PENDA HU LUAN
1.1.
LATAR BELAKANG Kota merupakan suatu organisme yang terus hidup serta dinamis dalam
pertumbuhannya.
Perkembangan
yang
begitu
pesat
pada
setiap
sektor
pembangunan cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat
PENDAHULUAN
tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas (ruang) yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang kota sekaligus ketidak teraturan ruang kota. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu
AH I AG
b
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun
a e
AM
yang berasal dari luar kota (faktor eksternal).
Girik
d
AF I AE
c
Kenyataan menunjukkan bahwa upaya penyediaan ruang sering menjadi
b
permasalahan karena:
a e
a) Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga menuntut upaya
d
AD I AC
c
Slaharwotan
pemanfaatan secara efisien dan optimal
b a
b) Suatu ruang pada dasarnya dimanfaatkan bagi berbagai alternatif kegiatan,
e
Kakatpenjalin d
AB I AA
c
NGIMBANG Sendangrejo
Ngimbang
sebaliknya suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif
b
Pasarlegi
ruang
Drujugulit
a AL e
z I y
KEC. SAMBENG
Berpedoman pada kondisi/kenyataan seperti tersebut di atas, suatu ruang
d c
tertentu sering menimbulkan konflik kepentingan antar kegiatan sektor yang
b a
berbeda.
Hal
ini
sering
menyebabkan
terjadinya
pelaksanaan
terhadap
e
x I w
d
keterbatasan sumber daya alam tersebut. Sebagai contoh dalam pembangunan
Munungrejo
c b 5 a
1
2
3
4
5
1
2
35 - 36
3 37 - 38
166
4
5
1
2
3 39 - 40
4
5
1
2
3
4
41 - 42
5
1
2
prasarana dan sarana, dengan terpaksa tanah yang dikonservasi fungsinya berubah
43 - 44 167
menjadi areal terbangun dan penggunaan tanah subur yang sepantasnya dimanfaatkan bagi pengembangan kawasan pertanian yang produktif diubah
F akta
dan
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 1
PENDA HU LUAN menjadi
kawasan
permukiman
dan
permasalahan-permasalahan
lainnya.
Menghadapi permasalahan tersebut di atas, maka sangat diperlukan upaya pengaturan ruang yang optimal dengan menyusun rencana tata ruang. Sebagaimana diketahui, pengaturan ruang pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan dan tugas pemerintah, dengan maksud untuk mengatur potensi, kegiatan masyarakat, mobilitas/pergerakan dan kecenderungan perkembangannya
sebagai ilustrasi, beberapa penyebab kurang efektifnya rencana kota bagi upaya pengendalian pembangunan kota dapat disebutkan: a) Adanya penetapan perluasan batas administrasi suatu kota b) Adanya perkembangan/pertumbuhan kota yang jauh melampaui proyeksi dalam rencana kota c) Adanya penetapan fungsi baru dari tata ruang yang statusnya lebih tinggi
secara harmonis serta saling mendukung satu dengan lainnya dalam satu tata ruang
seperti tata ruang propinsi
yang ada. Sehingga akan tercipta proses pengaturan dan penataan ruang yang pada
Keadaan di atas pada dasarnya merupakan kondisi yang tidak dapat
akhirnya akan menghasilkan suatu upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang
dihindari, dalam arti bahwa dalam suatu penyusunan rencana kota akan terjadi
yang lebih optimal dan efisien dalam proses perkembangannya. Pada dasarnya kota
deviasi atau penyimpangan dari kondisi yang diperkirakan (diproyeksikan).
dipengaruhi oleh pertambahan penduduk yang lebih banyak disebabkan faktor daya
Berkenaan dengan kegiatan pembangunan fisik Kecamatan Ngimbang yang
tarik kota tersebut yang menyebabkan terjadinya perubahan fisik dan penggunaan
berjalan cepat, dibutuhkan langkah-langkah antisipasi yang relatif tepat untuk
tanah kota. Berubahnya penggunaan tanah terutama yang kurang produktif
mengendalikannya agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang. Salah
menjadi jenis penggunaan tanah yang produktif, merupakan fenomena kehidupan
satunya adalah dengan melakukan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota
perkotaan dan mudah terlihat secara fisik. Selain itu, pertambahan kebutuhan
dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Ngimbang, berikut landasan
areal kota, telah membuat perkembangan secara horizontal dan menjadi
hukumnya yang memadai. Sejalan dengan maksud tersebut, maka pada tahun
kebutuhan yang mendesak.
anggaran 2006 Kabupaten Lamongan menyelenggarakan proyek dalam rangka
Gambaran perkembangan kota di atas merupakan titik awal diperlukannya
menyusun RUTRK dengan Kedalaman RDTRK IKK Ngimbang. Hal ini perlu dilakukan
pengendalian atas perubahan penggunaan tanah dan perkembangan fisik kota.
