PERSOALAN PELESTARIAN BAHASA CIACIA: REFLEKSI ATAS ETIKA DISKURSUS *) THE PROBLEM IN CIACIA LANGUAGE PRESERVATION: REFLECTIONS ON DISCOURSE ETHICS

Mikka Wildha Nurrochsyam, Persoalan Pelestarian Bahasa Ciacia: Refleksi atas Etika Jurnal Diskursus Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 21, Nomor 2, Agustus 2015

PERSOALAN PELESTARIAN BAHASA CIACIA: REFLEKSI ATAS ETIKA DISKURSUS*) THE PROBLEM IN CIACIA LANGUAGE PRESERVATION: REFLECTIONS ON DISCOURSE ETHICS Mikka Wildha Nurrochsyam Pusat Penelitian dan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemdikbud Jln Jenderal Sudirman-Senayan, Gedung E Lantai 19, Jakarta 12041 e-mail: [email protected] Naskah diterima tanggal: 22/02/2015, Direvisi akhir tanggal: 31/04/2015, disetujui tanggal: 06/08/2015 Abstract: Ciacia language is the language used by the Ciacia community in Southeast Sulawesi. In August 2009, the Mayor of Baubau, Southeast Sulawesi, enacted policy to adapt the Korean alphabet (Hangeul) into the Ciacian alphabet because the Ciacia language does not have its own script. This decision immediately caused controversy as some agreed and others disagreed. This paper has two objectives. First, it seeks to observe the diverse opinions surrounding the decision to adapt the Korean alphabet into the Ciacia alphabet. Secondly, the paper offers a reflection on the ethical discourse surrounding the adaptation of the Korean alphabet into the Ciacia alphabet. This study used case studies and took a qualitative approach. Results showed that there was not enough support given to the public to encourage practical discourse and offer a no-pressure environment. Support was neither given within the Ciacia community in Baubau nor outside Baubau to strengthen Ciacia language and culture. This study concluded that those who agree with the adaptation are likely to understand it as serving an instrumental function in furthering economic and political interests. Meanwhile, those who oppose the adaptation are more concerned with culture preservation. Proper discourse has not taken place in regards to this issue. Thus, the debate continues to be unresolved. Keywords: language preservation, discourse ethics, Ciacia language Abstrak: Bahasa Ciacia merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Ciacia di Sulawesi Tenggara. Walikota Baubau, Sulawesi Tenggara pada Agustus 2009 memutuskan kebijakan mengadaptasi aksara Korea (Hangeul) menjadi aksara Ciacia karena Bahasa Ciacia tidak mempunyai aksara sendiri. Keputusan ini menimbulkan reaksi baik pro maupun kontra. Tulisan ini mempunyai dua tujuan Pertama, ingin mengetahui pendapat-pendapat tentang kasus adaptasi aksara Korea menjadi aksara Ciacia. Kedua, ingin mengetahui implementasi etika diskursus untuk menyelesaikan kasus adaptasi aksara Korea menjadi aksara Ciacia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus adaptasi ini kurang memberikan ruang publik untuk diskursus praktis dalam suasana saling pengertian dan bebas dari tekanan, baik dalam masyarakat Ciacia di wilayah Kota Baubau maupun masyarakat Ciacia di luar Kota Baubau sebagai pendukung bahasa dan budaya masyarakat Ciacia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak yang pro adaptasi lebih cenderung berorientasi pada rasionalitas instrumental yakni kepentingan ekonomis dan politis, sedangkan pihak yang kontra berorientasi pada pelestarian budaya. Dalam kasus adaptasi ini belum diterapkan etika diskursus secara memadai sehingga tetap menjadi perdebatan yang tak terselesaikan. Kata Kunci: pelestarian bahasa, etika diskursus, bahasa Ciacia *) Artikel ini merupakan pengembangan dari materi arikel yang telah penulis presentasikan di Goethe University of Frankfurt dalam Seminar yang bertema: Indonesia ’s International Image in the Post-Soeharto Era pada 30 September 2014.

153

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 21, Nomor 2, Agustus 2015

PENDAHULUAN

Jangkauan pengguna bahasa Ciacia tersebar di

Pada era orde baru kebijakan kebudayaan

antaranya

cenderung menempatkan kekuasaan negara

Sampolawa, Pasarwajo, Wabula dan beberapa

lebih dominan karena mempunyai kekuasaan

wilayah lainnya. Di Kota Baubau digunakan oleh

penuh mengatur urusan kebudayaan warganya.

masyarakat Ciacia di Kecamatan Sorawolio,

Seperti ditulis oleh Jones (2005), dalam

antara lain di kelurahan Gonda Baru, Karya Baru,

disertasinya mengutip pendapat Supartono

dan Kaisabu Baru. Di Kabupaten Wakatobi,

bahwa pada orde baru yang muncul berjaya

bahasa Ciacia digunakan di Kecamatan Binangko,

yaitu kebudayaan militer. Upacara dan baris-

yang meliputi beberapa kelurahan antara lain,

berbaris, indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan

kelurahan Wali, Desa Jaya Makmur. Bahasa

Pengamalan Pancasila (P4), penyeragaman

Ciacia juga digunakan oleh penutur di beberapa

kurikulum, asas tunggal dalam politik, dan

tempat di luar Pulau Buton, sesuai dengan

pelarangan kegiatan kesenian bagi etnis

penyebaran masyarakat Ciacia, seperti di Pulau

Tionghoa merupakan beberapa contoh dari

Buru di Desa Pasir Putih; Maluku Utara, Pulau

kuatnya semangat militerisme dalam budaya

Seram, Bangka Belitung bahkan penyebaran

selama tiga dekade terakhir.

sampai ke Maumere (Alirman, 2010).

di

Pulau

Buton

terdapat

di

Era reformasi di Indonesia ditandai dengan

Masyarakat Ciacia tidak memiliki budaya

kekuasaan yang tidak lagi terpusat. Peran

tulis. Satu-satunya tradisi tulis masyarakat

pemerintah pusat yang sentralistik digantikan

Ciacia ditemukan dalam kutika, yaitu semacam

dengan sistem baru yang lebih bersifat

coretan-coretan

desentralisasi. Demokratisasi di tingkat sub-

sepotong papan kayu atau kertas yang mirip

nasional ini dikenal dengan desentralisasi dan

sebagai simbol, untuk meramalkan nasib, atau

otonomi daerah. Desentralisasi merupakan

keberuntungan. Kutika juga digunakan untuk

penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat

menentukan waktu musim tanam; sampai

kepada daerah otonom untuk mengatur dan

digunakan untuk meramalkan tim mana yang

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem

menang dalam pertandingan sepak bola. Tidak

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

semua orang mempunyai kutika, pada umumnya

yang

ditorehkan

pada

Di era reformasi Indonesia memasuki babak

dimiliki oleh orang yang dituakan dalam

baru dalam tatanan sosial dan pemerintahan

masyarakat (La Ali, wawancara, 18 Desember

yang lebih baik. Indonesia menjadi lebih

2013).

demokratis tetapi di sisi lain telah menimbulkan

Kebijakan menggunakan aksara Korea

problem di berbagai bidang termasuk persoalan

bermula dari sebuah Simposium Internasional

pelestarian budaya. Sekitar tahun 2010

Pernaskahan ke-9 pada 5-8 Agustus 2005.

masyarakat dunia berpaling kepada kelompok

Seusai simposium, ketika para peserta

kecil masyarakat Ciacia di Kota Baubau, karena

melakukan wisata keliling kota, Chun Tai-Hyun,

walikota Baubau pada saat itu telah mene-

seorang ahli Bahasa Malaysia dan sekaligus

tapkan keputusan kontroversial untuk meng-

sebagai Ketua Departemen Hunmin Jeonggeum

adaptasi aksara Korea (Hangeul) menjadi aksara

Masyarakat Korea, bercanda bahwa bahasa lokal

Ciacia - yang selanjutnya dikenal sebagai

yang didengarnya di sini mengingatkan pada

aksara yang sudah terpengaruh oleh Hangeul.

