Persiapan Pemeriksaan

DIKLAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DASAR

Bahan Ajar

Persiapan Pemeriksaan Disusun:

Johannes Aritonang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT PAJAK 2016

PENDAHULUAN

1.1

Deskripsi Singkat Pepatah “persiapan yang baik, setengah dari pekerjaan telah dilaksanakan” merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh setiap lembaga, institusi, kelompok, keluarga bahkan pribadi sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Semakin rinci persiapan dilakukan akan semakin mudah untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Tingginya beban kerja pemeriksa, mengharuskan pemeriksa untuk mempersiapkan dan merencanakan pemeriksaan agar menjadi lebih efektif dan efesien. Banyaknya jumlah pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan yang terbatas, semakin kompleksnya permasalahan Wajib Pajak, jumlah Wajib Pajak yang terus bertambah, dan jumlah pemeriksa pajak yang terbatas tidaklah merupakan alasan untuk menurunkan mutu dari kualitas pemeriksaan.

Adapun tujuan pemeriksaan yang dinyatakan pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP dan dijadikan sebagai dasar dari Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan

yaitu:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”, maka pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, tidak akan tercapai dengan baik, jika pemeriksa tidak mampu mengotimalkan semua sumber daya yang dimilikinya. Semakin baik mutu pemeriksaan seharusnya juga akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam upaya mencapai tujuan yang efektif dan efisien, pemeriksaan dibagi lagi atas pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak,

sedangkan

pemeriksaan kantor merupakan pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Agar pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak mempunyai keseragaman terhadap kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam pemeriksaan pajak, maka Menteri Keuangan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-17/PMK.03/2013 pasal 8 sebagaimana telah diubah Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 1

dengan PMK No.184 /PMK.03/2015 menetapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama. Jika ditinjau dari tujuan pemeriksaan, maka

pemeriksaan

untuk

menguji kepatuhan

pemenuhan

kewajibanperpajakan

dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan

harus

merupakan capaian

minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan serta juga digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.

Standar pemeriksaan ini meliputi standar umum pemeriksaan,

standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Bahan Ajar ini akan membahas tahapan persiapan pemeriksaan pada pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Pada tahap persiapan pemeriksaan ini pemeriksa melakukan kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak,

menyusun rencana

pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program pemeriksaan (audit program). Dalam pengumpulan dan mempelajari data wajib pajak, pemeriksa melakukan analisa terhadap seluruh karakteristik wajib pajak, mengidentifikasi masalah serta menentukan cakupan pemeriksaan.

Rencana pemeriksaan merupakan hal mutlak untuk dilakukan dalam pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan. Rencana kerja pemeriksaan ini disusun oleh Supervisor dan harus ditelaah serta disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) yang antara lain berisi identitas Wajib Pajak, identitas tim pemeriksa pajak, dan uraian rencana pemeriksaan. Pada rencana pemeriksaan ini juga ditetapkan ruang lingkup pemeriksaan dan program pemeriksaan (audit program). Program pemeriksaan ini merupakan pernyataan pilihan metode pemeriksaan, teknik pemeriksaan, dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana pemeriksaan. Pada rencana pemeriksaan inilah ditentukan efektif dan efisiennya suatu

Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 2

pemeriksaan. Pada pembuatan rencana pemeriksaan, pemeriksa diperkenankan untuk membuat audit fokus dan audit scope.

Dokumen-dokumen yang akan dipinjam oleh pemeriksa yang ditentukan pada tahap persiapan pemeriksaan ini akan mengarahkan pemeriksa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam identifikasi masalah dan sekaligus menguji apakah Surat Pemberitahuan Wajib Pajak telah sesuai dengan peraturan perpajakan atau tidak.

Menyiapkan sarana dan prasarana dalam pemeriksaan juga merupakan faktor penting pada tahap persiapan pemeriksaan dan akan membuat pemeriksa mampu memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan , serta akan melindungi dirinya dari konsekuensi hukum atas tindakan yang akan dilakukan pemeriksa.

1.2.

Prasyarat Kompetensi

Peserta diklat sebaiknya telah mempunyai pengetahuan yang memadai tentang akuntansi, pemeriksaan pajak, serta sudah lulus Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Dasar, Pajak Penghasilan (PPh) Dasar, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dasar.

1.3

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

1.3.1 Standar Kompetensi Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat memahami gambaran umum pemeriksaan pajak

serta mampu menerapkan kegiatan-kegiatan yang harus

dilakukan dalam tahapan

persiapan pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

1.3.2 Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat mampu: a. Menjelaskan gambaran umum pemeriksaan pajak. b. Menjelaskan pemeriksaan pajak dan persiapan pemeriksaan pajak. Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 3

c. Menjelaskan kegiatan-kegiatan dalam tahap persiapan pemeriksaan pajak. d. Melakukan pengumpulan data / informasi Wajib Pajak serta menganalisisnya. e. Mengidentifikasi masalah dan menentukan (ruang lingkup) pemeriksaan. f.

Menyusun program pemeriksaan.

g. Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan.


Page 4

Kegiatan Belajar 1

2 2.1

KEGIATAN-KEGIATAN DALAM TAHAP PERSIAPAN PEMERIKSAAN

Pendahuluan Sebelum mengerti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan pemeriksaan, ada baiknya dimengerti terlebih dahulu pengertian dari persiapan pemeriksaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga terbitan Balai Pustaka tahun 2008, pengertian persiapan adalah : a. Perlengkapan dan persediaan (untuk sesuatu); b. Perbuatan (hal dan sebagainya) bersiap-siap atau mempersiapkan; tindakan ( rancangan dan sebagainya) untuk sesuatu. Pengertian persiapan pemeriksaan tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.54/1988 Tanggal 16 Juli 1988, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak sebelum pemeriksa tersebut melaksanakan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Maksud dan tujuan melakukan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak untuk keperluan penyusunan program pemeriksaan yang sesuai untuk memeriksa Wajib Pajak yang bersangkutan. Persiapan pemeriksaan adalah kegiatan yang termasuk dalam Standar Pelaksanaan Pemeriksaan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-17/PMK.03/2013 pasal 8 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.184 /PMK.03/2015: “Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama “. Kegiatan Persiapan Pemeriksaan dimulai sejak Supervisor menerima Nota Dinas pembuatan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) dari Kepala UP2 melalui Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan


Page 5

Internal. Sejak saat itu Supervisor mulai melakukan kegiatan - kegiatan dalam tahap persiapan pemeriksaan.

Kegiatan - kegiatan yang dilakukan dalam persiapan pemeriksaan dijelaskan

dalam dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-23/PJ/2013 pasal 4, yaitu: 1.

Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, meliputi: a) Mempelajari profil Wajib Pajak. b) Menganalisis data keuangan Wajib Pajak. c) Mempelajari data lain yang relevan, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun dari pihak lain,

2. Penyusunan Rencana Pemeriksaan (audit plan). a) Rencana Pemeriksaan disusun oleh Supervisor. b) Rencana Pemeriksaan disusun berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan Supervisor atas data Wajib Pajak yang telah dikumpulkan dan dipelajari. c) Rencana Pemeriksaan harus ditelaah dan mendapat persetujuan dari Kepala UP2 sebelum SP2 diterbitkan. d) Rencana Pemeriksaan antara lain berisi: i.

Identitas Wajib Pajak yang memberikan gambaran umum mengenai Wajib Pajak;

ii.

Identitas tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah SP2 yang sedang dikerjakan tim Pemeriksa Pajak yang bersangkutan; dan

iii.

Uraian Rencana Pemeriksaan yang berisi informasi mengenai identifikasi masalah, perkiraan tanggal selesai Pemeriksaan, serta pos-pos yang akan diperiksa.

e) Rencana Pemeriksaan dapat dilakukan perubahan jika Pemeriksa Pajak menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat Rencana Pemeriksaan. f) Perubahan Rencana Pemeriksaan dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan Kepala UP2. g) Perubahan Rencana Pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu Pemeriksaan. 3. Penyusunan Program Pemeriksaan (audit program). a) Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim berdasarkan Rencana Pemeriksaan. b) Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan Metode Pemeriksaan, Teknik Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 6

Pemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, dan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan. c) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan berupa penambahan pos-pos yang akan diperiksa maka harus dibuat Perubahan Program Pemeriksaan. d) Kepala UP2 menandatangani Program Pemeriksaan untuk mengetahui apakah Program Pemeriksaan yang dibuat sesuai dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemeriksaan dan perubahannya. e) Program Pemeriksaan harus memuat Rencana Program Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan. 4. Menyiapkan sarana Pemeriksaan. Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak harus menyiapkan sarana yang diperlukan.

Dalam kegiatan belajar ini pembahasan tentang Rencana Pemeriksaan dan Program Pemeriksaan akan dibahas sendiri pada kegiatan belajar berikutnya.

2.2

Mengumpulkan Data Wajib Pajak Persiapan seharusnya mendapatkan perhatian dan porsi yang memadai agar memudahkan kita dalam mencapai tujuan yang kita kehendaki. Persiapan yang baik merupakan langkah awal yang baik pula untuk memulai kegiatan pemeriksaan pajak. Dengan persiapan yang matang diharapkan kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa akan lebih fokus dan terarah karena telah mendapatkan gambaran tentang apa yang akan dilakukan. Langkah-langkah persiapan yang dilakukan telah dijabarkan secara detail dalam suatu bentuk program pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat melakukan pengendalian waktu (time management) atas pelaksanaan pemeriksaan. Dengan pengendalian waktu pemeriksaan yang baik diharapkan kualitas pekerjaan akan meningkat dengan waktu pekerjaan yang lebih singkat pula. Dengan kata lain Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pajak secara efektif dan efisien. Persiapan akan sangat terasa pentingnya jika pada saat yang bersamaan sebuah tim pemeriksa mendapatkan beberapa Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diselesaikan dengan batas waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundangan Perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan


Page 7

Pemeriksaan dimulai sejak Surat Perintah Pemeriksaan Pajak diterima oleh Pemeriksa dan berakhir pada saat dibuatnya Laporan Hasil Pemeriksaan. Dalam setiap pemeriksaan Pemeriksa harus melakukan prosedur pemeriksaan seperti yang ditentukan dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tanpa adanya perencanaan yang baik tentunya sulit untuk mendapat hasil pemeriksaan yang berkualitas dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut. Dengan demikian persiapan mutlak harus dilakukan.

Langkah pertama dalam

persiapan pemeriksaan adalah mengumpulkan data dan atau informasi dari sumber internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.1

Pengumpulan Data Internal Direktorat Jenderal Pajak Kegiatan pengumpulan data internal Direktorat Jenderal Pajak dapat dimulai dengan

mengumpulkan berkas WP dan berkas data dengan cara meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang terdapat di dalam sistem administrasi kantor pajak yang bersangkutan. Seksi yang dapat membantu dalam pemberian berkas tersebut adalah : Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (wakson), Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) , Seksi Penagihan serta Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal (RiKI). Berkas tersebut dikumpulkan kepada Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal dan menyerahkannya kepada Supervisor pada saat penyerahan Nota Dinas pembuatan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan).


Page 8

Pengumpulan Berkas SE-126/PJ/2010 Sie PDI

Sie Penagihan

• Berkas data • Data MPN • E-SPT

• Ketetapan pajak • Tungakan pajak

Sie Waskon

Sie Pelayanan • Berkas Induk • SPT + SSP

Kepala UP2 via

• Profile WP • Analisis Resiko • Info terkini

Kasi Pemeriksaan

Super visor

Gambar 2.1 : Alur Pengumpulan Berkas

Berkas-berkas yang dapat diperoleh dari setiap seksi adalah sebagai berikut: 1.

Berkas Wajib Pajak yang dapat diperoleh dari Seksi Pelayanan : a) berkas induk Wajib Pajak, b) Surat Pemberitahuan (Tahunan dan Masa) c) Surat Setoran Pajak (SSP)

2. Berkas Wajib Pajak yang dapat diperoleh dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi : a) Profil Wajib Pajak b) Analisis Risiko c) Info terkini tentang Wajib Pajak 3. Berkas Wajib Pajak yang dapat diperoleh dari Seksi Penagihan : a) Ketetapan Pajak b) Tunggakan Pajak c) Kegiatan penagihan yang telah dilakukan d) Alamat terbaru Wajib Pajak Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 9

4. Berkas Wajib Pajak yang dapat diperoleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi : a) Berkas data Wajib Pajak b) KP Data e SPT 5. Berkas Wajib Pajak yang dapat diperoleh dari seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal: a) Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya

Data Internal dari Direktorat Jenderal Pajak juga dapat diperoleh melalui aplikasi – aplikasi yang tersedia pada sistem administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak antara lain SIDJP, SIPMOD, portal DJP, SISMIOP dan Approweb. Data yang dapat diperoleh dari aplikasi – aplikasi yang ada diantaranya: a) Jenis Data Modul Penerimaan Negara (MPN) yaitu Data Penerimaan Pajak yang diterima melalui Bank/Pos Persepsi yang telah dilakukan rekonsiliasi antara pihak perbankan/pos dan MPN yang meliputi data pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). b) Aplikasi Laporan Pemeriksaan dan Penagihan (ALPP). c) Data PKPM (Pajak Keluaran Pajak Masukan) d) Profil Wajib Pajak pada aplikasi Approweb e) Data Pajak Bumi dan Bangunan pada aplikasi SISMIOP

2.2.2 Pengumpulan Data Eksternal Direktorat Jenderal Pajak Selain data internal, pemeriksa dapat mengumpulkan informasi dari sumber-sumber eksternal antara lain dari: a. Media massa (media cetak dan elektronik) yang merupakan penerbitan umum atau penerbitan khusus. Penerbitan umum adalah pemuatan pengumuman pada penerbitan surat kabar/majalah / tabloid atau media massa cetak yang lazim lainnya yang berskala nasional . Penerbitan khusus adalah pemuatan pengumuman pada: 1) penerbitan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA)/Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (PERBANAS) 2) penerbitan/pengumuman khusus Bank lndonesia; dan/atau Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 10

3) penerbitan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan pihak kreditur menjadi anggotanya. b. Media elektronik berupa televisi ,radio , dsb. c. Internet. Penggunaan internet sudah umum dilakukan untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan Wajib Pajak atau bidang usaha Wajib Pajak. Untuk mencari data atau informasi Wajib Pajak di internet dapat dilakukan di mesin pencari internet. Yang umum digunakan sebagai mesin pencari adalah google (google.com) dan yahoo (yahoo.com). Sejumlah media juga telah menerbitkan versi internetnya sehingga berita-berita dapat dibaca lewat situs media tersebut. Ada beberapa cara teknik pencarian data melalui internet: i.