mengingat materinya perlu disesuaikan dengan UU No. 24 tahun 1992 tentang
Melalui rencana kota, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat teratasi. Namun
Penataan Ruang, dan Kepmen Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman
dinamika perkembangan yang terlalu cepat, fungsi rencana kota tersebut, karena
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan.
beberapa hal menjadi tidak efektif atau rencana kota menjadi kurang berfung si,
Pada masa sekarang ini, perencanaan tata ruang kota dan daerah diharapkan tidak hanya menekankan aspek fisik, serba deterministik dan
F akta
dan
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 2
PENDA HU LUAN menomorduakan manusia dengan segenap keunikan perilakunya. Kota dan daerah
kegiatan yang memiliki kesamaan fungsi maupun lingkungan pemukiman yang
pada dasarnya merupakan pengejawantahan budaya (cultural landscape) dengan
memiliki karakteristik tertentu.
beraneka ragam karakter, sifat, kekhasan, keunikan dan kepribadian. Oleh karena
C.
Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun agar
itu perencanaan kota yang open ended akan menciptakan lingkungan yang
Pemerintah Daerah mempunyai rencana pemanfaatan ruang kota jangka
memberikan tingkat kebebasan dan tindakan yang lebih bervariasi, pelibatan
panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan
masyarakat yang lebih besar dan peluang untuk adaptasi aktif-kreatif dan
aspirasi
modifikasi.
Pemerintah Kabupaten sendiri, serta masyarakat yang bersangkutan.
Mengingat Kota Kecamatan Ngimbang saat ini telah terjadi perkembangan
D.
pemerintah
baik
Pemerintah
Pusat,
Pemerintah
Propinsi
dan
RUTRK harus berisikan rencana menyeluruh yang mencerminkan rencana-
yang pesat, maka kegiatan penyusunan kembali rencana kota ini perlu dilakukan
rencana sektoral dan wilayah yang terdapat atau yang akan dialokasikan di
dalam rangka mengantisipasi perkembangan kegiatan yang sejalan dengan
wilayah perencanaan. SelaNjutnya, Rencana Umum Tata Ruang Kota yang
kemajuan dan dinamika kegiatan yang berkembang dalam masyarakat. Diharapkan
disusun harus mampu menjawab permasalahan dan tuntutan pembangunan kota
dengan adanya kegiatan ini akan dapat dijadikan pedoman, arahan serta dasar
serta rumusan maupun kebijaksanaan yang dibutuhkan pada masa mendatang.
dalam pengembangan wilayah selanjutnya.
1.2.
E.
Ruang Kota bertujuan menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan
TUJUAN DAN SASARAN
yang merupakan upaya menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi serta intensitas penggunaan lahan antar bagian wilayah kota atau dalam satu bagian
1.2.1. Tujuan A.
wilayah kota.
Meningkatkan fungsi dan peranan kota dalam perimbangan wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kota ditujukan agar mampu berfungsi sebagai
F.
pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing bagian
wilayah.
wilayah kota secara terukur, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas.
Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan Rencana Tata Ruang Kota yang memuat
ketentuan-ketentuan
mengenai
penetapan
fungsi
bagian-bagian
wilayah kota yang pada hakekatnya merupakan pengarahan lokasi dari berbagai
F akta
dan
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota juga bertujuan untuk mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian,
pusat atau sub pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan
B.
Penjabaran Rencana Umum Tata Ruang Kota ke dalam Rencana Detail Tata
G.
Memberikan
kemudahan
bagi
pengelola
kota
dalam
menyusun
atau
menjabarkan ke dalam Rencana Teknik Ruang Kota serta akan mempermudah
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 3
PENDA HU LUAN dalam menyusun program-program pembangunan kota jangka menengah
•
Fasilitas dan utilitas,
maupun proyek-proyek tahunan/dalam jangka pendek.
•
Arahan program implementasi rencana kota.
1.2.2. Sasaran
1.3.
RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Ngimbang merupakan manifestasi
A. Membantu penetapan prioritas pengembangan dan memudahkan penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota pada kawasan tertentu untuk dijadikan pedoman bagi tertib pengaturan ruang secara terinci
MANFAAT
dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada diatasnya, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan. Penyusunan RUTRK Dengan
B. Tersusunnya Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail
Kedalaman RDTRK IKK Ngimbang ini dimaksudkan guna mewadahi rencana
Tata Ruang Kota agar terjadi interaksi yang positif antar kawasan dalam wilayah
pembangunan yang akan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah maupun atas
perencanaan dengan pembangunan regional, yang meliputi pengkajian potensi
dasar aspirasi Swasta dan Masyarakat Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Manfaat dari Rencana Detail Tata Ruang Kota bagi Pemerintah Daerah
wilayah perencanaan C. Mempersiapkan perangkat teknis dalam upaya pengendalian dan pengarahan kegiatan pembangunan D. Sebagai pedoman atau acuan dalam alokasi penggunaan lahan dan pemberian izin lokasi.
adalah sebagai pedoman untuk: A. Pemberian Advice Planning B. Pengaturan bangunan setempat C. Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
E. Menjadi landasan operasional dalam program pemanfaatan ruang F. Tersusunnya pola struktur penggunaan lahan dalam jangka panjang berupa arahan pola pengembangan kota yang sifatnya regional: •
Penentuan fungsi dan peranan kota
•
Rumusan arah ekstensifikasi pengembangan kota dimasa mendatang.
G. Tersusunnya pola pengembangan kota yang bersifat lokal :
D. Pelaksanaan program pembangunan
1.4.
RUANG LINGKUP Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, rangkaian proses kegiatan penyusunan
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Ngimbang dibagi menjadi 2 (dua) bentuk kegiatan, yaitu:
•
Arahan struktur tata ruang,
•
Penggunaan lahan,
mengevaluasi kebijakan yang telah tertuang dalam rencana sebelumnya,
•
Kependudukan,
menganalisis kondisi yang ada pada waktu perencanaan, dan memproyeksikan
F akta
dan
A. Kegiatan pendataan dan analisa kebutuhan ruang yang ada, yaitu dengan
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 4
PENDA HU LUAN kebutuhan ruang dimasa sepuluh tahun yang akan datang dengan berdasarkan potensi dan kondisi yang berkembang saat ini di lapangan. B. Kegiatan
penyusunan
rencana
detail
tata
ruang
kota,
dengan
mempertimbangkan tiga aspek pokok yaitu aspek strategis, aspek teknis, dan aspek pengelolaan. Lingkup Wilayah pada penyusunan studi ini adalah IKK Ngimbang Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 2 wilayah administratif desa, yaitu Desa Ngimbang dan Desa Sendangrejo. Adapun batas-batas administratif dari IKK Ngimbang adalah: ð Sebelah Utara
: Desa Girik Kecamatan Ngimbang
ð Sebelah Timur
: Desa Pasarlegi Kecamatan Sambeng
ð Sebelah Selatan
: Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang
ð Sebelah Barat
: Desa Drujugulit Kecamatan Ngimbang
Untuk lebih memperjelas letak dan posisi dari Kota Ngimbang berikut akan ditampilkan peta orientasi Kecamatan Ngimbang terhadap Kabupaten Lamongan pada peta 1.1 dan peta orientasi IKK Ngimbang terhadap Kecamatan Ngimbang pada peta 1.2.
F akta
dan
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 5
PENDA HU LUAN Peta 1.1 Orientasi Wilayah Kecamatan Ngimbang Terhadap Kabupaten Lamongan
F akta
dan
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 1-6
PENDA HU LUAN Peta 1.2 Orientasi Wilayah IKK Ngimbang Terhadap Kecamatan Ngimbang
F akta
dan
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 1-7
PENDA HU LUAN
1.5.
DASAR-DASAR PENYUSUNAN RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK
A.
IKK
Ngimbang
Surat Gubernur Propinsi Jawa Timur tanggal 5 April 1995 Nomor : 611/ 604/ 201.2/ 1995.
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Kota
Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Oktober 1994 Nomor : 460 – 3346.
c.
Rencana Pengelolaan Kota
Ruang
b.
memuat
rumusan
tentang
kebijaksanaan
3. Rencana struktur tingkat pelayanan kota, mencakup arahan tata jenjang fungsi-fungsi
pelayanan
didalam
kota,
yang
merupakan
rumusan
pengembangan kota, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur utama
kebijaksanaan tentang pusat-pusat pelayanan kegiatan kota berdasarkan
tingkat pelayanan kota, rencana sistem utama transportasi, rencana sistem
jenis, intensitas, kapasitas, dan lokasi pelayanan.
utama jaringan utilitas kota, rencana pemanfaatan air baku, indikasi unit
4. Rencana sistem transportasi, memuat arahan garis besar tentang pola
pelayanan kota dan rencana pengelolaan pembangunan kota dengan rincian
jaringan pergerakan kolektor dan lokal baik fungsi primer maupun sekunder
sebagai berikut :
yang ada di dalam kota tersebut.
