y
'to
-
,,~
.'
(
MENTE:RI KESEHATAN REPUBJ,JK INDONESIA
~
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 439fMENKES/PERNII2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA AT AS piERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1575/MENK'ES/PER/XII2005 TENTANG ORGANISASI DAN TAT A KER~A D1::PARTEMEN KESEHAT AN I
I
.•
MENTERI KESEHAT AN RE~UBLIK INDONESIA, Menimbang
: bahwa dalam rangkaupaya meningkatkan kinerja Departemen Kesehatan untuk mernberlkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipan~ang perlu rnenaubah Peraturan Menteri . Kesehatan Nomor 1!575/Menkes/Per/X1/2005tentang Organisasi dan Tata Kerja D'epartemen Kesehatan sebagaimana telah dlubah dengan' I Peraturan Menterl Kesehatan Nemer . 1295/Menkes/Per/XH/2007;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nemer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Ndgara Tahun 1992 Nornor 100, Tambahan Lembaran Neg!araNomor 3495); 2. Undang-Undarlg Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Tahun 2004 Nemer 125, Tsmbahan Lembaran Negara Nemer 4437); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3a Tahun 2007 tentang Pemba.gian U~rusan.Pernerlntahan Antara Pemerintah, Pemerintahan baerah Provinsl, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemberan Negara Tahun 2007 Nemer' 82, Tambahan Lembaran Negara Nemor 4737); 4. Peraturan P.residen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsl, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerlan Negara sebagaimana telah diubah terakhir denga!n Peraturan Preslden Nemer 94 Tahun 2006; 5. Peraturan Presiden Nemer 10 Tahun 2005 tentang Unit Organlsasl dan Tugas Eselon I sebag.aimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nemer 50 Tahun 2008; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SKI XIl2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen .Kesehatan, sebapalrnena telah diubah dengan Peraturan Menterl KesehaitanNemer' 1295/Menkes/PerlXlI/2007;
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayaqunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/2137/M.PAN/6/2009 Tanggal 9 Juni 2009;
I I I I I I I
I
I
I
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN.: Menetapkan
: PERA TURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMPR 1575/MENKES/PERlXI/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN . KESEHATAN,
i
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 1575IMenkes/PerIX1I2005 tel1ta.og Organisasi dan Tata Ke~a Departemen Kesehatan yang . telah dlubah dengan Pe ratu ran Menteri Kesehatan Nomor 1295iMenkes/PerIX1I/2007, dlubah se~agai berikut: . • 1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga· berbunyi sebagal berikut: :IIPasal5 Departemen Kesehatan terdiri dari: a. Sekretarlat Jenderat; b. Dlrektorat Jenderal Blna Keaehatan Masyarakat; c. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medlk; d. Dlrektorat JenderaJ Pengendallan Penyaklt dan Penyehatan Lingkungan; e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmaslan dan Alat Kesehatan; f. Inspektorat Jenderal; g. Badan Penelltian dan Pengembiangan Kesehatan; .h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; I. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologl Kesehatan dan Globalisasi; j. Staf AhH Menteri Bldang Pembfayaan dan Pemberdayaan Masyarakat; k. Staf Ahli Menteri Bldang Perlindlungan Faktor Resiko Keeehatan: I. Stai Ahll Menteri BidaRg Peningkatan Kapasitas Kelem~agaan dan Desentrallsasi; m. Staf Ahll Menteri Bid.ang MedikQ LDgal; n. Pusat Data dan Survellans Epldlemiologi; o. Pusat Kerjasama Luar Negeri; , . p. Pusat Promosl Kesehatan; q. Pusat Penanggulangan Kris!s; r. Pusat Pemblayaan dan Jamin~~ Kesehatan; s. Pusat Komunikasi Publlk; t. Pusat Sarana, Prasarana dan Peratatan Kesehatan; u. Pusat Pemeliharaan, Pe,ningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan; v. Pusat Keeehatan HaiL"
2
.
',"
.'
MENTERIKESEHATAN REPUSUfK INDONESIA i
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagal berikut: 'IiPasalS Sekretariat Jenderal terdlri ciari : a. Siro Perencanaan dan Anggaran; b.. BlrQ Kepegawaian; c. SlrQ Keuangan dan Perlengkapan; d. Siro Hukum dan Organisasi; e. Siro Umum:" •
3. Ketentuan Bagian Ketiga BAB III dldbah sehingga berbunyl sebagai berikut: IIBagian Ketiga Biro Perencanaan dan Anggaran
Pasal s Siro Perencanaan dan Angga.,ran mempunyai tugas melaksanakan den mengkoordlnaslkan perumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan strategls. kebijakan dan program pembangunan kesehatan serta Anggaran Pendapatan dan SelanJa Negara (APSM) I. H. dan III. Pasal10 ,
Dalam melaksanakan tugas sebaqalmana dimaksud dalam pasal 9. Siro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungs; : a. koordinasl dan pelaksanaan perumusan, penyusunan dan ~ penetapan perencanaan strategist kebljakan dan .orogram. b. koordlnasl dan pelaksanaan perurnusan, penyusunan dan penetapan perencanaan dan penganggaran AP~N I. c.koordinasl dan pela,ksanaanperumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan dan penganggaran APBN II. d. koorcUnasl dan pelaksanaan perumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan dan penganggaran AP13N III. Pasal11 Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri dari : a. Saglan Perencanaan Strategls. KebiJakan dan Program b. Baglan APBN I c. Bagian APBN II d. Baglan APBN III e. Kelompok Jabatan Fungsional
3
MENTERIKESEHATAN REPUS!4K INDONESIA
Pasal 12
.
