PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
KERAJAAN SAUDI ARABIA UNTUK PEMBEBASAN TIMBAL BALIK PAJAK-PAJAK DAN BEA MASUK ATAS KEGIATAN-KEGIATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA DARI KEDUA NEGARA
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia berkeinginan untuk mencapai suatu Persetujuan Pembebasan Timbal Balik Pajak-Pajak at as penghasilan Perusahaan-perusahaan Angkutan Udara dari pelaksanaan
~
pengangkutan udara dalam lalu lintas internasional, dan bea masuk dan pajak-pajak lainnya atas perlengkapan dan bahan-bahan yang di impor oleh Perusahaan -perusahaan angkutan udara dari kedua Negara, telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :
/
,
-
1 -
Pasal 1 PAJAK-PAJAK DAN BEA-BEA YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN INI 1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan atas nama masing-masing Negara pihak pada Persetujuan tanpa memperhatikan cara pemungutannya. 2.
Akan dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan semua
pajak-pajak yang dikenakan atas keseluruhan jumlah penghasilan, atau atas unsur-unsur penghasilan, termasuk pajak-pajak atas keuntungan pemindah tanganan harta gerak dan pajak - pajak atas jumlah keseluruhan upah atau gaji yang dibayar oleh perusahaan - perusahaan . Pajak - pajak yang 3. adalah : (a)
sekarang berlaku menurut Persetujuan
dalam hal Republik Indonesia 1) 2)
Pajak Penghasilan Badan; Pajak Penghasilan Perseorangan dan pajak-pajak atas penghasilan lainnya yang dikenakan
berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1983; (selanjutnya disebut sebagai "Pajak I ndonesia"); (b)
dalam hal Kerajaan Saudi Arabia 1)
Pajak Penghasilan Badan;
2)
Pajak Penghasilan Perseorangan dan pajak-pajak atas penghasilan lainnya; (selanjutnya disebut sebagai "Pajak Saudi").
4.
Persetujuan ini
juga berlaku terhadap pajak - pajak yang
sama atau sejenis seperti pajak - pajak yang dikenakan dikemudian hari sebagai tambahan atau sebagai pengganti dari pajak yang
~
berlaku yang dicakup ol e h Persetujuan - 2 -
i~
5.
Kedua Negara
pihak pada Persetujuan bertanggung jawab
untuk memberikan pembebasan atas semua perlengkapan sebagaimana disebutkan pada Daftar A dan B yang merupakan bagian dari Persetujuan ini, yang di impor kedalam atau di ekspor dari suatu negara pihak pada Persetujuan untuk pemakaian sendiri oleh perusahaan-perusahaan angkutan udara dari Negara pihak pad a Persetujuan lainnya, dari pungutan-pungutan dan beban-beban pabean. Daftar tersebut tertulis melalui persetujuan bersama.
dapat
dirubah
secara
Pasal 2 DEF IN IS I Kecuali
jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan
lain, maka yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan : (a)
istilah "suatu Negara pihak pada Persetujuan" dan "Negara pihak pada Persetujuan lainnya" Republik Indonesia atau kerajaan Saudi tergantung pada hubungan kalimatnya.
(b)
berarti Arabia,
istilah "perusahaan angkutan udara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan angkutan udara dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya" berarti : (i)
dalam hal Saudi Arabia, Saudi Arabian Airlines Corporation atau pengganti-penggantinya; (ii) dalam hal Republik Indonesia, Garuda Indonesia atau pengganti-penggantinya; (c)
l
istilah "menjalankan angkutan udara" berarti melaksanakan kegiatan pengangkutan melalui udara orang-orang, hewan-hewan, barang-barang dan kiriman pos yang dilakukan oleh suatu perusahaan dar i - 3 -
su~
Negara
pihak
karcis
dan
pada
Persetujuan
dokumen-dokumen
termasuk
serupa
penjualan
lainnya
yang
dipergunakan untuk tujuan angkutan. (d)
istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap angkutan oleh pesawat udara, dimiliki, disewa atau dicharter, di operasikan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali jika angkutan demikian dilaksanakan semata-mata antara tempat-tempat di Negara pihak pada Perset ujuan lainnya;
(e)
dengan istilah "pejabat yang berwenang" berarti : i)
dalam hal Republik Indonesia, Menteri Keuangan
ii)
atau wakil yang ditunjuk; dalam hal Kerajaan Sa udi
Arabia,
Menteri
Keuangan dan Ekonomi Nasional atau wakil yang ditunjuk; (f)
istilah
"penduduk
Negara suatu pihak pad a Persetujuan" berarti setiap orang a tau bad an, yang berdasarkan undang-undang dari Negara itu, dapat dikenakan pajak di Negara itu berdasarkan temp at tinggal tetapnya, tempat kediaman atau pertimbangan lainnya yang sifatnya sama;
(g)
istilah
"orang
atau
badan"
termasuk
sekumpulan orang, suatu badan a tau perkumpulan orang-orang lainnya; (h)
seseorang,
setiap
bad an
istilah "pembayaran-pembayaran lainnya" berarti pembayaran asuransi jaminan sosial, pembayaran tahunan hari· tua, pensiun, asuransi kesehatan atau asuransi pengobatan, asuransi pengangguran atau setiap pembayaran-pembayaran lainnya yang diukur oleh penghasilan
yang
dipungut
atas
gaji - gaji
dan
.c? - 4 -
tunjangan-tunjangan dari para pegawai oleh undang-undang dari Negara pihak pada Persetujuan.
