PERSONEL PEGAVI'AI NEGERI SIPIL TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR

NO. 101.04-094423

PETU NJ UK ADMIN ISTRASI PEMBINAAN

PERSONEL PEGAVI'AI NEGERI SIPIL TNI

PERATU RAN PANG LI MA TE NTARA NAS IONAL I N DON ES IA NOMOR PERPANGII6.1IXIII2O|1 TANGGAL 16 DESEMBER 2011

DAFTAR ISI

Halaman

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor

I

161/ Xll 12011 Tanggal 16 Desember 2011 tentang Petunjuk Administrasi Pembinaan Personel Pegawai Negeri Perpang

Sipil TNI LAMPIRAN

BAB

I

PENDAHULUAN 1.

2. 3. 4. 5.

BAB

II

Umum

. Urut

Maksud dan Tuju;; ::: : :: ::: : : Ruang Lingkup dan Tata

Dasar

KETENTUAN UMUITI

Dasar

III

6 6 7

Pengertian-Pengertian (tercantunl Fada sublampiran A)

. r . ... r r a ... r.. .. ! r r. r r ' r, . r r . r r .. r . r | . r. r r . ... . r. . . . UmUm 6. !r. r r.... rr..r.......... rrr....rr 7, TUj Uan rrr r... !r..!.r......r r!...r. r......t...r r............rr ... rr..rr rr......8 SaSafan 8. 9. Asas-Asas 10. Kebijaksanaan

BAB

5

13 13 13 14 14

PENGADAAN

11. Umum 12. Tujuan 13. Proses Pengadaan 14. Perencanaan 15. Susunan dan Organisasi 16. Tugas dan Tanggung Jawab

15 16 16 16 17 18

17. Sumber Pegawai Negeri Sipil TNI dan Pgrsyaratan .., ... ... ... r.,

19 21

18. Tata Cara Penerimaan 19. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

TNt 20. Penghasilan 21. Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil TNI 22. Wewenang 23. Pemberhentian CPNS TNI 24. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

26 2T 29 30 31

BAB IV PENDIDIKAN DAN LATIHAN

25. Urnum . r . r . . . . . .. r . . r t . . r r r .. I r. r . r r r r r r r | . . . . . . . . | . | . - . r r , I 32 26. Tujuan Pendidikan dan Pglatihan, . . . ., . ., . . . . . . . . . 32 .

27.

SaSaran

.....r........r....r..r..r.

r.! rrr rr.. rr rr.........r.

28. Jenip Pgndidikan dan Pefatihan ... ,.. ... ... ... ... .. 29. Pendidikan dan Pelatihan (Dikfat) Bela Negara /Latsarmil r r. ,... r. ,,, 30. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Diklat Prajabatan) !rr,....,... !.. r.. rrr....,..r...r..,, r, 31. Pembgkalan Alih Golongan PNS TNI ..............r 32. Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan ....,... 33. Pendidikan dan Pefatihan Kepemimpinan

r

Tingkat

lV ... rr. r...'..!.

rr..r.......

rrr..r...,r

r

rrr..r.....r

33 33 33 34 35 37 38

34. Pendidikan dan Pefatihan Kepemirnpinan Tingkat

lll .. r....... r... r r...!,.f ... !... r..... !... r i. r.... i.. 39

35. Pendidikan dan Pefatihan Kepemimpinan Tingkat Il'.. ... ... ... ... .!.,.. ..r r r. ... ... ... ... .. r r.r !.! ..r. 41 36. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat | 42 37. Diklat Fungsional 4g 38. Diklat ... ... ..:.. 44

.... . Teknis

BAB

V

PENGGUNAAN

Umum 40, Tujuan 41. Jenis dan Bidang Jabatan Pegawai Negeri Sipil TNI 42. Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan 43. Kepangkatan 44. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil TNI 45. Sarana Pengendalian Karier Pegawai Negeri Sipil TNI 46. Struktur Kekuatan dan Komposisi Pegawai Negeri Sipil TNI 47. Data Personel Mutakhir 48. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 49. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil 50. Ujian Dinas 51. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) . 39.

44 45 45 48 50 66 79 80 80 81

86 91

52. Pemindahan/Diperbantukan/Dipekerjakan BAB

VI

94 97

PERAWATAN 53,

54.

Umum Tujuan

Jasmani . Pembinaan Disiplin cuti Perawatan Kesehatan Perkawinan/Perceraian :.. .. Penghasilan Tunjangan Gacat ... .

55. Pembinaan 56. Pembinaan Mental ...

57. 58. 59. 60. 61.

62.

.

ill

... ... 100 ... ... 101 .. - .. - 101 .... 101 . 101 ... . 103

...107 108 ... .. 109 .. ..... 109 ..

63. Uang Duka dan Biaya Pemakaman .....111 64. Santunan ASABRI .... .....114 65. Tanda Kehormatan ..116 66. Pelayanan Personel ... ... 1 19 BAB

VII

PEMISAHAN

67.

Umum Tujuan

..120 ......120 ..120 ..129

...

68. 69. Jenis-Jenis Pemberhentian PNS TNI

.

.. 71. Wewenang 72. Pemberian Uang Tunggu 73. Pemberian Bebas Tugas (BT)/Masa Persiapan Pensiun (MPP) 74. PensiunPegawai Negeri Sipil TNI 75. Pensiun Janda/Duda dan Bagian Pensiun Janda/Duda . 76. Penyaluran 70. Pemberhentian Sementara

.

.. ... 131

... ... 131 ...

..132

......133 .. ... 136

... ... 139

BAB VIII PENUTUP 77

. Petunjuk Administrasi

SUBLAMPIRAN A PENGERTIAN- PENGERTIAN SUBLAMPIRAN B TATARAN WEWENANG DI LINGKUNGAN MABES TNI SUBLAMPIRAN G TATARAN WEVTIENANG DI LINGKUNGAN ANGKATAN

IV

.....140 141

149 161

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR

PERATURAN PANGLIMA TNI Nomor: PerPang I 161 lKlll201 1

tentang PETUNJUK ADMINISTRASI PEMBINMN PERSONEL PEGAWAI NEGERI SIPIL TNI PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDQNESIA

Menimbang

:

Bahwa untuk memperoleh daya guna dan

hasil guna yang optimal dalam penggunaan Pegawii Negeri Sipil TNI yang dihadapkan deigan perliembangan situasi, kondisi dan

kebutunan, dinilai Peraturan Panglima TNI Nomor Oktober 2007 Perpang l28lXI2OO7 tanggal tent'ang Petunjuk Administrasi Pembinaan Personel Fegawai Negeri Sipil TNI sudah tidak sesuai lagi, malia perlu menetapkan Petunjuk Adminis-

3

tr#

pembinaan Personel Pegawai Negeri Sipil

TNI.

Mengingat

: 1.

I

Undang-Undang Rl Nomor Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,

2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Rl Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

38e0);

2.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 31a9);

3.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndbnesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401e);

4.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Rl Nomor 98 Tahun 2000

tentang Pengadaan Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

3

5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor I Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

6.

Peraturan Menteri Pertahanan

Rl Nomor

9

Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan.

7.

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/ 45N1112008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia

Tentara Nasional Indonesia. MEMUTUSKAN

Menetapkan

'.

1.

Mengesahkan berlakunya Peraturan Panglima TNI tentang Petunjuk Administrasi

Pembinaan Personel Pegawai Negeri Sipil TNI sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

2.

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/ Oktober 2007 tentang 281X12007 tanggal

3

Petunjuk Administrasi Pembinaan

Personel Pegawai Negeri Sipil TNI dan Ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4

3.

ini

Peraturan ditetapkan.

berlaku

sejak

tanggal

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Desember 201

A,n. Panglima TNI Aspers Cap/tertanda Distribusi:

Bambang Wahyudi, S.lP. Marsekal Muda TNI

A dan B Mabes TNI

ffir

Autentikasi afa Setum TNI

kqlNfotr: Frans Yusuf, M.M. Kolonel Adm NRP 512654

1

Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpan gl 16 1 /)(llt201 1 Tanggal 16 Desember 2011

TENTARA NASIONAL I NDONESIA MARKAS BESAR

PETUNJUK ADMINISTRASI PEMBINAAN PERSONEL PEGAWAI NEGERI SIPIL TNI

BAB

I

PENDAHULUAN

1.

Umum.

a.

Pegawai Negeri Sipil merupakan . komplemen dari prajurit TNl, oleh karena itu Pegawai Ne$eri Sipil TNI dan prajurit TNI merupakan suatu kesatuan yang terpadu d_"n bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok TNl.

Keterpaduan tersebut harus tercermin dalam semua tingkat organisasi dan wajib memahami peranan masing-masing.

b.

Penggunaan Pegawai Negeri sipil di lingkungan TNI ditakukan atas pertimbangan adanya kebutuhan dan tuntutan tugas tertentu yang lebih efektif dan efisien bila dijabat oleh

Pegawai Negeri sipil TNl, sehingga dapat menjamin

keberlanjutan pelaksanaan tugas pokok TNl.

c.

Pegawai Negeri Sipil TNI kedudukannya sama dengan

Pegawai Negeri Sipil

lainnya.

Oleh karena itu dalam

penyelenggaraan pembinaannya, di samping berdasakan pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil pada umumnya juga berdasarkan

6

pada ketentuan dan kebijakan yang dikeluarkan

oleh

Panglima TNl.

d.

Pegawai Negeri Sipil TNI atas dasar sifat penugasan, kedudukan dan untuk mendapatkan manfaat optimal dalam penggunaan, maka perlu ditetapkan Petunjuk Administrasi Pembinaan Personel Pegawai Negeri Sipil TNl.

2.

Maksud dan Tuiuan. Petunjuk Administrasi Pembinaan Personel Pegawai Negeri Sipil TNI (Jukmin Binpers PNS TNI)

dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan

pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNl, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembinaan personel Pegawai Negeri Sipil TNI dapat dilaksanakan secara seragam, tertib, lancar, efektif, dan efisien.

3.

Ruang Lingkup dan Tata

Urut.

Lingkup Pembinaan

Personel Pegawai Negeri Sipil TNI meliputi ketentuan pengadaan, pendidikan dan , pelatihan, penggunaan, perawatan dan pemisahan Pegaw'ai Negeri Sipil TNI dengan tata urut sebagai berikut : a.

Bab I Pendahuluan.

b.

Bab ll Ketentuan Umum.

c.

Bab lll Pengadaan.

d.

Bab fV Pendidikan dan Pelatihan.

g.

Bab V Penggunaan.

f.

Bab Vl Perawatan.

g.

Bab Vl I Pemisahan.

h.

Bab Vl ll Penutup.

4.

Dasar:

a.

Undang-undang

Rl Nomor 11 Tahun 1969 tentang

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda

Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor a2);

undang-undang Rl Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

b.

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Rl Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 8 Tahun 1974 t6ntang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

c.

undang-undang Rl Nomor 34 Tahun 2OO4 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2OO4 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

d.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor Tambahan Lembaran Negala Republik Indonesia Nomor 27e3);

i,

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah tJanit Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 77);

e.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

f.

8

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

SZ, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

g.

Peraturan Pemerintah

Rl

Nomor 7 Tahun 1gT7 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3099) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Rl Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);

h.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Rl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);

i.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17);

j.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);

k.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

I 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Rl Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41);

l.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor Republik Indonesia Nomor 3194);

16,

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Rl Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

m.

Indonesia Nomor 3424);

n.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33e2);

o.

Peraturan Pemerintah

Rl Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 22) Negara Republik Indonesia Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Rl

No

10

Nomor 40 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Rl Nomor 16 Tahun 1 gg4 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

p.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Rl Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3808);

q.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 97 Tahun 2000 tentang Fonrlasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 54 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Rl Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor a322);

r.

Peraturan Pemerintah

Rl

Nomor 98 Tahun 2000

tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraiuran

11

Pemerintah Rl Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a192't:

s.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

t.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Rl Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4194); f

u.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara

Republik

Indonesia Nomor 4019);

v.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

12

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a263);

w.

Peraturan Pemerintah

Rl Nomor 3s rahun

2o1o tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Repubf ik Indonesia Tahu n 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 15);

x.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PegaWai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);

y.

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);

z.

Peraturan Menteri Pertahanan Rl Nomor 09 Tahun 2008 tentang Besar Manfaat Santunan ASABRI bagi Prajurit TNl, Anggota Polri dan Pegawai Sipil Dephan/Polri beserta Keluarganya;

aa. Peraturan Menteri Pertahanan Rl Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;

ab.

Peraturan Menteri Pertahanan Rl Nomor 09 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;

ac.

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang l45t Vllt2OOg tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia.

13

5.

Pengertian-Pengertian. Pengertian-pengertian seperti yang tercantum pada sublampiran A lampiran peraturan ini.

BAB II KETENTUAN UMUM

6. Umum.

Pembinaan personel Pegawai Negeri Sipil TNI menyangkut masalah yang luas dan kompleks dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka dalam penerapannya perlu adanya kesesuaian antara situasi dan kondisi dengan tugas pokok Sedangkan pembinaannya didasarkan pada organisasi tujuan, sasaran, asas-asas dan kebijaksanaan dasar pembinaan Pegawai Negeri Sipil TNl.

TNl.

7. Tujuan.

Pembinaan personel Pegawai Negeri Sipil TNI bertujuan untuk menyiapkan Pegawai Negeri ,Sipil TNI sebagai

unsur aparatur negara yang profesional,

berwawasan kebangsaan, disiplin, sejahtera, dan bertanggung jawab.

8.

Sasaran. Sasaran pembinaan

personel Pegawai Negeri

Sipil TNI adalah:

a.

Terwujudnya Pegawai Negeri

Sipil TNI

yang

profesional.

b.

Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil TNI yang memiliki jiwa dan semangat kebangsaan.

c.

Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil TNI sebagai komplemen yang mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok TNl.

d.

Terwujudnya semangat dan disiplin kerja yang tinggi serta kesejahteraan yang memadai.

14

e. 9.

Terwujudnyatertibadministrasi kepegawaian.

Asas-asas.

a.

Pemanfaatan dan pendayagunaan Pegawai Negeri

Sipil TNI yang sebesar-besarnya untuk kepentingan tugas.

b.

Penempatan Pegawai Negeri Sipil TNI pada tugas dan kedudukan yang tepat.

c.

Peningkatan kemampuan, kecakapan, minat dan bakat melalui pendidikan dan pelatihan.

d.

Peningkatan motivasi agar setiap Pegawai Negeri Sipil TNI berhasrat untuk mencapai prestasi kerja yang optimal, melalui keteladanan, bimbingan, dan dorongan.

e.

Pemberian kesempatan untuk pengembangan karier berdasarkan perpaduan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

. g. f

Pemeliharaan dan peningkatan kesadaran nasional.

Keterbukaan, setiap Pegawai Negeri Sipil TNI secara garis besar dapat mengetahui dan mengerti pengembangan kariernya.

10.

Kebijakan Dasar.

a.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil TNI dilaksanakan

untuk mengisi formasi yang lowong, bersumber dari masyarakat dengan mengutamakan kualitas dan mental

yang Pancasilais berdasarkan kebutuhan satuan TNI untuk

mencapai kekuatan PNS TNI sesuai dengan rencana

strategis TNl.

15

b.

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil TNI

dilaksanakan untuk pengembangan keterampilan dan kompetensi, baik pendidikan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya maupun pendidikan teknis dan fungsional lainnya di lingkungan TNl.

c.

Penggunaan Pegawai Negeri Sipil TNI diarahkan untuk melaksanakan tugas non-tempur, dan setiap Pegawai Negeri Sipil TNI mendapat kesempatan yang sama dalam pengembangan karier yang seluas-luasnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat diperlukan bagi organisasi TNl.

d.

Perawatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil TNI merupakan pemenuhan kebutuhan lahiriah dan batiniah, sehingga secara psikologis berpengaruh pada penciptaan kondisi setiap Pegawai Negeri Sipil TNl, agar mempunyai kesegaran jasmani dan rohani serta semangat yang tinggi dalam pengabdiannya.

e.

Pemisahan Pegawai Negeri Sipil TNI disebabkan oleh adanya penyusutan personel seperti pensiun, meninggal dunia, berhenti atau sebab lain, oleh karena itu perlu untuk menjaga komposisi personel yang ideal baik ditinjau dari segi

kuantitas maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB

III

PENGADAAN

11. Umum.

a.

Pengadaan personel Pegawai Negeri Sipil untuk mengawaki organisasi TNI didasarkan atas formasi yang

16

lowong yang disebabkan oleh dua hal yaitu adanya pemisahan Pegawai Negeri Sipil dan perluasan organisasi.

b"

Alokasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) TNI ditetapkan ofeh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

12. Tujuan.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil TNI bertujuan untuk menyediakan Pegawai Negeri Sipil TNI yang memenuhi kuantitas dan kualitas sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh organisasi TNl.

13. Proses Pengadaan. Proses Pengadaan Pegawai Negeri Sipil TNI meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

14. Perencanaan.

a.

Penyusunan Formasi.

1)

Formasi Pegawai Negeri Sipil TNI disusun

berdasarkan kebutuhan organisasi TNI sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) TNl.

2)

Formasi Pegawai Negeri Sipil TNI setiap tahun

diajukan kepada Menteri Pertahanan

selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b.

Alokasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil TNl.

1)

Alokasi pengadaan Pegawai Negeri Sipil TNI ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur

17

Negara dan Reformasi Birokrasi atas dasar pengajuan Menteri Pertahanan.

2)

Alokasi pengadaan Pegawai Negeri Sipil TNI untuk Mabes TNI dan Angkatan didasarkan pada

kebutuhan organisasi sesuai dengan Renstra TNl.

15.

Susunan dan Organisasi.

a.

Panitia Pelaksana. Panitia pelaksana pengadaan Pegawai Negeri Sipil TNI untuk semua tingkat pendidikan

umum/golongan kepangkatan ditentukan sebagai berikut:

1) Panitia Mabes TNI dibentuk oleh Panglima TNI2) Panitia Angkatan dibentuk oleh para Kas Angkatan. ,

b.

Kedudukan dan Keanggotaan.

1)

Panitia Mabes TNI berkedudukan di Mabes TNI yang keanggotaannya secara fungsional dijabat oleh para pejabat di lingkungan Mabes TNI diangkat berdasarkan Surat Perintah Panglima TNl.

2)

Panitia Angkatan berkedudukan di Angkatan yang keanggotaannya secara fungsional dijabat oleh para pejabat di lingkungan Angkatan diangkat berdasarkan Surat Perintah Kas Angkatan.

3)

Susunan Keanggotaan:

a) b)

Ketua.

Sekretaris.

18

c)

Anggota.

(1) Tim Pemeriksa Administrasi; (2) Tim Akademik; (3)

Tim Keahlian/Keterampilan;

(4) Tim Pemeriksa Kesehatan; (5) Tim Jasmani; (6) Tim Wawancara; (7) Tim Pemeriksa Psikologi.

4)

Panitia Angkatan lebih lanjut diatur tersendiri oleh Kas Angkatan.

16. Tugas dan Tinggung

a.

Jawab.

Panitia Mabes TNl.

1)

Membuat perencanaan waktu pelaksanaan penerimaan CPNS TNI mulai dari pengumuman penerimaan, pelamaran/pendaftaran, pemanggilan pelamar, ujian saringan, penentuan akhir, dan pengangkatan CPNS TNl.

2) 3)

Menyiapkan materi ujian saringan dan seleksi.

Melaksanakan seleksi administrasi, akademik,

keahlian/keterampilan, kesehatan, jasmani, wawancara, dan psikologi.

19

4)

Mengirimkan hasil seleksi tingkat Mabes TNI ke Kementerian Pertahanan.

b,

Panitia

Angkatan.

Panitia Angkatan lebih lanjut

diatur tersendiri oleh Kas Angkatan.

17. Sumber Pegawai Negeri Sipil TNI dan Persyaratan.

a.

Sumber Pegawai Negeri Sipil TNl.

Masyarakat umum terdiri atas lulusan

1)

:

Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah

diakreditasi.

2) 3) 4) 5) b.

Akademi Negerilswasta yang telah diakreditasi. Sekolah Menengah Umum/Kejuruan/setingkat.

Sekolah LanjutanTingkatPertama/setingkat. Sekolah Dasar/setingkat.

Persyaratan Pelamar

1) Warga Negara Indoneqia pria/wanita beragama2) Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginYa 35 tahun.

3)

Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah

mempunyai kekuatan hukum

tetap karena

melaksanakan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatannya.

20

4)

Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil

atau Calon Pegawai Negeri.

5)

Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri dan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja

dengan instansi lain.

6)

Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat Keterangan Catatan KePolisian.

7)

Berbadan 'sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan mempunyai tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita.

8)

Tidak bertato dan tidak bertindik (untuk wanita,

9)

Tidak ada bekas tato maupun bekas tindik.

tindik di telinga masing-masing tidak lebih dari satu).

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan

10)

oleh pemerintah. 1

1) Terdaftar di Kemnakertrans/Kanwil Kemnakertrans

setempat.

12) Bersedia memberikan baktinya

sekurangkurangnya dua tahun terhitung dari saat pengangkatan menjadi CPNS.

13)

Pada waktu melamar dan seleksi bagi wanita tidak dalam keadaan hamil.

21

14) Tidak bersuami/beristeri seorang yang berkewarga

negaraan asing atau tanpa kewarganegaraan, dengan mencantumkan surat keterangan dari Kelurahan/Kepala Desa.

15) Tidak sedang melamar menjadi Pegawai Negeri SiPil di instansi lain.

16) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai anggota PNS/Anggota TNI/Polri atau diberf,entikan swasta.

-Iidak dengan hormat sebagai pegawai

17) Bersedia mengganti biaya sesuai dengan surat

pernyataan ikatan Gtj" dengan Mabes TNI/Mabes Angiatan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai CPNS/Pegawai Negeri

{8.

Sipil'

'

Tata Cara Penerimaan

a.

