dari konsep semula. Beberapa kota lain yang mempunyai perkembangan yang AH Pasarlegi KEC. SAMBENG

ANA LISA REGIO NA L

4.1.

RENCANA STRUKTUR PERWILAYAHAN JAWA TIMUR Hasil Kajian kecenderungan ke depan perkembangan perkotaan di

lawa

Timur,

ternyata

menunjukkan

gejala

adanya

ketidakseimbangan

perkembangan dalam jangka panjang.

ANALISA REGIONAL

Secara umum perkembangan Surabaya dan wilayah sekitamya yakni GERBANGKERTOSUSILA ternyata. menunjukkan perkembangan yang lebih besar dari konsep semula. Beberapa kota lain yang mempunyai perkembangan yang

AH I AG

b

relatif pesat adalah Malang, Kediri, Madiun, Jember dan Blitar.

a e

AM

Rasionalisasi sistem kota-kota di Jawa Timur, berdasarkan jumlah

Girik

d

AF I AE

c

penduduk, kelengkapan infrastruktur, aktifitas ekonomi, dan lain-lain hingga

b a

tahun 2020 sebagai berikut:

e d

AD I AC

o Kota orde I

:

Dengan Penduduk 2 - 5 juta jiwa yaitu Kota

c

Slaharwotan

Surabaya.

b a

o Kota Orde II A :

e

Kakatpenjalin d

AB I AA

c

NGIMBANG Sendangrejo

Ngimbang

berpenduduk

1-1,5

juta

jiwa;

juta

jiwa;

termasuk dalam kelompok ini adalah Kota Malang.

b

Pasarlegi

o Kota Orde II B :

Drujugulit

a

Kota-kota

Kota-kota

berpenduduk

0,5-1

AL e

z I y

KEC. SAMBENG

termasuk dalam kelompok ini adalah kata-kota potensial Gresik,

d c

Sidoarjo, Madiun dan Kediri

b a

o Kota Orde III A :

e

x I w

d

termasuk dalam kelompok ini adalah kota-kota prospektif Blitar,

Munungrejo

c b 5 a

1

2

3

4

5

1

2

35 - 36 166

F akta

dan

3 37 - 38

4

5

Kota-kota berpenduduk 150.000-500.000 jiwa;

1

2

3 39 - 40

4

5

1

2

3

4

41 - 42

5

1

2

Mojokerto, Lamongan, Tuban, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep,

43 - 44 167

Jember dan Banyuwangi.

Analisa Data

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2006

Hal 4-1

ANA LISA REGIO NA L o Kota Orde III B :

Kota-kota berpenduduk 50.000-150.000 jiwa;

Berdasarkan sistem kota-kota di Jawa Timur, perkotaan di Jawa Timur

Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Ponorogo, TrenggalekTulungagung,

sebagai pusat pelayanan dan kegiatan dapat dikelompokkan berdasarkan

Pacitan, Magetan, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan,

hirarkinya sebagai berikut :

Lumajang, Sampang.

1. PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Kota atau perkotaan yang diklasifikasikan

Dengan memperhatikan jumlah penduduk yang akan berkembang serta memperhatikan

hirarki

tersebut

di

atas,

kota-kota

di

Jawa

Timur

sebagai PKN memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional. Kota yang diarahkan untuk berfungsi sebagai pusat perkembangan wilayah yang

diklasifikasikan sebagai berikut :

mempunyai skala pelayanan nasional di Propinsi Jawa Timur adalah wilayah

ü Kota Metropolitan dengan penduduk dapat menampung hingga 7 juta Jiwa:

Surabaya Metropolitan Area.

Perkotaan Surabaya Metropolitan Area meliputi penyatuan perkotaan Surabaya, Perkotaan Gresik, Perkotaan Bangkalan dan Perkotaan Sidoarjo ü Kota Besar :

2. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Kota atau perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKW pada hirarki perkotaan berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam lingkup wilayah Propinsi Jawa Timur, yang meliputi Kota Jember,

Perkotaan Malang Raya yang meliputi penyatuan perkotaan Malang,

Kediri, Kota Madiun, dan Kota Malang. Selain itu, daerah yang diarahkan

Perkotaan Kepanjen, Perkotaan Batu

untuk berfungsi sebagai PKW adalah daerah-daerah yang potensial atau

ü Kota Menengah : Kota Madiun, Kota Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Blitar, Kediri, Tuban, Banyuwangi, dan Jember, ü Kota Kecil A:

daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan relatif tinggi, yaitu Kota Jember dan Kota Blitar. 3. PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Kota atau perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKL berfungsi sebagai pusat pelayanan pada lingkup lokal, yaitu

Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Gresik, Lamongan, Ngawi,

pada lingkup satu atau lebih kabupaten. Kota yang tidak termasuk dalam

Magetan, Nganjuk, Jombang, Bondowoso, Tulungagung, Trenggalek, dan

kategori 1 dan 2 diharapkan dapat berkembang sesuai dengan potensi

Ponorogo,

wilayah masing-masing.

ü Kota Kecil B: Bojonegoro, Situbondo, dan Pacitan.

F akta

dan

Keterkaitan antara orde kota, fungsi dan peran perkotaan, serta fasilitas yang ada, dapat dilihat pada tabel berikut:

Analisa Data


Hal 4-2

ANA LISA REGIO NA L Tabel: 4.1 Orde dan Kedudukan Kota ORDE KOTA

KEDUDUKAN

(Km)

Pusat Pengembangan Nasional

I

Pusat Pengembangan Wilayah (PKW)

II

JANGKAUAN PENDUDUK

III

Pusat Pengembangan Lokal (PKL)

IV

Pusat Pengembangan Lokal (PKL)

100 - 500

50-100

15-20

7,5-15

(Ribu Jiwa)

250- 5000

100-500

20-100

5 – 20

FASILITAS PELAYANAN

sehingga menjadikan kebijakan infrastruktur cenderung menumpuk memusat INFRASTRUKTUR

Universitas/Akademi, Rumah Sakit Type A, Pusat Import dan Eksport Gedung Perbelanjaan Pusat Perbankan Kantor Pemerintahan Tingkat Propinsi

Lapangan Udara Nasional/ Internasional Pelabuhan Internasional Jalan Nasional Stasiun Kereta Api Terminal Bus Terpadu SMA, Rumah Sakit Jalan Nasional Type B, Jalan Propinsi Pusat Import dan Jaringan KA Utama Eksport, Pusat Bank Terminal Bis Perkreditan Rakyat SMA Jalan Propinsi Rumah Sakit Type C Jalan Kabupaten Puskesmas Jalan KA Pasar Terminal Bis SMA Jalan Kabupaten Puskesmas Pembantu Pasar

dan memudahkan serta melayani pergerakan ke arah Surabaya. Implikasi lebih jauh, Surabaya dan sekitamya (Surabaya Metropolitan Area) semakin dominan dan konsentrasi pembangunan cenderung akan berorientasi ke wilayah ini. Keterbatasan luas lahan dan mahalnya harga tanah, mendorong investasi khususnya industri dan permukiman mengarah keluar dari Surabaya Metropolitan Area, meskipun cenderung masih tetap berorientasi ke Surabaya dan jaraknya tidak jauh dari Surabaya. Sasarannya adalah lokasi atau wilayah-wilayah yang memiliki akses yang sangat baik ke Surabaya. dan cenderungnya adalah di sepanjang jalan arteri yang menuju ke Surabaya. Wilayah-wilayah tersebut adalah Mojokerto yaitu wilayah Krian hingga Mojokerto, wilayah Lamongan khususnya di Lamongan, wilayah Gresik mulai

