ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung) Ernita Larasati, Eko Raharjo S.H., M.H., Gunawan Jatmiko S.H., M.H. email: (
[email protected]) Abstrak Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Pasal 1 ayat 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tetang Perlindungan Saksi dan Korban). Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana (korban yang kemudian menjadi saksi). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana serta apa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana. Pendekatan masalah digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan (1) dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif peraturan yang di buat untuk melindungi saksi agar terhindar dari ancaman pada saat memberikan keterangan di dalam pemeriksaan perkara pidana saksi merasa aman tidak ada tekanan dari pihak manapun dan saksi juga bebas memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum tanpa adanya unsur paksaan, sedangkan perlindungan secara represif yaitu hukuman tambahan ini di buat agar para tersangka atau terdakwa merasa jera sehingga tidak ada lagi korban penganiayaan terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana (2) alasan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana harus diberikan perlindungan karena mereka yang memberikan kesaksian bisa menyangkut nyawa seseorang banyak saksi yang justru menjadi korban setelah saksi tersebut memberikan keterangannya terhadap suatu perkara. Faktor masyarakat, hukum, aparat penegak hukum serta sarana dan fasilitas juga sangat berpengaruh dalam memberikan perlindungan saksi.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Pemeriksaan Perkara Pidana
ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF THE WITNESSES IN THE CRIMINAL CASE INVESTIGATION (Studies in The Jurisdiction of The City of Lampung) Ernita Larasati, Eko Raharjo S.H., M.H., Gunawan Jatmiko S.H., M.H. email: (
[email protected]) Abstract Protection of all efforts the fulfillment of rights and provision of assistance to provide security to witnesses and / or victims which must be implemented by the Witness Protection Agency (LPSK) or other institutions in accordance with the provisions of the Act (Article 1 paragraph 6) of Law No. 13 The year 2006 Witness and Victim. Protection neighbor).Legal protection as a description of the function of law is a concept where the law can provide a justice, order, certainty, usefulness and peace.One legal evidence in criminal proceedings is the witness who hear, see, or experience the occurrence of a crime (victim who later became a witness).Issues raised in this research is how the legal protection of witnesses in the criminal case investigation and what factors inhibiting the legal protection for witnesses in criminal cases.The approach used in this research problem is to use a juridical normative and empirical.Based on the results of research and discussion can be deduced (1) in providing legal protection in a preventive regulations made to protect witnesses in order to avoid the threat at the time testified during the examination of criminal cases witnesses feel safe there is no pressure from any parties and witnesses are also free to appear before law enforcement officers without any element of coercion , while the repressive protection that this additional penalty is made so that the suspect or the accused was a deterrent so that no more victims of persecution against the witnesses in the criminal case investigation.(2) because the witness in the criminal case investigation should be given protection because they are on someone's life testimonies may involve many witnesses who become victims after the witness has given testimony to a case. Factors society, law, law enforcement equipment and facilities are also very influential in providing witness protection..
Keywords : Legal Protection, Witness, The Criminal Case Investigation
I.
PENDAHULUAN
Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana (korban yang kemudian menjadi saksi). Keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.1 Proses peradilan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah proses peradilan yang adil, dalam artian kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya dapat terlindungi. Proses hukum yang adil disini mengandung arti dilindunginya kepentingan dari para pihak yang terlibat di dalamnya sehingga ada keseimbangan dalam pencapaian keadilan. Upaya mewujudkan proses peradilan pidana yang adil cenderung lebih dikaitkan pada pihak tersangka atau terdakwa. Orientasinya adalah tersangka atau terdakwa tidak kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia atau tidak mengalami tindakan yang sewenangwenang pada saat menjalani pemeriksaan.