Pasal 3 ANGKUTAN UDARA 1.
Penghasilan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh
perusahaan angkutan udara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari menjalankan angkutan udara di lalu lintas internasional dibebaskan dari pajak-pajak di Negara pihak pada Persetujuan lainnya. 2. Ketentuan-ketentuan dari ayat (1) ber laku pula terhadap penghasilan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan angkutan udara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari penyertaannya dalam suatu gabungan perusahaan, suatu usaha patungan dengan perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (b).
3. Untuk kepentingan pasal ini, penghasilan dan keuntungankeuntungan yang diperoleh oleh perusahaan angkutan udara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, dari menjalankan angkutan udara di lalu lintas internasional juga termasuk penghasilan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari : a)
yang diterima atas pemakaian, . persewaan sew a berdasarkan waktu penggunaan, atau pemeliharaan pesawat udara.
b)
sistim latihan, jasa-jasa manajemen dan jasa-jasa lainnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan angkutan udara Negara pihak pada Persetujuan
- 5 -
lain~
Pasal 4
PEMBAYARAN UNTUK JASA-JASA PERSEORANGAN 1. Pembayaran yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja yang dilakukan dalam ruangan suatu pesawat udara yang dijalankan di lalu lintas internasional oleh perusahaan angkutan udara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, hanya dikenakan pajak di Negara itu. 2.
Pembayaran yang diperoleh oleh seorang pegawai dari suatu
perusahaan angkutan udara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan berkenaan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja yang dilakukan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dibebaskan dari pajak-pajak dan pembayaran-pembayaran lainnya di Negara lainnya kecuali jika ia seorang warga negara dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya itu.
Pasal 5
PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA Konsultasi dapat dimintakan setiap saat dalam hal salah satu Negara pihak pada Persetujuan bermaksud mengadakan perubahan terhadap Persetujuan yang ada atau dalam rangka pelaksanaannya atau penafsirannya. Konsultasi demikian dimulai dalam waktu 60 hari mulai tanggal demikian dan keputusan-keputusan persetujuan bersama.
penerimaan permintaan diambil berdasarkan
Pasal 6
BERLAKUNYA PERSETUJUAN 1. ~
Persetujuan ini akan diratifikasi dan instrumen-instrumen
ratifikasi akan dipertukarkan dalam waktu sebagaimana m e s t i ?
- 6 -
2.
Persetujuan akan berlaku pada saat pertukaran
instrumen-
instrumen ratifikasi d:an ·.ketentuan-ketentuannya berlaku di sua tu Negara pihak pada Persetujuan, atas setiap penghasilan
ti~
bul pada atau sesudah hari pertama bulan Januari 1989. 3.
Protokol merupakan bagian yang terpisahkan dari
Pers et uj~
an ini. Pasal 7 BERAKHIRNYA PERSETUJUAN Persetujuan ini tetap berlaku dalam waktu tidak terbatas, akan tetapi dapat diakhiri oleh salah satu Negara pihak
pada
Persetujuan dengan menyampaikan pemberitahuan mengenai
ber-
akhirnya persetujuan sekurang-kurangnya enam bulan akhir setiap tahun takwim, yang dalam hal demikian,
sebelum Persetuj~
an ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mulai akhir
tahun
takwim dimana pemberitahuan berakhirnya Persetujuan disampaikan. SEBAGAI BUKTI para penanda tangan dibawah ini, yang telah diberi kuasa yang sah oleh Pemerintah masing-masing, telah
m~
nanda tangani Persetujuan ini dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perselisihan, ma ka yang berlaku adalah naskah bahasa Inggris. Dibuat di Riyadh, hari Sabtu tanggal 9 Maret 1991 (23 ban 1411
Sh~
H~.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,
KERAJAAN
DUTA BESAR REPUBLIK
MENTERI KEUANGAN DAN
INDONESIA UNTUK KE-
EKONOMI NASIONAL,
SAU~I
ARABIA,
RAJAAN SAUDI ARABIA,
Signed
Signed E. SOEKASAH SOMAWI~
~D ABALKHAIL
- 7 -
PROTOKOL
Disepakati bahwa menjelang pemarafan Persetujuan untuk Pembebasan Timbal Balik Pajak-Pajak dan Bea Masuk atas Kegiatan-kegiatan Perusahaan-perusahaan Angkutan Udara antara P em er in tah Repub 1 ik Indonesia d an P em er in tah Keraj aan Saudi Arabia, para pejabat pajak dari kedua Negara telah menerbitkan baik surat ketetapan pajak maupun surat penagihan paksa dan pajak atas penghasilan yang diperoleh perusahaan penerbangan kedua negara.