Korea. Dikatakannya bahwa aksara Hangeul

Adaptasi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan

dapat digunakan sebagai aksara untuk bahasa

tentang bagaimana melestarikan bahasa daerah

Ciacia yang sedang mengalami kepunahan.

yang bertebaran di seluruh penjuru kota Baubau.

Pernyataan Chun Tai-Hyun segera direspon

Bahasa Ciacia merupakan bahasa tutur yang

positif oleh Walikota Baubau (Song, 2013).

digunakan oleh masyarakat Ciacia. Penutur

Penelitian terkait dengan adaptasi aksara

bahasa Ciacia kurang lebih 93.000 penutur.

Korea menjadi aksara Ciacia telah dilakukan oleh

154

Mikka Wildha Nurrochsyam, Persoalan Pelestarian Bahasa Ciacia: Refleksi atas Etika Diskursus

beberapa ahli. Di antaranya dilakukan oleh Song

kata “Tionghoa” menjadi “Cina”. Di era Reformasi

(2013), yang meneliti tentang motif-motif di

pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk

balik adaptasi aksara Korea. Hasil penelitian

melestarikan nilai sosial budaya dalam rangka

menunjukkan bahwa bagian pinggiran Indonesia

sistem negara kesatuan Indonesia. Namun, tidak

telah mencoba untuk membentuk identitasnya

jarang kebijakan budaya tersebut memunculkan

sendiri sebagai entitas yang berbeda sebagai

persoalan baru di bidang pelestarian budaya.

kelompok orang yang tinggal dalam sebuah

Kewajiban untuk melestarikan budaya diinter-

Negara. Upaya ini dilakukan dengan harapan

pretasikan secara berbeda oleh pemerintah

untuk menunjukan pusat baru di dalam

daerah. Secara khusus penelitian ini melihat

desentralisasi di Indonesia.

kasus adaptasi aksara Korea dalam perspektif

Penelitian lain, dilakukan oleh Hanan (2014)

etika diskursus, yakni melihat bagaimanakah

- dalam disertasinya yang berjudul: “Genealogi

konsesus tanpa tekanan dalam suasana

Bahasa Ciacia” - meneliti tentang pengaruh

pengertian dilakukan secara adil untuk keber-

bahasa lokal yang mempengaruhi bahasa Ciacia.

terimaan aksara Korea dari pendukung bahasa

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa wilayah

Ciacia. Sampai saat penelitian tentang adaptasi

tutur bahasa Ciacia di bagian selatan Pulau

Korea dalam perspektif etika diskursus belum

Buton, diketahui telah mendapat pengaruh dari

ada yang melakukan, karena itu tulisan ini benar-

bahasa Busoa, Muna, dan Wolio; bahasa Ciaca

benar asli.

yang dipakai masyarakat di bagian timur Pulau

Penelitian ini menjadi penting karena

Buton mendapat pengaruh dari bahasa Lasalimu

memperhatikan keniscayaan bahwa Indonesia

dan bahasa Kamaru; Bahasa Ciacia yang

terdiri dari beragam suku bangsa dan kelompok

digunakan masyarakat di Pulau Binongko

masyarakat dengan keanekaragaman budaya,

mendapat pengaruh bahasa Wakatobi; dan

seperti tradisi, kepercayaan, rumah adat, seni

bahasa Ciacia di kecamatan Sorawolio, Kota

tradisional, dan beragam karya-karya budaya

Baubau mendapat pengaruh bahasa Wolio. Kalau

yang eksotik. Dalam relasi sosial, masing-masing

melihat hasil penelitian ini dapat dikatakan

etnis dan kelompok masyarakat menjalin

bahwa bahasa Korea tidak ada pengaruhnya

komunikasi dan interaksi. Di satu sisi terjalin

terhadap bahasa Ciacia.

hubungan yang harmonis. Masyarakat mengem-

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan

bangkan sikap saling menghargai, toleransi dan

penelitian sebelumnya oleh Song maupun Hanan.

solidaritas. Di sisi lain, terjadi perbenturan

Penelitian Song misalnya, melihat aspek motif-

kepentingan dan identitas. Penelitian ini menjadi

motif dalam adaptasi aksara Korea sedangkan

penting karena berupaya mencari solusi yang

penelitian Hanan melihat pengaruh bahasa tutur

memadai untuk mencapai kesepakatan dalam

lokal yang berpengaruh pada bahasa Ciacia;

mengadaptasi sebuah budaya asing dalam kultur

sedangkan penelitian yang penulis lakukan ingin

budaya lokal di Indonesia dengan baik dan adil

meneliti sebuah problem yang muncul dalam

sehingga disharmoni dalam masyarakat bisa

pelaksanaan otonomi daerah yakni problem

dihindarkan.

kebijakan pelestarian budaya, yang mengalami

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan

perubahan mendasar semasa Era Reformasi.

permasalahan penelitian sebagai berikut: 1)

Pada masa Orde Baru kebijakan kebudayaan

bagaimanakah pendapat masyarakat pendukung

cenderung bersifat deskriminatif, misalnya

budaya Ciacia mengenai kasus adaptasi aksara

dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor

Korea menjadi aksara Ciacia yang dilakukan oleh

14 Tahun 1967 yang melarang semua kegiatan

pemerintahan Kota Baubau?; dan 2) Bagai-

keagamaan, kepercayaan dan kebudayaan

manakah implementasi etika diskursus untuk

Tiongkok; serta Surat Edaran Presidium Kabinet

menyelesaikan kasus adaptasi aksara Korea

Ampera Nomor 06 Tahun 1967 yang mengubah

menjadi aksara Ciacia? Koheren dengan

155


permasalahan tersebut dirumuskan tujuan

Buton dikenal aksara Buri Wolio untuk

penelitian yaitu: 1) mengetahui pendapat

menuliskan bahasa Wolio.

masyarakat pendukung budaya Ciacia mengenai

Banyak kelompok masyarakat memiliki

kasus adaptasi aksara Korea menjadi aksara

budaya dengan bahasa khas tetapi seringkali

Ciacia yang dilakukan oleh pemerintahan Kota

tidak mempunyai aksara tulis sendiri sehingga

Baubau; dan 2) mengetahui tentang imple-

untuk menuliskan bahasa yang mereka miliki

mentasi etika diskursus untuk menyelesaikan

digunakan aksara lain, seperti aksara Arab, atau


yang paling sering adalah aksara Latin.

Ciacia.

Masyarakat Ciacia sebagai pendukung bahasa Ciacia tidak mempunyai aksara tersendiri,

KAJIAN LITERATUR

sehingga mereka perlu meminjam aksara lain.

