PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA (Kajian Terhadap Pasal (1) UU No. 13 Tahun 2006) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh : Daimatul Ihsan NIM : 206043103772

KONSENTRASI PERBANDINGAN MADZHAB FIQIH PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H / 2010 M

i

LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, Desember 2010

Daimatul Ihsan

ii

KATA PENGANTAR ‫بسم اهلل الر حمن الرحيم‬ Puji dan syukur dengan tulus kami persembahkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini, yang disusun dan ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya serta orang-orang yang menyeru dengan seruannya dengan berpedoman dengan petunjuknya. Suka cita selalu menyelimuti penulis seiring dengan selesainya penyusunan skripsi ini. Hal tersebut tidak lain karena dorongan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya penulis megucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat: 1.

Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH, MA, MM, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2.

Bapak Dr. H. Ahmad Mukri Adji, MA, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum dan Dr. H. Muhammad Taufiki, M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum.

iii

3.

Bapak Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA. selaku Pembimbing, yang telah rela memberikan bimbingan dengan penuh ketekunan, kesabaran dan perhatian hingga terselesaikannya skripsi ini.

4.

Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mewariskan ilmunya kepada penulis dengan konsep ikhlas.

5.

Pimpinan, staf Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah serta Perpustakaan Umum Iman Jama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk pengumpulan bahan dalam skripsi ini.

6.

Ayahanda tercinta Wangsit dan Ibunda tercinta Tasmilah, yang selalu mendo‟akan dan memberikan bantuan serta dorongan baik berupa moril maupun materiil hingga selesainya penulisan skripsi ini.

7.

Mas Supriyono yang telah banyak membantu do‟a morel dan mareril sehingga segala sesuatu berjalan dengan lancar.

8.

Teman-teman sekampung yang telah mendukung dan memberi motifasi sehingga selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9.

Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah periode 2006, teman-teman yang tidak disebutkan satu persatu yang telah turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak Rizal, ibu Yen beserta keluarga dan ibu Yerli yang telah banyak membantu.

iv

Atas semuanya itu, penulis hanya dapat memanjatkan do‟a kepada Allah Swt semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan yang lebih baik. Amin… Akhirnya penulis memanjatkan do‟a dan memohon semoga Allah Swt memberikan kemanfaatan atas skripsi ini baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya, serta melimpahkan pertolongan dan kebenaran kepada kita semua. Amin…

Jakarta, 18 November 2010

Penulis

v

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................................. i DAFTAR ISI ................................................................................................................. iv

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .........................................................................

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah......................................................

7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...........................................................

8

D. Review Studi Terdahulu .........................................................................

9

E. Metode Penelitian ...................................................................................

10

F. Sistematika Penulisan ............................................................................

12

KERANGKA TEORITIS A. Saksi .......................................................................................................

14

B. Korban .....................................................................................................

26

C. Perlindungan Hukum .............................................................................

31

D. Pidana .....................................................................................................

33

PANDANGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PERKARA PIDANA DALAM UU NO 13 TAHUN 2006 A. UU No. 13 Tahun 2006 ...........................................................................

38

B. Kajian Pasal (1, 5 sampai 9) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 .......

44

C. Perlindungan Hukum Dalam UU No. 13 Tahun 2006 Terhadap Saksi .............

54

vi

BAB IV

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM KASUS PIDANA DI INDONESIA A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindngan Saksi dan Korban ..................................................................................................

60

B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Saksi dan

C.

BAB V

Korban ..................................................................................................

65

Analisa Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif ....................

71

PENUTUP A. Kesimpulan ..........................................................................................

77

B. Saran-Saran ..........................................................................................

78

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................

79

vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan saksi dan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak saksi dan korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundangundangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana (korban yang menjadi saksi). Keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang di sebabkan tidak dapat menghadirkan saksi. Ketidak hadiran saksi dan korban memenuhi panggilan atau permintaan aparat penegak hukum ini sering kali di sebabkan

1

adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban. Kedudukan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tidak adnya perlindungan hukum bagi saksi dan korban dan tidak adanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Peradilan adalah suatu tugas suci yang di akui oleh seluruh bangsa, baik mereka yang tergolong bangsa-bangsa yang telah maju ataupun yang belum. Di dalam peradilan yang terkandung perintah menyuruh baik dan mencegah yang buruk menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang yang zalim dari pada berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan umum. Dengan peradilanlah dilindungi jiwa, harta dan kehormatan. Apabila peradilan itu tidak terdapat dalam suatu masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang kacau balau. Walaupun tidak sepenuhnya dipercaya, pengadialan tetap merupakan tumpuan masyarakat dalam mengusung keadilan yang dicita-citakan. Hal ini meniscayakan lembaga pengadilan untuk mampu mengeluarkan keputusan yang tidak memihak, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Sumber-sumber yang di pergunakan hakim dalam mengambil keputusan di sebut sebagai “alat bukti”. Setiap alat bukti berbeda-beda kekuatan satu dengan yang lainnya, yang secara langsung dapat mempengaruhi keputusan yang di 2

hasilkan. Jika kekuatan alat bukti dapat di akui, maka seseorang hakim untuk memutuskan perkara memerlukan waktu yang tidak singkat, sehingga hakim merasa yakin dengan keputusannya.

.

Keberpihakan hukum terhadap saksi dan korban yang sangat timpang terlihat dari beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada tersangka atau terdakwa. KUHAP sebagai landasan untuk beracara dalam perkara pidana ternyata cendrung lebih banyak memberikan porsi perlindungan terdakwa dan tersangka dari pada kepada saksi. Dengan kondisi ini, KUHAP sendiri menjadi tameng hukum yang efektif bagi dinikmati hak-hak terdakwa dan tersangka dan posisi yang sebaliknya justru dialami oleh para korban dan saksi, mereka tidak mendapat hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai seorang yang ikut berperan dalam penegakan hukum. Saksi dan korban sangat jarang bahkan tidak pernah mendapatkan hak pemulihan bagi dirinya dan keluarganya. 1 Logika sederhana kenapa kemudian penting untuk melindungi para saksi dan korban. Keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban menjadi sedemikian pentingnya, di Indonesia pada saat ini mengingat lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan membutuhkan instrumen hukum untuk melakukan pekerjaan perlindungan saksi dan korban berstandarkan prinsip Internosional.

1

Supriadi Widodo Eddyono,dkk, perlindumgan saksi dan korban Pelanggaran HAM Bera (jakarta:ELSAM,2005). h. 1.

3

Undang-undang perlindungan saksi dan korban adalah jalan utama untuk memperbaiki konsep lembaga perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Proses peradilan pidana yang mulanya berupa putusan hakim dipengadilan sebagaimana yang terjadi saat ini, tampak cenderung melupkan dan meninggalkan saksi dan korban. Para pihak terkait antara jaksa penuntut umum tersangka/ terdawa, penasehat hukum, saksi dan korban serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berpumpun (fucus) pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum, atas jaksa dan

tersangka / terdakwa. Proses peradilan lebih

kepada perbuatan tersangka / terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (substantial

truth)

sebagai

kebenaran

yang

selengkap–lengkapnya

dan

perlindungan hak asasi manusia (protection of human righ) tidak seluruh tercapai.2 Dilupakannya unsur saksi dan korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat.. Dalam beberapa kasus, saksi dan korban dapat berperan dengan berbagai derajat kesalahan dari yang tidak bersalah sama sekali hingga derajat yang lebih salah dari para pelaku.

2

Angkasa,dkk ,”Kedudukan korban tindak pidana Dalam sistem peradilan Pidana “(Kajian Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Serta Pengembangan Model Pemidanaan Dengan Mempertimbangkan Peranan Korban), Penelitian Hukum “ Supremasi Hukum “Vol.12 No.2 Agustus 2007,FH UNIB Bengkulu,hal.119-128.

4

Ketika terjadi suatu tindak pidana biasanya paling dirugikan adalah korban. Tetapi saat terjadi pemeriksaan di kepolisian, kemudian stigmatisasi negatif dari masyarakat - untuk kejahatan kekerasan seksual, pergantian kerugian memakan waktu yang lama – kalaupun ada berminggu-minggu, serta bentuk perlindungan dari negara yang tidak jelas. Secara pisikologis korban lebih “tersiksa” dari pada saksi ketika harus berhadapan dengan masyarakat. Pasal 3, 4 dan 5 DUHAM pada dasarnya menegaskan hak hidup dan mendapatkan perlindungan pada diri setiap orang, tanpa membeda - bedakan suku warna kulit dan agama yang dianutnya.3 Jadi, perlindungan tidak hanya diberikan kepada orang yang sedang teraniaya (korban) melainkan kepada orang yang menganiaya (pelaku) itu sendiri yaitu dengan jalan melepaskan tangannya dari perbuatan aniaya (zalim) tersebut. Dalam konteks persidangan hakim membutuhkan sesuatu yang otentik dan orisinil yang kemudian dapat dijadikan pegangan yang kuat untuk mengambil suatu putusan. Saksi dan korban merupakan dari persidangan yang keterangannya sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kebenaran materi. Menurut Hukum Islam ada beberapa tindak pidana yang ancaman saksinya sangat berat sampai mati. Seperti perkara pembunuhan, murtad

(keluar dari

agama Isalm), dan bughat pemberontakan. Sedangkan hukuman mati adalah bagian dari hukuman yang sifatnya irreversible, yaitu hukuman yang seketika 3

Ahmat Kosasi.HAM Dalam perspektif Islam, Menyingkapi Persamaan dan perbedan antara Isalm dan Barat, (Jakarta salemba Diniyah.2003), h. 68

5

dijatuhkan dan dilaksanakan maka tidak ada kesempatan bagi hakim untuk memperbaiki. Untuk hukum seperti ini hakim harus mendapatkan keterangan yang orisinil dan se-aktual mungkin lebih para saksi dan korban. Dari pada korban yang kemudian menjadi saksi korban, hakim juga perlu menggali keterangan yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya. Bukan hanya karena ancaman hukuman yang dijatuhkan berat, tetapi dari pada untuk menghargai hak tersangka untuk tidak di perdana, baik secara sosial maupun legal formal sebelum adanya hukum ( in kraht van gewijscd ). Keberadaan saksi dan korban sebagai bagian dari alat bukti merupakan sesuatu yan wajib. Dalam kitab Undang-undang Hukum Acara pidana diterangkan bahwa alat bukti yang sah ada lima, yaitu; 1. keterangan saksi; 2. keterangan ahli; 3. surat; 4. petunjuk; 5. keterangan terdakwa. 4 Dalam hukum acara pidana keberadaan saksi dan korban merupakan faktor yang sangat penting. Keterangan korban juga merupakan dari keterangan saksi. Hukum Islam juga mengatur eksistensi keterangan saksi, korban yang juga menjadi saksi. Sebelumnya memang telah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, namun dikhususkan untuk tindak pidana tertentu, sehingga belum dapat menampung perlindungan terhadap saksi dan korban untuk tindak pidana secara umum yang semakin beragam dan komplek pada zaman 4