Pengumuman Penerimaan'

Diumumkan seluas-luasnya melalui internet, mediamassayangtersediadan|ain-|ainyangmungkin

1)

digunakan.

2)

Pengumuman harus mencantumkan antara lain

a) b)

Formasi dan keahlian yang dibutuhkan;

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh

pelamar;

c)

:

Alamat temPat lamaran diajukan;

22

d) e) b.

Batas waktu pengajuan surat lamaran;

Dan lain-lain yang dipandang perlu.

Pendaftaran calon.

1)

Pendaftaran bagi pefamar CPNS Mabes TNI diajukan kepada Panglima TNI U.p. Aspers Panglima TNI.

2)

Pendaftaran bagi pelamar CPNS Angkatan lebih lanjut diatur tersendiri oleh Kas Angkatan.

G.

Penyaringan

1)

Tes penampilan/pemeriksaan postur dan sikap

pelamar.

2)

Pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh tim

Administrasi. Pelamar yang memenuhi persyaratan sebelum mengikuti seleksi/pemeriksaan selanjutnya,

diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi yang meliputi

bahan-bahan

:

a)

Surat lamaran ditulis tangan sendiri memakai huruf kapital/balok, tinta hitam dan ditandatangani serta ditempel pas photo ukuran 3 x 4 cm.

b)

Formulir pendaftaran pelamar yang telah diisi dan ditandatangani.

c) d)

Fotokopi KTP sebanyak satu lembar.

Daftar Riwayat Hidup singkat bermaterai

cukup.

23

e)

Fotokopi liazah dan Transkrip nilai yang

dilegalisir. Fot6kopi ijazah (D3 dan Sl) berikut transkrip nilai yang sirOin dilegalisir (cap dan tanda tangan asli) Dekan/Direktur Program atau Ditien Dikti Kemdiknas bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (surat Keterangan Kelulusanlliazah Sementara tidak daPat diterima).

6nf

0 g)

Fotokopi Akte Kelahiran/Kenal Lahir'

Fotokopi Kartu Tanda Pencari Kerja (dari

Kemnakertrans).

h) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setemPat.

i)

Surat Keterangan Bebas Narkoba (terbaru)

dari unit pelayanan kesehatan pemerintah'

j)SuratKesehatan(terbaru)sehatjasmanidan iohani dari dokter dengan melampirkan hasil Lab: photo Thorax, urine rutin, kimia darah, darah rutin, fungsi hati dan fungsi ginjal.

k)

Pas photo berwaina terbaru ukuran 3 x 4 cm rbb"ny"k enam lembar dan 4 x 6 cm sebanyak enam lembar dengan latar belakang merah dan menggunakan Pakaian berkerah.

l)

Fotokopi ljazahtsertifikat Kursus/ Pendidikan lnformal.

m)

surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan

dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak

24

dengan hormat sebagai PNS/Anggota TN|/polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

n) Surat Pernyataan tidak berkedudukan

sebagai CPNS dan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain.

3)

Ujian

akademik. Ujian akademik untuk

memperoleh calon yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup pada bidang:

4)

a)

Tes Pengetahuan urnum.

b)

Tes Bahasa Inggris.

c)

Tes Bakat Skolastik.

Pemeriksaan Kesehatan

a)

Pemeriksaan dimaksudkan untuk:

kesehatan badan calon

(1)

Mendapatkan masukan Pegawai Negeri Sipil yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan rnampu melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil TNl.

(2)

Mencegah adanya

atau

menduga adanya penyakit menular, cacat yang dapat mengganggu diri yang bersangkutan atau lingkungannya selama menjadi Pegawai Negeri Sipil TNf.

25

b)

Ketentuan

tata cara pemeriksaan diatur

tersendiri.

5)

Tes kesegaran jasmani.

Pemeriksaan kesegaran jasmani calon dimaksudkan untuk mendapatkan masukan

a)

Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kebugaran jasmani untuk mendukung tugas pokok dalam pelaksanaan tugas sebagai Pegawai Negeri sipil TNI.

b)

Ketentuan tata cara pemeriksaan diatur

tersendiri. memperoleh 6) wawancara. wawancara untuk calon yang memiliki sikap mental yang baiffpositif terhadap : a) Pancasila dan UUD 1945. b) Neg ara Kesatuan Republik lndonesia n

(NKRI).

c)

Bhineka Tunggal lka.

7')

Pemeriksaan Psikologi. Pemeriksaan psikologi nagi GPNS TNI yang berijazah s-1 dan D-3 meliputi : a)

Intelejensi umum (lntelligence Quotion = lQ).

b)

Kepribadian (Emotional Quotion = EQ)-

c)

Sikap kerja.

26

d.

Pengumuman hasil pengujian/pemeriksaan dan

pemilihan.

Bagi calon yang lulus penyaringan, diadakan penelitian dan peninjauan kembali yang meliputi :

1) 2) 3) 4)

Hasilpenyaringan/pemeriksaan. Lahiriah dan jasmaniah secara umum. Kecakapan dan keterampilan yang diperlukan.

Menetapkan atau memutuskan para calon yang memenuhi persyaratan.

5)

Panitia Penentu Akhir menetapkan para pelamar yang lulus/terpilih sesuai dengan alokasi formasi dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk diproses lebih lanjut. 19.

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) TNl. I

a.

Para pelamar yang lulus ujian

penyaringan dinyatakan dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan.

b.

Diusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan Nomor ldentitas Pegawai Negeri Sipil (NrP).

c.

Menteri Pertahanan menerbitkan keputusan peng-

angkatan CPNS.

d.

Mabes TNI menindaklanjuti dengan

e.

Angkatan lebih lanjut diatur tersendiri oleh

menerbitkan keputusan penempatan dalam jabatan di lingkungan Mabes TNI.

Angkatan.

Kas

27

20. Penghasilan'

a.

Hak atas gaji bagi CPNS adalah 80% (delapan puluh persen) dari gaji iokok Pegawai Negeri Sipil, mulai berlaku pada saat ya;6 bersangkutan secara nyata melaksanakan iugasnya V-ang dinyatakan dengan surat pernyataan/surat pelrintah dari satuan organisasi Y?ng bersangkutan, yang dikeluarkan selambat-lambatnya dua bulan setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas.

b.

Surat pernyataan melaksanakan tugas dlsampaikan

kepada

:

1)

Kepala Kantor Perbendaharaan

2) 3) 4)

Pejabat Pembuat Daftar Gaii'

Negara/Biro/

Bagian Keuangan Daerah.

Calon Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan. Pejabat lain yang dianggap perlu'

Selambat-lambatnya dua bulan setelah surat pernyataan telah melaksanakan tugas dibuat, pejabat

c.

pembuat Jaftar gaji sudah mengaiuk?l usul pembayaran gaji ir"ng bersangkutair kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah.

d,CPNSyangpenempatannyajauhdlritempat

tinggalnya, sudan Oianggap nyata .melaksanakan tugas sejak ia Grangkat menuju [e iempat tugastrYo, yanq d.ibuktikan dengan Eurat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat yang berwenang menugaskan.

e.

Pada saat pengangkatan pertama CPNS ada kalanya yang bersangkutan tenn mempunyai masa kerja yang dapat iipelnitungkan untuk penetapan gaji pokok.

28

f.

Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk

penetapan gaji pokok dalam pengangkatan pertama adalah

1)

:

Masa selama menjadi calon/pegawai Negeri sipil, kecuali masa selama menjalankan cuti luar tanggungan negara.

2)

di

Masa selama menjadi Pejabat Negara.

Misalnya: Masa selama menjadi Anggota DpR Rt, Gubernur dan lain sebagainya.

3)

Masa selama menjalankan tugas pemerintahan,

yang antara lain masa penugasan sebagai

:

a) Local Staff pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

b)

Pegawai tidak tetap, misalnya masa bakti

dokter selama menjadi pegawai tidak tetap.

c) d)

Perangkat desa.

Pegawai/tenaga pada badan-badan inter-

nasional.

e)

Petugas pada pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4)

Masa selama menjalankan kewajiban untuk

membela negara.

29

5) Masa selama menjadi pegawai/karyawan

perusahaan milik Pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

g.

Masa kerja yang diperhitungkan Tz (setengah) adalah masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah (termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum) yang tiap-tiap kali tidak kurang dari satu tahun dan tidak terputus-putus, dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak banyaknya delapan tahun.

21.

Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri sipil TNl.

a.

CPNS TNI yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama_dua tahun dapat diangkat- menjadi Pegawai Negerio Sipil TNI dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila telah memenuhi syarat-sYarat

:

1)

Setiap unsur penilaian

2)

Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan

3)

Telah tulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

prestagi _ kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurangkurangnYa bernilai baik. rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri sipil.

b.

Tanggal berlakunya pengangkatan menjadi Pegawai

Negeri Sipil TNI tidak boleh berlaku surut.

c.

CPNS TNI yang telah mehjalani masa percobaan lebih dari dua tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat

30

menjadi Pegawai Negeri Sipil TNl, tetapi karena sesuatu hal belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil TNI apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan maka pengangkatannya ditetapkan oleh Ka BKN.

d.

CPNS

TNI

yang tewas diangkat menjadi Pegawai

Negeri Sipil TNl, terhitung mulai awal bulan

yang

bersangkutan dinyatakan tewas.

e.

CPNS TNI yang cacat karena dinas yang oleh Tim

Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil TNI selanjutnya diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan.

22, Wewenang. Wewenang pengangkatan CPNS/Pegawai Negeri Sipil TNI sebagaimana diatur pada sublampiran B dan C lampiran peraturan. ini.

23.

Pemberhentian CPNS TNl.

a.

Pemberhentian dengan horrnat.

diberhentikan dengan hormat apabila

CPNS TNI dapat

:

1)

Mengajukan permohonan berhenti dengan alasan yang dapat diterima.

2) 3)

Tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Setelah dua kali tidak lulus mengikuti Diklat

Prajabatan.

4) Tidak

menunjukkan mefaksanakan tugas.

kecakapan

dalam

31

5)

Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak terpuji dan dapat mengganggu lingkungan pekerjaan.

6) b.

Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.

Pemberhentian dengan tidak

hormat. CPNS TNI

diberhentikan dengan tidak hormat apabila

1)

:

Pada waktu melamar ternyata dengan sengaja

memberikan keterangan atau Outti yang tiOlf benar.

2)

Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu

tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya.

3)

Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun

berat.

4) c.

Menjadi anggota danlatau pengurus partai politik.

Wewenang. Wewenang pemberhentian

menjadi CPNS TNI sebagaimana tercantum pada sublampiran B dan C lampiran peratutan ini.

24.

Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

a.

Dalam usaha membina Pegawai Negeri Sipil TNI yang bersih, jujur dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat maka setiap Pegawai Negeri Sipil TNI wajib mengangkat sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil.

b.

Yang mengangkat sumpah

:

32

1)

Setiap CPNS TNI setelah diangkat

menjadi

Pegawai Negeri Sipil.

2)

Pegawai Negeri Sipil yang telah mengangkat sumpah janji Pegawai Negeri Sipil dan kemudian berpindah agama harus mengangkat sumpah janji sesuai dengan agama yang baru dianutnya.

c.

Wewenang. Pejabat yang berwenang mengambil

sumpah ljanji sebagaimana tercantum pada sublampiran B dan C lampiran peraturan ini.

BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

25. Umum.

Pegawai Negeri Sipil TNI sebagai komplemen

dalam organisasi TNI perlu disiapkan dan dikembangkan

dan mentaf

kejuangannya agar mampu Oleh karena itu melaksanakan tugasnya dengan baik. pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil TNI merupakan kompetensi

sarana untuk membentuk dan meningkatan profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan kepada bangsa dan negara, semangat persatuan dan kesatuan serta pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil TNl.

26.

Tujuan Pendidikan dan Pelatihan adalah:

a.

Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional yang dilandasi oleh kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan instansi.

b.

Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

33

c.

Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan dan pengayoman masyarakat' Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam meiaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik .

d.

27, Sasaran. sasaran pendidikan dan pelatihan

adalah terwujudya Pegawai Negeri sipit TNI yang memiliki kompetensi jabatan/tugas masing-masing' V"ng fesuai dengan persyaratan

28. Jenis Pendidikan dan Pelatihan

. b.

Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara/Latsarmil.

c.

Pembekalan Alih Golongan Pegawai Negeri Sipil TNI'

a

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan'

d.PendidikandanPe|atihanda|amJabatan.

29. Pendidikan

a.

dan Pelatihan (Diklat) Bela Negara lLatsarmil'

Tuiuan. Diklat Bela Negara/Latsarmil

diseleng-

yang. garakan untuk membentuk Pegawai Negeri sipi! TNI sesuai memiliki rir"p mental, kesegaran lasmani dan disiplin satu dengan *"t"r dan karakternya, serta merupakan salah

syarat untuk kenaikan pangkat pertama'

b.

Persyaratan

peserta.

CPNS/Pegawai Negeri Sipil

TNI.

c.

Kurikulum. Kurikulum Diklat Bela Negarallatsarmil ditetapkan' oleh Mabes TNI yang menekankan pada pembetukan sikap mental, kesegaran jasmani dan disiplin

34

sesuai dengan watak karakter Pegawai Negeri Sipil TNl, dengan kurikulum sebagai berikut:

1) 2)

Bidang studi Pembinaan Jasmani.

Bidang studi Pengetahuan dan Keterampilan

Dasar Profesi.

3) 4) d.

Bidang studi Dasar-Dasar Kemiliteran. Bidang studi Pembekalan Tugas.

Penyelenggara.

1)

Mabes TNI untuk CPNS/Pegawai Negeri Sipil

TNI.

2\

Angkatan dapat menyelenggarakan Diklat Bela Negara/, Latsarmil untuk CPNS/Pegawai Negeri Sipil

golongan I dan ll.

30. Pendidikan

a.

dan Pelatihan Prajabatan (Diklat Prajabatan).

Tujuan. Pendidikan

dan

Pelatihan

Prajabatan diperuntukkan bagi CPNS TNI gol l, ll dan lll, bertujuan memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil TNI di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dalam organisasi TNl.

b. Kurikulum.

Kurikulum ditentukan oteh Lembaga Administrasi Negara Rl selaku Pembina diklat Pegawai

35

Negeri Sipil kecuali pelajaran Substansi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi TNl.

c.

Penyelenggara

1)

Kementerian Pertahanan untuk Diklat Prajabatan Nasional CPNS golongan lll.

2)

Mabes TNI untuk Diklat Prajabatan CPNS dobngan l, ll di lingkungan Mabes TNI dan CPNS

golongan lll Substansi dijajaran TNl.

3)

Angkatan untuk Diklat Prajabatan CPNS golongan I dan ll.

d.

CPNS TNI yang tidak lulus Diklat Prajabatan, pada tahun berikutnya diberikan kesempatan sekali lagi.

e.

CPNS TNI wajib lulus Diklat Prajabatan paling lambat dua tahun setelah diangkat menjadi CPNS TNI'

3{.

Pembekalan Alih Golongan Pegawai Negeri Sipil TNl.

a.

Pembekalan Alih Gotongan Pegawai Negeri Sipil TNI merupakan pembekalan yang diperuntukkan bagi-Pegawai Negeri Sipil TNI yang telah beralih golongan dari .Golongan ll k; Gobngan lll, dengan persyaratan sebagai berikut:

1)

Pegawai Negeri sipil TNI peserta Ujian Dinas Tk. yang telah dinYatakan lulus.

2)

Pegawai Negeri Sipil

TNI

peserta

I

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang telah dinyatakan lulus.

36

Pegawl Negeri Sipil TNt yang memitiki rlazah 1) Strata I atau Diploma lV.

4)

Pegawai Negeri Sipit TNt yang naik pangkat ke golongan lll/a melalui jenjang jabatan fungsional.

b-

Tujuan.

Pembekalan Alih Golongan bertujuan untuk mempersiapkan pegawai yang memiliki kompetensi dan wawasan sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kebutuhan organisasi termasuk penyediaan kader pimpinan dan staf.

c.

Pembekalan Alih Golongan Pegawai Negeri sipir rNl digunakan sebagai persyaratan untuk usul kenaikan pangkat

Pegawai Negeri sipil

rNl

golongan

bersumber dari:

1)

Pegawai Negeri Sipil TNI

mengikuti Ujian Dinas Tk.

2)

lllla ke ilr/b yang yang telah

fulus

f.

Pegawai Negeri Sipil TNI yang telah lulus

mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

3)

Pegawai Negeri Sipil

reguler

TNI yang naik pangkat

lllla karena memiliki [azah Strata I

atau

Diploma lV.

4)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang naik pangkat ke golongan lll/a melalui jenjang jabatan fungsional.

d.

Kurikulum.

1)

Kurikulum Pembekalan Alih Golongan ditetapkan oleh Mabes TNI yang mengacu pada standar kompetensi jabatan.

37

2) Kurikulum

Pembekalan

Alih

Golongan menekankan pada materi pengetahuan manajerial, substansi organisasi TNI serta pemantapan sikap dan perilaku yang terurai dalam:

a) b) c) d) e.

Bidang Studi Dasar. Bidang Studi Inti. Bidang Studi Pendukung'

Bidang LainnYa.

PenYelenggara.

Diselenggarakan oleh Mabes TNl, untuk Angkatan diatur tersendiri oleh Kas Angkatan' ,

32. Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan' Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) terdiri atas:

a.

1)Dik|atpimTingkat...|Vad.a|ahDiklatpimuntuk

dolongan Jabatan lX, Vlll dan Vll'

2)Dik|atpimTingkat|||.ada|ahDik|atpimuntuk dolongan Jabatan Vl dan V'

3)

Diklatpim tingkat ll

adalah Diklatpim

untuk

Golongan Jabatan lV.

4)Dik|atpimTingkat|.ada|ahDik|atpimuntuk golongan Jabatan lll, ll dan l'

38

b. c. 33.

Diklat Fungsional. Diklat Teknis.

Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat lv.

a.

Dikfatpim Tk.

fv merupakan persyaratan bagi pegawai

Negeri Sipil TNI yang akan menduduki jabatan struktural Golongan Jabatan lX, Vlll dan Vll.

b.

Persyaratan peserta

1l

Percyaratan umum:

a) b)

Memiliki potensi untuk berkembang

Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap

tugas dan organisasi.

c) , Berprestasi d,alam melaksanakan tugas

d) Mampu menjaga reputasi diri instansinya

e) 0

dan

Sehat jasmani dan rohani.

Memiliki minat yang tinggi untuk mengikuti

Diklat.

2l

Percyaratan Khusus:

a)

PangkaUgolongan minimal penata Muda (lll/a) bagi mereka yang akan/tetah menduduki jabatan struktural golongan jabatan Vll, Vlll, dan tx.

39

b)

Serendah-rendahnya berpendidikan Strata satu (S-1) atau yang sederajat atau memiliki kompetensi tertentu yang relevan dengan jabatan

yang

akan diPangkunya dengan

mempertimbangkan pendidikan, pengalaman dan masa kerja.

c) d)

Usia maksimal 50 tahun.

Menguasai Bahasa Inggris minimal pasif

(Skor Toefl min 3O0/setara).

c. Kurikulum.

Sesuai dengan kurikulum Diklatpim Tk.lV yang ditentukan oleh LAN Rl selaku Pembina Diklat pegawai Negeri Sipil kecuali Substansi disesuaikan dengan

kebutuhan organisasi.

d.

Diselenggarakan oleh Mabes TNI beke4a sami dengan l-AN Rl bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNl.

g4.

Penyelenggaraan.

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat lll.

a.

lll merupakan

persyaratan bagi^Pegawai Negeri Sipit TNI yang akan menduduki jabatan Struktural Golongan Jabatan Vl dan V. Diklatpim Tk.

peserta. Peserta Diklatpim Tk lll adalah Pegawai Negeri Sipil TNI yang memenuhi syarat-syarat

b.

Persyaratan

sebagai berikut:

1)

Persyaratan umum:

a)

Memiliki potensi untuk berkembang.

40

b)

Memiliki dedikasi dan royaritas terhadap

tugas dan organisasi.

c) Berprestasi dalam melaksanakan tugas. d) Mampu menjaga reputasi diri

dan

instansinya.

e)

Sehat jasmani dan rohani.

D

Memiliki minat yang tinggi untuk mengikuti

Diklat.

2l

Persyaratan Khusus:

a)

PangkaUgolongan serendah-rendahnya Penata (llUc) bagi mereka yang akan/telah

menduduki jabatan struktural gofongan jabatan Vl dan V.

b)

Serendah-rendahnya berpendidikan Strata satu (S-1) atau yang sederajat atau memiliki kompetensi tertentu yang relevan dengan jabatan yang sedang atau akan dipangkunya dengan mempertimbangkan pendidikan, pengalaman dan masa kerja.

c) d)

Usia maksimal 50 tahun.

Menguasai bahasa Inggris aktif (Skor Toefl

min 350/setara).

c.

Kurikulum. sesuai dengan kurikulum Diklatpim Tk.lll yang ditentukan oleh LAN Rl selaku pembina Diklat

41

pegawai Negeri Sipil kecuali Substansi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

d.

Penyelenggaraan. Diselenggarakan oleh Mabes TNI bekefla sama dengan lAN Rl bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNl.

35.

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat ll

Diklatpim Tingkat ll merupakan persyaratan bagi Pegawai irlegeri Sipil TNI yang terpitih dan -memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan Struktural

a.

Golongan Jabatan lV.

b,

Persyaratan. Peserta Diklatpim Tk.ll adalah Pegawai

Negeri Sipil TNI yang terpilih dengan kriteria antara lain:

1)Pangkatserendah-rendahnyaPembina|V/a.

2) 3)

Usia Paling tinggi 50 tahun.

4)

Mempunyai kemampuam bahasa Inggris tingkat

Terpitih oleh tim seleksi atau Badan Pertimbangan Jibatan dan Kepangkatan (Baperjakat)'

lanjutan-

5)

Telah atau akan menduduki jabatan Struktural

Golongan Jabatan lV.

