PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERIZINAN USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA SAMARINDA

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 8 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERIZINAN USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA SAMARINDA Faisal Fernandes1 ([email protected]) Deny Slamet Pribadi2 ([email protected]) Erna Susanti3 ([email protected]) Abstrak Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan bahwa Lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan amanat tersendiri kepada pemerintah untuk membentuk peraturanterhadap para pelaku usaha maka diperlukan adanya perizinan terhadap tempat hiburan malam dimaksudkan dengan pertimbangan dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan, maka diperlukan adanya upaya pencegahan terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggara kegiatan usaha. Agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehata diantara pelaku usaha hiburan malam. Hal ini dikarena beberapa tempat hiburan malam yang belum mengantongi izin usaha tempat hiburan malam, masih menjalankan usahannya tersebut, dikarenakan kuranganya pengawasan terhadap perizinan tempat hiburan malam yang ada di Kota Samarinda. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan antara pelaku usaha hiburan malam dan berdampak pula terhadap munculnya persaingan-persaingan usaha yang tidak sehat. Kata Kunci :Persaingan Usaha, Perizinan, Hiburan Malam

1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 8

PENDAHULUAN Dengan

berkembangnya

dengan

hiburan

malam

di

Samarinda,

membawa pengaruh terhadap kehidupan dan perilaku manusia. Perkembangan pusat hiburan malam akan menimbulkan persaingan yang bersaing untuk mendapatkan para peminat hiburan malam .Pengaruh perubahan lingkungan akan tercermin juga pada perilaku dan selera pengunjung hiburan malam yang menyebabkan perusahaan dituntut untuk selalu memperbaharui pengenalan jasa terhadap pengunjung hiburan malam. Pengunjung hiburan malam sangat komplek dan berbeda-beda pada setiap individu, hal ini disebabkan adanya faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mencoba jasa tertentu sesuai para peminat hiburan malam. Banyaknya hiburan malam yang bermunculan di samarinda, semakin ketat pula persaingan dalam dunia hiburan malam. Pelayanan yang mereka berikan bermacam–macam, diantaranya adalah live music, screen panggung, food and beverage dan sebagainya. Maka dari hal ini dapat mengakibatkan terjadinya persaingan antar hiburan malam, sehingga perusahaan menawarkan keunggulannya masing- masing untuk menarik minat para pengunjung untuk memilih tempat hiburan malam sesuai dengan keinginannya. Hiburan malam khususnya dunia malam yang sudah ada banyak bermunculan, diantaranya: De javu, Muse , De lux, Crown, zona, dan lain- lain. Dalam persaingan yang sedemikian rupa, perusahaan hiburan malam dituntut untuk bekerja lebih efektif dan efisien agar tujuan dari hiburan malam terarah dan tercapai. Ketatnya persaingan dapat dilihat dari promosi yang dilakukan dari masing-masing perusahaan hiburan malam baik melalui media elektronik maupun

2

Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha (Faisal Fernandes) media cetak. Menyadari akan pentingnya pengunjung tiap malamnya sebagai suatu alat yang mempengaruhi pengunjung hiburan malam adalah pelayanan yang terbaik supaya pengunjung hiburan malam merasa puas. Dan perusahaan itu sendiri akan memberikan juga yang terbaik bagi para pengunjung hiburan malam. Selanjutnya pengunjung hiburan malam yang akan menyeleksi apakah puas atau tidak. Seiring dengan bertambahnya waktu maka semakin banyak pula pembangunan tempat hiburan malam yang dilaksanakan di kota samarinda, Sampai saat ini, ditengah ketatnya persaingan antar pengusaha hiburan dengan berbagai layanan dan fasilitan serta kawasan yang semakin luas di Kota Samarinda, Pub menunjukkan kemampuannya bertahan dengan kemunculan tempat hiburan lain. Terutama melihat perkembangan pesat Kota Samarinda dengan tingkat tekanan pekerjaan yang semakin kompleks, dan sebagai salah satu ajang untuk bertemu dengan teman –teman baru dan sebagai bagian

dari

gaya

hidup

Metropolis,

diskotik

masih

menjanjikan

untuk

pengembangan ke depan. Kompleksitas persaingan Pub,menumbuhkan inovasi yang secara terus menerus berupaya memanjakan para konsumen, terutama mereka yang menjadi pengunjung Pub . Mulai dari fasilitas lantai dansa yang seharusnya bukan menjadi bagian dari perizinan yang diberikan juga sampai penyediaan berbagai fasilitas VIP room (kamar – kamar untuk berdua atau sekelompok pengunjung) tentu dengan tarif yang beragam, mulai dari ratusan ribu sampai pada tarif jutaan rupiah