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana pasal 184

6

sekarang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhirnya pada tanggal 18 juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban.5 Dengan demikian bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif dalam menyikapi tindak soal terkait tentang perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Berangkat dari latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas maka penulis

tertarik

untuk

membahas

dan

mengkaji

lebih

tentang:

“PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” (Kajian UndangUndang RI No. 13 Tahun 2006).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Agar permasalahan ini lebih terarah dan terfokus berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, dalam hal ini penulis akan mencoba membatasi penelitian ini hanya mengenai masalah yang menyangkut: Saksi dan korban dalam perkara pidana, dalam pandangan Fiqih konvensioal terhadap perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana di indonesia. Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan saksi dan korban dalam perkara pidana di Indonesia

5

Lihat Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban (Jakarta : Sinar Grafika Offset,

2006)

7

mana perlindungan hukum terhadap saksi dan korban perkara pidana dalam perspektif hukum Islam

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Dari latar belakang dan perumusan masalah yang di kemukakan diatas, maka dapat diakui bahwa: 1. Tujuan penelitian : a. Untuk mengetahui posisi saksi dan korban dalam perkara pidana menurut Hukum Islam b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam perkara pidana dalam undang-undacng Nomer 13 Tahun 2006. c. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam undang-undang perlindungan saksi. 2. Kegunaan penelitian : a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum baik hukum islam maupun hukum positif., b. Diharapkan

dapat

menjadi

salah

satu

sumbangan

pemikiran

dan

memperkaya kepustakaan (Khasanah intelektual khususnya dalam bidang hukum), dan dapat menambah wawasan para pembaca tentang perlindungan saksi dan korban di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan pelanggaran dalam perlindungan saksi kejahatan. Seperti tindak kejahatan terhadap saksi. 8

D. Review Studi Terdahulu Dalam baberapa literatur yang berada di perpustakaan FSH, penulis mengambil untuk di jadikan sebuah perbandingan mengenai upaya perlindungan hukum bagi saksi. Abdul Razak (SJPMH 2008) dengan judul skripsi pandangan hukum islam terhadap perlindungan saksi dalam perkara pidana di Indonesia menurut UndangUndang No. 13 tahun 2006 penulis membahas tentang kajian teori terhadap kebijakan perlindungan saksi. Materi yang terdapat dalam skripsi ini menitik beratkan kepada proses pemberian restitusi, pelayanaan, rehabiltasi, kesehatan dan sosial oleh pemerintah, serta kajian teori yang tertulis hanya seputar isi materi yang terdapat dalam Undang-Undang tahun 2006. Husni Mubarok (SJJS 2008) dengan judul skripsi kedudukan LPSK di Indonesia (HI) penulis membahas tentang bagaimana konsep lembaga LPSK yang di cerminkan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang LPSK dalam kajian HI. Rahmad Tri Fianto (SJ PMH 2009) Dengan judul skripsi peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban menurut perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, penulis membahas atau memberi gambaran tentang LPSK serta peran lembaga LPSK dalam upaya memberikan perlindungan dan bantuan. 9

E. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Sebenarnya banyak yang mendefinisikan apa itu penelitian kualitatif. Bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kontek khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.6 Penelitian ini terdiri dari penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang mengkaji asas-asas dan norma-norma suatu sistem hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini juga menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan satu variabel dengan menyajikannya apa adanya. 2. Teknik Pengumpulan Data Data dalam penelitian ini di peroleh dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, yakni mengkaji : bahan hukum, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum 6

Lexi J Morang, Metode Penelitian Kuaalitatif (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2005 ) cet

ke-21. h.6

10

yang mengikat. Dalam kaitan ini peraturan perundang-undangan yaitu kitab Undang-undang hukum pidana dan Undang-undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara pidana serta Undang-undang Republik Indonesia Noner 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah buku-buku hukum serta catatan dan tulisan-tulisan lain yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer serta bahan hukum lain yang penulis dapatkan baik melalui penelusuran buku-buku yang berkaitan, surfing internet, artikel-artikel, jurnal-jurnal ataupun dari sumber lainnya.

3. Teknik Analisa Data Dalam menganalisis data, di terapkan teknik analisis ini secara kualitatif. Jadi, dengan teknik ini penulis berusaha untuk mengkualifikasikan data-data yang telah di peroleh dan di susun, kemudian melakukan interpretasi dan formulasi. Untuk mencapai sasaran sesuai yang di harapkan maka sistematika pembahasan ini di bagi menjadi lima bab. Teknik penulisxan yang di gunakan dalam skripsi ini mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

11

F. Sistematika Penulisan Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut : BAB I Merupakan bagian pendahuluan atau berisikan pengantar, yang memuat latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, review terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dimaksudkan dengan pendahuluan, agar para pembaca sudah dapat mengetahui garis besar penelitian. Bab pertama ini adalah sebagai pengantar. BAB II Terdiri dari Dua sub bab yang membahas tentang, Pengertian Saksi, Macam-macam dan Syarat-syarat Saksi, Hak-hak dan Tujuan Saksi, Dasar Hukum sub kedua tentang korban dan Hak-hak korban BAB III Terdiri dari Tiga sub, sub yang pertama tentang UU No 13 tahun 2006,Sejarah, tujuan pembentukannya, landasan hukumnya, susunan dan isi. Sub kedua tentang kajian pasal 1 UU No 13 2006, Sub ketiga tentangPerlindungan hukum dalam UU No. 13 tahun 2006 BAB IV Merupakan Perlindungan saksi dan korban dalam kasus pidana di Indonesia. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab. Sub pertama pandangan Hukum Islam tentang perlindungan saksi dan korban, Sub kedua tentang pandangan hukum positif positif terhadap perlindungan saksi dan korban, sub ketiga tentang Analisis pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap perlindungan saksi dan korban

12

BAB V Adalah penutup, terdiri kesimpulan dan saran-saran. Bab V sebagai kesimpulan adalah konsekuensi dari metodologi. Pengambilan kesimpulan ini harus di lakukan untuk menemukan jawaban yang di ajukan pada penelitian ini.

13

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. SAKSI 1. Pengertian Saksi Saksi menurut bahasa Indonesia adalah “orang yang melihat atau mengetahui”7. Kemudian kata saksi dalam bahasa Arab adalah ( ٌ‫شَاهِذ‬

)

lafadz ( ٌ‫ ) شَهِذ‬yaitu orang yang mengetahui dan menerangkan apa yang dia ketahuinya, kata jamaknya adalah ( ُ‫ ) شُهَذَاء‬masdarnya ( ُ‫ ) الشَهَا َدج‬yang berarti kabar yang pasti.8 Dikatakan pula bahwa kesaksian (ُ‫ ) الشَهَا َدج‬semakna dengan kata “ ‫“ إعالم‬ (pemberitahuan), berdasarkan Firman Allah:

) 18 : 3 / ‫ هُ َى ( ال عمشن‬      Artinya : “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia”. . . (QS. 3 (Ali-Imran) : 18

7

W. J. S. Purwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1976),

h. 825 8

Ahmad Warson al-Munawir, Kamus Al-Munawir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997) ed. 2, h. 746.

14

Disini arti (‫ )شَهِذ‬adalah (‫( )علم‬mengetahui). Syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.9‫ا‬ Dalam hukum Islam, kesaksian disebut dengan (ُ‫ )الشَهَا َدج‬yang dapat didefinisikan sebaga berikut; dalam kitab Qolyubi wa Umairah dijelaskan bahwa kesaksian adalah : 10

.ِ‫جلِسِ القَضَآء‬ ْ َ‫ً م‬ ِ ‫شهَادَجِ ف‬ َ ‫ظ ال‬ ِ ‫ك ِتلَ ْف‬ ّ‫ح‬ َ ‫خ‬ ِ ‫إِخْثَا ُس صَذَ َج ِإلِثْثَا‬

Artinya:

“Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan”.

Pada umumnya dalam beberapa kitab Fiqih tidak ditemukan definisi saksi secara gamblang dan jelas, yang lebih dititik beratkan kebanyakan adalah definisi kesaksian atau (ُ‫)الشَهَا َدج‬. Oleh sebab itu terlebih dahulu dijelaskan beberapa pengertian tentang kesaksian yang dikemukakan oleh para fuqoha, antara lain yaitu: a. Menurut Muhammad Salam Madzkur, bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah:

ِ‫علًَ الغَ ْيش‬ َ ‫ك‬ ّ‫ح‬ َ ‫خ‬ ِ ‫شهَادَ ِج إلِثْثَا‬ َ ‫ظ ال‬ ِ ‫حكْ ِم ِتلَ ْف‬ ُ ‫س ال‬ ِ ِ‫جل‬ ْ َ‫ً م‬ ِ ‫شهَادَ ُج عِثَاسَ ِج عَهِ اخْثَا ِس صَ َذقَ ف‬ َ ‫ال‬ Artinya: “Kesaksian adalah istilah mengetahui pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menerapkan suau hak terhadap orang lain”.11 9

Sayyid Sabiq, Terj-Mahyuddin Syaf, Fiqih Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif,1994), cet ke-4, Jilid 14, h. 55. 10

ٍ Ibnul Hamman, Sarah Fathul Qodir ( Mesir: Mustafa al-Babil al-Hadad , 1970) Jilid VII, h. 415 11 Muhammad Salam Madzkur. Al-qada fi al-islam, (al-qahirah: dar al-Nahdahal-Arabiyah, 1964), h. 83

15

b. Menurut Ibnu al-Hamman, bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah:

.ِ‫جلِسِ القَضَآء‬ ْ َ‫ً م‬ ِ ‫شهَادَجِ ف‬ َ ‫ظ ال‬ ِ ‫ك ِتلَ ْف‬ ّ‫ح‬ َ ‫خ‬ ِ ‫إِخْثَا ُس صَذَ َج ِإلِثْثَا‬ Artinya: “pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hal dengan ucapan kesaksian di depan pengadilan”. 12 Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kesaksian itu harus memenuhi unsur-unsur yaitu: 1) Adanya suatu persengketaan dalam perkara sebagai obyek. 2) Dalam obyek tersebut terdapat hak yang harus di tegakkan oleh hakim. 3) Adanya orang memberitahukan apa yang dia ketahuinya. 4) Orang memberitahukan obyek tersebut harus berita yang sebenarnya. 5) Pemberitahukan itu diberitahukan kepada yang berhak menerimanya, dan pemberitahuan itu dengan suatu ucapan kesaksian.13 Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang kuat bagi hakim dalam menetapkan suatu hukum eksistensinya kesaksian sebagai salah satu alat bukti terdapat Firman Allah SWT :

                         )282 : 2 / ‫ (الثقشاج‬       

12

Ibnu Hamman, Syarah Fath al- Qadir, (misr: Mustafa al-Babi al-Hadad, 1970 ) jilid VII, h.