Aksara dan Bahasa

Aksara Latin merupakan aksara yang paling

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata

umum digunakan untuk menuliskan bahasa

“aksara” mempunyai tiga arti; pertama berarti

Ciacia, tetapi tidak jarang juga digunakan aksara

“sistem tanda grafis yang digunakan manusia

Arab yang sudah diadaptasi oleh masyarakat

untuk berkomunikasi dan sedikit banyak mewakili

Buton, yakni aksara Buri Wolio. Dalam kasus ini,

ujaran; kedua berarti jenis sistem tanda grafis

secara resmi pemerintah daerah Baubau pada

tertentu; dan ketiga berarti huruf. Selanjutnya,

waktu itu mengambil keputusan mengadaptasi

secara etimologi, asal-mula kata ”aksara’

aksara Korea yang diklaimnya sebagai bentuk

berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari

pelestarian bahasa Ciacia dari kemusnahan.

dua suku kata yaitu “a” dan “kshara.” Kata “a” memiliki arti ‘tidak,’ sedangkan “kshara” berarti

Melestarikan Bahasa Melestarikan

“termusnahkan”. Jadi, kata “aksara” mempunyai

Budaya

arti “tidak termusnahkan”. Istilah ini mengacu

Budaya mempunyai definisi yang beragam,

pada pengertian bahwa aksara sebagai alat

diantaranya Tylor dalam Kusumohamidjojo

untuk mendokumentasikan budaya atau

(2009) mengatakan bahwa budaya adalah

peristiwa sehingga peristiwa atau budaya itu

kompleks keseluruhan yang termasuk penge-

dapat langgeng.

tahuan, kepercayaan, moral, hukum, kebiasaan

Di nusantara pernah digunakan beberapa

dan kemampuan manusia yang lainnya serta

aksara untuk menuliskan bahasa, diantaranya

kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai

adalah aksara Jawa yang digunakan untuk

anggota kelompok masyarakat. Lebih lanjut,

menuliskan bahasa Jawa. Aksara Batak

Linton dalam Kusumohamidjojo (2009) ber-

digunakan untuk menuliskan bahasa Batak

pendapat bahwa kebudayaan merupakan jumlah

dengan variasi antara lain: aksara Batak Toba

total pengetahuan, sikap-sikap, pola kebiasaan

untuk menuliskan Bahasa Toba; aksara Batak

tindakan yang dishare dan ditransmisikan oleh

Karo untuk menuliskan bahasa Karo; aksara

anggota masyarakat tertentu. Linton mem-

Simalungun untuk menuliskan bahasa Simalungun

perlihatkan bahwa masyarakat pendukung

dan aksara Mandailing untuk menuliskan bahasa

kebudayaan sangat penting. Karena itu, budaya

Mandailing. Aksara Bali untuk menuliskan Bahasa

tergantung bagaimana peran masyarakat

Bali; dan aksara Lontara dengan variasinya

pendukungnya. Antara budaya dan masyarakat

seperti aksara Bugis merupakan aksara Lontara

pendukungnya tidak dapat dipisahkan. Sebuah

untuk menuliskan bahasa Bugis; aksara

budaya yang berasal dari luar bisa jadi tidak

Makassar untuk menuliskan bahasa Makassar

didukung oleh sebuah kelompok masyarakat

Aksara Arab juga digunakan untuk menuliskan

karena dianggap bukan menjadi karakter

bahasa Jawa dan Sunda sedangkan di Pulau

masyarakat pendukungnya.

156


Aksara sebagai karya cipta manusia dapat

Karena pentingnya bahasa, beberapa

dipandang sebagai kemampuan intelektual

negara berupaya melakukan pelestarian bahasa-

sebuah komunitas masyarakat. Kalau dilihat dari

bahasa lokal yang sedang mengalami kepu-

pendapat Taylor, budaya tidak statis tetapi

nahan. Seperti di Peru upaya pelestarian bahasa

mengalami perkembangan, karena ada share dan

juga memunculkan kontroversi. Serafýn (2008)

transmisi dari anggota pendukungnya. Aksara

menuliskan tentang upaya The High Academy

juga tidak statis tetapi mengalami perkem-

of the Quechua Language, salah satu organisasi

bangan, karena aksara dishare dan ditrans-

yang berkomitmen untuk melestarikan bahasa

misikan dari generasi ke generasi, sedikit banyak

Quechua juga tidak lepas dari kritik pihak lain.

tentu mengalami perkembangan. Namun, yang

Upaya pelestarian oleh lembaga ini justru

terpenting dalam kebudayaan itu perlu

dianggap menghambat agen-agen lain dan para

memperhatikan sikap dan peran masyarakat

ahli yang sama-sama mempromosikan bahasa

pendukungnya. Adaptasi terhadap budaya lain

Quechua. Organisasi ini juga dianggap diresapi

selain menunjukan bahwa kebudayaan itu tidak

nilai-nilai kelompok yang justru mengalineasi

statis sekaligus perlu mempertimbangkan

orang-orang berbahasa Quechua sendiri yang

keberterimaan masyarakat pendukungnya.

notabene ingin mereka layani.

Budaya dapat berkembang tetapi dapat juga

Davis (2013) juga memaparkan tentang

mengalami penurunan dan bahkan kepunahan.

pentingnya pelestarian bahasa, sehingga negara

Karena itu, terdapat kebijakan dari pemerintah

bagian Montana - USA, menciptakan program

untuk pelestarian budaya, seperti Peraturan

untuk membantu pelestarian bahasa-bahasa

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007

lokal. Proyek pelestarian bahasa ini memberikan

tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Ke-

bantuan 2 milyar dollar kepada beberapa

masyarakat Bidang Kebudayaan, Keraton dan

masyarakat lokal agar dapat menciptakan,

Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengem-

merekam dan mengembangkan materi-materi

bangan Budaya Daerah, disebutkan bahwa

dan menciptakan kurikulum untuk menjaga agar

pelestarian budaya daerah merupakan upaya

bahasa

untuk memelihara sistem nilai sosial budaya

kepunahan.

tutur

mereka

tidak

mengalami

yang dianut oleh komunitas/kelompok masya-

Pelestarian bahasa yang berhasil dapat

rakat tertentu di daerah, yang diyakini di

dilihat dari kebijakan pemerintah Myanmar

dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata

dengan mengenalkan kurikulum baru bahasa dan

cara masyarakat yang dapat memenuhi

tulisan Karenni kepada peserta didik di wilayah

kehidupan warga masyarakat. Persoalannya

tersebut, setelah ditetapkan oleh keputusan

adalah bagaimanakah pemerintah daerah

majelis di Negara bagian Loikaw. Pengajaran

menginterpretasikan pelestarian budaya daerah.

anak-anak Karenni dengan bahasa ibu itu telah

Upaya untuk pelestarian budaya seringkali

didukung oleh 80 persen masyarakat lokal dalam

menimbulkan perbedaan tafsir dan kontroversi.

sebuah survei lapangan. Karena itu, pengajaran

Menurut Elis (2005) terdapat dua argumen

bahasa Karenni tidak akan menjadi problem bagi

mengapa pelestarian bahasa menjadi penting.

masyarakat. Di samping hasil survei juga

Pertama karena anggapan bahwa bahasa

didukung dengan penyelenggaraan konferensi

merupakan bagian penting dari budaya, tanpa

yang diwakili oleh seluruh kelompok masyarakat

bahasa, budaya tidak mungkin ada. Kedua, ang-

di Karenni (Soe, 2014)

gapan bahwa setiap orang sangat tergantung pada integritas budaya mereka masing-masing