3

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 8

Persaingan harus dipandang sebagi hal positif dan sangat esensial dalam dunia usaha. Dengan persaingan,para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus menerus memperbaiki produk dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari sisi konsumen, mereka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dengan harga murah dan kualitas terbaik.4 Setelah Indonesia merdeka, peluang-peluang usaha yang tercipta selama ini dalam kenyataannya belum mampu membuat seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Demikian juga perkembangan usaha swasta, di satu sisi dipengaruhi oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat dan di lain sisi, perkembangan usaha swasta tersebut dalam kenyataannya sebahagian besar adalah merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Guna memenuhi berbagai tuntutan masyarakat demi terciptanya pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha secara sehat dan benar, disusun dan diberlakukanlah Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan meningkatnya pertumbuhan usaha dan permasalahan dalam praktik monopoli ini dan keinginan untuk mengkaji beberapa permasalahan yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi suatu alasan bagi penulisan karya ilmiah ini dengan memilih judul : Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha Tempat Hiburan Malam Di Kota Samarinda.

4

Knud Hansen et, al, 2002, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Katalis Publishing Jakarta, Halaman 87

4

Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha (Faisal Fernandes) Seiring dengan berjalannya usaha para pelaku usaha mungkin lupa bagaimana bersaing dengan sehat sehingga muncullah persaingan-persaingan yang tidak sehat dan pada akhirnya timbul praktek monopoli. Dengan adanya praktek monopoli pada suatu bidang tertentu, berarti terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kantong sendiri.5 Pengembangan penyelenggaraan usaha hiburan merupakan salah satu potensi andalan yang saat ini sangat pesat perkembangannya di Kota Samarinda,sebagai konsekwensi keberadaan Kota Samarinda sebagai Kota Jasa, Industri dan Perdagangan serta Permukiman yang berwawasan lingkungan Setiap negara mempunyai kebijakan persaingan usaha atau Competition

Policy yang berbeda-beda. Hal yang sama juga terhadap Indonesia yang dalam menentukan kebijakan persaingan usahanya tidak terlepa0s dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1995. Konstitusi telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai sistem ekonomi dan/atau kebijakan yang dapat diterapkan dalam persaingan, dimana indonesia telah memutuskan ikut dalam persaingan global. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tetap mengacu kepada perekonomian yang berlandaskan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan sesuai pasal 33. Pasal 33 huruf a dan b memberikan arahan bahwa tujuan pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi rakyat indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.6

5

Ibid.

6

Alison Jones and Brenda Sufrin, 2008, EC Competition Law: Text, Cases, and Materials, Third Edition, Oxford University Press Inc, New York, Halaman 859

5

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 8

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diketahui, bahwa monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang menjadi syarat dari keberlakuan Pasal 19 hanya akan terjadi jika pelaku usaha yang dituduh melanggar Pasal 19 tersebut memiliki posisi tawar yang signifikan dalam pasar bersangkutan. Jika tidak memiliki posisi tawar yang signifikan, sangat kecil kemungkinannya tindakan diskriminasi ataupun penolakan pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama akan memiliki dampak monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.7 Namun demikian, banyak undang-undang yang tidak secara jelas mencantumkan ketentuan persaingan usaha didalamnya. Pencantuman ketentuan persaingan usaha dan rujukan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk permasalahan dibidang persaingan usaha merupakan hal yang sangat penting. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan apabila terjadi sengketa. sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak mencantumkan rujukan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