415 13

Abdul Rahman Umar, Kadudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum,(Jakarta: PT. Pustaka al-Husna, 1986), Cet. Ke-1, h. 36

16

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu) jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.(QS. 2 (al-Baqarah). 282 Bagian akhir ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang saksi tidak boleh menolak diminta keterangannya. Sebab memberi kesaksian hukumnya adalah fardhu kifayah.14 Sebab tuntutan untuk memberi atau mendatangkan kesaksian bersifat pasti. Allah SWT berfirman Qs Al Baqarah 283

)283 : 2 / ‫(الثقشاج‬         Artinya: “Dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya”( QS. 2 (al-Baqarah). 283) Ada yang mengatakan bahwa hal itu merupakan pendapat jumhur ulama‟. sedangkan yang dimaksud dengan bagian akhir ayat di atas, yakni untuk melaksanakan kesaksian, karena hakekat mereka menjadi saksi. Seorang saksi hakekatnya adalah pihak yang bertanggung jawab. Jika dpanggil, maka ia berkewajiban untuk memenuhinya. Jadi hal itu sebagai Fardhu „Ain. Jika tidak, maka kedudukan sebagai fardhu kifayah. 2. Hak- Hak dan Tujuan Saksi a. Hak-Hak Saksi 14

Fardhu kifayah, adalah suatu kuwajiban yang harus dilakukan oleh sebagian orang, bila tidak ada yang mengerjakan kewajiban tersebut berdosa., Abdullah bin Muhammad, terj- Abd. Ghaffar, Tasfsir Ibnu katsir, (Pustaka Imam asy-Syafi‟I, 2001),cet. Ke-1, jilid 1, h. 565.

17

Disini akan dijelaskan bahwa ada dua bagian dalam hak-hak saksi, di antaranya adalah : 1) Hak Allah Hak-hak Allah terbagi menjadi tiga macam, yaitu : a) Tidak dapat diterima saksi yang kurang dari empat orang laki-laki. Yaitu zina. Keempat orang laki-laki tersebut memandang perbuatan perbuatan zina dengan tujuan bersaksi.15 Allah SWT berfirman:

)4: 24 / ‫ (الىىس‬              Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baikbaik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka” (QS. 24 (an-Nur ):4) b) Hak kedua dari hak-hak Allah adalah hak di mana diterima kesaksian dua orang laki-laki. Penyusun menjelaskan hal ini dengan ucapan: yaitu hukuman selain zina, hukuman minum arak. Allah SWT berfirman

) 282 :2 / ‫ ( الثقشج‬   Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orangorang lelaki (di antaramu)” (QS. 2 (al-Baqarah) :282) Allah SWT berfirman :

) 2 : 65 / ‫ (الطالق‬ 15

Musthafa Died al-Bigha, Fiqh Sunnah, (Surabaya : Insan Amanah, 1424 H), h. 512.

18

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil” (QS. 65 (ath-Thalak) : 2) c) Hak ketiga dari hak Allah adalah hak dimana diterima di terima kesaksian seorang laki-laki. Yaitu hilal bulan ramadhan saja, bukan bulan lainnya. Hikmah dan diterimanya kesaksian seseorang dalam hal ini adalah untuk berhati-hati dalam urusan berpuasa. Sebab keliru dalam mengerjakan ibadah akan lebih ringan mafsadahnya dari pada keliru meninggalkan ibadah. Karena itulah dalam hal menetapkan tanggal satu sawal tidak dapat di terima kecuali sedikitnya ada dua orang saksi.16 2) Hak Adami Hak adami ada tiga macam yaitu : a) Pertama; adalah hak dimana tidak dapat diterima, kecuali dua saksi laki-laki.17 Allah SWT berfirman

           )106: 5 / ‫ (المائذج‬    Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu” (QS. 5 (al-Maidah) : 106 Allah SWT berfirman dalam 16 17

Ibid Musthafa Dieb al-Bigha, Op. Cit., h. 503

19

             )2: 65 / ‫ (الطالق‬  Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.(QS. )Ath – talak( : 2) Dalam ketiga nash di atas, saksi-saksi disebutkan dalam lafadz mudzakar. Maka untuk hak-hak sejenis yang tidak dapat disebutkan dalam ayat atau hadis, dikiaskan dalam hal di atas. b) Di sini dapat diterima salah satu dari ketiga hal: dua orang saksi lakilaki dan dua orang wanita atau satu saksi dan sumpah pendakwa. Namun sumpahnya harus harus dilakukan setelah kesaksian saksinya dan saksi itu di nyatakan adil.18 Pendakwa dalam sumpahnya harus menyebutkan bahwa saksinya benar mengenai apa, dimana dia bersaksi untuk pendakwa. Jika pendakwa tidak bersumpah dan menuntut terdakwa untuk bersumpah, maka dia berhak demikian. Jika terdakwa tidak mau bersumpah, maka pendakwa boleh untuk sumpah balik menurut pendapat yang lebih jelas. Allah SWT berfirman Al Baqarah 282

18

Musthafa Dieb al- Bigha, Op. Cit., h. 510

20

                        ) 282 : 2 / ‫ (الثقشج‬   Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya”. (QS .2 (al-Baqarah) 282) c) Ketiga adalah hak di mana bisa di terima bila di terima salah satu dari dua hal, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, boleh empat orang wanita. Penyusun menjelaskan hak ini dengan perkataan: hak ini adalah sesuatu yang biasanya disaksikan oleh kaum laki-laki, namun jarang, misalnya bersalin, haid dan susuan. Ketahuilah bahwa tidak ada hak yang bisa ditetapkan berdasarkan dua kesaksian wanita dan sumpah. Adapun hak-hak Allah, kesaksian kesaksian wanita tidak diterima, hanya kesaksian laki-laki saja yang diterima. b. Tujuan Saksi Kesaksian adalah menyampaikan perkara yang sebenarnya, untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafaz-lafaz kesaksian di hadapan sidang pengadilan, inilah definisi kesaksian. Seperti mendengar,

21

melihat dan hal-hal yang serupa. Oleh karena itu untuk menyampaikan kesaksian dinamakan dengan memberi sebuah kesaksian.19 Kesaksian tidak boleh didasarkan pada dzan, seperti bukti meyakinkan yang berasal dari penginderaan oleh satu panca indra, maka masyarakat di bolehkan bersaksi dengan bukti-bukti semacam itu. Semua bukti yang tidak berasal melalui jalan ini, maka kesaksian atas bukti-bukti itu tidak di perbolehkan. Sebab, Kesaksian tidak ditegakkan kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan. Dengan demikian kesaksian tidak boleh ditetapkan dengan jalan as sama‟ (mendengar dari orang lain). Artinya orang yang hendak bersaksi tidak boleh memberi kesaksian yang menyatakan : “ saya mendengar dari orang”, atau “ saya mendengar bahwa orang-orang berkata”, atau yang lainnya. Namun demikian dikecualikan pada sembilan kasus. Pada sembilan kasus tersebut boleh memberikan kesaksian yang as sama‟. yaitu pada kasus pernikahan, nasab, kematian, dan peradilan. Pada empat kasus ini tidak di jumpai adanya perbedaan pendapat tentang di terimanya kesaksian dengan jalan as sama‟. Jadi jelaslah pula bahwa hakekat kesaksian adalah menyampaikan kebenaran, yaitu berita yang benar dan meyakinkan yang disampaikan oleh orang yang jujur/benar. Kesaksian merupakan upaya untuk membuktikan kebenran. Bukti juga disyariatkan untuk menampakkan kebenaran.

19

Ahmad ad-Daur, Terj-Syamsuddin Ramadlan, Hukum Pembuktian Dalam Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), cet ke-1. h. 24

22

Berdasarkan hal ini maka kesaksian dengan penyangkalan murni tidak dapat diterima, sebab hal ini bertentangan dengan definisi kesaksian. Namun jika pengingkaran lebih dulu di awali dengan sebuah pembuktian, maka kesaksiannya dengan demikian di perbolehkan. Karena kesaksian itu secara otomatis bukan lagi menjadi kesaksian di dalam pembuktian. Oleh karena itu di katakan “tidak bolehnya memberi kesaksian dengan penyangkalan murni, tidak di katakan penyangkalan saja”, karena diperbolehkan memberi kesaksian dengan penyangkalan yang diperkuat dengan bukti..20 4. Dasar Hukumnya Dalam Al Quran ditegaskan, Allah SWT berfirman :

)‫ ا‬35: 3 / ‫ ( الىساء‬           Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah” (QS. 3 (an-Nisa) :135) Kesaksian, wajib ditunaikan oleh saksi jika dalam menunaikannya tidak ada bahaya yang menimpa baik badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya. Apabila saksi itu banyak dan tidak dihawatirkan kebenaran akan di sia-siakan, maka kesaksian pada saat yang demikian menjadi sunnah, sehingga bila seorang saksi terlambat menyampaikannya tanpa alasan, maka ia tidak berdosa.21

20 21

Ibid. Mustafa Dieb al-Bigha, Op. Cit., h. 510

23

Apabila persaksian tidak ditentukan, maka haram mengambil upah atas persaksian itu, kecuali bila saksi keberatan dalam menempuh perjalanan untuk menyampaikannya, maka ia boleh mengambil ongkos itu, apabila kesaksian itu tidak ditentuka. Kesaksian itu fardhu „ain bagi orang yang memikulnya, bila ia dipanggil untuk itu dihawatirkan kebenaran akan hilang, bahkan wajib apabila dihawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu.22 Seperti yang telah ditegaskan dalam Firman-Nya :

)283: 2 / ‫ (الثقشج‬         Artinya: “Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya”. (QS. 2 (al-Baqarah) 283 Hukum mengemukakan kesaksian ada dua jalan, sebelum peristiwa terjadi dan sesudah peristiwa terjadi. Yang dimaksud sebelum peristiwa terjadi adalah kesediaan menjadi saksi dalam peristiwa tersebut, dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat al Baqarah ayat : 282 yang berbunyi :

)282: 2 / ‫ (الثقشج‬         Artinya: “Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” (QS. 2 (al-Baqarah) 282) Berdasarkan ayat di atas, dibutuhkan atau tidaknya saksi tergantung dari istiwa tersebut, dan juga berkesedianya menjadi saksi sebelum peristiwa terjadi , dalam suatu peristiwa dimana adanya saksi menjadi salah satu syarat sahnya peristiwa tersebut seperti saksi akad nikah. Menurut madzhab syafi‟i, maka 22

Ibid.

