URGENSI HUKUM PERSAINGAN BAGI DUNIA USAHA PENERBANGAN DI KOTA MEDAN

URGENSI HUKUM PERSAINGAN BAGI DUNIA USAHA PENERBANGAN DI KOTA MEDAN

TESIS

Oleh :

EDI ZULHAM 992105111 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2003

Edi Zulham : Urgensi Hukum Persaingan Bagi Dunia Usaha Penerbangan Di Kota Medan, 2003 USU Repository © 2007

URGENSI HUKUM PERSAINGAN BAGI DUNIA USAHA PENERBANGAN DI KOTA MEDAN Edi Zulham* Sanwani Nasution* Syamsul Arifin* Hikmahanto Juwana** INTISARI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan pada Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan persaingan usaha. Setelah lebih kurang satu tahun sejak pembentukannya, KPPU telah mengeluarkan serangkaian keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 5 tahun 1999, salah satu Surat Keputusan No, 206/K/VII/2001, tertanggal 30 Juli 2001, yang meminta kepada Menteri Perhubungan untuk mencabut Kepmenhub No. 25 Tahun 1997 yang mendelegasikan kewenangan penetapan tarif angkutan udara komersial dalam negeri kepada INACA. KPPU menilai penetapan tarif oleh INACA diduga telah melangar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Menteri Perhubungan kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2002 mengenai penentuan tarif angkutan niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Tarif yang ditetapkan pemerintah itu hanya menetapkan tarif batas atas (ceilling price) dengan besaran rupiah sedang batasan bawah kepada masing-masing perusahaan penerbangan. Keadaan ini kemudian menyebabkan persaingan pada jalur Medan-Jakarta menjadi sangat ketat dan sudah menjurus pada perang tarif yang saling mematikan dan dianggap sebagai persaingan tidak sehat. Penelian ini berjudul “Urgensi Hukum Persaingan Bagi Dunia Usaha Penerbangan di Kota Medan”. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah : apakah telah terjadi praktek penetapan harga (price fixing) oleh perusahaanperusahaan penerbangan dalam menentukan tarif penerbangan jalur Medan-Jakarta yang pada saat ini dilakukan diluar wadah INACA; serta bagaimanakah fenomena peristiwa perang tarif untuk jalur penerbangan Medan – Jakarta dikaitkan dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 ? Permasalahan ini diharapkan dapat dijawab melalui penelitian hukum in concrito dan tipe penelitian hukum empirik dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data-data sekunder yang relevan dikumpulkan dengan menggunakan tehnik penelusuran bahan-bahan literarur (studi pustaka atau studi dokumen). Sedangkan data primer dikumpulkan melalui

* Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara . ** Fakultas Hukum, Universitas Indonesia


wawancara mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara kepada responden yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penerbangan yang melayani jalur penerbangan Medan-Jakarta. Hasil penelitian inenunjukkan bahwa ada petunjuk yang kuat perusahaanpentsahaan penerbangan di kota Medan telah melakukan penetapan harga (price ,fixing) meskipun tidak terdapat kesepakatan tertentu di antara para pelaku usaha tersebut. Terdapat kecenderungan untuk menetapkan harga yang sama, baik pada saat harga naik maupun pada waktu harga turun. Penetapan harga yang sama dilakukan lewat price signaling sesama para pelaku usaha. Meskipun tidak ada perjanjian khusus di antara pelaku usaha untuk menetapkan harga yang sama, tetapi unsur adanya perjanjan dapat dilihat dari munculnya understanding dan meeting of mind di antara para pelaku usaha untuk menetapkan harga yang sama.. Dengan mehhat nimusan Pasal 5 UU No 5 tahun 1999 maka dapat diketahui penetapan harga demikian termasuk pada penetapan harga yang horisontal dan termasuk perjanjian yang per se illegal. Selanjutnya, tarif yang wajar untuk rute Medan-Jakarta kelas ekonomi pada saat dilakukannya penelitian adalah sekitar Rp.600.000 hingga 650.000 dengan jumlah kursi terisi sebanyak 70 %. Harga ini sudah memungkinkan perusahaan penerbangan untuk bersaing dalam pelayanan dan tidak bersaing dalam harga. Terdapat pertanda yang kuat bahwa perusahaanperusahaan penerbangan telah melakukan jual rugi atau predatory pricing sebagai strategi untuk rnenghilangkan persaingan yaitu dengan tujuan untuk mematikan para pesaingnya. Persaingan harga yang sudah menjurus kepada perang tarif, dalam jangka pendek sepertinya menguntungkan konsumen, tetapi dalam jangka panjang akan berakibat buruk pada persaingan usaha karena akan ada perusahaan-perusahaan penerbangan yang tidak mampu bertahan dan pada akhirnya akan menciptakan oligopoly, yang selanjutnya akan merugikan konsumen. Dalam jangka pendek, keamanan dan kenyamanan penerbangan yang tidak diperhatikan akan merugikan konsumen. Untuk mengatasi keadaan tersebut Pemerintah seharusnya segera meninjau ulang Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nornor KM 9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi, yang menetapkan tarif berdasarkan batas atas (ceiling price) yang telah menyebabkan terjadinya perang tarif. Pemerintah perlu menetapkan tarif berdasarkan batas bawah (floor price), untuk menghindari terjadinya predatory pricing oleh perusahaanperusahan dengan modal kuat.