7

Ibid,

6

Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha (Faisal Fernandes) Apabila terjadi sengketa konsumen akibat tindakan persaingan usaha tidak sehat maka pengadilan tingkat pertama seharusnya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan kompetensi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Kedua undang-undang tersebut erat kaitannya karena memiliki tujuanperlindungan konsumen. Namun demikian, keduanya memiliki ruang lingkup perlindungan terhadap konsumen yang berbeda. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk melindungi konsumen dari sisi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan laporan melalui KPPU.8 Berdasarkan contoh tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau benturan kompetensi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan peraturan perundang-undangan lainnya, apabila ketentuan mengenai persaingan usaha tidak dicantumkan secara tegas di dalamnya. Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, isu persaingan usaha sangat penting untuk menjadi fokus perhatian utama tidak hanya dari sisi pelaku usaha, namun juga pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan persaingan usaha hendaknya direvisi dan dipertegas mengenai ketentuan persaingan usaha. Apabila badan legislatif menghendaki bahwa isu persaingan usaha hanya berada dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

8

Ibid, Halaman 88

7

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 8

maka sebaiknya ketentuan tersebut dipertegas, naik di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun di dalam ketentuan perundang-undangan lain yang terkait. Hal ini penting untuk menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif dan semakin berkembang di Indonesia.9

PEMBAHASAN Aturan Perizinan Usaha tempat hiburan malam yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat Lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, terhadap para pelaku usaha maka diperlukan adanya perizinan terhadap tempat hiburan malam dimaksudkan dengan pertimbangan dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif

dan

berwawasan

lingkungan,

maka

diperlukan

adanya

upaya

pencegahan terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggara kegiatan usaha.

Tentang perizinan ini lahir untuk melindungi kepentingan

masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kalau hal ini dikaitkan dengan Tempat hiburan malam maka menurut penulis begitu pentingnya izin gangguan bagi tempat hiburan malam sebelum mereka beroperasi karena dampak adanya tempat hiburan malam dirasakan langsung oleh masyarakat dan lingkungan disekitar tempat hiburan malam. Berkaitan dengan hal tersebut maka yang harus dianalisis adalah terkait dengan efektivitas pengawasan dan evaluasi dari izin gangguan yang diterbitkanuntuk tempat hiburan malam. Apabila dilihat dari

9

Susanti Adi Nugroho, 2008, Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Praktek-Praktek

Monopoli yang menghambat persaingan, Halaman 8-11

8

Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha (Faisal Fernandes) efektivitas hukum, maka yang dianalisis oleh penulis di dalam efektivitas dari pelaksanaan aturan perizinan usaha tempat hiburan malam yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, lokasi tempat hiburan yang tidak terdata dan tidak memiliki izin harus di daftar secepatnya dikarenakan perda yang mengatur sudah jelas bahwa ada hukum yang mengatur setiap tempat bahwa harus memiliki izin dan terdaftar. Perizinan Usaha Hiburan dapat diselenggarakan dalam suatu Lokalisasi dan atau padaZona tertentu yang pengaturannya

ditetapkan

kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah dan berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kota Samarinda. Yang mana Lokalisasi dan atau zona tertentu yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan usaha hiburan harus jauh dari rumah ibadah, tempat pendidikan, pemukiman penduduk dan perkantoran. Pada dasarnya persyaratan teknis untuk izin usaha adalah sama, yang sedikit

berbeda hanya pada saat

pengajuan izin prinsip karena persyaratan

teknis antara usaha yang satu dengan yang lain berbeda jenisnya, pengusaha

sudah dikatakan

lulus

dari Izin

Prinsip

ini

apabila

maka selanjutnya

tinggal melanjutkan apa yang sudah ada ditambah dengan menjalankan beberapa hal yang menjadi persyaratan teknis untuk izin usaha guna mencapai ketertiban, keamanan, serta kelancaran untuk pengusaha itu sendiri. Adapun persyaratan teknis untuk mendapatkan Izin Usaha adalah sebagai berikut :

9

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 8

1)

Dalam melaksanakan mendirikan usaha hiburan umum, pemegang izin wajib mentaati ketentuan perundangan yang berlaku.

2)

Dalam melaksanakan kegiatan hiburan umum wajib menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan disekitarnya.