Google alerts : Salah satu fasilitas dari Google yang akan mengirim pemberitahuan tentang halaman web dan berita terbaru sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan ke dalam alert. Pemberitahuan tersebut dikirim melalui email atau umpan web (web feed). Kelebihan Google Alerts adalah menghemat waktu Anda karena hasil pencarian data secara otomatis akan dikirimkan ke kotak masuk (inbox). Email akan dikirim kepada Anda ketika Google menemukan hasil yang baru - seperti halaman web, artikel surat kabar, atau blog - yang cocok dengan pencarian. Jadi, kita dapat memantau perkembangan informasi terbaru (up to date) mengenai alert yang kita masukkan.

ii.

Web Crawler/Web Spider yaitu bertugas untuk mengumpulkan semua informasi yang ada di dalam halaman web. Setiap kali web crawler mengunjungi sebuah website, maka dia akan mendata dan mengambil semua link dan file yang ada di halaman tersebut. Fungsi utama web crawler adalah mendownload isi situs, sehingga dapat berguna untuk browsing secara offline. Dalam pencarian data melalui internet, program ini sangat bermanfaat karena pengguna dapat mengumpulkan semua informasi yang terdapat dalam sebuah website dan kemudian dapat mengaksesnya tanpa terkoneksi dengan internet. Web Crawler memiliki banyak jenis misalkan Teleport Pro, WebCopier dll tetapi yang paling populer dan banyak digunakan adalah Teleport Pro. Hal ini dikarenakan Teleport Pro


Page 11

mempunyai banyak kelebihan dari software lainnya yang sejenis. Teleport Pro adalah WebCrawler yang sangat cepat, flexibel dan mudah digunakan. TeleportPro menggunakan algoritma khusus untuk mempercepat pencarian halaman web, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan link, dan mendownload file. TeleportPro akan menjelajahi situs dan menyimpan semua informasi yang dibutuhkan, TeleportPro mencari file-file dan link yang belum ditemukan, ini berguna bila ingin mendownload situs secara berkala. iii.

Browsing : browsing manual sebenarnya merupakan cara yang paling baik digunakan mencari data karena pencari data akan lebih fokus dalam mencari data sehingga hasilnya pun lebih optimal.

Namun kelemahannya, data yang diperoleh tidak

sebanyak menggunakan Google Alert dan web Crawler. Dalam browsing manual, pencari data biasanya akan lebih banyak menggunakan bantuan search engine untuk menemukan data yang dicari. Ada banyak search engine yang bisa digunakan, antara lain : Google, yahoo!, bing, Ask, AllTheWeb, AOL, Lycos, Dogpile, Altavisa, Clusty. Selain itu, diperlukan tips dan trik tertentu agar hasil browsing menggunakan search engine tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan, antara lain dengan memaksimalkan query dengan karakter khusus dan penggunaan beberapa opsi dalam pencarian. d. Bursa Bagi Wajib Pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (gabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya) terdapat data dan informasi yang dapat diakses di Bursa yang bersangkutan. Informasi tersebut dapat berupa kinerja harga saham, kinerja emiten (triwulanan, semester dan tahunan) dan press release atas aktivitas - aktivitas penting emiten. Setelah data terkumpul kemudian dipelajari dan dilakukan konfirmasi atas Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti potong PPh Pasal 23, Faktur Pajak Masukan. Konfirmasi SSP dilakukan ke Bank tempat di mana dilakukan penyetoran. Sebelum dilakukan konfirmasi ke Bank dilakukan pencocokan terlebih dahulu dengan pelaporan SSP di aplikasi MPN (Modul Penerimaan Negara). Dari aplikasi tersebut akan diketahui pembayaran mana yang telah terekam secara online di aplikasi MPN. Atas pembayaran yang tersebut tidak perlu lagi dilakukan konfirmasi ke Bank. Konfirmasi Bukti Potong PPh Pasal 23 dilakukan kepada Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 12

Kantor Pelayanan Pajak di mana lawan transaksi Wajib Pajak (Pihak Pemotong) melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23. Konfirmasi Faktur Pajak Masukan dilakukan kepada Kantor Pelayanan Pajak di mana lawan transaksi Wajib Pajak (Pihak Pemungut) melaporkan SPT Masa PPN. e. Pemanfaatan data pihak ketiga dapat dilakukan melalui data yang diperoleh dari beberapa sumber antara lain: 1) Data notaris / PPAT yang diperoleh dari laporan bulanan notaris/PPAT 2) Data IMB/SIUP/TDP yang diperoleh dari pemerintah daerah setempat 3) Data kepemilikan mobil dari kepolisian 4) Data dari pihak Asosiasi / Gabungan Usaha (misalnya: Asosiasi Perhotelan, Gabungan Pengusaha

2.3 2.3.1

Mempelajari dan Menganalisis Data Wajib Pajak Analisis Profil Wajib Pajak Seluruh data dan informasi yang didapat baik itu dari internal maupun eksternal dirangkum dalam bentuk Tax Payer Profile (profil Wajib Pajak). Untuk mendapatkan data dan informasi tentang tax payer profile saat ini tim pemeriksa dapat meminjamnya dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi tempat Wajib Pajak dilayani. Profil Wajib Pajak saat ini seharusnya sudah dibuat oleh account representative (AR) yang ditunjuk menangani Wajib Pajak yang kita periksa serta AR selalu melakukan pemutakhiran data Profil Wajib Pajak (WP) dan penggalian potensi pajak menggunakan aplikasi Approweb. Pemutakhiran data dan penggalian potensi pajak yang dilakukan oleh AR meliputi seluruh data internal dan data eksternal antara lain : analisis SPT, Program Feeding, Alat Keterangan, PIB, PEB, media massa, pemanfaatan internet, data instansi lain, data asosiasi, maupun analisis dari sumber data lainnya termasuk data pihak ketiga.

Jika Profile Wajib Pajak tidak tersedia maka sebaiknya

pemeriksa dapat memprofil sendiri Wajib Pajak yang meliputi : Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanggal Pengukuhan PKP, Kode Lapangan Usaha (KLU), Jenis Usaha, Merk Dagang, Contact Person, Pemegang Saham, Hubungan Istimewa, pengurus (direksi dan komisaris) dan lain-lain.


Page 13

Pemeriksa dapat juga melengkapi data pada Profile Wajib Pajak pada saat Pelaksanaan Pemeriksaan (pemeriksaan lapangan) dengan cara melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak untuk mendapatkan kepastian mengenai keadaan Wajib Pajak antara lain alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi, dan kebiasaan kebiasaan lain yang perlu diketahui, misalnya jam kerja, arus keluar masuk barang, keadaan terkini business WP, sistem informasi yang digunakan, prosedur operasi standar (SOP) untuk penjualan, retur penjualan, pembelian, retur pembelian dsb. Semua informasi tersebut harus dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP) dan akan bermanfaat dalam pelaksanaan pemeriksaan penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak. Berdasarkan Petunjuk pembuatan profil Wajib Pajak, standard informasi Profil Wajib Pajak yang disiapkan oleh Account Representative adalah: 1) Data Permanen a. Identitas Wajib Pajak b. Organisasi i.

Struktur Organisasi

ii.

Struktur Modal

iii.

Pengurus dan Pemegang Saham

iv.

Pohon Kepemilikan

c. Data Ekonomi i.

Kegiatan Usaha

ii.

Flow Chart Alur Produksi

iii.

Input/Bahan Baku

iv.

Output/Hasil Produksi

v.

Tenaga Kerja

vi.

Kapasitas Produksi

d. Keterkaitan Dengan Pihak Ketiga i.

Supplier Utama

ii.

Customer Utama

iii.

Hubungan Istimewa

iv.

Kreditur / Debitur

e. Kewajiban Perpajakan Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 14

2) Data Akumulatif a. Data Ekonomi i.

Neraca Komparatif

ii.

Laporan Laba Rugi Komparatif

iii.

Perkembangan Produksi

b. Data Lawan Transaksi i.

Data Transaksi Komparatif Supplier

ii.

Data Transaksi Komparatif Customer

iii.

Data Transaksi Hubungan Istimewa

3) Data Riwayat Pembayaran a. Pembayaran PPh Pasal 21 dan 29 b. Pembayaran PPh Pasal 25, 29 dan Kredit Pajak Pemotongan / Pemungutan c. Kewajiban Pemotongan / Pemungutan d. Pembayaran PPN e. Pembayaran PPnBM f.

Riwayat Pemeriksaan

g. Ketetapan Pajak h. Riwayat Restitusi Pajak i.

Tunggakan Pajak

j.

Riwayat Keberatan dan Banding

k. Riwayat Penagihan Aktif l.

Data Pemotongan dan Pemungutan

m. Data Transaksi Komparatif Kreditur dan Debitur

4) Data Lainnya a. Data Internal i.

Data PBB

ii.

Alat Keterangan


Page 15

iii.

Data OPDP

b. Data Eksternal i.

Media Massa

ii.

Data Instansi Lain

iii.

Data Asosiasi

iv.

Data Sumber Lainnya

5) Analisis a. Analisis yang berhubungan dengan omset b. Analisis yang berhubungan dengan biaya c. Analisis yang berhubungan dengan produksi d. Analisis yang berhubungan dengan laba e. Analisis yang berhubungan dengan harga f.

Analisis biaya terhadap pemotongan / pemungutan

g. Analisis output terhadap input h. Equalisasi Omset PPh Badan terhadap Omset PPN i.

Analisis Potensi Pajak dan Benchmarking

6) Tindak Lanjut a. Perbaikan Administrasi i.

Pemanfaatan data pihak ketiga & OPDP

ii.

Pemutakhiran data

iii.

Pertukaran data

b. Tindakan Persuasi i.

Pemberitahuan kepada WP (Himbauan)

ii.

Konseling

c. Enforcement i.

Pemeriksaan

ii.

Penyidikan

iii.

Penagihan


Page 16

7) Monitoring Pertambahan Pajak Dalam memonitoring pertambahan pajak Wajib Pajak yang diperiksa, pemeriksa harus menuangkan profil Wajib Pajak dalam Kertsa Kerja Pemeriksaan setidaknya yang berkaitan dengan: a. Kondisi Usaha b. Operasi Usaha c. Struktur Pembiayaan dan Permodalan d. Benchmarking e. Analisis Rasio f.

Informasi penting lainnya

Apabila hasil pemeriksaan ternyata berbeda dengan profil Wajib Pajak, maka: a. Pemeriksa harus menjelaskan perbedaan tersebut dalam Kertas Kerja Pemeriksaan b. Mengirimkan data perbedaan tersebut ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

2.3.2 Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan Untuk data-data berupa laporan keuangan wajib pajak dilakukan Analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan/atau akan dikembangkan pemeriksaannya. Alat-alat / tools yang dapat digunakan dalam Analisis kuantitatif : 1. Analisis Laporan Keuangan Komparasi 2. Analisis Rasio 3. Analisis Ekualisasi Surat Pemberitahuan 4. Analisis Perbandingan Usaha Sejenis

2.3.2.1 Analisis Laporan Keuangan Komparasi Analisis perbandingan laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan: a. analisis horizontal atau analisis dinamis yaitu melakukan perbandingan beberapa periode


Page 17

b. analisis vertikal atau analisis statis, yaitu melakukan perbandingan satu periode tertentu (hanya memperbandingkan antar pos yang satu dengan yang lainnya dalam satu laporan keuangan). Perbandingan Laporan Keuangan tahun yang diperiksa dengan Laporan Keuangan tahun-tahun sebelumnya minimal untuk 2 (dua) tahun berturut - turut baik secara vertikal maupun horisontal. Membuat catatan mengenai perkiraan-perkiraan yang berdasarkan hasil analisa menunjukkan adanya gambaran atau perubahan yang cukup material. Dengan menggunakan analisis dinamis akan diperoleh hasil analisis yang lebih memuaskan, karena dengan laporan keuangan yang diperbandingkan untuk beberapa periode akan diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut dan menganalisis tingkat kewajaran. Perkiraan-perkiraan tersebut merupakan perkiraan-perkiraan yang akan diprioritaskan dan atau dikembangkan pemeriksaannya. Metode analisis perbandingan dapat ditunjukkan dengan beberapa cara berikut: a. Perbandingan data absolut atau dalam jumlah rupiah b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah c. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio e. Dinyatakan dalam prosentase dari total Keuntungan utama dapat diketahuinya pertambahan atau penurunan ini adalah bahwa perubahan yang besar akan terlihat dengan jelas, dan dapat segera dilakukan penelitian atau analisis lebih jauh apabila terdapat indikasi ketidakwajaran atas perubahan tersebut. Dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan yang menunjukkan data absolutnya saja, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mengetahuinya ada tidaknya hubungan atau perubahanperubahan yang penting di antara data-data absolut, oleh karena itu di dalam perbandingan tersebut ditunjukkan juga kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiahnya.