oleh
perusahaan-
Delegasi Saudi Arabia mengemukakan masalah mengenai pajak-pajak yang dikenakan terhadap GARUDA sejak 1977 dan pada waktu yang sama delegasi Indonesia juga mengemukakan masalah jumlah pajak-pajak yang dikenakan terhadap SAUDIA di Indonesia sejak 1985. Disepakati bahwa tanggal berlakunya Persetu j uan ini adalah 1 Januari 1989. Namun demikian, persetujuan juga akan diberlakukan terhadap setiap tahun pajak yang dimulai 1 Januari
1985. Kedua perusahaan angkutan udara (GARUDA dan SAUDIA) akan menyelesaikan masalah perpajakan mereka yang timbul sebelum 1985 dengan pejabat pajak dari kedua negara. Dibuat di Riyadh hari Sabtu (23 Shaban 1411 H)
, pada tanggal 9 Maret 1991
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,
UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN SAUDI ARABIA,
DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK KERAJAAN SAUDI ARABIA,
MENTER! KEUANGAN DAN EKONOMI NASIONAL,
Signed
E. SOEKASAH SOMAWIJWAJA
Signed
~D ABALKHAIL
DA F T A R
Perlengkapan darat dan Barang-Barang yang dibebaskan dari Bea dan Cukai A. KENDARAAN DAN PERLENGKAPAN. 1. Kereta-Kereta - untuk angkutan barang-barang dan Barang
Barang (masuk & keluar pelabuhan udara). 2. Perlengkapan Bongkar muat - derek-derek kecil. 3. Kendaraan-kendaraan penarik - di dalam pelabuhan udara. (Nomor 1,2 dan 3 harus dengan persetujuan Menteri
Perd~
gangan). 4. Suku Cadang - untuk perlengkapan-perlengkapan tercantum dalam daftar ini. 5. Peralatan rumah tangga dan perlengkapan bagi pegawai. 6. Peralatan kantor dan perlengkapannya. 7. Label-label barang bagasi - yang sejenis. 8. Perkakas catering, piring-piring, mangkok dan
lain-lai~
nya. 9. Karcis - karcis
dan nota-nota pengiriman barang
(dokumen-dokumen berharga). 10. Peralatan untuk perawatan dan perbaikan. 11. Unit-unit pendingin udara (yang hanya digunakan
dalam
pelabuhan udara). 12. Perlengkapan Komunikasi (harus dengan persetujuan
l
ri Pariwisata, Pos dan
Telekomunikas~
Ment~
B. !KLAN DAN ALAT-ALAT PROMOS!. Almanak dinding Agenda meja dan kantong Hiasan meja Tas tangan Jam Korek api Pulpen dan sejenisnya Asbak Gantungan Kunci Jadwal dan tempat pulpen Dompet Bendera - berbagai ukuran Model-model pesawat terbang Poster Selebaran Sampul-sampul paspor Alat-alat tulis menulis
~
,,
kant~
SEMUA HARUS MEMAKAI TANDA/MOTTO PERUSAHAAN PENERBANGAN.
AS I
\
~
•
. .l.J.-J I
\,)':'!
•
e
e
jS..J .__ L.:...J I •
If
IS
A
-
'I J,.L...J I .::..........
•• ..,-;--
:~ ...............................
'>"
1
'".
-
~
:-
}
:r;-
i
''i..
~
}
~
I
[~ -
~w..•
[.- }t' t- 't.
:t'
~·
't
. ;:
'\
-
,t· <-
:[
l \ - •f• J: \.G.
....:
t\.,.
:
~ ~
.. l-(,
:{
r
t
i;~ l
-t l. -
t r tt . t ·[ .; ;:, f \ t E 1 ~· r
~
.F
<;,
t ,[ lt f.;
1i
r l
l t[ ~1 ~
{
-n
:
-}1 r .