1. Kebijaksanaan
pengembangan
tujuan
5. Rencana sistem utilitas, memuat arahan utama tentang pola jaringan fungsi
pengembangan kota, fungsi, strategi dasar pengembangan sektor-sektor dan
primer dan sekunder untuk sistem jaringan air bersih, telepon, listrik, air
bidang
kotor serta air limbah (sistem on site atau off side) dan persampahan.
pembangunan,
kota,
kependudukan,
mencakup
intensifikasi
penentuan
dan
ekstensifikasi
pemanfaatan ruang kota dan pengembangan fasilitas dan utilitas.
6. Rencana pengembangan pemanfaatan air baku, memuat arahan pengolahan
2. Rencana pemanfaatan ruang kota, mencakup arahan pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan lokasi intensitas tiap penggunaan, baik untuk kegiatan fungsi primer dan fungsi sekunder yang ada di dalam kota sampai akhir tahun perencanaan. Pemanfaatan ruang kota hendaknya memperhatikan larangan penggunaan
areal
persawahan
beririgasi
teknis
untuk
kepentingan
perkembangan kota sesuai dengan : a.
Surat
Menteri
Negara
Perencanaan
dan
kepentingan pelayanan kota. 7. Indikasi unit pelayanan kota, merupakan arahan mengenai pembagian unitunit pelayanan kota dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penduduk. 8. Rencana
pengelolaan
pembangunan
kota,
memuat
arahan
tahapan
pelaksanaan program pembangunan setiap lima tahunan selama 10 tahun, Pembangunan
Nasional/Ketua
Bappenas tanggal 29 September 1994 Nomor : 5334/ MK/ 9/ 1994.
F akta
pemanfaatan air permukaan, air tanah dalam dan air tanah dangkal untuk
arahan penanganan lingkungan berupa peningkatan fungsi, perbaikan, pembaharuan atau peremajaan, pemugaran dan perlindungan, manajemen
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 8
PENDA HU LUAN pertanahan, arahan sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta arahan
4.
bagi pengorganisasian aparatur pelaksana pembangunan kota.
distribusi penduduk pada akhir tahun perencanaan.
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut :
5. §
a. Batas wilayah perencanaan yaitu : Bagi kota-kota (IKK) yang belum mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah,
Pengembangan fasilitas dan utilitas.
Struktur pemanfaatan ruang kota (IKK): 1.
penentuan persediaan ruang untuk setiap komponen kota
2.
Penentuan intensitas penggunaan menurut fungsi, baik fungsi primer
ditetapkan menurut besaran tertentu, dengan berpedoman pada Penetapan
atau fungsi sekunder.
Batas Wilayah Kota IKK Ngimbang yang telah ada.
3.
b. Bagi kota-kota (IKK) yang dalam skala kabupaten sudah mempunyai Rencana
Hubungan antar fungsi-fungsi kegiatan yang ada dalam kota yang direncanakan sampai akhir tahun perencanaan dengan kedalaman
Tata Ruang Wilayah maka rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang sejalan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail
Kependudukan, antara lain mobilitas, fertilitas dan mortalitas, serta
sampai pada detail kawasan. §
Struktur utama tingkat pelayanan kota (IKK):
Tata Ruang Kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
1.
Tata jenjang fungsi-fungsi pelayanan kota
c. Rumusan rencana lebih merupakan Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang.
2.
Pusat pelayanan kota berdasarkan jenis, intensitas, kapasitas dan
d. Bersifat strategis dan operasional. e. Secara internal mampu menjamin adanya konsistensi antara program
lokasi. §
Sistem utama transportasi:
pembangunan sektoral atau lintas sektoral dengan program pembangunan
1.
Pola jaringan pergerakan kolektor dan lokal, fungsi primer/sekunder
daerah dalam jangka panjang.
2.
Pola jaringan jalan raya.
f. Strategi dan kebijaksanaan dasar pengembangan kota merupakan arahan
§
terhadap : §
listrik, air kotor, air limbah, air limbah dan persampahan.
Kebijaksanaan pengembangan kota (IKK): 1.
Penentuan fungsi kota.
2.
Pengembangan sektor-sektor dan bidang-bidang pembangunan.
3.
Intensifikasi dan atau ekstensifikasi pemanfaatan ruang.
F akta
dan
Sistem utama jaringan utilitas kota, terdiri atas air bersih, telepon,
§
Pengembangan pemanfaatan air baku, terdiri atas air permukaan, air tanah dalam dan air tanah dangkal.
§
Indikasi unit pelayanan seperti penentuan dan pembagian unit-unit pelayanan terhadap penduduk kota.
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 9
PENDA HU LUAN §
Sistem pengelolaan pembangunan kota : 1.
