan hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukumyang berlaku, berarti dia menjalakan atau menegakkan aturan hukum.dalam arti sempit subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum akan menggunakan daya paksa.
penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat kepolisian yang notabene merupan penegak hukum yang seharunya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut bergabung. Institusi polri merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah peredaran Narkotika. Terlibatnya anggota polri dalam peredaran Narkotika merupakan hal yang menciderai citra kepolisian dimata masyarakat.
Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang, maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana.
Berikut adalah contoh nyata dari peredaran dan penyalahgunan Narkotika yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia : Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung membekuk oknum polisi yang bertugas di satuan Shabhara Polresta Bandar Lampung. Oknum tersebut bernama Brigadir AA (30). Polisi menangkap AA karna terlibat jaringan narkoba, AA merupakan bandar narkoba .3
Penegak hukum dalam melakukan penagkalan dan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana sangat diharapkan masyarakan agar lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban
Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun sayangnya, di dalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus diakui polisi kita masih perlu banyak pembenahan untuk tidak mengatakannya buruk.4 Sehingga sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicederai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolak belakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatanya dihadapan hukum.
3
Tribun Lampung, jumat, 15 april 2016 Wawan Tunggul Alam. Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal. Jakarta: Milenia Populer, 2004. hlm.67 4
Penegak hukum terkait kasus di atas yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan masyarakat tentunya mampu melakukan penegakan hukum secara tegas dan profesional, karna Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda indonesia. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika tidak terlepas pada asas-asas hukum pidana guna mewujudkan suatu kepastian hukum dari setiap bentuk penyelesaian perkara tindak pidana narkotika berdasarkan sistem hukum indonesia. Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas penulis tertari untuk melakukan penelitian judul : “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi ” (Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung)” Mengacu pada latar belakang di atas maka penulis membuat dua rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana Narkotika ? 2. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana Narkotika ? Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan – bahan kepustakaan yang berupa peraturan – peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi – informasi tentang kenyataan yang terjadi dilapangan guna mendapatkan fakta – fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang
dibahas. Jenis data dapat dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari kepustakaan.5 Jenis dan sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Analisis data. data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan. II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda indonesia, dalam media massa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat kepolisian yang notabene merupan penegak hukum yang seharunya 5
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press,2007,hlm 11.
memberantas peredaran gelap Narkotika justru melakukan tindak pidana narkotika. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda indonesia. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika tidak terlepas pada asas-asas hukum pidana guna mewujudkan suatu kepastian hukum dari setiap bentuk penyelesaian perkara tindak pidana narkotika berdasarkan sistem hukum indonesia. 1. Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi dengan upaya represif Upaya represif adalah sebagai bentuk dari penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi. Penegakan hukum dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan sanksi oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata atau ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sasudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukumyang bertujuan untuk memberikan contoh social learning dan menimbulkan efek deterence agar dapat mengantisipasi para pelaku mengulangi perbuatannya. Penegak hukum yang diharapkan masyarakat tentunya mampu melakukan perlindungan dan penegakan hukum secara tegas dan proporsional. Menurut Rizky Pujianto menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana khususnya pada tindak pidana narkotika maka upaya penal yang digunakan dengan menitik beratkan pada sifat represif yaitu dengan cara pemberantasan dan penumpasan.karna dalam tindak pidana narkotika ini kita
perlu melakukan upaya pemberantasan dan penumpasan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak menutup kemungkinan apabila ada anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkotika akan tetap diproses sesuai hukum.6 Berdasarkan analisis bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika dilakukan dengan upaya penal, jika upaya non penal sudah tidak dapat dilakukan lagi. Upaya penal merupakan upaya yang bersifat reprensif yaitu dengan cara pemebrantasan dan penumpasan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi bernama Brigadir AA yang bertugas di satuan Shabhara Polresta Bandar Lampung jelas tidak dibenarkan, karena tidak sesuai fungsi kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara. Menurut Rizky Pujianto menjelaskan Polisi yang melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran kode etik akan tetap diproses secara hukum, dan apabila ada anggota polisi yang terlibat tindak pidana narkotika akan tetap dilakukan sanksi pidana dan sanksi disiplin baginya. Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana narkotika akan diselasaikan melalui mekanisme sidang disiplin, dan selanjutnya akan akan dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukannya proses penyidikan. Dalam proses penyidikan ini anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut ditempatkan dalam ruang tahanan terpisah dengan tahanan lainya , yaitu tempat khusus untuk anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Tersangka yang merupakan anggota polri dapat diberhetikan sementara dari jabatan dinas Polri selama proses penyidikan, agar dapat dilakukan penyidikan secara langsung.7
