BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG PENERBITAN / PERPANJANGAN PAS KECIL KAPAL DI KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan di bidang kelautan dipandang perlu menerbitkan/perpanjangan pas kecil kapal kepada badan hukum dan atau perorangan yang memiliki atau mengoperasionalkan kapal dengan berat kurang dari 7 GT (Gros Tonnage) di Kabupaten Badung;
b. bahwa penerbitan / perpanjangan pas kecil kapal dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;
Mengingat
: 1. Undang–Undang
Nomor
69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan
Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3492 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-22004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145); 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan daftar kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN / PERPANJANGAN PAS KECIL KAPAL DI KABUPATEN BADUNG.
-3BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Badung. 2. Daerah adalah Kabupaten Badung. 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Badung. 5. Angkutan Laut adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal atau perahu. 6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda / ditarik termasuk kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 7. Kapal Kecil adalah kapal yang mempunyai tonase kotor kurang dari 7 GT (Tujuh Gross Tonnage). 8. Pas Kecil Kapal adalah surat/sertifikat kebangsaan kapal yang memuat identitas pemilik dan kapal. 9. Bendera / Kebangsaan Kapal adalah hubungan hukum antara kapal dan negaranya. 10. Gross Tonnage ( GT ) adalah Tonasse kotor kapal yang sekarang dipakai sebagai satuan dasar pengukuran kapal di Indonesia.
BAB II TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 2
(1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai kapal yang bobotnya dibawah 7 GT ( Tujuh Gross Tonnage ) wajib memiliki pas kecil kapal dari Bupati dengan mengajukan permohonan.
(2) Untuk memperoleh pas kecil kapal sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan diajukan kepada Bupati Cq. Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
-4b. Foto copy KTP pemilik; c. Keterangan pengukuran kapal; d. Surat keterangan galangan / tukang; e. Bukti pembelian mesin.
(3) sebelum pas kecil kapal dimaksud ayat (1) dikeluarkan wajib diadakan penelitian dan atau pengukuran oleh ahli ukur kapal / juru ukur yang ditunjuk untuk itu yang telah memiliki sertifikat ahli ukur kapal.
(4) Hasil
pengukuran
sebagaimana
dimaksud
ayat
(3)
merupakan
persyaratan teknis untuk diterbitkannya pas kecil kapal.
Pasal 3
(1) Pas kecil kapal dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(2) Bentuk pas kecil kapal dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
Pasal 4 Pas kecil kapal dimaksud Pasal 2 ayat (1) dapat dicabut apabila : a. Kapal tenggelam / terbakar; b. Kapal dibajak; c. Kapal dimusnahkan / ditutuh; d. Kapal dipakai sebagai kapal perang; e. Kapal dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; f.
Kapal dijual ke luar negeri;
g. Kapal berubah ukuran dan ganti nama; h. Kapal ganti pemilik.
Pasal 5 Mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk dan atas nama Bupati menandatangani penerbitan pas kecil kapal.
-5BAB III BIAYA
Pasal 6 Atas penerbitan pas kecil kapal dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini, pemohon dikenakan biaya sumbangan pihak ketiga sesuai Peraturan yang berlaku.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
(1) Pas kecil kapal yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku pas kecil kapal tersebut berakhir.
(2) Bagi orang atau badan hukum yang memiliki dan menguasai kapal yang belum memiliki pas kecil kapal wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Dinas Perhubungan.
-6BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 9 Januari 2007 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Badung pada tanggal 9 Januari 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 3
-7-
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG TANGGAL
: 9 JANUARI 2007
NOMOR
: 3 TAHUN 2007
TENTANG
: PENERBITAN / PERPANJANGAN PAS KECIL KAPAL DI KABUPATEN BADUNG
BENTUK SERTIFIKAT KAPAL ( PAS KECIL )
PAS KECIL NO.
Yang bertanda tangan dibawah ini ............................................. menyatakan bahwa :
NAMA KAPAL
PENGGERAK
TANDA PAS
MEREK, TK/ KW
TONASE KOTOR
BAHAN UTAMA
UKURAN PxLxD (m)
JUMLAH GELADAK
TAHUN PEMBANGUNAN
Dipergunakan sebagai
: ............................................................................................
Nama dan alamat pemilik
: .....................................................................................................
............................................................................................................................................... Telah didaftarkan dalam Register Pas Kapal di ......................................................................... dengan nomor ...................................................................dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia. Kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharapkan supaya memperlakukan nahkoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Perjanjian – Perjanjian dengan Negara – Negara lain. Berlaku sampai dengan tanggal ...............................................................................................
Diberikan di : ..................................... Pada tanggal : ......................................... An. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG NAMA JELAS PANGKAT NIP
BUPATI BADUNG ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