Etika Diskursus

untuk membangkitkan pengakuan terhadap

Etika diskursus merupakan teori moral yang

budayanya.

dikenalkan oleh Jurgen Habermas seorang filsuf dan ilmuwan sosial Jerman terkemuka saat ini

157


bersama koleganya Karl-Otto Apel. Etika

sebuah model bagi praktik demokrasi dan negara

diskursus tidak menjawab pertanyaan mengapa

hukum pasca-Soeharto dalam masyarakat

kita bertindak moral. Dengan perkataan lain etika

Indonesia. Dengan bantuan teori diskursus

diskursus tidak menghasilkan jawaban-jawaban

Habermas dapat digarap secara intensif prinsip-

yang

pertanyaan-

prinsip, norma-norma dan kondisi-kondisi negara

pertanyaan moral. Apa yang ingin dipertanyakan

hukum modern dan politik demokratis di dalam

dalam etika diskursus yaitu tentang “apa yang

masyarakat majemuk dewasa ini.

siap

pakai

terhadap

Etika diskursus juga diterapkan untuk

adil”. Etika diskursus dirumuskan dalam dua

bidang pendidikan, seperti yang ditulis oleh

prinsip, pertama, yakni prinsip universalitas (U),

Jenlink (2014), hasil penelitiannya menunjukan

yang mengatakan, “All affected can accept the

bahwa etika diskursus menjadi penting dalam

consequences and the side effect its general

desain sistem pendidikan. Kesimpulan ini diambil

observance can be anticipated to have for the

setelah menguji etika diskursus sebagai sikap

satisfaction of everyone’s interest.” (Habermas,

yang diambil oleh pengguna dan perancang yang

2007). Artinya, seluruh akibat yang dapat

terlibat secara kritis, reflektif dan secara sadar

diterima dari konsekuensi-konsekuensi dan

dalam sebuah penelitian untuk sebuah proyek

akibat samping yang secara umum dari pengamat

pemahaman diri – menyadari “diri” individu dan

(subyek) dapat diantisipasikan untuk memuaskan

sosial melalui keterlibatan secara otentik.

kepentingan bagi semua orang. Prinsip ini

Di antara para pemikir terdapat mereka yang

merupakan pertimbangan rasional yang

tidak menyetujui pemikiran Habermas, misalnya

mendalam dari seseorang mengenai problem

Powel (2009) - dalam tulisannya dengan judul

moral sehingga mendapat keyakinan prinsip

Discourse Ethics dan Moral Rasionalisme -

bahwa pertimbangan moral yang diputuskan

menyangsikan apakah etika pemikiran Habermas

akan berlaku umum bagi setiap orang pada kasus

ini dapat memberikan kepada kita sebuah upaya

dan konteks yang sama. Prinsip ini menyatakan

yang menunjukan bahwa moralitas adalah

bahwa pertimbangan moral yang saya kehendaki

kebutuhan rasional. Jawaban yang diberikan

akan berlaku benar kalau dikehendaki oleh semua

olehnya adalah “tidak dapat”, alasannya karena

orang.

etika diskursus tidak dapat menghindarkan

Kedua, prinsip diskursus (D) yang berbunyi,

komitmennya pada prinsip-prinsip moral.

“ Only those norms can claim to be valid that

Pemikiran yang secara menyolok menentang

meet (or could meet) with the approval of all

pemikiran etika diskursus adalah apa yang

affected in their capacity as participants in a

dikenal dengan pemikiran tentang etika disensus.

practical discourse”. Etika diskursus tidak

Kalau dalam etika diskursus “apa yang adil”

berhenti pada tahap (U), maksudnya bahwa

dapat dicapai dengan konsesus atau kese-

pertimbangan rasional itu tidak hanya berhenti

pakatan, tetapi dalam etika disensus, konsesus

pada subyek saja tetapi kebenaran yang

itu tidak diperlukan. Menurut Diprose (2010)

dianggapnya universal itu perlu didiskursuskan

etika disensus berkaitan dengan antagonisme

untuk

saling

yang seharusnya menjadi perhatian bagi teori

pengertian. Dengan demikian, hanya norma yang

demokrasi. Dikatakan lebih lanjut bahwa etika

telah dipastikan dalam diskursus praktis dimana

disensus didasarkan atas kontestasi daripada

semua yang bersangkutan terlibat dapat

asimilasi perbedaan.

mencapai

konsesus

atau

dipastikan kebenarannya.

Meskipun beberapa pemikir menentang

Habermas sendiri menerapkan etika

konsesus, tetapi posisi penulis sendiri berpihak

diskursus untuk bidang hukum dan politik.

pada pemikiran etika diskursus karena penulis

Pemikiran Habermas ini digunakan Hardiman

anggap relefan untuk menyelesaikan problem

(2009) dalam penelitiannya ditawarkannya

tentang keadilan dalam masyarakat Indonesia

158


yang majemuk. Dalam kemajemukan masyarakat

yang memadai untuk penyelesaian persoalan

Indonesia tampaknya tidak mungkin membiarkan

pelestarian budaya berdasarkan kriteria “apa

masing-masing kelompok untuk tetap berbeda

yang baik” dan “apa yang adil”.

tanpa mempunyai komitmen terhadap konsesus

Di era reformasi dimungkinkan setiap etnis

antara mereka. Untuk kasus masyarakat

dan kelompok masyarakat Indonesia bebas

majemuk seperti di Indonesia paham disensus

untuk mengungkapkan ekspresi budaya mereka

tampaknya akan membuka jurang perbedaan

masing-masing. Setiap ekspresi budaya dalam

yang semakin menajam.

masyarakat mendapat tempat dan penghargaan

Di dalam masyarakat Indonesia etika

tetapi sebaliknya tidak jarang menimbulkan

diskursus lebih dikenal dengan istilah “musya-

persoalan sosial. Ekspresi kebebasan budaya

warah”. Oleh karena itu, etika diskursus

sebagai penguatan identitas budaya kadang

mempunyai kesesuaiannya dengan budaya

dipandang menjadi masalah bagi identitas

dalam masyarakat Indonesia sehingga mudah

budaya masyarakat lain. Komunikasi di antara

diterima dan dipahami. Selain itu etika diskursus

kelompok etnis seringkali tidak terjalin dengan

sesuai dengan kondisi sosial dan budaya

baik, sehingga menimbulkan konflik antar

masyarakat dewasa ini. Hardiman (2009)

budaya. Dalam masyarakat Indonesia yang plural

mengatakan dalam etika diskursus berpijak pada

tersebut, masing-masing kepentingan budaya

pluralitas cara hidup dan orientasi masyarakat

yang berbeda seringkali berbenturan, dalam

modern sangat cocok untuk masyarakat

situasi tersebut etika diskursus sangat

Indonesia

diperlukan, sebagai sarana untuk mencapai

pasca-Soeharto

yang

ingin

mengedepankan hukum dan hak-hak asasi

saling pengertian.

manusia dalam proses demo-kratisasi dan reformasi.