6)

Sehat jasmani dan rohani dengan keterangan

dokter.

7) Rl.

Lulus ujian masuk yang diselenggaraan oleh lJ{N

42

c.

TK. II Kurikulum. Diklatpim Kurikulum menekankan pada kepemimpinan dan bimbingan serta penguasaan pengetahuan dan keterampilan pembinaan strategi penataan progam yang diselenggarakan oleh LAN

Rt.

d.

Penyelenggaraan.

36. Pendidikan dan Pelatihan

Diselenggarakan oleh LAN Rl.

Kepemimpinan Tingkat l.

Diklatpim Tingkat I merupakan persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan Struktural Golongan Jabatan lV dan terpilih serta memiliki kemampuan untuk diangkat dalam jabatan Struktural Golongan Jabatan lll, ll dan l.

a.

b.

Persyaratan. Peserta Diklatpim Tk.l adalah

Pegawai Negeri Sipil TNI yang terpilih dengan kriteria antara lain:

1) 2) 3)

Paingkat serendah-rendahnya Pembina Tk. I lv/b.

Usia maksimal 52 tahun.

Terpilih oleh tim seleksi atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan(Baperjakat).

4)

Mempunyai kemampuan bahasa Inggris aktif (Skor Toefl min 47Olsetara).

5)

Diproyeksikan oleh Pimpinan Instansi untuk meduduki Jabatan Struktural Golongan Jabatan lll,ll dan | (Eselon l).

6)

Sehat jasmani dan rohani dengan keterangan

dokter.

43

7)

Lulus uiian masuk yang diselenggarakan oleh

LAN RI.

c. Kurikulum.

Kurikulum Diklatpim Tk.l menekankan pada kepemimpinan dan pembinaan serta kedalaman pola pikir dan wawasan secara terpadu baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional untuk memperkuat ketahanan nasional guna kelangsungan dan peningkatan kehidupan berbangsa dan bernegara dan diselenggarakan

oleh LAN Rl.

d.

Penyelenggaraan. Diselenggarakan oleh l-AN Rl.

37. Diklat Fungsional.

a.

Merupakan persyaratan bagi Pegawai Negeri sipil yang akan dan atau telah mendudukijabatan fungsional.

b.

Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

c.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. Diselenggarafan oleh instansi pembina jabatan fungsional dan insfansi yang bersangkutan dengan pembinaan instansi pembina dilakukan secara berjenjang.

Kurikulum ditentukan oleh instansi masing-masing bekerja sama dengan instansi pembina

d. Kurikulum.

jabatan fungsional dan LAN Rl.

44

38. Diklat Teknis.

a.

Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai kompetensi teknis yang diperfukan untuk pelaksanaan tugas pegawai Negeri Sipil.

b.

Diklat Teknis yang bersifat substansif diserenggarakan oleh instansi yang bersangkutan bekerja sama dengan instansi pembina teknis.

c. 9rn

Peserta Diklat reknis adalah Pegawai Negeri sipil rNl TNI yang setara dengan pangfaUgolonlan liUatan

Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Negeri Sipil TNI

bersama-sama dengan TNI di lembaga Diklat TNl.

d. Kurikulum. Kurikulum ditetapkan oreh instansi

masing-masing atas pembinaan instansi pembina Teknis, instansi pembina jabatan fungsional dengan pembinaan LAN RI.

BAB V PENGGUNAAN

39. Umum.

a.

Keberhasilan organisasi TNI dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya salah satu diantaranya dipengaruhi oleh kemampuan Pegawai Negeri sipil rNl

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya. Kemampuan tersebut hanya dapat dicapai melalui pembinaan personel dan pembinaan karier secara obyektif dan tepat, baik pengembangan maupun penempatannya

45

sehingga diperoleh hasil yang optimal dari penggunaan setiap individu.

b.

Penggunaan Pegawai Negeri sipil TNI merupakan salah satu fungsi utama dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil TNI karena merupakan periode yang cukup panjang, Dengan demikian dalam pendayagunaannya harus melalui

perencanaan yang mendalam agar diperoleh pengembangan dan peningkatan kemampuan individu secara optimal selama pengabdiannya dalam organisasi TNl.

c.

Penggunaan Pegawai Negeri sipil TNI dapat dicapai dengan baik apabila didukung oleh norma-norma yang mengatur tentang penempatan dalam jabatan yang tepat, kesempatan mengikuti pendidikan dan kenaikan pangkat.

40. Tujuan. Penggunaan Pegawai Negeri Sipil

TNI bertujuan untuk memperoleh daya guna dan ' hasil guna yang optimal dalam rangka pemanfaatan yang relatif .la.ma dalam organisasi TNI dengan memberikan peluang untuk berprestasi bagi yang bersangkutan.

41, Jenis dan Bidang Jabatan Pegawai Negeri Sipil TNl.

Jenis dan bidanglabatan dalam organisasi TNI yang dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil TNI adalah: a.

Jenis Jabatan 1)

Kepala,

2)

Pembantu Pimpinan.

3)

Pengawas.

4)

Perencana,

46

5) 6) 7) 8) b.

Penasehat. Guru. Pelaksana. Peneliti.

Bidang jabatan Pegawai Negeri Sipil TNI meliputi:

1)

2)

Bidang administrasi antara lain:

a) b) c)

Personel.

d)

Umum.

..

Keuangan. Material.

Bidang teknik, antara lain:

a) b) c) d) e)

Mesin/otomotif.

0 g)

Senjata.

Listrik.

Bangunan. Elektronik. Perkapalan.

Pesawat Terbang.

47 3)

Bidang Pefayanan kesehatan, antara lain :

a) b) c) 4)

Medis.

Para Medis.

Pembantu Para Medis.

Bidang Khusus antara lain

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Agama. Topografi. Sejarah. Hukum. Intelijen.

Perpustakaan. Optik. Nuklir.

Komputer. Pendidikan.

k) Sandi. l) Angkutan. m) Daktiloskopi.

:

48 n)

Psikologi.

o)

Kimia.

p)

Laboratorium.

q) r) s) 42.

Kearsipan. Meteorologi dan Geofisika. Fotografi.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan.

a.

Pengangkatan.

1)

Pegawai Negeri Sipil TNI untuk diangkat dalam jabatan struktural harus memenuhi syarat sebagai berikut

:

a) Memiliki kemampuan

kemampuan teknis fungsional, dan serta pengalaman yang diperlukan.

b)

manajerial, kecakapan,

Memiliki integritas yang tinggi

dalam

melaksanakan tugas organisasi.

c)

Telah menjalani pendidikan formal dan lulus pendidikan serta pelatihan dalam jabatan yang dipersyaratkan untuk golongan jabatan struktural yang akan diduduki.

d)

Memiliki pangkat sekurang-kurangnya satu

tingkat

di

bawah pangkat terendah

yang

49

ditentukan

untuk

gofongan

jabatan

yang

bersangkutan.

e) f) g)

Masih dapat dikembangkan kemampuannya. Sehat jasmani dan rohani.

Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan

(DP-3) rata-rata bernilai baik.

h) Memiliki

kompetensi jabatan

yang

diperlukan.

2)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang menduduki jabatan struktural tidak dapat merangkap jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.

b.

Pegawai Negeri Pemberhentian. diberhentikan dari jabatan struktural karena:

1) 2) 3) 4)

Sipil

TNI

Mengundurkan diri darijabatan yang didudukinya; Mencapai batas usia Pensiun; Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Diangkat dalam jabatan struktural

lain atau

jabatan fungsional;

5)

Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;

6) 7)

Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; Adanya perampingan organisasi;

50

8)

Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani

dan rohani; dan

9)

Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kesetaraan golongan dan eselon jabatan.

c.

NO.

GOL JAB

ESELON JABATAN

PANGKAT TNI

1

2

3

4 Letjen, Laksdya, Marsdya Mayjen, Laksda, Marsda Brigjen, Laksma Marsma Letkof-Kolonel Mayor-Letkol Kapten-Mayor Lettu-Kapten Lettu Letda

IA

1.

2.

tl

IB

3.

ilt

ilA

4. 5. 6. 7. 8. 9.

IV

ilB lilA

V VI

vtl vt tl IX

lll B IVA IVB VA

PERSYARATAN PANGKAT PNS (TerendahTertinssi) 5

lV/e D lV/e

lv/d - lV/e lV/c - lv/d

lv/b - IV/c lV/a - lv/b llf/d - lVla lll/c - lll/d lll/b - lll/c lllla - lll/b

d.

Wewenang pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan ditentukan sebagaimana tercantum pada

sublampiran B dan C lampiran peraturan ini.

43.

Kepangkatan.

a.

Pangkat. Pangkat adalah kedudukan

yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

51

b.

Nama dan Susunan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

sebagai berikut NO,

NAMA PANGIGT

1

2

1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

14. 15. 16.

17.

c.

:

Juru Muda Juru Muda Tingkat I Juru Juru Tingkat I Pengatur Muda Pengatur Muda Tingkat Pengatur Pengatur Tingkat I Penata Muda Penata Muda Tingkat I Penata Penata Tingkat I Pembina Pembina Tingkat I Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya Pembina Utama

DIGAJI MENURUT GOLONGAN RUANG 4 3 a b

c d

I

ll

a

tl

b

tl

c

tl

d

ill

a

ltl

b

ill ill

c d

IV

a

IV

b

IV

c

M

d

IV

e

Pengangkatan. Pengangkatan dalam pangkat pertama

sebagai berikut

:

52

NO.

1

1.

2.

3.

4. 5.

6.

MEMILIKI SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/ IJA-\H/ AKTA/ DIPLOMA

2

STTBlljazah Sekolah Dasar/ setingkat STTB/ ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertamal setingkat Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama Tahun Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas/ Sekolah Merengah Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahur/Sekofah MenengahAtas Kejuruan Titrgkat Atas 4 tahuh, ljazah Diploma I Dipfoma ll

PENGANGKATAN DALAM PANGKAT PANGKAT PERTAMA

GOL. RUAIIG

3

4

Juru Muda Juru

lla

llc

Juru

llc

Juru

llc

Pengatur Muda

llla

PAT{GKAT

TERTINC€I

5 Pengatur Muda Pengatur

Pengatur Tk. I Pengatur Tk. I Penata Muda TK.

Pengda Tk.

il/b

I

7. 8. 9.

Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa Diploma lll/ Sarjana Muda/ Akademi atau Bakaloreat Sarjana, Diploma lV

Dokter/Apotekerl S'2 atau ijazah lain yang setara 11. Doktor (S-3)

10.

6

llla lllc il/d il/d ilr/b

I

Penata Muda Tk.

GOL. RUANG

ilr/b

I

lt/b

Penata

lll/c

Pengatur

ll/c

Penata

lll/c

Penata Muda Penata Muda Tk.l Penata

lll/a

Penata

ilt/d

Pengda Tk. l

Tk.

I

ilf/b

Pembina

lVla

lll/c

Pembina Tk.l

rv/b

53

d.

Kenaikan Pangkat. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara

dan dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan pengabdiannya.

e.

Periode Kenaikan Pangkat. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

t.

Jenis Kenaikan Pangkat.

1)

Kenaikan Pangkat Reguler.

a)

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri sipil yang tidak menduduki jabatan

struktural atau jabatan Negeri SiPil TNI Yang:

fungsional

termasuk Pegawai

(1) Melaksanakan tugas belaiar dan sebelumnya

tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

(2) Dipekerjakan atau diperbantukan secara i6nun di luai instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan

persamaan eselonnya atau jabatan fungsional

tertentu.

b)

Kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang

c)

Kenaikan pangkat reguler dapat

tidak melampaui pangkat atasan langsung.

setingkat lebih tinggi aPabila

:

diberikan

54

(1) Sekurang-kurangnya telah empat tahun dalam pangkat terakhir.

(2) Setiap unsur penilaian

prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

d)

Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil TNI diatur sebagai berikut :

NO.

PENGANGKATAN DAI-AM PANGKAT MEMILIKI SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/ IJATAH/ PAtIGKAT GOL. AKTA/ DIPLOMA PANGKAT GOL. PERTAMA RUANG TERTINGGI RUANG

1.

2.

3

2

1

STTB/ ljazah Sekolah Dasar/ setingkat STTB/ ljazah Sekolah

4

Juru Muda Juru

lla

Juru

6

5

llla

llc

Pengatur Muda Pengatur

ll/c

llc

Pengatur

lt/d

llc

TK. I Pengatur

il/d

Lanjutan Tingkat Pert amal 3.

4. 5.

6.

setingkat Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama4 Tahun

Juru

Sekolah Menengah Umum Tingkat Atad Sekolah Merergah Kejuruan Tingkat Atas 3Tahur/Sekolah MenengahAtas Kejuruan Tingkat Atas 4 tahur, ljazah Diploma I

Pengatur Muda

Diploma ll

Pengda

Tk.

Tk. 7.

Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa

llla

Tk. I Penata Muda

l

Pengda Tk.

il/b

I

il/b

ilt/b

l

Penata Muda Tk. l Penata

tf

t/b

lll/c

55 2

1

8.

9.

Diploma lll/ Sarjana Muda/ Akademi atau Bakaloreat Sarjana, Diploma lV

Dokter/Apoteker/ S-2 atau fiazah lain yang setara 11. Doktor (S-3)

10.

3 Pengatur

Penata Muda Penata Muda Tk.

4

5

6

ll/c

Penata

lll/c

lll/a

Penata

III/d

Tk.

l

lil/b

Pembina

lVla

lll/c

Pembina

tv/b

I

Penata

Tk.

l

e)

Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri sipil TNI diberikan samPai dengan :

(1) Pengatur Muda, golongan ruang ll/a bagi

yang memititi surat Tanda Tamat Belajar sekolah Dasar.

(2) Pengatur, golongan ruang ll/c bagi yqng

mbmiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

(3) Pengatur Tingkat l, golongan-ruang

ll/d bagi

yang memilirl surat Tanda Tamat Belajar sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama.

(4)

Penata Muda Tingkat l, golongan ruang lll/b bdgi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekohh Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas tiga tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas empat tahun, ljazah Diploma l, atau llazah Diploma ll.

56

(5)

Penata, golongan ruang lll/c bagi yang memiliki llazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, ljazah Diploma lll, llazah Sarjana Muda, ljazah Akademi, atau llazah Bakaloret.

(6)

Penata Tingkat l, golongan ruang lll/d bagi yang memifiki liazah (S-1) atau ijazah Diploma lV.

(7) Pembina, golongan ruang lVla bagi yang memiliki ijazah Dokter, llazah Apoteker dan liazah Magister (S-?) atau liazah lain yang setara.

(8)

Pembina Tingkat l, golongan ruang lV/b bagi yang memiliki tlazah Doktor (S-3).

2)

Kenaikan Pangkat Pilihan.

a)

Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada

Pegawai Negeri Sipil TNI yang

(1)

:

Menduduki jabatan struktural/fungsional

tertentu.

(2) Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan Presiden.

(3) Menunjukkan

prestasi kerja luar

biasa

baiknya.

(4) Menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi Negara.

(5)

Diangkat menjadi Pejabat Negara.

57

(6) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belaiar/ ljazah.

(7)

Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

(8)

Telah selesai mengikuti dan lulus tugas

belajar.

(9) Dipekerjakan atau diperbantukan secara

penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan esetonnya atau jabatan fungsional tertentu.

b)

Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipit TNI yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya

ditetapkan dengan Peraturan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

c)

Pegawai Negeri sipil TNI yang menduduki jabatan siruktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk janatan itu, dipat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :

(1) Telah satu tahun dalam pangkat yang dimilikinya.

(2)

Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya.

58

(3) Setiap unsur penilaian

prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

d)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang mendudukijabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :

(1) Sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam

pangkat terakhir.

(2) Tefah

memenuhi

angka

kredit

yang

ditentukan.

(3) Setiap unsur penilaian

prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

e)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang menunjukkan

prestasi' kerja luar biasa baiknya selama satu tahun terakhir, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat apabila :

(1)

Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir.

(2)

Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam satu tahun terakhir.

0

Pegawai Negeri Sipil TNI yang menemukan halhal baru yang bermanfaat bagi negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat dengan ketentuan sebagai berikut :

59

(1)

Diberikan pada saat yang bersangkutan telah satu tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja dalam satu tahun terakhir rata-rata bernilai baik.

(2)

Ketentuan mengenai penemuan baru sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Peraturan Presiden.

g)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari iabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat apabila :

(1) Sekurang-kurangnya telah empat tahun dalam pangkat terakhir.

(2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam satu tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.

(3)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang diangkat

menjadi Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan organiknya, kenaikan pangkatnya d ipertimbangkan berddsarkan jabatan organ iknya.

h)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang memperoleh

:

(1) Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat l, golongan ruang l/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang l/c.

60

(2)

surat randa Tamat Berajar/rj azah sekorah Lanjutan Tingkat Atas, Dipromi I atau setingkat d"_n berpangkat serendah-rendahnya Juru,

gofongan ruang l/c dan sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat terakhir oapaiuinaikkan pangkatnya menjadi pengatur Muda, golongan ruang llla.

(3)

surat randa Tamat Berajar/rj azah sekorah

Guru Pendidikan Luar Biasa atau biptoma ll dan masih ..berpangkat pengatur Muda, golongan ryang llla dapat dinaikkan pangkatnya menlaOi Pengatur Muda Tingkat l, gotongan ruang lllb.

(4)

ljazah Sarjana Muda, llazah Akademi atau

Dipfoma lll dan masih berpangkat pengatur Muda Tingkat l, golongan ruang nrc dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur, golongan ruang

liVzy

lllc.

(9)

ljazah Sarjana (S-1) atau tjazah Diptoma tV 9-"n berpangkat serendah-rendahnya Fengatur

Muda Tingkat

l,

golongan ruang

lllb dan

sekurang-kurangnya telah naik pangkit sekali dan dua tahun dalam pangkat terakhir d-apat dinaikkan pangkatnya menjadi penata Muda, golongan ruang lllla.

(6) ljazah Sarjana (S-1) atau lazah Diptoma tV

paling rendah telah naik pangkat satu kali dan Pengatur Muda Tk l,golongan ruang ll/b dan sekurang-kurangnya telah naik pangkaisekali dan

dua tahun dafam pangkat terakhir d-apat dinaikkan pangkatnya menjadi penata Muda, golongan ruang lllla.

61

(7)

ljazah Dokter, ljazah Apoteker dan ljazah Magister (S-2) atau ljazah lain yang setara dan

masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang llt/a dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat l, golongan ruang lll/h.

(8)

ljazah Doktor (S-3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat l, golongan ruang lll/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang lll/c.

i)

Yang dimaksud memperoleh ryazah adalah iiazah yang diperoleh Pegawai Negeri sipil TNI baik sebelum dan sesudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

j)

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam subpasal h) diberikan aPabila ,

'

(1)

Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yanq memerlukin pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan iiazah Yang diPeroleh.

(2) Setiap unsur penilaian prestasi

iekurang-kurangnya bernilai baik

keria dalam satu

tahun terakhir.

(3) Memenuhi jumlah angka kredit yang

diientukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

(4)

Lutus uiian penyesuaian kenaikan pangkat'

TNI yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya

k)

Pegawai Negeri Sipil

menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, dapat

62

dinaikkan pangkatnya setiap kati setingkat lebih tinggi apabila :

(1) Sekurang-kurangnya telah empat tahun dalam pangkat terakhir.

(2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai

baik dalam

dua

tahun terakhir.

(3)

Diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya.

l)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang melaksanakan

tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh:

(1)

llazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau ljazah Diploma ll, dan masih berpangkat Pefigatur Muda, golongan ruang llla ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur Muda Tingkat l, golongan ruang lllb.

(2)

ljazah Sarjana Muda, lj,azah Akademi atau

llazah Diploma lll yang masih

berpangkat Pengatur Muda Tingkat l, golongan ruang ll/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur, golongan ruang ll/c.

(3) ljazah Sarjana (S-1) atau ijazah Diptoma Vl

dan serendah-rendahnya berpangkat pengatur Muda Tk. l, golongan ruang lllb, dinaikkan

pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang lllla.

63

(4)liazahDokter,liazahApotekerdanliazah

Migisier (S-2) atau ljazah lain yang setara dan maiin berpangkat Penata Muda, golongan ruang lll/a dapat oin-airkan pangkatnya meniadi Penata Muda Tingkat l, golongan ruang lll/b'

(5) ljazah Doktor (S-3) dan masih berpangkat

p6nat-a Muda Tingkat l, golongan ruang lll/b dapat dinaikkan pangkatnya meniadi Penata, golongan

ruang lll/c.

m)

Kenaikan pangkat tersebut diberikan apabila

:

(1) Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir.

(2)Setiapunsurpeni|aianprestasikerja

sekurang-kurangnya bernilai

baik dalam

dua

tahun terakhir.

n)PegawaiNegerisipi|TN|yangdipekerjakanalaY -tuar instansi induknya dan diangkat diperban-tukan di Oilam jabatan pimpinan, dapat diberikan kenaikan pili"i setiap kali' setingkat lebih tinggi sebanyak b"ni"fny" tida kali kecuali bagi yary dipekerjakan p;d; einuada pendidikan, sosiat, kesehatan dan perusahaan jawatan aPabila

:

(1) Sekurang-kurangnya telah empat tahun dalam Pangkat terakhir.

prestasi kerja iekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua

(2) Setiap unsur penilaian tahun terakhir.

64

(3) Pegawai Negeri Sipil TNt yang menduduki

jabatan fungsional tertentu yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi berdasarkan ketentuan yang berlak-u. 3)

Kenaikan Pangkat Anumerta.

a)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

b)

Kenaikan pangkat anumerta berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil TNI yang bersangkutan tewas.

c)

CPNS TNI yang tewas, diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas.

d)

Keputusan kenaikan pangkat anumerta diberikan sebelum Pegawai Negeri sipil rNl yang tewas tersebut dimakamkan.

e)

Apabila tempat kedudukan pejabat pembina Kepegawaian jauh sehingga tidak memungkinkan pemberian kenaikan pangkat anumerta tepat pada

waktunya, maka Kasatker Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat menetapkan keputusan sementara

f)

Keputusan sementara sebagaimana dimaksud di

atas ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang benrenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku apabila memenuhi syarat yang ditentukan.