Sumber: RTRW Jawa Timur Tahun 2020

dari Kebomas hingga Sidayu, ke arah barat wilayah menganti dan Driyorejo ke

4.2.

arah selatan mengarah ke Pasuruan diantaranya di Rembang dan Gempol serta

SISTEM PERWILAYAHAN Mempertimbangkan pola perkembangan perkotaan dan keterkaitan antar

Pandaan hingga Sukorejo. Akibatnya adalah terjadi interaksi yang intensif pada

wilayah yang direncanakan maupun akibat dari kebijakan yang diberikan di

jalur-jalur tersebut. Kebutuhan transportasi meningkat dan selanjutnya adalah

masing-masing wilayah yang ada di Jawa Timur dimasa mendatang,

Koridor yang semakin dekat dengan Surabaya atau Surabaya Metropolitan

Kebesaran Kota Surabaya dan SMA (Surabaya Metropolitan Area) -nya

Area-nya adalah yang paling berkembang, munculnya potensi ketidak efisienan

tersebut pada akhirnya menjadi magnet yang sangat besar dalam menarik

pelayanan, penumpukkan transportasi, dan menunjukkan perkembangan

distribusi barang dan

arah

GERBANGKERTOSUSILA yang konsentris/monosentris yaitu dengan pusat SMA

pergerakan yang monosentris ke arah Surabaya atau SMA mendorong kebutuhan

yang akhirnya akan mendorong semakin dominan SMA dan ketidakmerataan

pengembangan transportasi yang mengarah ke Surabaya terus meningkat

pembangunan di Gerbangkertasusila dan Jawa Timur secara umum.

F akta

dan

jasa,

urbanisasi,

investasi.

Kecenderungan

Analisa Data


Hal 4-3

ANA LISA REGIO NA L Wilayah Gerbangkertasusila Plus (GKS Plus) diarahkan dalam pola

Memperhatikan peran dan fungsil kegiatannya dalam lingkup lokal,

tersendiri, karena ada kecenderung penyatuan kawasan perkotaan yang

regional, maupun Nasional maka tata ruang Jawa Timur direncanakan dalam

membentuk perkotaan yang sangat besar (Mega Urban). Kawasan perkotaan

sistem perwilayahan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagai berikut:

patensial berkembang yang akan berkembang membesar dan mendorong

1. SWP GKS Plus, meliputi: Surabaya, Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Gresik,

penyatuan wilayah perkotaan di GKS Plus antara lain :

Sidoario, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Jombang, Bangkalan,

q Wilayah potensial berkembang di Pantura Tuban hingga Rengel

Pasuruan dengan pusat pelayanan wilayah di Surabaya

q Wilayah potensial diwilayah pantura Lamongan (di kawasan LIS Lamongan

q Fungsi kawasan adalah :

Utara)

Pusat

q Wilayah Lamongan Tengah di sepanjang Jalan Arteri q Wilayah Perkembangan Gresik q Wilayah Potensial Bangkalan Selatan dan Utara q Wilayah Potensial Ngoro Kabupaten Mojokerto - Porong - Jabon Kabupaten Mojokerto

Pelayanan

Primer,

Jasa

Perdagangan

dan

ekspor

impor,

Pendidikan, Industri, Pemerintahan Propinsi q Arahan Pengelolaan kawasan: w Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional

yang

mendukung

pelayanan

pengembangan

wilayah

disekitarnya dan Indonesia bagian Timur

q Wilayah Potensial Bangil - Rembang Kabupaten Pasuruan q Wilayah Potensial Mojokerto Pola yang ditunjukkan oleh kecenderungan perkembangan tersebut pada dasarnya berkernbang dalam pola-pola wilayah dan duster. Dengan kata lain wilayah GKS pada dasamya mempunyai wilayah perkembangan utama.

w Mencegah pertumbuhan kawasan terbangun bagian Barat- Selatan Metropolitan - GKS ke kawasan pertanian tanaman pangan dan lindung di wilayah Mojokerto - Sidoarjo – Malang w Diarahkan untuk meningkatkan spesialisasi fungsi jasa keuangan, teknologi sistim informasi, pendidikan dan pengangkutan laut

Wilayah lain yang akan berkembang cukup pesat adalah Malang yang

w Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan sistem perangkutan

akan cenderung mempengaruhi perkembangan wilayah lain sehingga saling

massal intra urban (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya dan

terkait dan membentuk pola perkembangan Malang Raya, Madiun, Kediri dan

Lamongan)

Blitar.

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-4

ANA LISA REGIO NA L w Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota yang memenuhi standar internasional

industri pada kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan dengan

w Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung terjaganya minat investasi pasar modal

di Pulau Jawa dan wilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara

dan kreativitas masyarakat Surabaya dan sekitarnya

dan

w Tetap mempertahankan kawasan pertanian beririgasi teknis sebagai

w Mengendalikan pertumbuhan kota secara ekspansif yang tidak terkendali (Urban Sprawl) dan pertumbuhan menerus (konurbasi)

w Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan ruang

kawasan permukiman dan perkotaan

lumbung pangan nasional

w Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan

pemanfaatan

tidak menggunakan lahan pertanian potensial. w Mengendalikan konversi kawasan pertanian beririgasi teknis menjadi

w Memantapkan aksesibilitas Metropolitan GKS ke kota-kota PKN lainnya

pengendalian

w Mengendalikan dan merelokasi secara bertahap lokasi kegiatan

sumberdaya

diwilayah

Gerbangkertosusila

melalui pengembangan jalur hijau yang membatasi fisik kota w Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, drainase) sesuai standar nasional

w Meningkatkan aksesibilitas Kota Surabaya ke kota-kota belakangnya, termasuk ke Banyuwangi

w Mengembangkan sarana pelabuhan laut (penumpang/barang dan perikanan)

2. SWP Banyuwangi, meliputi Kabupaten Banyuwangi, dengan pusat di Banyuwangi

w Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat kota


3. SWP jember dan sekitarnya, meliputi: Jember, Bondowoso dan Situbondo,

Pusat pelayanan tersier jasa pemerintahan, perdagangan, pertanian,

dengan Pusat di Jember

perkebunan, pariwisata alam (pantai dan pegunungan)

q Fungsi kawasan adalah

q Arahan Pengelolaan kawasan : w Diarahkan

sebagai

pusat

Pusat Pelayanan Sekunder jasa pemerintahan, pendidikan, perdagangan pertumbuhan

wilayah

propinsi

yang

mendukung perkembangan sektor pertanian pangan dan hortikultura

F akta

dan

jasa pertanian, perkebunan pariwisata alam (pantai dan pegunungan) q Arahan Pengelolaan kawasan :