6 7
Hasil wawancara dengan Rizky Pujianto Hasil wawancara dengan Rizky Pujianto
Berdasarkan analisis bahwa anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Penjatuhan sanksi disiplin dan kode etik bagi anggota Polri tidak menghentikan proses pradilan umum. Proses penyidikan tetap dilaksanakan oleh fungsi Reserse sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. walaupun anggota Polisi merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lainya karena selain tunduk pada peraturan perundangundangan, anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi dilakukan melalui pendekatan penal dengan cara upaya hukum yang menitik beratkan pada tindakan yang bersifat reprensif yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi tindak pidana narkotika. Upaya penal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh polisi. Mengenai penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang harus dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi tersebut maka dapat dilakukan upaya respresif. Karna perbuatan yang dilakukan oleh anggota polisi tersebut bertentangan dengan hukum. penegakan hukum dapat digunakan dalam rangka penyerasian nilai-
nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat. Menurut Mulyani berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi dapat menggunakan upaya reprensif dengan penjatuhan pidana. Lembaga pemasyarakatan narkotika tempat pembinaan khusus bagi narapidana narkotika yang sudah dijatuhi vonis oleh hakim. Didalam lembaga pemasyarakatan ini narapidana narkotika akan diberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi serta melakukan bimbingan sosial kerohanian. didalam lembaga pemasyarakatan tidak ada keistimewaan terhadap narapidana karna warga binaan pemasyarakatan merupakan masyarakat dan makhluk tuhan yang maha esa. Pembinaan narapidana anggota Polri dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Walaupun terpidana merupakan anggota polisi maka tidak ada pemisahan khusus.8 Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi secara represif adalah menggunakan upaya hukum yakni pelaku tindak pidana narkotika harus diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika akan diadili dalam lingkungan peradila umum. penjatuhan saksi disiplin akan dilaksanakan dalam sidang kode etik. Pemeriksaan disiplin polri akan di tanggani oleh Kabid Propam sub bidang Provos, selajutnya penjatuhan sanksi dilaksanakan oleh Ankum yang berwenang. Penjatuhan sanksi disiplin tidak akan menghapuskan sanksi pidana. Selama proses penyidika anggota Polri tersebut diberhentikan dari jabatan dinas untuk sementara. Selama penyidika anggota Polri tersebut ditempatkan dalam 8
Hasil wawancara dengan Mulyani
ruang tahanan khusus bagi anggota Polri. Penuntutan terdakwa anggota polri dilakukan oleh Penuntut umum. Pembinaan narapidana anggota Polri dilakukan di lembaga pemasyarakatan narkotika. Di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut tidak ada ruangan khusus bagi anggota Polri. 2. Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi dengan upaya preventif Penegakan hukum dengan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ penegndalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktorfaktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.9 Menurut Rizky Pujianto menjelaskan upaya non penal merupakan upaya yang dilakukan oleh polri untuk menanggulangi dan memberantas narkotika. Upaya yang biasa dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkotika dan dampak dari penyalah gunaan narkotika. Tidak hanya masyarakat dalam instansi polri juga tetap diberi sosialisasi dan penyuluhan tentang narkotika. Selain itu polri juga berkerja sama dengan masyarakat untuk melakukan kampaye anti narkoba.10 Berdasarkan analisis bahwa penanggulangan dengan menggunakan upaya non penal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dala menanggulangi tindak pidana narkotika adalah dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkotika dan dampak dari penyalahgunaan narkotika itu. Tidak hanya masyarakat saja yang para penegak hukum
juga harus mengetahui bahaya dan hukum narkotika agar tidak masuk dalam tindak pidana narkotika. Dalam hal ini tidak hanya penegak hukum saja masyarakat juga harus berperan aktif dalam memberantas narkotika. Mulyani menambahkan, bahwa penanggulangan dengan upaya non penal bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja tetapi masyarakat juga berperan aktif membantu dan mendukung dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Karna perlu adanya kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika.11 Berdasarkan analisis bahwa penanggulangan dengan cara non penal bukan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja tetapi juga masyarakat juga berperan aktif membantu dan mendukung dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Perlu adanya kerja sama antara masyarakat dengan penegak hukum. melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang dampak dan bahaya narkotika, tidak hanya masyarakat aparat penegak hukum juga hrus mengikutinya agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi secara preventif adalah dengan cara melakukan sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkotika dan dampak dari penyalahgunaan narkotika. Selain itu Polri bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan kampanye anti narkoba. Karna perlu adanya keja sama antara penegak hukum dengan masyarakat untuk mengguranggi penyalagunaan narkotika.
9
Barda Nawawi Arief. Op. Chit. Hlm 40 Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizky Pujianto, SH 10
11
Hasil wawancara dengan Mulyani, Bc. IP, SH.