65

g)

Akibat keuangan dari kenaikan pangkat anumerta 6atu timUut, setedn keputusan sementara ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang'

4')

Kenaikan Pangkat Pengabdian'

Pegawai Negeri sipil yang meninggal dunia atau akan pensiun karena diberhentikan derigan hormat dengan hak

mlncapai batas Isia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila

:

a)Memi|ikimasakeriaS_eg.rgterus.menerus Negeri dihitung r"i"r diangkat menlaOi CPNS/ Pegawai Sipil TNI selama:

(1)Sekurangkurangnyatigapu|uhtahunSecara

satu terus-meneruJ dan sekurang-kurangnya telah bulan dalam Pangkat terakhir'

(2)sekurang-kurangnyaduapu|uhtahunSecara

satu terus-meneruJ dan sekurang-kurangnya telah tahun dalam Pangkat terakhir'

(3)Sekurang.kurangnyasepu|uhtahunSecara

telah dua terus-meneruJ dan sJxurang-kurangnya tahun dalam Pangkat terakhir'

b)Setiapunsurpeni|aianprestasikeriasekurang. kurangnyabernilai baik dalam satu tahun terakhir.

c)

Tidak pernah d'rjatuhi hukuman disiplin tingkat

sedang atau berat dalam satu tahun terakhir'

d)Kenaikanpangkatsebagaimanadimaksudda|am angka 4) mulai berlaku

:

66

(1) Tanggal pada saat Pegawai Negeri Sipil TNI yang bersangkutan meninggal dunia.

(2) Tanggal satu pada bulan Pegawai Negeri Sipil TNI yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

e)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak diperkenankan bekerja lagi dalam semua jabatan

negeri, diberikan kenaikan pangkat

pengabdian

setingkat lebih tinggi.

0

CPNS TNI yang oleh Tim Penguji Kesehatan

dinyatakan cacat karena dinas dan tidak diperkenankan bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian.

44. Pola Karier elgawai Negeri Sipil TNl. Untuk

menjamin kepastian alur pembinaan Pegawai Negeri Sipil TNl, khususnya dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam karier Pegawai Negeri Sipil TNI yang menunjukkan keterkaitan antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan serta masa jabatan sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

a. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil TNI yang berpendidikan umum SDlsetingkat.

1)

Periode Pengenalan Penugasan (Usia 19-25

tahun)

a)

Penugasan pada jabatan Pembantu.

67

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat

c)

Pendidikan Yang disediakan

Reguler dari l/a ke l/b. :

(1) Pendidikan LatPrajab Tk'l' (2) Pendidikan Bela Negara/ Latsarmil' (3) Pendidikan Teknis'

2)

Periode Penguasaan

Penugasan (Usia 26

a)

dan Pemantapan dalam

- 30 tahun)'

Penugasan

pada jabatan

pembantu

pelaksana.

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkgt

c)

Pendidikan

ieguler'dari-golongan l/b ke l/c dan dari l/c ke l/d.

yang disediakan berupa

pendidikan kejuruan.

3) Periode Pengembangan dan

Pematangan

Kemampuan (usia 31 - 40 tahun),

a)

Penugasan pada jabatan

b)

KePangkatan berupa

Pembantu

Pelaksa nal Pelaksana Kepala. :

(1) Kenaikan pangkat Reguler I/d ke ll/a merupakan kenaikan pangkat maksimal.

Reguler

68

(2)

Kenaikan pangkat pilihan bagi personel yang menonjol prestasinya dan menduduki jabatan.

c)

Pendidikan yang disediakan merupakan

pendidikan kejuruan.

4)

Periode Darma Bakti (Usia 41 - 56 tahun).

a)

Penugasan pada jabatan

Pelaksana

Kepala/Pelal6sana Pengawas.

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat pengabdian bagi personel yang tidak pernah mendapat hukuman sedang maupun berat pada tahun terakhir.

c)

Pendidikan

yang disediakan berupa

pendidikan kejuruan.

b. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil TNI yang berpendidikan umum SLTP/setingkat.

1)

Periode pengenalan penugasan (Usia

19

25

tahun).

a)

Penugasan

pada jabatan

Pembantu

Pelaksana.

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat

Reguler dari l/c ke l/d

c)

Pendidikan yang disediakan:

(1)

Pendidikan Latprajab Tk.l.

69

(2) Pendidikan Bela Negara/ Latsarmil. (3) PendidikanKejuruan.

2)

Periode Penguasaan

Penugasan (Usia 26

a)

-

dan

Pemantapan dalam

30 tahun).

Penugasan pada jabatan pelaksana/

pelaksana kePala.

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat

c)

Pendidikan

Regutar dari golongan l/d ke ll/a.

yang disediakan berupa

pendidikan kejuruan. Pematangan 3) Periode Pengembangan dan i

Kemampuan (Usia 31

a)

-

40 tahun).

Penugasan pada jabatan

Pelaksana

Kepala/Pelaksana Pengawas.

b)

KePangkatan beruPa

:

(1)

Kenaikan pangkat Reguler dari ll/a ke iUn Oan dari ll/b ke ll/c merupakan kenaikan

Pangkat Reguler maksimal.

(2)

Kenaikan pangkat pilihan bagi nepgng! yang menonjol prestasinya dan menduduki jabatan.

c)

Pendidikan yang disediakan merupakan

pendidikan kejuruan.

70

4)

- 56 tahun) a) Penugasan pada jabatan Pelaksana Periode Darma Bakti (Usia 41

Kep alal P elaksana Pengawas.

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat pengabdian bagi personel yang tidak pernah mendapat hukuman sedang maupun berat pada tahun terakhir.

c)

Pendidikan yang disediakan

berupa

pendidikan kejuruan.

c. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil TNI yang berpendidikan umum SLTA/D.I/ setingkat.

1)

Periode pengenalan penugasan (Usia

19

25

tahun). I

a)

Penugasan pada jabatan Pelaksana/

Pelaksana Kepala/Pembantu Pengawas.

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat

Regular ll/b.

c)

Pendidikan yang disediakan

:

(1) Pendidikan Latprajab Tk.ll. (2) Pendidikan Bela Negara/ Latsarmil. (3)

Pendidikan Kejuruan.

2) Periode Penguasaan dan dalam Penugasan (Usia

26

- 30 tahun).

Pemantapan

71

a)

Penugasan pada jabatan Pelaksana Kepala/ Pembantu Pengawas/ Pengawas.

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat

c)

Pendidikan

Reguler dari golongan ll/b ke ll/c.

yang disediakan berupa

pendidikan kejuruan.

3)

Periode Pengembangan

dan

Pematangan

Kemampuan (Usia 31 - 4A tahun).

pada jabatan

a)

Penugasan

b)

KePangkatan beruPa

Pengawas/

Golongan Jabatan lX dan Vlll. :

(1) Kenaikan pangkat Reguler ke ll/d' (2) Kenaikan pangkat Reguler ke lll/a bagi personel yang lulus ujian dinas Tk' l'

c)

Pendidikan Yang disediakan:

(1) (2)

Pendidikan llejuruan'

Pendidikan dan Pelatihan Kepemim-

Pinan Tk- lV.

4)

Periode Darma Bakti (Usia 41 - 56 tahun)'

a)

Penugasan pada Golongan jabatan Vlll dan

b)

Kepangkatan beruPa

vil-vl. :

72

(1) Kenaikan pangkat Reguler ke sampai dengan lll/b.

(2)

Kenaikan pangkat pilihan sampai dengan lll/d bagi personel yang menjabat pada Golongan Jabatan Vll-Vl.

(3)

c)

Kenaikan Pangkat Pengabdian.

Pendidikan

yang disediakan

berupa

pendidikan fungsional.

d. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil TNI yang berpendidikan umum D.ll.

1)

Periode pengenalan penugasan (Usia

22

25

tahun).

a) Penugasan pada PelaksanalPelaksana

.

jabatan

magang Kepala/Pembantu

Pengawas.

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat

Reguler ll/c.

c)

Pendidikan yang disediakan

:

(1) Pendidikan Latprajab Tk.ll (2) Pendidikan Bela Negara/Latsarmil. (3) Pendidikan Kejuruan.

2)

Periode Penguasaan dan Pemantapan

Penugasan (Usia 26

- 30 tahun).

dalam

73

a)

Penugasan pada jabatan Pelaksana Kepala/ Pembantu Pengawas/ Pengawas.

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat

Reguler ke llld.

c)

Pendidikan

yang disediakan

berupa

pendidikan kejuruan.

3)

Periode Pengembangan dan Pematangan dalam Penugasan (Usia 31 - 40 tahun).

a)

Penugasan pada jabatan Pengawas dan jabatan Golongan Jabatan lX dan Vlll.

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat

Reguler ke lll/a dan ke

c)

4)

lll/b.

,

Pendidikan Yang disediakan

(1)

Pendidikanfungsional.

(2)

DiklatPim Tk. lV.

:

Periode Darma Bakti (Usia 41 - 56 tahun)

a)

Penugasan pada Golongan jabatan Vlll dan

b)

Kepangkatan beruPa

vll.

(1)

:

Kenaikan pangkat Reguler ke sampai dengan lll/c.

74

(2) Kenaikan pangkat Pilihan sampai

dengan lll/d bagi personel yang menjabat pada Golongan Jabatan Vl.

(3)

Kenaikan pangkat Pengabdian. Pendidlkan yang disediakan yaitu pendidikan fungsional.

c)

e.

Pola Karier Pegawai Negeri

Sipil

TNI yang

berpendidikan umum Sarjana Muda, Akademi, D.lll.

1)

Periode pengenalan penugasan (Usia

22

26

tahun).

a)

Penugasan pada jabatan magang Pelaksana KepalalPembantu Pengawas.

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat

Reguler ll/d.

c)

Pendidikan yang disediakan

:

(1) Pendidikan Latprajab Tk.ll. (2) Pendidikan Bela Negara/ Latsarmil. (3) Pendidikan Kejuruan.

2)

Periode Penguasaan dan Pemantapan

Penugasan (Usia 27

a)

-

dalam

31 tahun).

Penugasan

pada jabatan

Pengawas/ Pengawas.

Pembantu

75

b)

Kepangkatan berupa

c)

Pendidikan

kenaikan

Pangkat

Regular ke lll/a.

disediakan

Yang

berupa

pendidikan fungsional.

3)

Periode Pengembangan dan Pematangan dalam Penugasan (Usia 32 - 40 tahun).

a)PenugasanpadaGo|onganJabatan|Xdan Vlll bagi yang lulus Diklatpim Tk' lV'

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat

c)

Pendidikan Yang disediakan

Reguler ke golongan lll/b.

4)

(1)

Pendidikanfungsional'

(2)

DiklatPim Tk. lV.

:

Periode Darma Bakti (Usia 41 -56 tahun)'

a)PenugasanpadaGo|onganjabatanV||dan vl.

b)

KePangkatan beruPa

:

Kenaikan pangkat Reguler ke sampai dengan lll/c.

(1)

(2) Kenaikan pangkat Pilihan sampai

dengan lll/d dan ke lV/a bagi personel yang menJabat pada Golongan Jabatan Vl'

76

(3)

c)

Kenaikan pangkat Pengabdian.

Pendidikan yang disediakan

:

(1) Pendidikanfungsional. (2) Diklatpim Tk. lll.

f.

Pola Karier Pegawai Negeri

berpendidikan umum Sarjana (S-1 )/D.lV.

1)

Sipil TNI yang

Periode perigenalan penugasan (Usia

24

25

tahun).

a)

Penugasan magang pada Golongan Jabatan

tx.

b)

Kepangkatan belum diberikan karena masih berstatus CPNS golongan ruang lll/a.

c)

Pendidikan yang disediakan

:

(1) Pendidikan Latprajab Tk.lll. (2) Pendidikan Bela Negara/ Latsarmil.

2)

Periode Penguasaan dan Pemantapan dalam

Penugasan (Usia 26

-

30 tahun).

a)

Penugasan pada Golongan Jabatan Vlll dan

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat

vll.

Reguler ke lll/b dan lll/c.

77

c)

Pendidikan yang disediakan

(1) (2)

:

Pendidikan Teknis. Diklatpim Tk. lV.

3) Periode Pengembangan dan

Pematangan

Kemampuan (Usia 31 - 40 tahun).

a)

Penugasan pada Golongan Jabatan Vll dan

b)

Kepangkatan beruPa

vt.

(1) (2)

c)

:

Kenaikan pangkat Reguler ke lll/d.

Kenaikan pangkat Pilihan ke lV/a.

Pendidikan Yang disediakan

:

(1) Pendidikanfungsional. (2) DiklatPim Tk. lll.

4)

Periode Darma Bakti (Usia 41

a)

- 56 tahun)

Penugasan pada Golongan jabatan

Vl dan

V.

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat

c)

Pendidikan yang disediakan

Pilihan samPai dengan lV/e

(1) (2)

Pendidikanfungsional. DiklatPim Tk. ll.

:

78

g.

Pola Karier Pegawai Negeri

Sipil

TNI yang

berpendidikan Pasca Sarjana (S.2), Dokter, Apoteker.

1)

Periode pengenalan penugasan (Usia

25

29

tahun).

a)

Penugasan pada jabatan magang Golongan Jabatan Vll.

b)

Kepangkatan belum diberikan karena masih berstatus CPNS golongan ruang lll/b.

c)

Pendidikan yang disediakan

:

(1) Pendidikan Latprajab Tk.lll. (2) Pendidikan Bela Negara/ Latsarmil.

2)

Pgriode Penguasaan dan Pemantapan dalam

Penugasan (Usia 30

-

34 tahun).

a)

Penugasan pada Golongan Jabatan Vll dan

b)

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat ke

vl.

ilt/d.

c)

Pendidikan yang disediakan

:

(1) Pendidikanfungsional. (2) Diklatpim Tk. lll.

3) Periode

Pengembangan dan Pematangan

Kemampuan (Usia 35

- 40 tahun).

79

a) b)

Penugasan pada Golongan Jabatan Vl.

Kepangkatan berupa kenaikan pangkat

Reguler ke Gol. lV/a.

c)

Pendidikan

yang disediakan

berupa

pendid ikan fungsional.

4)

Periode Darma Bakti (Usia 41

'

56 tahun).

a)

Penugasan bisa sampai dengan Golongan Jabatan lll.

b)

Kepangkatan berupa :

(1) Kenaikan pangkat Pilihan sampai dengan lV/e.

(2) Kenaikan pangkat Pengabdian.

c)

Pendidikan yang disediakan

:

(1) Pendidikanfungsional. (2) Diklatpim Tk. ll/Diklatpim Tk. l. 45. Sarana Pengendalian

Karier Pegawai Negeri Sipil TNl.

Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penggunaan Pegawai Negeri Sipil TNl, perlu adanya sarana pengendalian karier yang meliputi struktur kekuatan Pegawai Negeri Sipil TNl, data personel mutakhir, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Ujian Dinas dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pegawai Negeri Sipil TNl.

80

46.

Struktur Kekuatan dan Komposisi Pegawai Negeri Sipil

TNI.

a.

Struktur kekuatan Pegawai Negeri Sipil TNI ditentukan oleh Panglima TNI namun dibatasi oleh alokasi dari instansi yang berwenang di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil TNI antara golongan lV, lll, ll dan I disusun dalam setiap renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinYa.

47. Data Pelsonel Mutakhir. Data pokok personel pengendalian karier adalah

:

a

Nama.

. c. d.

PangkaUgolongan ruang Pegawai Negeri Sipil.

b

untuk

NlP.

Terhitung mulai

tanggal

pengangkatan sebagai

Pegawai Negeri SiPil. e.

Tempat Tanggal Lahir.

f.

Jenis Kelamin.

g. h. i.

Agama. Riwayat pendidikan umum.

Riwayat pendidikan dan pelatihan Prajabatan/dalam

jabatan.

j. Pendidikan lain-lain. k. Riwayat kePangkatan. l. Riwayat jabatan/Penugasan m. Tanda Penghargaan. 48. Penilaian Pelaksanaan Pekeriaan Pegawai Negeri Sipil.

a.

Penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil merupakan saiana untuk mengikuti pengembangan profesi Pegawai Negeri sipil TNI dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekeriaan (DP-3), dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil TNI'

b.

Setiap Pegawai Negeri Sipil TNI harus dibuatkan DP-3 minimal sekali dalam satu tahun.

c.

Pembuatan DP-3 ditentukan sebagai berikut

1)

Unsur-unsur yang dinilai, meliputi

:

:

a)

Kesetiaan, adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipi| TN| untuk setia, taat dan me-ngabdi kepada Pancasila, Undang-Undang DasJr 1945, Negara dan Pemerintah'

b)

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang Oitqp?i oieh seorang CPNS/ Pegawai Negeri Sipil TNI dalam melaksanakan tugasnYa.

c)

jawab, adalah kesanggupan Tanggung -Pegawai

seorang

Negeri Sipil TNI dalam

82

menyelesaikan pekerjaan yang diemban dengan sebaik-baiknya tepat pada waktunya dan beiani memikul resiko atas keputusan yang dibuatnya.

d)

Ketaatan, adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipit TNI untuk menaati segali

peraturan, perintah kedinasan melanggar larangan yang ditentukan.

dan tiOaf

Kejujuran, adalah ketulusan hati seorang 9) Pegawai Negeri

Sipif TNI melaksanakan tugadan kemampuan serta tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.

Kerja sama, adalah kemampuan seorang A Pegawai Negeri

Sipil TNI untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas .yang ditentukan, sehingga mencapai daya

gu?a dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

g)

Prakarsa, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil TNI untuk mengambil

keputusan, langkah-langkah atau melaksahakan

sesuatu tindakan yang diperlukan

merencanakan tugas pokok tanpa

perintah atasan.

dalam menunggu

Kepemimpinan, adalah kemampuan seorang !) Pegawai Negeri

Sipil TNI untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat digerakkan secara maksimaf untuk melaksanakan tugas pokok. 2)

Sumber Pembuatan DP-3.

83

a)

Buku catatan penilaian Pegawai Negeri

Sipil TNI

:

(1)

Setiap Pejabat penilai berkewajiban mbngisi dan memelihara buku catatan penilaian.

(2\

Data Yang tercantum dalam

buku catatan penilaian adalah salah satu bahan obyektif membuat DP-3.

3)

b)

Daftar absensi.

c)

lnformasi lain.

Waktu Penilaian.

a)

Penilaian dibuat pada setiap akhir tahun/

takwim.

b)

Jangka waktu penilaian terhitung mulai 1 Januari slmpai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

c)

diangkat yang Khusus bagi CPNS ' -?k3n meniadi Pegawii Negeri Sipil, penilaian

pehksanaan pekerjaan dilakukan setelah r"fur"ng kurangnya iatu tahun meniadi Pegawai Negeri Sipit terlritung mulai tanggal pengangkatan

atau mulai secara nyata melaksanakan tugas'

DP-3.

DP-3 bersifat rahasia, oleh sebab 4) sifat itu hanya daPat diketahui oleh :

84

a)

Pegawai bersangkutan.

b) c) d)

Sipil TNI

Negeri

yang

Pejabat penilaian.

Atasan pejabat penilai.

Atasan dari atasan pejabat penilai sampai

dengan pejabat penilai tertinggi.

e)

Pejabal lain yang ada hubungan tugasnya

dengan penilaian tersebut.

5)

DP-3. DP-3 dipergunakan menjadi salah satu bahan pokok, dalam melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil TNI antara lain Penggunaan

untuk:

a)

Mempertimbangkan

usul pengangkatan

menjadi Pegawai Negeri Sipil.

b) c)

Mempertimbangkan kenaikan pangkat.

Mempertimbangkan penempatan dalam

jabatan.

d) e) 0 g)

Mempertimbangkan mengikuti pendidikan. Mempertimbangkanpemindahan. Mempertimbangkan kenaikan gaji berkala. Dan lain lain.

85

6)

Pejabat penilai, atasan pejabat penilai Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dan tata cara penilaian.

a)

Pejabat Penilai

:

(1) Pejabat penilai adalah atasan langsung

dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dan serendah-rendahnya menduduki golongan jabatan lX.

(2) Pejabat penilai berkewajiban membuat DP-3 apabila Pegawai Negeri Sipil TNI yang bersangkutan telah meniadi bawahannYa minimum enam bulan.

(3) Pejabat penilai yang belum membawahi

Pegawai Negeri Sipil TNI selama enam bulan, daPat membuat DP-3 dengan mempergunakan bahan-bahan Yang ditinggalkan pejabat penilai yang sama'

(4) Pejabat penilai harus mengisi DP-3 Pegawai Negeri Sipil TNI yang langsung

menjadi bawahannya.

b)

Atasan Pejabat Penilai.

(1)

Atasan pejabat penilai berkewajiban

memeriksa DP-3 Yang

disamPaikan

kepadanya.

(2) Atasan pejabat

penilai berkewajiban

memeriksa keberatan Pegawai Negeri Sipil TNI apabila ada tanggapan pejabat penilai

86

yang tercantum dalam Dp-3

yang

disampaikan kepadanya.

(3) Apabila ada alasan yang cukup, atasan

pejabat penilai dapat mengubah nilai yang

dibuat pejabat penilai dan

perubahan tersebut tidak dapat diganggu gugat.

(4)

DP-3 berlaku setelah disahkan

oteh

atasan pejabat penilai.

c)

Tata cara penilaian.