3)

Kepada pemegang izin wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

4)

Apabila dalam mendirikan usaha terjadi perubahan dari rencana semula wajib memberikan laporan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Samarinda

5)

Untuk mengajukan Izin Usaha tersebut pemegang izin wajib mengajukan permohonan

kepada

Walikota

lewat

Kepala

Dinas

Pariwisata

dan

Kebudayaan Kota Samarinda. Akan tetapi

ada beberapa tempat hiburan malam yang belum

mengantongi izin usahatempat hiburan malam, masih menjalankan usahannya tersebut, hal ini dikarenakan kuranganya pengawasan terhadap perizinan tempat hiburan malam yang ada di Kota Samarinda. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan antara pelaku usaha hiburan malam dan berdampak pula terhadap munculnya persaingan-persaingan usaha yang tidak sehat.

10

Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha (Faisal Fernandes) Permasalahan-permasalahan

yang

timbul

dalam

perizinan

usaha

tempat hiburan malam di Kota Samarinda Permasalahan permasalahan tentang perizinan tempat hiburan Di Kota Samarinda, masih ada yang belum memiliki izin. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Sub badan Hukum oleh bapak sudaryo, menyatakan bahwa sebagian belum ada izinnya dan itu sepenuhnya masih merupakan bagian dari HGU PTPN 3 samarinda.10Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perizinan usaha tempat hiburan malam di Kota Samarinda . Meski dalam Surat Izin Usaha (SIU) Rekreasi dan Hiburan Umum masih berlaku, namun tertera untuk jenis usaha tempat hiburan malam. Faktanya, di tempat tertentu terdapat pula diskotek. Selain itu, izin Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) tak bisa ditunjukkan. Dalam usaha untuk mengadakan Tempat Hiburan Malam harus mendapat ketentuan dari Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) supaya dalam kelengkapan berkas-berkas pengelola dapat menjadi pegangan yang kuat ketika sewaktu-waktu di permasalahkan oleh pemerintah setempat. Adapun wawancara singkat peneliti dengan ketua MUI, Sebelumnya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda, Hasan Basri Siregar mendatangi keberadaan tempat-tempat hiburan malam di kawasan itu. Ia mengatakan, tempat hiburan malam di wilayah tersebut harus menjadi perhatian pemerintah karena telah mengganggu ketenangan warga. Perlu diperhatikan tempat seperti

Muse, zona dan Celcius. Kita mempertanyakan izinnya bagaimana, kemudian 10

Wawancara dengan Bapak Sudaryo selaku Sub Badan Hukun PEMKOT Samarinda, Tanggal 20 Februari 2014 Pukul. 10.15 Wita

11

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 8

bagaimana itu harus dikelola, Ungkap Hasan sewaktu wawancara singkat. Hasan berpendapat, kehadiran tempat hiburan malam di kawasan itu membuat suasana malam dikawasan itu menjadi sangat ribut.11

Belum lama ini, tempat hiburan

malam menjadi permasalahan di kota samarinda komisi I DPRD Samarinda mencurigai ada 'kongkalikong' antara pengusaha dan oknum pejabat Pemkot Samarinda dibalik penerbitan izin Tempat Hiburan Malam (THM) Muse Jl Mulawarman. Mengingat, Komisi I dan Pemkot telah bersepakat tak menerbitkan izin baru THM di Samarinda lagi. Nyatanya, izin THM Muse tetap diterbitkan. Dan diduga penerbitan izin THM Muse ditandatangani Kabag Perizinan. Ada juga Tempat hiburan malam (THM) Maximum Pub dan Karaoke di Jalan Niaga Timur, Kelurahan Pelabuhan, Samarinda ditutup sementara. THM itu dinilai menyalahi izin. Sebab, peruntukan izin yang diajukan tak sesuai. Meski dalam Surat Izin Usaha (SIU) Rekreasi dan Hiburan Umum masih berlaku hingga 14 Agustus 2014, namun tertera untuk jenis usaha pub dan karaoke. Faktanya, di tempat itu terdapat pula diskotek. Selain itu, izin Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) tak bisa ditunjukkan. Akibatnya, di pintu utama dipasangi garis kuning sebagai tanda penyegelan. kemudian tempat tersebut menarik perhatian Komisi I DPRD Samarinda, Satpol PP, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Samarinda sempat dikelabui oleh manajer dan karyawan tempat hiburan tersebut ketika tiba di lokasi tersebut. Terkait permasalahan yang dialami oleh pengusaha tempat hiburan malam, tentunya juga harus diperhatikan dari segi perizinannya dikarenakan sudah jelas 11