Analisa Data


Hal 4-5

ANA LISA REGIO NA L w Diarahkan

sebagai

pusat

pertumbuhan

wilayah

propinsi

yang

w Diarahkan

sebagai

pusat

pertumbuhan

wilayah

propinsi

yang





industri pada kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan w Mengendalikan konversi kawasan pertanian beririgasi teknis menjadi kawasan permukiman dan perkotaan w Tetap mempertahankan kawasan pertanian beririgasi teknis sebagai lumbung pangan nasional w Mengendalikan pertumbuhan kota secara ekspansif yang tidak terkendali (Urban Sprawl) dan pertumbuhan menerus (konurbasi) melalui pengembangan jalur hijau yang membatasi fisik kota w Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, drainase) sesuai standar nasional w Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat kota 4. Probolinggo-Lumajang, Meliputi Kabupaten Probolinggo dan Lumajang, dengan pusat di Probolinggo q Fungsi kawasan adalah Pusat pelayanan tersier jasa pemerintahan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata alam (pantai dan pegunungan) q Arahan Pengelolaan kawasan :

industri pada kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan w Mengendalikan kawasan hutan lindung dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya w Mengendalikan konversi kawasan pertanian beririgasi teknis menjadi kawasan permukiman dan perkotaan w Mengembangkan

pusat

sentra

agribis/hortikultura

serta

mengembangkan aksesnya menuju titik distribusi wilayah w Mengendalikan pertumbuhan kota secara ekspansif yang tidak terkendali (Urban Sprawl) dan pertumbuhan menerus (konurbasi) mefalui pengembangan jalur hijau yang membatasi fisik kota w Meningkatkan aksesbilitas Kota Pasuruan - Probolinggo (Pasuruan Malang, Pasuruan - Gempol, Pasuruan - Problinggo, Probolinggo Leces - Lumajang, Probolinggo - Stubondo) dengan meningkatkan prasarana jalan w Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, drainase) sesuai standar nasional 5. SWP Malang Raya, meliputi Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, dengan Pusat Kota Malang q Fungsi kawasan adalah

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-6

ANA LISA REGIO NA L Pusat Pelayanan sekunder jasa pemerintahan, jasa perdagangan, pertanian, perkebunan/agribis, kehutanan dan pariwisata

clan kreatifitas masyarakat kota


sebagai

pusat

w Mengembangkan kegiatan perkotaan dengan memperhatikan daya pertumbuhan

wilayah

propinsi

yang

mendukung perkembangan sektor pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan tahunan dan semusim, kehutanan, serta pariwisata alam (ecotourism) w Mengendalikan konversi kawasan pertanian beririgasi teknis menjadi kawasan permukiman dan perkotaan w Mengendaikan pengelolaan kawasan hutan dengan cara pembatasan eksploitasi hasil hutan w Mengendalikan pertumbuhan kota secara ekspansif yang tidak terkendali (Urban sprawl) dan pertumbuhan menerus (konurbasi) melalui pengembangan jalur hijau yang membatasi fisik kota w Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersh, drainage kota) terutama untuk mendukung pariwisata w Meningkatkan aksesbilitas Kota Malang ke kota-kota utama lainnya (Malang-Sidoarjo- Surabaya, Malang - Pasuruan - Probolinggo, Malang -

F akta

w Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan

dukung lingkungan diantaranya bahaya longsor, gunung berapi, serta memperhatikan keberadaan hutan lindung 6. SWP Blitar, meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, dengan pusat Kota Blitar q Fungsi kawasan adalah : Pusat pelayanan tersier jasa pemerintahan, pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata alam q Arahan Pengelolaan kawasan : w Diarahkan

sebagai

pusat

pertumbuhan

wilayah

propinsi

yang

mendukung perkembangan sektor pertanian pangan dan hortikultura w Mengendalikan pengelolaan kawasan hutan lindung dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya. w Mengendalikan konversi kawasan pertanian beririgasi teknis menjadi kawasan permukiman dan perkotaan w Mengendalikan pertumbuhan kota secara

ekspansif

yang

tidak

Blitar - Tulungagung) dengan memanfaatkan prasarana jalan dan

terkendali (Urban Sprawl) dan pertumbuhan menerus (konurbasi)

jaringan rel KA secara terpadu

melalui pengembangan jalur hijau yang membatasi fisik kota

dan

Analisa Data


Hal 4-7

ANA LISA REGIO NA L w Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, drainage) sesuai standar nasional



8. Madiun dan sekitarnya, meliputi Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ponorogo, Magetan, Pacitan, dan Ngawi.

7. SWP Kediri dan sekitarnya, Meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kedirl,

q Fungsi kawasan adalah

Nganjuk, Trenggalek, dan Tulungagung

Pusat


agroindustri dan pariwisata alam

Pusat pelayanan tersier jasa pemerintahan, pendidikan, pertanian, pertambangan, industri dan pariwisata alam

sebagai

pusat

pertumbuhan

wilayah

propinsi

yang

w Mengendalikan dan merelokasi secara bertahap lokasi kegiatan industri pada kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan w Mengendalikan konversi kawasan pertanian beririgasi teknis menjadi kawasan permukiman dan perkotaan pertumbuhan

kota

secara ekspansif yang tidak

melalui pengembangan jalur hijau yang membatasi fisik kota w Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, drainase) sesuai standar nasional

dan

pendidikan,

pertanian,

sebagai

pusat

pertumbuhan

wilayah

propinsi

yang

w Mengendalikan dan merelokasi secara bertahap lokasi kegiatan industri pada kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan w Mengendalikan konversi kawasan pertanian betirigasi teknis menjadi kawasan permukiman dan perkotaan w Mengendalikan pertumbuhan kota secara ekspansif yang tidak terkendali (Urban Sprawl) dan pertumbuhan menerus (konurbasi)

terkendali (Urban Sprawl) dan pertumbuhan menerus (konurbasi)

F akta

pemerintahan,



w Mengendalikan

tersier

q Arahan Pengelolaan kawasan w Diarahkan

q Arahan Pengelolaan kawasan ; w Diarahkan

pelayanan

melalui pengembangan jalur hijau yang membatasi fisik kota w Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, drainase) sesuai standar nasional w Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat kota

Analisa Data


Hal 4-8

ANA LISA REGIO NA L 9. Madura dan Kepulauan, meliputi Sampang, Pamekasan dan Sumenep

w Meningkatkan akses antar wilayah sebagai antisipasi perkembangan

dengan pusat pengembangan di Pamekasan

Jembatan Suramadu (Pamekasan - Sampang - Bangkalan, Pamekasan -


Sumenep)

Pusat pelayanan tersier jasa pemerintahan, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata alam (pantai), budaya

terpadu


sebagai

pusat

w Pengembangan obyek wisata budaya dengan berbagai paket wisata

w Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan pertumbuhan

wilayah

propinsi

yang


dan kreativitas masyarakat kota w Mengembangkan sektor perikanan dan tambak garam

w Mengendalikan konversi kawasan pertanian beririgasi teknis menjadi kawasan permukiman dan perkotaan w Mengendalikan pertumbuhan kota secara ekspansif yang tidak terkendali (Urban Sprawl) dan pertumbuhan menerus (konurbasi) melalui pengembangan jalur hijau yang membatasi fisik kota w Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, drainase) sesuai standar nasional

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-9

ANA LISA REGIO NA L Tabel: 4.2 Rencana Penggunaan Lahan di Jawa Timur Tahun 2020 EKSISTING (Ha)

SLUC

RENCANA (Ha)

KAWASAN LINDUNG

A

KAWASAN LINDUNG

Kawasan Suaka Alam Cagar alam Suaka Marga Satwa

10.947,90

A.1. A.1.1

Kawasan Suaka Alam Cagar alam

10.947,90

18.008,60

A.1.2

Suaka Marga Satwa

18.008,60

Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional

A.2. 175.994,80

A.2.1

Taman Nasional

27.868,30 297,50

A.2.2 A.2.3.