METODE

Etika diskursus cocok untuk masyarakat

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

yang pluralistik digambarkan Habermas dalam

dengan metode studi kasus, yakni memperdalam

tulisannya Beetween Facts and Norms, etika


diskursus mengacu pada pandangan dan

Ciacia. Penelitian juga didukung dengan studi

keadilan universal yang mempunyai perspektif

pustaka. Penelitian berlokasi di Kota Baubau,

bebas dari seluruh egosentrisme dan etno-

Buton, Sulawesi Tenggara sebagai tempat

sentrisme, etika politik diskursus mencari

terjadinya kasus adaptasi aksara Korea. Waktu

pemahaman diri yang otentik dari sebuah

penelitian diselenggarakan selama tujuh hari dari

komunitas tertentu (Baumeister, 2003).

tanggal 15 sampai dengan 21 Desember 2013.

Di satu sisi masing-masing komunitas budaya

Pengumpulan data dilakukan dengan mela-

dalam masyarakat Indonesia yang plural

kukan wawancara secara mendalam dengan

mempunyai keyakinan, kepercayaan, pan-

informan yang terkait dengan upaya adaptasi

dangan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang

aksara Korea, antara lain: para guru yang meng-

berbeda-beda. Di sisi lain terdapat pengaruh

ajar aksara Korea; peserta didik yang mendapat

modern yang mengakibatkan pandangan

pengajaran aksara Korea; parabela (ketua adat)

tradisional tidak dapat lagi memadai untuk

yang telah menyetujui atau menandatangani

menjamin warga masyarakat untuk hidup

perjanjian penggunaan aksara Ciacia; para

bersama dengan cara yang sesuai. Karena itu,

peneliti bahasa dari Kantor Bahasa Provinsi

etika diskursus diperlukan untuk memastikan

Sulawesi Tenggara; ahli bahasa Ciacia dari

kembali persoalan-persoalan yang dipertanyakan

perguruan Tinggi Negeri; pejabat pemerintah

keberlakuannya dalam masyarakat Indonesia

seperti Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas

yang plural. Etika diskursus memberikan prosedur

Kebudayaan dan Pariwisata Kota; serta anggota

159


dewan. Wawancara dilakukan pula dengan tokoh

melihat bahwa kebudayaan sebagai sesuatu

muda Ciacia yang berasal dari luar Kota Baubau;

yang statis. Pandangan ini ingin memper-

serta masyarakat Kota Baubau.

tahankan nilai-nilai asli, Kelompok ini cenderung

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya

anti-perubahan dan tidak bersedia menerima hal-

melakukan identifikasi dan kategorisasi dari

hal yang baru. Sebaliknya, kelompok kedua

pendapat-pendapat yang pro dan yang kontra

berpandangan bahwa kebudayaan berjalan

terhadap adaptasi aksara Korea. Selanjutnya

dinamik dan terus berdialektika sepanjang

dilakukan analisis terhadap pendapat-pendapat

sejarah. Kebudayaan terus berkembang agar

yang pro dan kontra itu berdasarkan atas motif-

tidak mengalami kepunahan.

motif dan alasan-alasan, mengapa mereka

Kebijakan penggunaan aksara Ciacia yang

setuju dan tidak menyetujui adaptasi. Analisis

baru itu telah memunculkan perbedaan-

ini melihat sejauh mungkin perspektif etika

perbedaan pandangan antara yang pro dan

diskursus, yakni upaya untuk tercapainya

kontra. Masing-masing mengklaim mempunyai

konsesus yang adil dengan melibatkan mereka

tujuan yang sama, yakni ingin melestarikan

yang berkepentingan dalam suasana saling

bahasa Ciacia. Di antara yang pro mempunyai

pengertian.

alasan. Pertama, bahwa budaya tidak statis tetapi terus berkembang, bahasa juga

HASIL DAN PEMBAHASAN

berkembang. Mereka berargumen bahwa

Adaptasi Aksara Korea: Antara yang Pro

adaptasi aksara Korea menjadi aksara Ciacia

dan Kontra

itu sangat dimungkinkan, seperti dinamika yang

Kebijakan pemerintah Kota Baubau untuk

terjadi pada masa lalu juga terjadi adaptasi

mengadaptasi aksara Korea menjadi aksara

aksara Arab menjadi aksara Buri Wolio - aksara

Ciacia ditindaklanjuti dengan himbauan Walikota

yang digunakan untuk menuturkan bahasa Wolio.

untuk mendokumentasikan budaya masyarakat

Kenyataannya dengan adaptasi aksara Arab

Ciacia dengan aksara Ciacia. Melalui sarana dan

tidak membuat masyarakat mempunyai identitas

pemanfaatan aksara yang baru ini, maka bahasa,

budaya Arab. Kedua, aksara Ciacia yang

karya sastra, cerita rakyat, sejarah dan budaya

diadaptasi dari aksara Korea tidak akan

masyarakat Ciacia diharapkan dapat didokumen-

mengubah bahasa Ciacia karena yang diadaptasi

tasikan dengan baik. Beberapa papan nama jalan

hanya aksara saja tidak akan mempengaruhi

di kecamatan Sorawolio ditulis dengan aksara

budaya masyarakatnya. Ketiga, penggunaan

Korea. Pemerintah Kota Baubau juga telah

aksara Ciacia merupakan upaya untuk mence-

melakukan kebijakan pembelajaran aksara Ciacia

gah kepunahan bahasa Ciacia sehingga dapat

yang notebene aksara Korea itu untuk masuk

diwariskan kepada generasi berikutnya.

dalam kurikulum muatan lokal. Pembelajaran

Penggunaan aksara ini dapat memicu supaya

muatan lokal telah dilaksanakan di dua Sekolah

generasi muda dapat meminati bahasa daerah

Dasar di Sorawolio dan Bugi.

Ciacia.

Seiring dengan adaptasi aksara Korea

Kelompok yang setuju terhadap adaptasi

menjadi aksara Ciacia, telah dibuka wacana

aksara Korea ini, antara lain tokoh adat dua

ilmiah, antara lain untuk mendiskusikan upaya

suku yang menggunakan bahasa Ciacia yaitu

pelestarian bahasa daerah, seperti Kongres

Laporo dan Kaisabu di Kecamatan Sorawolio.

Internasional, Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi

Para tokoh adat secara langsung menan-

Tenggara pada Juli 2010, di Sulawesi Tenggara.

datangani berita acara persetujuan penggunaan

Di dalam kertas kerjanya Tamin (2010)

aksara Hangeul dalam Bahasa Ciacia Laporo dan

menyatakan bahwa terdapat dua pandangan

Ciacia Kaisabu di Kecamatan Sorawolio. Para

yang saling bersaing dan menunjukan posisi

birokrat pada umumnya setuju dengan adaptasi

pikiran masing-masing. Kelompok pertama

aksara Korea, salah satu informan di jajaran

160


birokrasi pemerintah Kota Baubau mengatakan:

yakni aksara Buri Wolio. Masyarakat Ciacia tentu

“adaptasi ini memberikan dampak positif, dan

lebih mudah menggunakan aksara Buri Wolio

seharusnya masyarakat berterima kasih kepada

karena relasi sosial masyarakat Ciacia sangat

orang Korea yang mengajarkan dan memberikan

intens dengan masyarakat yang berbahasa

pengetahuan bahasa Korea di Kota Baubau ini

Wolio. Aksara Buri Wolio pun akan mudah

dengan ikhlas. Dampak positif lainnya, yaitu

dipelajari oleh anak-anak karena mereka

beberapa pemuda dan pemudi di Kota ini

mempunyai kebiasaan mengaji. Ketiga, aksara

mendapat kesempatan berkunjung ke Korea

Buri Wolio telah mengakar, melalui sebuah proses

Selatan untuk melihat dari dekat tentang

sejarah dan akulturasi yang panjang dalam

budaya Korea Selatan. Hal yang positif lagi

konteks kehidupan sosial dan masyarakat Buton.