Analisis perbandingan dapat dipergunakan untuk menguji tingkat kewajaran laporan. Pengujian kewajaran (reasonableness test) merupakan penghitungan saldo-saldo suatu variabel, misalnya akun tertentu secara tidak langsung dengan menggunakan faktor - faktor penyebab saldo akun tersebut. Faktor penyebab adalah variabel atau akun-akun yang mempengaruhi variabel di atas. Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 18

Secara sederhana pengujian kewajaran meliputi langkah - langkah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasikan variabel-variabel yang akan dicakup. Dalam hal ini pemeriksa pajak perlu memahami apakah variabel tersebut merupakan penyebab (variabel bebas atau dependent variable) ataukah variabel akibat (variabel tidak bebas atau independent variable). Contoh variabel tidak bebas misalnya penjualan karena dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas seperti harga, inflasi, iklan, dan sebagainya. 2) Mengidentifikasikan secara tepat hubungan antara variabel – variabel tersebut. Identifikasi pada langkah ini dapat dilakukan baik dengan mengalihkan atau menambahkan variabelvariabel tersebut. 3) Mengkombinasikan variabel-variabel tersebut untuk memperoleh estimasi mengenai saldo akun untuk periode berjalan. 4) Membuat

catatan

mengenai

perkiraan-perkiraan

yang

berdasarkan

hasil

analisis

menunjukkan adanya gambaran atau perubahan yang cukup material. Perkiraan-perkiraan tersebut merupakan perkiraan-perkiraan yang diprioritaskan dan/atau dikembangkan pemeriksaannya. Contoh analisis perbandingan laporan keuangan: Tabel 2.1 : Perbandingan Laporan Keuangan Sederhana

Komparatif sederhana Pos

2008

2007

Up (Down)

Kas dan setara

1,750

1,100

650

Piutang usaha

8,760

9,030

(270)

Persediaan

7,820

7,630

190

Minim informasi

Tabel 3.2: Laporan Perbandingan Keuangan Informatif


Page 19

Komparatif informatif Pos Kas dan setara Tunai Bank Deposito Sub

2008

2007

Up (Down)

90 900 760 1,750

110 230 760 1,100

(20) 670 650

Piutang usaha PT A PT B PT C Lain Sub

2,200 1,800 4,000 760 8,760

1,900 2,300 4,000 830 9,030

300 (500) (70) (270)

Persediaan Bahan baku Bahan pendukung Suku cadang Barang jadi Barang dlm perjalanan Sub

4,000 1,100 420 2,100 200 7,820

3,800 920 380 2,300 230 7,630

200 180 40 (200) (30) 190

2.3.2.2 Analisis Rasio Analisis Rasio digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Analisis rasio merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan pos yang satu dengan pos yang lain dalam laporan keuangan yang sama. Analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah analisis tentang rasio keuangan. Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat dibedakan menjadi : 1) Perbandingan Internal (Time Series Analysis) yaitu membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. 2) Perbandingan Eksternal (Cross Sectional Approach) yaitu membandingkan rasiorasio antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya yang sejenis pada saat yang bersamaan atau membandingkannya dengan rasio rata-rata industri pada saat yang sama. Jenis rasio laporan keuangan, biasanya dikelompokkan ke dalam empat kelompok rasio ( Lyn M. Frasser dan Ailen Ormistron, Memahami Laporan Keuangan , 2008) yaitu : 1) Liquidity Ratio yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk

memenuhi

kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Liquidity Ratio yang umum digunakan antara lain :


Page 20

a) Rasio Lancar (Current Ratio), merupakan alat ukur bagi kemampuan likuiditas (solvabilitas jangka pendek) yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang segera (current liabilities) harus dipenuhi dengan aktiva lancar (cuurent assets). b) Rasio Cepat (Quick Ratio /Acid Test), merupakan alat ukur bagi kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang segera (current liabilities) harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid (Asset lancar – persediaan). 2) Rasio Aktivitas (Activity Ratio) merupakan alat ukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya-sumber dayanya. Rasio-rasio ini antara lain: a) Perputaran Piutang (Account Receivable Turnover). b) Periode Pengumpulan Piutang (Average Collection Period). c) Inventory Turnover (Perputaran Barang), yaitu rasio untuk mengukur efisiensi penggunaan persediaan atau rasio untuk mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan untuk berputar dalam suatu periode tertentu. d) Rata-rata perputaran persediaan (Average days in inventory) e) Perputaran Total Aktiva (Total Assets Turnover), yaitu rasio untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva secara keseluruhan (total assets). 3) Solvability Ratio yaitu rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang.Rasio -rasio ini antara lain : a) Debt To Total Assets Rasio, yaitu rasio yang menghitung berapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibiayai dengan hutang. b) Time Interest Earned Rasio, yaitu rasio untuk mengukur seberapa besar keuntungan dapat berkurang (turun) tanpa mengakibatkan adanya kesulitan keuangan karena perusahaan tidak mampu membayar bunga. *) Earning Before Interest and Tax disingkat = EBIT yaitu penghasilan sebelum pajak 4) Profitability Ratioyaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Rasio-rasio ini antara lain : a) Operating profit margin b) Net profit margin c) Return on assets d) Return on equity Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 21

e) Berry Ratio f) Interest Coverage Ratio Dalam analisis rasio keuangan terdapat keterbatasan-keterbatasan, misalnya: a. Adanya perbedaan metode akuntansi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan. b. Penjualan perusahaan yang bersifat musiman. c. Kesulitan untuk menentukan jenis industri apabila perusahaan mempunyai berbagai lini produk. d. Perusahaan dapat melakukan “window dressing”.

2.3.2.3 Analisis Ekualisasi Surat Pemberitahuan Analisis ekualisasi adalah kegiatan yang membandingkan pos-pos yang sama dengan sumber – sumber yang berbeda. Berdasarkan berkas-berkas SPT WP yang diperoleh dari internal KPP, pemeriksa dapat melakukan analisis ekualisasi dengan membandingkan antara pos-pos laporan keuangan dengan kewajiban perpajakan lainnya ( misalnya: SPT Pajak Penghasilan Badan / SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau SPT Masa). Tujuan analisis ini adalah mengidentifikasikan kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan. Beberapa pos Laporan Keuangan yang dapat diekualisasi dengan kewajiban perpajakan lainnya : 

Peredaran Usaha

vs

Pajak Keluaran



Pembelian

vs

Pajak Masukan



HPP & Biaya Lainnya

vs

PPh Ps. 21, 23, 26, 15, 4 (2)



Perubahan Aktiva Tetap

vs

PPN 16 C, 16 D PPh Ps. 4 (2), BPHTB

Untuk data-data non keuangan dilakukan analisis kualitatif antara lain dengan : a. Memperhatikan perkiraan tertentu yang tidak sesuai dengan sifat, jenis dan volume usahanya, keadaan serta kegiatan Wajib Pajak. b. Mempelajari laporan pemeriksaan pajak terdahulu serta mencatat masalah-masalah dan temuan-temuan pada pemeriksaan terdahulu tersebut. c. Mempelajari laporan pemeriksaan akuntan publik serta mencatat masalah-masalah dan temuan-temuan serta kualifikasi dan pendapat akuntan.


Page 22

d. Mempelajari riwayat keberatan/banding/peninjauan kembali untuk mengetahui pos-pos koreksi pemeriksa terdahulu yang dipertahankan atau dikurangi berdasarkan keputusan keberatan/banding/peninjauan kembali. e. Membuat catatan mengenai hal-hal penting yang diketahui dari hasil analisa tersebut dan menuangkannya ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

2.3.2.4 Analisis Perbandingan Usaha Sejenis Berdasarkan beberapa analisis komparatif dan analisis rasio, pemeriksa bisa membandingkan hasil analisis tersebut dengan prosentase perbandingan dan nilai rasio perusahaan lain. Angka perbandingan dan nilai rasio perusahaan pembanding bisa didapatkan dari data dan informasi yang berasal dari asosiasi, rata-rata perusahaan sejenis atau data lain hasil penelitian ilmiah yang diakui umum.

Tujuan analisis ini adalah menguji kewajaran perbandingan dan nilai rasio

beberapa pos laporan keuangan Wajib Pajak yang diperiksa dengan perusahaan sejenis. Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya telah menyusun rasio total benchmarking yang digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Benchmarking atau penentuan tolok ukur/patokan merupakan suatu proses yang telah secara umum diterapkan dalam dunia usaha. Benchmarking dalam dunia bisnis merupakan suatu proses sistematik dalam membandingkan produk, jasa atau praktik suatu organisasi terhadap kompetitor atau pemimpin industri untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Dalam melakukan benchmarking, suatu organisasi membandingkan nilai-nilai tertentu (dari dalam organisasi) dengan suatu titik referensi atau standar keunggulan yang sebanding. Dengan melakukan pembandingan tersebut, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan kemudian menentukan langkah yang sistematik dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Model di atas diadopsi pula oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan fungsinya memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Dengan berasumsi bahwa wajib pajak dengan karakteristik yang sama akan cenderung memiliki perilaku bisnis yang sama, kondisi keuangan dan perpajakan masing-masing wajib pajak dapat dibandingkan dengan suatu benchmark yang mewakili karakeristik wajib pajak Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 23

yang bersangkutan. Dengan melakukan pembandingan tersebut, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat secara sistematis mendeteksi wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan yang tinggi, untuk kemudian dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai. Benchmarking yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun dalam suatu konsep yang disebut Total Benchmarking. Total Benchmarking didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dengan demikian total benchmarking memiliki karakteristik: - Benchmark disusun berdasarkan kelompok usaha. - Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan. - Hubungan keterkaitan antar rasio-rasio diperhatikan. - Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tujuan Total Benchmarking a. Menjadi pedoman dan sebagai pembanding dengan kondisi SPT Tahunan yang dilaporkan WP; b. Membantu pengawasan kepatuhan WP, terutama menyangkut kepatuhan materialnya. Manfaat Total Benchmarking a. Supporting tools bagi program intensifikasi / penggalian potensi pajak; b. Alat bantu dalam penghitungan tax gap. Dasar Kantor Pusat DJP menetapkan rasio-rasio benchmark secara teknis dilakukan sbb: 1) Nilai rasio-rasio benchmark ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak. Klasifikasi Lapangan Usaha dimaksud adalah KLU sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEP. 321/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 24

2) Penetapan rasio-rasio benchmark untuk keseluruhan kelompok usaha dilakukan secara bertahap oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 3) Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun 2005 sd. 2007. 4) Sumber data yang digunakan dalam tahap awal pembentukan benchmark adalah data internal dalam sistem informasi perpajakan DJP, yang terdiri dari : -

Elemen-elemen Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan;

-

Elemen-elemen Surat Pemberitahuan Masa PPN;

-

Elemen-elemen transkrip Laporan Keuangan.

Penghitungan semua rasio selain rasio PPN menggunakan elemen data hasil perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan. Data penjualan, HPP, Laba bersih dari Operasi, Laba Sebelum Pajak diambil dari formulir 1771 Lampiran I, sedangkan data PPh terutang diambil dari hasil perekaman induk formulir 1771. Data-data gaji, sewa, bunga, penyusutan, dan biaya-biaya lain diambil dari perekaman formulir 1771 Lampiran II. Apabila data perekaman formulir 1771 Lampiran II tidak lengkap, maka data tersebut dilengkapi menggunakan data perekaman transkrip Laporan Keuangan. Data Pajak Masukan diperoleh dari perekaman SPT PPN baik formulir 1195 maupun 1107. 1) Beberapa wajib pajak dipilih sebagai sampel dari populasi masing-masing kelompok usaha. Pemilihan dilakukan secara judgemental dengan mempertimbangkan sampel tersebut harus memiliki nilai rasio-rasio yang dianggap baik dan wajar dalam kelompok usahanya. 2) Penentuan nilai rasio benchmark dilakukan dengan menghitung rata-rata rasio-rasio keuangan perusahaan-perusahaan yang diambil sebagai sampel, dengan menggunakan metode penghitungan rata-rata tertimbang (weighted average).

Rasio-rasio benchmark yang disusun oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membantu para Account Representative dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Rasio - rasio ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pemeriksa pajak pada tahap persiapan pemeriksaan dengan melakukan analisa dan telaah profile Wajib Pajak , analisa kuantitatif dan kualitatif untuk

mengidentifikasi masalah dan menentukan cakupan (ruang

lingkup) pemeriksaan dalam rangka penyusunan Rencana Pemeriksaan (audit plan). Namun dalam penggunaan rasio benchmarking tersebut diberikan hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu: Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 25

1) Rasio Total Benchmarking memiliki karakteristik sebagai berikut : a. Rasio Total Benchmarking disusun berdasarkan kelompok usaha; b. Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan inputinput perusahaan; c. Ada keterkaitan antar rasio benchmark; d. Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. 2) Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. 3) Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark. 4) Rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan yang dilakukan benchmarking terdiri dari : a. Gross Profit Margin (GPM), yaitu rasio antara laba kotor terhadap penjualan; b. Operating Profit Margin (OPM), yaitu rasio antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan; c. Pretax Profit Margin (PPM), yaitu rasio antara laba bersih sebelum dikenakan pajak penghasilanterhadap penjualan; d. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), yaitu rasio antara pajak penghasilan terutang terhadap penjualan; e. Net Profit Margin (NPM), yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak penghasilan terhadap penjualan; f.

Dividend Payout Ratio (DPR), yaitu rasio antara jumlah dividen tunai yang dibayarkan terhadap laba bersih setelah pajak;

g. Rasio PPN Masukan, yaitu rasio antara jumlah PPN Masukan yang dikreditkan dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang; Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 26

h. Rasio biaya gaji terhadap penjualan; i.

Rasio biaya bunga terhadap penjualan;

j.

Rasio biaya sewa terhadap penjualan;

k. Rasio biaya penyusutan terhadap penjualan; l.

Rasio "input antara" lainnya terhadap penjualan;

m. Rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan; dan n. Rasio biaya luar usaha terhadap penjualan. 5) Nilai rasio-rasio benchmark ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak. Klasifikasi Lapangan Usaha dimaksud adalah KLU sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003. 6) Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun 2005 s.d. 2007. 7) Penetapan rasio-rasio benchmark untuk keseluruhan kelompok usaha dilakukan secara bertahap, dan pada tahap awal kelompok usaha yang telah selesai dilakukan penghitungan rasio-rasio benchmark sebanyak 20 (dua puluh) KLU sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat edaran ini. 8) Panduan pemanfaatan rasio-rasio benchmark adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat edaran SE-96/PJ/2009 ini.