} t- ·~ -t ·~ t ~ •f• -
.t l
~
[
.[ r .r !.
.
Ft. .I. t- v.- :[ 1: t ~ - : t ·~ ~ I
i'
I
(:
.!.
L,
I
-c
-'f
.
.
.
.
..
•i
•
,.
· 1:;.r
~
I
-
~
.r
l
[
G,
:G,.
t
t
t ·[. .' ,r ~ t- t~- S'- 1t; l:t'(, ·1: ·~ r. <-(, f'
l.
~·
~I
-
£
'i [ .~ [:t t
0
I
r rJ
-c. \.~· lt- ~- lt
~
t . 1 '. \. \. f .. f. 1 '' - ~~ -[.- [-' ~t ~.r '}-~'r : - ['i' : l l 1. ~ '!, \ . , ~ ~ t - ( .: ~ t ·~
'
~
~s:.tlf.
l 't; ·i~ f :t <.t .f -v. l: i-: t E • t t. T
. v.(, v.(, f -
.
\.,
.'.
l:
t.
:~
\
-
~
tl!~I ·t <-
.,.
[ f
~t - - \.,
\.,
~·
~:
't.
C·
-
-T-
- ••
~ •• •• '..J ~I
;;_ ·• -- I ••..)~
• ..::..L.5 . ::: 11 ~
~
' - ¥ ~' .;~..J)
..::..!
u-]I
.l>
•• oS 11 ~1
~~..JI
~~I
~L..o..o ~1..ri>
4.-::f
••
4-:-:-!J"°.
~.; u~Lll..I
•f,C\Ar L.:.....J v
•( ~..J~jl ~
1.:..,)
v-
~L... • •
~__,.,g...JL:-
~ ~I
~LI..;;jl
.i~ ~
-f
f_,......_.,.Jt u--o ~L-Ujt ~ uf I~ , J__,....b
~~I ~..J~I ~ 4.;..,S-4..Jl ..ll~t_, ..::..°j~t_, ..::..1..u..o.JI .:,,..,, 4...:-~I ~~' J_,...J:Ut ~ U--0 ~..)":'!'~ .J' • ~I
~~..).,,:; ~ ~'
~~I J_,Ja..LJ 4..£:-L.:.;...JI l:?y.-...11 J.,L..Jt •
4.J..lL~l
("':"')....9 (')
4-_}4-J ~I .l..Jl J~)U
~1_,...,..Jl..:- ~-:'~ J.J~l
I~ ~~ ~
- : ..::,,1.__
•• I I' ·~~
'L ',.!.?....
Lo--:-> I~.,,,~ • ' •. ~..)~ ..J '
•• • - ..... ~..)_,-
11
••......... •.•.,~ ... ''
_,9..,,.••~
:;w< ·' -0~-" .• I'
-r-
.i...>~
iL..a.:-L:;
4-.......j..o
4-:i ('~ ~' ~.r.-J'
i:r-o ~W~.J ~I .i::.J I ~~
cl.._J.) ~
.J' ~~' .J' .::-L:.1 ~'
~ ,
\J-:":' ~~I
• J.,L..J 1 ijJ__,.£J
.J 1 ~.
4.......>.~ ~·
..,ol
" ·· · ol!
.::-1
1 ;; · ,,.f ;;.__s.1 •• 4J--'~Lb-,. ~ · (·"?.""'l..l...JI l -.:•q) '.:r-':'? ~ .J v-----
. ........ L., ~~
• _,>jl
4..1~
~.fa.JI
J_,.b..J
~
4.-..j..o 4 ' ..
.;,~;··
('~
4.,0..)~
> • ..
ol!
r.· . s··11
4-1>_,.J
_.,)
4..o~
~~1 ...9___,.b-JI ~ ~1_,_i1 w-S~~I ~ ~ ~ ~.i...ll J.,A..:..JI
·, ·" • 11 ·~..:r--
~.J ~
· L...-........:. . ·•-~I 4-..:....JL.. .J 1 4......JL.o-JI .. r...).J .. .. '.J ~1 4........)~ . .
-T -.J
•
LL,::; L..o..o
4..s..._.b
.. .
. 1 '5.) __,>
\:"t ·tr:
• ·~E
~·
~,~ 1 c..
:(;b· l
tr.
.
~·
·
L
F=
:
•
-
Ir; t: ~I.
.
.....
'1.. (·
'i
[ ,f t,[~
~·
'L.
~[
~
.
-
:c;,
'1..
-
("
,
t-
-
.F' -
C>I
c.