adalah teman-teman Korea memberikan sum-

Adaptasi aksara Arab melalui proses yang tidak

bangan dalam dunia pendidikan yaitu bantuan

instan tetapi didasarkan atas kebutuhan

komputer ke sekolah-sekolah. Untuk saya pribadi

komunikasi masyarakat pada masa lalu, bukan

lebih mengambil sisi positifnya teman-teman dari

karena

negara Korea Selatan banyak memberikan sisi

diperuntukan untuk masyarakatnya. Keempat,

positif mereka menampilkan kebudayaan, tarian

keputusan penggunaan aksara Ciacia tidak

yang mereka bawakan adalah budaya tradi-

melibatkan penutur bahasa Ciacia lainnya,

sional. Mereka tidak malu-malu menampilkan alat

seperti di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten

tradisional (anonim, wawancara, 20 Desember

Wabula, dan tempat lainnya yang tersebar di

2013).

Indonesia.

kebijakan

dari

penguasa

yang

Kelompok masyarakat yang setuju terhadap

Kelompok yang tidak setuju terhadap kasus

adaptasi di antaranya ialah para guru, dan

adaptasi aksara Korea, di antaranya seorang

murid-murid yang secara langsung merasakan

pakar linguistik dari Baubau. Dikatakanya bahwa

dampak kebijakan yang dinilai positif; sehingga

“kebijakan untuk mengadaptasi aksara Korea

pada umumnya mereka bersikap mendukung

tidak tepat karena tidak sesuai dengan kultur

adaptasi, kendati tidak seluruh aspek di-

masyarakat Ciacia. Tradisi dan budaya

setujuinya. Salah seorang guru yang meng-

masyarakat Ciacia adalah budaya Wolio, bahasa

ajarkan aksara Korea di salah satu sekolah Dasar

indukn ya adalah bahasa Wolio” (anonim,

Negeri di Sorawolio, mengatakan: “bayangkan

wawancara, 16 Desember 2013).

dulu perjuangan Raja Sejong untuk menciptakan

Berdasarkan basis keilmuan yang dimiliki

Hungeul dengan perjuangan yang keras,

para ahli linguistik umumnya tidak setuju dengan

sekarang kita tidak mencuri aksara itu tetapi

adaptasi aksara Korea. Pendapat ini diperkuat

diberikan oleh mereka”. Dari keterangan yang

dengan pernyataan seorang peneliti dari Kantor

disampaikan tersebut dapat dipastikan bahwa

Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara: “adaptasi

sikapnya mendukung adaptasi aksara Korea

aksara Hungeul ini dilakukan dengan tidak secara

(anonim, wawancara, 18 Desember 2013).

alamiah, tetapi disengaja. Apa yang ditawarkan

Di sisi lain, kelompok yang memiliki

oleh tokoh masyarakat Buton sendiri (di luar

pandangan yang menolak adaptasi aksara Korea,

Kota Baubau) memberikan solusi mengapa tidak

beralasan: pertama, masuknya aksara Korea ke

mengambil bahasa Buri Wolio, kalau bahasa

dalam bahasa Ciacia justru mengakibatkan

Wolio akan mudah diajarkan pada anak-anak,

percampuran bahasa antara bahasa Ciacia dan

karena mereka sudah terbiasa mengaji” (anonim,

Bahasa Korea, yang akhirnya akan diikuti oleh

wawancara, 16 Desember 2013).

masuknya kosa kata dan istilah bahasa Korea

Pendapat yang tidak setuju terhadap

dalam bahasa Ciacia. Kedua, sebaiknya aksara

adaptasi dinyatakan juga oleh seorang informan

yang lebih tepat untuk diadaptasi sesuai dengan

dari tokoh pemuda Ciacia yang tinggal di luar

konteks sejarah dan budaya masyarakat Ciacia,

Kota Baubau. “Kalau dalam kegiatan pertunjukan

161


seni dengan Korea tidak menjadi masalah, tetapi

pernyataannya dalam tulisan: “meskipun prihatin

kalau aksara mengapa kita tidak menggunakan

atas pengaruh budaya dari luar negeri,

aksara Wolio, karena Ciacia adalah bagian dari

pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan

Wolio”, begitu katanya (anonim, wawancara,

untuk mengakui Hangeul sebagai sistem

20 Desember 2013).

penulisan resmi untuk melestarikan bahasa minoritas yang terancam punah”. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul

Penyelesaian Etika Diskursus Kerjasama antara Pemerintah Kota Baubau

merespon pemberitaan media Korea ini dengan

dengan pihak Korea Selatan tidak hanya sebatas

mengirimkan surat faksimili kepada Menteri Luar

adaptasi aksara Korea saja, tetapi diperluas

Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional up.

menjadi rencana pendirian Korean Baubau

Kepala Pusat Bahasa di Indonesia untuk meminta

Center bekerja sama dengan Hunminjeounggem

klarifikasi tentang pernyataan Walikota Baubau

Society of Korea (HSK). Upaya kerjasama

karena banyak pertanyaan dari berbagai pihak.

dengan luar negeri ini menunjukan bahwa daerah

Kantor

mempunyai kebebasan untuk mengembangkan

pemerintah Indonesia yang mempunyai

daerahnya sebagai wilayah desentralisaasi.

wewenang terhadap masalah kebahasaan telah

Dalam sistem kekuasaan yang terdesentralisasi

menanggapi persoalan ini yang tertuang dalam

dan dalam dinamika Indonesia yang demokratis

dua belas butir tanggapan sebagai respon atas

saat ini maka persoalan tentang wewenang

pemakaian aksara Korea dalam Bahasa Ciacia.

dapat didiskursuskan. Dalam sistem desen-

Sedangkan, pemerintah Korea sendiri enggan

tralisasi daerah otonom mempunyai wewenang

mendukung proyek the Hunmin Jeongeum

untuk mengatur dan mengurus urusan

Society karena khawatir akan merusak

pemerintahan sendiri dalam koridor sistem Negara

hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan

Pusat

Bahasa

sebagai

lembaga

Di dalam negeri Indonesia adaptasi aksara

persoalan pelestarian budaya, negara mengakui

Korea

dan menghormati kesatuan-kesatuan masya-

penggunanya, yakni masyarakat Ciacia yang

rakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

terkena dampak dari pemberlakuan aksara Korea.

sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pada

Pertanyaan kritis dilakukan terutama di luar Kota

masa Orde Baru kerja sama daerah dengan luar

Baubau seperti Kabupaten Wabula dan

negeri dapat dipastikan tidak mungkin, karena

Kabupaten Wakatobi. Mereka merasa tidak

pusat akan melakukan kontrol yang sangat

dilibatkan dalam pengambilan kebijakan adaptasi

ketat. Di dalam kasus adaptasi

tersebut.

aksara Korea

menjadi

pertanyaan

kritis

bagi

menjadi aksara Ciacia sebagai kebijakan

Menurut undang-undang otonomi daerah

pemerintah Kota Baubau, merupakan kewe-

yang punya wewenang untuk mengurus kasus

nangan daerah dan sebagai kewajiban daerah

ini adalah pemerintah daerah. Penyelesaian

untuk melestarikan kebudayaan daerahnya

persoalan dalam pelestarian kebudayaan antar

masing-masing. Namun, dalam kondisi peles-

pemerintah kabupaten/kota dalam satu provinsi

tarian dipertanyakan oleh beberapa pihak maka

dan antar provinsi telah diatur dalam Peraturan

kebijakan ini perlu dikaji ulang.