(1) Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan angka sebagai berikut

(a)

Amat baik angka 91

:

- 100

(b) Baik angka 76 - 90 (c) Cukup angka 61 -75 (d) Sedang angka 51 - 60 (e) Kurang angka 50 ke bawah (2)

Pedoman pemberian nilai DP-g harus

berpedoman

pada lampiran

Peraturan Pemerintan Rl Nomor 10 Tahun 1g7g.

49.

Daftar urut Kepangkatan (DUlq Pegawai Negeri sipil.

a.

Daftar urut Kepangkatan merupakan sarah satu bahan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai Negeri sipil. Apabila ada lowongan maka pegawai Negeri

87

Sipil yang menduduki nomor urut yang lebih tinggi harus

dipertimbangkan

terlebih dahulu, dengan tetap

mempertimbangkan syarat-syarat lainnya untuk mengisi lowongan tersebut.

b.

Pembuatan DUK

1)

Setiap Pemangku Delegasi Wewenang (PDW) diwajibkan membuat dan memelihara DUK Pegawai Negeri Sipil TNI di lingkungan masing-masing.

2)

Komandan satuan organisasi TNI serendahrendahnya yang memangku jabatan Dan Satker atau jabatan lain yang dipersamakan dengan itu, harus membuat DUK di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

3)

DUK Pegawai Negeri Sipil TNI dibuat setiap tahun dan harus selesai setiap akhir bulan Desember.

4)

DUK hanya dibuat yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

c.

Penyusunan DUK.

1)

Aspers Panglima TNI menyusun dan memelihara secara terpusat DUK seluruh Pegawai Negeri Sipil TNI

golongan lll/d sampai dengan golongan lV/e dan golongan lla sampai dengan golongan lV/e khusus di lingkungan Mabes TNl.

2l

Kas Angkatan menyusun dan memelihara DUK

Pegawai Negeri Sipil TNI di lingkungan masing-masing,

88

golongan tertinggi sampai dengan golongan yang terendah.

3)

PDW di lingkungan Mabes TNI dan Kas Angkatan menyusun dan memelihara DUK Pegawai Negeri Sipil TNI di lingkungan masing-masing, golongan tertinggi sampai dengan golongan terendah.

4)

Untuk kepentingan penyusunan DUK Pegawai

Negeri Sipil TNI secara terpusat diatur sebagai berikut

:

a)

DUK Pbgawai Negeri Sipil TNI golongan lllld sampai dengan golongan lV/e dari tiap-tiap Kas Angkatan serta PDW di lingkungan Mabes TNI yang telah disusun dalam bulan Desember, harus

sudah disampaikan kepada Panglima TNI u.p. Aspers selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari. Kemudian diteruskan kepada Menhan Rl pada akhir bulan Februari.

b)

Untuk menyusun DUK yang dimaksud di atas, maka setiap Satker TNI membuat DUK Pegawai Negeri Sipil TNI di lingkungan masingmasing dari golongan tertinggi sampai dengan golongan yang terendah.

d.

Penetapan Kepangkatan.

Nomor

1)

Pangkat

2)

Jabatan

3)

Masa Kerja

Urut

dalam Daftar

Urut

89 4)

Latihan Jabatan

5)

Pendidikan dan

6)

Usia.

e.

DUK bagi Pegawai Negeri Sipil TNI yang berada di luar Jabatan Organisasi. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, sedang menjalankan tugas belajar, dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain, sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara, diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapat uang tunggu, tetap dicantumkan namanya dalam Daftar Urut Kepangkatan instansi yang bersangkutan.

f.

Pengumuman dan Keberatan Atas Nomor Urut

dalam

DUK.

r

1)

Pengumuman. Daftar Urut Kepangkatan yang telah ditetapkan, diumumkan dengan cara sedemikian rupa sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mudah membacanya.

2)

Keberatan.

Apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang berkeberatan atas nomor urutnya dalam daftar urut kepangkatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan secara tertulis.

g.

Perubahan dan Penghapusan Nomor Urut dalam

DUK. 1)

Perubahan

90

a) Setiap mutasi

kepegawaian yang mengakibatkan perubahan nomor urut dalam DUK, umpamanya kenaikan pangkat, penurunan

pangkat, pengangkatan dalam

jabatan, pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil TNl, pemindahan, pemberhentian, meninggal dunia dan lain-lain tercatat dalam DUK yang bersangkutan.

b)

Untuk memudahkan pemeliharaan

maka

perubahan-perubahan karena

DUK, mutasi

kepegawaian, pencatatan hanya menuliskan jenis mutasi pada kolom mutasi. 2)

Penghapusan

a)

Nama Pegawai Negeri Sipil TNI dihapuskan

dari DUK dikarenakan

:

(1) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Meninggal Dunia. (3) Pindah instansi.

b)

Penghapusan nama tersebut dilakukan pada waktu penyusunan DUK untuk tahun berikutnya. h.

Penggunaan DUK.

1)

DUK adalah salah satu bahan obyektif dalam

melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil TNI.

91

2)

Dengan adanya DUK, maka pembinaan karier

Pegawai Negeri Sipil TNI dapat dilakukan dengan lebih obyektif. Pembinaan karier yang dimaksud, antara lain meliputi kepangkatan, penempatan dalam jabatan, pengiriman untuk mengikuti latihan jabatan dan lainlain.

3)

Apabila ada lowongan, maka Pegawai Negeri Sipil TNI yang menduduki DUK yang lebih tinggi, wajib dipertimbangkan lebih dahulu. Tetapi apabila ia tidak mungkin diangkat untuk mengisi lowongan itu karena tidak memenuhi syarat-syarat lainnya, seperti syaratsyarat kecakapan, kepemimpinan, pengalaman dan lain-lain haruslah diberitahukan kepadanya, sehingga la dapat berusaha untuk mengisi kekurangan itu untuk masa mendatang.

4)

Pertimbangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang :

a) Dikenakan pemberhentian sementara. b) Sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, terkecuali PNS wanita yang menjalani cuti di luar tanggungan' negara karena untuk persalinan anaknya yang ke empat dan seterusnya. c)

50. Ujian Dillas.

a.

Umum.

Penerima uang tunggu.

.92

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang ll/d dan Penata Tingkat I golongan ruang lll/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, di samping harus memenuhi syarat yang ditentukan diharuskan pula lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Persyaratan Uiian Dinas.

1)

Tingkat ujian dinas.

a)

I

b)

Ujian Dinas tingkat ll untuk Penata Tk.l

Ujian Dinas tingkat Golongan Ruang Il/d.

untuk Pengatur Tk.l

Golongan Ruang lll/d.

2)

Telah memiliki masa dinas dalam

golongan

pangkat sekurang-kurangnya dua tahun.

3)

Tidak sedang diberhentikan sementara, menerima uang tunggu, cuti di luar tanggungan negara.

4)

Dalam keadaan sehat, dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter yang berwenang.

5)

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP-3) terakhir dengan nilai baik.

6)

Memiliki $azah.

a)

Minimal Strata Satu (S-1) untuk peserta

Ujian Dinas Tingkat ll.

93

b)

Minimal SlTA/Sederajat dan Diploma lll

untuk peserta Ujian Dinas Tingkat l.

7)

Diusulkan oleh atasan yang berwenang-

c.

Pegawai Negeri sipil TNI yang dikecualikan Ujian Dinas adalah :

1)

Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah

menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.

2) Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi negara.

3)

Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena

a)

b) c)

:

Meninggal Dunia. i

MencaPai batas usia Pensiun.

Dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.

4)

Telah mengikuti dan lulus pendidikan 9tn

pelatihan dalam jibatan tertentu yang ditetapkan oleh

ivlenteri yang bertanggung jawab Pendayagdnaan Aparatur Negara

di

dan

bidang Reformasi

Birokrasi.

5)

Telah memperoleh

a)

:

ljazah Sarjana (S-1) atau Diploma lV untuk

ujian dinas tingkat l.

94

b)

llazah Dokter, ljazah Apoteker, Magister (S2), dan ljazah lain yang setara atau Doktor (S-3), untuk ujian dinas tingkat I dan ujian dinas tingkat il.

d

Pegawai Negeri sipil yang telah rurus ujian dinas Tingkat I diikutsertakan dalam Pembekalan Alih Golongan.

e.

Wewenang. Wewenang penyelenggaraan ujian dinas tingkat I dan ll sebagaimana tercantum daram sublampiran B dan C lampiran peraturan ini.

51. Badan Pertimbangan Jabatan

dan

(Baperjakat).

a.

Untuk menjamin obyektivitas dalam

b.

Baperiakat terdiri atas

Kepangkatan

kepangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri sipir dari dan dalam jabatan struktural serta pengangkatan dalam pangkat perlu adanyE suatu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

1) 2) 3) c.

:

Baperjakat tingkat TNl. Baperjakat tingkat Mabes TNt. Baperjakat tingkat Mabes Angkatan.

Tingkat TNI

1)

Keanggotaan terdiri atas para pejabat strukturar di tingkat Mabes TNI yang diangkat berdasarkan Peraturan Panglima TNI dengan susunan sebagai berikut :

95

a)

Anggota tetap.

(1)

Waaspers Panglima

TNI

sebagai

Ketua.

(2)

Paban Vl/BinPers PNS SPers TNI

sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.

(3) Paban MadYa Dalkar sebagai Sekretaris merangkaP anggota.

(4) Anggota (a) Paban V/Bin PNS SPersad. :

b)

(b) (c)

Kasubdisperssip Disminpersal.

(d)

Sintel TNl,

(e)

Babinkum TNl.

Kasubdismin PNS Disminpersau.

Anggota tidak tetap sesuai

dengan

kebutuhan sidang..

2) Tugas memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam hal

a) b) c)

:

Kenaikan pangkat. Penempatan dalam jabatan. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

96

d.

Tingkat Mabes TNl.

1)

Keanggotaan terdiri atas para pejabat struktural di tingkat Mabes TNI yang diangkat berdasarkan Peraturan Panglima TNI dengan susunan sebagai berikut :

a)

Anggota tetap

(1)

Waaspers Panglima TNI sebagai Ketua merangkap Anggota.

(2) Paban Vl/Binpers PNS Spers TNI sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.

(3) Paban Madya Dalkar

sebagai

Sekretaris merangkap Anggota.

(4)

Seluruh Paban Madya Paban Vl/

Binpers PNS Spers TNI sebagai Anggota.

b)

Anggota tidak tetap terdiri atas pejabat

personel satuan kerja terkait.

2) Tugas memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam hal

a) b) c) e.

:

Kenaikan pangkat. Penempatan dalam jabatan.

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Tingkat Mabes Angkatan.

97

1)

-

Keanggotaan terdiri atas para pejabat struktural di tilrgkat tvtJOIs Angkatan yang diangkat berdasarkan peraturan Kas Angkatan dengan susunan yang ditentukan oleh Kas Angkatan.

2) Tugas memberikan pimPinan dalam hal

a) b) c)

pertimbangan

kepada

:

Kenaikan Pangkat. PenemPatan dalam jabatan.

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

52. Pemindahan/DiperbantukanlDipekeriakan. Pegawai Negeri Sipil TNI dimungkinkan untuk pindah/diperbantukan/

dipEkerjakin baik antar Ahgkatan/Kementerian/Lembaga Pemerintan Non Kementerian, dalam rangka usahd penyebaran dan pendayagunaan tenaga ahti/terampil atau karena adanya penyederhanaan organisasi.

a.

Pemindahan Antar AngkatantUnit Organisasi TNI'

1)

Angkatan/unit organisasi TNI yang membutuhkan pegawaittegeri Sipil menghubungi Pimpinan_ di instansi pegawai Nlgeri Sipil yang bersangkutan untuk meminta pers6tuluan atau pimpinan di instansi Pegawai Negeri Sipil ying bersangkutan bekerja meminta persetujuan kepada Pimpinan unit organisasi yang dituju, dengan melamPirkan

a)

:

Fotokopi Kep CPNS, Pegawai Negeri Sipil, pangkat terakhir, KarPeg.

b)

DP-3.

98

c) d)

Daftar riwayat hidup.

Surat-surat yang

berhubungan dengan

proses pemindahan.

2)

Setelah mendapatkan persetujuan pindah diajukan usul kepada Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI untuk proses lebih lanjut.

b.

Pemindahan Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.'

1)

Pemindahan dari Mabes TN|/Angkatan atas permintaan Kementerianl Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

a)

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non

Kementerian mengajukan permohonan persetujuan kepada Panglima TNI dilengkapi dengan kublifikasi yang dibutuhkan.

b)

Setelah mendapatkan persetujuan dikeluar-

kan Surat Pernyataan Persetujuan.

c)

Setelah keluar keputusan penempatan di

satuan kerja yang baru, Pimpinan

TNI

mengeluarkan keputusan pemberhentiannya.

2)

Pemindahan ke Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atas permintaan Mabes TNI/ Angkatan.

a)

Pimpinan TNI mengajukan permohonan persetujuan kepada Pimpinan Kementerianl

99

Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan melampirkan bahan administrasi yang diperlukan.

b)

Setelah mendapatkan persetujuan dikeluar-

c)

Setelah keluar keputusan penempatan di

kan Surat Pernyataan Persetujuan (SPP).

satuan kerja yang baru, Pimpinan

TNI

mengeluarkan keputusan pemberhentiannya.

Pemindahan ke Mabes TN|/Angkatan atas permintaan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non

3)

Kementerian.

a)

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non

Kementerian mengajukan permohonan persetujuan kepada Panglima TNI dilengkapi

dengan bahan administrasi yang diperlukan.

b)

Setelah mendapatkan persetujuan dikeluar-

c)

Pimpinan TNI mengajukan usul kepada Ka

kan Surat Pernyataan Persetujuan (SPP).

BKN untuk penerbitan Surat Penetapan Pemindahan melalui Menteri Pertahanan Rl.

Setelah dikeluarkan Surat Penetapan Pemindahan oleh BKN, PimPinan TNI

d)

mengeluarkan keputusan penempatan.

4)

Pemindahandari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atas permintaan Mabes TNI/ Angkatan.

100

a)

Pimpinan TNI mengajukan permohonan persetujuan kepada pimpinan Kemente rianl Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan menyebutkan kualifikasi yang dibutuhkan.

b)

Berdasarkan Surat Pernyataan persetujuan

(SPP) Pimpinan TNI mengusulkan penetapan pemindahan ke BKN melalui Kemhan.

c)

Setelah keluar keputusan Pemindahan dari BKN, Pimpinan TNI mengeluarkan keputusan

penempatafi.

BAB VI PERAWATAN

53.

Umum.

a.

Perawatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pembinaan Pegawai Negeri sipil rNl, sehingga harus menjamin bahwa setiap Pegawai Negeri sipil rNl selalu siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

b.

Perawatan diselenggarakan dengan

pemberian rawatan kedinasan pada setiap Pegawai Negeri sipil dan

keluarganya sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri sipil TNI sampai berakhirnya dinas dengan tujuan agar dapat dicapai keseimbangan dan keserasian antara kepentingan organisasi dan kepentingan individu.

c.

Perawatan Pegawai Negeri Sipil

TNI

termasuk keluarganya mencakup beberapa kegiatan, yaitu pembinaan jasmani, pembinaan mental dan rohani, pembinaan disiplin,

101

perawatan kesehatan,

pe rkawi n a n/pe rce ra ian, cuti, penghasilan, tunjangan cacat, uang duka, biaya pemakaman, tanda penghargaan, santunan dan biaya personel.

54. Tujuan. Perawatan Pegawai Negeri Sipil TNI bertujuan

untuk menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya, agar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan organisasi.

Pembinaan Jasmani. Pembinaan jasmani dalam rangka perawatan Pegawai Negeri Sipil TNl, merupakan salah satu aspek untuk meningkatkan dan memelihara kesegaran jasmani setiap

55.

anggota Pegawai Negeri Sipil TNI yang meliputi

a. b.

:

Olahraga umum. Olahraga rekreatif.

Pembinaan Mental. Pembinaan mental adalah segala usaha tindakan dan kegiatan untuk membentuk, memelihara, meningkatkan, dan memantapkan kondisi jiwa Pegawai Negeri Sipil TNI yang berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yana, pelaksanaannya diintegrasikan dengan pembinaan

56.

mental prajurit TNl. upaya agar setiap Pegawai Negeri Sipil TNI mematuhi kewajiban dan larangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembinaan disiplin dilakukan dengan komunikasi dua arah, khususnya komunikasi tatap muka, keteladanan, bimbingan dan penindakan secara tegas bagi yang melanggar berupa hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

57. Pembinaan Disiplin. Pembinaan disiplin merupakan

102 a.

Tingkat dan jenis hukuman disiplin.

1)

Hukuman disiplin ringan

a) b) c) 2)

Teguran lisan; Teguran tertulis; Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin sedang:

a)

Penundaan kenaikan gaji berkala selama

1

(satu) tahun;

b)

Penundaan kenaikan pangkat selama

1

(satu) tahun; dan

c)

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 1 (satu) tahun. 3)

Hukuman disiplin berat terdiri atas:

a)

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b)

Pemindahan dalam rangka penurunan

jabatan setingkat lebih rendah;

c) d)

Pembebasan darijabatan;

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

dan

103

e)

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b.

Tata cara penjatuhan hukuman

disiplin.

Tata cara

menjatuhkan hukuman disiplin diatur tersendiri.

c. Wewenang. Peiabat yang berwenang menjatuhkan

hukuman disiplin sebagaimana tercantum pada sublampiran B dan C lampiran peraturan ini.

Cuti. Pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil TNI dimaksudkan untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani, serta untuk kepentingan yang bersangkutan. Pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil TNI diatur sebagai berikut:

58.

a.

Cuti Tahunan. Pegawai Negeri Sipil TNI yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terusmenerus berhak atas cuti tahunan dengan penjelasan antara lain sebagai berikut:

1)

Lamanya cuti tahunan dalam satu tahun sebanyak 12 hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah dengan jangka waktu yang kurang dari tiga hari. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama detapan betas hari kerja tdrmasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berialan.

2)

Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari dua tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.

3)

Cuti tahunan yang ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberi cuti dapat

104

diambil oteh Pegawai Negeri Sipil TNI

yang bersangkutan dalam satu tahun berikutnya selama 24 hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.

4)

Cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama empat belas hari.

b.

Cuti Besar. Guti besar diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil TNI yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun secara terus-menerus dan berhak atas cuti besar yang lamanya tiga bulan.

1)

Lamanya cuti besar tiga bulan (termasuk cuti

tahunan pada tahun yang bersangkutan).

2)

Cuti besar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban agama dan pemberian cuti besar dapat

ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang paling lama dua tahun.

3) Selama menjalani cuti besar

diberikan

penghasilan penuh, kecuali tunjangan jabatan.

c.

Sakit. Cuti

sakit diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil TNI yang mengalami sakit selama dinas Guti

disebabkan beberapa hal karena kesehatanya.

1)

Lamanya cuti sakit

a)

:

Lebih dari dua hari sampai dengan empat

belas hari.

b)

Lima belas hari sampai dengan satu bulan.

105 c)

Satu tahun lebih enam bulan-

d)

Lebih satu tahun enam bulan belum sembuh.

(1) Apabila ada harapan untuk dapat

6dferja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat dari

jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu.

(2)

Apabila tidak ada harapan lagi untuk Oapat bekerja kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat

sedagai Pegawai Negeri Sipil

dengan mendapat nif-naf kepegawaian menurut perundang-undangan yang berlaku.

2)

Pegawai Negeri sini! TNI yang menderita setiap 'berdasarkan Surat Keterangan dokter yang sakit dan ditunjuk berhak cuti sakit.

Guti Bersalin. Guti bersalin diberikan bagi Pegawai ttegeri sipil TNI wanita yang disebabkan persalinannya dengan ketentuan sebagai berikut:

d.

1)

Lamanya

cuti bersalin satu bulan sebelum

bersalin dan dua bulan sesudah bersalin'

2)SetiapPegawaiNegerisipi|IN|wanitayang

#engalari p"tsilinan kesitu, kedua dan ketiga berhak cuti bersalin, dan selama menjalani cuti bersalin mendaPat Penghasilan Penuh.

Cuti karena Alasan Penting. Cuti karena alasan penting diberikan kepada Pegawai Negeri sipil TNI yang

e.

106

disebabkan oleh beberapa hal yang mendesak yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan.

1)

Lamanya cuti karena alasan penting maksimum

dua bulan.

2)

Setiap Pegawai Negeri Sipil TNI yang mempunyai alasan sebagai berikut :

a)

BapaUlbu, lstri/Suami, anak, adik, kakak,

mertua/ menantu sakit keras/meninggal dunia.

b)

Mengurus hak-hak anggota keluarga yang

meninggal dunia.

c) d) 3)

Perkawinan pertama. Alasan penting lainnya.

Selama menjalani cuti karena alasan penting

diberikan pengasilan penuh.

l.

Cuti di

Guti di Luar Tanggungan Negara. luar tanggungan negara diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil TNI yang telah bekerja sekurang-kurangnya lima tahun secara terus menerus karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.

1)

Lamanya cuti di luar tanggungan negara maksimum tiga tahun. Pemberian cuti di luar tanggungan negara dapat diperpanjang paling lama satu tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

107

2\

selama menialani cuti di luar tanggungan negara

tidak diberikan Penghasilan.

3)

Kedudukan dan Kewajiban

a) b) c)

Dibebaskan darijabatan.

Segera melapor setelah selesai cuti' Bila ada lowongan ditempatkan kembali'

d)Bi|atidakada|owongandi|aporkanpadaKa BKN

e)

Bila tidak mungkin ditempatkan, diberhenti-

kandarijabatandenganmendapathak-hak kepegawaian(pemberhentiandenganhakuang

tunggu).

4)

Pengajuan cuti di luar tanggungan negara paling lambat enam bulan sebelumnya sudah diterima Aspers Panglima TNl, dan sebelum diizinkan Pegawai Negeri

Sipii yang bersangkutan tidak dibenarkan

untuk

mbndahului melaksanakan cuti tersebut'

g.

wewenang. wewenatg nelperian. cuti sebagaimana

iercantum padalubhmpiran B dan C peraturan ini. 59.