Bagian Perencana.an Strategls, Kebija·kan dan Program mempunyai tugas meiaksanakan dan mengkoordlnaslkan perumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan dan anggaran pembang[unan kesehatan pada tahun yang berjalan dan satu tahun dan lima tahun akan datang yang bersumber darl Belanja Transfer balk ke daerah maupun kementerianzlembaga lain serta melaksanakan dan mengkoordlnasikan dalam perurncsan, penyusunan dan penetapan sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan prterltas. Pasal13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn pasal 12, Bagian Perencanaan Strategls, Kebljakan dan Program menyelenggarakan fungs; : a, penyusunan perencanaan strategis dan kebijakan; b. penyusunan Program Pemban9un~n Kesehatan; c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rurnah tangga Biro Perencanaan dan Anggaran. P~sa114
-
Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan dan Program terdir; dari : a. Subbaglan Perencanaan S.trategfs~an Kebijakan; b. Subbagian Program Pembanqunan Kesehatan; .. c. Subbagian Tata Usaha • Pasal 15 (1) SUbbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan 'strategisuntuk mensinkronkan dan menglntegrasikan program kegfatan prioritas bidang Kesehatan, evaluasi dan kajlan hasll pencapalan lndikator program kegiatan priorltas bidang Kesehatan. (2) Subbagian Program Pernbangunan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penylapan bahan untuk perencanaan dan penganggaran belanja transfer bldang Kesehatan, petunjuk teknls pelaksanaan kementerian/Jembaga lain, evaJuasiserta kajlan pelaksanaan kegiatan belanja transfer. (3) Subbaglan Tata Usaha niempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Blro Perencanaan dan Anggaran, dan merekapitulasi hasII penetapan perencanaan dan anggaran ,serta pencapalan hasll lndlkator yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah dan kebijakankesehatan yang bersttat prioritas. Pas~l 16 Bagian APBN I rnempunyal tugas melaksanakan dan rnengkoordlnaslkan dalam perumusan, p.enyusunan dan penetapan perencanaan dan anggaran pembangunan kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, kajian dan pelaporan, untuk program-program yang ada di bawah tanggung jawab lingkungan
4
MENTERHKESEHATAN REPUSLIK INOO"'ESIA
Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Dlrektorat Jenderal Bina Pelayanan Kefarmaslan dan Alat Kesehatan, 8a~an Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan serta Badan Penelitian dan Pengembangan. Kesehatan, pada tahun yang berlalan, satu tahun dan lima tahun akan datang. • P~~aI17 Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Bagian APBN I menyelenggarakan fungs; : a. penyusunan perencanaan; b. penyusunan anggaran; c. penyusunan evaluasl dan pelaporan, Pasa-118 Bagian APBN I terdlrl clarl : a. SUbbaglan Perencanaan; b. Subbaglan Anggar~n; c. Subbagian Evaluasl dan Pelaporan. Pasal 19 (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program berbasls kine~a bidang kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan ke~a kantor pusat, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (2) Subbaglan Anggaran mempunyal tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasls .klnerja serta standar pembiayaan pada satuan ke~a kantor pusat, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan data dan Informasl anggaran, evaluasi, kajian dan p.enyusunanlaporan, pada satuan kerja kantor pusat, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pasal20 Bagian APBN II mempunyai tugas melaksanakan dan rnenqkcordinaclkan dalarn perumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan dan : anggaran pembangunan kesehatan berbasis klnerja, standar biaya, evaluasi, kajian dan pelaporan, yang ada di bawah tanggung:jawab Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Dlre.ktorat Jenderal Bina~elayanan Med:ik dan Direktorat Jenderal Pengendallan Peny~kit dan Penyebatsn L1ngkunganpada tahun yang berjalan, satu tahun dan lima tahun akan datang yang bersumber darl Belanja Kementerian, Bagian Anggaran Departemen Kesehatan, balk Rupiah Muml maupun Pinjaman dan Hlbah Luar Nagerl (PHLN). .
•.'
MENTERJ KESEHATAN REPUSWK INDONESIA ~
Pasal21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 20, Bagian APBN II menyelenggarakan fungsl : . a. penyusunan perencanaan; b.' penyusunan anggaran; c. penyusunan evaluasi dan pelaporan. '. PasaJ22 Baglan APBN II terdiri dari : a. Subbaglan Perencanaan; b. Subbagian Ang.garan; c. Subbaglan EvaJuasidan Pelaporan• PasaJ23
(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penylapan bahan penyusunan program berbasis kll;lerJa bidang kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja Kantor pusat, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (2) Subbaglan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar pembiayaan pada satuan ke~a kantor pusat, dekonsentrasl dan tugas pembantuan. (3) Subbagian Evaluasl dan Pelaporan mempunyai tugas meiaksanakan penyiapan penyusunan data dan Informasi anggaran, evaluasl, kajian dan penyusunan laporan, pada satuan kerja Kantor pusat, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pasal24 Bagian APBN III mempunyai tugas rnelaksanakan dan mengkoordinasikan dalarn perumusan, pe.nyusunan dan penetapan perencanaan dan anggaran pembangunan kesehatan barbasis klnerja,standar btaya, evaluast, kajian dan pelaporan, untuk program-pro.gramyang bersumber pemblayaan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Rupiah Murni yang bersifat mengikat untuk satuan ke~a yang ada dJseluruh eselori I, baik satuan kerja Kantor pusat maupun Kantordaerah pada tahun berjaian, satultahun.dan lima tahun yang akan datang. Pasal25 Dalam melaksanakan tugas sebagalm:ana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian APBN III menyelenggarakan fungsl : a. penyusunan p.erencanaan; b. penyusunan anggaran; c. penyusunan evaluasi dan pelaporan.
.
'
.
0\
MENTEalKESEHATAN REPUS~rK INDONESIA I
Pasal26 Baglan APBN a. Subbagfan b. Subbagian c. Subbaglan
III tercUri dari : Perencanaan; Anggaran; EvalUasl dan Pelaporan, Pasal27 I
(1) Subbagian Perencanaan mempunyal tug as melakukan penyiapan bahan penyusunan program berbasls klherJa bldanQ kesehatan, petunJuk teknis perencanaan bersumber darl PNBP' dan Rupiah Muml bersifat Mengikat pada satuan kerJa kantor pusat dan kantor daerah. ~ (2) Subbagian Anggaran rnempunyaf tug::ts melaksanakan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasls klnerja serta standar pembiayaan bersumber dart PNBP dan Rupiah Muml berslfat Menglkat pada satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah. (3) Subbagian Evaluasl dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasl, kajian dan 'penyusunan laporan pemblayaan yang bersumber darl PNBP dan Rupiah Muml bersifat Mengikat pada satuankerja kantor pusat dan kantor daerah.