Kata Kunci :

hukum persaingan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) penetapan harga


THE URGENCY OF COMPETITION LAW FOR AIR CARRIER BUSINESS IN CITY OF MEDAN' Edi Zulham* Sanwani Nasution* Syamsul Arifin* Hikmahanto Juwana** ABSTRACT Business Co mpetitio n Surveil lan ce Co mmi ssion (Ko mi si Peng awas Persaingan Usaha = KPPU) which is established pursuant to Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition Practices have duty to execute the surveillance upon the implementation of business competition. After more than one year of the establishment, KPPU have issued number of decrees related to the implementation of Law Number 5 of 1999. One of the decrees was Decree Number: 206/KJVII/2001, dated July 30, 2001, requested Minister of Transportation to revoke Minister of Transportation Decree Number 25 of 1997, which delegate the authority to decide tariff on domestic commercial air carrier to INACA. KPPU consider that the tariff decision by INACA has broken the provision of Article 5 and Article 11 of Law Number of 1999. The Minister of Transportation then, issued Decree of Minister of Transportation Number 9 of 2002 on Tariff of Economic Class of Domestic Scheduled Commercial Flight. Tariff which was determined by the government only stipulated the ceiling price in rupiah, whereas the floor price was given to every air carrier. As result of this circumstance then, competition in Medan-Jakarta route become very tight and led to tariff war which caused being vanished each other and consider as unfair competition. This research has a title of “The Urgency of Competition Law for Air Carrier Business in City of Medan”. Questions wanted to answer in this research are : Is there any price fixing committed by the air carrier companies in determining the air tariff for Medan – Jakarta route, which at this time was not facilitated by INACA; How is the phenomenon of tariff war in Medan – Jakarta route consider to provisions in Law Number 5 of 1999 ? Those questions are going to be answered through in concreto legal research and empirical legal research, by using primary and secondary data. Relevant secondary data were obtained by using library research. Whereas, primary data were obtained by in-depth interview, using the interview guidance to the respondents of air carrier companies which flight the route of Medan – Jakarta. Result ogf this research shows that there were strong indications that air carrier companies in City of Medan has committed the price fixing, even there was no

* Faculty of Law, Universitas of Indonesia ** Faculty of Law, Universitas of Indonesia


certain agreement reached between the business actors. There was a tendencies Terdapat to fix the same price, whether when the price was raise or down. The price fixing was reached by price signalling between the business actors. To fix the same price. Even there was no specific agreement reached amongst the business actors but the element of contract could be seen in the emerge of understanding and meeting of minds among the business actors. By consider the provision of Article 5 of Law Number 5 of 1999, it could be known that the price fixing is categorized as horizontal price fixing and identified as per se illegal contract Reasonable tariff for Medan-Jakarta for economic class at the time of the research taken place was around Rp.600.000 till Rp. 650.000 with the load factor of 70 %. This price could make the air carrier compete each other in service and not in price. There was strong indications that the air carrier companies has committed in predatory pricing as strategy to lessening the competition and at the end to vanishing the competitor Price competition which has led to tariff war, in a short term seems to give advantages to the consumers but in long term will caused damages to business competition since there will some air carrier companies that could not survive and eventually will create oligopoly which could harm the consumers. In short term, the unsecured and uncomfortable of flight will also harm the consumers.. To cope with this situations, government should immediately reconsider the Decree of Minister of Transportation Number 8 of 2002 and Decree of Minister of Transportation Number 9 of 2002 on taraiff of Economic Class of Domestic Scheduled Air Carrier, which stipulated the tariff based on ceiling price which already caused the tariff war. The government urge to stipulated tariff based also on floor price, to avoid the predatory pricing committed by the air carrier companies which have enough fund. Key word :

competition law Business Competition Surveillance Commission (KPPU) price fixing


URGENSI HUKUM PERSAINGAN BAGI DUNIA USAHA PENERBANGAN DI KOTA MEDAN

Recommend Documents