B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi Penegakan hukum sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan dikresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.12 Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan , bahwa gangguan penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidaksamaan “tritunggal” nilai, kaidah dan pola prilaku.13 Masalah pokok penegakan hukum sebenernya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktorfaktor tersebut, adalah sebagai berikut : 1. Faktor aparat penegak hukum 2. Faktor sarana atau fasilitas 3. Faktor masyarakat Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi sebagai berikut : 1. Fakto Penegak Hukum Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkencimpung didalam penegakan hukum. penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang bekecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance14. Berdasarkaan analisis penegak hukum juga terhambatnya penegakan tindak pidana narkotika
bahwa faktor mengakibatkan hukum terhadap yang dilakukan
polisi. Penegak hukum yang profesional selalu diharapkan masyarakat sehingga bisa menjamin kepastian hukum.dalam hal ini penegakan sanksi disiplin dan kode etik sangat dibutuhkan, polri harus menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana jangan sampai melindungi anggotanya yang terlibat tindak pidana narkotika. Selama ini masih adanya diantara pimpinanan satuan selaku Ankum belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini juga seringkali adanya keengganan pemeriksa dalam memeriksa anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pinda atau pelanggran kode etik dikarnakan rasa solidaritas atara sesama anggota Polri. 2. Faktor Sarana atau Fasilitas Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan memadai, dana yang cukup dan sebagainya.jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegak hukum akan sulit tercapai tujuanya dengan sempurna. Berdasarkan analisis bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi masih kurang maksimal atau dapat dikatakan kurang dapat berjalan disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan keterbatasan anggaran yang cukup, sehingga hal tersebut sangat mengganggu kegiatan sehari-hari. Selain itu, perlengkapan yang dibutuhkan yang belum lengkap dapat mengakibatkan kinerja aparat penegak hukum belum maksimal. 3. Faktor Masyarakat
12
Prof. Dr. Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, jakarta. Rajawali pers. 2013. Hlm 7 13 Ibid, hlm 7 14 Ibid. 19
Menurut penulis terkait anggota Polri yang dalam hal ini sebagai objek dalam penegakan hukum. Latar belakang dan
karakteristik pribadi yang dimiliki anggota Polisi membuatnya lebih cerdik dan pintar dalam menghindar dari pengejaran petugas. Mereka lebih mudah dalam mengelabui petugas karena latar belakang yang sama, Sering kali mereka lebih mudah lolos dalam razia yang dilakukan petugas karna mereka lebih dulu mengetahuinya. Dalam melakukan transaksi narkotika mereka terbilang cukup bersih, karena anggota Polisi tersebut lebih memahami tentang tindak pidana narkotika.Kecerdikan serta kepintaran anggota Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika merupakan salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Berdasarkan paparan diatas bahwa faktorfaktor penghaambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi adalah Faktor penegak hukum Ankum belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran. Serta adanya rasa solidaritas atara sesama anggota Polri. Faktor sarana atau fasilitas terkait masalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran. Faktor masyarakat Serta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkotika . Serta latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki anggota Polisi membuatnya lebih cerdik dan pintar. III. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 1. Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan Polisi dilaksanakan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Adapun pendekatan menggunakan pendekatan penal yaitu menggunkan upaya hukum
yakni pelaku tindak pidana narkotika harus diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika akan diadili dalam lingkungan peradila umum penjatuhan saksi disiplin akan dilaksanakan dalam sidang kode etik. Pemeriksaan disiplin polri akan di tanggani oleh Kabid Propam sub bidang Provos, selajutnya penjatuhan sanksi dilaksanakan oleh Ankum yang berwenang. Selama proses penyidika anggota Polri tersebut diberhentikan dari jabatan dinas untuk sementara. Anggota Polri tersebut ditempatkan dalam ruang tahanan khusus bagi anggota Polri. Penuntutan terdakwa anggota polri dilakukan oleh Penuntut umum. Pembinaan narapidana anggota Polri dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pendekatan non penal yang bersifat pencegahan adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkotika dan dampak dari penyalah gunaan narkotika. 2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana narkotika yangdilakukan polisi sebagai berikut : Faktor penegak hukum Ankum belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran. Serta adanya rasa solidaritas atara sesama anggota Polri. Faktor sarana atau fasilitas terkait masalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran. Faktor masyarakat serta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkotika. Dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika masyarakat harus berperan aktif, masyarakat harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan
melaporkan tindak pidana narkotika agar dapat segera dapat ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Serta latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki anggota Polisi membuatnya lebih cerdik dan pintar.
DAFTAR PUSTAKA Alam, Wawan Tunggul. 2004. Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal. Jakarta: Milenia Populer.
B. Saran Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi sebagai berikut : 1. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi harus segera memproses pelaku tindak pidana sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku. Penjatuhan sanksi disiplin polri harus tetap diberikan secara tegas kepada anggotanya yang terlibat tindak pidana narkotika. Polri sebagai garda depan penegakan hukum harus bersifat profesional dalam menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana, jangan sampai sidang kode etik polri hanya bersifat formalitas dan melindungi anggota polri yang melakukan tindak pidana narkotika 2. Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika, masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini tidak hanya aparat penegak hukumya. Masyarakat harus segera melaporkan tindak pidana narkotika jika mengatahuinya agar dapat segera diproses melalui hukum.
Arif, Barda Nawawi. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Kencana. Lisa, Juliana & Nengah S. 2003. Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa, Yogyakarta. Nuha Medika. Soekanto, Soerjono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. __________, Soerjono. 2013. FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Rajawali Pers. https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jen is-jenis-narkoba/ , diakses 13 april 2016