4. Ketentuan
Pasal 92 sampai dengan Pasal 95 diubah sehingga sebagal berlkut:
berbunyi
IIPasal 92 Bagian Tata Usaha Departemen mempunyai tugas nielaksanakan urusan tata usaha perjalanan dlnas pejabat.kearsipan Departemen, dan urusan tata usaha Siro. • ~ • Pasal 93 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalarn Pasal 92, Bagian Tata Usaha Departemen rnenyefengsarakan fungsl: a. pelaksanaan urusan tata usaha perjalanan dinas pejabat; b. pelaksanaan urusankearsipan; . c. pelaksanaan urusan tata usaha Siro. Pasal 94 Baglar:l Tata Usaha Departemen ter~iri dari: a. SUbbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas Pejabat; b. Subbaglan Kearsipan; c. Subbagian Tata Usaha Siro.
7
'.
MENT~RI KESEHATAN RepUBLIK INDONESIA
Pasal 95 (1) Subbagian Tata Ueaha pe~t"alanan Dinas Pejabat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha "erJalanan dlnas pejabat. (2) Subbaglan Kearslpan memp: nyal tugas melakukan urusan kearsipan Departernen, : (3) Subbagian Tata Usaha Siro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah ta.ogga Blro." 5. Ketentuan Pasal 389 sampai dengan Peeal 390 Bagian Pertama BAB VI dlubah sehlngga berbunyl sebagal berlkut: ' "pbsal389 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Direktorat Jenderal Pengendallat'l Penyakit dan Penyehatan menyelenggarakan fungsi:
.
Pasal 388, L1ngkungan
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang imunisasi dan karantina, pengendallan p~nyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber blnatang, pengendalian penyakit tidak menular, dan penyehatan Ilngkung.an; , b. pelaksanaan kebijakan di bid-ahg imunisasi dan karantina, pengendalian penyaklt menu/ar langsung, pengendaUan penyakit bersumber binatang, pengendallan penyakit tldak mehular, dan penyehatan Iingkungan; c. pengendaltan penyusunan standard, norma, pedoman, krlterla, dan prosedur di bldang imunlsasl dah karantlna, pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakYt bersumber binatang, pengendalian penyaklt tidak menular, dan penyehatan Iingkungan; d. pernberlan blmblngan teknls dan evaluasi; e. pe/aksanaan administrasl Dlrektbrat Jenderal. Bagi~n Kedua
'
Sueunan Organlsasi Pasal390 Direktorat Jenderal Penqendallan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdlrt darl: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat ImunisasJ dan Karantiha; c. Direktorat PengendaHan Penyakit Menular Langsung; d. Dlrektorat PengendaHan Penyaldt 8ersumber Blnatang; e. Direktorat PengendaUan Penyaklt :T'idakMenular; f. Dlrektorat Penyehatan Ungkungan."
8
\
,~
MENTERIKESEHATAN RE'?UaL)K fNOO~ESIA
6. Ketentuan Pasal 410 sampal dengan Pasal 428 Bagian Keempat BAB VI dlubah sehlnsga berbunyl sebaga'iberlkut: HBagianKeempat Direktorat Imllmisasldan Karantlna Pasal410
..
Direktorat Imunlsasi dan Karantina rtnempunyaitugas melaksanakan penyiapan perumusan kebljakan teknls, standarlsasl, bimblngan teknis serta monitoring, evaJuasi dan penyusunan laporan di bidang kejadian luar biasa, imunisasi, karantina dan kesehatan pelabuharuserta kesehatan matra. P,asa1411 Dalam melaksanakan tugas' sebagalmana d1maksud da/am Pasal 410, Dlrektorat Imunlsasi dan Karantina f1i1enyelenggarakan fungsi: a. penylapan perumusan kebljakan teknls dl bldang kejadian /uar biasa, lmunleast, karantlna dan kesehatan peJabuhanserta kesehatan matra; b. penyiapan penyusunan standar,:norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bldang kejadian luar blasa, imurjlsasl, karantina dan kesehatan pelabuhan serta kesehatan matra; c. pemberian blmbingan teknis, pethgembangankemltraan di bidang kejadian luar biasa, lmunisasl, karantina dan kesehatan pelabuhan serta kesehatan matra; d. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di, bldangkejadian luar blasa, imunisasi, karantina dan kesehatan pelabuhan serta kesehatan matral; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rurnah tangga Direktorat. Pc\sa1412 Direktorat Imunisasi dan Karantina terdlrl dari: a. Subdlrektorat Kejadian Luar Blasa: b. SUbdirektorat Imunisasi; c. Subdirektorat Karantina dan Kesehatan Pelabuhan; d. Subdlrektorat Kesehatan Matra; e. SubbagJanTata Usaha; , f. KelompQk Jabatan Fungsional. Pasal413 Subdirektorat Kejadian Luar Biasa rnernpunyal tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, blmblng~an teknis pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dl bldang kejadian luar biasa penyakit menular. , ,
9
\
,-
MENTERIKESEHATAN REPUaUrK INDONESIA
P~sa1414 Dalam melaksanaka,n tugas seba:galmana dimaksud dalam pasal 413, Subdlrektorat KeJadlan Luar Blasa me~yeren9garakan fungal: a. penylapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebljakan teknis di bidang kejadlan luar blasa penyaklt menular. b. penylapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kejadlan luar blase penyaklt menular. c. penyJapan blmblngan teknls di bidarhg kejadian luar blasa penyakit menular. d. penylapan bahan evaluasl dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknls dl bldang kejadlah luar blasa penyaklt menular. Pa:sa1415 !