Perawatan Kesehatan.

a.

Perawatan kesehatan merupakan usaha dan kegiatan untuk memelihara dan melayani kesehatan Pegawai Negeri Sipil TNI beserta keluarganya.

108

b.

Pegawai Negeri Sipil TNI yang mengalami kecelakaan dalam dinas atau menderita sakit karena dinas diberikan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi atas biaya negara.

c,

Pefayanan kesehatan Pegawai Negeri Sipil TNI beserta keluarganya dilaksanakan secara terintegrasi oleh Rumah Sakit TNI.

60. Perkawinan/Perceraian

a.

Perkawinan.

1)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang akan melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2)

Pegawai Negeri Sipil TNI tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan warga negara

asing.

b. Perceraian.

Pegawai Negeri Sipil

TNI

yang melakukan perceraian harus ada Surat lzin Cerai atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Sanksi. Pegawai Negeri Sipil TNI dan atau atasan/pejabat Pegawai Negeri Sipil TNI yang bersangkutan yang melanggar ketentuan perkawinan dan perceraian dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Tata cara perkawinan/perceraian. perkawinan/perceraian diatur tersend iri.

Tata

cara

109

e.

Wewenang. Wewenang pemberian izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil TNI sebagaimana

tercantum pada sublampiran B dan C lampiran peraturan ini.

61. Penghasilan.

a.

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil TNI terdiri atas gaji pokok dan tunjangan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Gaji pokok. Besar kecilnya gaji pokok yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil TNI berdasarkan pangkat, golongan ruang dan masa kerja yang dimiliki.

c.

Kenaikan Gaji Berkala.

1)

Kepada Pegawai Negeri sipil TNI dapat diberikan kenaikan gaji berkala apabila telah mempunyai masa kerja tertentu dalam pangkatnya dan menunjukan prestasi kerja dan konduite serendah-rendahnya cukup dalam DP-3.

2)

Wewenang pemberian kenaikan

gaji

berkala Pegawai Negeri sipil TNI sebagaimana tercantum pada sublampiran B dan G lampiran surat perintah ini.

d. Tuniangan. Di samping gaji pokok, kepada Pegawai Negeri Sipil TNI diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

62. Tunjangan Cacat.

Pegawai Negeri Sipil TNI yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, yang disebabkan cacat karena dinas, berhak menerima tunjangan cacat di samping pensiun yang berhak diterimanya dengan ketentuan sebagai berikut:

110

a.

Gacat karena dinas sebagaimana dimaksud di atas harus dibuktikan dengan surat Pernyataan dari pejabat yang berwenang dan surat Keterangan atau Berita Acara dari

yang berwajib.

b.

Besarnya tunjangan cacat tiap-tiap bulan.

1)

Sebesar 70% dari gaji pokok apabila kehilangan

fungsi:

a) b) c)

Penglihatan kepada kedua belah mata, atau Pendengaran pada kedua belah telinga, atau

Kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah.

2)

Sebesar

50o/o

dari gaji pokok apabila kehilangan

fungsi:

a) b) 3)

Lengan dari sendi bahu ke bawah, atau Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.

Sebesar 40o/o dari gaji pokok apabila kehifangan

fungsi:

a) b) 4)

Lengan dan siku ke bawah, atau

Sebelah kaki dari pangkal paha.

Sebesar 30o/o dari gaji pokok apabila kehilangan

fungsi:

a)

Penglihatan dari sebelah mata, atau

111

b) c)

Pendengaran dari sebelah telinga, atau

Tangan dari atas pergelangan ke bawah,

atau

d)

Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.

5)

Sebesar 30o/o sampai dengan 70o/o dari gaji pokok menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan tim penguji kesehatan dapat disamakan dengan apa yang tersebut pada subsubpasal 1) sampai dengan 4) di atas, untuk kehilangan fungsi atau sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk pada subsubpasal 1) samPai dengan 4).

6)

Dalam hal terjadi beberapa cacat sebagaimana dimaksud di atas, maka besarnya tunjangan cacat ditetapkan dengan menjumlahkan prosentase dari tiap cacat, dengan ketentuan paling tinggi 100o/o dari gaji Pokok.

c. Wewenang. Penetapan tunjangan cacat

sebagaimana tercantum pada sublampiran B dan C lampiran peraturan ini.

63. Uang Duka dan Biaya Pemakafnan.

a.

Uang Duka Wafat.

1)

Kepada isteri/suami Pegawai Negeri Sipil TNI yang wafat diberikan uang duka wafat sebesar 3 kali penghasilan sebulan.

112

2)

Apabila Pegawai Negeri Sipil TNI yang wafat

meninggalkan lebih dari seorang isteri yang sah, maka uang duka tersebut diberikan kepada istri pertama.

3)

Apabila Pegawai Negeri Sipil TNI yang wafat tidak meninggalkan isteri/suami, maka uang duka wafat diberikan kepada anaknYa.

4)

Apabila Pegawai Negeri Sipil TNI yang wafat tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak maka uang duka wafat itu diberikan kepada orang tuanya.

5)

Apabila Pegawai Negeri Sipil TNI yang wafat tidak meninggalkan isteri, suami, anak ataupun orang tua, maka uang duka wafat itu diberikan kepada ahli waris lainnya.

6)

Apabila Pegawai Negeri Sipil TNI yang wafat tidak meninggalkan keluarga maupun ahli waris lainnya (punah), maka uang duka wafat itu diberikan kepada

yang

menyelenggarakan upacara pemakaman

almarhum/almarhumah.

7)

Untuk memperoleh uang duka wafat tidak

diperlukan surat-surat keputusan melainkan cukup dengan mengajukan permintaan dengan melampirkan persyaratan tertentu.

8)

Uang duka wafat dibayarkan oleh Pekas TNI

setempat. b.

Uang duka tewas

1)

Kepada istri/suami Pegawai Negeri Sipil TNI yang tewas diberikan uang duka sebesar 6 kali penghasilan bersih sebulan.

113

2)

Apabila Pegawai Negeri Sipil TNI yang tewas

3)

Apabila Pegawai Negeri Sipil TNI yang tewas

meninggalkan lebih dari seorang isteri yang sah, maka uang duka tersebut diberikan kepada istri pertama.

tidak meninggalkan isteri/suami, maka uang duka tewas diberikan kepada anaknya.

4)

Apabila Pegawai Negeri Sipil TNI yang tewas tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka uang duka tewas itu diberikan kepada orang tuanya.

5)

Apabila Pegawai Negeri Sipil TNI yang tewas

tidak meninggalkan isteri, suami, anak ataupun orang tua, maka uang duka tewas itu diberikan kepada ahli waris lainnya.

6)

Apabila Pegawai Negeri Sipil TNI yang tewas

tidak meninggalkan keluarga maupun ahli waris lainnya (punah), maka uang duka tewas itu diberikan kepada

yang menyelenggarakan upacara pemakaman almarhum/almarhumah.

7)

Uang duka tewas diberikan oleh Panglima TNI

8)

Uang duka tewas didasarkan atas penghasilan

ataupun pejabat lain yang ditentukan setelah mendapat persetujuan dari Ka BKN.

menurut pangkat anumerta. c.

Biaya Pemakaman

1)

Biaya pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil TNI yang tewas ditanggung oleh Negara.

114 2)

Biaya pemakaman tersebut meliputi

a)

:

Perawatan jenazah (pemandian, formalin,

dan lain-lain yang berhubungan dengan itu).

b) c)

Petijenazahdanperlengkapannya.

Tanah pemakaman dan biaya

di

tempat pemakaman, seperti biaya penggalian kuburan, bunga tabur dan lain-lainnYa.

d)

Angkutan jenazah dari tempat meninggal dunia ke tempat kediaman dan atau tempat pemakaman, serta biaya persiapan pemakaman.

Yang dimaksud dengan biaya

persiapan pemakaman, adalah pemasangan tenda, sewa kursi, dan sewa pengeras suara.

e)

Angkutan dan penginapan bagi isteri/isteriisteri/suami yang sah dan semua anak yang sah dari almarhum/almarhumah dengah ketentuan apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai

suami/isteri/anak yang sah, maka yang ditanggung adalah biaya angkutan dari dan penginapan keluarga/ahli warisnya sebanyakbanyaknya tiga orang.

3)

Biaya penginapan diberikan untuk paling lama

sepuluh hari.

64.

Santunan ASABRI.

a.

Peserta ASABRI adalah setiap prajurit TNl, anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang

keanggotaannya menjadi Peserta ASABRI bersifat wajib.

115

b.

Hak-hak peserta Program Asuransi Sosial ASABRI

terdiri dari:

1)

Santunan Asuransi (SA), diberikan

kepada peserta yang diberhentikan dengan hak Pensiun atau Tunjangan Bersifat Pensiun.

2)

Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA), diberikan kepada peserta yang diberhentikan tanpa hak Pensiun atau Tunjangan Bersifat Pensiun dan ahli waris dari peserta yang meninggal dunia dalam status dinas aktif.

Santunan Resiko Kematian (SRK) diberikan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia

3)

dalam status dinas aktif.

4)

Santunan Resiko Kematian Khusus (SRKK), diberikan kepada ahli waris dari peserta yang gugur atau tewas yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNl.

5)

Santunan Cacat Karena Dinas Operasi (SCKD) dan Santunan Bukan Gacat Karena Dinas Operasi (SBCKD) yang terjadi dalam masa kedinasan diberikan hanya satu kali kepada peserta penyandang cacat jasmani dan/atau rohani sesuai dengan tingkat_ dan golongan cacatnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNl.

6)

Santunan Biaya Pemakaman (SBP), diberikan

kepada ahli waris dalam hal peserta pensiunan meninggal dunia.

7)

Santunan Biaya Pemakaman

lsteri/Suami (SBPI/S), diberikan kepada peserta aktif/pensiunan/ahli

116

waris, dalam hal isteri/suami

peserta/pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan potongan iuran tabungan hari tua.

8)

Santunan Biaya Pemakaman Anak (SBPA),

diberikan kepada peserta/pensiunan peserta/ahli waris

dalam hal anak peserta aktif/pensiunan

peserta meninggal dunia yang terkait dengan potongan iuran tabungan hari tua.

c.

Besarnya santunan ditentukan oleh PT ASABRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanda Kehormatan. Tanda Kehormatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil TNI berupa :

65.

a.

Satyalancana Karya SatYa.

1)

Klasifikasi.

a) b)

Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun.

Satyalancana Tahun,

Karya Satya Dua

Puluh

c)

Satyalancana

Karya Satya Tiga

Puluh

Tahul'1.

2)

Persyaratan. Satyalancana

Karya

Satya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil TNI yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh)

117

tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan:

a)

Dalam masa kerja secara terus-menerus, P'egawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau Uerit berdasarkan peraturan perundangundangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara.

Penghitungan masa kerja bagi Pegawai Iriegeri Sbit ff..tt yang pernah dijatuhi hukuman

b)

Olsiptin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya keputusan telah menjalankan hukuman diiiptin atau kembali bekerja di istansi.

c)

Penghitungan masa kerja dihitung seiak Pegawai Negerisipil diangkat menjadi CPNS'

3)

Tata Gara Pemakaian

a)

Karya pada pakaian resmi saat nasional atau hari besar

Tanda Kehormatan Satyalancana

satya dapat dipakai upacara hari besar lainnYa.

Satya b) Pita Harian Satyalancana . {"ty"seragam

dipakai setiap hari kerja pad? ryI?lan harian (PSH) Pegawai Negeri Sipil TNI'

c)

Pita Harian Satyalancana .Karya

Satya disematkan pada pakaian seragam harian bagian 1 cm di bawah lambang dada sebelah KORPRI dan 1 cm di atas saku. Apabila memiliki Pita Harian satylancana Karya satya lebih dari

kiri

118

satu, maka yang dipakai adalah yang paling tinggi tingkatannya.

d)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang tetah mendapatkan Tanda Kehormatan lain dapat dipakai sejajar dengan pita Harian satyalancana

Karya Satya sesuai dengan derajatnya berurutan dari kanan ke kiri.

e)

Bagi Pegawai Negeri Sipil TNt yang telah pensiun dan dicabut hak pemakaian Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya tidak

dibenarkan memakai Pita Harian

Satyalancana

Karya Satya.

b.

Piagam Pernyataan Penghargaan. pegawai Negeri sipil rNl yang ternyata telah menunjukkan jasa-jasa, kerajinan, kejujuran, dan ketaatan kepada negara dan tugas kewajibannya secara luar biasa sehingga patut dijadikan

teladan pada tingkat nasional dapat diberikan piagam Pernyataan Penghargaan sesuai dengan ketentuan ylng berlaku.

c.

Penghargaan Lain-lain

1)

Pegawai Negeri sipil rNl dapat diberikan tanda penghargaan yang berlaku bagi prajurit TNI apabila

memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2)

Tanda penghargaan tersebut dapat berupa tanda kehormatan jenis Bintang atau satyarancana lainnya serta pemberian Gelar Kehormatan Veteran

119

d. Wewenang

Wewenang panganugerahan tanda

penghargaan sebagaimana tercantum pada sublampiran B dan C lampiran Peraturan ini.

66. PelayananPersonel.

a,

Pelayanan Personel. Bagi Pegawai Negeri Sipil TNI selain diberikan perawatan yang meliputi pemenuhan

kebutuhan jasmaniah

dan

rohaniah,

juga

diberikan

pelayanan personel yang meliputi kegiatan:

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Pemberian Kartu Tanda Anggota. Pemberian Kartu Pegawai. Pemberian Kartu lstri/Kartu suami (Karis/ Karsu). Pemberian Kartu ASABRI.

Penyelesaianadministrasipenggantiannama. Penyelesaian administrasi pindah agama. Pakaian seragam Pegawai Negeri Sipil.

Fasilitas Dinas.

b.

Ketentuan penggunaan pakaian seragam Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan penggunaan pakaian seragam Pegawai Negeri Sipil diatur tersendiri.

c. Wewenang.

Wewenang pelayanan

personel sebagaimana tercantum pada sublampiran B dan C lampiran peraturan ini.

120

BAB VII PEMISAHAN

67. Umum.

a.

Pemisahan Pegawai Negeri Sipil TNI merupakan kegiatan akhir dari proses pembinaan Pegawai Negeri sipil TNl. Pemisahan Pegawai Negeri sipil rNl dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan komposisi personel baik ditinjau dari segi kuant'itas maupun kualitas dan memberikan kesempatan Pegawai Negeri sipil rNl yang dipisahkan untuk melanjutkan pengabdiannya dalam masyarakat.

b.

Pemisahan Pegawai Negeri Sipil TNI dapat terjadi karena proses alamiah atau mencapai batas usia pensiun dan sebab lain. Penyelesaian administrasi pemisahan Pegawai Negeri Sipil TNI perlu diupayakan secara cepat, tepat dan benar.

rNl

68. Tujuan.

Pemisahan Pegawai Negeri sipil bertujuan untuk menjamin tetap terpeliharanya keseimbangan komposisi baik kuantitas maupun kualitas.

69. Jenis-fenis

a.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil TNl.

Pemberhentian

atas permintaan sendiri.

Pada prinsipnya Pegawai Negeri sipil rNl yang meminta berhenti, dapat diberhentikan dengan hormat. Namun demikian permintaan dapat ditunda paling lama satu tahun, oleh karena ada kepentingan dinas yang mendesak atau permintaan tersebut ditolak, karena yang bersangkutan terikat pada ikatan dinas atau sedang menjalankan wajib militer dan lain-lain yang serupa dengan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

121

b.

Pemberhentian pensiun.

karena

mencapar

batas

usia

Pegawai Negeri Sipil TNI yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu dapat diperpanjang sebagai berikut:

1)

65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan:

a)

Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh.

b) 2',

Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

60 tahun bagi PNS yang memangku:

a) b) c)

Jabatan struktural Eselon l. Jabatan struktural Eselon ll.

Jabatan Dokter yang ditugaskan secara

penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri.

d)

Jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau Jabatan lain yang sederajat.

e) 3)

Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

58 tahun bagi PNS yang memangku:

122

a) b)

Jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran, Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

4)

Perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 62 tahun bagi PNS yang memangku jabatan struktural Eselon I tertentu, dengan persyaratan sebagai berikut:

a)

Memiliki keahlian dan pengalaman yang

sangat dibutuhkan organisasi.

b) c) d)

Memiliki kinerja yang baik.

Memiliki moral dan integritas yang baik.

Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan

oleh keterangan Dokter.

5)

Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan Instansi/Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural Eselon l.

c.

PemberhentiankarenaPenyederhanaanOrganisasi.

Penyederhanaan organisasi dapat berakibat kelebihan Pegawai Negeri Sipil dan kelebihan tersebut dapat disalurkan ke instansi lain. Bagi yang tidak dapat disalurkan ke instansi lain, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI atau dari jabatan negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beflaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

123

1)

Apabila Pegawai Negeri Sipil TNI tersebut telah mencapai usia sekurang-kurangnya lima puluh tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya sepuluh tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

2)

Apabila Pegawai Negeri Sipil TNI tersebut belum mencapai usia lima puluh tahun dan atau belum memiliki masa kerja sepuluh tahun, maka yang

bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapat uang tunggu.

3)

Uang tunggu tersebut diberikan paling lama satu tahun, dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali untuk

paling lama satu tahun dengan ketentuan

bahwa pemberian uang tunggu itu tidak boleh lebih dari lima tahun. Apabila Pegawai Negeri Sipil TNI yang bersangkutan telah mencapai usia lima puluh tahun dan telah memiliki masa keria sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebelum atau pada saat habis masa menerima uang tunggu, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

4)

Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud di atas pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu belum mencapai usia lima puluh tahun, akan tetapi memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya sepuluh tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun yang diberikan pada saat yang bersangkutan mencapai usia lima puluh tahun, dengan catatan sejak berakhirnya masa pemberian uang tunggu sampai saat yang bersangkutan berhak menerima pensiun yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara.

124

5)

Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud di atas pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu telah mencapai usia lima puluh tahun, akan tetapi belum memiliki masa kerja sepuluh tahun maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipif tanpa hak pensiun.

d.

Pemberhentian karena melakukan Pelanggaran/

Tindak Pidana Penyelewengan.

1)

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena:

a)

Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri

Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri

melakukan pelanggaran Peraturan

atau Disiplin

Pegawai Negeri Sipil yang berat atau,

b)

Dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya empat tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

2)

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal

tergantung pada pertimbangan pejabat

yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, dengan berpedoman pada haLhal sebagai berikut:

125

a)

Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/

Janji Jabatan Negeri, dan Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggar Sumpah/Janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat dan menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan pertimbangan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

b)

Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat. Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana tidak dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbedabeda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkannya apakah Pegawai Negeri sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya putusan pengadilan yang dijatuhkan.

3)

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila pidana

126

penjara atau kurungan berdasarkan

keputusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena:

a)

Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari negara yang

harus dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 sampai dengan pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

telah

b)

Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana kejahatan tersebut, adalah tindak pidana kejahatan berat, karena tindak

pidana kejahatan itu adalah tindak

pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan yang melanggar martabat Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap negara dan Kepala NegaraMakil Kepala Negara sahabat, kejahatan

127

mengenai perlakuan kewajiban negara, hak-hak negara, dan kejahatan terhadap ketertiban umum, berhubung dengan itu maka Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat.

c) Melakukan

penyelewengan

terhadap Pancasila, UUD 1945, atau terlibat dalam kegiatan atau gerakan yang menentang negara atau pemerintah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil- Perbuatan mana yang merupakan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta kegiatan atau gerakan yang menentang negara dan Pemerintah, diputuskan oleh Presiden.

e.

Pemberhentian karena tidak cakap iasmani atau rohani.

Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani, Pegawai Negeri Sipil TNt diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian, apabila berdasarkan Surat Keterangan Tim Penguji kesehatan, dinyatakan:

1)

Tidak dapat bekerja 'kembali lagi dalam semua

jabatan negeri karena kesehatannya.

2)

Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya.

3)

Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu

bekerja kembali.

128

f.

Pemberhentian karena meninggalkan tugas.

Pegawai Negeri Sipil TNI yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. g.

Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang.

1)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang hilang, maka pada akhir bulan keduabelas sejak dinyatakan hilang dianggap telah meninggal dunia.

h.

Pemberhentian karena sebab lain.

1)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang tidak melapor kepada lnstansi induknya setelah habis menialankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang terlambat melapor ke instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan negara diperlakukan sebagai berikut:

a)

Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari enam bulan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dlpekerjakan

kembali apabila alasan-alasan tentang

keterlambatan melaporkan diri itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang dan ada lowongan serta setelah ada persetujuan dari Ka BKN (Surat Edaran Ka BAKN Nomor 01/SE/1977 tanggal 25

129

Februari

197711,

terhitung mulai tanggal 1 bulan

berikutnya ia melaporkan diri.

b)

Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari enam bulan, tetapi alasan-alasan tentang keterlambatan melaporkan diri itu tidak dapat diterima oleh pajabat yang berwenang, rnaka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

c)

Apabila keterlambatan melaporkan diri

itu

lebih dari enam bulan maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3)

Meniadi anggota dan atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri Sipil TNI yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat).

70,

Pemberhentian Sementara.

a.

Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri Sipil yang didalwa telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaian jabatan dan sehubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan penahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.

b.

Pegawai Negeri sipil TNI yang oleh pihak berwajib

dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang .dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan

130

kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai tersebut.

c.

Pegawai Negeri Sipil

TNI yang dikarenakan

pemberhentian sementara pada subpasal a. di atas

:

1)

Jika terdapat petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya, mulai bulan berikutnya yang bersangkutan diberhentikan dan diberikan bagian gaji sebesar 50o/o dari gaji pokok terakhir.