Keseluruhan rasio yang digunakan dalam total benchmarking dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut: 1) Gross Profit Margin (GPM) Gross Profit Margin (GPM) merupakan perbandingan antara laba kotor terhadap Penjualan. Nilai GPM dihitung sebagai berikut: GPM = Laba kotor x 100%, atau Penjualan - Harga Pokok Penjualan x 100% Penjualan

Penjualan

Laba kotor adalah selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Nilai GPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan yang tersisa setelah digunakan untuk menutup ongkos untuk menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual. Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 27

2) Operating Profit Margin (OPM) Operating Profit Margin (OPM) merupakan perbandingan antara laba bersih dari operasi terhadap Penjualan. Nilai OPM dihitung sebagai berikut: OPM = Laba bersih dari operasi x 100% Penjualan Laba bersih dari operasi adalah selisih antara penjualan dengan nilai total biaya perusahaan untuk kegiatan operasional. Laba bersih dari operasi pada umumnya diperoleh dengan mengurangi nilai penjualan dengan harga pokok penjualan, beban umum dan beban administrasi. Laba bersih dari operasi menunjukkan nilai laba bersih perusahaan yang diperoleh semata-mata dari kegiatan operasional perusahaan. Nilai OPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan masih tersisa setelah digunakan untuk menutup seluruh biaya operasional perusahaan. Makin besar nilai OPM menunjukkan bahwa perusahaan makin efisien dalam memanfaatkan biayabiaya yang dikeluarkannya untuk menghasilkan penjualan. 3) Pretax Profit Margin (PPM) Pretax Profit Margin (PPM) merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak terhadap Penjualan. Nilai PPM dihitung sebagai berikut: PPM = Laba bersih sebelum pajak x 100% Penjualan Laba bersih sebelum pajak adalah laba bersih yang diperoleh perusahaan baik dari kegiatan operasional perusahaan maupun dari penghasilan lainnya, sebelum memperhitungkan Pajak Penghasilan yang terutang. Laba bersih sebelum pajak dapat diperoleh dari menambahkan Laba Bersih dari Operasi dengan Penghasilan dari Luar Usaha, dikurangi Biaya dari luar Usaha. Nilai PPM menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan relatif terhadap nilai penjualan. Makin besar PPM menunjukkan makin tingginya tingkat laba bersih yang dihasilkan baik dari kegiatan operasional maupun dari kegiatan lainnya.

4) Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) merupakan rasio Pajak Penghasilan terutang Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 28

terhadap Penjualan. Nilai CTTOR dihitung sebagai berikut: CTTOR = PPh terutang x 100% Penjualan Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam suatu tahun relatif terhadap Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Makin besar CTTOR menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan. 5) Net Profit Margin (NPM) Net Profit Margin (NPM) merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap Penjualan. Nilai NPM dihitung sebagai berikut: NPM = Laba bersih setelah pajak x 100% Penjualan Laba bersih setelah pajak adalah laba bersih perusahaan setelah memperhitungkan Pajak Penghasilan yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nilai NPM menunjukkan besarnya Laba Bersih yang dihasilkan perusahaan setelah memperhitungkan PPh yang terutang. Makin besar NPM menunjukkan makin tingginya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemilik (pemegang saham). 6)Dividend Payout Ratio (DPR) Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan rasio nilai pembayaran dividen terhadap laba bersih. Nilai DPR dihitung sebagai berikut: DPR = Pembayaran Dividen Tunai x 100% Laba bersih setelah pajak Nilai DPR menunjukkan seberapa besar proporsi laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. 7) Rasio PPN (pn) Rasio PPN merupakan rasio total pajak masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang. Nilai Rasio PPN dihitung sebagai berikut: pn = Jumlah Pajak Masukan Januari - Desember x 100% Penjualan Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 29

Rasio Input Biaya-biaya yang digunakan dalam menghitung rasio-rasio input-- yaitu biaya gaji, upah dan tunjangan, biaya bunga, biaya sewa dan royalti, biaya penyusutan dan amortisasi dan biayabiaya lain-- meliputi biaya-biaya baik yang termasuk dalam komponen Harga Pokok Penjualan maupun biaya-biaya yang termasuk dalam Beban Usaha Lain, misalnya dalam komponen Beban Umum, Beban Penjualan, dan/atau Beban Administrasi. Biaya-biaya yang merupakan komponen Beban luar usaha/Beban Lain-lain, atau biaya yang dikapitalisasi tidak termasuk dalam penghitungan Rasio Gaji/Penjualan, Rasio Bunga/Penjualan, Rasio Sewa/Penjualan atau Rasio Penyusutan/Penjualan. Contohnya, biaya bunga yang dibebankan dalam Biaya Luar Usaha merupakan bagian dari rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl), bukan merupakan bagian dari Rasio Bunga/Penjualan. 8)Rasio Gaji/Penjualan (g) Rasio Gaji/Penjualan merupakan rasio antara jumlah biaya gaji, upah dan tunjangan atau yang sejenisnya yang dibebankan dalam suatu tahun terhadap Penjualan. Nilai Rasio Gaji/Penjualan dihitung sebagai berikut: g = Jumlah Biaya Gaji x 100% Penjualan Nilai g menunjukkan besarnya proporsi hasil penjualan yang digunakan untuk membayar biaya tenaga kerja seperti gaji, upah, tunjangan dan/atau pembayaran lainnya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja. Makin tinggi nilai g menunjukkan bahwa suatu perusahaan membutuhkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Sebagai contoh, perusahaan dengan nilai g yang tinggi dapat berarti bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang mengandalkan keahlian pekerjanya, misalnya perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa profesional. 9) Rasio Bunga/Penjualan (b) Rasio Bunga/Penjualan merupakan rasio antara total beban bunga terhadap Penjualan, tidak termasuk bunga yang dibebankan sebagai biaya di luar usaha (other expense). Nilai Rasio Bunga/Penjualan dihitung sebagai berikut: b = Jumlah Beban Bunga x 100% Penjualan Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 30

10) Rasio Sewa/Penjualan (b) Rasio Sewa/Penjualan merupakan rasio antara total beban sewa dan royalti terhadap Penjualan. Nilai Rasio Sewa/Penjualan dihitung sebagai berikut: s = Jumlah Beban Sewa x 100% Penjualan 11) Rasio Penyusutan/Penjualan (py) Rasio Penyusutan/Penjualan merupakan rasio antara total beban penyusutan dan amortisasi terhadap Penjualan. Nilai Rasio Penyusutan/Penjualan dihitung sebagai berikut: py = Jumlah Beban Penyusutan x 100% Penjualan 12) Rasio Input Lainnya (x) Rasio Input Lainnya merupakan rasio antara total biaya-biaya yang dibebankan dalam suatu tahun buku selain beban gaji/upah, sewa, bunga, penyusutan, dan beban luar usaha terhadap Penjualan. Nilai Rasio Input Lainnya/Penjualan dihitung sebagai berikut: x = Jumlah beban - beban lain x 100% Penjualan

Rasio aktivitas luar usaha 13) Rasio Penghasilan Luar Usaha Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl) Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan merupakan rasio antara total penghasilan dari luar usaha terhadap Penjualan. Nilai Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan dihitung sebagai berikut: pl = Penghasilan dari luar usaha x 100% Penjualan 14) Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl) Rasio Biaya dari luar usaha/Penjualan merupakan rasio antara total biaya luar usaha terhadap Penjualan. Nilai Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan dihitung sebagai berikut: bl = Beban Luar Usaha x 100% Penjualan Hubungan Antar Rasio Pada dasarnya, nilai output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan merupakan jumlah total Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 31

input yang digunakan ditambah dengan sejumlah keuntungan yang diharapkan oleh pengusaha yang bersangkutan. Apabila dirumuskan dalam suatu persamaan, maka: Input Antara + Input Primer + Margin Perdagangan = Output Input Antara adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa yang digunakan habis dalam proses produksi. Input Antara dalam suatu perusahaan dapat berupa penggunaan bahan baik bahan baku maupun bahan pembantu, konsumsi energi, pemakaian barangbarang lain, sewa gedung, sewa mesin dan peralatan, pemanfaatan jasa-jasa serta input-input Antara lainnya. Input Primer adalah input atau biaya yang timbul sebagai akibat dari pemakaian faktor produksi (tenaga kerja dan kapital) dalam suatu kegiatan ekonomi. Input primer meliputi: i. Gaji dan upah yang dibayarkan kepada pekerja, ii. Penyusutan barang modal iii. Bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal pihak ketiga (hutang).

2.3.2.5 Penentuan Jangkar Kegiatan Usaha Secara konsep, jangkar kegiatan usaha yang digunakan oleh DJP adalah “sesuatu” yang digunakan di dalam kegiatan usaha untuk menghasilkan produk atau output yang apabila sesuatu tersebut tidak ada maka kegiatan usaha tersebut tidak akan berjalan atau mengalami gangguan. Dengan demikian jangkar dapat diartikan sebagai variabel kunci yang dapat digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah output atau volume kegiatan usaha. Karakteristik jangkar kegiatan usaha antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1.

Mutlak ada dalam kegiatan usaha, dan/atau

2. Ikut dalam kegiatan usaha, dan/atau 3. Fungsinya sangat signifikan dan dibutuhkan dalam kegiatan usaha, dan/atau 4. Relatif dapat diukur dan dihitung secara pasti, dan/atau 5. Ukuran pembanding dengan usaha sejenis/kelompok usaha yang dapat digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah output atau volume kegiatan usaha. Dengan pendekatan ini akan diketemukan potensi pajak berupa tax gap. Contoh jangkar pada beberapa jenis usaha: Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 32

1.

Pabrikasi (manufakturing), antara lain: kapasitas mesin, input bahan baku

2. Perhotelan, antara lain: jumlah kamar, tingkat hunian 3. Angkutan/transportasi, antara lain: jumlah alat angkut, konsumsi bahan bakar 4. Jasa Laundry: jumlah mesin cuci, kapasitas produksi mesin cuci, jumlah hanger 5. Perkebunan, antara lain : luas lahan, jumlah tanaman per hektar 6. Jasa outsourcing, antara lain : jumlah tenaga kerja 7. Kontraktor, antara lain : jumlah kontrak, nilai kontrak 8. Real estate, antara lain: jumlah unit properti 9. Industri Tekstil, antara lain: jumlah mesin, kapasitas produksi, jumlah karyawan 10. Pertambangan non migas : jumlah sarana pengangkutan, kapasitas penggalian 11. Perdagangan, antara lain: jumlah pembelian, gudang, impor 12. Industri semen, antara lain: solar, gypsum, kapasitas mesin

Gambar 2.2 : Alur Penghitungan Potensi Pajak Berbasis Jangkar

2.4

Mengidentifikasi Masalah Wajib Pajak Mengidentifikasi masalah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengidentifikasi / mencermati secara mendalam terhadap setiap pos-pos perkiraan

yang setelah dilakukan

analisis data baik analisis kuantitatif maupun kualitatif terdapat perbedaan-perbedaan, kecenderungan - kecenderungan , atau bahkan kesalahan yang memerlukan perhatian khusus di Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 33

dalam pelaksanaan pemeriksaan. Menurut Surat Edaran Direjen Pajak No. SE-126/PJ/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan , penyusunan KKP Identifikasi Masalah didasarkan pada data dan/atau informasi yang tersedia, antara lain: a. KKP Perbandingan Data Keuangan Wajib Pajak minimal 2 (dua) tahun terakhir atau sesuai dengan data yang tersedia, yaitu: 1) dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan: a) Neraca Komparatif; dan b) Laba Rugi Komersial Komparatif dan/atau SPT Tahunan PPh Badan Orang Pribadi Komparatif. 2) dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan: a) Harta dan Kewajiban Komparatif; dan b) Peredaran Bruto Komparatif dan/atau SPT Tahunan Orang Pribadi Komparatif; b. informasi dari Profil Wajib Pajak yang telah disusun oleh Account Representative; c. LHP sebelumnya; dan/atau d. data lain yang relevan yang meliputi alat keterangan, analisis risiko, hasil analisis dan pengembangan IDLP, dan/atau informasi intern dan ekstern yang tersedia.

Penyusunan KKP Identifikasi Masalah dilakukan dengan langkah-langkah antara lain: a. melakukan analisis rasio data keuangan yang terkait dengan pos-pos SPT; b. melakukan analisis trend dan benchmark dengan industri atau perusahaan sejenis; c. melakukan ekualisasi antara pos SPT PPh Badan/Orang Pribadi dengan objek pajak lainnya; dan/atau d. melakukan analisis keterkaitan antara alat keterangan, analisis risiko yang dibuat oleh Account Representative, hasil analisis dan pengembangan IDLP, dan informasi intern dan ekstern yang tersedia. e. KKP Identifikasi Masalah disusun dengan menggunakan format pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Contoh Identifikasi Masalah berdasarkan pos-pos perkiraan menurut SE-126/PJ/2010. Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 34

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL DJP XXX KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"

I.

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN Nama Wajib Pajak : PT Abcdefgh IDENTIFIKASI MASALAH NPWP : 01.234.567.8-666.000 Tahun : Januari - Desember 2009 ANALISIS BERDASARKAN DATA YANG TERSEDIA A. DATA KEUANGAN Berdasarkan komparatif atas data keuangan berupa neraca dan laba rugi terdapat hal-hal yang perlu dilakukan analisis : 1. Saldo piutang usaha terkait langsung dengan penjualan mengalami kenaikan sebesar 18% supaya digunakan juga sebagai dasar pengujian atas penjualan dan ketetapan penerbitan faktur pajak. 2. Nilai persediaan akhir mengalami kenaikan sebesar 12%, data ini akan mendukung pengujian penjualan dan keberadaan persediaan secara fisik yang menyangkut masalah volume dan tempat penyimpanan. 3. Adanya pos baru bangunan dalam pelaksanaan perlu mendapat perhatian dalam hal memastikan apakah ada objek PPN membangun sendiri. 4. Terdapat penurunan saldo biaya dibayar dimuka sebesar 10%, jumlah ini bisa jadi mempengaruhi objek Pemotongan dan pemungutan PPh. 5. Adanya kenaikan harga perolehan aktiva yang disebabkan adanya pembelian aktiva baru yang perlu dipastikan kebenaran keberadaan dan perhitungan penyusutannya. 6. Terdapat kenaikan hutang bank sebesar 9% perlu dipastikan kegunaan dan sumbernya 7. Uang muka penjualan walaupun terjadi penurunan saldo tetap harus dipastikan pemungutan PPNnya. 8. dst... B.