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Di Korea sendiri adaptasi ini telah diekspose

Kebudayaan dan Pariwisata nomor 42 dan 40

oleh beberapa media Korea antara lain, Yonhap

tahun 2009, bahwa penyelesaian pelestarian

News Agency (26 Juli 2010) mengutip pendapat

kebudayaan diselesaikan secara musyawarah.

Amirul Tamin, bahwa pemerintah Indonesia telah

Kebijakan pelestarian budaya di tingkat lokal

menyetujui penggunaan huruf Korea sebagai

berada ditangan pemerintah daerah, namun

huruf resmi suku Ciacia. Di sebutkan pula

ketika norma moral dipertanyakan maka disitulah

162


pentingnya etika diskursus yang melibatkan

Kementerian Pendidikan Nasional, atau

seluruh partisipan yang terkena dampak atas

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk

kebijakan tersebut.

memperoleh legitimasi di DPR/DPRD agar aksara

Aksara Ciacia telah diberlakukan dalam lingkup masyarakat Ciacia di Kota Baubau,

tersebut dapat dipergunakan dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan”.

khususnya dua masyarakat Ciacia Laporo dan

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa

Ciacia Kaisabu di Kecamatan Sorawolio. Tokoh

problem yang menyangkut persoalan pelestarian

adat mereka telah menyetujui penggunaan

aksara yang diberlakukan itu harus dapat

aksara Hangeul dalam bahasa Ciacia Laporo dan

dipertanggungjawabkan secara rasional,

Ciacia Kaisabu. Meskipun telah disetujui oleh

kebenarannya harus dapat berlaku universal (U)

tokoh masyarakat, persetujuan ini secara

dapat diterima oleh semua orang karena

kultural kurang mengakar karena inisiatif

didasarkan penelitian dan kajian yang cukup

adaptasi itu berasal dari penguasa daerah

mendalam dan komprehensif. Penelitian perlu

setempat. Kebutuhan untuk mengadaptasi

dilakukan secara obyektif, dalam pengertian

bukan karena kebutuhan dalam konteks

ditujukan untuk kepentingan pelestarian demi

pelestarian budaya, tetapi lebih karena konteks

pelestarian itu sendiri, yakni pelestarian yang

sosial dan ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh

berkeadilan demi meningkatkan harkat dan

Song (2013) dalam penelitiannya bahwa tidak

martabat pendukung budaya yang bersang-

dapat dipungkiri bahwa proyek Hangeul

kutan. Bukan ditujukan untuk kepentingan

mempunyai motif kepentingan ekonomis untuk

rasionalitas sasaran, agar sasaran yang

menarik investasi Korea terhadap kota ini

diinginkan itu dapat tercapai.

dengan melakukan pertukaran budaya. Pada

Pemberlakuan aksara Ciacia harus dapat

masa pemerintah Soeharto kerjasama dengan

diterima oleh seluruh kalangan, yang terkait

pihak asing tidak akan mungkin terjadi karena

dengan penggunaan aksara Ciacia. Prinsip

daerah hanya menerima proyek pembangunan

diskursus ini seperti tampak dalam tanggapan

nasional dari pemerintah pusat.

Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara

Bertolak dari persoalan pro dan kontra

(Hanna 2010) menyatakan: “Penggunaan aksara

tersebut, perlu dilihat dalam perspektif etika

Hangeul dalam Bahasa Ciacia perlu melibatkan

diskursus. Masing-masing pihak perlu membuka

masyarakat khususnya penutur bahasa Ciacia

diri secara bersama memperbincangan persoalan

yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Kota

pelestarian aksara Ciacia untuk mencapai saling

Bau-Bau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten

pengertian. Penyelesaian etika diskursus tampak

Wakatobi, bukan hanya dari pengambil dan

seperti ditawarkan oleh Kantor Bahasa Provinsi

penentu kebijakan semata. Kebijakan peng-

Sula wesi Tenggara (Hanna, 2010) yang

gunaan aksara Hangeul (Korea) terlalu terburu-

menanggapi: “Penggunaan dan penerimaan

buru. Kebijakan ini diambil tanpa melalui survei

aksara Hanguel untuk menjadi bagian dari

dan penelitian yang mendalam mengenai

budaya Indonesia harus melalui penelitian dan

keberterimaan masyarakat bahasa Ciacia

kajian yang mendalam. Hasil kajian dan penelitian

terhadap aksara Hangeul”.

tersebut kemudian perlu dipaparkan dan

Prinsip diskursus (D) dapat diperlihatkan

dipertanggungjawabkan di depan publik melalui

dengan melakukan diskursus untuk mencapai

forum resmi dan ilmiah, baik melalui kongres,

konsesus diantara partisipan, yakni masyarakat

seminar maupun simposium, sehingga dapat

Ciacia sebagai pendukung budaya Ciaca untuk

diterima oleh semua kalangan. Rekomendasi

mencapai kesepakatan menerima atau meno-

yang dihasilkan dalam forum tersebut dapat

laknya. Karena itu hanya norma yang telah

diajukan kepada lembaga-lembaga terkait,

dilaksanakan berdasarkan diskursus praktis

diantaranya Kementerian Dalam Negeri,

adalah norma yang dapat diakui kebenarannya.

163


Berdasarkan prinsip ini berarti pertimbangan

mengadaptasi aksara Korea itu terdapat dua

pelestarian Ciacia yang telah dilakukan

kubu yang saling bersaing, masing-masing

penguniversalan (U) hendaknya dapat dilakukan

mengklaim bahwa pandangannya sebagai upaya

diskursus praktis. Peserta diskursus adalah

untuk melestarikan bahasa Ciacia supaya tidak

pihak-pihak yang terikat dengan keberaksaraan

mengalami kepunahan. Pihak yang setuju lebih

Ciacia, tidak hanya di Kota Baubau saja, tetapi

berorientasi pada rasionalitas instrumental, yakni

diskursus praktis perlu melibatkan masyarakat

upaya pelestarian dimaksudkan untuk mencapai

Ciacia di luar Kota Baubau. Tampaknya kasus

sasaran yang bersifat ekonomis dan politis,

adaptasi aksara Korea ini belum sampai

sedangkan pihak yang tidak setuju lebih

melibatkan diskursus praktis yang mana semua

mempertimbangkan pelestarian bahasa Ciacia

pihak yang terikat dengan keberaksaraan Ciacia

sendiri sebagai sebuah kultur. Kedua, dalam

dilibatkan untuk mencapai saling pengertian.

situasi di mana dua pandangan bersaing maka

Di dalam diskursus praktis itu ruang publik

etika diskursus diperlukan, untuk mencari

menjadi penting. Persoalan ruang publik ditulis

kesepakatan dan saling pengertian, dalam

oleh Habermas dalam karyanya yang berjudul

menyelesaikan persoalan secara baik dan adil.