2)

Jika belum mendapat petunjuk-petunjuk yang

jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran

yang didakwakan atas dirinya, mulai bulan berikutnya yang bersangkutan diberhentikan dan diberikan bagian gaji sebesar 75o/o dari gaji pokok terakhir.

TNI yang

d.

Pegawai Negeri Sipil

e.

Untuk menghindari kerugian bagi keuangan negara

dikenakan pemberhentian sesuai dengan subpasal b. di atas, mulai bulan berikutnya yang bersangkutan diberhentikan dan diberikan bagian gaji sebesarTSo/o dari gaji pokok terakhir.

maka perkara yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil TNI dikenakan pemberhentian sementara harus dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut.

f.

Apabila sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib ternyata Pegawai Negeri Sipil TNI yang bersangkutan tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula. Dalam hal yang demikian maka selama masa diberhentikan untuk

131

sementara

ia

berhak mendapatkan gaii penuh

serta

penghasilan tain yang berhubungan dengan jabatannya.

g.

Apabila sesudah pemeriksaan, Pegawai Negeri sipil

TNI yang bersangkutan ternyata bersalah, maka:

1)

Terhadap Pegawai Negeri Sipil

TNI

2)

Terhadap Pegawai Negeri Sipil

TNI yang

yang dikenakan pemberhentian sementara sesuai dengan subpasal a. harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.

dikenakan pemberhentian sementara sesuai dengan subpasal b., jika perlu diambil tindakan harus diambil

tindakan sesuai dengan

pertimbangan/keputusan hakim, yang mengambil keputusan dalam perkara yang Pegawai Negeri Sipil yang menyangkut

diri

bersangkutan.

Wewenang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil TNI sebagaimana tercantum pada sublampiran B dan C lampiran peraturan ini.

71. Wewenang.

72.

Pemberian Uang Tunggu.

a.

Pegawai Negeri sipil TNI diberhentikan dengan hormat dari iabatan negeri dengan menerima hak uang

tunggu, karena:

1)

Kelebihan personel yang diakibatkan oleh penyederhanaan suatu organisasi dan tidak dapat disalurkan kepada instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun.

132

2)

Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun.

3)

Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun.

4)

Tidak dapat dipekerjakan kembali setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara karena tidak.ada lowongan dan belum memenuhi syarat-syarat penstun.

b.

Lamanya Pemberian Uang Tunggu. Uang tunggu diberikan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama satu tahun, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari lima tahun.

c.

Besarnya Uang Tunggu.

1) 2)

Tahun pertama sebesar

80o/o

dari gaji pokok.

Tahun-tahun selanjutnyaTS% dari gaji pokok.

d. Wewenang. Wewenang pemberian uang tunggu sebagaimana tercantum pada sublampiran B dan peraturan ini.

73.

c

lampiran

Pemberian Bebas Tugas (BT)/lUlasa Persiapan Pensiun

(MPP).

a.

Pegawai Negeri Sipil TNI yang akan menjalani pensiun, dalam rangka persiapan administrasi pensiun dan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama satu tahun

133

dengan mendapat penghasilan berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

b.

BT/MPP tersebut berlaku mulai tanggal satu bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil tersebut mencapai

umur 55 tahun. Dasar yang dipakai untuk pemberian BT/MPP dan pensiunnya adalah data tanggal lahir yang

tercantum pada keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS.

c.

Wewenang pemberian BT/MPP Pegawai Negeri Sipil TNI sebagaimana tercantum pada Sublampiran B dan C lampiran peraturan ini.

74. Pensiun Pegawai Negeri SiPil TNl.

a.

Persyaratan. Pensiun diberikan kepada

Pegawai Negeri Siiil TNI yang diberhentikan dengan hormat dan memenuhi salah satu persyaratan dibawah ini:

1)

Telah mencapai usia sekurang-kurangnya lima puluh tahun dan mempunyai masa keria pensiun sekurang-kurangnya dua puluh tahun.

dituniuk oleh 2) Oleh Badan/Pejabat yangperaturan tentang Kementerian Kesehatan berdasarkan

pengujian kesehatan Pegawai Negeri sipil . T.Nl, Oinyitifan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apipun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannYa.

3)

Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya empat tahun dan oleh Badan/Pejabat yang ditunjuk obh Kementerian Kesehatan berdasarkan tentang

134

pengujian kesehatan Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannya.

4)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya, kemudian tidak dipekerjakan kembali dan pada saat pemberhentiannya telah berusia sekurangkurangnya lima puluh tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya sepuluh tahun.

5)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang telah menjalankan tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, dan telah mencapai usia sekurangkurangnya lima puluh tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya sepuluh tahun.

6)

Pegawai Negeri Sipil TNI yang data kelahirannya hanya diketahui tahun kelahirannya saja, maka tanggal

lahir yang bersangkutan ditetapkan tanggal

31

Desember tahun lahir tersebut.

b.

Besarnya pensiun sebufan adalah 2Tzo/o dari dasar pensiun untuk tiap tahun masa kerja dengan ketentuan bahwa:

Besarnya Pensiun.

1)

Pensiun sebulan sebanyak-banyaknya 75o/o dan

sekurang-kurang nya 40o/o dari dasar pensiun.

2)

Pensiun sebulan tidak boleh kurang dari gaji

pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang

135

gaji dan pangkat yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil TNI yang bersangkutan,

c.

Pensiun Pegawai Negeri Berlakunya Pensiun. Sipil TNI diberikan mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI yang bersangkutan.

d.

PenghentianlPenghapusan PembayaranPensiun.

1)

Pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil TNI dihentikan apabila pensiunan Pegawai Negeri Sipil TNI

diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri

atau

diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri.

2)

Jika pensiunan Pegawai Negeri Sipil TNI menurut

keputusan pejabat yang berwenang dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan Pancasila.

3)

Jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk menetapkan pembelan pensiun tidak benar dan brekas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberikan pensiun.

e.

Wewenang. Wewenang pemberian pensiun Pegawai

Negeri Sipil TNI sebagaimana tercantum pada sublampiran B dan C lampiran peraturan ini.

136

75.

Pensiun Janda/Duda dan Bagian Pensiun Janda/Duda.

a.

Hak atas Pensiun Janda/Duda

1)

Apabila Pegawai Negeri Sipil TNI atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil TNI meninggal dunia, maka isteri (isteri-isteri) nya untuk Pegawai Negeri Sipil TNI pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Sipil TNI wanita, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.

2)

Apabila Pegawai Negeri Sipil TNI atau penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil TNI yang beristeri/suami meninggal dunia sedangkan tidak ada isteri/suami yang

terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun

janda/duda, maka dengan menyimpang

pada subsubpasal 1) di atas, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia.

3)

Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan dengan ketentuan:

a) b) c) 4)

Belum mencapai usia 25 tahun.

Tidak mempunyai penghasilan sendiri. Belum menikah atau belum pernah menikah.

Orang tua kandung dari Pegawai Negeri Sipil TNI yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak.

137

b.

Besarnya Pensiun JandalDuda.

1)

Besarnya pensiun janda/duda sebulan 36% dari Oisar pensiun,' dengan ketentuan bahwa apabila terOapai lebih dari seorang istri yang_ berhak menerima p"n=iun janda, maka bes-arnya ba_Oia1 pensiun ianda

lntuk mlsing-masing isteri adalah 360/o dibagi rata antara isteri-isteri itu.

2)

Jumlah 360/o dari dasar pensiun. tersebut di atas tiiJak boleh kurang dari 75o/o dari gaii pokok terendah menurut Peraturin Pemerintah tentang Gaji d"l Fangfat pegawai Negeri Sipil TNI yang berlaku bagi almarhum suami/isterinYa.

3)ApabilaPegawaiNgsgrisipilTNl.tewas,maka

pensiui janda/duda sebulan adalah 72o/o dan besarnya 'pensiun, iengan ketentuan bahwa apabila d"r"r terOapai lebih dari seoiang isteri yanq berhak menerima janda lagi1y pensiun rata o"n;il janda, maka beiarnya lntuk mising-masing isteri adalah 72% dibagi antara isteri-isteri itu.

Jumlah 72o/o dari dasar pensiun tidak boleh t
4)

pemerintan teniang gaii dan pangkat Pegawai Negeri Sipirifql y"ng berliku nagi almarhum suamiftsterinya.

5)

Apabila Pegawai Negeri sipil TNI tewas dan tidak #eningalkan suimi/istri alaupun anak,. maka 20o/o dari pensiu-n ianda/duda diterimakal kepada orang tuanya. Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada r"iing'ma$ng di6erikan separuh dari jumlah tersebut'

138

c.

Berlakunya Pensiun Janda/Duda.

1)

Pensiun janda/duda atau bagian

2)

Kepada janda/duda Pegawai Negeri Sipil/

pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil TNI/Penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil TNI diberikan mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil TNI yang meninggal dunia diberikan tambahan penghasilan sebesar penghasilan terakhir almarhum selama empat bulan berturut-turut, mulai bulan kelima janda/duda yang bersangkutan hanya menerima pensiun janda/duda.

3)

Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah Pegawai Negeri Sipil TN|/penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil TNI meninggal dunia, pensiun janda/bagian pensiun janda diberikan bulan berikutnya setelah tanggal kelahirannya. d,

Pembatalan Pensiun JandalDuda.

1)

Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak

mempunyai anak dibatalkan jika janda/duda yang

bersangkutan nikah lagi terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan.

2)

Apabila kemudian khusus dalam hal janda

perkawinan tersebut terputus, maka terhitung bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian bagian pensiun janda yang telah dibatalkan.

139 e.

Hapusnya Pensiun Janda/Duda'

1) Jika penerima pensiun janda/duda menurut

keputusan Pejabat yang berwenang

dinyatakan bersalah, melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan Haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.

2)

Jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pesiun janda/duda tidak benar dan janda/duda/anak yang bersangkutan tidak berhak diberikan pensiun.

f.

Wewenang pemberian Pensiun Wewenang. janda/duda sebagaimana tercantum pada sublampiran B dan C lampiran peraturan ini. Terhadap Pegawai Negeri Sipil TNI yang telah berlkhir masa penugasannya dapat diikutsertakan dalam program penyaluran bersama dengan Prajurit TNI apabila memenuhi persyaratan pola penyaluran meliputi:

76. Penyaluran.

a. b. c. d.

Transmigrasi. Pemukiman.

Berusaha/berdiri sendiri. Dicarikan lapangan kerja.

140

BAB VIII PENUTUP

77.

Petunjuk Administrasi Pembinaan Personel Pegawai Negeri Sipil TNI sebagai pedoman penyelenggaraan pembinaan personel Pegawai Negeri Sipil TNI dan hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Administrasi ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

tikasi

A.n. Panglima TNI Aspers

ffi

Cap/tertanda

sur,;M.

Kolonel Adm NRP 512654

Bambang Wahyudi, S.lP. Marsekal Muda TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR

PENGE

Sublampiran A Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/1 6 1 /XI UZAfi Tanggal 16 Desember 2011

RTIAN.PE NG E RTIAN

1.

Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/ anak yang disahkan menurut undang-undang dari Pegawai Negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda.

2.

Badan pertimbangan karier adalah yang dibentuk

di lingkungan Mabes TNI yang bertujuan untuk membantu Pimpinan dalam hal pengambilan keputusan mengenai penempatan jabatan, kenaikan pangkat dan mengikuti pendidikan.

3.

CPNS TNI adalah Calon Pegawai Negeri Sipit TNI yang telah mendapatkan persetujuan dari BKN dengan memperoleh NIP dan telah diangkat oleh pejabat yang berwenang.

4.

cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam

5.

Delegasi wewenang adalah penyerahan

jangka waktu tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI menurut ketentuan yang berlaku. sebagian wewenang atasan kepada bawahannya dengan maksud supaya bawahan dapat membantu atasan dalam pelaksanaan tugas dengan cafatindakan sendiri dengan tanggung jawab penuh.

6.

Diklat Prajabatan adalah Diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil serta memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan tentang bidang tugas serta budaya

142 organisasinya agar mampu melaksanakan tugas jabatan Pegawai Negeri Sipil. Diklat prajabatan merupakan bagian dari persyaratan pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil.

7.

Duda adalah suami sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil TNI atau penerima pensiun pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.

8.

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai

Negeri Sipil TNI yang diperlukan dalam satuan organisasi TNI untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu

tertentu, yang ditetapkan oleh Menteri Negara

Bidang

Pendayag unaan Aparatur Negara

9.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil TNI dalam susunan suatu organisasi.

suatu kedudukan yang adalah menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara. 10, Jabatan struktural

11. Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan

yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

12. Janda adalah

isteri sah menurut hukum dari Pegawai Negeri Sipil TNI atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

13. Jaminan kesejahteraan adalah usaha

mewujudkan kehidupan yang tenteram dengan penghidupan yang layak di tengah-tengah masyarakat.

143

14. Jaminan keselamatan kerja adalah usaha

mewujudkan kepastian terhadap memperkecil dan meniadakan kemungkinan bahaya kecelakaan dan resiko di dalam melaksanakan tugas.

Karier adalah kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil TNI dalam hal mendapatkan:

15.

a. b. c. d.

Jabatan. Kesempatan mengikuti pendidikan. Kenaikan Pangkat. Pemindahan.

Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian Pegawli Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap h"git". Kenai[an pangkat ini juga dimaksudkan sebagai doiongan kepada Pegawii ttegeri Sipil untuk lebih meningkatkan pengabdiannYa.

16. Kenaikan

Komplemen adalah Pegawai Negeri SipilTNl sebgga! bagian dari kekuatan yang dibutuhkan organisasi TNI dan tidak dapat Jipisanfan dengan prajurit TNI satu sama lain dimana keseiajaran prajurit tentaia Nasional Indonesia dengan Pegawai "nt"o Negeri Sipil ditiniau dari jabatan dan kepangkatan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

17.

1g.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang

dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil, berupa keterampilan,

dan sikap perilaku yang

pengetahuan, diperlukan dalam

pelaksanaan tugas jabatannya.

19. Kuasa adalah kewenangan untuk

menandatangani keputusan atau surat perintah yang berhubungan dengan mutasi Pegawai Negeri Sipil TNl.

144

20. Masa kerja pensiun adalah masa kerja yang digunakan menetapkan hak dan besarnya pokok pensiun.

21.

orang tua adalah ayah kandung dan ibu kandung Pegawai

Negeri Sipil.

22. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil TNI adalah proses kegiatan mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil TNl.

23.

Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24.

Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia (PNS TNI) adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (PNS Kemhan) yang berdinas lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

di

25.

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Pembinaan personel Pegawai Negeri Sipil TNI adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian Pegawai Negeri Sipil TNI mulai dari kegiatan pengadaan, pendidikan dan latihan, penggunaan, perawatan, sampai dengan pemisahan secara efektif dan efisien untuk mendukung tugas pokok TNl.

145 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil TNI adalah proses kegiatan untuk membentuk dan mengembangkan kuatifikasi CpttS dan Pegawai Negeri Sipil TNI agar senantiasa berwatak manusia Pancasila, memiliki kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan tugas, perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

27.

28. Penggunaan Pegawai Negeri Sipil TNI adalah proses

kegiatan pengangkatan Pegawai Negeri sipil TNI dalam jabatan yaig tepat aglr diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal ierta memberikan kemungkinan pengembangan karier.

dan pelatihan dalam jabatan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pegawai Negeri sipil agar dapat melaksanakan tugas-

29. Pendidikan

tugas peinerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya'

30. Pendidikan dan pelatihan teknis adalah Diklat yang yang

dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis diperlukan untuk petaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil'

Pendidikan dan pelatihan fungsional adalah Diklat yang bertujuan untuk mencapai persyaratan ko.mPetensi yang sesuai

31.

O"ng"n jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing'

32. Perpaduan sistem karier dan sistem prestasi kerja adalah sistem kepegawaian yang dalam . pengembangan karier didasarkan atab masa kerja dan prestasi kerja'

Perawatan Pegawai Negeri Sipil TNt adalah proses kegiatan untuk memelihara t
33.

146

34. Pembinaan

disiplin adalah usaha mewujudkan sikap dan

perilaku mentaati peraturan yang berlaku.

35.

Pembinaan karier adalah bagian dari pembinaan personel

merupakan usaha dan kegiatan yang bertujuan ke arah terwujudnya dan tercapainya pemenuhan norma-norma jabatan dan kepangkatan yang tepat.

36.

Pembinaan kesegaran jasmani adalah suatu usaha untuk mewujudkan potensi aktivitas Pegawai Negeri Sipil TNI melalui program sistematis dari latihan jasmani yang terpilih untuk memperoleh dan meningkatkan kemampuan lahir batin agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

37.

Pembinaan mental dan rohani adalah usaha mewujudkan budi pekerti luhur yang diperlukan di dalam melaksanakan tugas

yang dibebankan.

38. Pemberian penghargaan adalah usaha

mewujudkan pengakuan resmi negara atas darma bakti yang diberikan seorang Pegawai Negeri Sipil TNI kepada negara dan bangsa.

39. Pemisahan Pegawai Negeri sipil TNI adalah proses kegiatan

yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan komposisi pegawai Negeri sipil rNl secara kuantitas dan kualitas sebagai dampak susutnya Pegawai Negeri Sipil TNI karena telah mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia dan sebab lain.

40. Pemberhentian

pemberhentian

sebagai Pegawai Negeri sipil

rNt adalah

yang mengakibatkan yang bersangkutan

kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil TNl.

4'1. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian

yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi TNl.

147

adalah jaminan hari tua yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil TNI yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-

42. Pensiun

jasanya selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.

43. Pemangku delegasi wewenang disingkat PDW

adalah pejabat yang diserahi sebagian dari wewenang Panglima TNI dengan maksud supaya pejabat tersebut dapat membantu Ranglima TNI dalam pelaksanaan tugas dengan cafa tindakan sendiri dengan tanggung jawab penuh.

44. Pola karier adalah bagan yang menggambarkan

korelasi jabatan, kepangkatan dan pendidikan yang saling mempengaruhi dan ketergantungan satu sama lain.

Sistem Karier adalah suatu sistem kepegawaian yang dalam pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan pengembangan lebih lanjut diperhatikan masa [erja, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat obyektif lain yang menentukan.

45.

46.

Sistem Prestasi Keria adalah suatu sistem kepegawaian yang dalam pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu janatan atau naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai yang diangkat. kecakapan iersebut harus dibuktikan dengan lulus ujian, dan prestasi secara nyata. Sistem prestasi kerja tidak memberikan penghargaan terhadaP masa kerja.

47.

Tewas adalah:

a.

Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban.

148

b.

Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

c.

Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka

atau cacat rohani dan jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

d.

Meninggal dunia karena tindakan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan

terhadap anasir itu.

48. Uang tunggu

adalah penghargaan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil TNI yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri menanti dicapainya persyaratan usia dan masa kerja untuk mendapatkan hak pensiun.

49.

Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh sebagaimana dimaksud di atas (pasal 47).

50. Wewenang adalah kekuasaan yang diberikan kepada pejabat bawahan secara sah, untuk melakukan serta menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan.

pA/Akb A

A.n. Panglima TNI Aspers Cap/tertanda

Drs. Moh Frans Yusuf, M.M. Kofonel Adm NRP 512654

Bambang Wahyudi, S.lP. Marsekal Muda TNI

Sublarnpiran B Larnpiran Peraturan Panglima TNI Nornor Perpang/161/Xlll2011 Tanggal 16 Desember ZAfi

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR

TATARAN WEWENANG DI LINGKUNGAN MABES TNI NO

BIDANG/KEG]ATAN

WEWENANG

1

2

3

1.

DIDELEGASIKAN KEPADA 4

DIKUASAKAN KEPADA

PENANDA TANGAN

KET

5

6

7

PENGADAAN Aspers Panglirna TNI Aspers Panglima TNI atas nama Panglima TNI

Panglima a. Pengangkatan/ TNI/Menhan pemberhentian CPNS Gol. lll, Gol. ll dan Gol. I b. Pengangkatan PNS 1) Golongan Ruang lV/c Presiden

Presiden

dan yang lebih tinggi Menteri Pertahanan

2) Golongan Ruang lv/b Menteri Pertahanan

Kasum TNI atas nama Panglima TNI

3) Golongan Ruang lYla Panglirna TNI

Kasurn TNI

4) Golongan Ruang lll

Panglima TNI

Aspers Panglima TNI Aspers Panglirna TNI atas nama Panglirna TNI

5) Golongan Ruang ll

Panglirna TNI

dan

I

lrjen TNl, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

lrjen TNl, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

2

1

Panglima TNI

sumpah/ianji PNS Golongan

lll,ll dan

4

3

c. Pengambilan I

lrjen TNl, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes

5

6

7

lrjen TNl, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

TNI 2.

PENDIDIKAN a. Diklat Latprajab 1) Golongan lll 2) Golongan ll dan

b. Diklat Dasar Kemi I iteran/Be la

Panglirna TNI

I

Panglirna TNI Ne

gara

c. Diklat Kepemimpinan 1) Diklatpim Tk. ll dan

I

2) Diklatpirn Tk. lll dan lV

Lembaga Adrninistrasi Negara (LAN) Panglirna TNI

Lembaga Administrasi Negara (LAN) Aspers Panglima TNI Aspers Panglima TNI atas Sprin nama Panglima TNI penyelenggaraan, Skep lulus dan STTPP Aspers Panglima TNI Aspers Panglima TNI atas narna Panglima TNI

Diatur oleh LAN

Aspers Panglima TNI Aspers Pangfirna TNI atas - Sprin narna Panglima TNI

d. Teknis (Kejuruan)

Panglirna TNI

penyelenggaraan, Skep lulus dan STTP - Penyelenggaraan bekerja sarna dengan 13N Sesuai dengan tataran wewenang bagi anggota TNf

-J (tl

o

3

2

1

4

5

6

7

e. Fungsional (Spesialisl

3.