Subdirektorat KeJadian Luar Blasa terdiri darl : a. Seksl Standardlsasl KeJadian Luar Blasa. b. Seksl Blmbingan dan Evaluas.i Keladlian Luar Biasa. Pa~a1416
(1) Seksi Standardisasi
Kejadian Luar Biasa mempunyai tugas, melakukan penylapan bahan perumusan dan pE1iaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan krlterta di bidang kejadlan luar biasa penyakit menular. . . (2) Seksi Bimblngan dan Evaluasi kejadian Luar Biasa mempunyai tugas melakukan penylapan bahan pelaksanaan blmblngan, pemantauan dan evaluasl serta penyusunan laporan Kejad/an Luar Biasa penyakit menular. I
P~sa1417 Subdirektorat Imunisasl mernpunyal tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan keblJakan teknls, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur bimbingan texnls serta penyiapan evaluasl dan penyusunan laporan di bidang lrnunlsasl, I
Pasal418 i Dalam melaksanakan tugas sebagalmana clmaksud dalam Pasal 417, Subdlrektorat Imunlsasi menyelenggarakan fungsl: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebljakan teknis dl bjdang imunisasi; •i b. penylapan bahan penyusunan istandar, norma, pedornan, kriteria dan prosedur serta kemitraan dl bidang lmunlsasi; c. penyiapan bimblngan teknis dl bidang imunisasi; d. penyiapan bahan evaluasl dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknls dl bfdang lmunlsael.
10.
MENTE~'KESEHATAN REPUBUK INDONESIA Pasal419 Subdirektorat tmunlsasi terdiri dari: a. Seksl Standardlsasl Imunisasi; . b. Saksi Bimblngan dan Evaluasf I,rnunisasi. pasal420
(1) Seksi Standardisasi
Imunisasl mernpunyal tugas melakukan penyiapan bahan perumusan keblJakan taKnls, penyusunen standar, norma, pedoman, krlterla dan prosedur di bidang linunlsasl. (2) Seksl Blmbingan dan Evaluasi hnunisasi mernpunyai tugas melakukan penytapan bahan peJaksanaan Ib~mbingan, pemantauan dan evaJuasi serta penyusunan laporan dl bldang imunlsasl. PasaJ421
•
Subdlrektorat Karantlna dan Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar, norma, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan evaluasl dan penyusunan laporan karantina dan kesehatan pelabuhan. P,asa1422 Dalam melaksanakan tugas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Subdirektorat Karantina dan Kesehatan PeJabuhan menyelenqqarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karanrlna dan kesehatan pelabuhan; b. penyiapan bahan standar, norma, kriteria dan prosedur serta kemitraan karantina dan kesehatan pelabuban: c. penyfapan blmblngan teknis dl bfdang karantina dan kesehatan peJabuhan; d. penyiapan bahan evaluasl dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan taknis dl bldang karantina dan kJsehatan pelabuhan. ~ 8a5al423 Subdirektorat Karantina dan Keseha!tan Pelabuhan terdiri dart; a. Seksl Standardlsasl Karantina dan Kesehatan Pelabuhan; b. Saksl 81mblngan dan Evaluasl Karantina dan Kesehatan Pelabuhan. Pasal424 (1) Seksi Standardisasi Karantlna dan Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas malakukan penylapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar, norma, krltbrla dan proseclur dl bidang karantina dan kesehatan pelabuhan. . .
11
,.
, ,
.
MENTERIP\ESEHATAN REPUaUK INDONESIA (2) Seksl Bimbingan dan Evaluasi Karantina dan Kesehatan Pelabuhar: mempunyal tugas melakukan penylapan bahan blmbingan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunarllaporan di bidang karantina dan kesehatan pelabuhan. Pasal425 Subdirektorat Kesehatan Matra mempunyai tugas melaksanakan penylapan bahan perumusan dan petakeanaen kebljakan teknls, penyusunan standar, norma pedoman, krlterla, prcsedor dan bimbingan teknis serta penylapan evaltiasi dan penysunan laporan d~bldang kesehatan matra. Pasal426 • Dalern- melaksanakan tugas sebagalrnana dimaksud dalam Pasat 425, Subdirektorat Kesehatan Matra me:nyelenggarakanfungsl: a. penyiapan bahan perumusan cltanpelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan matra; b. penyiapan bahan penyusunam standar, norma, .pedornan, kriteria, dan presedur serta kemitraan dl bldEmgkesehatan matra; c. penyiapan bimbingan teknls di lbidangkesehatan matra; d. penyiapan bahan evaluasl dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknls di bidang kesehatan rnatra. Pasal427 Sub€iirektorat Kesehatan Matra terltliridari: a. Seksi Standarcllsasi Kesehatan:IMatra.; b. Saksi Blmblngan dan EvaluasllKesehatan Matra. Pa~a1428 (1) Seksi
Standardisasi Kesehat~n Matra mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebljakan teknls, penyusunan standar, norma, pedoman, krlteria dan prosedurjdl bidang kesehatan matra. (2) Seksl Bimbingan dan Evalu~si Kesehatan M.atra mempunyai tugas melakukan penylapan baham Ipelaksanaan blmbtngan, pemantauan dan evaluasl serta penyusunan laporan dl bidang kesehatan matra."
7. Ketentuan Pasal429 sarnpal deng~n Pasal432 dihapus.
12
,, !
•
MENTEa 'IKESEHATAN
1 INDONESIA REPUSWK
8. Ketentuan Pasal 830 sampal qen~an '833 BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagaJ berlkut: "BAS XII PUSAT DATA DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI Bagian Pertama Kedudukan.iTugas dan Fungsi Pasal830 (1) Pusat Data dan Surveilansi Epidemiologi adalah unsur penunjan'g Departemen yang berada dlbawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalul Sekretarls Jenderal. (2) Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi dipimpin oleh seorang Kepala. P~sa1831 Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi mempunyal tugas melaksanakan anallsis data intelijen kesehatan dan survellans epldemiologl, diseminasi inform asI dan penyiapan kebijakaril respon cepat serta pengembangan sistem Informasl dan bank data.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Pusat ,Data dan SurveUans Epidemiologi f:nenyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan pen'gembangan dl bidang data dan surveilans epldemiologi; b. pengelolaan data inteUjen kesehatan dan surveilans epidemiologi; c. pengeJolaan disemtnasllnformasl dan penyiapan kebijakan respon cepat di bidang data dan survellans epidemlolopf: d. pengembangan sistem informasi; e. pengelolaan bank data; f. evaluasi dan penyusunan laporan analisis data intelijen kesehatan dan surveilans epldemlologi, olsemlnast informasi dan penyiapan kebijakan respcn cepat serta pengembangan sistem informasidan bank data; g. peJaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat, Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal833 Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi terdiri dari: a. Baglan Tata Usaha; b. Bidang Anallsls Data Intelijen Kesetnatan dan Surveilans Epidemiologi: c. Bidang Dlsemlnasl Informasi <:fanPenyiapan Kebijakan Respon Cepat; d. Bldang Pengembangan Slstem IJnforma$1dan Bank Data; e. Kelompok Jabatan Fungsional." .