E
t
.. .
.. >
f -
1· ~
rr·
t -
- t. 1·. .r(:
\L [
·
l
l
••
.
l- -ro. '\. f,·,
-
'L-
! ""t l .
f
{
~[,
t ~
:
.
[
rt
~·rt'~,
:
fo.
·,
1
-
t .f' l {
.
f'
\.
t f·
'f 1·r .r-
[
~ r ;
[ t.
fo.
r t
['
:G,
r1- 'i:tt t l -
1-
-
t 1,
~
\.
tr:t
~1:&:
G,
c.:
,1.
-
G, ~·
~·
~
t, •
[
v. 1
-
\.~· -
t,
(: ~. [.
r
.
. t
i. t J>' l·
-
1. ~ f ""
c.·
[t - -
.
~~ -
· [ t t.
.. C· l.
t~
,; r
Cf·
L.
(
,; · r
:G,
-
~
t
L.
~IA
l lr -
(:
&:
.
.
fo.
~
f t
C· :l
i:
[.
t.
v.t -,
L
t
~
1
·~ f:\ ~; ~·
J>°, ti\ \:
('I-
C·
i:
l'
t, 1'· [:
[
:c;,
~ f [. - ~
~
('I
v.•
~ l"
t ~:: \.,~ '\. '1
~!:: E . r 1: t •
('I
.rt
c..
~
:
C· :l
.~[
Vo
""
-
v.
~. :f' f-. 1 . . r..c.., r;.t:. t . [ ·- - t'
:G,
t-
"
~r= ~r:
v.t -
t.
-
[.
\.
:c;
\,.
.
f'
l"
& i; · i \-t f:;. - ~.
·f: t·- 1t. 1-. , ~ ~:t .. . . . . .. - - ~ r ~ , .~[ t. 1\. ~:~ t:t ~. .~·. E ~· ~. ,,r: ,~I. [. ·'· fo
~·
-
~
Vo
:G,
'-o
\.
.
•
l
~ f ·~
C·
•
:r ,L,.·,
Vo
t'
.r
Gi.
-
,.
~
~
l. C·
:
:
('I
c~ "f
""t r;t 1..v.• ~·(
_, - - ""
I
•
Vo
~
~ ~ V. t Vo
1'r:. .r-r; t'. t-.' -t. Ir ,
t'
-
t
~
l
~
r: -~
.... c.
E
' H\
I
-o-
~I
_,.A.I I 0""° ~ ~ LA::...o.J I ~__,h.J I 0""° JS 1.5.l..J ~..) t.-..J 1 c!-1 _,_LI I _, ~I ~
'-:-iW..) U--0 ...JJ;_,..µt
I~
uL.S I
~I
jl J__,.a.JI clJ~ ~ ~ -.s_,>jl .::..W~~t_, • ~ I ~ 1...£.:;...o.J I ~ L?'-J I clJ ~
~~ JJ~ ..)JW;.;..JI ~ uf ~_, l:?f ~ ~.l.]1...£.:;...o.JI ~__,.a.JI 0""° 1~
i~
0 1 ~-' ,
LA..) .... 9 ... _,,
4
2 ... h ... ~
•
J~ 1.5~...J ~~'
J_,1 ~
µt..:::_,
J~~ 1.5.,),J
_,1 ~ ~~ ~ J.>~
L. ~~jl
y
'
I~ ·• . I< ~_,..• • I.. 'I
l:?f ~ ~LA::...o..ll
J__,.a.JI
1 ~ y.
~~'
( fALI.:;...JI
4_,!5.i.a)
.)~ ~~j1
·;;It 1.9··~~• .:;,I ..) f ~
~ 4.:.]~j1
J,>..).;;_,
_,.
~ ~ 4-ol.S.>1
• r' "A" .,~ ~
~L>.Jt
i.PA _,,
'.. g ... "
.jj
r. 4. u..o
r..J-:!
Jfo~' ~
-'\"
_,_ -: ,, U--0
~j ~
~
F
u-5-J.J
a··'JI
~ ~ J.?-f ~I J~I ~,)'- ~~'JI .i.a ~
~'J Lo:- ~j I ~u.::...o.J I J _,h.J I ..) ~I ~ U j~I 0-:! ~u.::...o..J I ~_.,la..J I
0~..)"" ~ 4.....JL>..ll 4.LA ~.J ~.,)~ 4..:... ~f ~~ 0"° ~I ~ ~f 4..:.:.... •
..r+Z
'~'JI-:- ..)~'JI
1.J-1' ( C\ ) ('~I
4-J)b.