Taman Hutan Raya Taman Wisata Alam

Taman Hutan Raya Taman Wisata Alam Kawasan Perlindungan Bawahan Hutan Lindung

A.4. 315.503,30

Kawasan Resapan air

-

KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan Perlindungan Bawahan 544.731,11

A.4.3

Kawasan Resapan air

447.335,56

B. B.1 B.2.

Sawah Irigasi

991.678,00

sawah tadah hujan

KAWASAN BUDIDAYA Kawasan Hutan Produksi Kawasan Pertanian

561.335,37

B.2.1

Sawah Irigasi

991.678,00

249.805,00

B.2.1

sawah tadah hujan

1.205.455,89

B.2.3

pertanian lahan kering/ tegalan/kebun campur

Kawasan Perikanan

B.3 73.760,58

Kawasan Perkebunan

B.3.2

568.298,57

Kawasan Perikanan Perikanan Tambak

B.4.

Kawasan Perkebunan

39.111,34

158.194,22

B.4.2

Perkebunan Tanaman Tahunan

544.952,03

Kawasan Permukiman

660.885,00

571.338,41

B.7

Kawasan Permukiman

Kawasan Industri

7.403,80

B.8

Kawasan Industri

Rawa/Danau/Waduk

9.583,90 84.221,07

Rawa/Danau/Waduk Lain-Lain

4.713.014,67 Sumber Data: RTRW Jawa Timur Tahun 2020

dan

-

Perkebunan Tanaman Tahunan

Lain-Lain

F akta

27.868,30 297,50

Hutan Lindung

812.953,40

Perikanan Tambak

178.291,30

A.4.1

Kawasan Hutan Produksi Kawasan Pertanian

pertanian lahan kering/ tegalan/kebun campur

Kawasan Pelestarian Alam

44.237,46 9.583,90 65.452,73 4.713.014,67

Analisa Data


Hal 4-10

ANA LISA REGIO NA L peta 4-1 Rencana penggunaan lahan jatim

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-11

ANA LISA REGIO NA L peta 4-2 Pembagian SSWP Jatim

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-12

ANA LISA REGIO NA L

4.3.

KEBIJAKSANAAN PERWILAYAHAN KABUPATEN LAMONGAN

Kabupaten Lamongan, perlu penentuan sub satuan wilayah pembangunan.

4.3.1.

Sektor-Sektor Prioritas Pembangunan

Kebijaksanaan tata ruang Kabupaten Lamongan yang tertuang dalam bentuk

Strategi penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan

perwilayahan pembangunan bertujuan:

menurut "Sektor-Sektor Prioritas dan Strategis Pembangunan" dalam Rencana Tata

a. Mengusahakan pemerataan pembangunan yang serasi didalam dan antar wilayah serta sub wilayah, agar perbedaan pembangunan dapat diperkecil.

Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

b. Mengusahakan

a. Dasar Kebijaksanaan:

potensi, kondisi, serta fungsi yang terdapat disetiap wilayah dan sub wilayah

Ø Arahan pola dasar pembangunan di Kabupaten Lamongan baik jangka

pembangunan.

pendek menengah maupun jangka panjang. c.

b. Bagian sasaran yang dicapai: Ø Pemantapan sektor-sektor prioritas dan strategis yang mempunyai skala

ekonomi

antar

wilayah

dan

sub

wilayah

pembangunan secara saling menguntungkan demi terjalinnya interaksi yang

perkembangan regional.

Ø Pertumbuhan ekonomi wilayah;

d. Mempertajam prioritas pembangunan pada daerah rawan, daerah terbelakang

Ø Kelangsungan fungsi produksi;

melalui program khusus dengan tetap memperhatikan sepenuhnya upaya

Ø Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah.

penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Struktur Tata Ruang Wilayah Dalam kaitannya dengan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Kebijaksanaan

hubungan

terwujudnya ekonomi daerah yang kuat dan mampu menunjang/memperkokoh

c. Tujuan yang diarahkan:

Lamongan,

Mengembangkan

harmonis dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan polkam, sehingga

prioritas tinggi terhadap daerah.

4.3.2.

dan mengarahkan kegiatan pembangunan wilayah sesuai

tata

ruang

merupakan

bagian

integrasi

dari

Kebijaksanaan tata ruang melalui konsep Koridor pembangunan dilakukan dengan memperhatikan:

kebijaksanaan umum dan sektoral yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pola dasar

a. Hambatan antara daerah pusat dan daerah belakang

pembangunan, adanya kebijaksanaan tata ruang dimaksudkan untuk menjamin

b. Homogenitas atau kesamaan karakteristik wilayah.

laju perkembangan dan pertumbuhan daerah, serta memelihara keseimbangan dan

c. Kesamaan lingkungan yang membutuhkan penanganan lingkungan dalam bentuk

kesinambungan pelaksanaannya secara menyeluruh, terarah dan terpadu. Dalam

terpadu.

kerangka ini, untuk penyebarluasan kegiatan pembangunan diseluruh wilayah

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-13

ANA LISA REGIO NA L Dewasa ini sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat

Pengertian ini jelas belum memberikan batasan yang lebih jelas tentang

perlu kiranya pengembangan pola pembangunan dengan juga berpedoman pada

kota dilihat dari besaran penduduknya. Menurut studi NUDS (National Urban

pola koridor ekonomi yang saat ini telah terbentuk sehingga kegiatan menerus

Development Strategi), untuk kota-kota di Pulau Jawa batasan kota didasarkan

yang dikibatkan adanya pola jaringan distribusi barang akan memberikan

pada jumlah penduduk diatas 25.000 jiwa.

kontribusi yang lebih bagi pengembangan wilayah Kabupaten Lamongan. 4.3.3.

Aspek Sistem Perkotaan Pemantapan struktur perkotaan di Kabupaten Lamongan pada

dasarnya tidak dapat dilepaskan dari jalur upaya pemantapan-pemantapan fungsi

Pengamatan terhadap besaran (ukuran jumlah penduduk) tiap kota diatas menunjukkan bahwa kota-kota di Kabupaten Lamongan mempunyai distribusi yang tidak sesuai dengan besarannya (data NUDS) sebagian besar terdiri dari 'kota desa besar' (25.000 - 50.000 jiwa).

kota dalam kerangka strategi pengembangan pola tata ruang Kabupaten

Semua kota yang ada di Kabupaten Lamongan pada dasarnya membentuk

Lamongan. Dalam kaitannya dalam jalur upaya ini, struktur kota-kota diarahkan

suatu sistem kota-kota, dengan Kota Lamongan sebagai pusatnya. Cakupan sistem

untuk mencapai tujuan keseimbangan perkembangan ruang kota dan wilayah

kota ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.

belakangnya.

Dalam hal ini berarti bahwa antar kota-kota tersebut terdapat keterkaitan Berdasarkan analisis terhadap struktur kota-kota yang telah ada di

dalam bentuk pergerakan penduduk, barang, uang, dan jasa pelayanan informasi.

Kabupaten Lamongan, dengan mempertimbangkan:

Keterkaitan antar kota pada dasarnya bergantung pada berbagai faktor,

• Status administrasi kota

diantarannya adalah :

• Hierarkhi Penduduk (ukuran jumlah penduduk)

• Fungsi kota

• Hirarkhi fungsional (kelengkapan fasilitas perkotaan), maka untuk masa yang

• Tingkat pertumbuhan ekonomi kota

akan datang perlu adanya pemantapan terhadap orde kota. A.