DATA SPT 1. SPT PPh Badan Berdasarkan hasil komparatif yang dilakukan dengan tahun sebelumnya dan laporan laba rugi komersial diperoleh hal-hal sebagai berikut : a. Peredaran usaha mengalami kenaikan 11%, berdasarkan laporan keuangan komponen yang mengalami kenaikan signifikan adalah penjualn ekspor. b. Harga pokok penjualan mengalami kenaikan 13 % lebih tinggi dibandingkan kenaikan penjualan. c. Biaya usaha mengalami kenaikan 9% dan yang mengalami kenaikan signifikan adalah biaya gaji, promosi dan pemeliharaan. d. Penghasilan (biaya) luar usaha, adanya kenaikan atas biaya bunga bank. e. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, berdasarkan laporan keuangan ini merupakan jasa giro dan penghasilan sewa bangunan. g. Penyesuaian fiskal Wajib Pajak, bagian yang terisi adalah penyesuaian positif atas natura dan koreksi negatif atas penyusutan. h. dst ... 2. SPT PPh Pasal 21 a. Objek terdiri dari penghasilan bruto pegawai tetap dan tidak tetap. b. Dari hasil ekualisasi yang dilakukan terhadap biaya gaji dan upah, jumlah objek dalam SPT PPh Pasal 21 lebih besar. c. dst ... 3. SPT PPh Pasal 23 (Masa Januari s.d Desember) a. Objek pajak terdiri dari jasa manajemen dan jasa perencanaan konstruksi. b. Berdasarkan hasil ekualisasi dengan biaya usaha terdapat nilai yang berbeda atas jasa perencanaan kostruksi. c. Dari hasil perbandingan antara DPP Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan di SPT Masa PPN dengan Bukti Potong PPh Pasal 23 terdapat perbedaan nilai untuk Bukti Potong tertentu. d. dst ...


Page 35

4. SPT PPN DN (Masa Januari s.d Desember) a. DPP PPN terdiri dari penyerahan ekspor dan penyerahan dalam negeri. b. Berdasarkan ekualisasi dengan peredaran usaha terdapat perbedaan penyerahan ekspor dengan penjualan ekspor. c. Pajak Masukan berasal dari KKP dalam negeri dan PPN Impor. Total faktur pajak masukan Januari s.d Desember sebanyak 652 faktur dan 14 SSP Impor. Terdapat pajak masukan yang berasal dari tahun pajak sebelumnya. d. dst ... 5. PPB a. Objek adalah tanah dan bangunan pabrik b. Dari data ekstensifikasi terdapat aktiva berupa tanah di Depok c. dst ... 6. dst ... C.

PROFIL WAJIB PAJAK Hal-hal yang dapat diinformasikan dari profil WP : 1. Terdapat informasi pohon kepemilikan saham yang dapat digunakan sebagai bahan untuk identifikasi hubungan. 2. AR telah melakukan himbauan mengenai kebenaran Bukti Potong PPh Pasal 23 tahun pajak 2009 yang berbeda dengan Faktur Pajak tetapi belum ditanggapi oleh WP. 3. AR telah melakukan himbauan kepada WP untuk menjelaskan perbedaan DPP PPN dan peredaran usaha tetapi belum ditanggapi oleh WP. 4. Tersedia laporan keuangan komparatif sampai dengan 3 tahun terakhir. 5. dst ...

D.

HASIL PEMERIKSAAN SEBELUMNYA Terdapat 2 LHP tahun sebelumnya dengan informasi koreksi sebagai berikut : 1. Lap-12x/WPJ ... Tahun Pajak 2007 : a. Koreksi atas HPP dari pembelian yang disebabkan oleh mark-up pembelian bahan baku yang berasal dari related party dan non PKP b. Koreksi atas biaya promosi, yaitu pengeluaran natura yang belum dilakukan penyesuaian fiskal. c. Koreksi atas biaya penyusutan aktiva untuk karyawan tertentu yang sesuai dengan KEP220/PJ/2002 hanya dapat dibebankan sebesar 50% dan adanya kesalahan pengelompokan. d. dst ... 2. Lap-23xx/WPJ...Tahun Pajak 2005: a. dst...

E.

DATA LAIN YANG TERSEDIA 1. Analisis Risiko yang dibuat oleh AR a. Terdapat perbedaan objek PPh Pasal 23 atas jasa perencanaan konstruksi antara Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 215/BP-23/2009 sebesar Rp 25.000.000 dengan Faktur Pajak Masukan Nomor 010.000.09.00000099 sebesar Rp 35.000.000 b. Terdapat perbedaan peredaran usaha dan DPP PPN, yaitu peredaran usaha menunjukkan nilai sebesar Rp 298.500.000 sedangkan DPP PPN menunjukkan nilai sebesar Rp 238.000.000 2. Alat Keterangan Terdapat alat keterangan dari lawan transaksi berupa perjanjian kotrak pelaksanaan konstruksi. 3. Data ekspor impor Berdasarkan data ekspor dari Internet Portal DJP diketahui jumlah nilai ekspor tidak sama dengan data WP, demikian pula nilai impornya. 4. Data MPN Dari data MPN tidak semua SSP Wajib Pajak terdapat di MPN sehingga terjadi selisih jumlah SSP dengan MPN karena tidak tercantum NTPN.

II. IDENTIFIKASI MASALAH


Page 36

A.

PPh Badan 1. Peredaran Usaha Dari analisis di atas diketahui bahwa terdapat kenaikan signifikan terhadap penjualan ekspor, terdapat perbedaan nilai ekspor dengan DPP PPN dan data ekspor Portal DJP jumlahnya melebihi yang telah dilaporkan sehingga pos penjualan ekspor harus dilakukan pengujian kepatuhan pelaporannya. 2. Harga Pokok Penjualan a. Hasil pemeriksaan tahun sebelumnya terdapat nilai mark up atas sebagian pembeliannya. Data impor dari Portal DJP juga terdapat perbedaan dengan nilai impor dan SSP yang dikreditkan. Sehingga pembelian ini harus dilakukan pengujian untuk memastikan kepatuhan pelaporannya. b. Data persediaan akhir yang cenderung naik dapat dilakukan pengujian atas eksistensi persediaan. Dari data profil WP terdapat informasi bahwa produk akhir dalam kemasan kaleng dimana perhitungan matematis tempat penyimpanan untuk luas 1m 3 dapat menampung 80 kaleng kemasan barang jadi. c. Harga pokok produksi satu kaleng rata-rata Rp 75.200,- sehingga dari total persediaan akhir dalam neraca sekitar 11.875 kaleng membutuhkan tempat penyimpanan lebih dari 148 m3. Sehingga perlu dilakukan pengujian atas nilai persediaan ini terkait dengan kapasitas gudang dan kepemilikannya. d. Dari analisis gross profit margin dan benchmark, diketahui bahwa gross profit margin Wajib Pajak lebih rendah 1,5 % dibandingkan rata-rata industri. e. Atas biaya tenaga kerja langsung dan bonus perlu dilakukan pengujian untuk memastikan kesesuaian dengan pelaporan objek PPh Pasal 21. 3. Biaya usaha lainnya dst ...

B. PPh Pasal 21 1. Dari profit diketahui bahwa Wajib Pajak telah menggunakan sistem payroll dalam penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Sesuai data dan ekualisasi terdapat selisih atas objek dengan biaya, demikian pula dengan hasil pemeriksaan sebelumnya menunjukkan adanya koreksi atas objek PPh Pasal 21 atas pegawai tidak tetap. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian atas objek PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. 2. dst ... C. PPh Pasal 23 1.Dari jenis objek yang menjadi fokus pengujian adalah jasa perencanaan konstruksi. Berdasarkan data dan analisis diketahui bahwa terdapat perbedaan dengan pajak masukan dan adanya pos bangunan dalam pelaksanaan perlu dilakukan pengujian kepatuhan terhadap pemotongan objek dari pos tersebut. 2.dst ... D.

PPh Final Pasal 4 (2) 1.Perlu dilakukan pengujian atas pemotongan objek dari jasa pelaksanaan konstruksi berkaitan juga dengan adanya penambahan bangunan dalam pelaksanaan. 2.dst ...

E.

PPN DN 1. a. Dari ekualisasi DPP PPN dengan penjualan terdapat perbedaan nilai dan berdasarkan himbauan AR juga belum diperoleh jawaban dari WP, atas selisih objek selain ekspor perlu dilakukan pengujian kepatuhan pemungutan dan penerbitan faktur atas penyerahan dalam negeri. b.Pengujian atas penjualan pada PPh Badan fokus pada ekspor termasuk dalam pengujian atas kebenaran pelaporan penyerahan ekspor di PPN. Pengujian atas penyerahan dalam negeri menggunakan teknik ekualisasi untuk memastikan apakah penyerahan selain penjualan telah dipungut PPN dan dilaporkan tepat waktu, seperti uang muka dan pemfakturan antar waktu. 2. Atas penambahan bangunan dalam pelaksanaan pengujian dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Pasal 16C UU PPN.


Page 37

3. dst ... F.

PBB 1. dst ...

G.

Lokasi /cabang Wajib Pajak yang akan dimintakan pemeriksaan Lokasi/cabang WP yang akan dimintakan pemeriksaan adalah cabang yang beralamat di Jl. NNN No 60 Depok dengan UP2 Lokasi KPP "DEF", Jl. MMM No 45 Depok dengan lokasi UP2 KPP "DEF", Jl. AAA No 31 Bekasi dengan lokasi UP2 KPP "XYZ" dengan alasan cabang-cabang tersebut memberikan kontribusi peredaran usaha terbesar. Cabang ini memiliki pengaruh yang dominan terhadap domisili sesuai dengan ketentuan SE-10/PJ/2008.

Supervisor Kelompok I Sirmu Setyasmoko NIP 1971xxxxxxxxxxxxxx

Disusun oleh : Paraf

Tanggal 10 November 2010

Pos-pos atau perkiraan-perkiraan inilah yang akan dilakukan pemeriksaan secara mendalam dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dapat terjadi bahwa pada saat dilakukan pengidentifikasian masalah ditemukan “koreksi atau temuan” yang cukup signifikan. Namun perlu diingat bahwa poin-poin yang ditetapkan dalam identifikasi masalah tersebut tidak selalu menjadi koreksi atau temuan dalam pemeriksaan ( tidak ada tambahan pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak). Jika Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan (baik pemeriksaan Lapangan ataupun pemeriksaan Kantor) dapat menjelaskan permasalahan pada identifikasi masalah tersebut maka permasalahan pada identifikasi masalah tersebut “dianggap tuntas” dan tidak ada temuan / koreksi pemeriksa , namun demikian semua penjelasan

dari Wajib Pajak tersebut harus dituangkan dalam Kertas Kerja

Pemeriksaan disertai bukti pendukung yang memadai.

2.5

Menentukan Cakupan (ruang lingkup) Pemeriksaan (pos-pos yang diperiksa)

Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi pemeriksaan atas satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun - tahun lalu maupun tahun berjalan (PMK No.17/PMK.03/2013 pasal 1 angka 2 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.184 /PMK.03/2015). Setelah mengidentifikasi permasalahan Wajib Pajak, pemeriksa dapat melakukan pembatasan atas Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 38

kegiatan yang akan dilakukan selama dilakukannya pemeriksaan sehingga tidak melebar ke pos-pos yang tidak perlu. Ruang lingkup pemeriksaan yang ditentukan adalah apakah pemeriksaan yang akan dilakukan atas seluruh jenis pajak (all taxes), PPh Badan/Orang Pribadi, Pemotongan dan Pemungutan PPh, PPN, dan jenis pajak lainnya. Identifikasi masalah dan cakupan pemeriksaan yang telah ditentukan akan digunakan sebagai bahan untuk membuat program pemeriksaan. Berdasarkan Identifikasi masalah dan cakupan pemeriksaan tersebut, maka disusunlah rencana pemeriksaan (audit plan).

2.6

Menentukan Buku - Buku dan Dokumen Yang Akan Dipinjam

Berdasarkan program pemeriksaan dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang akan dipinjam dari Wajib Pajak. Pada awal permintaan peminjaman buku-buku / dokumen kepada Wajib Pajak, pemeriksa tidak perlu harus meminjam semua buku, catatan, dan dokumen yang dimiliki Wajib Pajak , namun disesuaikan dengan program pemeriksaan yang telah ditetapkan. Jika ternyata pada saat pelaksanaan pemeriksaan masih dibutuhkan buku, catatan, dan dokumen lainnya maka pemeriksa dapat membuat surat Permintaan Data/ Dokumen lagi kepada Wajib Pajak. Dengan pemeriksaan fokus pada data-data yang dibutuhkan saja , pemeriksa dapat melakukan pemeriksaaan efektif dan efesien. Buku – buku dan dokumen yang akan dipinjam dari Wajib Pajak disampaikan melalui Surat Peminjaman Dokumen yang disertai dengan lampiran surat berupa Daftar Buku-buku dan Dokumen yang Akan Dipinjam dalam pemeriksaan. Contoh Buku - Buku dan Dokumen Yang Akan Dipinjam sesuai SE-04/PJ/2012 pada Lampiran V yang merupakan bagian dari Rencana Pemeriksaan adalah: I.Buku, Catatan, dan Dokumen Wajib Pajak yang akan dipinjam : No. Nama Buku, Catatan, dan Dokumen Wajib Pajak 1. Laporan Keuangan 2. Pembukuan mengenai penjualan 3. Bukti penjualan 4. Bukti ekspor 5. Rekening koran/tabungan 6. Pembukuan piutang 7. Kontrak/perjanjian dst....

2.7

Keterangan Apabila yang disampaikan berupa foto copy/softcopy minta surat pernyataan.