~I ~I
~..>~I
4..:-...JI
~~ 0"° ~~'JI
I .LA ~ ~ ..:;,~ 0"° cl..!~ LoLl:i..;. ~~I
...L.J I ---AH l l (' ~ 1.J-1' 0 ~
.,r+Z
U--0
Tr µ I
_,...o-J I (' l C\ C\ l (' t.&
~~ .:.;,..).;>
u..o (,..,.,..) L.o)
~ J~I ~f 4..JL> ~.J ..)~I ~ ~ ~)l.:::....JI ~~I ~.J ~~'JI.; •
I
.. It.. . '.J ..>..:.I
4.., '~.J» ....)-7,_--.
O S
I oo
11
4-o~ A<-
Ci...'•, J..._•.j1 .....r.:-'-
~I
·~ v-
1.5~
Signed
Signed
.,)'.J""-' "
OA~
'1
~..:r-',
4
1
< o-o..Jl
~fo ~ ~~' ~' .::..t............j-o .::..L.bL..::..:. ~ ~~' r.J"'..rJ'..J
~ ...,,...-. ___i,4............., . .A'l.::..L.b..l......Jl ... ...,r-
~ ~__,..l..:.jl
·LL............:...l-:.1 .. .. '.J
I.)
~_,JI .,)~'
L.•.,)~ 4.,oA<~..J L.. ~A : :..... r -q
L-o.!S rlWV r~ .L.:...o (' ~J..)l-?-)
4.......,,,,··"" :.r-
~..J..l..:.jl
• rHAo .i..:.,., ~~_,.-JI .b~I ~ u-·· · o II ~l .,.,.,Ul
u--o J!J..i~,
A · '' r~
......:r--
4..-.g __ ··~jl
"~ J~ • 0 L........)"'
' L..::, ~.,)
0
u--o ', ~' ~~ ;;.,_,,.;Li.,J' .::..1_,..:.-.J1 ~ ~' ~
'
;.A" ....,--...,, ,' .... A ,,OAA ~
(+:.S.J..J rl ""''
• rl '\AO ~4, U-0
d S
I oo
11 1,$..l...J
Signed
Signed
~4.
J}'J l
J.J~ 4...,.S • o'> 11 .. ...r-;-
· '1 ('__,..,._,.-
,._,, .....-• --1t <>": -v--
•• ~•_, 1
.,) I .J-0.J
c 1 .l..s.o
: cl .l..s.o-J1 .J cl _,~1 -1 • (_,U:...o..JI
~_,L>.J J>I ..)) c~l.J ~I
•
4~ c~I
_, -
Ji:..J -
d.-:'?
-\
J.:.t~l.J J.:o->~I
cl .l..s.o
-T
cl_,~
-'f
~I
• _,U:...o..JI J_;-1..) •(4_,~1 ...;-::.).J ~l_J-0-l
T .J \
4..#L> 'f .J 4-:..J~I
•
•
cl
.J-4-1-1
~
•
.,)~) ~
-f
~;r-o cl .l..s.o.J .:::,~ 1
-o
.,)---.1.J -
_,~I
4.: ... So cl ..)..£.o.J
c ~l
-~ cU~
• H 1··>._o
• .)~ 01~1.J cL-L.5.J ~1-"".J ~.J ('i-J:, ~I.JI • .;_,>.:M C~.J.)1.J __,51 ~ 0
r: ..
lo ..
4..;.~1
11.J
cl ..)..£.o
• (_,L.b..o..JI J>I..) ~ ('~) · 4-::S'" 11 cl • (cj ~j 1.J ~.r.--11.J 4>~1 ...;-::.).J ~I _J-0-l 4.#L>) cj ~I
.J
..)>
4,)+?'I
_,
-Y
-A -"\ -\ • -\\
-\T
• c• • ... • 11 ...r:'...r·.a..-. .)~.J · • ..b.!L> • ~I .J 4...l.J L.l:U I
•
~.J L..i:; ~I
4..l.Jl.h.JI
• _,.!.'-?•
c~j.J
491 .. .;..o (')i.]1
• _,.!. '-?-
c~ Ub
• ~ U..o
J...)l..,
• (')!.]I c~L> /J.JI ~ • •('~jl.J
cl_,..:.jl
..)~ c~L>
H , .. >..o ('~I
• cl __,.!Lb c~..).J-0
• .b! L> _,_,.., •
4~
c t.-1__,5
• ~ cl .)1 y. c~L> •
~~LA.)-4_,.J 4..:-~1 .b~I
~L.::.S
~ ~
zr .................................... . _,L.s.Z ..)l_J-0-ll
.i.iA
cl .J..)I ul
~J
AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA
THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA FOR RECIPROCAL EXEMPTION OF TAXES AND CUSTOMS DUTIES ON THE ACTIVITIES OF AIR TRANSPORT ENTERPRISES OF THE TWO COUNTRIES
Th e Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia desiring to conclude an Agreement for Reciprocal Exemption of Taxes levied on income of air transport enterprises from exercise of air transport in international traffic, and customs duties and other taxes on equipment and materials imported by Air Transport Enterprises of the two countries, have agreed as follows:
ARTICLE 1 TAXES AND DUTIES COVERED 1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracti ng State irrespective of the manner in
~:hich
they are
lev~ -
1 -
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.