Distribusi dan Besaran Kota-kota

• Jaringan transportasi Dilihat dari karakteristiknya, dengan mengacu pada studi NUDS, sistem Kota

Untuk menentukan kota-kota di Kabupaten Lamongan, terlebih dahulu perlu

Lamongan berada pada fase perkembangan awal. Ciri sistem kota seperti ini

dikemukakan definisi kota yang dipergunakan. Berdasarkan status administrasinya,

adalah jumlah kota yang terkait relatif kecil, distribusi kotanya didominasi oleh

yang termasuk kota adalah ibukota kabupaten dan semua ibukota kecamatan.

kota kecil dengan skala pelayanan lokal, serta intensitas interaksi antar kota yang relatif kecil.

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-14

ANA LISA REGIO NA L Dilihat dari struktur ekonominya, sistem kota-kota di Kabupaten Lamongan

diandalkan adalah dengan melihat kelengkapan fungsi pelayanan yang ada pada

didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan,

tiap kota tersebut. Makin tinggi kelengkapan fungsi pelayanan yang dimiliki,

meskipun sektor lainnya juga mempunyai kontribusi cukup besar.

dapat

menunjukkan

tingkat

hirarki

pelayanan

yang

makin

tinggi.

Untuk

Dalam hal ini batasan daerah perkotaan mencakup 'Desa Urban' menurut

menganalisis hirarki fungsional kota dikabupaten Lamongan, status administrasi

kriteria BPS yang telah dipakai dalam NUDS, ditambah dengan semua ibukota

dan ukuran jumlah penduduk akan dijadikan acuan sebelum menganalisis

kecamatan (IKK) yang belum termasuk. Pertimbangan untuk memasukkan IKK

kelengkapan fungsi pelayanannya. Sebelumnya, perlu ditentukan batasan atau

adalah karena dilihat dari status administrasinya, kota-kota tersebut merupakan

pengertian fungsi kota. Kota secara umum dapat disimpulkan mempunyai tiga

pusat kegiatan dari tiap kecamatan. Dari jumlah penduduk kota-kota kecamatan,

fungsi utama, yaitu sebagai:

tampak bahwa sampai dengan tahun 1998 distribusi besaran kota tidak jauh

•

berbeda. Kota Lamongan tetap merupakan kota terbesar (50.000-100.000 jiwa), disusul kemudian untuk kelompok penduduk 25.000-50.000 dan Kelompok yang

luas) •

berukuran dibawah 20.000 jiwa. B.

Hirarki Fungsional Kota-kota Hirarki fungsional kota dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

Pusat kegiatan membentuk suatu wilayah pelayanan tertentu (lokal atau lebih

Simbul jasa perhubungan/komunikasi yang meliputi kegiatan pengumpulan, pemasaran maupun produksi barang-barang.

•

Tempat fungsi tertentu yang didasarkan pada suatu jenis kegiatan yang dominan.

•

Status administrasi

•

Ukuran jumlah penduduk

dianalisis,

•

Kelengkapan fungsi pelayanan perkotaan.

diidentifikasi dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

Dikaitkan dengan ketersediaan data pada tiap kota (kecamatan) yang akan maka

secara

spesifik

wilayah

Ketiga aspek tersebut pada dasarnya berkaitan satu sama lain dan

♦ Pusat pemasaran dan perdagangan

menunjukkan sejauhmana hirarki kota dalam lingkup wilayah atau sistem kotanya.

♦ Pusat perhubungan dan komunikasi

Berdasarkan status administrasinya, kota-kota di Lamongan hanya terdiri dari dua,

♦ Pusat kegiatan ekonomi kota/industri

yaitu ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. Kota-kota menurut status ini

♦ Pusat kegiatan pariwisata/rekreasi

hanya menunjukkan tempat kedudukan administrasi pemerintahan pada tingkat

♦ Pusat pelayanan masyarakat.

perkotaan

di

Lamongan

dapat

kabupaten dan kecamatan yang ada dibawahnya. Hirarki kota yang lebih dapat

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-15

ANA LISA REGIO NA L Analisis hirarki fungsional kota di kabupaten Lamongan ini dilakukan dengan

penduduknya kota ini mempunyai ukuran 25.000-50.000 jiwa

metode Skalogram. Hasil analisis skalogram ini dapat dijadikan dasar bagi:

(kecamatan

1. Penentuan hirarki kota berdasarkan kelengkapan fungsi pelayanan kotanya.

(Kecamatan Deket).

2. Penelaahan lebih lanjut mengaitkan terhadap jangkauan/skala pelayanannya

Babat

dan

Brondong)

dan

10.000-25.000

jiwa

Kelompok III : Kota-kota yang mempunyai 17-16 fasilitas perkotaan, yaitu di

dalam lingkup wilayah yang lebih luas (regional/kabupaten atau sub-regional).

Kecamatan Kedungpri ng, Mantup, Sukodadi, Paciran, Ngimbang,

3. Penafsiran perlunya peningkatan fungsi pelayanan kota tertentu untuk

Sekaran, Karangbinangun, Bluluk dan Sambeng. Dilihat dari jumlah

'memperbaiki' hirarki kota yang ada.

penduduknya kota ini mempunyai ukuran < 10.000 jiwa (kecamatan

Skalogram untuk penilaian hirarki fungsional kota ditiap kecamatan

Paciran,

berdasarkan kelengkapan fasilitas, Tabel tersebut secara langsung akan dapat

Sekaran,

Maduran,

Kedungpring,

Matup,

Sukodadi,

Ngimbang, Karangbinangun, Bluluk, Sambeng,

memberikan urutan (rank) tiap kota/kecamatan dengan melihat jumlah serta tipe

Kelompok IV : Kota-kota yang mempunyai 15-14 fasilitas perkotaan, yaitu di

fasilitas serta jumlah unitnya. Berdasarkan kelengkapan fasilitasnya (industri,

Kecamatan Sugio, Modo, Solokuro, Turi, Glagah, Kembangbahu,

toko, perdagangan dan jasa, langgar/musholla, mesjid, gereja, TK, SD, SLTP,

Karanggeneng,

SLTA, obyek wisata, puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit, terminal/sub

penduduknya, ukurannya adalah <10.000 (Sugio, Tikung, Modo,

terminal, hotel, apotik, TPI, STO, Stasiun KA, Bioskop), maka terdapat 5 kelompok

Solokuro, Turi, Glagah, Kembangbahu, Karanggeneng, Kalitengah).

kota/kecamatan, yaitu:

Kelompok V :

Kelompok I : Kota yang mempunyai 23 fasilitas perkotaan. Kota yang termasuk dalam kelompok ini hanya Kota Lamongan. Ciri utama kota ini adalah

pada

fasilitas

yang

mempunyai

skala

pelayanan

Tikung.

Dilihat

dari

jumlah

Kota-kota yang mempunyai 13 fasilitas perkotaan, yaitu di kecamatan Laren, Sukorame, Pucuk dan Sarirejo. Dilihat dari jumlah penduduknya, ukuran kota ini adalah < 10.000 jiwa.

Pengelompokan kota-kota menurut hirarki fungsional di atas tampak tidak selalu mempunyai kaitan dengan ukuran kotanya. Ini berarti bahwa jika untuk

administrasinya sebagai ibukota kabupaten. Dilihat dari jumlah

penetapan orde atau hirarki kota didasarkan pada ukuran jumlah penduduk, maka

penduduknya kota ini mempunyai ukuran 50.000-100.000 jiwa.

perlu adanya peningkatan fungsi pelayanan perkotaan tertentu agar hirarki

termasuk adalah Babat, Brondong dan Deket. Dilihat dari jumlah

dan

dan

regional/kabupaten. Ini tentu saja erat kaitannya dengan status

Kelompok II : Kota yang mempunyai 21-18 fasilitas perkotaan. Kota yang

F akta

Kalitengah

berdasarkan ukuran jumlah penduduk tersebut sesuai dengan kelengkapan fungsional pelayanannya. Hasil

analisis

lebih jauh terhadap kota-kota diatas,

Analisa Data


Hal 4-16

ANA LISA REGIO NA L dapat dilakukan

dengan meninjau skala pelayanan tiap kota tersebut sesuai

dengan fungsinya. Ini berarti kota dipandang sebagai kosentrasi kegiatan atau fungsi tertentu dengan cakupan wilayah tertentu yang berorientasi terhadapnya.