1) Dalam Negeri

Panglirna TNI

2) Luar Negeri

Panglirna TNI

Sesuai dengan tataran wewenang bagi anggota TNI Sesuai dengan tataran wewenang bagi anggota TNI

PENGGUNAAN a. Pengangkatan dalam dan

pemberhentian dari jabatan ..J

1) Golongan Jabatan

ll dan Presiden

ilt. 2) Golongan Jabatan lV

Panglima TNI

3) Golongan Jabatan V s.d. Panglima TNI IX

4) Non-Golongan Jabatan

b. Pemindahan untuk sernua golongan

Panglima TNI

Panglima TNI

Panglirna TNI

Kasum TNI atas nama Panglima TNI Aspers Panglima TNI Aspers Panglirna TNI atas nama Panglima TNI

Kasurn TNI

Aspers Panglima TNt atas nama Panglirna TNI

(tf J

1

2

1) Antar Kernenterian

3

Menteri Pertahanan

4

5

6

Diatur oleh Kemhan

7

SPP oleh Menhan, sedangkan Skep pemberhentian dari

jabatan dan pemindahan oleh Aspers Panglima TNI atas narna Panglirna TNI setelah ada pengangkatan dalam jabatan oleh instansi baru 2) Antar Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan

Panglima TNI

Aspers Panglirna TNI Aspers Panglima TNI atas Skep pindah oleh nama Panglima TNI Aspers Panglima TNI setelah ada persetujuan dari kedua instansi, selanjutnya Skep pengangkatan dalam jabatan oleh instansi baru dan Skep pernberhentian dari jabatan oleh instansi larna

3) Intern Mabes TNI

Panglirna TNI

Aspers Panglima TNI Aspers Panglima TNI atas Skep penernpatan narna Panglima TNI dalarn jabatan oleh Aspers Panglima TNI setelah ada persetujuan dari kedua satker yang berkepentingan

J

(Jl

N

1

3

2

4

6

5

7

Aspers Panglima TNI Aspers Panglima TNI atas nama Panglima TNI

c. Perbantuan/ dipekerjakan Menteri Pertahanan

d. Penetapan kenaikan pangkat 1) Ke Golongan Ruang lV/c Presiden dan yang lebih tinggi

Presiden

2l Ke Golongan Ruang lV/b Menteri

Diatur oleh Menteri Pertahanan Kasum TNI atas narna

Pertahanan 3) Ke Golongan Ruang lV/a Panglirna TNI

Kasurn TNI

4) Ke Golongan Ruang lll/a Panglima TNI s.d. lll/d

Aspers Panglima TNI Apers Panglima TNI atas nama Panglima TNI

Atas persetujuan dari Kepala BKN

Panglirna TNI

..4

Ctl

5) Ke Golongan Ruang l/b dan ll/d

Panglima TNI

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

(,*)

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

e. Penetapan kenaikan pangkat pengabdian 1) Ke Golongan Ruang lV/c Presiden dan yang lebih tinggi

Presiden

2) Ke Golongan Ruang lV/b Kepala BKN

Kepala BKN

3) Ke Golongan Ruang l/b s,d. IV/a f. Uiian Dinas 1) Ujian Dinas Tk. I dan Tk.tl

Kepala BKN

Panglirna TNI

Atas pertimbangan kepala BKN

Kepala BKN

Usul melalui Menteri Peilahanan Usul rnelalui Aspers Panglima TNI

Aspers Panglima TNI Aspers Panglirna TNI atas Sprin penyelenggaraan, nama Panglima TNI Skep lulus, STLUD

2

1

3

4

5

2) Ujian Kenaikan Pangkat Panglima TNI penyesuaian ljazah 4,

PERAWATAN a. Gaji Kenaikan gaji berkala Panglima TNI dan penyesuaian gaji karena perubahan masa kerja atau perubahan peraturan gaji

I

trl

lBadan Pelayanan iMabes

TNf

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

I

i

r-

Presiden Menteri Pertahanan Kasum TNI

Panglirna TNI

Kasurn TNI atas nama Panglima TNI

Aspers Panglirna TNI Aspers Panglirna TNI atas narna Panglima TNI

5) Golongan ll dan

I

c. Uang Duka (Untuk semua Golongan) d. Cuti (Untuk semua Golongan)

Panglima TNI

Panglirna TNI

7

narna Panglima TNI

b. Tunjangan Cacat 1) Golongan Ruang lV/c Presiden dan yang lebih tinggi 2) Golongan Ruang lv/b Menteri Pertahanan 3) Golongan Ruang lYla Pangtirna TNI

4) Golongan lll

6

Aspers Panglima TNI Aspers Panglirna TNI atas

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

1

2

1) Cuti diluar

4

3

tanggungan negara dan mempekerj akan kernbali 2) Cuti tahunan dan cuti karena alasan penting

Panglima TNI

3) Cuti besar, cuti

Panglirna TNI

6

5

7

Aspers Panglirna TNI Aspers Panglima TNI atas Bukan untuk persalinan anak ke nama Panglima TNI empat dan seterusnya

Panglima TNI

Dan/Kasatker Mabes

Dan/Kasatker Mabes TNI

TNI

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

sakit, cuti bersalin,cuti

diluar tanggungan negara untuk persalinan keernpat dan seterusnya

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

e, Penghargaan 1) Satyalancana Karya Satya (untuk semua golongan)

2) Piagarn Pernyataan penghargaan (untuk semua golongan)

--\

('| (tl Presiden

Presiden

3) Piagarn/Hadiah (untuk Panglima TNI sernua golongan)

4) PNS TNI berhak atas Panglima TNI tanda penghargaan yang diberikan kepada Prajurit TNI sepanjang memenuhi persyaratan.

Presiden

Presiden

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI Panglirna TNI

2

1

3

f. Perubahan nama dan

Panglirna TNI

agama (untuk semua golongan)

g. Karpeg dan Karis/Kansu

4

5

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

6

7

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

Kepala BKN

Diatur oleh Kepala BKN

h. lzin perkawinan dan

perceraian 1) Golongan lV

2) Golongan lll, f l dan

Panglirna TNI I

Panglirna TNI

Kasum TNI

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

Kasurn TNI atas nama Panglirna TNI lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

i. fzin ke luar negeri 1) Dinas, dengan biaya negara/negara yang dituju

Menteri Pertahanan

Sesuai dengan tataran wewenang yang berlaku bagi anggota TNI

2) Bukan Dinas (dengan Menteri biaya sendiri)

Sesuai dengan tataran wewenang yang berlaku bagi anggota TNI

Pertahanan

i, Hukuqran Disiplin 1) Hukuman Disiplin Panglima TNI ringan dan sedang (untuk sernua golongan) 2) Hukuman Disiplin berat berupa penurunan pangkat

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

lrjen, Kabalakpus/ Badan Penundaan KGB dan Pelayanan Mabes TNI KP setelah ada persetujuan Menhan

-l (Jl

c')

1

3

2

4

6

5

a) Golongan Ruang lVlc dan yang lebih tinggi

Presiden

Presiden

b) Golongan

Menteri

Menteri Pertahanan

Pertahanan Ruang lv/b c) Golongan Ruang Menteri lV/a d) Golongan

dan

Menteri Pertahanan

Pertahanan

lll, ll

Menteri Pertahanan

Menteri Pertahanan

I

3) Hukuman disiplin

.tA

(tl !

berat berupa pernbebasan dari iabatan a) Golongan

Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan

Menteri Pertahanan

d) Golongan Jabatan Vll, Vlll dan lX

Menteri Pertahanan

Menteri Pertahanan

e) Non-Golongan

Panglima TNI

Jabatan lll, ll dan b) Golongan

Jabatan lV c) Golongan Jabatan V dan Vl

Jabatan

7

I

Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

4) Hukurnan disiplin berat berupa pernberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri a) Golongan Ruang lV/c dan yang lebih tinggi b) Golongan ruang Menteri lv/b ke bawah Pertahanan 5) Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak a) Golongan Ruang fV/c dan yang lebih tinggi b) Golongan ruang Menteri lv/b ke bawah Pertahanan PEMISAHAN a, Pemberian bebas tugas Panglima TNI (untuk sernua golongan)

Presiden

Menteri Pertahanan

Presiden

(tl

@ Menteri Pertahanan

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

b. Pemberhentian dengan

hormat 1) Golongan Ruang lV/c Presiden dan yang lebih tinggi

.A

Presiden

1

2

3

4

Kasum TNI

3) Golongan Ruang lV/a Panglima TNI

Panglima TNI

5) Gofongan Ruang ll dan I

Panglima TNI

7

Menteri Pertahanan

2) Golongan Ruang IV/b Menteri Pertahanan

4) Golongan Ruang lll

6

5

Kasurn TNI atas nama Panglima TNI

Aspers Panglima TNI Aspers Panglima TNI atas narna Panglima TNI

c. Pemberhentian sementara Panglirna TNI (untuk sernua golongan)

lrjen, KabalakPus/

lrjen, Kabalakpus/ Badan

Badan Pelayanan Mabes TNI lflen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

Pelayanan Mabes TNI

(o

lrjen, Kabalakpus/ Badan Pelayanan Mabes TNI

d. Pemberhentian dengan hak uang tunggu 1) Golongan Ruang lV/c Presiden

Presiden

dan yang lebih tinggi 2) Golongan Ruang lv/b Menteri Pertahanan

..4

(tl

Menteri Pertahanan

2

1

3

4

3) Golongan Ruang lVta Panglirna TNI

5

6

4) Golongan Ruang lll/d Panglima TNI

lrjen, Kabalakpus/

kebawah

lrjen, Kabalakpus/ Badan

Badan Pelayanan Mabes TNI

Pelayanan Mabes TNt

A.n. Panglirna TNI Aspers Cap/tertanda

f

, M.M.

P 512654

7

Aspers Panglima TNI Aspers Panglima TNI atas nama panglima TNI

Barnbang Wahyudi, S. lP. Marsekal Muda TNI

-\ o, O

Sublampiran C Lampiran Peraturan Panglima TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR

Nornor

Perpa ngl 161 /Xl)1201

1

Tanggal 16 Desember 2011 TATARAN WEWENANG

DI LINGKUNGAN ANGKATAN

NO

BIDANG/KEGIATAN

WEWENANG

DIDELEGASIKAN KEPADA

1

2

3

4

1.

PENGADAAN a. Pengangkatanl pemberhentian CPNS 1) Golongan lll

2) Golongan ll dan

Panglima TNI

I

Panglima TNI

b. Pengangkatan PNS 1) Golongan Ruang lV/c Presiden dan yang lebih tinggi 2) Golongan Ruang lv/b Menteri Pertahanan 3) Golongan Ruang lV/a Panglima TNI 4) Golongan Ruang lll

Panglirna TNI

DIKUASAKAN KEPADA 5

Kepala Staf Angkatan Dirajenad, Kadismenpersal, Kadisrnenpersau

PENANDA TANGAN

KET

6

7

Dirajenad, Kadisminpersal, Kadisminpersau atas narna Kepala Staf Angkatan

Kop Angkatan, caP

jabatan penanda tangan Diatur oleh KePala Staf Angkatan

Kepala Staf Angkatan

Presiden

Menteri Pertahanan Kasurn TNI atas nama Panglima TNI Kepala Staf Angkatan Angkatan Staf Kepala Kepala Staf Angkatan

Kasum TNI

2 5) Golongan Ruang ll

1

dan

3

Panglima TNI

lll,ll dan

5

6

I

c. Pengambilan Panglima TNI sumpah/ianji PNS Golongan 2.

4 Kepala Staf Angkatan Kepala Staf Angkatan

7 Diatur oleh Kepala Staf Angkatan Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

I

PENDIDIKAN

a. Diklat Lat prajab 1) Golongan ill 2) Golongan ll dan

Lernbaga Adrn inistrasi

Negara (l3N) I

b. Diklat Dasar

Panglima TNI

Kepala Staf Angkatan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

Panglima TNI

Kepala Staf Angkatan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

Kemi literan/Bela Nega ra c.

l)iklat Kepemimpinan 1) Diklatpim Tk. ll dan

2) Diklatpim Tk. lll

I

Lembaga Administrasi Negara (LAN) Panglirna TNI

Diatur oleh LAN

Aspers Panglima TNI Aspers Panglirna TNI atas - Sprin nama Panglirna TNI penyelenggaraan, Skep lulus dan STTPP

- Penyelenggaraan bekerja sarna dengan LAN

3) Diklatpim Tk. IV

Panglima TNI

Kepala Staf Angkatan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

-l o, N

2

3 Panglirna TNI

4 Kepala Staf Angkatan

1) Dalam Negeri

Panglirna TNI

Kepala Staf Angkatan

2) Luar Negeri

Panglirna TNI

1

d. Teknis (Kejuruan)

5

6

e. Fungsional {Spesialis)

3,

7

Sesuai dengan tataran wewenang bagi anggota TNI Sesuai dengan tataran wewenang bagi anggota TNI Sesuai dengan tataran wewenang bagi anggota TNI

PENGGUNAAN a. Pengangkatan dalam dan

pemberhentian dari jabatan -l

o)

G)

1) Golongan Jabatan ll dan Presiden ilt. 2) Golongan Jabatan lV Panglima TNI

Panglirna TNI

3) Golongan Jabatan V dan Panglirna TNI

Kepala Staf Angkatan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

Panglima TNI Kasurn TNI

VI

Kasurn TNI atas nama Panglirna TNI

4) Golongan Jabatan Vll s.d. lX

Panglirna TNI

Kepala Staf Angkatan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

5) Non-Golongan Jabatan

Panglima TNI

Kepala Staf Angkatan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

2

1

3

4

5

6

7

b. Pemlndahan untuk semua

golongan 1) Antar Kementerian

Menteri Pertahanan

2) Antar Kemhan, Mabes

Panglima TNI

Diatur oleh Kernhan

SPP oleh Menhan, sedangkan Skep pemberhentian dari jabatan dan pemindahan oleh Aspers Panglima TNI atas narna Panglirna TNI setelah ada pengangkatan dalam jabatan oleh instansi baru

Aspers Panglima TNI Aspers Panglirna TNI atas Skep pindah oleh narna Panglima TNI Aspers Panglima TNI

TNI dan Angkatan

setelah ada persetujuan dari kedua instansi, selanjutnya Skep pengangkatan dalarn jabatan oleh instansi baru dan Skep pemberhenti-an dari jabatan oleh instansi larna

3) Intern Angkatan

Panglima TNI

Kepala Staf Angkatan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

Skep penempatan dalam jabatan oleh

Aspers Pangfirna TNI setelah ada persetujuan dari kedua satker yang berkepentingan

1

3

2

4

c. Perbantuanl diPekeriakan Menhan

6 Aspers Panglirna TNI Aspers Panglima TNI atas nama Panglima TNI 5

7

d. Penetapan kenaikan pangkat 1) Ke Golongan Ruang lV/c Presiden dan yang lebih tinggi

Presiden

2) Ke Golongan Ruang lV/b Menteri

Diatur oleh tulenteri

Atas persetujuan dari

Pertahanan

Kepala BKN

Pertahanan 3) Ke Golongan Ruang lV/a Panglima TNI

4) Ke Golongan Ruang lll/a Panglima TNI s.d. lll/d 5) Ke Golongan Ruang l/b Panglima TNI dan llld e. Penetapan kenaikan pangkat pengabdian 1) Ke Golongan Ruang lV/c Presiden dan yang lebih tinggi

Kasum TNI

Kasum TNI atas nama Panglima TNI

Kepala Staf Angkatan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

Kepala Staf Angkatan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

Presiden

Atas pertimbangan kepala BKN

2) Ke Golongan Ruang lV/b Kepala BKN

Kepala BKN

Usul rnelalui Menteri Pertahanan

3) Ke Golongan Ruang lV/a Kepala BKN

Kepala BKN

Usul melalui Aspers Panglima TNI

Kepala BKN

Kepala BKN

Usul diatur oleh Kepata Staf Angkatan

4) Ke Golongan Ruang l/b s.d. lll/d

-\ o)

(Jt

2

1

3

4

6

5

7

f. Uiian Dinas 1) Ujian Dinas Tk.

I

Panglirna TNI

2) Ujian Dinas Tk.ll

Panglima TNI

Kepala Staf Angkatan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan Diatur oleh Panglima TNI

3) Ujian Kenaikan Pangkat Panglima TNI

Kepala Staf Angkatan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

Kepala Staf Angkatan

Diatur ofeh Kepala Staf Angkatan

penyesuaian ljazah

4

PERAV1IATAN

a. Gaii Panglirna TNI Kenaikan gaji berkala dan penyesuaian gaji karena perubahan rnasa kerja atau perubahan peraturan gaji

-.f

O) O)

b. Tuniangan Cacat 1) Golongan Ruang lV/c Presiden dan yang lebih tinggi

Presiden

2) Golongan Ruang lv/b Menteri Pertahanan 3) Golongan Ruang IV/a Panglima TNI

Menteri Pertahanan Kasum TNI

4) Golongan Ruang l/a

Panglima TNI

Kepala Staf Angkatan

s.d. lll/d c. Uang Duka (Untuk semua

Panglima TNI

Kepala Staf Angkatan

Golongan) d. Cuti (Untuk semua Golongan)

Kasurn TNI atas nama Panglirna TNI

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

1

3 2 Panglima TNI 1) Cuti diluar tanggungan negara dan mem pekerj akan kern bali

4

6

5

7

Aspers Panglima TNI Aspers Pangfima TNI atas Bukan untuk persalinan anak ke nama Panglirna TNI empat dan

seterusnya Panglima TNI 2) Cuti besar, cuti sakit,cuti bersalin,cuti diluar tanggungan negara untuk persalin-an keernpat dan seterusnya

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

Kepala Staf Angkatan

e. Penghargaan Presiden 1) Satyalancana Karya Satya (untuk sernua golongan) Presiden 2) Piagam Pernyataan penghargaan (untuk sernua golongan) 3) Piagam/Hadiah (untuk Panglima TNI semua golongan)

4) PNS TNI berhak atas Panglima TNI

Presiden .A

O)

Kepala Staf Angkatan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

Kepala Staf Angkatan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

Kepala Staf Angkatan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

tanda pengharga-an yang diberikan kepada Prajurit TNI sepanjang yang ber-sangkutan memenuhi persyaratan

f. Perubahan narna dan agama (untuk semua golongan)

Panglima TNI

{

Presiden

1

3

2

4

6

5

Kepala BKN

g. Karpeg dan Karis/Kansu

7 Diatur oleh Kepala BKN

h. lzin perkawinan dan perceraian

2) Golongan lll, ll dan

Kepala Staf Angkatan Kepala Staf Angkatan atas narna Panglima TNI

Panglima TNI

1) Golongan lV

I

Panglirna TNI

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

Kepala Staf Angkatan

l. lzin ke luar negeri 1) Dinas, dengan biaya negara/negara yang dituju

Sesuai dengan tataran wewenang yang berlaku bagi anggota TNI Sesuai dengan tataran wewenang yang berlaku bagS anggota TNI

Menteri Pertahanan

2) Bukan Dinas (dengan Menteri biaya sendiri)

Peftahanan

I. Hukuman Disiplin Panglima TNI 1) Hukurnan Disiplin ringan dan sedang (untuk semua golongan)

Penundaan KGB dan KP setelah ada persetujuan Menteri

Kepala Staf Angkatan

Pertahanan

2) Hukuman Disiplin berat berupa penurunan pangkat a) Golongan Ruang lVlc dan yang lebih tinggi

Presiden

Presiden

-J

o)

@

1

2 b) Golongan Ruang lv/b c) Golongan Ruang lV/a ke bawah s.d.

3

4

6

5

Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan

Menteri Pertahanan

Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan

Menteri Pertahanan

7

Menteri Pertahanan

3) Hukuman disiplin berat berupa pernbebasan dari jabatan a) Golongan

Jabatan lll, ll dan b) Golongan

Jabatan lV c) Golongan Jabatan V dan Vl d) Golongan Jabatan Vll, Vlll e) Non-Golongan Jabatan 4) Hukurnan disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri a) Golongan Ruang lV/c dan yang lebih tinggi

I

Panglirna TNI

Presiden

Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan Menteri Pertahanan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan Diatur oleh Kepala Staf Angkatan Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

Kepala Staf Angkatan

Presiden

..1

O)

(o

1

5.

2 b) Golongan ruang lv/b ke bawah 5) Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat a) Golongan Ruang lV/c dan yang lebih tinggi b) Golongan ruang lv/b ke bawah PEMISAHAN

a, Pemberian bebas tugas

3 Menteri Pertahanan

4

5

6 Menteri Pertahanan

Presiden

Presiden

Menteri Pertahanan

Menteri Pertahanan

Panglima TNI

Kepala Staf Angkatan

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

(untuk semua golongan)

b. Pemberhentian dengan hormat 1) Golongan Ruang lV/c Presiden

Presiden

dan yang lebih tinggi 2) Golongan Ruang lv/b Menteri Pertahanan 3) Golongan Ruang lYla Panglima TNI

4) Golongan Ruang lll/d Panglima TNI kebawah s.d. lla

7

Menteri Pertahanan Kasum TNI

Kasum TNI atas narna Panglima TNI Kepala Staf Angkatan Kepala Staf Angkatan

..4

{ o

c, Pemberhentian sementara Panglima TNI

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

Kepala Staf Angkatan

(untuk semua golongan)

d. Pemberhentian dengan hak uang tunggu 1) Golongan Ruang lV/c Presiden dan yang lebih tinggi

Presiden

2) Golongan Ruang lv/b Menteri Pertahanan

Menteri Pertahanan

4) Golongan Ruang lll/d Panglima TNI

{ -l

Diatur oleh Kepala Staf Angkatan

Kepala Staf Angkatan

kebawah

A.n. Panglima TNI Aspers Cap/tertanda Bambang Wahyudi, S. lP. Marsekal Muda TNI

dm NRP 512654

.-l

Aspers Panglima TNI Aspers Panglirna TNI atas nama panglima TNI

3) Golongan Ruang lV/a Panglirna TNI