13
MENTERl KESEHATAN REPtJBUIK INDONESIA
9. Ketentuan Pasal 838 sampai cengan 849 diubah sehingga berbunyi sebagai berlkut: "Pasa1838 Bldang Analisis Data InteliJen IKesehatan dan Surveilans Epidemiolog'i mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data intelljen kesehatan dan survellans epidemlologi. I
/Pasa1839 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 838, Bidang Anallsls Data Intelljen Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi menyelenggarakan fungsi; a. pelaksanaan dan koordlnasl pengolahan dan analisis data intelijen kesehatan: . b. pelaksanaan dan koordinasi pengolahan dan analisis data surveilans epidemiologi. pasal840 Bidang Analisis Data Intelijen Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi terdlrt
dart:
.
a. Subbidang Analisis Data InteliJe!nKeeehatan: b. Subbidang Anallsls Data SurveHansEpldemiologL •
pasal841 (1) Subbidang Analisis Data Intelijen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordlnasi pelaksanaan analisis data intelijen kesehatan. . (2) Subbidan.g Analisis Data Swrveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordlnasl pelaksanaan pengolahan data dl bidang survellans epider'niologi. Pasal842 Bidang Diseminasi lnfcrmasl dan Penyiapan Kebijakan Respon Cepat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dlsemlnasi informasi dan penylapan kebljakan respon cepat 01bldang data dan survellans epidemiologL Pasal843
.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 842, Bidang Diseminasi Informasi dan Penylapan Kebijakan Respon Cepat menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dlsemlnasi lnformas: dan penyiapan kebijakan respon cepat; b. koordinasl pelaksanaan disemlnasl informasi dan penyiapan kebijakan respon cepat.
14
MENTERJ KESEHATAN RepusLIK INDONESIA
Pasa/844 Bidang Diseminasi Informasi dan i Penyiapan KelviJakan Respon Cepat terditi darl: a. .Subbldang Diseminasi /nforma~i; b. Subbldang Penylapan Kebijakah Respcn cepat. Pasal845 (1) Subbidang Diseminasi tntorrnasl mempunyai tug as melakukan penyiapan bahan dan koordlnasi pelaksanaan dlseminasi Inform as! di bldang disemlnasilnformasi dan penylapan kebijakan respon cepat. (2) Subbidang Peny/apan Kebijh,kan Respon Cepat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordlnasl pelaksanaan kebijakan respon cepat di bidang diseminasi lntonnast dan penyiapan kebljakan respon cepat. Pasal846 Bidang Pengembangan Sistem lnfcrmasl dan Bank Data mernpunyal tugas melaksanakan pengembangan slstem lnformasl dan penge/olaan bank data . • Pasal847 Dalam melaksanakan tugas sebaqalmana dimaksud dalam Pasal 8461 Bidang Pengembangan Sistem Informasl dan Sank Data menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengembangan slstern informasi dan bank data; b. koordlnasl pelaksanaan pengerhbangan sistem /nformasi dan bank data .
.
Pasal848 Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data terdiri dari: a. Subbldang Pengembangan Sistem fnformasl; b. Subbldang Pengembangan Bank Data. Pasa/849
(1) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tug~·s melakukan penylapanbahan dan koordlnasl pelaksanaan pengembangan sistem Informas!. • (2) Subbldang Pengembangan Bank Data mempunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan dan koordina$i pe/aksanaan pengembangan bank data."
15
!
MENT~RIKESEHATAN REP\U3:UK INDONEStA .
10. Ketentuan BAB XIII diubah sehing~a berbunyi sebagai berikut:
["BAS XIII PUSAT KE~JASAMA LUAR NEGERI i
!
Ba:b,ianPertama Keduduk~:n, Tugas dan Fungsi i
lPasal850 (1) Pusat KerJasama Luar Negerli adalah unsur penunjang Departemen yang
beraea dlbawah dan bertangg\llng jawab kepada Menterl melalul Sekretaris Jenderal. ': (2) Pusat KerjasamaLuar Negeri d,iplmpin oleh seorang Kepala . • !Pasa1851 I
Pusat Kerjasama Luar Nageri rmempunyai tugas melaksanakan urusan di bldang kerjasama kesehatan b:Uateral dan multilateral serta kerjasama kesehatan regional. ;Pasa1852 Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 851, Pusat Kerjasama Luar Negerl menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan pelaksenean kerjasama kesehatan bilateral dan multilateral; i b. penyusunan program clan pela~sanaan kerjasama kesehatan regional. i
Bag·lan Kedua Susuhan Orean/sasi ?asa1853 Pusat Kerjasama tuer Negeri teFdi!rldarl: a. BagIan Tata Usaha; i b. Bldang Kerjasama Kesehatan eiila:teralclan Multilateral; c. Bldang Kerjasama Kesehatan Regional; d. Kelompo.k Jabatan Fungslona1. lPasal854 Bagian Tata Usaha rnempunyal *gas melaksanakan administrasi hubunga'n luar negeri. perencanaan dan evat;uasl serta urusan umum, kepegawaian dan keuangan Pusat Kerjasama Luar Negeri.
16 ••
.,
e "
MENTE~I KESEHATAN . REPUSUIK INDONESIA ,
. h"asalS55
.