1
Wahyu wagiman. Dkk. Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban. Jakarta. ICW. 2007. hlm 9
Dalam kenyataannya, selain tersangka atau terdakwa ada pula pihak-pihak lain yang juga perlu guna mendapatkan perhatian yaitu saksi. Saksi dalam kapasitasnya sebagai pemberi keterangan yang melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana, menjalani semua pemeriksaan dalam proses peradilan pidana sebagaimana halnya pemeriksaan seorang tesangka atau terdakwa. Selama berlangsungnya proses peradilan perlu diupayakan agar saksi juga memerlukan jaminan keamanan karena tidak jarang dalam posisinya saksi terancam keselamatan jiwanya.Saksi mempunyai peranan penting dalam menggali perkara pidana, oleh karena itu kepentingan seorang saksi harus betul-betul diperhatikan. Seorang saksi senantiasa memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana yang di dengar atau yang dialami sendiri manakala ada perlindungan terhadap kepentingan yang dimilikinya baik itu dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis, sehingga dengan adanya laporan yang diberikan maka akan menambah efektivitas dan kecepatan penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana. Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Bisa dibayangkan bagaimana jalannya suatu persidangan tanpa dihadiri saksi sebagai alat bukti, hal demikian akan sangat menghambat jalannya proses penyelesaian perkara, oleh karena itu peranan saksi yang demikian ini akan terasa sangat ironis apabila kedudukan seorang saksi berada pada posisi yang lemah. Hal ini sangatlah dilematis mengingat saksi dalam posisinya sangat rentan terhadap adanya ancaman baik fisik maupun ancaman psikologis atas kesaksian yang diberikannya. Ancaman yang diterima oleh saksi pun sangatlah beragam, bukan hanya diri pribadinya yang terancam akan tetapi ancaman tersebut ditujukan pula kepada keluarga maupun kerabatnya sehingga akan mempengaruhi keterangan yang dia berikan dalam proses perkara pidana. Hal-hal yang esensial terhadap perlindungan saksi adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. Para saksi dan korban seringkali tidak terlindungi keselamatannya dan terjadi intimidasi atau teror, akibatnya mereka enggan bersaksi di persidangan. Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti di dalam pemeriksaan perkara pidana di mana keterangannya dapat membuktikan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan pidana.2
2
Binsar Gultom. Pandangan Seorang Hakim Terhadap Penegakan Hukum di
Terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi, maka tugas yang paling utama dari LPSK itu sendiri adalah melindungi saksi yang mengetahui tindak pidana agar tercipta penegakan hukum yang seadil-adilnya, sama rata dan tidak pandang bulu. Hal ini sangat penting untuk menciptakan hukum yang sebenarnya di dalam suatu negara hukum. Bila dilihat dari karakteristik tugas dan pekerjaan maka LPSK sebenarnya merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (supporting) dari pekerjaan lembaga/institusi lainnya. Implikasi atas karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan terlepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang ada. Perlindungan saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang di berikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkapkan suatu tindak pidana. Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah Indonesia. Pustaka Bangsa Press. Medan, 2006. hlm 114
menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.3 Upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana yang terorganisasi, perlu juga di berikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli. Banyaknya kasus yang terjadi pada saksi sebagaimana saksi tersebut harusnya memberikan jauh dari kata ancaman, tekanan pada saat memberikan kesaksiannya tetapi justru banyak saksi yang meminta perlindungan untuk melindunginya baik itu istri,keluarga,harta benda serta dirinya sendiri. Untuk kasus tertentupun mereka sampai harus membuat identitas baru untuk keamanan serta rumah baru untuk tempat tinggal sementara, terlebih kasus narkotika bisa mengancam nyawa saksi tersebut. II. HASILPENELITIANDAN PEMBAHASAN A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat 3
Rahmat, Kesaksian, Majalah Kesaksian Edisi II, 2012, hlm. 3.
menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oelh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.4 Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi perbuatan sewenag-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 5 manusia. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam hal tersebut dan sekaligus merupakan tujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.6 Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah 4 Satjipto
Raharjo. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 1993, hlm 74 5 Setiono. Rule Of Law (Supremasi Hukum). Surakarta, 2004. hlm 3 6 Soetjipto Raharjo. Permasalahan Hukum di Indonesia. Alumni. Bandung, 1983. hlm 121
segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Dalam kenyataannya posisi saksi rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyarakat luas. Itulah sebabnya, saksi maupun pelapor cenderung tidak mau bicara atau memberikan keterangannya terhadap kasus yang telah terjadi, ini di karenakan posis saksi justru dapat berubah menjadi korban karena pengungkapan pristiwa yang sedang dialami, didengar, maupun dilihatnya. Perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh saksi pada proses peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari Undang-Undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 dan hak-hak saksi berdasarkan UndangUndang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk-bentuk perlindungan bagi saksi yaitu :7
7
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia
a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental b. Perahasiaan identitas korban dan saksi c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka Pasal 28 huruf g UUD 1945 konstitusi negara kita juga telah mengamanatkan pentingnya perlindungan saksi dan korban ini seperti yang dijelaskan sebagai berikut: a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain. keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan,di mana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana,sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHAP,padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana,tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa,yang tentunya bagi terdakwa
apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka/terdakwa,maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara,hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan korban.Berdasarkan hal tersebut,maka tentunya seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus,karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai seorang saksi.8 Hak-hak saksi menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Pasal 5 adalah :9 a.
b.
c. d. e. f. g.
8
Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah di berikannya Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan Memberikan keterangan tanpa tekanan Mendapat penerjemahan Bebas dari pernyataan yang menjerat Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
Prof.DR.Muhadar,SH,M.Si,,Edi Abdullah,SH,M.H dan Husni Thamrin SH,M.M,M.H., 2009 Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, ITS Press, Surabaya, hlm 182 9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
h.
Mendapat informasi dalam hal terpidana di bebaskan i. Dirahasiakan identitasnya j. Mendapat identitas baru k. Mendapat kediaman sementara l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan m. Mendapat nasihat hukum n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindugan berakhir o. Mendapat pendampingan B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Pidana 1. Faktor Hukum Undang-Undang perlindungan saksi mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemberian perlindungan terhadap saksi. Terlebih dalam melindungi saksi kasus-kasus tertentu seperti kasus korupsi, pencucian uang, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, narkotika. Undang-undang memberikan perlindungan terhadap saksi dari sisi keamanan fisik, tetapi dalam hal ini masih saja banyak saksi yang melah menjadi korban di karenakan pelakunya adalah orang-orang terdekat saksi. Banyak saksi yang sesudah memberikan keterangan statusnya berubah dari saksi menjadi terdakwa atau tersangka. 2. Faktor Penegak Hukum Peran penting penegak hukum sebagai penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik di lingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Demikian juga kedudukan hakim, jaksa, polisi, maupun advokat sebagai profesi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih bercirikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terutama dalam pemeriksaan sampai proses peradilan. 3. Faktor Sarana dan Fasilitas Tanpa adanya faktor sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana akan berlangsung dengan lancar. Faktor sarana dan fasilitas sangat berpengaruh dalam perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana. 4. Faktor Masyarakat Dengan diberikannya perlindungan hukum terhadap saksi maka peran serta masyarakat untuk memberikan kesaksian terhadap adanya dugaan tindak pidana akan semakin besar. Ini tentu akan semakin mempercepat penyelesaian tindak pidana yang selama ini sulit di lakukan karena minimnya bukti. Banyaknya masyarakat yang menolak menjadi saksi di akibatkan takut adanya ancaman pada dirinya, keluarga serta harta benda mereka dan ada juga yang sampai kehilangan pekerjaannya sehabis menjadi saksi itulah salah satu faktor penghambat dari segi masyarakat.
10
Soerjono Soekanto. Penegakan Hukum. Bandung:Bina Cipta, 1983. hlm 34-35,40
DAFTAR PUSTAKA Muhadar. SH. M.Si. Prof. DR. Abdullah Edi. SH. M.H. Thamrin Husni SH,M.M,M.H. 2009. Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya. ITS Press. Raharjo Satjipto. 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum.
________. 1983. Permasalahan Hukum di Indonesia. Bandung. Alumni. Rahmat. 2012. Kesaksian Edisi II,
Kesaksian.
Majalah
Soekanto soerjono. 1983. Penegakan Hukum. Bandung. Bina Cipta. Setiono. 2004. Rule Of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Wagiman Wahyu Akademis dan Pemerintah Tentang dan Resituasi serta Jakarta. ICW
Dkk. 2007. Naskah Rancangan Peraturan Pemberian Kompensasi Bantuan Bagi Korban.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