4. Penetapan struktur bagian wilayah kota akan ditentukan oleh peranan pusat-
Tahapan pelaksanaan pembangunan, yaitu tahapan pembangunan yang disesuaikan dengan perencanaan pembangunan, seperti berikut :
pusat pelayanannya. 5. Tiap bagian wilayah kota yang direncanakan harus mampu mencerminkan satu kesatuan lingkungan permukiman atau lingkungan kegiatan kota yang
o
Tahap I
: 2006 s/d 2011
o
Tahap II : 2012 s/d 2016
serasi dengan sarana dan prasarana yang direncanakan/ditetapkan. 6. RUTRK
dengan
kedalaman
RDTRK
memuat
rumusan
kebijaksanaan
2.
Penanganan lingkungan
pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan
3.
Sumber pembiayaan pembangunan
perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota.
4.
Pengorganisasian aparatur pelaksana
7. Rumusan rencana
sudah
merupakan
penyiapan
ruang
dalam
rangka
Dalam pada itu, Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman
pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota yang baik yang
Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun sesuai dengan prinsip dan ketentuan
dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang dan
teknis perencanaan sebagai berikut :
jangka menengah.
1. Jangka waktu RUTRK dengan kedalaman RDTRK adalah 10 (sepuluh) tahun
8. Rumusan rencana di atas bukan lagi sekedar arahan, tetapi secara teknis
dan sesuai dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
sudah menjadi kebijaksanaan lebih konkrit tentang :
yang bersangkutan.
a)
2. Wilayah perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota mencakup dan berlaku untuk seluruh wilayah
Pengembangan penduduk dalam hal distribusi dan penentuan kepadatan untuk tiap-tiap blok peruntukan.
b)
Pemanfaatan
ruang
ditinjau
besarannya
setiap
blok
peruntukan
IKK tetapi jika dipandang perlu pihak Pemerintah Daerah dapat menetapkan
materinya sekurang-kurangnya mengatur pusat perbelanjaan/pasar/
bagian
pertokoan/kios, industri menurut jenisnya, pendidikan mulai dari TK
demi
bagian
(PKL)
sesuai
dengan
kondisi
dan
tingkat
permasalahannya. 3. Penetapan struktur dan besarnya bagian wilayah kota harus mencerminkan intensitas penggunaannya yang dinilai dari segi kepadatan penduduk dan
sampai PT, puskesmas dan rumah sakit, rumah ibadah, taman rekreasi dan lapangan olahraga, perkantoran dan perumahan, sub terminal, pertanian, perikanan, pemakaman dan kawasan khusus lainnya.
kepadatan bang unan sesuai dengan fungsi penggunaannya.
F akta
dan
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 10
PENDA HU LUAN c)
d)
e)
Struktur tingkat pelayanan kegiatan kota dalam hal hubungan tata
i)
jenjang, kapasitas dan intensitas antara fungsi-fungsi pelayanan tiap-
peruntukan, dimana materinya sekurang-kurangnya akan mengatur
tiap lingkungan yang materinya sekurang-kurangnya akan mengatur
klasifikasi luas perpetakan sebagai berikut ;
perdagangan, pendidikan, kesehatan, olahraga dan rekreasi.
o
Klasifikasi I, >2500 m2
Sistem fungsi jaringan jalan dalam penentuan lokasi dan besaran tiap
o
Klasifikasi II, >1000 m2 – 2500 m2
fungsi jaringan pergerakan, jalan kolektor primer, jalan kolektor
o
Klasifikasi III, >600 m2 – 1000 m2
sekunder, jalan lokal primer sesuai UU No.38 Th. 2004 tentang jalan
o
Klasifikasi IV, >250 m2 – 600 m2
Sistem jaringan utilitas dalam penentuan lokasi dan besaran jaringan
o
Klasifikasi V, >100 m2 – 250 m2
sekunder dan tersier pada jaringan air bersih, telepon, listrik, gas,
o
Klasifikasi VI, >50 m2 – 100 m2
pengelolaan sampah, air limbah, dan air hujan. f)
j)
h)
pelayanan perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga
lahan tertutup dengan luas bangunan setiap blok peruntukan, materinya
pada setiap blok peruntukan. k)
Tahapan
pelaksanaan
pembangunan
dalam
hal
pengendalian
klasifikasi sangat tinggi (>75%), tinggi (>50% - 75%), menengah (>20% -
peruntukan, pelaksanaan program/proyek dari prasarana dan sarana
50%), rendah (>5% - 20%) dan sangat rendah (<5%).
kota dalam kurun waktu sepuluh tahun yang dibagi dalam lima tahunan.