Dalam melaksanakan tug as sebagaimana dimaksud dalam Pasal 854, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fun9sl: . a. penytapan koordlnasi dan pelaksanaan admlnistrasi hubungan luar negeri; b. penyiapan koordlnasl dan pelaksenaan perencanaan dan evaluasl Pusat; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan urusan umum, keuangan dan kepegawalan.· . PrasalS56 Bagian Tata Usaha terdiri dart a. Subbagian Adminlstrasi Hubungan Luar Negeri; b. Subbaglan Perencanaan dart Evatuasi; c. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian. Pasal807 (1) Subbagian Administrasi Hubuhgan Luar Negeri rr~mpunyai tugas melakukan penylapan bahan dan koordinasl pelaksaaaan administrasi hubungan luar negeri. (2) Subbagian Perencanaan dan Evalwasi mempunyai tugas ~lakukan penyiapan koordlnasi dan pelaksanaan rencana dan evaluasi Pusat. (3) Subbagian Umum, Keuanqen dan Kepegawaian mempun)1ai tugas me.lakukan urusan tats persuratan, kearslpan, Nman tangga. urusan keuangan dan penyusunan angg~ran serta uru$an kepeg;:",waian. P~sa185S Bidang Kerjasama Kesehatan Bilateral dan Multilateral r:~)empunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaksanaan kerJ~sama kesehatan bilateral dan keriasema kesehatan multilateral. PasalS59 Dalam melaksanakan tugas sebaqalmana dimaksud datam Pasal 858, Bidang ke~asama kesehatan bilateral dan multtaateraf meny~~t)!i1garakan fungsf; a. penyusunan program dan peiaQCiult1Ulnk&l1aurnl ke$ehatan bilateral; b. penyusunan program dan petaksanaan kerjasama kesehCFm multilateral; PasalS6D Bidang kerjasama kesehatan bilateral dan multilateral ~ch{; d~;; a. Subbidang Kerlaeama Kesehatan BUatofQi; b. Subbidang Kerjasama .Kesehatan Multilateral .
.. ,
17
MENTERIKESEHATAN INDONESIA
REPUBLIK
Pasal861 (1) Subbidang Kerjasama Kesehatan
Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan pr()gram, pengumpulan, pengolahan data dan analisis kerjasama kesehatan bilateral. (2) Subbidang Kerjasama Kesebatan Multilateral mempunyai tugas melakukan penylapan program, pengumputan, pengolahan data dan analisls kerjasama kesehatan multilateraL Pas.a1862 Bidang Kerjasama Kesehatan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaksarlaan kerjasama kesehatan regional. ,
Pasal863
.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 862, Bidang Kedasama Kesehatan Regional,menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan pelaksanaan kerjasama kesehatan regional I; b. penyusunan program dan pelaksanaan kerjasama kesehatan regional II. Pasal864 Bidang Keriasama Kesehatan Regtonal terdiri dari: a. Subbldang Kerjasama Kesehatan Regional I; b. Subbldang Kerjasama Kesehatan Regional II. pasal865 (1) Subbidang Kerjasama Kesehatan Reg~onalI mempunyai tugas rnelakukan
penylapan program, pengumpulan,' pengolahan kerjasama kesehatan regional fl.
data
dan
anallsis
(2) Subbidang Kerjasama Kesehatan Regional II mempunyai tugas meJakukan
penyiapan program, pengumpulan, pengolahan kerjasama kesehatan reglenal ll.
18
data
dan
analisis·
',-
•
I
i
MENTealKESEHATAN RlPUSUJK INDONESIA 11. Di antara Bab XVIII A dan Bab XiX disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab XVIII B sehingga berbunyl sebagal berikut "BA:B XVII·I B PUSAT K5S·EHATAN HAJJ
Bagi~n Pertama Kedudukanj tugas dan fungsl Pasal957 A (1)
Pusat Kesehatan Haji adalahunsur penunjang Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2)
Pusat Kesehatan Haji dipimphn cleh seorang Kepala. Pasal957 B
Pusat Kesehatan Hajj rnernpunyal tugas melaksanakan pendayagunaan dan pengendalianlkesehatan Hajl dan Umrah.
pelayanan,
Pa;~a!957 C Dalam melaksanakan tugas sebagaknana dimaksud dalam Pasal 957 B, Pusat Kesehatan HaJImenyelenggarakan fungsl : a. periyiapan perurnusan program pembinaan kesehatan jemaah, pelayanan medls, pengendalian kesehatan jernaab.: penyehatan Iingkungan pemondokan, keamanan makanan dan risiko kesehatan Iingkungan lainnya, sistem kewaspadaan dlnt dan respon Kejadian Luar Biasa penyakit dan musibah massal, pengelolaan sumberdaya dan layanan informasi kesehatan hajj dan urnrah: :. b. pelaksanaan pembinaan keaehatan jemaah, pelayanan medis, pengendalian kesehatan [ernaah, penyehatan Iingkungan pemondokan, keamanan makanan dan rislko kesehatan Iingkungan lainnya, sistem kewaspadaan dinl dan respon Kejadlan Luar Btaea penyakit dan musibah massal, pengelolaan surnberdaya dan layanan informasi kesehatan haji dan umrah; c. penyusunan standardisasi dan peJaksanaan monitoring, evaluasi, serta penyusunan . taporan pelaksanaan pemblnaan kesehatan jemaah, pelayanan medls, pengendaliamkesehatan jemaah, penyehatan lingkungan pemondokan, keamanan makanan dan risiko kesehatan Iingkungan Jainnya, slstern kewaspadaan dini dan respon Kejadian Luar Biasa penyakit dan musibah massal, pengelolaan sumberdaya dan layanan informasi kesehatan haji dan urnrah: d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
19
.•
MENTERI KESEHATAN REPUSUK INDONESIA
8agt~n Kedua Susunah' Organisasi . Pase} 957 D Pusat Kesehatan Hajj terdiri darl : a. Bldang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji; b. Bldang Peningkatan Kesehatan'dan Pengendallan Faktor Rlslko Kesehatan HaJI; . c. Subbagian Tata Usaha; d. Kelompok Jabatan Fungsional. It
Pasal957 E Bldang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji mempunyal tuga.s melaksanakah penyiapan kcardlnasl dan perumusan kebljakan pelayanan dan pend.ayag:unaan sumber daya kesehatan hajL Pasal957 F Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 957 E, Bldang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji menyelenggarakan fungs! : . a. penyiapan bahan perumusan pelayanan dan pendayagunaan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehaian haji dan umrah; b. penylapan bahan koordlnasl dan pelaksanaan pelayanan dan pendayagunaan tenaga dan pfmunjang pelaksanaan kesehatan haji dan umrah; c. bimbingan teknis pelayanan dan pendayagunaan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehatan haJIdanumrah: . . d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan pendayagunaan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehatan hajl dan umrah. Pasal957 G Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan dart : a. Subbidang Pelayanan Kesehaten ('-laji; b. Subbldang Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Ha]i,
Haji terdiri
Pasa1957 H
(1) Subbidang
Pelayanan Kesehatan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perurnusan, koordinasi dan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis di puskesmas dan rumah saklt serta pelayanan medis lapangan di bidang kesehatan haji dan umrah. .