24

hukumnya fardhu kifayah. sedangkan terhadap orang yang diminta menjadi saksi, hukuymnya fardhu „ain.23 Adapun dalam pertistiwa di mana adanya saksi tidak menjadi syarat sahnya peristiwa tersebut, kemudian menjadi saksi hukumnya sunnah, karena adanya saksi dapat di tetapkan adanya hak, baik seseorang jika dikemudian hari terjadi perselisihan tentang hak tersebut. Kemudian kesaksian setelah terjadi, menurut tujuan syara‟, menjadi saksi dan mengemukakannya adalah wajib. Oleh karena itu, barang siapa yang menemui peristiwa yang ia saksikan sendiri dan di dasari oleh pikiran dan perasaannya, maka menyembunyikan kesaksian dapat di ibaratkan memenjarakan kesaksian didalam hatinya.24 Kasus terhadap seseorang dimana hanya dia yang dapat mengemukakan kesaksiannya. Sedangkan hak di dalam peristiwa tersebut tidak akan dapat di tegakkan tanpa adanya kesaksian tersebut, maka hukum mengemukakan kesaksian baginya adalah fardhu „ain. Dalam hukum positif, saksi adalah alat bukti yang sangat vital. Keterangan saksi dijadikan alat bukti seperti dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa-apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.25

B. KORBAN 23

Abdullah bin Muhammad, terj-Abd. Ghaffar, Tafsir Ibnu Katsir, h. 65. Ibid 25 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004). 24

25

1. Pengertian Korban Dalam Khazanah fiqih Islam. Istilah yang dipergunakan untuk “korban” ialah al-majniy „alaih (yang menderita).26 Korban merupakan pihak hukum yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerusakan, luka atau segala bentuk kerugian, tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari sudut ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Korban yaitu pihak yang menderita kerugian baik karena terluka, kehilangan / kerusakan harta kekayaan, sosial, maupun trauma emosional sebagai akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang untuk semua itu korban tidak dimintai pertanggung jawaban, yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Yang termasuk kriteria korban ialah leluarga korban dan mereka yang menerima akibat yang sama dengan korban karena mencegah tindak pidana, membantu korban atau membantu petugas penegak hukum melawan pelaku tindak pidana.27 Korban adalah siapa saja yang rasa sakitnya dan penderitaannya (akibat suatu jarimah) diabaikan oleh Negara (state) sedang Negara memiliki sumber daya yang lengkap sekali untuk menburu dan menghukum sang pelaku tindak pidana yang mesti bertanggung jawab rasa sakit dan penderitaannya itu.

26

Abd al-Qadir al- „Audah, al-Tasyri‟ al-Jinaiy al-Islamiy, (Beirut: al-Muassah al-Risalah) Juz ke-2, h. 37. 27 Asmawi, Aplikasi masalah dalam perlindungan korban kejahatan menurutr hokum islam, (Laporan penelitian Individual, program penelitian DIPA, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2007) h. 64.

26

Secara umum, korban merupakan perorangan atau golongan yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita karena trauma yang berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan si pelaku kejahatan dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku tindak pidana di pengadilan. Hak hidup, hak milik hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan, hal jiwa dianggap sebagai urgensi dalam pandangan syari‟at Islam, syariat diturunkan oleh Allah SWT untuk melindungi dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Bahkan Allah SWT telah menetapkan hukuman untuk memberikan dan jaminan perlindungan agar tidak terjadi pelanggaran di kalangan umat manusia di muka bumi ini.28 Hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dimiliki manusia menjalankan proses kehidupan. Perlindungan atas hak ini diberikan dalam segala yang berkaitan dengan usaha manusia untuk membangun kehidupan, mempertahankan dan

meningkatkan kualitas kehidupan dilingkungan

sekitarnya. Hak hidup di berikan kepada semua umat manusia.29 Hak untuk hidup merupakan salah satu hak yang sangat dilindungi dalam ajaran islam. Berbagai ajaran yang terkandung dalam Al Qur‟an dan As Sunah menegaskan dukungan dan jaminan atas hak hidup manusia, termasuk di

28

Yusuf al-Qardhawy, Fiqih Daulah Dalam Perspekrtif al-Qur‟an dan al-Sunah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), cet. Ke-1, h. 71. 29 Maulana Abul A‟la Maududi, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Jakarta; Bumi Aksara) h . 21-23

27

dalamnya hukum-hukum yang mengatur tentang larangan bagi sesama manusia untuk merugikan salah satu pihak.30 Nilai-nilai kemanusaan dipertahankan sangat ketat dalam pelaksanaan hukum pidana islam. Pemberlakuan hukuman hanya berlaku bagi orang yang terbukti bersalah. Pihak keluarga sebagai ahli waris dari korban tidak boleh memberikan hukuman yang semena-mena dan harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan alasan kemanusiaan inilah maka hukuman bisa terhapus jika pihak keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana walaupun pelaku tindak pidana tetap mendapat hukuman pengganti dari hukuman pokok.31 Hukuman pidana yang dijatuhkan semata-mata ditentukan oleh Negara melalui undang-undang terlepas dari kehendak korban / ahli warisnya dan jenis sanksinya. Hal tersebut dijelaskan dalam Al Qur‟an surat Al Baqarah ayat 178, Allah SWT berfirman:

ًَ‫ح ّشِ وَا ْلعَثْ ُذ تِا ْلعَثْ ِذ وَاألوْثًَ تِاألوْث‬ ُ ْ‫ح ُش تِال‬ ُ ْ‫ص فِي الْقَ ْتلًَ ال‬ ُ ‫علَ ْيكُ ُم الْقِصَا‬ َ ‫ة‬ َ ِ‫يَا أَ ُيهَا الَزِيهَ آمَىُىا كُت‬ ‫ف مِهْ سَ ّتِكُ ْم‬ ٌ ‫ك تَخْفِي‬ َ ‫ن َرِل‬ ٍ ‫حسَا‬ ْ ِ‫ف َوأَدَاءٌ ِإلَيْ ِه تِإ‬ ِ ‫ع تِا ْل َم ْعشُو‬ ٌ ‫ي ٌء فَاتِّثَا‬ ْ َ‫ه عُفِيَ لَ ُه مِهْ أَخِيهِ ش‬ ْ َ‫َفم‬ )١٧٨ :2 / ‫ك َفلَ ُه عَزَابٌ َألِي ٌم (الثقشج‬ َ ‫حمَ ٌح َفمَهِ اعْتَذَي َتعْ َذ َرِل‬ ْ َ‫َوس‬ Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi 30

Syekh Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Jakarta: Gema Insani Press 1999), h. 60. 31 Al- „Audah, al-Tasyri‟ al-Jinaiy al-Islamiy, h. 38

28

ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (QS. 2 (Al-Baqarah) : 178) Perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan secara memadai tidak saja menjadi isu nasional, melainkan juga isu internasional. Padahal, telah kita ketahui bahwa dalam persidangan keberadaan korban itu sangat menentukan baik atau salahnya seseorang agar menghasilkan penegakan keadilan yang efektif. Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana sering kali korban kejahatan hanya diposisikan sebagai

pemberi kesaksian baik

dalam

pemeriksaan ataupun dalam pengadilan, sebagai pelapor dalam proes penyidikan, dan sebagai sumber informasi atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. Sebaliknya, pada saat korban tidak dapat memenuhi kewjibannya sebagai saksi di persidangan, ia dikenakan sanksi. Dalam setiap penangan perkara pidana, aparat penegak hukum sering kali di hadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang bekesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuik memulihkan penderitaannya. Karena telah menjadi korban kejahatan (baik

secara

mental,

fisik,

maupun

materil)

dan

kepentingan

tersangka/terdakwa/terpidana sekalipun ia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh di langgar.

29

Terlebih apabila atas perbuatannya belum ada putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah; dan karena itu ia harus dianggap sebagi orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah). Perlindungan tidak hanya diberikan kepada orang yang sedang teraniaya (korban) melainkan kepada orang yang menganiaya (pelaku) itu sendiri yaitu dengan jalan melepaskan tangannya dari perbuatan aniaya (zalim) tersebut.32

. C. Perlindungan Hukum Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”. Artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Bahwa pada hakekatnya tidak ada orang yang salah 100% dan tidak ada orang yang benar 100%. Apabila seseorang dituduh bersalah maka orang yang dituduh bersalah itu harus diperiksa dan diadili sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku. Apabila seseorang yang dituduh bersalah akan tetapi diperiksa dan diadili tidak sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku maka apa bedanya orang yang memeriksa dan mengadili dengan orang yang dituduh bersalah itu.33 Pengertian Perlindungan hukum menurut peraturan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara

32

Ahmad Kosasih, HAM Dalam Perspektif Islam, Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2003), h. 69. 33

Perlindungan Hukum. http://www.google.com.

30

dalam melaksankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentua perundang-undangan yang berlaku (UU 40/1999).34 Secara teoritis bentuk perlindungan terhadap saksi/ atau korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian oleh korban.35 Sebagai contoh untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya cukup ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadahai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materil (seperti, harta benda hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.36 Dengan mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain: 1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sedangkan kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.37 2. Konseling

34

Ibid. Didik M. Arif Mansyur. dan Elisatris Gultom S.H., M.H. Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) ed. I, h. 165. 36 Ibid. 37 Penjelasan Pasal 35 UU No. 26 th. 2000. 35

31

Diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.38 3. Pelayanan atau Bantuan Medis Pemberian pelayanan atau bantuan medis itu dibrikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). 4. Bantuan Hukum Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan yang harus diberikan terhadap korban kejahatan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. 5. Pemberian Informasi Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban.39

D. Pidana 1. Pengertian pidana

38 39

Dalam Pasal 6 huruf B UU No. 13. Th. 2006. Perlindungan Saksi dan Korban. Ibid,. h. 171

32

Pidana berasal dari kata straabaarfeitf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melaku-kan suatu tindak pidana. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan oleh prof. Satochid kartanegara bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini.40 Menurut moeljatno pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. 41 a. Perbuatan yang dapat diancam dengan pidana (Strafbare feiten)misalnya: 1) Mengambil barang milik orang lain. 2) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

2. Jenis pidana dan tindakan bagi orang dewasa Adapun mengenai bentuk pidana yang di jatuhkan utamanya mengacu kepada KUHP. Namun untuk untuk pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan diluar yang termaktub dalam KUHP.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah menetapkan

40 41

Bambang Waluyo,SH. Pidana dan pemidanaan, (Sinar Grafika, 2004) h.6 Evi Hartanti, SH. Tindak Pidana Korupsi (Sinar Grafika: 2007), cet. I, h. 7

33

jeniss-jeenis pidana yang termaktub dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.42 Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:43 a. Pidana pokok meliputi: 1) Pidana mati Jenis pidana mati yang dalam dalam praktek sering menimbulkan perbedaan diantara yang setuju dan tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan, seperti maker pembunuhan terhadap presiden(pasal 104) Pembunuhan berencana (pasal 340) dan sebagainya. 2) Pidana penjara; Sehubungan dengan pidana penjara yang dapat menjadi jus constituendum, yaitu sebagai berikut: a) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun betturut-turut. Atau paing singkat satu hari. b) Jika dapat dipilih antara pidana mati atau penjara seumur hidup; atau ika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana pnjara lma belas tahun maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu dua pulh tahun berturut-turut.