Penentuan ketinggian bangunan, maksimum dan minimum pada setiap
l)
Pengelolaan/penanganan lingkungan dalam hal peningkatan, perbaikan,
blok peruntukan.
pembaharuan, pemugaran, peremajaan, perlindungan lingkungan dan
Penetapan garis sempadan atau garis pengawasan jalan bagi lahan yang
manajemen pertanahan serta pengoperasian aparat pelaksana dan
boleh atau tidak boleh ada bangunan diatasnya pada setiap blok
pengendali pada tingkat pemerintah wilayah kecamatan.
peruntukan materinya sekurang-kurangnya akan mengatur jarak antara
F akta
Indikasi unit pelayanan dalam hal fasilitas umum kota yang terdiri dari
Kepadatan bangunan dalam hal perbandingan antara keseluruhan luas
sekurang-kurangnya akan mengatur koefisien dasar bangunan dengan
g)
Penetapan luas petak bangunan yang terdapat pada setiap blok
B.
Dasar Hukum
as jalan dengan pagar halaman dan bangunan/rumah baik pada sisi
Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan
muka, samping, dan belakang dengan ketentuan detail mengikuti
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang
Peraturan Pemerintah 26/ 1985.
Kota IKK Ngimbang secara umum adalah :
dan
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 11
PENDA HU LUAN 1.
2.
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –
Negara Tahun 1992 No 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 No
Lembaran Negara Tahun 1960 No. 3034 )
3501)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan
6.
7.
8.
10. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengolalaan Lingkungan
Pokok Pertambangan (Lembaran Negara No 22, Tambahan Lembaran
Hidup
Negara 1967 No 2831 )
Negara No 3699 )
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1984
tetantang
(Lembaran Negara tahun
1997 No 68, Tambahan Lembaran
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kehutanan . (Lembaran Negara Tahun 1990 No 167, Tambahan
Perindustrian
(Lembaran Negara 22 tahun Tambahan Lembaran Negara 3274 ) 5.
Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 No 104, Tambahan
Tahun 2004 No 132 Tambahan Lembaran Negara No 4444 ) 4.
9.
Lembaran Negara Tahun 1999 No 3888 ) 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air .
Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran
(Lembaran Negara Tahun 2004 No 32, Tambahan Lembaran Negara No
Negara Tahun 1985 No 45, Tambahan Lembaran Negara No 32997 )
4379)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
13. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Alam Hayati ( Lembaran Negara Tahun 1990 No 49, tLembaran Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 No 105, Tambahan Lembaran Negara No
tahun 1990 No. 3419 )
4437)
Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
(Lembaran Negara Tahun 1990 No 78, tLembaran Negara tahun 1990
Pemerintahan
3427)
Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara 4438)
Undang-Undang No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 No 23, Tambahan Lembaran Negara tahun 1992 No 3469)
Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2004
tentang
Jalan
(Lembaran
Negara Tahun 2004 No 132 Tambahan Lembaran Negara No 4444) 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 No 37 Tambahan Lembaran Negara No 3225 )
F akta
dan
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 12
PENDA HU LUAN 17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang
Perlindungan
Hutan.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL 26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bounded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1984 No 22, tLembaran Negara No 3274)
Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah . ( Lembaran Negara Tahun 2000 No 20, Tambahan Lembaran Negara Tahun No 3934 ) 27. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi ( Lembaran
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perubahan Aras
NegaraRI Tahun 2001 No. 143 )
Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1986 Tentang Kawasan Berikat (
28. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan
Bounded Zone ) ( Lembaran Negara Tahun 1990 No 18, Tambahan
Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 No 147, Tambahan Lembaran
Lembaran Negara 3407 )
Negara No 4453)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa ( Lembaran Negara 1991 No 35, Tambahan Lembaran Negara 3441 ) 21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 No 41, Tambahan Lembaran Negara 3445) 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang pelaksanaan Hakhak Kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan
ruang
( Lembaran Negara Tahun 1996 No 104,
Tambahan Lembaran Negara No 3660 ) 23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Tahun 1997. No 96, Tambahan Lembaran Negara. 3721 ) 24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar ( Lembaran Negara Tahun 1998 No 51,
29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 31. Peraturan Menteri PU Nomor 63/ PRT/ 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah. 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran
Serta Masyarakat Dalam ProsesPerencanaan Tata Ruang
Daerah
Tambahan Lembaran Negara No 3745 )
F akta
dan
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 13
di
PENDA HU LUAN 34. Kepmendagri 650-658 Tahun 1998 tentang Keterbukaan Rencana Kota
a.
Untuk Umum;
Mentabulasi dan mensistemasikan fakta dan informasi sesuai keperluan, sehinga mudah dibaca dan dimengerti serta siap untuk dianalisa.
35. Kepmendagri Nomor 59 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan
b.
Menyusun data dan informasi sesuai dengan pokok bahasannya dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Pedoman
lingkup makro dan mikro (lokal), hal ini akan melingkupi faktor-faktor
Penyusunan Rencana Kota
dibawah ini:
36. KEPMENDAGRI Nomor 134 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11 37. Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan
Ruang
1.