3.
The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular : (a)
in the case of the Republic of Indonesia i)
Corporate income tax;
ii)
Individual income tax and other taxes on income imposed under the law No . 7 of 1983; (hereinafter referred to as "Indonesian tax");
(b)
In the case of the Kingdom of Saudi Arabia i) Corporate income tax; ii) Individual income tax and other taxes on income; (hereinafter referred to as "Saudi Tax").
4. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes as are subsequently imposed in addition to, or in place of the existing taxes covered by this Agreement. 5. The two Contracting States undertake to extend exemption on all equipments mentioned in the schedule A and B annexed hereto imported in or exported from a Contracting State for the
l
own use of the air transport enterprises of the other Contracting State from customs duties and charges. This list may be modified in writing by mutual
/
- 2 -
conse:~
ARTICLE 2 DEFINITIONS In this Agreement, unless the context otherwise requires : (a)
the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" means the Republic of Indonesia or the Kingdom of Saudi Arabia, as the context requires;
(b)
the term "air transport enterprise of a Contracting State" and the "air transport enterprise of the other Contracting State" means: (i)
in the case of Saudi Arabia, the Saudi Arabian Airlines Corporation or its successors; (ii) in the case of the Republic of Indonesia, Garuda Indonesia or its successors; (c)
the term "exercise of air transport" means the operational acti.vi ty of transportation by air of persons, animals, goods and mail conducted by an enterprise of a Contracting State including sale of tickets and similar documents used for the purpose of transport;
(d)
the term "international traffic" means any transport by aircraft, owned, leased or chartered, operated by an enterprise of a Contracting State, except when such transport is made solely between places in the other Contracting State;
(e)
the term "competent authority" means; (i)
in the case of the Republic of Indonesia, the Minister of Finance or his authorized representati~
- 3 -
(ii) in the case of the Kingdom of Saudi Arabia, the Ministry of Finance and National Economy; or its authorized representative. (f)
the term "resident of a Contracting State" means any person, who under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, or any other criterion of a similar nature;
(g)
the
includes an individual, a corporation, a company or any other body of persons;
(h)
the term, "other payments" means social security insurance old age annuity or pension, sickness or medical insurance , unemployment insurance or any other payments measured by income levied on the salaries and allowances of the employees by the law of the Contracting State.
term
" person"
ARTICLE 3 AIR TRANSPORT 1. Income and profits derived by the air transport enterprise of a Contracting State from the exercise of air transport in international traffic shall be exempted from taxes in the other Contracting State . 2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income and profits derived by the air transport enterprise of a Contracting State from its participation in a pool or a joint business with the designated airline of the other State as referred to in Article 2 paragraph (b) .
3. For the purposes of this Article , income and profits derived by air transport enterprise of a Contracting State,
.. /
- 4 -
from the exercise of air transport in international traffic also include income and profits derived from: (a)
the rental, lease or maintenance of aircraft;
(b)
training schemes, management and other services rendered by an air transport enterprise of one Contracting State to the air transport enterprise of the other Contracting State.
ARTICLE 4 REMUNERATION FOR PERSONAL SERVICES 1. Remuneration derived in respect of an employment exercised on board of an aircraft operated in international traffic by the air transport enterprise of a Contracting State, shall be taxable only in that State. 2. Remuneration derived by an employee of an air transport enterprise of a Contracting State in respect of employment exercised in the other Contracting State shall, in accordance with the laws and regulations in force of each Contracting State, be exempted from the taxes and the other payments in that other State unless he is a national of that other Contracting State.
ARTICLE 5 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE Consultation may be requested at any time by either Contracting State for the purpose of amendment to the present Agreement or for its application or its interpretation. Such consultation shall begin within 60 days from the date of receipt of any such request and decisions shall be made by
~~
mutual
cons~ - 5 -
t
ARTICLE 6 ENTRY INTO FORCE 1.
This Agreement shall be ratified and the instruments of
ratification shall be exchanged in due course of time. 2.
The Agreement shall enter into force upon the
exchange
of instruments of ratification and its provisions shall have effect, in a Contracting State, on any income arising on
or
after the first day of January 1989. 3.