42 43

Bambang Waluyo,SH. h. 26 Ibid., h. 10

34

c) Jika pidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, menteri kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun. d) Pelepasan bersyarat. 3) Pidana kurungan Dinyatakan dalam pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, adalah maksimum acaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya yaitu penjelasan pasal 27, yang berbunyi: “Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa”. 4) Pidana denda Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak juga ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, “Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak 35

nakal paling banyak ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang yang dewasa”. b. Pidana tambahan meliputi 1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu Pencabutan hak yang diperoleh oleh terpidana dapat dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana dan pencabutan hak bebas dalam menentukan lama atau tidaknya pencabutan hak tersebut.

2) Perampasan barang-barang tertentu Pidana perampasan barang-barang dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang dirampas adalah: a) Barang milik terpidana atau orang yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana. b) Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana. c) Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana. d) Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. e) Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana. 36

3) Pengumuman putusan hakim Dalam hal diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana. Namun apabila biaya pengumuman itu tidak dibayar oleh terpidana maka berlakulah ketentuan pidana mengganti untuk pidana denda (vide pasal 100 RUU)

37

38

BAB III PANDANGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PERKARA PIDANA DALAM UU NO 13 TAHUN 2006

A. UU NO 13 TAHUN 2006 1. Sejarah Terbentuknya. Kerberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung kepada alat bukti yang berhasil diungkap atau diketemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau

39

menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.44 Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum atau keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena hawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undangundang tersendiri. Berdasarkan asas persamaan di depan hukum (equality before of law) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok

44

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2006) cet.

Ke-1. h. 18

40

materi muatan yang diatur dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban meliputi:45 1. Perlindungan dan hak saksi dan korban; 2. Lembaga perlindungan saksi dan korban; 3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan 4. Ketentuan pidana 2. Tujuan pembentukannya Perlu di tegaskan kembali bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK), untuk memberikan perlindungan terhadap saksi harus diberikan atas dua hal: perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi agar tidak dapat digugat secara atau dituntut secara perdata. Tentu dengan catatan, sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan i‟tikat baik atau yang bersangkutan bukan pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum lain berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Semua saksi, pelapor, dan korban memerlukan perlindungan hukum ini. Perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban diberikan oleh

45

Ibid., Cet. Ke-1. h. 19, lihat juga penjelasan undang-undang nomor 13 tahun 2006

41

Negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan harta bendanya, termasuk keluarganya. Karena itu, perlindungan pun harus meliputi perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik, mental, dan harta benda. Perlindungan semacam ini harus dilakukan terhadap seluruh saksi atau pelapor, termasuk Vincentius Amin Sutanto, sebagai saksi dan pelapor dugaan tindak pidana Asian Agri meski dia terlibat tindak pidana tersendiri.46 3. Landasan hukumnya Adapun yang menyebabkan adanya landasan hukum ini yang mendasari di bentuknya Undang-undang No. 13 tahun 2006 ini adalah: 1. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 1dan 3, dan pasal 7. 2. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. 4. Peraturan pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus terhadap pelapor dan saksi dan, 5. Peraturan ini ditindak lanjuti dengan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No. 17 Tahun 2005, yang belaku sejak 30 desember 2005.

46

Yunus Husein, “Sang Pelapor dan Perlindungan Saksi” Saturday 12 Januari 2008

42

4. Susunan dan isi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 ini terdiri dari 7 bab, dan 46 pasal. Pada bab I ketentuan umum undang-undang ini memuat empat pasal. Pasal ini menjelaskan tentang perlindungan saksi dan korban berasaskan kepada: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hokum.47 Bab II terdiri dari enam pasal dan di bagi dalam 12 ayat, dimulai dari pasal 5 sampai dengan pasal 10. Dalam pasal ini menerangkan tentang masalah perlindungan dan hak saksi untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiki-sosial. Adapun isi perlindungan yang di jelaskan adalah saksi, korban, dan pelapor tidak dapat di tuntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah di berikannya.48 Bab III terdiri dari 17 pasal dan di bagi dalam 32 ayat, dimulai dari pasal 11 sampai 27. Undang-undang ini menjelaskan tentang pertanggung jawaban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).49 Bab IV terdiri dari 9 pasal dan dibagi dalam 9 ayat, di mulai dari pasal 28 sampai 36. Undang-undang ini menjelaskan tentang syarat pemberian perlindungan dan bantuan, Tata cara pemberian perlindungan.50

47

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, Ibid., h. 2 Ibid,. h. 3 49 Ibid,.h. 6 50 Ibid,. h. 11 48

43

Bab V terdiri dari 7 pasal dan dibagi dalam 5 ayat, dimulai dari pasal 37 sampai 43. Undang-undang ini menjelaskan tentang sanksi hukuman pidana

bahwa

setiap

orang

yang

memaksakan

kehendaknya

baik

menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf a atau hururf d sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 51 Bab VI terdiri dari 1 pasal, yang terdiri dari 4 ayat. Undang-undang ini menjelaskan tentang yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tetap dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan udang-undang ini. Bab VII terdiri dari 2 pasal, dimulai dari pasal 45 sampai 46. Undangundang ini menjelaskan tentang LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

51

Ibid,. h. 14

44

B. Kajian Pasal –Pasal tentang perlindungan Hukum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 1) Pasal (1) 1) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. 2) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana. 3) lembaga perlindungan saksi dan korban, yang selanjutnya di singkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kkepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang itu. 4) Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau merasa di paksa untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. 5) Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garus lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang mempunyai tanggungan saksi dan/atau korban. 45

6) Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib di lksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini. 2. Pasal 5 Dalam pasal 5 seorang saksi dan korban berhak : a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana; b. hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. hak untuk mendapatkan nasihat hukum; d. hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan; e. hak untuk mendapatkan penterjemah; f. hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat; g. hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; h. hak untuk mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan; i. hak untuk mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan; j. hak untuk mendapatkan identitas baru; k. hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi); dan/atau l. hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 46

Hak-hak yang diberikan kepada saksi diatas belum cukup memberikan hak-hak kepada saksi dan korban secara lebih spesifik misalnya : 1. hak untuk memperoleh pendampingan. 2. hak mendapatkan kepastian atas status hukum 3. hak atas jaminan tidak adanya sanksi dari atasan berkenaan dengan keterangan yang diberikan 4. Hak untuk mendapatkan pekerjaan pengganti 5. Hak korban untuk dimintai pendapat pada setiap proses pemeriksaan dan pendapat korban sebagai sarana atau bahan untuk penjatuhan pidana kepada si pelaku. Hak-hak tersebut sebetulnya merupakan hak yang sangat penting mengingat dalam beberapa kasus saksi dan korban sangat membutuhkan seorang pendamping yang akan memberikan konseling atau dalam korban mengalami trauma dan membutuhkan pihak-pihak yang bisa dipercaya untuk mendampinginya. Adanya pendamping akan membuat saksi menjadi lebih nyaman karena ada orang yang dikenalinya, saksi/korban. lebih percaya diri karena ditemani, adanya dukungan fisik terutama saksi/korban yang sudah tua ataupun lemah, dukungan pendampingan ini juga akan membantu saksi dan korban melewati masa-masa sulit terutama bila saksi/korban mengalama retraumatisasi. Adanya hak akan pendampingan ini juga memberikan landasan yuridis bagi para pendamping yang selama ini mendampingi saksi/korban dalam memberikan kesaksian dipengadilan. Para pendamping saksi/korban ini tidak diakui dalam sistem hokum pidana kita sehingga kadangkala mendapatkan perlakuan yang tidak 47

semestinya dan sering dituding sebagai pihak yang memandu saksi dalam memberikan keterangan. Hak untuk tidak ada sanksi bagi saksi atas kesaksiannya dari atasan saksi harus juga dijamin dalam undang-undang ini. Saksi-saksi yang sering merupakan pihak yang lemah atau tidak mempunyai relasi kekuasaan yang sama dengan terdakwa seringkali menerima resiko pemecatan ataupun resiko lain yang berhubungan dengan pekerjaannya. Saksi-saksi yang rentan semacam ini adalah misalnya saksi-saksi yang melibatkan tindak pidana korporasi atau kasus perburuhan. Saksi lain yang juga rentan atas sanksi atasan adalah saksi dalam kasus pelanggaran HAM berat dimana saksi ini, dari militer ataupun kepolisian, potensial menjadi saksi untuk terdakwa yang merupakan atasannya atau bekas pimpinannya sedangkan saksi masih aktif bertugas dikesatuannya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan pengganti atas saksi korban harus juga dijamin dalam undang-undang ini. Hak ini diberikan kepada korban atas kehilangan pekerjaan akibat tindak pidana yang terjadi pada dirinya, korban kejahatan yang dapat memperolah hak ini adalah korban yang sebelumnya memang telah mempunyai pekerjaan. Sedangkan hak atas pekerjaan pengganti pada saksi juga harus diberikan ketika saksi ikut dalam program perlindungan saksi misalnya jika saksi membutuhkan atau menerima hak relokasi. Hak mendapatkan kepastian atas status hukum menjadi hak yang perlu dipikirkan untuk diberikan terutama pada saksi-saksi yang mencoba untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan kepada masyarakat tetapi para saksi tersebut malah sering 48

dituntut balik dengan tuntutan pencemaran nama baik dan sebagainya, para saksi menjadi korban dari apa yang meraka suarakan. Hak atas status hukum bukan berarti bahwa seseorang tidak dapat dijadikan tersangka atau terdakwa tetapi lebih kearah pemberian posisi pada saksi yang mengungkapkan suatu tindak pidana untuk menjadi korban atas kesaksiannya tersebut. 3. Pasal 6 Dalam pasal 6 korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selai berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, mereka juga berhak mendapatkan bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Penjelasan ketentuan tentang bantuan medis ini adalah bahwa tindak kekerasan pada dasarnya menyebabkan penderitaan fisik pada korban dan dalam hal ini negara berkewajiban untuk memberikan bantuan pada korban untuk membantu menyembuhkan luka-lukanya. Sedangakan penjelasan menganai bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah adanya korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya, bantuan psikolog sangat diperlukan untuk membentunya kembali menjalani kehidupan yang telah dikacaukan oleh adanya kekerasan. Pengertian rehabilitasi haruslah secara jelas ditentukan yang mencakupi pelayanan hukum, psikologis, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya, maupun tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban. Dalam ketentuan tentang pemberian bantuan medis dan rahabilitasi psiko sosial ini tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa bantuan ini dapat 49

diberikan sesegera mungkin kepada korban atau segera setelah korban mengalami kejahatan terhadap dirinya. Ketentuan mengenai bantuan yang sifatnya segera ini seharusnya juga menjadi ketentuan yang baku agar para korban dapat mendapatkan penanganan secara cepat sehingga tujuan atas pemulihan terhadap korban ini tercapai. 4. Pasal 7 1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yan berat; b. hak atas restetusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restetusi di berikan oleh pengadilan 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restetusi di atur dengan peraturan pemerintah Peraturan pemerintah ini mengatur tata cara melaksanakan konpensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada pihak korban, dari mulai proses di terimanya salinan putusan kepada instansi pemerintah terkait saksi dan korban sampai dengan pelaksanaan pengumuman pengadilan dan pelaksanaan laporan. Dan dari keterangan diatas maka undang-undang ini di perlengkap lebih terperinci yang di nyatakan pada Bab I pasal 2 ayat 1 sampai 2, dan Bab II pasal 3 ayat 1 sa mpai pasal 5 yang berisikan tentang: Ayat (1)