Regional (makro) mencakup : a. Aspek kebijaksanaan pembangunan yang berkaitan dan berpengaruh pada perkembangan kota yang direncanakan, antara lain: §
Kebijaksanaan Nasional.
§
Kebijakan Tiap Sektor Pembangunan.
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang
§
Pola Dasar Pembangunan.
Pengaturan dan Pengendalian secara Proporsional Pembangunan Rumah
§
Pola Rencana Pembangunan.
Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
Tinggal di Wilayah (Kecil) Perkotaan
b. Aspek kependudukan, antara lain:
39. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 4 Tahun
§
Jumlah penduduk.
1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1
§
Penyebaran penduduk.
Jawa Timur Tahun 1996/1997-2011/20212
§
Pertumbuhan penduduk.
§
Komposisi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, tingkat
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 55 Th 2000 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Lamongan.
1.6.
METODOLOGI PENDEKATAN Pokok-pokok pekerjaan pada langkah kegiatan kompilasi data dan
produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
F akta
dan
pendidikan, agama, lapangan kerja, pendapatan dan lain-lain. c. Aspek perekonomian, antara lain: §
Sektor-sektor kegiatan ekonomi.
§
Produksi tiap sektor kegiatan ekonomi.
§
Penyebaran tiap sektor kegiatan ekonomi.
§
Perkembangan tiap sektor kegiatan ekonomi.
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 14
PENDA HU LUAN §
Pola aliran barang dan jasa dalam proses koleksi dan distribusi.
c. Aspek fisik dasar, antara lain:
d. Aspek sumber daya alam, antara lain:
Keadaan iklim.
§
Keadaan tanah, air dan iklim.
§
Keadaan geografis.
§
Sumber daya alam yang belum diolah.
§
Keadaan geologi dan struktur tanah
§
Keadaan hidrologi.
e. Aspek fasilitas pelayanan dan utilitas
2.
§
§
Jenis fasilitas dan utilitas.
d. Aspek tata guna lahan, antara lain:
§
Jumlah fasilitas dan besaran utilitas.
§
Penyebaran fasilitas.
sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi setengah teknis, sawah
§
Perkembangan, ekstensifikasi dan intensifikasi, serta penyebarannya.
beririgasi sederhana, dan sawah tadah hujan serta lahan kolam ikan.
§
Lokal (mikro kota), mencakup :
§
a. Aspek Kependudukan, antara lain:
Jenis penggunaan lahan, termasuk lahan sawah yang terdiri atas
Luas penggunaan lahan yang secara umum dirinci menurut jenis-jenis penggunaan seperti perumahan, pemerintahan dan bangunan umum,
§
Jumlah penduduk pada tiap desa.
perdagangan, jasa, pelayanan sosial, jalur hijau, ruang terbuka
§
Penyebaran penduduk pada tiap desa.
hijau,
§
Perkembangan
penduduk
dalam
hal
jumlah
penyebaran
dan
komposisi. §
b. Aspek perekonomian, antara lain:
penggunaan
khusus
seperti
industri
atau
perdagangan dan lain sebagainya. §
Komposisi penduduk menurut kelompok umum, jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama, lapangan kerja, pendapatan dan lain sebagainya.
transportasi,
Intensitas penggunaan lahan yang dicirikan oleh indikator koefisian dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan.
e. Aspek pertanahan, menyangkut nilai jual objek pajak dan status kepemilikan tanah.
§
Sektor-sektor kegiatan ekonomi kota.
f. Aspek fasilitas pelayanan dan utilitas, yaitu:
§
Jumlah dan penyebaran sektor-sektor kegiatan ekonomi kota.
§
Jenis fasilitas dan utilitas.
§
Besaran tiap sektor kegiatan ekonomi kota.
§
Jumlah fasilitas dan besaran utilitas.
§
Perkembangan keadaan perekonomian dalam hal besarnya produksi
§
Penyebaran fasilitas.
dan tingkat petumbuhannya.
F akta
dan
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 15
PENDA HU LUAN §
Perkembangan mengenai pengadaan fasilitas dan utilitas baik dalam
dasar
kuantitas maupun kualitasnya.
pembahasan.
g. Aspek administrasi/pengelolaan pembangunan kota. §
§
§
1.7.