The Structural Transformation of the Public

Etika diskursus memeriksa apakah sebuah

Sphere: An Inquiry into a Category of

pandangan itu dapat dipertahankan secara

Bourgeouis Society. Ruang publik bukanlah

rasional, yakni dalam situasi tanpa tekanan

merupakan tempat tetapi sebuah kondisi atau

sehingga sebuah norma dapat diberlakukan

syarat

terjadinya

secara universal. Dalam kasus pelestarian

intersubyektifitas dalam sebuah pembicaraan

yang

memungkinkan

aksara Ciacia, telah dilakukan penelitian secara

bersama. Dalam disertasinya Seran (2009)

ilmiah namun di sisi lain diperlukan dialog untuk

menjelaskan konsep ruang publik itu sebagai

menguji kebenaran dari penelitian ilmiah

medan “pertempuran” pelbagai kepentingan

tersebut. Selanjutnya, diskursus praktis

masyarakat, ekonomi, dan politik yang harus

diperlukan dari masing-masing pihak yang terkait

diselesaikan menurut sebuah prosedur rasional

dengan pelestarian aksara Ciacia untuk

yang terlaksana dengan melibatkan semua pihak

melakukan konsesus, berdasarkan atas saling

yang bebas dan terbuka dalam pembicaraan

pengertian, dengan membuka dialog bersama

bersama. Kasus adaptasi aksara Korea tidak

masyarakat Ciacia baik di dalam dan di luar Kota

sepenuhnya dibuka ruang publik untuk para

Baubau. Hasil konsesus ini dapat menjadi

anggota masyarakat Ciacia agar dapat

rekomendasi DPR/DPRD untuk membuat

berpartisipasi menentukan kebijakan pemerintah

kebijakan terkait dengan pelestarian aksara

Kota Baubau yang terkait dengan budaya Ciacia.

Ciacia. Dalam kasus ini, ruang dialog terhadap

Kasus adaptasi ini menjadi monologal, tidak

masyarakat yang terkena dampaknya belum

terjadi intersubyektifitas diantara anggota

pernah dilakukan, karena itu penggunaan aksara

masyarakat Ciacia. Keputusan adaptasi lebih

Ciacia masih menjadi perdebatan.

berasal dari penguasa pemegang kebijakan pada waktu itu.

Saran Etika diskursus dapat menjadi prosedur untuk

SIMPULAN DAN SARAN

menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait

Simpulan

dengan pelestarian budaya secara baik dan adil.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan

Pemerintah pusat dan daerah selayaknya

dua hal terkait dengan adaptasi aksara Korea

membuka saluran-saluran ruang publik untuk

menjadi aksara Ciacia. Pertama, dalam upaya

menyampaikan pendapat yang bebas dari

pelestarian bahasa Ciacia dengan cara

tekanan dari pihak manapun sebagai kekuatan

164


untuk menyelesaikan persoalan pelestarian

bidang kebudayan, seperti yang dikenal dengan

budaya. Ruang publik memerlukan pelibatan

budaya musyawarah yang sudah dijalankan

masyarakat dalam pengambilan kebijakan di

sejak lama oleh masyarakat Indonesia.

PUSTAKA ACUAN Alirman, L. O. Juli 2010. Dialektika dan Kebijakan Keberaksaraan di Kota Baubau. Paper dipresentasikan pada Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara. Hanna, Firman AD, dan Sandra Safitri (Editor). Sulawesi Tenggara: Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional. Baumeister, A Y. 2003. Habermas: Discourse and Cultural Diversity. Journal Political Studies, (51), hlm. 740-758. Davis, C. 2013. Language preservation. Journal Diverse Issues in Higher Education. 30(13), 7. Diprose, R. 2010. Dissensus, Melancholic Nationalism, And Biopolitics in The Work of Ewa Ziarek. Philosophy Today. Spep Supplement 2010: 43-50. Elis, A. 2005. Minority Right and The Preservation of Language. Philosophy, (80), hlm. 199-217 Habermas, J. 2007. Moral Consciousness and Communicative Action. Translate by Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen. USA: Polite Price. Hanan, S. S. 2014. Genealogi Bahasa Ciacia. Disertasi. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Ilmu Budaya, UGM Hanna. 2010. Tanggapan Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Jawaban Surat Pemerintah Kota Baubau mengenai Pemakaian Aksara Korea dalam Bahasa Ciacia. Sulawesi Tenggara: Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Hardiman, B. F. 2009. Demokrasi Deliberatif, Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik” dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Publikasi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. http://www.hukumonline.com/pusatdata, diakses 30 Juli 2015. Jenlink, P. M. 2014. Discourse Ethics in the Desain of Educational System: Consideration for Desaign Praxis. Research Paper. Publised online in Wiley Inter Science. Jones, T. 2005. Indonesian Cultural Policy, 1950-2003, Culture, Institution, Government. The Thesis for the Degree of Doctorat pf Philosophy. Australia: Departemen of Media and Information Faculty of Media, Society, and Culture, Curtin University of Technology. Kusumohamidjojo, B. 2009. Filsafat Kebudayaan, Proses Realisasi Manusia. Yogyakarta: Jalasutra. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan 40 tahun 2009. http://www.hukumonline.com/pusatdata, diakses 3 Agustus 2015 Peraturan Menteri dalam Negeri 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah. https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id. diakses 1 Agustus 2015 Powel, B. K. 2009. Discourse Ethics dan Moral Rasionalisme. Journal Dialog-Canadian, Philosopical Association, (48), hlm. 374-386.

165


Serafín, C.M.M. 2008. Language Ideologies of the High Academy of the Quechua Language in Cuzco, Peru. Journal. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 3(3), hlm. 319–340. Seran, A.2010. Etika Diskursus Jurgen Habermas Sumbangan bagi Pemahaman Undang-Undang Dasar 1945 dan Hubungannya dengan Pancasila. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia. Soe, P. 12 September 2014. Karenni Language, Alphabet to be Taught in Schools. Democratic Voice of Burma. http://e-sources.perpusnas.go.id. diakses 25 Juli 2015. Song, W. S. 2013. Being Korean in Buton? The Cia-Cia’s Adoption of The Korean Alphabet and Identity Politics in Decentralized Indonesia. Jurnal KEMANUSIAAN, 20(1), hlm. 51–80 Surat Edaran Kabinet Ampera No. 6 tahun 1967, https://id.wikisource.org/wiki/ Surat_Edaran_Presidium_Kabinet_Ampera_Nomor_06_Tahun_1967, diakses 1 Agustus 2015. Tamin, A. Juli 2010. Dialektika dan Kebijakan Keberaksaraan di Kota Baubau. Paper dipresentasikan pada Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara. Hanna, Firman AD, dan Sandra Safitri (Editor). Sulawesi Tenggara: Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional. Yonhap News Agency. 26 Juli 2010. [email protected]. Indonesia OKs Minority Tribe’s use of Korean Alphabet. http://english.yonhapnews.co.kr/ diakses 15 September 2014.

166

PERSOALAN PELESTARIAN BAHASA CIACIA: REFLEKSI ATAS ETIKA DISKURSUS *) THE PROBLEM IN CIACIA LANGUAGE PRESERVATION: REFLECTIONS ON DISCOURSE ETHICS

Recommend Documents