The Protocol shall form an integral part of this Agree-
ment. ARTICLE 7 TERMINATION This Agreement shall remain in force indefinitely
but
can be terminated by either Contracting State by giving
no-
tice of termination at least six months before the end
of
any calendar year, in which case, this Agreement shall cease to have effect from the end of the calendar year in
which
the notice of termination is given. IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorized there to by their respective Governments, have signed this
Afree -
ment in the Arabic, Bahasa Indonesia and English languages . In case of dispute, the English text will prevail. Done in Riyadh, on Saturday, the 9th of March 1991 Corresponding to the 23 Shaban 1411 H.
FOR THE GOVERNMENT OF
FOR THE GOVERNMENT OF
REPUBLIC OF INDONESIA,
KINGDOM OF SAUDI ARABIA,
AMBASSADOR OF THE RE-
MINISTER OF FINANCE AND
PUBLIC OF INDONESIA,
NATIONAL EGONOMY,
Signed
Signed E. SOEKASAH SOMAW~
-MQiiAMMED ABALKHA IL - 6 -
PROTOCOL
It is understood that prior to the initialling of the Agreement for
the Reciprocal
Exemption of Taxes and Custom
Duties on the Activities of Air Transport Enterprises between the Government of the Kingdom of Saudi Arabia and the Government of the Republic of Indonesia, tax authorities of both countries have either issued tax assessment or enforced collection of tax on income derived by airlines of both countries.
imposed
The
Saudi
on
GARUDA
Delegation since
1977
raised and
the at
problem the
same
of
taxes
time
the
Indonesian Delegation also raised the amount of taxes imposed on Saudia in Indonesia since 1985. It is understood that the effective date of the Agreement is the 1st of January 1989. Howeve r, it will also be applicab le to any taxable years beginning from 1st January 1985. Both air transport enterprises (GARUDA and SAUDIA) will solve their tax problems that authorities of both countries.
arose
before 1985 with tax
Done in Riyadh,on Saturday ,the 9th of March 1991 Corresponding to the 23 Shaban 1411 K.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Signed E. SOEKASAH SOMA~A
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA,
MINISTER OF FINANCE AND NATIONAL ECONOMY ,
Signed ~ED
AWALKHAIL
S C H E D U L E
Ground Equipment and Materials to be exempted from Customs Duties:
A) CARS AND EQUIPMENT
1.
Carts - for transport of luggage and consignments (in/out Airport)
2.
Loading/unloading Equipment - small cranes.
3.
Pull cars - inside airport.
(Items No. 1, 2 and 3 subject to the approval of the Minister of Trade).
l ....
4.
Spare parts - for equipments listed herein.
5.
House furniture and equipments for employees.
6.
Office furniture and and equipment.
7.
Luggage Tags - different
8.
Catering utensils Butages, Dishes, Trays and Cups etc.
9.
Tickets and Consignments notes (valuable documents).
10.
Maintenance and repairing equipment.
11.
Air-conditioning units (only used inside airport).
12.
Communication Apparatuses (subject to approval of Minister of Tourism, Post and Telecommunicati~
B)
ADVERTISING AND SALES PROMOTION MATERIALS
Wall Calendar Desk and Pocket Diaries Desk Sets Hand Bags Watches Lighters Pens - different Ash-Trays Key Chains Schedules/Pen Holders Purses Flags - different kinds of sizes Air-craft models Posters Leaf lets Passport Covers Stationary i~e~
~ ,.,
ALL SHOULD BEAR AIRLINES MOTTO/SYMBOL
PROCES-VERDAL
OF
INSTRUMENTS
The
undersigned
have
OF
THE
EXCHANGE
OF
RATXFXCATXON
met
today
for
e x changing the Instruments of Ratification
the
purpose
of
in respect of the
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Kingdom of Saudi
Arabia for Reciprocal
Ex emption of Taxes and Custom Duties on the Activities of Air Transport Enterprises of the two Countries and
its Protocol,
signed at Riyadh on March 9, 1991. These Instruments,
having been e x amined and found to be
in due form, have been exchanged today. IN
WITNESS
WHEREOF,
the
undersigned
have
signed
the
day
of
present Proces-Verbal. Done
at
Nwemfer
Jakarta in
the
this year
one
.. ~~: . ff~.. thousand
nine hundred
and
ninety two.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
OF INDONESIA
REPUBL~C
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Signed
. . . ... '• . .
__.,. . . .... . ....... .
·~--· -
Signed •
I'
...
' '
e'
•
•
''
I
I
I
' ' '
•••
'.
t.
S