Tabel 4.3 Kota-kota di Kabupaten Lamongan Menurut Fungsinya Ukuran Kota (Jiwa)

Nama Kota Kecamatan

Peran sebagai Pusat Pelayanan

2

Pusat Regional Kab. Lamongan

l

l

l

l

l

Pusat sub Regional

l l

l l l

l l l

l l

l l l

l

l l

l l l

50.000 - 100.000 Lamongan

Menurut skala pelayanan ini kota-kota di Kabupaten Lamongan dapat dibedakan 25.000-50.000

sebagai :

10.000-25.000

1. Pusat regional, dengan skala pelayanan kabupaten dan/atau kabupaten di sekitarnya. 2. Pusat sub-regional, dengan skala pelayanan sebagian kabupaten atau beberapa kecamatan disekitarnya. 3. Pusat lokal, dengan skala pelayanan hanya diwilayah kecamatannya sendiri. Kota-kota ini adalah yang tidak termasuk pusat regional dan pusat sub-regional. Berdasarkan hasil analisis terhadap hirarki fungsional kota-kota yang ada di Kabupaten Lamongan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu status administrsi; ukuran kota (jumlah penduduk); dan urutan kelengkapan fungsi pelayanannya, maka dapatlah ditentukan struktur kota-kota sesuai dengan peranannya sebagai pusat-pusat pelayanan.

Brondong Babat Deket

Fungsi Kota 3 4

1

<10.000

Paciran Kedungpring Modo Pucuk Sugio Sukodadi Ngimbang Mantup Sarirejo Sukorame Sekaran Maduran Solokuro Kembangbahu Karanggeneng Laren Kalitengah Bluluk Karangbinangun Turi Tikung Sambeng Glagah Sumber : Hasil Analisis Keterangan 1. Pusat Pemasaran dan Perdagangan 2. Pusat Perhubungan dan Komunikasi 3. Pusat Kegiatan Ekonomi Kota/Industri 4. Pusat Kegiatan Pariwisata/Rekreasi 5. Pusat Pelayanan Masyarakat

Pusat Lokal

l

l

l l l l l l l l l l

l l

l l l l l l l l l l l l l l l l l l

l

l

l

5

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Sehubungan dengan adanya penentuan struktur kota-kota dalam propinsi Jawa Timur yang menempatkan Kota Lamongan sebagai kota orde III, maka berarti struktur kota-kota di kabupaten Lamongan akan mengikuti hirarki tersebut (kota orde IV dan V). Dalam hal ini arahan struktur kota-kota yang perlu dikembangkan di Kabupaten Lamongan, terdiri dari :

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-17

ANA LISA REGIO NA L 1. Kota orde III :

Kota Lamongan Kota ini akan berperan sebagai pusat regional,

Tabel 4.4 Arahan Struktur Kota-kota di Kabupaten Lamongan TABEL: 4.4 ARAHAN STRUKTUR KOTA-KOTA DI KABUPATEN LAMONGAN

dengan wilayah pelayanan seluruh Kabupaten Lamongan. 2. Kota orde IV :

Kota Babat, Brondong dan Deket, Kota ini berperan sebagai pusat sub-regional, dengan wilayah pelayanan beberapa

Orde Kota

Ukuran Kota (Jiwa)

Nama Kota Kecamatan

III

50.000 - 100.000

Lamongan

Pusat Regional Kab. Lamongan

IV

10.000-50.000

Brondong Babat Deket

Pusat sub Regional

V

<10.000

kecamatan 3. Kota orde V

:

Semua ibukota kecamatan (IKK), dengan wilayah pelayanan kecamatan masing-masing.

Untuk pemantapan struktur kota-kota diatas pada masa yang akan datang, maka perlu dilakukan ditentukan besaran atau ukuran kota-kota yang akan dikembangkan tersebut. Hal ini berarti menyangkut proyeksi penduduk pada kota tersebut. Studi-studi yang telah ada menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk pada

kota-kota

tersebut

akan

cukup

pesat

(NUDS

memperkirakan

laju

pertumbuhan penduduk pada kota-kota tersebut rata-rata 3,86-5,14% pertahun). Berdasarkan pada asumsi pertumbuhan penduduk tersebut, maka struktur kotakota yang perlu dimantapkan di Kabupaten Lamongan akan mempunyai ukuran kota seperti dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Paciran Kedungpring Modo Pucuk Sugio Sukodadi Ngimbang Mantup Sukorame Sekaran Maduran Solokuro Kembangbahu Karanggeneng Laren Kalitengah Bluluk Karangbinangun Glagah Tikung Sambeng Turi Sarirejo

Peran sebagai Pusat Pelayanan

Pusat Lokal

Sumber : Hasil Analisis

Dalam hal ini karena Lamongan telah ditetapkan sebagai orde III, (wilayah Kota Tikung pada Orde V), maka orde kota lainya sebagai berikut:

•

Kota orde IV : - Kota Babat - Kota Brondong - Kota Deket

• Kota orde V

:

Semua ibukota (IKK) kecamatan yang tidak termasuk kota orde III dan IV.

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-18

ANA LISA REGIO NA L Berdasarkan hasil analisis, lebih lajut kota-kota diatas diharapkan akan dapat berperan sebagai pusat-pusat pelayanan sebagai berikut: Ø Pusat Regional

: Dengan

wilayah

pelayanan

seluruh

mempunyai hiraraki lebih tinggi fungsionalnya perlu dilakukan peningkatan fungsi pelayanan didalamnya, didasarkan pada suatu kegiatan dominan. Hasil analisis

Kabupaten

Lamongan.

terhadap

kelengkapan

fasilitas

perkotaan

q Pusat pemasaran dan perdagangan serta jasa

Ø Pusat Lokal

q Pusat perhubungan dan komunikasi

C.

Penetapan Fungsi Kota

q Pusat kegiatan industri

Pengembangan fungsi kota-kota di Kabupaten Lamongan pada dasarnya

q Pusat kegiatan pariwisata

sangat bergantung pada hirarki kota-kota tersebut, dilihat dari ukuran jumlah

telah

ada

(eksisting)

mengindikasikan berbagai fungsi kota sebagai berikut:

Ø Pusat Sub Regional : Dengan pusat pelayanan meliputi beberapa kecamatan. : Dengan wilayah pelayanan meliputi kecamatan tertentu.

yang

q Pusat kegiatan sosial/masyarakat.

penduduknya (hirarki penduduk), maupun hirarki fungsionalnya. Dalam kaitan ini

Untuk pengembangan kota-kota di Kabupaten Lamongan pada masa yang

kota-kota yang akan dikembangkan secara umum mempunyai fungsi utama sebagai

akan datang, maka perlu adanya pengembangan fungsi-fungsi diatas yang sesuai

berikut:

dengan jumlah penduduk dan wilayah yang dilayani. Disamping itu perlu juga

• Sebagai pusat kegiatan yang membentuk suatu wilayah pelayanan tertentu.