BAB II
pendekatan
serta
sistematika
TINJAUAN LINGKUP EKSTERNAL Bab ini berisikan tinjauan lingkup regional dari perencanaan RUTRK
kerja dan personalia.
dengan kedalaman RDTRK IKK Ngimbang yang meliputi tinjauan
Keadaan keuangan daerah, mengenai volume anggaran (APBD-PAD)
kebijaksanaan regional dan kebijaksanaan pembangunan Kabupaten
bantuan dari Pemerintah Propinsi Jatim dan Pusat, pajak dan
Lamongan, serta tinjauan umum wilayah Kabupaten Lamongan yang
retribusi ditinjau menurut sumbernya beserta perkembangannya.
meliputi
Peraturan-peratuan daerah atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah
perekonomian, fasilitas umum dan sistem perangkutan, selain itu
Kabupaten Lamongan lainnya tentang pelaksanaan pembangunan
ditinjau pula kawasan hinterland wilayah perencanaan pada bagian
kota.
yang mempunyai pengaruh orientasi kegiatan dilihat dari aspek
BAB III
belakangnya,
Bab ini berisikan gambaran potensi dan permasalahan wilayah
Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) IKK Ngimbang, tujuan dan sasaran perencanaan, ruang lingkup perencanaan, dasar-
dan
penggunaan
lahan,
kependudukan,
yang
meliputi
sub
bahasan
kedudukan
wilayah
perencanaan dalam lingkup wilayah kecamatan maupun wilayah
PENDAHULUAN
penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan
dan
KARAKTERISTIK INTERNAL WILAYAH PERENCANAAN
IKK Ngimbang
tatanan sebagai berikut:
internal. Selain itu diuraikan pula latar belakang diperlukannya
fisik
Bab ini berisikan pembahasan kondisi eksisting wilayah perencanaan
Analisa Data ini maka sistematika pembahasan usulan teknis diatur sesuai dengan
perencanaan baik dalam konstelasi eksternal maupun dalam konteks
kondisi
ekonomi.
Untuk mencapai maksud dan tujuan dari penyusunan Buku Fakta dan
F akta
metodologi
Struktur organisasi aparatur pelaksanaan pembangunan kota, tata
SISTEMATIKA PEMBAHASAN
BAB I
penyusunan,
karakteristik
fisik,
kependudukan,
perekonomian,
transportasi, serta karakteristik sarana dan prasarana. BAB IV
ANALISA REGIONAL Membahas
tentang
kebijaksanaan-kebijaksanaan
regional
yang
berkaitan dengan perkembangan wilayah Kecamatan Ngimbang. Hal ini sangat diperlukan agar hasil perencanaan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan kebijaksanaan yang telah digariskan. Dalam bab
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 16
PENDA HU LUAN ini dikemukakan kedudukan wilayah perencanaan dalam konteks regional,
dengan
demikian
kedudukan
dan
relatifitas
wilayah
perencanaan dengan daerah belakangnya dapat diketahui. BAB V
ANALISA WILAYAH PERENCANAAN Bab ini membahas keadaan wilayah dan proyeksinya yang menyangkut kependudukan, kegiatan usaha, fasilitas, utilitas, transportasi dan fisik. Dalam analisis diberikan gambaran prediksi jumlah penduduk sampai akhir tahun perencanaan. Berpegangan pada dasar jumlah penduduk ini akan dapat ditentukan proyeksi kebutuhan fasilitas dan utilitas kota. Aspek kegiatan usaha dibahas kegiatan usaha yang telah ada dan kemungkinan pemecahannya. Keadaan fisik Kota memberikan gambaran potensi fisik serta batasan fisik. Penggunaan tanah perkotaan akan memberikan gambaran luas daerah terbangun (built up area), intensitas penggunaan lahan dan tingkat kepadatan bangunan.
BAB VI
ANALISA METODE PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Bab ini berisikan gambaran dan analisa mengenai beberapa aspek administrasi dan pengelolaan yang berkaitan dengan permasalahan pengembangan kota atau perkotaan, antara lain adalah sumber pendanaan bagi pengembangan wilayah perencanaan, instansi yang terkait dengan pengembangan kota, serta dasar-dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pengembangan kota.
F akta
dan
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 17
PENDA HU LUAN
PENDAHULUAN................................................................................................. 1 1.1.
LATAR BELAKANG ............................................................................... 1
1.2.
TUJUAN DAN SASARAN ..................................................................... 3
1.2.1. ......................................................................................................... Tujuan 3 1.2.2. .......................................................................................................Sasaran 4 1.3.
MANFAAT................................................................................................ 4
1.4.
RUANG LINGKUP .................................................................................. 4
1.5.
DASAR-DASAR PENYUSUNAN RUTRK DENGAN KEDALAMAN
RDTRK
8
1.6.
METODOLOGI PENDEKATAN..........................................................14
1.7.
SISTEMATIKA PEMBAHASAN..........................................................16
Peta 1.1 Orientasi Wilayah Kecamatan Ngimbang Terhadap Kabupaten Lamongan.........................................................................................................................1-6 Peta 1.2 Orientasi Wilayah IKK Ngimbang Terhadap Kecamatan Ngimbang 17
F akta
dan
Analisa Data
Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006
Hal I - 18