Menyusun Rencana Pemeriksaan


Page 39

Para pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal Pajak khususnya para pemeriksa senior selama ini sangat akrab dengan keberadaan “Buku Biru” (sebutannya demikian karena memang sampulnya pertama kali keluar berwarna biru) untuk menyatakan keberadaan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep01/PJ.7/1990 tanggal 15 Nopember 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak sebagai buku pedoman yang harus diketahui oleh seorang pemeriksa pajak sejak tahun 1990. Namun terjadi perubahan mendasar aturan sejak keluarnya Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per9/PJ/2010 tanggal 1 Maret 2010 jo. Per 23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan pada Bab III tentang Ketentuan Peralihan dan Penutup pada pasal 7 ayat 1 menyatakan “ Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini (Per-9/PJ/2010) maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1990 tanggal 15 Nopember 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Pencabutan Kep-01/PJ.7/1990 tersebut yang sudah hampir 20 tahun menjadi pedoman didalam setiap pemeriksaan pajak , akan mengubah hal-hal mendasar tentang “pemeriksaan pajak”. Walaupun Per-9/PJ/2010 telah diganti dengan Per-23/PJ/2013, namun poin-poin perubahan mendasar tentang pemeriksaan pajak antara Kep-01/PJ.7/1990 dengan Per-09/PJ./2010 tidak ada perubahan. Poin-poin perubahan mendasar

antara Kep-01/PJ.7/1990 dengan Per-9/PJ/2010 jo.Per-23/PJ/2013

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.2 : Poin-poin perubahan Kep-01/PJ.7/1990 versus Per-09/PJ/2010 jo Per-23/PJ/2013 Komponen

Pengertian

Fleksibilitas

PembagianTugas Tanggung Jawab

Independensi

Pedoman Pemeriksaan (Kep-01/PJ.7/1990)

Standar Pemeriksaan (Per-09/PJ/2010 jo. Per23/PJ/2013) Kumpulan ketentuan dasar Ukuran tertentu yang dipakai yang memberi arah/panduan sebagai patokan bagaimana sesuatu harus dilakukan Mengatur hal detail dan teknis Fleksibel, karena hanya memuat sehingga mempersulit ketika aturan umum, sementara yang akan melakukan revisi bagian bersifat teknis diatur tersendiri tertentu dan Tidak jelas diatur Diatur sesuai posisinya - Kepala UP2 - Supervisor - Ketua/Anggota Tim Tidak diatur Diatur, termasuk hal yang harus dilakukan jika ada gangguan


Page 40

terhadap idependensi Batasan Luas (Audit Scope)

Pemeriksaan Mengatur penyusunan identifikasi masalah, ruang lingkup, namun pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak sinkron dengan tujuan pembuatan identifikasi masalah

Penyusunan identifikasi masalah untuk menentukan audit scope yang diwujudkan dalam audit plan pemeriksaan berdasarkan risiko. Sehingga yang diperiksa adalah hanya yang ditentukan pada audit scope (tidak secara menyeluruh) Penyusunan Rencana Disusun setelah terbitnya Surat Disusun sebagai dasar terbitnya Pemeriksaan (Audit Plan) Perintah Pemeriksaan (SP2) Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Beberapa perbedaan mendasar dari perubahan peraturan itu adalah pada Perencanaan Pemeriksaan (Audit Plan) dan Luas Pemeriksaan (Audit Scope). Sejak keluarnya Per-9/PJ/2010, maka dalam pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan, sebelum terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), terlebih dahulu harus melakukan Perencanaan Pemeriksaan. Tahapan dalam penyusunan Rencana Pemeriksaan akan dibahas pada kegiatan belajar 2 dengan judul Rencana Pemeriksaan.

2.8 Menyusun Rencana Program Pemeriksaan Sebelum membahas tentang Rencana Program Pemeriksaan, ada baiknya dipahami dahulu pengertian dari Program Pemeriksaan. Pengertian Program Pemeriksaan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE -04/PJ/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan adalah pernyataan pilihan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan dan Prosedur Pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan Rencana Pemeriksaan. Penyusunan Program pemeriksaan dilakukan setelah kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak dan kegiatan menyusun Rencana Pemeriksaan (audit plan). Program Pemeriksaan dibagi atas Rencana Program Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan. Rencana Program, Realisasi Program Pemeriksaan, Ketentuan , dan Format Program Pemeriksaan adakan dibahas pada kegiatan belajar 3 dengan Judul Program Pemeriksaan.


Page 41

2.9

Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pemeriksaan

2.9.1

Sarana dan Prasarana Pemeriksaan sebagai Perlindungan Hukum bagi Pemeriksa

Dalam pemeriksaan di lapangan banyak terjadi kasus-kasus hukum sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa di lapangan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan semakin tingginya pengetahuan Wajib Pajak tentang hak dan kewajibannya,

pemeriksa dituntut juga untuk

menguasai “hak dan kewajiban “ Wajib Pajak serta “kewenangan dan kewajibannya sebagai pemeriksa”. Jangan sampai pemeriksa melakukan tindakan - tindakan yang salah dan dilakukan gugatan hukum oleh Wajib Pajak dan akhirnya gugatan tersebut dimenangkan oleh Wajib Pajak di pengadilan. Jika pemeriksa tidak mengikuti prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan dan kemudian digugat oleh Wajib Pajak, maka besar kemungkinan gugatan tersebut akan dimenangkan oleh Wajib Pajak. Jika hal itu terjadi maka segala “temuan pemeriksaan” yang dapat mengakibatkan bertambahnya pajak yang masih harus dibayar akan menjadi sia-sia karena adanya kesalahan dalam prosedur atau prosedur yang tidak dilakukan dalam proses pemeriksaan. Itulah sebabnya perlu dipersiapkan dengan baik sarana dan prasarana pemeriksaan yang yang dibutuhkan dalam pemeriksaan demi melindungi pemeriksa dari gugatan hukum Wajib Pajak di kemudian hari. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa formulir-formulir yang diperlukan di dalam pemeriksaan yang mengandung konsekuensi hukum.

Pasal 36 A butir 5 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Itikad baik dan melaksanakan prosedur dapat juga diukur melalui pengisian formulir - formulir dan telah ditandatangani oleh Wajib Pajak saja atau oleh Wajib Pajak dan Tim Pemeriksa ataupun hanya oleh Tim Pemeriksa saja. Misalnya jika Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksa seharusnya segera memberikan dan meminta kepada Wajib Pajak untuk menandatangani formulir Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak yang telah dipersiapkannya. Jika Wajib Pajak tidak mau menandatangi formulir tersebut, pemeriksa harus menjelaskan kepada Wajib Pajak segala konsukensi serta menyatakan bahwa Tim Pemeriksa akan mengisi dan menandatangani Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 42

Formulir Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Pajak yang tidak memerlukan tanda tangan dari Wajib Pajak yang selanjutnya oleh tim pemeriksa akan ditentukan tindak lanjut proses pemeriksaannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.9.2 Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pemeriksaan Dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03 /2013 2 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.184 /PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan dijelaskan sarana pemeriksaan pajak berupa formulir-formulir yang harus dipersiapkan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pajak. Selain sarana pemeriksaan , juga perlu dipersiapkan prasarana pemeriksaan , misalnya:

Surat Tugas dalam rangka Perjalanan Dinas, dana yang dibutuhkan dalam rangka

perjalanan dinas, kenderaan yang akan dipakai ke tempat Wajib Pajak. Adapun sarana pemeriksaan berupa formulir – formulir yang perlu dipersiapkan pada saat pemeriksa akan menadalah sebagai berikut : 1.

Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak;

2. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) ; 3. Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan (jika ada perubahan Tim Pemeriksa ); 4. Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak (pemeriksaan lapangan); 5. Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan kepada Wajib Pajak (pemeriksaan kantor); 6. Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak; 7. Formulir Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan ; 8. Formulir Berita Acara Penolakan Pemeriksaan ; 9. Formulir Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan ; 10. Formulir Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan ; 11. Berita Acara Tidak Memenuhi Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor ; 12. Panggilan Pertama / Panggilan Kedua Untuk Memberikan Keterangan (pemeriksaan Kantor); 13. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen serta lampirannya adalah Daftar Buku, Catatan, Dokumen Yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan 14. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen; 15. Format Surat Pernyataan Keaslian Dokumen Dan/Atau Data Yang Diberikan;


Page 43

16. Surat Peringatan I / II dan Daftar Buku, Catatan, Dokumen Yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan ; 17. Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen ; 18. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen 19. Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak ; 20. Formulir Segel; 21. Formulir Berita Acara Penyegelan; 22. Berita Acara Tanda Segel Rusak atau Hilang; 23. Formulir Berita Acara Pembukaan Segel; 24. Formulir Kertas Kerja Pemeriksaan; 25. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 26. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (dalam hal penghasilan kena pajak dihitung secara jabatan) dan Daftar Temuan Pemeriksa; 27. Format Surat Pernyataan Penolakan Menerima SPHP; 28. Format Berita Acara Penolakan Menerima SPHP; 29. Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan; 30. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil Pemeriksaan; 31. Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis Atas SPHP; 32. Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 33. Risalah Pembahasan; 34. Permohonan Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan; 35. Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan; 36. Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan; 37. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 38. Ikhitisar Hasil Pembahasan Akhir; 39. Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 40. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 41. Format Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan; 42. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian ; Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 44

43. Pemberitahuan Penangguhan Pemeriksaan Yang Ditingkatkan Ke Pemeriksaan Bukti Permulaan; 44. Pemberitahuan Penghentian Pemeriksaan; 45. Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; 46. Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; 47. Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan Untuk Tujuan Lain; 48. Kuesioner Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor Untuk Tujuan Lain; 49. Surat Keputusan Penetapan Rugi Fiskal Berdasarkan Pemeriksaan Ulang: 50. Formulir Kertas Kerja Pemeriksaan Semua formulir-formulir di atas akan dijelaskan pada Modul Pelaksanaan Pemeriksaan, sebagai bagian dari materi Diklat Fungsional Dasar Pemeriksa Pajak.

Formulir-formulir tersebut digandakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhannya, dan ada baiknya disiapkan dalam satu map tersendiri sehingga saat pemeriksaan di lokasi Wajib Pajak untuk beberapa Wajib Pajak formulir – formulir tersebut telah tersedia. Ada baiknya tim pemeriksa juga membawa buku

yang

berisi

materi

tentang

Undang-Undang

KUP,

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.184 /PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2013

tentang Standar Pemeriksaan,

sehingga jika terjadi hal-hal khusus di lapangan , maka pemeriksa segera dapat melihat prosedur yang harus dilakukan menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

2.10.

Latihan

Dari Studi Kasus Komprehensif yang diberikan, peserta diminta untuk membuat: 1.

Identifikasi Masalah

2. Menentukan Cakupan Pemeriksaan (pos-pos yang akan diperiksa) 3. Menentukan buku-buku,catatan, dan/atau dokumen yang akan dipinjam dari Wajib Pajak.


Page 45

Kegiatan Belajar 2

3

RENCANA PEMERIKSAAN

3.1 Ketentuan Rencana Pemeriksaan Penyusunan Rencana Pemeriksaan didasarkan pada Indentifikasi Masalah yang telah disusun menjadi audit scope ( luas pemeriksaan) yaitu dengan cara menentukan pos-pos SPT atau pos turunannya yang akan diperiksa/ dilakukan pengujian. Pos-pos SPT yang akan diperiksa adalah pos-pos SPT atau pos turunannya yang ditentukan akan diperiksa , contohnya: pada saat Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan atas Pos Peredaran Usaha, maka Pemeriksa Pajak dapat menentukan untuk memeriksa Pos Penjualan Afiliasi saja sedangkan

pos peredaran usaha lainnya dianggap benar dan tidak dilakukan pemeriksaan/

pengujian.

Penentuan pos-pos SPT yang akan diperiksa ini adalah hal yang penting dalam rencana

pemeriksaan dan ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor : kriteria pemeriksaan, jenis pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, identifikasi masalah, tanggal selesai pemeriksaan, tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pemeriksaan, sarana pendukung yang diperlukan. Penentuan pos – pos yang akan diperiksa ini akan membantu pemeriksa untuk: i.

Membuat Program Pemeriksaan yang efektif karena tidak perlu memeriksa seluruh pos yang ada dalam SPT.

ii.

Melakukan peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain dari Wajib Pajak dalam jumlah tertentu sesuai dengan Program Pemeriksaan yang dibuat untuk melakukan pemeriksaan atas pos-pos dalam SPT yang akan diperiksa tersebut.

Sebelum keluarnya Per-9/PJ/2010 ini jo Per 23/PJ/2013 yang dilakukan pemeriksa berdasarkan Kep01/PJ.7/1990), kegiatan “perencanaan pemeriksaan” ini digabungkan dengan kegiatan “persiapan pemeriksaan" yang dilakukan oleh pemeriksa setelah terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak. Namun sejak berlakunya Per-9/PJ/2010 ini, terhadap pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak perencanaan pemeriksaan mutlak dilakukan. Dalam merencanakan pemeriksaan pemeriksa seharusnya mempunyai sikap skeptis yang profesional terhadap integritas Wajib Pajak, kesalahan dan pelanggaran serta tindakan Wajib Pajak yang ilegal. Tujuan Perencanaan Pemeriksaan ini adalah untuk mencapai keyakinan pemeriksa yang memadai Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 46

guna mendeteksi kesalahan

atas penyajian dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan Laporan

Keuangannya yang diyakini jumlahnya signifikan yang secara kuantitatif berdampak terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak sehingga perlu dilakukan pengujian. Pengertian Rencana Pemeriksaan sesuai Per-9/PJ/2010 jo. Per-23/PJ/2013 adalah rencana kerja pemeriksaan yang disusun oleh Supervisor dan harus ditelaah serta disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) yang berisi identitas Wajib Pajak yang memberikan gambaran umum mengenai Wajib Pajak, identitas Tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang sedang dikerjakan Tim Pemeriksa Pajak yang bersangkutan, dan uraian rencana pemeriksaan yang berisi informasi mengenai kriteria pemeriksaan, jenis pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, identifikasi masalah, tanggal selesai pemeriksaan, tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pemeriksaan, sarana pendukung yang diperlukan, serta pos-pos SPT yang akan diperiksa. Penyusunan Rencana Pemeriksaan kembali ditegaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK -17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan pasal 8 poin a : “pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (audit plan), dan ….” Direktur Jenderal Pajak juga telah membuat pedoman penyusunan Rencana Pemeriksaan dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 126/PJ/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Hal-hal yang digariskan pada Surat Edaran tersebut adalah: 1.

Rencana Pemeriksaan merupakan rencana kerja pemeriksaan yang disusun oleh Supervisor dan harus ditelaah serta disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) yang antara lain berisi identitas Wajib Pajak (WP),

identitas Tim Pemeriksa Pajak, dan uraian rencana

pemeriksaan. 2. Rencana Pemeriksaan harus disusun oleh Supervisor secara cermat berdasarkan pertimbangan professional serta disusun sebelum Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) diterbitkan. Penyusunan Rencana Pemeriksaan dilakukan setelah mempelajari dan menganalisis data WP yang tersedia dan hasil analisis tersebut dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai pendukung Rencana Pemeriksaan. Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 47

3. Rencana Pemeriksaan harus disusun untuk pemeriksaan seluruh jenis pajak / all taxes maupun pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak dan

disusun untuk pemeriksaan WP Domisili

maupun pemeriksaan WP Lokasi. 4. Rencana Pemeriksaan dapat diperbaiki atau diubah oleh Supervisor setelah SP2 diterbitkan apabila Pemeriksa Pajak menemukan kondisi yang berbeda antara Rencana Pemeriksaan dengan pelaksanaan pemeriksaan dan perubahan Rencana Pemeriksaan tetap harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan. Rencana Pemeriksaan dan Perubahan Rencana Pemeriksaan harus ditelaah dan mendapat persetujuan Kepala UP2.