20
MENTEklKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
(2) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji mempunyai tugas melakukan penylapan bahan per.umusan, koordinasi dan bimblngan teknls serta monitoring dan evaluasl pelaksanaan pemilihan, pelatihan dan pengerahan tenaga, pengelolaan sedlaan farmasi, alat kesehatan dan sarana kesehatan hajj dan umr~h. Pasal957 I Bidang Penjngkatan Kesehatan clan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Hajl mempunyal tugas melaksanakan penyiapan koordlnasl dan perumusan kebijakan penlngkatan kesehatan, pengendallan faktor rislko dan pengelolaan slstem informasl kesehatan hajj dan umrah. PasalS;)7 J Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal957 I, Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsj :
•
a. penyiapan bahan perumusan peningkatan kesehatan, pengendalian faktor rlslko dan pengelolaan slstem Informasi kesehatan haji dan umrah; b. penylapan bahan koordlnasl dan pelaksanaan peningkatan kesehatan, pengendallan faktor risiko dan pengelolaan sistem Informasl kesehatan haji dan umrah; . c. blmbingan teknls peningkatan kesehatan, pengendalian faktor risiko dan pengelolaan slstem informasi kesehatan hajj dan urnrah: d. monitoring dan evalusl penlngkatan kesehatan, pengendalian faktor risiko dan pengelolaan slstem informasl kesehatan haji dan umrah. Pasal951 K Bidang Peningkatan Kesehatan di~m P.engendalian Faktor Risiko Kesehatan Hajj terdlri dad: a. Subbidang Peningkatan Keeehatan HaJi; b. Subbldang Pengendalian Faktor Rlslko Kesehatan Haji. Pasal957 L (1) Subbldang Peningkatan Kesehatan Hajl mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordlnasl dan blmoingan teknis serta monitoring dan evaluast petaksanaan penlngkatan kesehatan hajj dan umrah. (2) Subbidang Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji niempunyai tugas melakukan penylapan bahan perumusan, koordfnas.i dan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasl pelaksanaan pengendalian fa kto r risiko kesehatan haji dan umrah serta pengelolaan sistem informasi.
~J
MENTttRI KF.SEHATAN REPVSUK INDONESJA
Paisal957 M SUbbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearslpan, keuangan, kepegawatan serta rumah tangga dan perlengkapan."
Pasalll (1) Struktur organisasl i dari perubahan sueunan organisasi di Iingkungan Departemen Kesehatan sebags,lmana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan Gari Peraturan inl. (2) Peraturan ini mulal berlakw pada tanggal ditetapkan.
~~TERI
KESEHATAN,
~
~ . Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)
•
22
"
,"
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 439/MENKESlPERMI2009
MENTERIKESEHATAN "EPUBUK INDONESIA
TANGGAL:
STRUKTUR ORGANISASI
18 Juni 2009
OEPARTEMEN KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
I l.QJ
I.
INSPEKTORATJENOEJW..
.
I
INSPEJCtCRf.T
---l.[[[f
AAlATI
.- I
. _~~ __ .__ I
•
_ _.
•
•
OIREKTOOAT.IEHIlERAL BlNAPElAYANAN MEOIK
Irn~~~~~~;::d4 l[[[J . l([ij
I_~_'
I
Ir1~~' ~
DIREKTORAT
MlAtJ
LIU I
•
~T I
PUSAT PUSAT OATAOAN SURVEll.ANSEPIOEMIOlOG KERJASAMAlUAR HEGER!
1..11
I
PUSAT PROMOSIKESEHATAN
I
PUSAT PENANGGUlANGANKRISIS
-!
'1:
•
'
IJIREI
I
!
~
I I
I
PEMIlEl'lOAYMNSOMI<ESEHATNI
II
ISEKRETARlArj
!
I
~T
r--------- --------~-~----------------------I
PUSAT PEllBlAYAANDAN JAMINANKESSlATAN
I
PUSAT KOMUHIKASIPlJBUK
I
I
"ADAliA
I I
I I
f'EHGBA!W«Wf [WI
LUJ
I
-
ISEl
DIAOOORATI
"
SB
=
II ..
ISeKRErARIATJ
l[[[J
I
~~
_ _
-
~1<EfARW'SIAH DANHAT I<ESEHATAN
I
~~~~KESEHA~~T;AN;:=:L§~~~
-.. -'~-" .. -
0IREKt0RA1JENOEAAl
.
PENa.ITIAH DAN
L
=== -I
I -'
OIREKtOAAT J9I>ERAl ~ PENYAm •••••••~TAN
I'SEI
OIREKTOOAT
'" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I ~~
~TWf
I
SEl
STNIoHUMEHTERlI
--.--
DmEKTORATJEHOERAl llINAKESal.a.TAN W$YAAN
I
PUSAr PUSAT JAN PRASARAHAOAN PEloIWIARMH,PENNGICA
""""'.", PeRAlATANI<ESEHATAN
OAN~ IIIfS.EGEHSIAICESBfATAN
PlJSAT
u ••
J(fSEHATAN..,..., L-_...:o---l,:...-----'
s'
MENTERIKESEHATAN REPUBUK INDONESIA
STRUKTUR
ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN I
J
I
BAGIAN APBN II
BAGIAN APBHm
I
6AGlAN PERENCANAAN STRA TEGIS KEBUAKAN DAN PROGRAM
_.
.
SUBBAGIAN PERENCANAAN STRA TEGIS DAN KEBUAKAN
BAGIAN APBNI
.
.' ..
~,.-.--,--,.....
... -
-
... -
•.
.
- .... - . -
~-- -.~
--."
• SUBBAGIAN PERENCANAAN
.'