50

Yaitu tentang kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi di berikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. Ayat (2) “ proses pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus di laksanakan secara cepat, tepat dan layak.” Dan di lanjutkan juga untuk lebih jelas dan terarah dengan sempurna dan ayat tersebut kepada ayat 1 sampai 5 pasal 3 bab II yang berupa: Ayat (1) Instansi pemerintah terkairt bertugas melaksanakan pemberian kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan HAM yang telam memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan penjelasan ayat 2 adalah: Ayat (2) Dalam hal kompensasi dan /atau rehabilitasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan Negara, pelaksanaannya dilakukan oleh departemen Keuangan. Kemudian pasal 4 adalah: Pasal (4) Pemberian restitusi dilaksanakan oleh oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan pengadilan HAM. Yang selanjutnya dalam pasal 5 adalah: Pasal (5) Pelaksanan putusan pengadilan HAM oleh instansi pemerintah terkait sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) wajib dilaporkan kepada 51

pengadilan HAM yang mengadili perkara yang bersangkutan dan jaksa agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan di laksanakan. Adapun salinan dari keterangan tentang undang-undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dari ancaman, tata cara memperoleh perlindungan, mendapatkan restitusi, rehabilitasi, kompensasi, dan penghentian untuk tidak bersangkutan kembali oleh LPSK, yaitu guna untuk mengetahui kepastian hokum dan peraturan perlindungan saksi dan korban dari tindak kejahatan.

5. Pasal 8 Perlindungan dan hak-hak saksi dan korban di berikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana ketentuan diatur dalam Undang-Undang ini. 6.

Pasal 9

1) saksi dan/atau korban yang measa dirinya berada dalam ancaman yang sangant besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang di periksa. 2) Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang di sampaikan kepada pejabat berwenamg dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian terebut.

52

3) Saksi dan/atau korban sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dapat pula di dengar kesaksiannya secara langsung melalui alat elektronik dengan di dampingi oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan mengenai kesaksian tanpa hadir dipersidangan diatas mensyaratkan beberapa hal yaitu adanya suatu ancaman yang sangat berat yang dalam penjelasannya dikatakan sebagai ancaman yang menyebabkan saksi tidak dapat memberikan memberikan kesaksiannya, pengertian ancaman yang sangat berat ini tidak jelas apakah juga mencakup mengenai kondisi psikologis saksi maupun korban (trauma) atas kejahatan yang terjadi sehingga menjadi faktor yang bisa dikatakan ancaman yang sangat berat. Syarat yang lainnya adalah adanya persetujuan hakim, dan mekanisme pemberaian kesaksian tersebut harus diberikan dihadapan pejabat yang berwenang atau dihadapan pejabat yang berwenang. Persyaratan ini tidak melibatkan atau tidak mengatur mengenai peranan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan saran/konsultasi dan informasi tertentu atas kondisi saksi atas ancaman tertentu. Mengenai bentuk kesaksian atas saksi yang dalam kondisi ancaman yang sangat berat ini, masih terdapat bentuk pemberian kesaksian lainnya yang belum dimasukkan dalam kondisi khusus ini. Pada ayat 2 kesaksiannya secara tertulis dan ditandatangani oleh saksi pada berita acara, bentuk kesaksian secara merekam suara saksi (viva voce) ataupun transkrip tertulis belum dimasukkan dalam ketentuan ini. Ketentuan tentang dibolehkannya model pemeriksaan dengan merekam suara saksi maupun transkrip tertulis sudah diatur dalam hukum internasional.6 Ayat 3, saksi 53

memberikan kesaksian secara langsung melalui sarana elektronika yang lazim dikenal dengan media teleconference, model kesaksian ini telah lazin digunakan dalam praktek peradilan internasional. Namun, bentuk kesaksian yang lainnya dalam rangka melindungi saksi ketika mendapatkan ancaman yang sangat berat patut juga untuk dimasukkan misalnya dengan tindakan untuk menahan bukti dan informasi tertentu dan digantikan dengan suatu ikhtisar yang dilakukan oleh jaksa penuntut sebelum dimulainya persidangan karena adanya kekhawatiran bahwa informasi tersebut akan menimbulkan bahaya yang gawat bagi korban dan saksi.

C. Perlindungan Hukum Dalam UU No. 13 Tahun 2006 Terhadap Saksi 1. Perlindungan Hukum dari Ancaman Terhadap Saksi Hampir setiap Negara memiliki peraturan perlindungan, khususnya di Indonesia, bahwa Negara ini mempunyai tata tertib untuk memperoleh sebuah perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman orang yang bersangkutan, maka dari itu pemerintah membentuk Undang-undang dan telah dijelaskan oleh isi memperoleh perlindungan hukum dari ancaman terhadap saksi yaitu dalm pasal 8-10 yang sebagimana diterangkan dalam pasal 8 adalah bahwa:52 “Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan di mulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. 52

Ibid,. h. 16

54

Kemudian saksi yang dirinya terancam dan tidak dapat hadir secara langsung dipengadilan dan disebabkan ancaman yang begitu mencekam, jadi saksi juga bisa memberikan keterangan dengan menggunakan alat elektronik dan didampingi oleh beberapa pejabat yang berwenang. Dari isi keterangan tersebut dapat dijelaskan dengan lebih sempurna pada pasal 9 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa: 1) Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. 2) Saksi dan/atau korban sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksinnya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. 3) Saksi dan/atau korban sebagaiman dimaksud dalam pasal (1) dapat pula di dengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian yang dijelaskan dalam pasal tersebut tentang melindungi saksi dari ancaman yang berat dan menyampaikan kesaksiannya dengan tulisan atau sarana elektronik. Jadi dari saksi yang terancam tersebut selain mendapatkan perlindungan juga mendapat kebebasan hukum atau peringanan hukum di karenakan sudah ingin memberikan laporan untuk mengungkap kejahatan orang tersebut. Di dalam penjelasan tentang bebas dari 55

hukum atau keringanan hukum di jelaskan kembali dengan lebih terarah dalam pasal 10 ayat 1 sampai 3 berupa : (1)Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atu diberikannya. (2)Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat di bebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan iktikad baik.53 Dari pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam tata cara memperoleh perlindungan pada pasal 29 sampai 32 yang di maksud menjelaskan tentang bagaimana memperoleh tata cara perlindungan hukum bahwa tata cara memperoleh perlindungan hukum yaitu diterangkan dalam pasal 29 sampai 30 yang berisikan bahwa: a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK b. LPSK segera melakukan pemeriksaan kepada permohonan sebagaimana di maksud dalam huruf a; 53

Ibid,. h. 5

56

c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan54 Dari pasal 29 ini juga ditindak lanjuti dalam pasal 30 yang menerangkan tentang penerimaan permohonan saksi dan korban dan pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Adapun yang lebih menyangkut dalam pembahasan ini dijelaskan pada pasal 30 berupa: (1)Dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan/ korban sebagaiman dimaksud dalam pasal 29, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. (2)Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisikan bahwa: a. Kesedian saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dan proses peradilan; b. Kesedian saksi dan/atau korban untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya. c. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama dia dalam perlindungan LPSK; d. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberikan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan e. Hal-hal lain yang di anggap perlu olek LPSK 54

Ibid,. h. 11

57

Dari keterangan ini yang dikeluarkan oleh LPSK kepada saksi berupa kesediaan saksi dan korban untuk memberikan kesaksian, mentaati peraturan dari LPSK dan tidak berhubungan dengan sembarang orang tanpa persetujuan LPSK dan lain-lain. Dengan demikian LPSK juga wajib memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap saksi dan koban termasuk juga dengan keluarganya, dari mulainya pernyatan dan penjelasan di sini juga lebih jelas diterangkan dalam pasal 31, yaitu: “LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanginya pernyataan kesediaan sebagaiman di maksud dalam pasal 30”.55 Oleh karena itu LPSK juga harus lebih fokus untuk memberikan perlindungan terhadapap saksi agar saksi tidak mengalami keresahan ketika memberikan

keterangan

atau

dalam

mengajukan

untuk

memperoleh

perlindungan saksi juga dapat menghentikan perlindungan karena adanya inisiatif untuk di hentikannya perlindungan oleh LPSK atau juga melanggar ketentuan perjanjian, dan lebih jelasnya lagi di terangkan dalam pasal 32 yang mencakup tentang: (1)Perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban hanya dapat di hentikan berdasarkan alasan:

55

Ibid,. h. 12

58

a. Saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya di hentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri; b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan saksi dan/atau korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan; c. Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan. (2)Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus di lakukan secara tertulis. Dari sini jelaslah bahwa perjanjian perlindungan dan penghentian perlindungan sudah diatur dari pasal 32.