dipertimbangkan kaitannya dengan peranan kota sebagai pusat-pusat wilayah

• Sebagai simpul jasa perhubungan, yang mencakup kegiatan pengumpulan,

pembangunan. Dalam hal ini kota-kota tersebut perlu dikembangkan agar dapat

produksi maupun pemasaran. •

Sebagai tempat fungsi tertentu yang Selain itu, pengembangan fungsi kota-kota perlu pula mempertimbangkan

adanya sektor-sektor strategis pada kota dan wilayah pelayanannya. Sektor-sektor

mendukung kebijaksanaan pengembangan sektor-sektor yang berada dalam wilayah pengembangannya. Sebagai kesimpulan maka dalam jangka panjang, kotakota di Kabupaten Lamongan perlu diarahkan pada fungsi-fungsi sebagai berikut: 1. Kota Lamongan Sebagai Pusat Pengembangan SWP I

yang dipandang strategis pengembangannya di Kabupaten Lamongan telah

Sebagai kota yang berperan sebagai pusat regional, kota ini perlu dikembangkan

diidentifikasi dan kepentingan penataan ruangnya telah dirumuskan dalam sub bab

dengan fungsi sebagai:

terdahulu. Dalam rangka pemantapan stuktur kota-kota, hirarkhi menurut ukuran

♦ Pusat pemasaran dan perdagangan regional

jumlah penduduk seyogyanya sesuai dengan hirarkhi fungsional kota-kota tersebut.

♦ Pusat perhubungan/transportasi

Ini berarti bahwa bagi kota-kota yang dilihat dari ukuran jumlah penduduknya

♦ Pusat kegiatan industri

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-19

ANA LISA REGIO NA L ♦ Pusat kegiatan pariwisata (akomodasi pendukung kegiatan pariwisata).

♦ Kegiatan Peternakan

♦ Pusat pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan)

♦ Kegiatan Perkebunan

Arahan pengembangan fungsi kota diatas, perlu dilakukan untuk mendukung

♦ Kegiatan sosial.

sektor dan sub sektor kegiatan yang dipandang strategis untuk dikembangkan di

Pengembangan fungsi kota diatas, diarahkan untuk mendukung pengembangan

pusat SSWP I terutama sektor perhubungan/transportasi yang mempunyai

sektor perikanan, pertanian

kepentingan dalam lingkup propinsi. Selain itu fungsi kota tersebut diharapkan

pariwisata.

dapat menunjang pengembangan kawasan sebagai berikut: Program ini

Selain itu fungsi kota tersebut diharapkan dapat menunjang pengembangan

meliputi:

kawasan sebagai berikut:

a. Mengembangkan

sektor

unggulan

pertanian

di

daerah

irigasi

Waduk

Rancangkencono. b. Mengembangkan

tanaman

pangan,

industri

perikanan,

dan

Program ini meliputi: a. Mengembangkan sektor unggulan perdagangan, jasa, industri, perkebunan,

secara

terpadu

sektor

unggulan

industri

kerajinan,

perdagangan dan pertanian. c. Mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pertanian, industri dan perdagangan. d. Mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pariwisata, perdagangan dan industri kerajinan serta pertanian. 2. Kota Babat Sebagai Pusat Pengembangan SWP II Sebagai salah satu kota yang berperan sebagai pusat sub-regional, kota ini diarahkan untuk pengembangan fungsi sebagai pusat kegiatan: pemasaran dan

peternakan, kehutanan dan industri rakyat serta pertambangan. b. Mengembangkan secara terpadu sektor unggulan industri, perdagangan dan perikanan untuk kegiatan tanaman pangan dan kawasan bonorowo utuk kegiatan perikanan darat. c. Mengembangkan secara terpadu sektor unggulan dengan mengembangkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi di pusat pertumbuhan. d. Mengembangkan secara terpadu sektor unggulan perdagangan dan industri serta perikanan. 3. Kota Brondong Sebagai Pusat Pengembangan SWP III

perdagangan sub-regional

Sebagai salah satu kota yang berperan sebagai pusat sub-regional, kota ini

♦ Kegiatan industri perikanan

diarahkan untuk pengembangan fungsi sebagai pusat kegiatan:

♦ Kegiatan pertanian

♦ Pemasaran dan perdagangan sub-regional

♦ Kegiatan Pariwisata

♦ Kegiatan industri

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-20

ANA LISA REGIO NA L ♦ Pengembangan sektor perikanan. Arahan

pengembangan

fungsi

diatas

♦ Pertanian perlu

dilakukan

untuk

mendukung

sektor/subsektor: perdagangan, industri, perikanan laut. Potensi perikanan

♦ Perikanan darat ♦ Pelayanan sosial.

pada wilayah ini memungkinkan pengembangan kota Brondong untuk kegiatan

Pengembangan fungsi-fungsi diatas diharapkan dapat mendukung

industri perikanan, dengan memanfaatkan adanya akses regional yang baik

pengembangan sektor sub sektor: perikanan, industri, pertanian tanaman pangan.

terutama yang baik terutama kearah Kabupaten Gresik pada bagian Timur dan

Kegiatan industri (hasil perikanan darat) merupakan sektor yang strategis untuk

ke Kabupaten Tuban pada bagian Barat.

dikembangkan di Kota Deket ini, mengingat besarnya potensi perikanan

Selain itu fungsi kota tersebut diharapkan dapat menunjang pengembangan

darat/tambak. Selain itu fungsi kota tersebut diharapkan dapat menunjang

kawasan sebagai berikut:

pengembangan

Program ini meliputi:

produktifitas sektor unggulan yang berupa pembangunan industri dan pertanian.

a. Mengembangkan sektor unggulan perikanan.

Pembangunan

b. Mengembangkan secara terpadu sektor unggulan industri, perdagangan dan

pertanian/perikanan yang maju dan tangguh yang mampu meningkatkan hasil dan

perikanan diarahkan pada kawasan lembah Bengawan Solo & waduk irigasi

mutu produksi serta tingkat pengolahan yang berorientasi pada keuntungan petani

untuk kegiatan tanaman pangan dan kawasan bonorowo utuk kegiatan

dengan upaya-upaya seperti kegiatan deversifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi.

perikanan darat.

Untuk kota-kota lainnya yang berperan sebagai pusat lokal, fungsi nya terutama

kawasan

sektor

yang

diarahkan

pertanian/perikanan

pada

peningkatan

diarahkan

untuk

efisiensi

dan

mewujudkan

c. Mengembangkan secara terpadu sektor unggulan dengan mengembangkan

adalah sebagai pusat pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan). Meskipun

kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi di pusat pertumbuhan.

demikian, perlu pula diperhatikan agar kota-kota tersebut dapat mendukung

d. Mengembangkan secara terpadu sektor perdagangan, industri & pertanian. 4. Kota Deket Sebagai Pusat Pengembangan SWP IV Sebagai salah satu kota yang berperan sebagai pusat sub-regional, kota ini

pengembangan sektor/subsektor pada wilayahnya. 4.3.4.

Delineasi Batas Wilayah Kota Penetapan delineasi batas wilayah kota di Kabupaten Lamongan pada

diarahkan pengembangan fungsi sebagai pusat kegiatan:

awalnya dilakukan dengan berdasarkan pada keadaan wilayah terbangun dan

♦ Pemasaran dan perdagangan sub-regional.

keberadaan sarana di suatu wilayah. Sejalan dengan perkembangan saat ini

♦ Kegiatan industri

pertimbangan penetapan delineasi batas wilayah kota tidak hanya didasarkan pada

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-21

ANA LISA REGIO NA L pertimbangan kawasan terbangun saja akan tetapi harus dipertimbangkan dengan

4.4.