SUBBAGIAN pE.~eNCANAAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN
'"
SUBBAGIAN PROGRAMPEMBANGUNAN KESEHATAN
SUBBAGIAN ANGGARAN
SUBBAGIAN ANGGARAN
SUBBAGIAN TATAUSAHA
SUBBAGIAN EVALUASIDAN PELAPORAN
SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
SUBBAGIAN ANGGARAN .
,
(--------------. l.
KEL JABFUNG
I --'
,
SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
.
,.
)
,-
MiHTERIKESEHATAN ftEPUaUK INDONESIA
,
'
STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM
BIRO
UMUM J BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL --"-.= .-' '""
.-
BAGIAN TATAUSAHA DEPARTEMEN
- ---
-r
I
I
BAGIAN RUMAH TANGGA
BAGIAN KEUANGA:-~ DAN GA.Jt SEKRETARIAT JENDERAL
I
>
_ .. ------_
._-
-
...
------,-
.,....
-
'--'.-c..
,=-'."'-
'-'---'_ .•~-=:r--'=,;:o:i'-'-"""--'~'<.-~- . ~-'.<-'
;;...,_..,0..."'-" ....
• SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERIOAN STAF AHU MENTERI
SUBBAG'A~ TATAUSAHA PERJALANAN D!NAS PEJABAT
SUBBAGIAN URUSAN DALAM
..
-
-'
SUBaAGlAN KEUANGAN "
SUBBAGIAN TATAUSAHA SEJqtETARIS JENDERAL
SUBBAGIAN KEARSIPAN
SUBBAGIAN PEMEUHARAAN
SUBBAGlAN GAJI
SUBBAGIAN PROTOKOL
SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO
SUBBAGIAN PENGAMANAN
SUBBAGIAN EVALUASIDAN PELAPORAN
,
-.
.
I------------~ l
KELJABFUNG
_I
-
--
iF
..
~~ .' (J:
" ).
,
MENTERIKESEHATAN REPUBlIK INDONESIA
.
•
STRUKTUR
ORGANISASI DIREKTORAT
IMUNISASI DAN KARANTINA
DIREKTORAT IMUNISASI DAN KARANTINA
SUSBAGIAN TATAUSAHA
.'
,.
-'
I
SUBDIT KEJADIAN LUAR BIASA 'I 1
SEKSf STANDARDfSASI KEJADIAN LUAR BIASA I SEKSI BIMBINGAN DAN EWIJ...UASI KEJADIAN lUAR BIASA
I
I
SUBOfT KARANTlNA DAN KESEHATAN PElABUHAN
SUBDIT fMUNISASl
I
.'
SUBDIT KESEHATAN MATRA
-.J
,
1
I
SEKSf STANDARDISASI KARANTlNA DAN KESEHATAN PElABYHAN
SEKSI STANDARDfSASllMUNISASI
SEKSI STANOARDISASf KESEHATAN MATRA
I
i
SEKSI BIMBINGAN DAN EVALUASI KARANTlNA DAN KESEHATAN PElABUHAN
SEKSI BIMBlNGAN DAN EVALUASIIMUNISASI
r:
I l
--------... KEL JABFUNG
I
J
SEKSI BIMBINGAN DAN EVALUASI KESEHATAN MAffiA
.
.-.
l '"
)
__ ~
.1. ,
..
">-,
MEHTERIKESEHATAN ftEPUaUK INDONESIA
STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT DATA DAN SURVEILANS
EPIDEMIOLOGI
PUSAT DATA DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
.'
BAGIAN TATAUSAHA
.'
.
-'
BIDANG ANAlISIS DATA INTEUJEN KESEHATAN DAN SURVEllANS EPlDEMIOlOGI
ANAlISIS
SUBBAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
I
.-
--
I
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG DISEMINASlINFORMASI DAN PENYlAPAN KEBUAKAN RESPON CEPAT
BlDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN BANK DATA
SUBBIDANG DISEMINASIINFORMASI
SUBBIOANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
SUBBIDANG DATAINTElUEN KESEHATAN
• •
SUBBIDANG ANAlISIS DATASURVEllANS EPIDEMIOLOGI
SUBBIDANG PENYIAPAN KEBUAKAN RESPONCEPAT
------------. I
I
KEL JABFUNG
'-------------
SUBBIOANG PENGEMBANGAN BANK ~TA,
~
'-/
"}
•
y
.l,~, • .1.
'. MENTERI KESEHATAN REPUBUK INDONESIA
STRUKTUR ORGANISA$I
PUSAT KERJASAMA
LUAR NEGERI
PUSAT KERJASAMA LUARNEGERI
.'
BAGIAN TATAUSAHA
"
I
I
..
' -
--
-
•
I
I
8lDANG KERJASAMA KESEtlATAN BILATERAL DAN MULTILATERAL
B1DANG KERJASAMA KESEHATAN REGIONAL SEKSI KERJASAMA KESEHATAN REGIONAL I I
I
SEKSI KERJASAMA KESEHATAN MULTILATERAL.
SEKSI KERJASAMA KESEHATAN , REGIONAL"-
,-------------_I
l
.
KEL. JABFUNG
.. .-, ,.._-
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI ..
SUBBAG!AN ADMINISlP-AS1 HUBUNGAN LUARNEGERI
SEKSI KERJASAMA KESEHATAN BILATERAL
'-t"
'''0'
- -~
I
SUBBAGtAN, UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
,
.,
.,,1" ""ftr; .,.'
•.•... ~ ') 4
MENTEftlKESEHATAN REPUBLtK INDONESIA
, STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN HAJI
PUSAT KESEHATAN
HAJJ
SUBBAGIAN TATAUSAHA
..
"
..
•
I
I
BIOANG PELAYANAN OANPENOAYAGUNAAN SUMBEROAYA KESEHATAN HAJI
BIOANG PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENGENDAUAN FAKTOR RlSIKO KESEHATAN MAJI
I
I
I
'
I I
SUBBIOANG PaAYANAN KESEHATAN HAJI
I SUBBIDANG PENDAYAGUNAAN SUMBER OAYA KESEHATAN MAJI
-
I SUBBIDANG PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN HAJI
)
-----
.I'-
SUBBIDANG PENINGKATAN KESEHATAN HAJI
-----
KEL JABFUNG
IJ
I