59

BAB IV PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM KASUS PIDANA DI INDONESIA

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Hukum Islam bersumberdari al-Qur‟an, al-Hadits dan ijma‟ para sahabat dan tabi‟in. Al-Qur‟an dan al-Hadits melengkapi sebagian besar dari hokumhukum Islam, kemudian para sahabat menambahkan atas hukum-hukum itu. Aneka hokum yang diperlukan untuk menyelesaikan kemuskilan-kemuskilan yang terjadi dalam masyarakat. Karena dapat dikatakan bahwa syari‟at (hukum) Islam adalah hokum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus karenanya hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan itu merupakan tabi‟at hukum Islam yang terus hidup.56 Menurut hukum Islam kesedian menjadi saksi dan mengemukan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumya fardhu kifayah.57 Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang antara lain sebagai berikut: Firman Allah SWT

56

Hasbi Ash-Shiddiqi, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) h. 44 Abdurrahman umar, Kedudukan saksi dalam peradilan menurut hukum (Jakarta: PT. Pustaka al-Husna, 1986), cet ke 1 h. 41 57

60

)283 : 2 / ‫(الثقشاج‬          Artinya: “Dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya”( QS. 2 (al-Baqarah). 283)

)282: 2 / ‫ (الثقشج‬          Artinya: “Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” (QS. 2 (al-Baqarah) 282) Muhammad Abduh menjelaskan makna ayat-ayat diatas bahwa seseorang yang menemui peristiwa pidana yang ia saksikan dan disadari oleh pikirannya dan hati nuraninya maka dapat diibaratkan ia memenjarakan kesaksian tersebut dalam hatinya, yang dengan demikian menjadikan dirinya itu orang yang berdosa.58 Sabda Rasulullah saw: “Dari Zaid dan Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi saw. Telah bersabda: Apakah tidak kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya saksi? Yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta mengemukakannya” (HR. alBaihaqi dan al-Tirmidzi) Ayat dan hadits diatas jelas mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara pidana di pengadilan mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara dipengadilan merupakan suatu hal yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya, terutama terhadap seseorang dimana hanya dia sendiri yang dapat mengemukan kesaksian, sedangkan hak di dalam peristiwa tersebut tidak akan ditegaskan tanpa adanya kesaksian. Tujuan perlindungan saksi menurut hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdi kepada Allah. Hukum buat agama Islam 58

Muhammad Abduh, Tafsir al-Manar (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1960), h. 132

61

hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan mansyarkat yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, hukum dalam agama Islam terlingkup dalam masalah ta‟abbudi. Sesuai dengan tujuan hukum Islam (ta „abbudi) di atas, maka metode penemuan hukumnya adalah deduktif dan kasuistik. Setiap peristiwa hukum haruslah diatur menurut aturan-aturan pokok yang ada dalam sumber-sumber pokok hukum Islam yaitu Al Qur‟an dan Hadits Nabi. Dalam Islam adanya hukum terlepas dari ada atau tidaknya suatu masyarakat. Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Dengan demikian manusia memiliki hak al Karamah (hak pemuliaan) dan hak al Fadhilah (pengutamaan manusia). Apalagi misi Rasulullah SAW adalah rahmatan lil „alamin, dimana keselamatan atau kesejahteraan merupakan tawaran untuk manusia dan alam semesta. Misi atau tujuan hukum islam di atas disebut al Khams (lima prinsip dasar) yang meliputi:59 a. Hifzhud din, memberikan jaminan hak kepada umat islam untuk memelihara dan keyakinan. Sementara itu islam juga menjamin sepenuhnya atas kelompok agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu islam menjamin kebebasan agama.

59

Ramli Atmasasta, HAM dan Penegakan Hukum (Bandung, Bina Cipta, 1997) h. 159

62

b. Hifzhun Nafs, jaminan hak atas setiap jiwa manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menutut adanya keadilan hak kemerdekaan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. c. Hifzhul Aql, adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mengeluarkan opini. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya pengrusakan akal dalam bentuk penyiksaan, minuman keras dan lain-lain. d. Hifzhul Nasl, jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi, jaminan masa depan dan keturunan. Free sex, zina, serta homoseksual, menurut syara‟ adalah perbuatan yang dilarng karena bertentangan dengan hifzhul-nasl. e. Hifzul Mal, jaminan atas pemilikan harta benda dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Seorang saksi dalam kasus perkara pidana dipengadilan hendaknya diketahui setatusnya. Status saksi adakalanya berfungsi sebagai syarat hukum dan adakalanya ia berfungsi sebagai alat bukti. Bahkan, adakalanya ia berfungsi sebagai syarat hokum sekaligus syarat pembuktian. Kesaksian dalam setiap kasus pidana islam menempati urutan kedua setelah pengakuan. Keadaan seorang saksipun dalam hukum islam sangat dilindungi dari ancaman-ancaman yang memberatkannya untuk memberikan keterangan dalam sebuah proses pengadilan baik itu ancaman dari pelaku maupun dari yang lain. Untuk mengungkap suatu kasus pidana maka keberadaan seorang saksi sangat urgen. Karena, tanpa adanya seorang saksi maka laporan bisa dibatalkan. Islam sangat melindungi hak-hak kebebasan hidup seseorang, baik orang tersebut

63

dalam keadaan baik maupun dalam melakukan tindak criminal. Seseorang tidak dapat dihadapkan ke pengadilan tanpa adanya laporan dan kedudukan laporan tidak akan kuat tanpa adanya kesaksian dari seorang saksi. Perlindungan seorang saksi mutlak harus terjamin karena biasanya seorang yang mendapatkan tekanan atau ancaman untuk bersaksi cenderung memberikan kesaksian palsu dalam suatu perkara pidana dipengadilan karena seandainya seorang saksi memberikan kesaksian dengan sejuurnya maka ia merasa takut jiwanya akan terancam. Maka sehubungan dengan hal tersebut perlu di lakukan perlindungan bagi saksi yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting karena saksi merupakan orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana. Demikian pentingnya posisi keterangan saksi maka keberadaannyapun harus selalu terlindungi dari segala ancaman yang memberatkannya untuk memberikan kesaksian. Dalam proses peradilan tindak pidana yang berat baik hukum Islam maupun hukum positif keberadaan saksi perlu di berian perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, terror kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan pemberian perlindungan tersebut diharapkan saksi dapat memberikan keterangan yang benar sehingga proses peradilan bisa brjalan dengan baik.

B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Saksi dan korban

64

Undang-undang tentang saksi memberikan perlindungan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Dalam hal ini perlindungan saksi berasaskan kepada :

a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia. b. Rasa aman. c. Keadilan. d. Tidak diskriminatif. e. Kepastian hukum Tujuan saksi menurut Hukum islam diatur dalam pasal 4 UU Nomer 13 Tahun 2006 Tentan perlindungan saksi dan korban yang isinya adalah: Pasal 4 “Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”60 Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak 60

Lihat UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban, bab I ketentuan

Umum

65

terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi takut untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak lain. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demkian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya, yang dimaksud perlindungan adalah segala pemenuhan segala hak dan pemberian untuk memberikan rasa aman kepada saksi yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan dengan Undang-Undang ini. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut lagi melaporkan tindak pidana yan diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwnya terancam oleh pihak tertentu. Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi harus merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia harus tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keteranganya itu 66

memberatkan si terdakwa. Pasal 173 KUHAP yang berbunyi:61 “Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa teradakwa keluar adari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal waktu tidak hadir”, memberikan kewenangan kepada majlis hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas: mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa para takut, khawatir, ataupun tertekan. Saksi juga harus dibebaskan dari rasa takut, khawatir akan dampak dari keterangan yan diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau kalaupun dipaksa berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu.Tidak sedikit kasus yang tidak bisa dibawa kemuka persidangan ataupun berhenti di tengah jalan karena persoalan yang satu ini. Kasus-kasus seperti kejahatan korupsi atau kejahaan narkotika yang melibatkan sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang sering kali tidak diproses karena tidak ada saksi yang mau dan tidak berani memberikan keterangan yang sebenarnya karena rasa 61

Lihat KUHAP

67

ketakutan. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur, dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut. Dengan demikian maka jelas bahwa ketersediaan mekanisme perlindungan saksi amat penting untuk menjamin diperolehnya kebenaran materiil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan untuk semua, termasuk bagi saksi yang terkait. Lembaga perlindungan saksi dan korban sebaiknya dibangun berdasarkan perspektif saksi dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas utama. Saksi perlu diberi rasa kepercayaan bahwa pengadilan yang akan di hadapinya adalah sebuah pengadilan yang berwibawa dan dapat dipercaya mampu melindungi dirinya sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Dalam konstek seperti ini, maka yang dibutuhkan bukan hanya pemberian fasilitas keamanan fisik saja, tetapi juga jasa konsultasi psikologi. Hal ini selain dapat membantu saksi siap memberikan keterangan, juga dapat menjadi alat bantu memulihkan saksi sebagai persiapan untuk kembali memulai hidupnya. Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum di atur secara khusus, Pasal 50 sampai pasal 68 Undang-Undang Nomer 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa

untuk

memberikan

perlindungan

dari

berbagai

kemungkinan

pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, Sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan Undang-Undang tersendiri. 68

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) yang menjadi salah satu cirri Negara hukum, saksi dalam proes peradilan pidana harus di beri jaminan perlindungan hukum. Sering kali hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi saksi tidak mengetahui perkembangan kasus yang telah berlanjut. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus di beritahukan kepada saksi agar ia tidak buta dalam menanggapi kasus tersebut. Informasi ini penting untuk di ketahui saksi sebagai tanda penghargaan atas kesediaan saksi dalam pross peradialn tersebut. Ketakutan saksi akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan ia berhak diberi tahu apabila seseorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan, agar ia berhati-hati dalam kelangsungan kehidupannya. Berdasarkan dari berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan yang terorganisir, saksi dapat terancam walaupun terdakwa sudah di hukum. Dalam kasus-kasus tertentu, saksi dapat diberi identitas baru, apabila keamanan saksi sudah sangat menghawatirkan, pemberian tempat baru bagi saksi harus dipertimbangkan agar saksi dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan, yang dimaksud dengan di berikannya kediaman baru adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Lembaga Perindungan Saksi dan Korban (LPSK), adalah lembaga yang bertugas dan bewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada

69

saksi. LPSK adalah merupakan lembaga yang mandiri,62 yaitu lembaga yang independen,63 tanpa campur tangan dari pihak manapun, sehingga tidak ada yang dapat menyogok ataupun menguasai lembaga tersebut, LPSK berkedudukan di ibu kota Negara republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Dalam pelaksanaan tugas LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan perlawanan administrasi bagi kegiatan LPSK, sekretariatnya dipimpin oleh seorang sekretaris yang berasal dari Pegawai Negri Sipil dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bantuan diberikan kepada saksi atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya kepada LPSK, kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi itu semua itu atas penentuan dari LPSK. Dalam melaksanalkan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.

C. Analisa Perbandingan Antara hukum Islam dan Hukum Positif.

62

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban 63 Komisi Indipenden yaitu komisi yang berdiri sendiri dan berkaitan erat dengan pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam Undang-undang pembentukan komisi yang bersangkutan.

70

Uraian secara ringkas pada bagian-bagian terdahulu dalam beberapa bab, terdapat persamaan dan perbedaan antara pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pembahasan perlindungan saksi dan korban dalam kasus pidana di Indonesia yaitu: 1. Persamaan Dari uraian sebelumnya yang dimaksud dengan perlindungan saksi adalah segala upaya pemenuhan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi agar dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Dalam perspektif hukum positif, kesaksian seorang saksi sangat penting, karena tanpa adanya seorang saksi maka laporan bisa dibatalkan. Dalam perspektif hukum islampun apabila seorang melihat sendiri dan/atau mengalami sendiri peristiwa tindak pidana maka ia tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya. Karena, apabila ia sampai menyembunyikan suatu kebenaran (persaksiannya) Allah menghukuminya sebagai orang yang berdosa hatinya, sebagaiman firman Allah dalam surat al-Baqarahayat 283:

283 2 Artinya:“Dan janganlahkamu para saksi meyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.”