KEBIJAKSANAAN PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN

melihat perkembangan yang terjadi, masalah pembatasan pengalihan pemanfaatan

Sesuai dengan apa yang telah dihasilkan pada Rencana Tata Ruang

sawah beririgasi teknis, pergeseran kebijaksanaan tentang penataan ruang serta

Wilayah Kabupaten Lamongan, adanya kebijaksanaan tata ruang dimaksudkan

adanya paradigma-paradigma baru. Penetapan delineasi batas wilayah kota tidak

untuk menjamin laju perkembangan dan pertumbuhan daerah, serta memelihara

harus berdasarkan batasan administrasi, hal ini agar tidak terjadi bias dalam

keseimbangan dan kesinambungan pelaksanaannya secara menyeluruh, terarah dan

penetapan batasan wilayahnya yang disesuaikan dengan variabel yang telah

terpadu. Dalam kerangka ini, untuk penyebarluasan kegiatan pembangunan

disebutkan diatas.

diseluruh wilayah Kabupaten Lamongan, perlu adanya penentuan sub satuan

Dengan

melihat

keadaan

tersebut

maka

penetapan

delineasi

wilayah

pembangunan

(SSWP).

Kebijaksanaan

didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

perwilayahan pembangunan bertujuan:

1. Ketersediaan lahan pada wilayah kecamatan

a. Mengusahakan pemerataan

2. Kecenderungan perkembangan wilayah Kecamatan dan orientasi pergerakan

pembangunan

tata

yang

ruang

serasi

dalam

bentuk

didalam dan antar

wilayah serta sub wilayah pembangunan, agar perbedaan pembangunan antar

wilayah

wilayah (yang maju dan terbelakang) dapat diperkecil.

3. Kecenderungan perkembangan kawasan terbangun Kecamatan

b. Mengusahakan/mengarahkan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan

4. Paradigma-paradigma baru yang berkembang saat ini

potensi, kondisi, serta fungsi yang terdapat di setiap wilayah dan sub wilayah

5. Pembatasan penggunaan lahan sawah teknis untuk tidak dikonversikan ke

pembangunan.

penggunaan lainnya 6. Kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang mendasari seperti telah ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang wilayah. Berangkat dari keadaan tersebut maka penetapan delineasi batas wilayah kota di wilayah Kabupaten Lamongan selain pertimbangan-pertimbangan diatas juga masih mempertimbangkan delineasi batas wilayah kota yang sudah ditetapkan saat ini.

c.

Mengembangkan

hubungan

ekonomi

antar

wilayah

dan

sub

wilayah

pembangunan secara saling menguntungkan demi terjalinnya interaksi harmonis dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan polkam, sehingga terwujud ekonomi daerah yang kuat dan mampu menunjang serta memperkokoh perkembangan regional dan nasional. d. Mempertajam prioritas pembangunan pada daerah rawan, daerah terbelakang dan daerah pantai melalui program khusus dengan tetap memperhatikan sepenuhnya upaya penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-22

ANA LISA REGIO NA L Kebijaksanaan tata ruang melalui perwilayahan pembangunan ini dilakukan dengan memperhatikan:

garam rakyat, tambak udang, agroindustri, dan industri lain yang tidak berpotensi menimbulkan polusi berat, perkebunan dan pariwisata.

a. Hambatan antara daerah pusat dan daerah belakang

d. Satuan Wilayah Pembangunan IV dengan pusat pengembangannya di Kecamatan

b. Homogenitas atau kesamaan karakteristik wilayah.

Deket meliputi Kecamatan Glagah dan Karangbinangun. Kegiatan yang

c. Kesamaan lingkungan yang membutuhkan penanganan lingkungan dalam bentuk

dikembangkan di wilayah ini antara lain: pertanian dan perikanan termasuk

terpadu.

sawah tambak dan pemanfaatan bonorowo.

Sesuai dengan potensi dan kondisi fisik alami daerah lingkungan yang ada serta prioritas wilayah, maka Kabupaten Lamongan terbagi menjadi menjadi 4

Untuk lebih jelasnya orientasi kegiatan dan arahan kegiatan di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada peta 4-3 dan 4-4

Satuan Wilayah pembangunan (SWP) yaitu: a. Satuan Wilayah Pembangunan I dengan pusat pengembangannya di Kecamatan Kecamatan

Lamongan

meliputi

Kecamatan

Turi,

Sukodadi,

Kalitengah,

Karanggeneng, Tikung, Kembangbahu, Mantup, Sugio dan Sarirejo. Kegiatan yang dikembangkan di wilayah ini antara lain: perdagangan/pemasaran, industri ringan/kerajinan rakyat dan menengah, usaha pertanian dan perkebunan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan jasa serta pariwisata. b. Satuan Wilayah Pembangunan II dengan pusat pengembangannya di Kecamatan Kota Babat meliputi Kecamatan Sekaran, Pucuk, Kedungpring, Modo, Bluluk, Sukorame, Ngimbang dan Sambeng. Kegiatan yang dikembangkan di wilayah ini antara lain: perdagangan/pemasaran, industri ringan dan menengah, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. c. Satuan Wilayah Pembangunan III dengan pusat pengembangannya di Kecamatan Kota Brondong meliputi Kecamatan Paciran, Solokuro dan Laren. Kegiatan yang dikembangkan di wilayah ini antara lain: intensifikasi produksi perikanan laut,

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-23

ANA LISA REGIO NA L Peta : 4-3 Arahan Kegiatan Perwilayahan Pembangunan

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-24

ANA LISA REGIO NA L Peta : 4-4 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Lamongan

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-25

ANA LISA REGIO NA L

ANALISA

REGIONAL

............................................................................................................................................... 4-1 4.1.

Rencana Struktur Perwilayahan Jawa Timur ................................................. 4-1

4.2.

Sistem Perwilaya han.......................................................................................... 4-3

4.3.

Kebijaksanaan Perwilayahan Kabupaten Lamongan.................................4-13

4.3.1.

Sektor-Sektor Prioritas Pembangunan .................................................4-13

4.3.2.

Struktur Tata Ruang Wilayah .................................................................4-13

4.3.3.

Aspek Sistem Perkotaan .........................................................................4-14

4.3.4.

Delineasi Batas Wilayah Kota ................................................................4-21

4.4.

Kebijaksanaan Perwilayahan Pembangunan ..............................................4-22

Tabel: 4.1 Orde dan Kedudukan Kota ............................................................................. 4-3 Tabel: 4.2 Rencana Penggunaan Lahan di Jawa Timur Tahun 2020 .....................4-10 Tabel 4.3 Kota-kota di Kabupaten Lamongan Menurut Fungsinya ..........................4-17 Tabel 4.4 Arahan Struktur Kota-kota di Kabupaten Lamongan................................4-18

peta 4-1 Rencana penggunaan lahan jatim .................................................................4-11 peta 4-2 Pembagian SSWP Jatim .................................................................................4-12 Peta : 4 -3 Arahan Kegiatan Perwilayahan Pembangunan ........................................4-24 Peta : 4 -4 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Lamongan..............................4-25

F akta

dan

Analisa Data


Hal 4-26

dari konsep semula. Beberapa kota lain yang mempunyai perkembangan yang AH Pasarlegi KEC. SAMBENG

Recommend Documents