ND Penunjukan Supervisor

Audit Plan

Max.5 hr kerja Setelah URP diterima

Max 7 hr setelah ND diterima

WP Lokasi

Pemeriksa

Pemeriksaan WP Lokasi

Gambar 2.3.: Overview penyusunan Rencana Pemeriksaan

3.2. Format dan Prosedur Penyusunan Rencana Pemeriksaan adalah: Kepala UP2 harus membuat Nota Dinas Penunjukan Supervisor untuk menyusun usulan Rencana Pemeriksaan setelah menerima instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan atau

Lembar

Penugasan Pemeriksaan (LP2) dengan menggunakan format pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. 1.

Nota Dinas Penunjukan Supervisor harus disertai dengan berkas WP yang diperlukan dalam penyusunan usulan Rencana Pemeriksaan, antara lain Surat Pemberitahuan (SPT), Laporan


Page 48

Keuangan minimal 2 (dua) tahun terakhir atau sesuai data yang tersedia, Profil WP, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelumnya, dan data lain yang relevan. Berkas- berkas tersebut dirinci dalam Daftar Berkas Wajib Pajak Yang

Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan, yang

merupakan lampiran Nota Dinas Penunjukan Supervisor. Supervisor menyusun KKP Identifikasi Masalah untuk menentukan pos-pos SPT atau turunannya yang akan diperiksa dan perlu dilakukan pengujian.

KKP Identifikasi Masalah merupakan KKP Pendukung dari Rencana

Pemeriksaan. 2. Penyusunan KKP Identifikasi Masalah dapat dilihat pada poin Identifikasi Masalah diatas. Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah disusun , Supervisor menyusun Usulan Rencana Pemeriksaan. Usulan Rencana Pemeriksaan tersebut antara lain berisi: a. Identitas WP yang berisi gambaran umum WP; b. Identitas Tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah SP2 yang sedang dikerjakan; dan c. Uraian Rencana Pemeriksaan yang berisi: 1) Kriteria pemeriksaan, yang terdiri atas Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus; 2) Jenis pemeriksaan, yang terdiri atas Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan; 3) Ruang lingkup pemeriksaan, yang terdiri atas seluruh jenis pajak (all taxes),

PPh

Badan/Orang Pribadi, Pemotongan dan Pemungutan PPh, PPN, dan jenis pajak lainnya; 4) Identifikasi masalah, yang memuat resume dari KKP Identifikasi Masalah; 5) Tanggal selesai pemeriksaan adalah rencana tanggal batas akhir penyelesaian pemeriksaan, yaitu tanggal LHP yang harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku; 6) Tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 7) Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pemeriksaan; 8) Sarana pendukung yang diperlukan dalam pemeriksaan, misalnya software audit tools, dan lain-lain; 9) Pos-pos SPT yang akan diperiksa: a) yang dimaksud dengan pos-pos SPT yang akan diperiksa adalah pos-pos di dalam SPT atau pos turunannya yang ditentukan akan diperiksa baik SPT Masa maupun SPT Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 49

Tahunan; b) pos turunan adalah komponen atau elemen yang mendukung suatu pos, termasuk akun neraca; c) dalam hal pemeriksaan meliputi beberapa atau seluruh jenis pajak, maka setiap jenis pajak harus diperiksa; d) untuk jenis pajak PPh Badan atau PPh Orang Pribadi, pos Peredaran Usaha/Penghasilan Bruto harus diperiksa; e) Pemeriksa dapat memilih pos turunan dari Pos Peredaran Usaha / Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf d); f) meskipun pemeriksa dapat memilih pos-pos yang akan diperiksa dalam setiap jenis pajak, pengujian atas keabsahan seluruh kredit pajak tetap harus dilakukan; g) penentuan pos-pos SPT yang akan diperiksa didasarkan pada identifikasi masalah yang merupakan hasil analisis data keuangan dan data lainnya; h) penulisan pos-pos SPT yang akan diperiksa dengan pos turunannya dipisahkan dengan garis miring (/). sebagai contoh: i.

PPh Badan : Dalam hal Pemeriksa Pajak menentukan untuk memeriksa Penjualan Ekspor sebagai pos turunan dari Pos Peredaran Usaha, ditulis sebagai berikut : Peredaran Usaha / Penjualan Ekspor.

ii.

PPh Pasal 23 : Dalam hal Pemeriksa Pajak menentukan untuk memeriksa objek PPh Pasal 23 atas Biaya Sewa Harta, ditulis sebagai berikut : Objek PPh Pasal 23/Sewa.

10) penentuan lokasi dan kewajiban perpajakan lokasi yang akan diperiksa berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah dilakukan. 3. Usulan Rencana Pemeriksaan harus disampaikan kepada Kepala UP2 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Nota Dinas Penunjukan Supervisor diterima dan Kepala UP2 harus menelaah dan memberikan persetujuan atas usulan Rencana Pemeriksaan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah usulan Rencana Pemeriksaan diterima. Setelah usulan Rencana Pemeriksaan disetujui Kepala UP2 harus menerbitkan SP2. 4. Dalam hal terdapat permintaan pemeriksaan WP Lokasi, Pemeriksa WP Domisili harus Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 50

melampirkan salinan Rencana Pemeriksaan dalam surat permintaan pemeriksaan WP Lokasi sebagai dasar bagi Pemeriksa WP Lokasi dalam menyusun Rencana Pemeriksaannya. Dalam hal Rencana Pemeriksaan yang dibuat oleh Pemeriksa WP Lokasi berbeda dengan Rencana Pemeriksaan WP Domisili, maka salinan Rencana Pemeriksaan WP Lokasi harus dikirimkan kepada Pemeriksa WP Domisili paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disetujuinya Rencana Pemeriksaan WP Lokasi. Contoh Kertas Kerja Pemeriksaan Rencana Pemeriksaan menurut lampiran SE-126/PJ/2010: DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL DJP XXX KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"

I.

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN Nama Wajib Pajak : PT Abcdefgh RENCANA PEMERIKSAAN NPWP : 01.234.567.8-666.000 Masa / Tahun Pajak : Januari - Desember 2009 IDENTITAS WAJIB PAJAK 1. Alamat Wajib Pajak : Jl. KLM No 555 Tangerang 2. Klasifikasi Lapangan Usaha : 24293 Industri Pewarna 3. Produk Utama dan Merk Produk : Pewarna tekstil, Merk "Shi Law" 4. Nomor Telepon : 021-55xxxxx 5. Nomor Fax : 021-55xxxxx 6. Website : www.abcdefgh.com 7. Alamat e-mail : [email protected] 8. Contact Person : Humisar Ariestino 9. Penanggung Jawab Wajib Pajak : No Nama Jabatan Telepon 1. I Wayan Darmawan Direktur Keuangan 021-xxxxxxx

10. Hasil Pemeriksaan Sebelumnya A. Koreksi No Masa/Tahun Pajak Pos Yang Dikoreksi 1. Januari Desember 2007

HPP _ Pembelian Biaya promosi Biaya Penyusutan Penyesuaian fiskal positif Objek PPh Pasal 21 DPP PPN dst ..

2. Januari Desember 2005

Biaya promosi dst ...

Menurut SPT (Rp) Pemeriksa (Rp) 2,536,489,430 2,368,598,040 323,556,500 231,563,400 73,826,810 68,352,800 (126,542,788) 125,462,500 162,575,700 3,652,751,790 3,672,751,790

156,261,570

142,875,380

Koreksi (Rp) 167,891,390 91,993,100 5,474,010 126,542,788 37,113,200 20,000,000

13,386,190

B. Penjelasan Koreksi No Masa/Tahun Pajak dan Penjelasan Koreksi Pos Yang Dikoreksi I. Januari - Desember 2007 1. HPP - Pembelian Mark-up pembelian bahan baku yang berasal dari related party dan non


Page 51

2.

Biaya promosi

3.

Biaya penyusutan

4.

Penyesuaian fiskal positif

5. 6. 7.

Objek PPh Pasal 21 DPP PPN dst ...

PKP. Merupakan pengeluaran natura yang belum dilakukan penyesuaian fiskal. Biaya penyusutan aktiva untuk karyawan tertentu yang sesuai dengan KEP-220/PJ/2002 hanya dapat dibebankan sebesar 50% dan adanya kesalahan pengelompokan. Wajib Pajak menerima penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dari sewa bangunan sebagian ruang kantor dari pihak lain. Sesuai ketentuan PP-138 Th 2000 biaya usaha yang terkait langsung dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikurangkan dan biaya tidak langsungnya tidak boleh dikurangkan atau seharusnya dihitung secara proporsional. Pembayaran bonus karyawan dan notaris yang belum diperhitungkan. Uang muka pelanggan yang belum diperhitungkan sebagai objek PPN.

II. Januari - Desember 2005 1.

dst ...

II. IDENTITAS TIM PEMERIKSA PAJAK 1. Susunan Tim Pemeriksa No Nama / NIP 1. Sirmu Setyasmoko / 1971xxxxxxxxxxxxxx 2. Emika Niken Fifiana / 1976xxxxxxxxxxxxxx 3. Arifin Nur Rochman / 1983xxxxxxxxxxxxxx

Pangkat / Golongan Penata Tk. I / IIId Penata Muda Tk. I / IIIb Penata Muda / IIIa

Jabatan Supervisor Ketua Tim Anggota Tim

2. Beban Tim Pemeriksa Jumlah tunggakan pemeriksaan (SP2) Ketua Tim yang harus diselesaikan a. Berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan 6 SP2 4 SP2 2 SP2

:

12 SP2

1)

Seluruh jenis pajak (all taxes)

:

2)

Satu/beberapa jenis pajak

:

3)

Pemeriksaan tujuan lain

:

b. Pemeriksaan SPT Lebih Bayar (LB) yang jatuh tempo dalam 1 (satu) bulan

:

2 SP2

III. URAIAN RENCANA PEMERIKSAAN 1. Kriteria Pemeriksaan : Pemeriksaan Khusus 2. Jenis Pemeriksaan : Pemeriksaan Lapangan 3. Ruang Lingkup Pemeriksaan : Seluruh Jenis Pajak (all taxes) 4. Identifikasi Masalah a. Peredaran Usaha dilaporkan lebih rendah (understated) terkait dengan data ekspor. b. Pembelian bahan dilaporkan lebih tinggi (overstated) terkait dengan data impor dan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. c. Persediaan akhir dari perhitungan kuantitas perlu dipastikan eksistensi dalam penyimpanannya. d. Biaya tenaga kerja langsung dan bonus perlu dilakukan pengujian untuk memastikan kesesuaian dengan pelaporan objek PPh Pasal 21. e. Biaya promosi perlu diuji kebenarannya terkait dengan kemungkinan adanya biaya yang tidak dapat dikurangkan. f. Biaya pemeliharaan perlu diuji kebenarannya terkait kenaikannya yang signifikan. g. Terdapat kesalahan penghitungan penyusutan aktiva tetap tahun sebelumnya dan perolehan baru yang perlu dipastikan eksistensi termasuk kebenaran perhitungan penyusutan. Aktiva bangunan dalam penyelesaian perlu dipastikan nilai yang dapat diakui sesuai Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh juga terkait objek pajak lainnya.


Page 52

5. 6. 7. 8. 9.

h. Biaya bunga bank dibebankan seluruhnya, padahal ada penambahan hutang bank yang dimungkinkan terkait dengan bangunan dalam pelaksanaan sehingga terindikasi overstated yang semestinya sebagian dikapitalisasi ke aktiva. i. Adanya penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dari sewa bangunan, WP belum melakukan koreksi fiskal atas biaya langsung dan tidak langsungnya, sehingga perlu dihitung ulang berdasarkan PP-138 Tahun 2000 untuk menentukan jumlah biaya yang dapat dikurangkan. j. dst .... s.d PBB Tanggal selesai pemeriksaan : 10 Februari 2011 Tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian : kelebihan pembayaran pajak Tenaga ahli yang dibutuhkan : Sarana pendukung yang diperlukan : Pos-pos SPT yang akan diperiksa No Jenis Pajak Nama Pos / Pos Turunan Alasan 1 PPh Badan Peredaran Usaha/Pejualan Ekspor Indikasi terjadinya understated Peredaran Usaha/Piutang Usaha Pengujian arus uang untuk mendukung Ekspor pengujian ketepatan pelaporan penjualan ekspor. Peredaran Usaha/Kas dan Bank Pengujian arus uang untuk mendukung pengujian ketepatan pelaporan penjualan ekspor. HPP/Pemakaian/Pembelian Bahan Terdapat indikasi terjadinya mark-up harga pembelian HPP/Persediaan Akhir Barang Jadi Terindikasi jumlahnya overstated HPP/Biaya Tenaga Kerja Langsung Memastikan kesesuaian dengan pelaporan objek PPh Pasal 21 HPP/Biaya Overhead/Bonus Biaya Usaha Lainnya/Promosi Adanya pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan Biaya Usaha Lainnya/Pemeliharaan Memastikan pemanfaatannya terkait kenaikannya yang signifikan Biaya Usaha Lainnya/Penyusutan Kesalahan perhitungan tahun sebelumnya dan adanya aktiva tetap baru Biaya Dari Luar Usaha/Biaya Bunga Bunga pinjaman yang semestinya dikapitalisasi Biaya Dari Luar Usaha/Biaya Bunga/ Mendukung pengujian ketepatan Hutang Bank penghitungan biaya bunga bank dan penggunaannya Penyesuaian Fiskal/Biaya atas Belum dilakukan penyesuaian fiskal Penghasilan Final terhadap biaya terkait penghasilan sewa bangunan yang telah dikenakan PPh Final Kredit Pajak PPh Badan Pengecekan keabsahan kredit pajak serta ketepatan pengkreditannya 2

PPh Pasal 21

Objek Pajak/Pegawai Tidak Tetap

Kredit Pajak PPh Pasal 21 3

PPh Pasal 23

Objek Pajak/Jasa Perencanaan Konstruksi Kredit Pajak PPh Pasal 23


Memastikan objek PPh Pasal 21 terkait dengan peningkatan Biaya Tenaga Kerja Langsung dan Bonus terhadap Pegawai Tidak Tetap. Pengecekan keabsahan kredit pajak serta ketepatan pengkreditannya. Memastikan objek pajak jasa perencanaan konstruksi terkait dengan bangunan dalam pelaksanaan dan data pajak masukan. Pengecekan keabsahan kredit pajak

Page 53

4

PPh Pasal 4 (2)

Objek Pajak/Jasa Pelaksanaan Konstruksi Kredit Pajak PPh Pasal 4 (2)

5

PPN DN

DPP/Penyerahan Ekspor DPP/Uang Muka DPP/Pemfakturan Antarwaktu DPP/Pasal 16C

6

PBB

Pajak yang dapat diperhitungkan (kredit Pajak) Objek Pajak

serta ketepatan pengkreditannya. Memastikan objek terkait dengan adanya pengeluaran bangunan dalam pelaksanaan. Tidak diperiksa karena Wajib Pajak tidak ada pembayaran dan pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat (2). Indikasi terjadinya understated Terdapat selisih objek PPN, uang muka dan pemfakturan antar waktu yang perlu diuji kepatuhannya. Memastikan pengenaan PPN Pasal 16C terkait dengan bangunan dalam pelaksanaan Pengecekan keabsahan kredit pajak serta ketepatan pengkreditannya Memastikan tanah dan bangunan yang dimiliki.