71

Sekilas kelihatannya sama dengan penetapan perlindungan diberikan didalam hukum positif dan hukum Islam. Hukum posirtif lebih menjurus kepada perlindungan seorang saksi, sedangkan dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik tentang perlindungan saksi, walaupun demikian perlindungan terhadap manusia dianjurkan dalam hukum Islam. Perlindungan saksi mutlak harus terjamin karena biasanya seorang saksi yang mendapatkan ancaman cenderung memberikan kesaksian palsu dalam suatu perkara pidana di pengadilan. Karena seandainya seorang saksi memberikan kesaksiannya dengan apa adanya selaras dengan yang ia ketahui atau yang ia lihat, maka ia akan terancam oleh pihak terdakwa atau pihak tertentu yang tak ingin kejahatannya terbongkar. 2. Perbedaan Dalam hukum positif, saksi yang menyatakan kesaksiannya di depan pengadilan sebelumya harus bersumpah dan harus berjanji atas kebenaran persaksiannya. Sebagaimana pasal 160 ayat (3) KUHAP. Dikatakan bahwa “Sebelum memberikan kesaksian/keterangan, saksi wajib mengucapka sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan kesaksian atau keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”. Begitupun didalam hukum Islam saksi sebelum memberikan keterangan yang ia ketahui diwajibkan untuk bersumpah, karena di dalam alat-alat 72

pembuktian yang pokok adalah: Pengakuan, kesaksian, sumpah, menolak sumpah, fakta yang dapat digunakan, itu berarti dalam sebuah persaksian sangat penting karena pernyataan seorang saksi akan mempertaruhkan nasib si terdakwa, apakah ia bersalah ataukah tidak bersalah. Bentuk dari sumpah itu sendiri memang sama di dalam hukum positif dan hukum Islam namun terdapat perbedaan di dalamnya, hukum positif akan tetap mengambil keterangan dari seorang saksi yang tidak mau bersumpah sebelumnya, akan tetapi pernyataan tersebut bukan sebuah kesaksian melainkan hanyalah sebuah keterangan yang dapat menguatkan keterangan hakim. Sebaliknya hukum Islam tidak akan menerima apabila pernyataan saksi tersebut tidak dilandasi dengan sumpah. Dalam hal lembaga yang akan mengurus atau yang bertanggung jawab atas perlindungan saksi, hukum positif memiliki undang-undang yang mengatur untuk lembaga tersebut, yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban (undang-Undang pasal 1 ayat (6) “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan Undang –Undang”. Dari persamaan dan perbedaan itu semua hukum Islam dan hukum positif bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada sertiap proses peradilan pidana.

73

Perlindungan saksi mutlak harus terjamin karena biasanya seorang saksi yang mendapatkan anca man cenderung memberikan kesaksian palsudalam suatu perkara pidana di pengadilan. Karena seandainya seorang saksi memberikan kesaksiannya dengan apa adanya selaras dengan yang ia ketahui atau yang ia lihat, maka ia akan terancam oleh pihak terdakwa atau pihak tertentu yang tak ingin kejahatannya terbongkar. 3. Perbedaan Dalam hukum positif, saksi yang menyatakan kesaksiannya di depan pengadilan sebelumya harus bersumpah dan harus berjanji atas kebenaran persaksiannya. Sebagaiman pasal 160 ayat (3) KUHAP. Dikatakan bahwa “Sebelum memberikan kesaksian/keterangan, saksi wajib mengucapka sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan kesaksian atau keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”. Begitupun di dalam hukum Islam saksi sebelum memberikan keterangan yang ia ketahui diwajibkan untuk bersumpah, karena di dalam alat-alat pembuktian yang pokok adalah: Pengakuan, kesaksian, sumpah, menolak sumpah, fakta yang dapat digunakan, itu berarti dalam sebuah persaksian sangat penting karena pernyataan seorang saksi akan mempertaruhkan nasib si terdakwa, apakah ia bersalah ataukah tidak bersalah. Bentuk dari sumpah itu sendiri memang sama di dalam hukum positif dan hukum Islam namun terdapat perbedaan di dalamnya, hukum positif akan 74

tetap mengambil keterangan dari seorang saksi yang tidak mau bersumpah sebelumnya, akan tetapi pernyataan tersebut bukan sebuah kesaksian melainkan hanyalah sebuah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keterangan hakim. Sebaliknya hukum Islam tidak akan menerima apabila pernyataan saksi tersebut tidak dilandasi dengan sumpah. Dalam hal lembaga yang akan mengurus atau yan bertanggung jawab atas perlindungan saksi, hokum positif memiliki undang-undang yang mengatur untuk lembaga tersebut, yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban (undang-Undang pasal 1 ayat (6) “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan Undang –Undang”. Dari persamaan dan perbedaan itu semua hokum Islam dan hokum positif bertrujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada sertiap proses peradilan pidana.

75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Setelah melakukan penelitian, akhirnya rumusan masalah dalam penelitian mendapatkan jawabannya. Penulis mengambil kesimpulan bagaimana pentingnya kedudukan saksi dan korban dalam perkara pidana di Indonesia yaitu sebagai berikut: a. kedudukan saksi dan korban dalam perkara pidana sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut, yang di sebabkan tidak dapat menghadirkan saksi dan korban.di karenakan seorang saksi dan korban merasa dirinya kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum dan keadilan yang memihak kepada seorang saksi dan korban. b. Dalam Islam memberikan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban terhadap keselamatan jiwanya itu merupakan tujuan dasar hukum Islam (maqasid alsyariah). Penerapan hukum Islam yang tepat dan benar akan menjamin rasa keadilan, rasa keadilan ini tidak hanya berlaku terhadap orang Islam saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia karena Islam ditujukan untuk menyelamatkan umat manusia ( rahmatan lil „alamin)

76

B. Saran Berkenaan dengan karya tulis ilmiah (skripsi)ini tulis menyampaikan saran sebagai berikut: 1. Masyarakat sebagai sobjek hukum harus selalu mematuhi peraturan peraturan yang berlaku sehingga hukum bisa berjalan efektif sebagai mestinya 2. Negara atau pemerintah melalui lembaga perlindungan saksi dan korban harus memperhatikan nasip saksi dan korban sebelum persidangan,sedang dalam proses persidangann ataupun sesudah persidangan. 3. Pejabat penegak hukum khususnya Hakim harus berlaku adil dalam memutuskan masalah dan mendengarkan kesaksian di pengadilan agar tidak terjadi ketimpangan antara yang benar dan yang salah. 4. Bagi para akademisi khususnya di bidang hukum untuk lebih aktif mengadakan penyuluhan kepada masyarakat awam dan mensosialisasikan kepada mereka bagaimana tata cara perlindungan hukum bagi saksi dan korban agar tidak terjadi ketakutan bagi saksi dan korban untuk melaporkan kejahatan tindak pidana.

77

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur‟an al-Karim Abbas, Sirojudin, Sejarah dan keagungan Madzhab Syafi‟I, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995) Cet Ke-7 Abbas, Sudirman Ahmad, Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah, (Jakarta: Banyu Kencana, 2003). Cet. Ke-1 Abul A‟la Maududi, Maulana hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Jakarta; Bumi Aksara) Abu-Zahrah, Ushul Fiqh, Terjemahan, Bandung : Ar-Risalah, 1992, cet.1 Ad-Daur, Ahmad, Terjemah – syamsuddin Ramlan, Hukum pembuktian dalam Islam, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah. 2002, cet ke-1 al-Qardhawy, Yusuf Fiqih daulah dalam perspekrtif al-Qur‟an dan al-Sunah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), cet. Ke-1 Asmawi, Aplikasi masalah dalam perlindungan korban kejahatan menurut hukum islam, (Laporan penelitian Individual, program penelitian DIPA, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2007) Arif Mansyur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom S.H., M.H. Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) ed. I, Ash- Shiddieqy, Hasbi, Peradilan dan Hukunm Acara Islam, Yogyakarta : AlMa‟arif, 1964 Al-Bigha, Mustafa Dieeb, Fiqih Sunnah, Surabaya : Insan Amanah,

1424 H

Afandi, Ali, Hukum waris, Hukum keluarga, Hukum Pembuktian : Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (PW), Jakarta,: PT Bina Aksara, 1986, cet. ke-3 al-Qadir al- „Audah, Abd al-Tasyri‟ al-Jinaiy al-Islamiy, (Beirut: al-Muassah alRisalah) Juz ke-2 Eddyono, Widodo Supriadi dkk, perlindumgan saksi dan korban Pelanggaran 78

HAM Berat (jakarta:ELSAM,2005)

Ghozali, Bahri dan Djumadris, Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 1992), Cet. Ke-1 Kosasi, Ahmat, HAM Dalam perspektif Islam, Menyingkapi Persamaan dan perbedan antara Isalm dan Barat, (Jakarta salemba Diniyah.2003) Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta, Pustaka Bina Harapan), 2006, cet, ke-1 Hamzah, Andi, Kamus Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1986, cet. ke-1 Haliman, Hukum Pidana Syariat Islam menurut ajaran Ahlu Sunnah, (Jakarta Bulan Bintang. 1971) Hamman, Ibnu syarah Fath al- Qadir, (misr: Mustafa al-Babi al-Hadad, 1970 ) jilid VII Hartanti, Evi SH. Tindak Pidana Korupsi (Sinar Grafika: 2007), cet. I, Hussain, Syekh Syaukat Hak asasi Manusia Dalam Islam (Jakarta: Gema Insani Press 1999) Ibrahim, Muslim Pengantar Fiqh Muqaaran, (Jakarta: P.T Gelora aksara pratama), Cet. Ke-1 Madzkur, Muhammad Salam. Al-qada fi al-islam, (al-qahirah: dar al-NahdahalArabiyah, 1964) Malik, Abduh Muhammad Zina dan Hukumannya menurut pandangan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan bintang, 2003)

Mubarak, Jaih, Sejarah Perkembangan Hukum Islam,( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003) Muhammad, al-Kahlani, bin Ismail, as-Shon‟ani, Subul as-Salam, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), Cet. 4 Muhammad, Abdullah bin terj-Abd. Ghaffar, Tafsir Ibnu Katsir

79

Muslich, Ahmad, Wardi, Hukum Pidana Islam, jakarta, Sinar Grafika, 2005 Purwadarmita,W. J. S. kamus umum bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1976) Poewardaminta, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1976 Qurtubi, Al, al-Jami‟ al-Ahkam Al-Qur‟an, (al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Arabi, 1967), jilid III Rusyd, Ibnu bidayatul Mujtahid, jilid 3 Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, terj (Bandung : Al-Ma‟arif, 1987) cet ke-2 Shihab, Quraish M. Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), cet ke-1, Vol. 1 Umar, al-Rahman, Abdu, Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut hukum Islam, (Jakarta: PT. Pustaka al-Husna, 1986), Cet. Ke 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2006, cet. ke-1 Waluyo, Bambang SH. Pidana dan pemidanaan, (Sinar Grafika, 2004). Warson, Ahmad al-Munawir, kamus al-munawir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997) ed. 2, KUHP (Jakarta : PT. Rinika Cipta, 2004) KUHAP (Jakarta : PT. Rinika Cipta, 2004) http://www.google.com.

80