Wawancara dengan Bapak Hasan Basri Siregar selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Samarinda, Tanggal 23 Februari 2014 Pukul. 13.15 Wita

12

Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha (Faisal Fernandes) bahwa aturan-aturan pemerintah terkait izin usaha harus dilengkapi. Lokasi-lokasi usaha juga harus sesuai ketentuan yang ada, karena lokasi sangat memengaruhi risiko

dan

keuntungan

perusahaan

secara

keseluruhan.

Misalnya

biaya

pengangkutan bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang ke luar dari perusahaan, dapat mencapai seperempat dari harga jual produk. Selain itu lokasi juga dapat memengaruhi biaya pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Keputusan mengenai lokasi harus diambil perusahaan sekali saja, biasanya karena permintaan yang telah melebihi kapasitas pabrik yang ada atau karena perubahan produktivitas tenaga kerja, perubahan nilait tukar, biaya-biaya, dan sikap masyarakat setempat. Pilihan-pilihan dalam lokasi meliputi: Tidak pindah, tetapi memperluas

fasilitas

yang

ada,

mempertahankan

lokasi

sekarang

dan

menambahkan fasilitas lain di tempat lain atau menutup fasilitas yang ada atau pindah ke lokasi lain. Keputusan lokasi bergantung pada jenis bisnis. Untuk keputusan lokasi industry, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan biaya, meski inovasi dan kreativitas juga penting. Untuk bisnis eceran dan jasa profesi, strategi yang digunakan difokuskan pada memaksimalkan pendapatan. Walaupun demikian, strategi lokasi pemilihan gudang bisa ditentukan oleh biaya serta kecepatan pengiriman. Tujuan strategi lokasi adalah memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Karena lokasi memengaruhi biaya dan menentukan penghasilan, lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis perusahaan. Keputusan lokasi

yang

berdasarkan pada strategi biaya rendah (low-cost) membutuhkan pertimbangan

13

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 8

yang cermat. Ketika manajemen telah memutuskan untuk beroperasi di satu lokasi tertentu, banyak biaya yang menjadi tetap dan sulit dikurangi. Oleh karena itu, kerja keras yang dilakukan manajemen untuk menetapkan lokasi fasilitas yang optimal merupakan investasi yang baik. Saat kreativitas, inovasi, dan investasi litbang bersifat penting bagi strategi operasi, fokus criteria lokasi dapat berubah, dari yang awalnya berfokuspada-biaya, menjadi berfokus-pada-inovasi Ada empat sifat yang memengaruhi inovasi dan daya saing : 1.

Adanya input berkualitas tinggi dan spesifik, seperti kemampuan ilmiah dan teknik

2.

Lingkungan yang kondusif bagi investasi dan persaingan lokal yang ketat

3.

Tekanan dan wawasan yang didapat dari pasar lokal yg berpengalaman

4.

Adanya industry lokal yang saling terhubung dan mendukung. Selama ini yang menjadi permaslahan dalam perijinan tempat hiburan

malam berasal dari kurangnya kesadaran mendapatkan persetujuan

dari

lingkungan

dari pengusaha yang tidak sekitar

untuk

mengoperasikan

usahanya. Padahal apabila tidak ada persetujuan dan kita tetap menerbitkan surat Izin Usaha maka nantinya kita sendiri yang kena sanksinya. Selain itu juga Permasalahan yang terjadi di Kota Samarinda adalah terlalu berbelitnya pelayanan perizinan, tidak ada kepastian waktu, dan biaya yang terhitung tinggi. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, demikian juga perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha. Proses khususnya

14

perizinan

perizinan,

usaha, secara langsung berpengaruh terhadap keinginan

Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha (Faisal Fernandes) dan kepuasan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya. Demikian pula sebaliknya, jika proses perizinan tidak efisien, berbelit, dan tidak transparan baik dalam hal waktu, biaya, maupun prosedur akan berdampak terhadap menurunnya keinginan orang untuk mengurus perizinan usaha dan mereka mencari tempat investasi lain yang prosesnya lebih jelas dan transparan.

PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan rangkaian pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian dan penulisan hukum ini, yaitu: 1.

Aturan UU No. 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Larangan Praktik Monopoli

dan UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, dengan keberadaan THM dapat menambah perekonomian daerah lewat pajak yang sudah diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri. Akan tetapi hanya tempat hiburan malam yang terdata di daerah saja yang mendapatkan pajak, lokasi tempat hiburan yang tidak terdata dan tidak memiliki izin harus di daftar secepatnya dikarenakan perda yang mengatur sudah jelas bahwa ada hukum yang mengatur setiap tempat bahwa harus memiliki izin dan terdaftar. 2.

Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perizinan usaha tempat hiburan malam di Kota Samarinda .Meski dalam Surat Izin Usaha (SIU) Rekreasi dan Hiburan Umum masih berlaku, namun tertera untuk jenis usaha

15

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 8

tempat hiburan malam. Faktanya, di tempat tertentu terdapat pula diskotek. Selain itu, izin Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) tak bisa ditunjukkan. Dalam usaha untuk mengadakan Tempat Hiburan Malam harus mendapat ketentuan dari Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) supaya dalam kelengkapan berkas-berkas pengelola dapat menjadi pegangan yang kuat ketika sewaktu-waktu di permasalahkan oleh pemerintah setempat.

Saran 1.

Harusnya setiap pelaku usaha menjalankan usaha dengan persaingan yang sehat bukan melakukan persaingan yang tidak sehat dan mengikuti semua aturan Pemerintah Kota Samarinda agar pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai aturan dan tidak saling menjatuhkan dalam persaingan usaha Hiburan Malam di Kota Samarinda dan diharapkan setiap pelaku usaha menjunjung tinggi persaingan usaha secara sehat hapus monopoli ciptakan praktek usaha sehat.

2.

Pemerintah Kota Samarinda seharusnya memiliki Izin khusus Tempat Hiburan Malam agar ada aturan yang secara khusus menjerat pelaku Persaingan tidak sehat yang merugikan warga sekitar dan masyarakat Kota Samarinda dan Harusnya menutup tempat usaha yang tidak Memiliki (SIUP) Surat Ijin dan perijinan usaha, pemerintah kota samarinda dapat meninjau langsung lokasi tempat tersebut, dikarenakan tempat usaha bisa saja tidak mendapat perijinan dari warga sekitar lokasi tersebut, kemudian harus ada Revisi ulang terkait peraturan daerah yang mengatur tentang keberadaan

16

Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha (Faisal Fernandes) tempat hiburan malam dan juga harus mendapat izin dari badan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) supaya berkas perizinan dapat dilengkapi

DAFTAR PUSTAKA A.

Buku Adi Nugroho Susanti , Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,

Praktek-Praktek Monopoli yang menghambat persaingan. Hansen et Knud, al, 2002, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Katalis Publishing, Jakarta. Jones Alison and Sufrin Brenda , 2008, EC Competition Law: Text, Cases, and Materials, Third Edition, Oxford University Press Inc, New York. J. Rodger Barry and Macculloch Angus, 2008,Competition Law Policy in the EC and UK, Fourth Edition, Routleghe-Cavendish, Oxon. Maarif Syamsul , 2002, Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta. Ruslie Hardjan., 1996, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta. RS, Darmajati, 2001. Istilah –Istilah Dunia Pariwisata, Jakarta PT. Pradnya Paramita Sunindhia. Y. W dan Ninik Widianti, 1992, Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi, Jakarta, PT. Rineka Soekanto Soerjono, 2004, Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Soekardono. R, 1981, Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 (Bagian Pertama), Jakarta: Dian Rakyat. Suryatin. R, 1982, Hukum Dagang, Jakarta PT. Pradnya Paramita B.

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

C.

Artikel Jurnal, Koran, Internet http://www.poskotakaltim.com., diakses: 18 April 2013,Pkl.14.30

17