10. Lokasi/cabang WP yang akan dimintakan pemeriksaan lokasi No Nama/Lokasi Cabang NPWP Alasan 1. Jl. NNN No 60 Depok 01.234.567.8-888.001 Memberikan kontribusi 2. Jl. MMM No. 45 Depok 01.234.567.8-888.003 peredaran usaha terbesar 3. Jl. AAA No 31 Bekasi 01.234.567.8-555.001

UP2 KPP "DEF" KPP "DEF" KPP "XYZ"

Disusun oleh Supervisor Kelompok I Tanggal 11 November 2010

Tangerang, 12 November 2010 Disetujui oleh Kepala Kantor,

Sirmu Setyasmoko NIP 1971xxxxxxxxxxxxxx

Rinaldi Trisambodo NIP 1961xxxxxxxxxxxxxx INDEKS : A.1

3.3. Latihan Menyusun Rencana Pemeriksaan dengan menggunakan Studi Kasus Komprehensif.


Page 54

4 4.1.

Kegiatan Belajar 3

PROGRAM PEMERIKSAAN

Ketentuan Program Pemeriksaan

4.1.1. Pengertian Program Pemeriksaan Pengertian Program Pemeriksaan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE -04/PJ/2012

Tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan adalah pernyataan pilihan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan dan Prosedur Pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan Rencana Pemeriksaan. Pengertian Metode Pemeriksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain, yang terdiri atas metode langsung dan metode tidak langsung. Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk menyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa. Sedangkan Prosedur Pemeriksaan adalah serangkaian

langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaan, berupa

petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak. Penyusunan Program pemeriksaan dilakukan setelah kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak dan menyusun rencana Pemeriksaan (audit plan). Fungsi Program Pemeriksaan adalah sebagai : a. sarana bagi Supervisor untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pemeriksaan serta memberikan bimbingan; b. petunjuk kerja bagi Tim Pemeriksa Pajak; c. sarana evaluasi penerapan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan suatu pos SPT dan/atau pos turunannya dengan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang telah direncanakan; dan d. referensi bagi penyusunan Program Pemeriksaan yang akan datang. Penyusunan Program Pemeriksaan dilakukan secara mandiri, objektif, profesional serta Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 55

memperhatikan Rencana Pemeriksaan yang telah ditelaah dan disetujui oleh Kepala UP2. Program Pemeriksaan yang harus disusun ada 2 (dua), yaitu Rencana Program Pemeriksaan dan Program Pemeriksaan serta

Realisasi

Program Pemeriksaan merupakan bagian dari Kertas Kerja

Pemeriksaan.

4.1.2.

Rencana Program Pemeriksaan

Rencana Program Pemeriksaan adalah program pemeriksaan yang disusun terhadap pos-pos yang akan diperiksa dalam Rencana Pemeriksaan yang telah dibuat oleh pemeriksa. Sesuai dengan SE 04/PJ/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dijelaskan bahwa Rencana Program Pemeriksaan dibuat oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim. Rencana Program Pemeriksaan dapat disampaikan kepada Kepala UP2 bersamaan dengan Usulan Rencana Pemeriksaan. Rencana Program Pemeriksaan harus ditandatangani oleh Kepala UP2 sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan atau pengiriman Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan berupa penambahan Pos-pos SPT/pos - pos turunannya maka harus dibuat Perubahan Rencana Program Pemeriksaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Program Pemeriksaan. Perubahan Rencana Program Pemeriksaan tersebut

disampaikan kepada Kepala UP2 bersamaan dengan Usulan Perubahan

Rencana Pemeriksaan dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala UP2 paling lama 1 (satu) hari kerja setelah persetujuan Usulan Perubahan Rencana Pemeriksaan.

4.2. Format Rencana Program Pemeriksaan Rencana Program Pemeriksaan berisi : a. Pos-pos SPT/pos-pos turunannya yang akan diperiksa menurut KKP Rencana Pemeriksaan; b. Uraian Rencana Program Pemeriksaan masing-masing pos SPT/pos turunannya

antara lain

memuat : 1) tujuan pemeriksaan suatu pos SPT/pos turunannya; 2) metode pemeriksaan yang akan digunakan; 3) teknik-teknik pemeriksaan yang dipilih; Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 56

4) prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan; 5) buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak yang akan dipinjam. Contoh Rencana Program Pemeriksaan menurut SE-04/PJ/2012 pada Lampiran V: KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC" KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

RENCANA PROGRAM PEMERIKSAAN

I.

II.

Nama Wajib Pajak NPWP Masa/Tahun Pajak

: : :

PT Abcdefgh 01.234.567.8-666.00 Januari-Desember 2009

Pemahaman proses bisnis Wajib Pajak : A. Tujuan : Untuk mengetahui proses bisnis WP sesuai KLU ataupun kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan yang meliputi : Usaha utama WP Apa yang dijual dan darimana diperoleh Darimana penghasilan diterima/diperoleh Kemana saja pembelanjaan yang dilakukan ........... dst. B.

Teknik Pemeriksaan : 1. Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal Direktorat Jenderal Pajak 2. Inspeksi 3. Wawancara

C.

Prosedur Pemeriksaan : 1. Lakukan pengumpulan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan 2. Pengolahan data, informasi, dokumen 3. Buat daftar pertanyaan untuk wawancara 4. Tentukan tempat dimana data dan/atau informasi tersebut berada 5. Tentukan pihak-pihak yang dapat menyediakan informasi untuk diwawancarai 6. Persiapan pelaksanaan inspeksi dan wawancara 7. Lakukan inspeksi dan wawancara 8. Dokumentasikan hasil wawancara dalam bentuk berita acara apabila dipandang perlu 9. ........... dst.

Pos-pos SPT/pos-pos turunannya yang akan diperiksa sesuai KKP Rencana Pemeriksaan : A. PPh Badan 1. Peredaran Usaha/Penjualan Ekspor 2. .......... dst. B. ........... dst.

III. Uraian Program Pemeriksaan masing-masing pos SPT/pos turunannya yang akan diperiksa : A. Jenis Pajak : PPh Badan 1. Pos SPT : Peredaran Usaha/Penjualan Ekspor a. Tujuan Pemeriksaan Suatu Pos SPT/Pos Turunannya : 1) Untuk menguji apakah seluruh penjualan ekspor telah dicatat dan dilaporkan. 2) .......... dst. b. Metode Pemeriksaan : Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung c. Teknik Pemeriksaan : 1) Pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal DJP 2) Penelusuran angka-angka (Tracing) 3) Penelusuran bukti


Page 57

d.

4) Pengujian keterkaitan arus uang dan arus piutang 5) Pengujian kebenaran penghitungan matematis 6) Pengujian keabsahan dokumen 7) Inspeksi 8) ............ dst. Prosedur Pemeriksaan : 1) Lakukan pengumpulan data dan olah sesuai kebutuhan 2) Identifikasi dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan pos atau transaksi yang sedang diperiksa sesuai dengan rekam jejak pemeriksaan (audit trail). 3) Lakukan penelaahan mundur atas pos yang diperiksa sampai dengan tanggal neraca 4) Kumpulkan bukti-bukti yang mendukung transaksi serta buku kas/bank dan buku piutang 5) Teliti keabsahan dokumen 6) Lakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait 7) Cocokkan bukti dengan transaksi 8) Teliti validitas dan relevansi bukti 9) Pastikan apakah bukti transaksi telah dicatat dan dilaporkan serta penghitungannya telah benar 10) 11) 12) 13) 14)

2. B. IV.

Pos SPT

Jenis Pajak

Periksa kebenaran saldo kas/bank dan piutang yang dilaporkan Dapatkan jumlah penerimaan kas/bank untuk melakukan pengujian arus uang dan piutang Lakukan uji arus uang dan arus piutang sesuai dengan formula Lakukan inspeksi untuk menyakini lalu lintas ekspor dilokasi WP ....... dst. :

..... dst.

:

..... dst.

Buku, Catatan, dan Dokumen Wajib Pajak yang akan dipinjam : No. Nama Buku, Catatan, dan Dokumen Wajib Pajak 1. Laporan Keuangan 2. Pembukuan mengenai penjualan 3. Bukti penjualan 4. Bukti ekspor 5. Rekening koran/tabungan 6. Pembukuan piutang 7. Kontrak/perjanjian dst.... Dibuat oleh Supervisor Tanggal Tanda Tangan Kepala UP2 Sirmu Setyasmoko 14/02/xxxx Suryani Yusuf

Keterangan Apabila yang disampaikan berupa foto copy/softcopy minta surat pernyataan.

Diketahui oleh Tanggal 15/02/xxxx

Tanda Tangan

INDEKS : A.2

4.3.

Realisasi Program Pemeriksaan

Apabila suatu Teknik Pemeriksaan yang dipilih dan/atau buku, catatan, dan dokumen yang harus Bahan Ajar Persiapan Pemeriksaan Pajak - Pusdiklat Pajak

Page 58

dipinjam tidak dapat dilakukan atau diputuskan untuk tidak dilakukan dalam pemeriksaan maka Pemeriksa Pajak harus mendokumentasikan alasannya dalam KKP pengujian pos SPT/pos turunan terkait.

Supervisor harus membuat Realisasi Program Pemeriksaan berdasarkan kondisi nyata

yang ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan dan dalam hal terdapat metode, teknik, dan/atau prosedur pemeriksaan yang tidak dilakukan maka alasannya harus dicantumkan dalam Realisasi Program Pemeriksaan. Contoh Realisasi Program Pemeriksaan sesuai SE-04/PJ/2012 pada lampiran VI. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC" KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

REALISASI PROGRAM PEMERIKSAAN

Nama Wajib Pajak NPWP Masa/Tahun Pajak

: : :

PT Abcdefgh 01.234.567.8-666.00 Januari-Desember 2009

III. Realisasi Program Pemeriksaan masing-masing pos SPT/pos turunannya yang diperiksa : A. Jenis Pajak : PPh Badan 1. Pos SPT : Peredaran Usaha / Penjualan Ekspor Realisasi No. Rincian Keterangan Ya Tidak 1 Metode Pemeriksaan : Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung 2

3

Teknik Pemeriksaan : 1) Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal DJP 2) Penelusuran Angka-Angka (Tracing) 3) Penelusuran Bukti 4) Pengujian arus uang 5) Pengujian arus piutang 6) Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis 7) Pengujian Keabsahan Dokumen 8) Inspeksi 9) dst. Prosedur Pemeriksaan: 1) Lakukan pengumpulan data dan olah sesuai kebutuhan 4) Identifikasi dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan pos atau transaksi yang sedang diperiksa sesuai dengan rekam jejak pemeriksaan (audit trail). 5) Lakukan penelaahan mundur atas pos yang diperiksa sampai dengan tanggal neraca. 6) Kumpulkan bukti-bukti yang


v v v v v v v v

Tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia SPPD

v v

v v

Page 59

mendukung transaksi serta kas/bank dan buku piutang. 7) Teliti keabsahan dokumen

4.4.

buku v

8) Lakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait

v

9) Cocokkan isi bukti dengan transaksi 10) Teliti validitas dan relevansi bukti 11) Pastikan apakah bukti transaksi telah dicatat dan dilaporkan serta penghitungannya telah benar 12) Periksa kebenaran saldo kas/bank dan piutang yang dilaporkan 13) Dapatkan penerimaan dari pihak ketiga untuk melakukan uji keterkaitan 14) Lakukan uji arus uang dan arus piutang sesuai dengan formula 15) Lakukan inspeksi

v v v

Dilakukan terhadap bukti ekspor dan rekening koran. Telah dilakukan namun jawaban konfirmasi sebagian belum diterima

v v v V

Tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia SPPD

Latihan/Praktik

Latihan menyusun Program Pemeriksaan dengan menggunakan Studi Kasus Komprehensif.


Page 60

DAFTAR SUMBER MATERI Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ------------------------------ , Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan ----------------------------- , Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Nomor 17 /PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang sebagaimana telah diubah dengan PMK No.184 /PMK.03/2015 Tata Cara Pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak, Peraturan Nomor PER-23/PJ/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Standar Pemeriksaan -----------------------------------, Peraturan Nomor PER-09/PJ/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Standar Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan -----------------------------------, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1990 tanggal 15 Nopember 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak ---------------------------------------, Peraturan Nomor PER-04/PJ/2012 tanggak 3 Februari 2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan -------------------------------------, Surat Edaran Nomor SE-28/PJ/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan -------------------------------------, Surat Edaran Nomor SE-126/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan (Audit Plan) Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan ------------------------------------, Surat Edaran Nomor SE-04/PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Pedoman Penyusunan Program Pemeriksaan (Audit Program) Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan ------------------------------------, Surat Edaran Nomor SE-08/PJ/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Frasser, M. Lyn, dan Ormiston Ailen. 2008. Memahami Laporan Keuangan. Edisi ketujuh, PT.Indeks Kelompok Gramedia, 2008. Brigham, F.Eugene dan Houston, Joel F. 2013, Dasar- Dasar Manajemen Keuangan (Essentials of Financial Management). Edisi kesebelas , Buku 1, Salemba Empat , 2013. Ariwiboro, Irwan dan Rinaningsih, Modul Metode Penggalian Potensi – Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Accoun Representatif, Pusdiklat Pajak , 2012.


Page 61

Persiapan Pemeriksaan

Recommend Documents